KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1977 TENTANG KETENTUAN POKOK TATACARA PENANAMAN MODAL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyempurnaan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang menangani kebijaksanaan dan permohonan penanaman modal seperti ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977, dianggap perlu untuk mengatur penyempurnaan ketentuan pokok mengenai tatacara penanaman modal. Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2318) jo. UndangUndang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2844); 4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan II; 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen; 6. Keputusan Presiden Nomor 4S Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen; 7. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1977 tentang Badan,Koordinasi Penanaman Modal. MEMUTUSKAN: Dengan mencabut: Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1973 tentang Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal, Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN POKOK TATACARA PENANAMAN MODAL
BAB I KETENTUAN POKOK TATACARA PENANAMAN MODAL Bagian Pertama Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Pasal 1 Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970, mempelajari lebih dulu Daftar Skala Prioritas Bidang Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang berlaku (disingkat DSP), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setelah mengadakan penelitian yang cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek, tingkat prioritas, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan formulir permohonan yang ditetapkan oleh BKPM. Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal dalam negeri yang berlaku, Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Sementara yang merupakan persetujuan prinsip untuk penanaman modal dalam negeri yang bersangkutan. Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Sementara kepada: a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan; c. Pemerintah Daerah cq. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), yang bersangkutan. Setelah memperoleh Surat Persetujuan Sementara dari Ketua BKPM, calon penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kelengkapan data yang diperlukan oleh BKPM. Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanam modal dan kelengkapan data tersebut dalam ayat (5), Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Tetap yang memungkinkan calon penanam modal yang bersangkutan melaksanakan rencananya. Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Tetap kepada: a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan; c. Pemerintah Daerah cq. BKPMD yang bersangkutan untuk penyelesaian izin lokasi, hak guna bangunan, hak pengelolaan, atau hak pakai, izin bangunan, dan izin undang-undang gangguan. Apabila penanam modal telah memperoleh Surat Persetujuan Tetap tersebut dalam ayat (6), maka: a. Ketua BKPN atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan: i. izin usaha (sementara dan tetap); ii. izin pengusahaan bahan baku; iii. angka pengenal importir/eksportir terbatas;
iv. izin pembelian dalam negeri terbatas; v. izin usaha perdagangan hasil produksi barang/jasa; vi. Keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk; vii. izin kerja bagi tenaga asing yang diperlukan; dan viii. surat keputusan pemberian hak guna usaha, apabila diperlukan. b. Gubernur Kepala Daerah atau Ketua BKPMD atas nama Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan: i. persetujuan lokasi; ii. hak guna bangunan, hak pengelolaan, atau hak pakai; iii. izin bangunan; dan iv. izin undang-undang gangguan. (9) Setelah memperoleh Surat Persetujuan Tetap dari Ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk barang-barang modal serta bahan baku dan bahan penolong yang akan diimpor untuk pelaksanaan rencananya. (10) Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk tersebut dalam ayat (9), Ketua BKPM mengeluarkan ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan lainnya bagi barang-barang yang diimpor. (11) Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan formulir yang ditetapkan oleh BKPM. Bagian Kedua Penanaman Modal Asing (PMA)
(1)
(2)
(3)
(4)
Pasal 2 Calon penanam modal yang akan mengadakan usaha dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 mempelajari lebih dulu DSP yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dan apabila diperlukan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi BKPM. Setelah mengadakan penelitian cukup mengenai bidang usaha yang terbuka, lokasi proyek, tingkat prioritas, dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan, calon penanam modal mengajukan permohonan penanaman Modal kepada Ketua BKPM dengan mempergunakan formulir permohonan yang ditetapkan oleh BKPM. Apabila permohonan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan ketentuan serta persyaratan penanaman modal asing yang berlaku, Ketua BKPM mengeluarkan Surat Persetujuan Sementara yang merupakan persetujuan prinsip untuk penanaman modal asing yang bersangkutan. Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Sementara kepada: a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan; c. Pemerintah Daerah cq. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKIMD), yang bersangkutan.
(5)
Setelah memperoleh Surat Persetujuan Sementara dari Ketua BKPM, calon penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kelengkapan data yang diperlukan oleh BKPM. (6) Berdasarkan penilaian terhadap permohonan penanam modal dan kelengkapan data tersebut dalam ayat (5), Ketua BKPM menyampaikan permohonan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan guna memperoleh Keputusan Presiden. (7) Ketua BKPM menyampaikan tembusan permohonan dan pertimbangan tersebut kepada: a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan. (8) Keputusan Presiden mengenai suatu permohonan pena'aman modal disampaikan kepada Ketua BKPM. (9) Ketua BKPM menyampaikan pemberitahuan tentang Keputusan Presiden tersebut dalam ayat (8) kepada calon penanam modal, yang memungkinkan calon penanam modal melaksanakan rencananya. (10) Ketua BKPM menyampaikan tembusan Surat Persetujuan Tetap kepada: a. Departemen yang membina bidang usaha penanaman modal yang bersangkutan; b. Departemen Keuangan; c. Pemerintah Daerah. cq. BKPMD yang bersangkutan untuk penyelesaian izin lokasi, hak guna bangunan, hak pengelolaan, atau hak pakai, izin bangunan, dan izin undang-undang gangguan. (11) Apabila penanaman modal telah memperoleh Keputusan Presiden tersebut dalam ayat (8), maka: a. Ketua HKPM atas nama Menteri yang bersangkutan mengeluarkan: i. izin usaha (sementara dan tetap); ii. izin pengusahaan bahan Baku; iii. angka pengenal importir/eksportir terbatas; iv. izin pembelian dalam negeri terbatas; v. izin usaha perdagangan terbatas hasil produksi barang/jasa; vi. keputusan pemberian fasilitas/keringanan pajak dan bea masuk; vii. izin kerja bagi tenaga asing yang diperlukan; dan viii. surat keputusan pemberian hak guna usaha, apabila diperlukan. b. Gubernur Kepala Daerah atau Ketua BKPMD atas nama Gubernur/Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah mengeluarkan: i. persetujuan lokasi; ii. hak guna bangunan, hak pakai; iii. izin bangunan; dan iv. izin undang-undang gangguan. (12) Setelah memperoleh pemberitahuan Keputusan dari ketua BKPM, penanam modal dalam waktu yang ditetapkan menyampaikan kepada BKPM Daftar Induk modal, serta bahan Baku dan penolong yang Akan diimpor untuk pelaksanaan rencananya.
