• iF'
,
KEPUTUSANBERSAMA MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Eilf
NOMOR
M.86.PR.09.05 Tahun 2005
NOMOR
1 TAHUN 2005 TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANARENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RAN HAM) TAHUN 2005 - 2010 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
:
a. bahwa dalm rangka meningkatkan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghonnatan hak asasi manusia serta sebagai tindak lanjut Rencana Aksi I~asional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004 - 2009, perlu melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2005 - 2010 di Provinsi OKI Jakarta. b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2005 - 2010 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2005 - 2010 Provinsi OKI Jakarta dengan Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Gubemur Provinsi O
Mengingat
1. 2. 3. .
4. 5. 6. 7.
Undang-Undang Nomer 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta ; Undang-Undang Nemor 39 Tahun 1999 lentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah' Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004tenllang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Oaernh ; Peraturan Pemerint'3h Nomer 25 Tahun 2000 lentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Oaerah Olonom ; Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusialndonesia Tahun 2004 - 2009 ; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 ten18ng Bentuk Susunan OrganiSasi dan Tata Ke~a Perangkat Daerah dan Sekreta'rial Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Provinsi Ooorah Khusus Ibukota Jakarta; .
J
•
2 8. Keputusan GubGrnur Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jal<.arta Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Selanja Propinsl Oaerah KhuslJs Ibukota Jakarta. Memperhatikan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERTAMA
Pembentukan Panitill Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asesl Manusia. Tahun 2005-2010 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalamlampiran Keputusan Bersama InL
KEDUA
Panitia Pelaksana Rencana Aksl Nasional Hak Asasi Manusla sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berkedudukan sebagal lembaga forum koordlnasi antar unitlinstansi pemerintah di Daerah dan lembaga masyarakat sebagai penyelonggara program pombangunan hak asasl manusla yang dllaksanakan oleh berbagal unit kerja Pemerlntah Provinsl DKI Jakarta sesuai dongan tugas dan fungsinya sorta olomenelemen kemasyarakatan sesual dengan perannya.
KETIGA
Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusla sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas melaksanakan kewajiban dan tmggung jawab Pemerinlah Provinsi OKI Jakarta dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang meliputi : a. Menyusun program keg/atan Panltia; b. Menyelonggarakan pembontukan dan pengualtan Institus; pelaksana Rencana Aksi Naslonal HakAsasi Manusia; c. Menyelenggarakan pengkajian di bidang hak asclsi manusla; .\ d. Menyelenggarakan desiminasl dan pendidikan hak asasi manusia ; e. Menyelenggarakan penerapan norma dan standar hak asasi manusla; / f.
KEEMPAT
Monyelonggarakan pemanlauan. evaluasi da ~ pelaporan torhadap pelaksanaan Rencana Aksl Naslonal Hale Asasl Manusia.
Untule melaksanakan tugas, sebagalmana dlmaksud KEEMPAT Panitia Pelaksana mempunyai fungsi ;
pada
Dlktum
a. Perumusan konsep dan molaksanakan keb/Jakan toknis, pengkoordinaslan manajerial, fasilitasl, komunikasl dan mediasl dalam pembangunan dan pelayanan dalam rangka pelaksanaan hak asasl manu::sia. b. Perumusan konsep dan melaksanakan implementasl atau operaslonallsasl perlindungan. pemaJuan, penegakan, pamanuhan, dan penghormatan sorta penyobarluasan pemahaman hak asasi manus!a.
3 c. Perumusan konsep dan melaksanakan pemberdayaan setiap individu, organi:la3i politik, Qrgani3a,i kema3yarakamn, lembaga ,wadaya masyarakat alau lembaga kemasyarakalan lalnnya dalam peran sertanya peda perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan, dan penghormalan serla penyebarluasan pemahalTlan hak asasl manusla, pengajuan u3ulan mangenai perumusan dan kebijakan yang ber1
Perumusan kebijakan leknis dan penyelenggaraan penyelesalan alau penanggulangan masnlah pelanggaran hak asa:s; manusia.
g. Perumusan kebijakan dan penyalanggaraan kabijakan pemanlauan, anallsis, dan evaluasi pclaksanaan pembangunan hak asasi manusia. h. Perumusan kebljakiln teknls dan penye,lenggaraan hubungan komunikasi, konsultasi, dan kerja sama untuk pambangunan halo: asasl manusia.
