KERANGKA PROGRAM Peningkatan Hutan Rakyat dan Industri Kayu Kecil dan Menengah yang Terverifikasi Legal dalam Meningkatkan Pasokan Kayu dan Produk Kayu Sesuai Lisensi FLEGT (di Wilayah Provinsi Jawa Barat) Lokasi :
Kab. Kuningan, Kab. Indramayu, Kab. Ciamis Periode Waktu :
2014 - 2016 Program Kerjasama :
KANOPI | LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA | UNI EROPA
Latar Belakang Kegiatan • Usaha kecil dan menengah di sektor kehutanan memainkan peranan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi baik di tingkat lokal maupun nasional. • Hutan rakyat memegang peranan penting dalam mencukupi pasokan bahan baku kayu bagi industri kehutanan skala kecil dan menengah (IKM). • Pebisnis lokal seperti IKM dan petani hutan kurang mendapatkan informasi yang cukup dan aktual mengenai kebijakan pemerintah terbaru dan cepatnya perubahan situasi pasar. • Rantai kayu dari industri ke hutan dan sebaliknya perlu diperjelas dan dibuat transparan, melalui penguatan kapasitas dari middle man (pengepul, bakul) di aspek legalitas kayu dan lacak balak.
lanjutan… • Umumnya kayu dari hutan rakyat sedikit sulit untuk dilacak sampai ke tonggak, yang di antaranya disebabkan di pihak middle man (pengepul, bakul) tidak mendokumentasikan asal usul kayu yang dipanen dan diikuti dengan tidak lengkapnya administrasi kayu yang bersangkutan. • Adanya kebutuhan untuk meningkatkan pasokan kayu bersertifikat melalui penambahan jumlah dan luas hutan rakyat bersertifikat ekolabel. • Perlunya peningkatan akses pasar dari kayu rakyat dan IKM kehutanan bersertifikat ekolabel.
Tujuan Umum & Khusus Kegiatan Tujuan Umum : Meningkatnya implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) di hutan rakyat dan industri skala kecil dan menengah kehutanan, sesuai dengan skema lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement and Governance Trade / Penegakan Hukum dan Tata Kelola Perdagangan Bidang Kehutanan) Uni Eropa. Tujuan Khusus : -
Meningkatnya kapasitas petani hutan rakyat dan industri skala kecil menengah kehutanan dalam implementasi SVLK.
-
Terbangunnya sistem pelacakan kayu dari hutan rakyat ke industri.
-
Penguatan pemasaran untuk kayu legal dari hutan rakyat ke pasar internasional.
-
Terbangunnya proses belajar bersama dan jaringan antar pengelola hutan rakyat dan juga industri skala kecil dan menengah kehutanan.
Hasil yang Diharapkan 1. Jumlah organisasi masyarakat sipil dan industri skala kecil menengah kehutanan dalam pemahaman isu kebijakan global (dengan penekanan pada verifikasi dan legalitas kayu) berkembang dan meningkat. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil 1 : – Workshop FLEGT-VPA dan SVLK di kabupaten lokasi kegiatan dan di tingkat provinsi, identifikasi UMHR dan industri potensial. – Pelatihan fasilitator penyiapan Sertifikasi PHBML dan SVLK di hutan rakyat. – Pelatihan fasilitator penyiapan Sertifikasi Lacak Balak (CoC) dan SVLK di industri kehutanan skala kecil dan menengah. – Pelatihan pendokumentasian dan administrasi kayu. – Pelatihan penerbit SKAU. – Pelatihan pemetaan dan penginderaan jauh. – Kampanye melalui berbagai media, forum fasilitator online.
lanjutan… 2. Jumlah hutan rakyat yang didampingi dan didukung dalam implementasi SVLK meningkat. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil 2 : – 3 hutan rakyat didampingi dan lulus sertifikasi/mendapatkan sertifikat PHBML. – Pendampingan dalam penguatan kelembagaan, inventarisasi kayu rakyat, pemetaan areal kelola komunitas, bisnis plan, grading, scaling. – Kunjungan lapangan, studi banding antar UMHR. – Penyusunan dokumen dalam pengajuan penilaian sertifikasi. – Internal audit dalam penilaian PHBML dan SVLK. – Perbaikan dari hasil internal audit. – Penilaian sertifikasi UMHR untuk PHBML dan SVLK.