(13) Berdasarkan penilaian terhadap Daftar Induk tersebut dalam ayat (12) Ketua BKPM mengeluarkan ketetapan mengenai fasilitas/keringanan bea masuk dan pungutan lainnya bagi barang-barang yang diimpor. (14) Permohonan untuk perubahan atas rencana penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Presiden termasuk perubahan untuk perluasan proyek, disampaikan oleh penanam modal kepada Ketua BKPM untuk mendapatkan persetujuannya dengan mempergunakan formulir yang ditetapkan oleh Ketua BKPM. Bagian Ketiga Penanaman Modal di Bidang Pertimbangan di Luar Minyak dan Gas Bumi Serta di Bidang Kehutanan
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 3 Permohonan penanaman modal dalam negeri dibidang pertambangan di Luar Minyak dan gas bumi disampaikan kepada Ketua BKPM: a. Atas dasar Kontrak Karya antara calon penanam modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan, bagi pengusahaan bahan galian golongan strategis; b. Atas dasar Kuasa Pertambangan bagi pengusahaan bahan galian golongan vital; c. Atas dasar Izin Pertambangan bagi bahan galian golongan tidak vital dan tidak strategis. Permohonan penanaman modal asing di bidang pertambangan bahan galian di luar minyak dan gas bumi sesuai dengan peraturan yang berlaku disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar Kontrak Karya antara calon penanam modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertambangan. Permohonan penanaman modal di bidang pertambangan di luar minyak dan gas bumi tersebut dalam ayat (1) dan (2), termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini. Permohonan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kehutanan disampaikan kepada Ketua BKPM atas dasar Perjanjian Pengusahaan Hutan (Forestry Agreement) antara calon penanam modal dengan Pemerintah cq. Departemen Pertanian. Permohonan penanaman modal di bidang kehutanan tersebut dalam ayat (4), termasuk permohonan perubahan penanaman modal yang telah memperoleh persetujuan Pemerintah, diatur dan diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Presiden ini. Bagian Keempat Kewajiban Penanam Modal
(1)
Pasal 4 Setiap penanam modal baik dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 wajib melaksanakan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui.
(2) (3)
(4)
Setiap perubahan .pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud dalam ayat (1) harus mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari Ketua BKPM. Untuk memperoleh persetujuan dimaksud dalam ayat (2), penanam modal harus mengajukan permohonan kepada Ketua BKPN seperti tercantum dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1). Semua penanam modal diwajibkan menyampaikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan penanaman modalnya kepada BKPM, baik dalam tahap pembangunan proyek maupun dalam tahap kegiatan berusaha, dengan bentuk dan tatacara laporan yang ditetapkan oleh BKPM. Bagian Kelima Pengawasan dan Pembinaan
(1) (2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 5 Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal dilakukan oleh BKPM bersama dengan Departemen yang bersangkutan. Pengawasan tersebut dalam ayat (1) mencakup Pengawasan berkala maupun insidentil (sewaktu-waktu) terhadap perkembangan pelaksanaan penanaman modal dan pemenuhan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah. Dalam rangka pembinaan penanaman modal, BKPM berkewajiban untuk secara aktif menghimpun masalah-masalah yang dihadapi oleh para penanam modal dan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam ayat (3), BKPM menyelenggarakan komunikasi yang efektif dengan para penanam modal khususnya, dan dunia usaha pada umumnya. Hasil pengawasan dan pembinaan disampaikan secara berkala dan insidentil oleh Ketua BKPM kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri yang bersangkutan. BAB II KETENTUAN SANKSI
Pasal 6 Dalam hal pelaksanaan sesuatu penanaman modal tidak sesuai dengan persetujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah dan atau penanam modal tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4, maka kepada penanam modal dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dicabutnya izin usaha dan atau fasilitas/keringanan fiskal yang telah diberikan. BAB III KETENTUAN PERALIHAN
(1)
(2)
Pasal 7 Semua permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing yang telah disampaikan kepada BKPM atau BKPMD dan pada tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini belum memperoleh persetujuan Pemerintah, diselesaikan oleh BKPM menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Presiden ini, yang penyelesaiannya dilakukan selambat-lambatnya tiga bulan sejak ditetapkannya Ke putusan Presiden ini. Departemen yang bersangkutan berkewajiban membantu sepenuhnya penyelesaian halhal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). BAB IV KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8 Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Ketua BKPM, dengan petunjuk-petunjuk dari Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 9 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan Di Jakarta, Pada Tanggal 3 Oktober 1977 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ttd. SOEHARTO