'-..-.
I. Penelaahan dan memberikan pemikiran scrla pertimbangan altematif penyelasaian masalah kepada Gubamur tentang oorbagal hal yang terkait dengan pembllngunan hak asasi manusi~. j.
Penyusunan rencana dan melaksanakan program sorts mengevaluasi penyelenggaraan tugas Panitia Pelaksana sesual dengan tugas dan fungsi masing-masing anggota.
KELIMA
Untuk mendukung Panitia Pelaksana Rancana )I\ksi Naslonal Hak Asasl Manusia sebagalmana dlmaksud pada diktum PERTAMA dapat dibentuk Panilia Pelaksana Rancana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di liap KotamadyalKabupaten Administratif yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kotamadya/Kabupaten Administrasi yang'oorsangkutan.
KEENAM
Pembenlukan Panitia F'elaksana sebagalmana dlmaksud pada dlktum KELIMA ditelapkan dongan Keputusan WalikolamsdyalBuplltJ Administratif yang bersangkulan.
KETUJUH
Dalam melaksanakan tugas dan fungsin'ja, Panitill Pelalcsana Provinsl dan KotamadyaIKabupaten Administratif Kepulauan Seribu dibantu olah Sekretarlat dengan susunan dan tugas yang dltet~pkan oleh Ketua Panltla Palaksana Harian yang barsangkutan.
KEOELAPAN
Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenglJaraan tugas dan fungsl Panitia Pelaksana Provinsi dan KotamadyaIKabupatan Admlnlstrasl dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Seianja Oaarah Provinsl OKI Jakarta dan sumber lain yang :lah.
KESEMBILAN
Panitia Pelaksana Rencana Ak:li ,Nasional Hak Asasi Mnnusia scbagalmana dimaksud pada diktum PERTAMA berkewajiban manyampalkan laporan kegiatannya kepada Gubemur dan PanIlia Nasional.
\ KESEPULUH
Panitla Pelaksana KotamadyalKabupaten Administrasi berkewajiban menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubemur melalui WalikotamadyalBupati Administrasi.
KESEBELAS
Hal-hal yang perlu diatur sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan Bersama Inl ditetapkan kemudian oleh Ketua Panitia Peiaksana Harian.
KEDUABELAS
Keputusan In! mulal berlaku pada tanggal dltetapkan.
Ditetzlpkan di Jakarta pada tanggal 26 Apri 1 2005 UM DAN HAK ASASI MANUSIA BUK INDONESIA,
;e.
•
Lampiran
Keputusan BersalTla Nomor tM.S6.PR.09.05 Tahun 2005 Nomor Tanggal
1 TAHUN 2005 26 April 2005
SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PELAKSANA RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PROVINSI DKI JAKARTA 2005 - 2010
PenasehatiPengarah
Gubernur Provinsi OKI Jakarta
Ketua Umurn
Wakii Gubernur Provinsi OKI Jakarta
Ketua PelaksanCl HariCln
Sekretaris Oaerah Provinsi OK I Jakarta Asisten TataprClja dan Aparatur Sekda Provinsi OKI Jakarta Asisten Perekonomian Sekda Provinsi OKI Jakarta Asisten Pernbclngunan Sekda Provinsi DKI Jakarta Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sel
Wakil Ketua Pelal<sana Harian
Sekretaris
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi OKI Jakarta
Wakil Sekretaris
Unsur Kantor Wilayah Oepartemen Hukum dan HAM Provinsi OKI Jakarta
Anggola
1. 2. 3. 4.