lanjutan… 3. Jumlah industri skala kecil dan menengah kehutanan yang didampingi dan mendapatkan sertifikat VLK meningkat. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil 3 : – 2 industri skala kecil dan menengah kehutanan didampingi dan lulus sertifikasi VLK, dengan 1 di antaranya lulus sertifikasi CoC/lacak balak. – Pelatihan untuk pendokumentasian dan administrasi kayu. – Pelatihan dalam pemisahan kayu (certified-non certified). – Pelatihan dalam penyiapan penilaian sertifikasi. – Internal audit dalam penilaian SVLK/CoC. – Perbaikan dari hasil internal audit. – Penilaian sertifikasi (2 SVLK dan 1 CoC {50%}).
lanjutan… 4. Rantai pasokan kayu bersertifikat dari hutan rakyat untuk industri kayu difasilitasi dan diperjelas melalui penguatan kapasitas petani dan industri dalam lacak balak. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil 4 : – Sistem PUHH disesuaikan melalui integrasi dengan Web Portal Kayu Rakyat, data dokumentasi kayu, pelacakan kayu dari industri ke hutan dan sebaliknya. – Pengembangan web information system kayu rakyat, uji coba lapangan, mempermudah pelacakan dan akses terhadap legalitas kayu, rekonsiliasi data di pemerintah. – Pengembangan forum usaha antara pelaku hutan rakyat dengan pelaku industri kayu skala kecil dan menengah. – Pelatihan kapasitas bisnis bagi pelaku hutan rakyat dan pelaku industri kayu skala kecil dan menengah untuk keberlanjutan pasokan kayu rakyat bersertifikat.
lanjutan… 5. Rantai kayu rakyat dan furnitur bersertifikat dari Indonesia ke pasar Eropa didorong dan terfasilitasi. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil 5 : – Tersedianya produk kayu rakyat bersertifikat dalam pameran skala international (misal : INAcraft dan IFFINA). – Seminar kepada eksportir produk kayu dan juga pedagang kayu lokal. – Partisipasi dalam pameran produk industri kehutanan yang diselenggarakan KBRI di negara-negara Eropa. – Kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan. – Advokasi kebijakan penggunaan produk kayu bersertifikat di tingkat lokal.
Tata Waktu Pelaksanaan Aktivitas
S. 1
S. 2
S. 3
S. 4
S. 5
S. 6
x
x
x
x
x
Meningkatnya kapasitas dari petani hutan dan IKM kehutanan dalam implementasi SVLK Training (Fasilitator PHBML & SVLK/CoC, PUHH, SKAU, GIS)
x
Workshop FLEGT VPA di tingkat provinsi
x
Workshop sosialisasi/audiensi SVLK di tingkat kabupaten
x
Pendampingan SVLK & PHBML di hutan rakyat
x
x
Pendampingan SVLK di IKM
x
x
Penilaian sertifikasi di hutan rakyat & IKM
x
Pendampingan bisnis plan di hutan rakyat & IKM
x
x
Studi banding SVLK & PHBML ke Jawa Tengah/Jawa Timur Pembuatan & distribusi media kampanye
x
x
x
Terbangunnya sistem pelacakan kayu dari hutan rakyat ke industri Pendampingan penerapan CoC di IKM
lanjutan… Aktivitas
S. 1
S. 2
S. 3
S. 4
S. 5
Penguatan pemasaran untuk kayu legal dari hutan rakyat ke pasar internasional Pembentukan forum usaha pelaku hutan rakyat & IKM
x
Pelatihan kapasitas bisnis bagi pelaku hutan rakyat & IKM
x
Terbangunnya proses belajar bersama dan jaringan UMHR dan IKM Advokasi kebijakan lokal untuk penggunaan kayu bersertifikat
x
x
x
x
S. 6
Dampak dari Kegiatan • Meningkatnya kapasitas pelaku di semua rantai pasokan kayu rakyat akan memberikan perbaikan bagi manajemen dan administrasi kayu di lapangan maupun kepada pemerintah sesuai dengan persyaratan di dalam SVLK. • Meningkatnya jumlah industri kehutanan skala kecil dan menengah bersertifikat akan memancing peningkatan konsumsi kayu rakyat bersertifikat dari hutan rakyat yang dikelola secara lestari untuk jaminan keberlanjutan pasokan kayu legal. • Menguatnya kapasitas fasilitor SVLK, PHBML, dan CoC akan mempermudah kelompok masyarakat di sekitar sasaran kegiatan untuk mendapatkan akses lebih baik terhadap informasi mengenai SVLK, PHBML, hingga Lacak Balak/CoC.
