KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1981 TENTANG TEAM PENILAI PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut daripada pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk menetapkan Team Penilai yang menilai penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang ketentuan Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3156); MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TEAM PENILAI PENEMUAN BARU YANG BERMANFAAT BAGI NEGARA,
Pasal 1 Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan : a. Penemuan baru adalah hasil kegiatan atau proses yang meliputi pengungkapan, perekaan, pembaruan, penyesuaian, pengalihan, dan atau penerapan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang memiliki derajat orisinalitas yang tinggi; b. Pengungkapan adalah hasil proses kegiatan yang menyingkapkan pengetahuan atau kepastian adanya sesuatu yang sebelumnya belum diketahui atau disadari orang; c. Perekaan adalah hasil proses penciptaan sesuatau yang sebelumnya tidak ada, dilakukan melalui penelitian atau percobaan terarah, pengorganisasian pikiran atau pengetahuan dan penerapan teknologi sehingga dihasilkan sesuatu yang berguna dan baru sama sekali serta mencerminkan ketajaman penalaran dan memeberikan sumbangan dalam memajukan ilmu pengetahuan; d. Pembaharuan adalah hasil proses kegiatan pemasukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang baru dan berbeda dari polapola yang telah mapan, sehingga terjadi penyempurnaan;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
e. f. g. h.
Penyesuaian adalah hasil proses kegiatan penyerasian sesuatu untuk memperoleh hasil yang lebih cocok dengan kebutuhan; Penerapan adalah hasil proses kegiatan penggunaan ilmu dan teknologi dalam praktek. Pengalihan adalah hasil proses pemindahan ilmu dan teknologi untuk penggunaan di tempat lain; Kemanfaatan bagi Negara adalah sifat kegunaan ilmu pengetahuan dan atau teknologi yang mempunyai pengaruh terhadap kemajuan Negara.
Pasal 2 (1) Kemanfaatan penemuan baru harus merupakan kenyataan yang teruji dan terbukti memajukan ilmu pengetahuan dan atau teknologi bagi kemajuan Negara. (2) Tingkat kemanfaatan penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diklaifikasikan dalam: a. luar biasa bermanfaat; b. sangat bermanfaat; c. bermanfaat; (3) Penemuan baru yang luara biaasa bermanfaat adalah penemuan yang dapat menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, atau pertahanan dan keamanan yang: a. menyangkut masalah nasional yang pada suatu waktu tertentu dipandang luar biasa mendesak oleh Negara; b. menyangkut kepentingan segenap lapisan dan golongan masyarakat; c. menyebabkan peningkatan dayaguna atau hasilguna yang sangat berarti. (4) Penemuan baru yang sangat bermanfaat adalah peneman yang dapat menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, atau pertahanan dan keamanan yang : a. menyangkut masalah nasional yang dipandang sanagat mendesak; b. menyangkut kepentingan segenap lapisan dan golongan masyarakat tertentu; c.menyebabkan peningkatan dayaguna atau hasilguna yang berarti. (5) Penemuan baru yang bermanfaat adalah penemuan yang mampu menjawab masalah di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, atau pertahanan dan keamanan yang: a. menyangkut masalah nasional yang dipandang sanagat mendesak; b. menyangkut kepentingan segenap lapisan dan golongan masyarakat tertentu;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
c. menyebabkan peningkatan dayaguna atau hasilguna (1) (2)
(3) (4)
(5)
Pasal 3 Jenis, orisinalitas, dan tingkat kemanfaatan penemuan baru ditetapkan oleh Team Penilai Penemuan Baru yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden Team Penilai. Team Penilai terdiri atas : a. Seorang Ketua merangkap anggota; b. Seorang Sekertaris merangkaop anggota; c. Seorang pejabat dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota; d. Seorang pejabat dari Kantor Menteri Negara Riset dan Teknologi sebagai anggota; e. Seorang pejabat dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sebagai anggota. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan indonesia karena jabatannya menjadi Ketua Team Penilai. Sekretaris dan Anggotaanggota team penilai diangkat dan diebrhentikan oleh Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atas ususl dari pimpinan instansi yang bersangkutan. Sekretaris Team Penilai berkedududkan di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pasal 4
(1)
Team penilai dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Team Teknis sesuai dengan keperluan. (2) Team Teknis terdiri dari atas seseorang Ketua merangkap anggota yang merupakan anggota dan beberapa orang yang merupakan tenaga ahli dari bidang ilmu yang sesuai dengan penemuan baru yang dinilai. (3) Sekretaris Team Penilai melayani tugas-tugas administrasi Team Teknis. (4) Ketua dan Anggota-anggota Team Teknis diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia setelah berkonsultasi dengan pimpinan yang bersangkutan. Pasal 5 Hasil kerja Team Teknis merupakan bahan bagi Team Penilai dalam mengambil keputusan.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 6 Tata kerja Team Penilai dan Team Teknis diterapkan dengan Keputusan Ketua Team Penilai.
(1)
Pasal 7
Pegawai Negeri Sipil yang membuat penemuan baru dengan klasifikasi: a. Luar biasa bermanfaat, dipercepat kenaiakan pangkatnya 3 (tiga) tahun; b. Sangat bermanfaat, dipercepat kenaiakan pangkatnya 2 (dua) tahun; c. bermanfaat, dipercepat kenaiakan pangkatnya 1 (satu) tahun. (2) Pemercepat an kenaiakan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), baru dapat dilakukan apabila penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai sedang. Pasal 8 Penemuan baru yang dibuat oleh sekelompok Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan kepada penemu utama. (1)
Pasal 9 Penilaian atas suatu penemuan baru dapat
diususlkan oleh: a. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; b. Pimpinan instansi yang bersangkutan; c. Badan ilmiah/profesi. (2) Usul sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Ketua Team Penilai disertai dengan bukti-bukti dan bahan-bahan lain yang diperlukan menurut jenis dan tatacara yang ditetapkan oleh Team Penilai. (3) Hasil penilaian atas suatu penemuan baru ditetapkan oleh Ketua Team Penilai dengan Surat Keputusan. (4) Keputusan Team Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada: a. Presiden; b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara; c. Menteri Negara riset dan Teknologi;
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
d. Kepla Badan Administrasi Kepegawaian Negara; e. Pimpinan instansi yang bersangkutan. Pasal 10 Team penilai atau team teknis serta semua pihak yang ada hubunganya dengan penemuan baru, wajib menjaga kerahasiaan unsur-unsur yang dapat dipatenkan dari penemuan baru tersebut. Pasal 11 Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari keputusan Presiden ini dibebankan kepada anggaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pasal 12 Ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan Keputusan Presiden ini oleh ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pasal 13 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 1981 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd, SOEHARTO
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