Badan Perencanaan Oaerah Provinsi OKI Jakarta Badan Kesatuan Bangsa Provinsi O~~I Jakarta Badan Kepeaawaian Daerah Provinsi OKI Jakarta Badan Penanaman Modal, Penday,::gunaan Kekayaan, dan L:saha DaNah Provinsi OKI Jakarta 5. Badan Pengelolaan Lingkungan Hiclup Daerah Provinsi OKI Jakarta 6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi OKI Jakarta 7. Dinas Kelentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta 8. Oinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi OKI Jakarta 9. Dinas Pemadam Kebakaran Provinsi OK! Jakarta 10. Oinas Pertanahan dan Pemetaan Pmvinsi OKI Jakarta 11. Dlnas Koperasi, Usaha Keeil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta 12. Oinas Perindustrian dan Perdagangeln Provinsi OKI Jakarta 13. Dinas Petemakan, Perikanan dan Kelautan Provins; OKI Jakarta 14. Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta 15. Oinas Pariwisata Provinsi OKI Jakarta
16. Oinas Pendapatan Oaerah Provinsi DKI Jakarta 17. Oinas Pekerjaan Umum PrlOvinsi OKI Jakarta 18. Oinas Penerangan Jalan Umum dan Sarana Jaringan Utilitas Provinsl OKI Jakarta 19. Oinas Tata Kota Provinsi OKI Jakarta 20. Dir:las Penataan dan Pengawasan Bangunan Provinsi OKI Jakarta 21. Oinas Pertamanan Provinsi OKI Jakarta 22. Oinas Pemubungan Provinsi OKI Jal<arta 23. Oinas Kebersihan Provinsi OKI Jakarta 24. Oines Pertambangan Provinsi OKI Jakarta 25. Oinas Pendidlkan Oasar Provinsi OKI Jakarta 26. Oil")as Pendidikan Menengah dan Tingg; Provinsi OKI Jakarta 27 Oinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta 28. Oini'ls Bina Mental Spiritual dan Kesejahteraan Sosial Provinsi OKI Jakarta 29. Oinas Olah Raga dan Pemuda Provinsi OKI Jakarta 30. Oinas Kebudayaan dan Permuseurnan Provins; OKI Jakarta 31. Oinas Tenag~ Kerja dan Tranllmigrasi Provinsi OK! Jakarta 32. Oinas Perumahan Provinsi OKI Jakarta 33. Biro Administrasi Wilayah Provinsi OKI Jakarta 34. Biro Ke~asama Antar Kota dan Oaerah Provinsi OKI Jakarta 35. Biro Hukum Provinsi OKI Jakarta 36. Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi OKI Jakarta 37. Biro Umum Provinsi OKI Jakarta 38. Biro HUbungan Masyarakat dan Protokol Provinsi OKI Jakarta 39. Biro Administrasi Perekonomian Prollinsi OKI Jakarta 40. Biro Keuangan Provinsi OKI Jakarta 41. Biro Perlengkapan Provinsi OKI Jakarta 42. Biro Admir·istrasi Sarana Perkotaan Provinsi OKI Jakarta 43. Biro Administrasl Kesejahleraan Masyarakal Provinsi OKI Jakarta 44. Kanlor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi OKI Jakarta45. f\antor Pengelolaan Teknologi clan Informasl Provinsi OKI Jakarta 46. Kantor Perpustakaan Umum Oaerah Provinsi OKI Jakarta 47. Kantor Pelayanan Umum PemakamEIfl Provinsi OK! Jakarta 48. Kantor Statistik Provinsi OKI Jakarta 49. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi OKI Jakarta 50. Walikotamadya Jakarta Pusat 51. Walikotamadya Jakarta Ulara 52. Walikotamadya Jakarta Barat 53. Walikotamadya Jakarta Selatan 54. Walikotamadya Jakarta Timur 55. Kabupalen Adminislrasi Kepulauan Seribu 56. Sadan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh (BAZIS) Provinsi OKI Jak~rta
57. Bad?ln KoordlnasJ KegJalan KeseJahleraan 80slal Provinsl OKI Jakarta 53. Badan Pen;Jelolaan Perparkiran Provinsj OKI Jakarta 59. Pusat Pernbir,aan Rohani Pegawai (PUSBINROH) Provins; OKI Jakarta '
3
'GP.
Dewan Pongurus Daorah KORPRI Provinsi DKI Jakarta 61. Sekretariat DPD KORPRI Provinsi DKI Jakarta 6,2. Koordinasi Dakwah Islam (KODI) Provinsi OKI Jakarta 63. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi OKI Jakarta '64. Palana Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta 65. PD Pembangunan Sarana .Iaya Provinsi DKI Jakarta '66,. PD Peru~haan Air Minum Provinsi DKl Jakarta 67.• elidan Narkotika Provinsi OKI Jakarta