lanjutan… • Adanya forum komunikasi fasilitator online akan membantu anggota forum untuk bertukar informasi dan menyelesaikan persoalan terkait SVLK, PHBML maupun CoC di areal kerjanya melalui proses belajar bersama maupun pemaparan keberhasilan. • Adanya akses yang lebih mudah terhadap informasi kayu rakyat yang meliputi legalitas, potensi, realisasi pemanenan dan informasi terkait yang lain melalui web information system akan memberikan peluang transaksi yang lebih besar, bersinergi dengan pameran di level internasional dan kerjasama dengan KBRI. • Adanya kebijakan lokal tentang penggunaan kayu legal akan mendorong inisiatif pengelolaan hutan secara lestari dan lebih lanjut meningkatkan masuknya produk bersertifikat di pasar. • Penyebarluasan perkembangan dan capaian kegiatan melalui berbagai media akan meningkatkan kepedulian dan partisipasi dari pihak yang lebih luas untuk berkontribusi terhadap capaian proyek.
SVLK dan PHBML
Apa itu SVLK ? S V L K
= = = =
Sistem Verifikasi / Penilaian Legalitas / Keabsahan Kayu
Mekanisme / tata cara untuk menilai sah atau tidaknya kayu yang diperdagangkan / dipindahtangankan. Penilaian sah / tidaknya kayu yakni berdasarkan pemenuhan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sertifikat Legalitas Kayu di Hutan Hak • Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2009 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak • Keterangan yang diberikan kepada pemegang izin atau pemilik hutan hak yang menyatakan bahwa pemegang izin atau pemilik hutan hak telah mengikuti standar legalitas kayu (legal compliance) dalam memperoleh hasil hutan kayu • Akses fasilitasi pemerintah (BLU) • Bahan baku bagi industri bersertifikat VLK • Meningkatkan nilai pengelolaan hutan
Apa yang Disebut Kayu Legal / Sah (dalam kontek SVLK) ? Kayu disebut LEGAL / SAH jika :
kebenaran asal usul kayu, sistem dan prosedur penebangan, administrasi dan dokumentasi angkutan, tata cara pengolahan, dan perdagangan atau pemindahtanganannya
dapat DIBUKTIKAN memenuhi semua persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Landasan Hukum SVLK ? UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. PP No. 6 Tahun 2007 jo. No. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Permenhut P.38/Menhut-II/2009 jo P.68/Menhut-II/2011 jo P.45/Menhut-II/2012 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. PerDirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.8/VI-BPPHH/2011 jis P.8/VI-BPPHH/2012 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), yang merupakan pembaharuan dari PerDirjen Bina Produksi Kehutanan No. P.6/VI-Set/2009 dan No. P.02/VI-BPPHH/2010.
Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Lestari • Surat pengakuan yang diberikan kepada unit manajemen hutan dan/atau industri kehutanan yang melakukan pengelolaannya secara baik dan lestari.
• Penilaian pada aspek produksi, ekologi, dan sosial. • LEI mengembangkan sertifikasi PHBML, diterapkan di arealareal hutan yang dikelola oleh rakyat
PHBML-LEI dan SVLK di Hutan Hak
Jumlah Indikator PHBML dan VLK di Hutan Hak NO
OBYEK
JUMLAH INDIKATOR
VERIFIER
VLK 1
PEMEGANG IZIN & HAK PENGELOLAAN
17
27
2
IUPHHK-HKm/HTR/HD/HTHR
11
19
3
PEMEGANG IPK
7
15
4
PEMILIK HUTAN HAK
3
5
PHBML 1
ASPEK PRODUKSI
17
2
ASPEK EKOLOGI
3
3
ASPEK SOSIAL
10
JUMLAH
30
Masa Berlaku PHBML dan VLK di Hutan Hak
NO
RAGAM OBYEK SERTIFIKASI
VERIFIKASI DOKUMEN PERTAMA
RESERTIF.
MASA BERLAKU
PENILIKAN
GROUP CERTF.
1
HKM, HTR, HD
12 BLN
12 BLN
3 TAHUN 1 TAHUN
√
2
PEMILIK HUTAN HAK
3 BULAN
12 BLN
10 THN
2 TAHUN
√
3
PHBML LEI
15 THN
5 TAHUN
√
--
--
Prinsip-Kriteria-Indikator VLK di Hutan Hak P1. Kepemilikan Kayu dapat Dibuktikan Keabsahannya K1.1. Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya. 1.1.1. Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya. 1.1.2. Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah 1.1.3. Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.
