KERANGKA DASAR PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN JANUARI 2013 1
Kerangka Perubahan
A
Dasar Perubahan
B
Arah Perubahan
C
Strategi Perubahan
D
Substansi Perubahan
2
A Dasar Perubahan
3
Penyempurnaan pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang memerlukan perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing hasil pendidikan. Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasiona 20102014 yang terkait dengan metodologi pembelajaran, pengelolaan, kurikulum, dan mutu pendidikan. Penataan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian dalam kaitannya dengan kurikulum.
4
B Arah Perubahan
5
Pengaturan kurikulum merupakan salah satu substansi yang berimplikasi pada perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Sinkronisasi Standar Nasional Pendidikan, khususnya Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian dalam kaitannya dengan kurikulum. 6
Regulasi Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional
Kerangka Regulasi Kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional (Merujuk pada UU 20/2003 Ttg Sisdiknas dan UU 14/2005 Ttg Guru)
Pemerintah :
( Psl. 31 Uud 1945, Psl.1 & 2 UU 20/2003 Sisdiknas)
KEMDIKBUD, (Psl. 36 ayat (4), Psl. 37 ayat (3), UU 20/2003)
TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL (Ps l. 35 UU 20/2003 Sisdiknas dan PP 19/2003 SNP)
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SPras
SPTK
SPro
SI
SKL
(silabus)
SPn
SPl
SPBia
(Psl. 38 ayat (1)) UU 20/2003)
STRUKTUR KURIKULUM
KERANGKA DASAR KURIKULUM
BUKU PANDUAN GURU
BUKU TEKS PELAJARAN
(Ps l. 38 ayat (2)) UU 20/2003)
KTSP PEMBELAJARAN DAN PENILAIAN (KTSP)
Pemerintah Daerah: Satuan Pendidikan (PP 38/2007 –UU 32/2006, Psl. 38 ayat (2) UU 20/2003)
8
C Strategi Perubahan
9
Menelaah dan merekonstruksi struktur dan isi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
Merumuskan pengaturan kurikulum dan substansi lainnya dalam Standar Nasional Pendidikan secara komprehensif terkait dengan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 20102014 yang terkait dengan metodologi pembelajaran, pengelolaan, kurikulum, dan kualitas pendidikan.
Proses Penyusunan RPP Perubahan PP 19/2005 SNP
Identifikasi masalah, Penyusunan, dan Pembahasan Internal Kementerian
3 – 31 Januari
Uji Publik
1 – 8 Februari
Penyempurnaan Internal Kementerian
11 – 13 Februari
Harmonisasi AntarKementerian oleh KemkumHAM
14 – 22 Februari
Penetapan Presiden
25 Februari
11
D Substansi Perubahan
13
1
Redefinisi Nomenklatur dan Peristilahan
2
Prinsip
3
Implikasi Perubahan terhadap Kewenangan
4
Kelembagaan
5
Ketentuan peralihan
6
Hal – hal lain
14
1 Redefinisi Nomenklatur dan Peristilahan
15
Standar Nasional Pendidikan Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Standar Penilaian Kerangka Dasar Kurikulum Struktur Kurikulum Beban Belajar Kompetensi Inti Kompetensi Dasar Silabus Tematik Integratif Kalender Akademik Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Wajib 16
Mata Pelajaran Pilihan Peminatan Akademik Peminatan Lintas Mata Pelajaran Peminatan Vokasional Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Wajib Mata Pelajaran Pilihan Peminatan Akademik Peminatan Lintas Mata Pelajaran Peminatan Vokasional Pengembangan Kurikulum Tingkat Nasional Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Penilaian Pembelajaran
17
Kecerdasan Spritual Kecerdasan Sosial dan Emosional Kecerdasan Intelektual Kecerdasan Kinestetik Buku Pegangan Guru Buku Pegangan Siswa Kemampuan: Faktual, Konseptual, Prosedural, dan Metakognitif Ranah: Sikap, Keterampilan, dan Pengetahuan Sistem Kredit Semester (SKS) satuan kredit semester (sks)
18
2 Prinsip
19
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
Mata Pelajaran merupakan wahana untuk mewujudkan pencapaian kompetensi. Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan dari tujuan pendidikan nasional dan kebutuhan masyarakat, negara, serta perkembangan global. Standar Isi dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan.
20
Standar proses dijabarkan dari standar Isi. Standar Penilaian dijabarkan dari Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi, dan Standar Proses. Standar Kompetensi Lulusan dijabarkan kedalam Kompetensi Inti. Kompetensi Inti dijabarkan kedalam kompetensi dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran.
Dasar
yang
Kurikulum satuan pendidikan dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. tingkat nasional dikembangkan oleh Pemerintah tingkat daerah dikembangkan oleh pemerintah daerah tingkat satuan pendidikan dikembangkan oleh satuan pendidikan
21
Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Proses belajar dengan pendekatan ilmiah (scientific approach). Penilaian hasil belajar berbasis proses dan produk. Kompetensi Inti dijabarkan kedalam kompetensi dikontekstualisasikan dalam suatu mata pelajaran.
Dasar
yang
22
3 Implikasi perubahan terhadap kewenangan
23
KOMPONEN
LAMA
BARU
SILABUS
Dikembangkan oleh Satuan Dikembangkan oleh Pemerintah untuk Pendidikan mata pelajaran bersifat nasional Dikembangkan oleh pemerintah daerah untuk mata pelajaran bersifat daerah Dikembangkan oleh satuan pendidikan untuk mata pelajaran tertentu
BUKU TEKS
Ditulis/diterbitkan oleh penerbit
Penilaian buku teks melalui prosedur penahapan
Ditulis/diterbitkan oleh Pemerintah (Mata pelajaran bersifat nasional) Ditulis/diterbitkan oleh pemerintah daerah (Mata pelajaran bersifat daerah) Penilaian buku teks melalui prosedur secara serentak
KOMPONEN Standar Isi
LAMA
BARU
memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik
memuat ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi
Kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender akademik bagian dari BAB Standar Isi
menjadi BAB Kurikulum secara tersendiri
KOMPONEN
LAMA
BARU
Silabus
Pengembangan silabus yang semula merupakan kewenangan satuan pendidikan.
menjadi kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah
Buku teks
Penulisan/penerbitan buku menjadi kewenangan Pemerintah teks pelajaran yang semula dan pemerintah daerah merupakan kewenangan penulis/penerbit.
4 Kelembagaan
27
Penguatan Kapasitas Kelembagaan BSNP dan Badan – Badan Akreditasi.
28
5 Ketentuan Peralihan
29
Paling lama 4 tahun sejak ditetapkannya Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidik.
30
6 Hal – hal Lain
31
Ujian Nasional untuk SD/MI/SDLB ditiadakan.
32
TERIMA KASIH
33