Prinsip-Kriteria-Indikator Sertifikasi PHBML PRINSIP : Kelestarian Fungsi Produksi K1. Kelestarian Sumberdaya P.1.1. Status dan Batas Lahan Jelas (1.1.1 di VLK) P.1.2. Perubahan luas penutupan lahan P.1.3. Managemen pemeliharaan hutan P.1.4. Sistem silvikultur sesuai daya dukung hutan
K2. Kelestarian Hasil P.2.1. Penataan areal pengelolaan hutan P.2.2. Kepastian Adanya Potensi Produksi untuk Dipanen Lestari P.2.3. Pengaturan hasil P.2.4. Efisiensi pemanfaatan hutan P.2.5. Keabsyahan sistem lacak balak dalam hutan (1.1.2 di VLK) P.2.6. Prasarana pengelolaan hutan P.2.7. Pengaturan manfaat hasil
lanjutan… K3. Kelestarian Usaha P.3.1. Kesehatan usaha P.3.2. Kemampuan akses pasar P.3.3. Sistem Informasi Managemen (SIM) P.3.4. Tersedia tenaga trampil P.3.5. Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan P.3.6. Kontribusi terhadap peningkatan kondisi sosial dan ekonomi setempat
lanjutan… PRINSIP : Kelestarian Fungsi Ekologi K1. Stabilitas Ekosistem Hutan dapat dipelihara dan gangguan terhadap stabilitas ekosistem dapat diminimumkan dan dikelola E.1.1. Tersedianya aturan kelola produksi yang meminimasi gangguan terhadap integritas lingkungan E.1.2. Ketersediaan informasi dan dokumentasi dampak kegiatan kelola produksi terhadap lingkungan. E.1.3. Adanya kegiatan Kelola Lingkungan yang Efektif
lanjutan… PRINSIP : Kelestarian Fungsi Sosial K1. Kejelasan Tentang Hak Penguasaan dan Pengelolaan Lahan atau Areal Hutan yang Digunakan S.1.1. Pengelola hutan/lahan adalah warga komunitas S.1.2. Pengelola lahan/hutan adalah pemilik lahan S.1.3. Status lahan tidak dalam sengketa dengan warga anggota komunitas lain maupun dengan pihak lain diluar komunitas S.1.4. Kejelasan batas-batas areal tanah/hutan yang dipergunakan S.1.5. Digunakan tata cara atau mekanisme penyelesaian yang berkeadilan terhadap sengketa klaim yg terjadi
lanjutan… K2. Terjaminnya ketahanan dan pengembangan komunitas
ekonomi
S.2.1. Sumber-sumber ekonomi komuitas terjaga dan mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas dalam lintas generasi S.2.2. Penerapan teknologi produksi dan sistem pengelolaan dapat mempertahankan tingkat penyerapan tenaga kerja, laki-laki maupun perempuan
K3. Terbangun pola hubungan sosial yang setara dalam proses produksi S.3.1. Pola hubungan sosial yang terbangun antara berbagai pihak dalam pengelolaan hutan merupakan hubungan sosial relatif sejajar S.3.2. Pembagian kewenangan jelas dan demokratis dalam organisasi penyelenggaraan PHBM
lanjutan… K4. Keadilan manfaat menurut kepentingan komunitas S.2.1. Ada kompensasi atas kerugian yang diderita komunitas secara keseluruhan akibat pengelolaan hutan oleh kelompok dan disepakati oleh warga komunitas
Relasi VLK dengan PHBML
PHBML-LEI P
VLK di Hutan Hak
lanjutan… Prosedur dan Insentif PHBML • Pedoman LEI 99.43.3 tentang Pengajuan Sertifikasi PHBML mensyaratkan “Pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kewajiban finansial (jika ada)” sesuai dengan 1.1.3 di VLK Hutan Rakyat • Menerbitkan SKAU bagi personil terlatih dengan self assessment • Penilikan periodik setiap 5 tahun dimungkinkan tanpa penilikan lapangan dengan syarat melaporkan kegiatan pengelolaan setiap tahun biaya lebih bersahabat • Memungkinkan pengajuan dengan penjaminan oleh lembaga atau instansi tertentu
• PROFIT – BENEFIT??
SVLK - PHBML SVLK
PHBML
Mandatory (wajib)
Voluntary (sukarela)
Legalitas
Legalitas + kelestarian
Masa berlaku sertifikat 10 tahun
Masa berlaku sertifikat 15 tahun
Penilikan setiap 2 tahun sekali
Penilikan setiap 5 tahun sekali
Hatur Nuhun...
