KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan secara optimal kapal perikanan yang melakukan tindak pidana dan sudah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik kapal perikanan berbendera asing maupun kapal perikanan berbendera Indonesia dan sebagai upaya untuk lebih memberdayakan nelayan kecil, dipandang perlu dilakukan penghibahan kapal hasil rampasan tersebut dari pemerintah kepada nelayan kecil dan nelayan transmigran; b. bahwa maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat
: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK NEGARA. PERTAMA
:
Kapal perikanan beserta kelengkapannya yang dinyatakan dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan nelayan transmigran
dalam usaha penangkapan ikan. KEDUA
: Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan bertindak atas nama Pemerintah menghibahkan kapal perikanan beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA kepada kelompok-kelompok nelayan kecil dan nelayan transmigran.
KETIGA
: Dalam pelaksanaan proses hibah kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan : a. berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung serta instansi-instansi lain yang terkait; b. mengambil langkah-langkah agar kapal perikanan tetap dalam kondisi yang baik pada saat dihibahkan.
KEEMPAT
: Tata cara penghibahan kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diatur lebih lanjut oleh Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan.
KELIMA
: Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan melaporkan pelaksanaan penghibahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA kepada Presiden.
KEENAM
: Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998 tentang Pemanfaatan Kapal Ikan Asing yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara dinyatakan tidak berlaku.
KETUJUH
: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 2000 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
KEPUTUSAN
MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANAN NOMOR : 49 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHIBAHAN KAPAL PERIKANAN KEPADA NELAYAN MENTERI EKSPLORASI
Menimbang
LAUT DAN PERIKANAN,
a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara, perlu dibentuk Tim Penghibahan Kapal Perikanan Kepada Nclayan, yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil instansi terkait; b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri;
Mengingat
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
61
6.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 7. Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 355/M Tahun 1999; 8. Keputusan Presiden Repubik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departcmen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999; 9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 1999 tentang Perubahan Sebutan Menteri Eksplorasi Laut Menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan; 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara; 11. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 03/MenELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN PERIKANAN PENGHIBAHAN
MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KAPAL PERIKANAN KEPADA NELAYAN.
PERTAMA
Membentuk Tim Penghibahan KapaI Perikanan Kepada Nelayan, yang selanjutnya disebut Tim Penghibahan KapaI Perikanan, terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Sckretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
TugasTim Penghibahan Kapal Perikanan Diktum PERTAMA meiiputi:
KETIGA
KEEMPAT sebagaimana
dimaksud
a. Tim Pengarah mcmpunyai tugas: I. memberikan pengarahan kcpada Tim Pelaksana dalam melakukan penyiapan koordinasi, penyusunan kcbijakan, penyusunan program, dan pelaksanaan penghibahan kapaI perikanan kepada nelayan; 2. melaporkan dan memberikan masukan kepada Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan mengenai pembinaan pemanfaatan kapaI perikanan berbendera asing dan berbendera Indonesia yang telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dimanfaatkan bagi nelayan kecil dan nelayan transmigran yang tergabung dalam kelompok nelayan atau organisasi nelayan yang berbadan hukum. b. Tim Pelaksana mempunyai tugas: I. memonitor dan mengumpulkan data kapal perikanan berbendera asing dan kapaI perikanan berbendera Indonesia yang bermasalah;
62
KELIMA
KEENAM
2. melakukan inventarisasi mengenai lokasi jumlah jenis/tipe, ukuran, dan kondisi kapal perikanan yang ditangkap, baik yang sedang diproses oleh aparat penegak hukum, maupun yang telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 3. melaksanakan koordinasi dengan aparat terkait untuk menyamakan visi dan persepsi dalam penerapan hukum, serta mengupayakan agar kapal perikanan yang sedang dalam proses penyelesaian hukum tidak mengalami kerusakan; 4. membantu dan mendorong proses penyelesaian Hukum agar kapal penkanan yang melanggar Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi EksklusifIndonesia diadili dengan proses peradilan cepat; 5. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam menentukan kelompok nelayan yang akan menenma hibah kapal perikanan; 6. memantau pelaksanaan hibah kapal perikanan kepada kelompok nelayan dan melaporkan hasilnya kepada Tirn Pengarah: 7. menyampaikan Iaporan Kemajuan pelaksanaan tugas secara tcrtulis setiap bulan kepada TimPengarah. c. Sckretariat Tim mempunyai tug as mcmbcrikan pelayanan administrasi kepada Tim Pengarah dan Tim Pclaksana. Pemanfaatan kapaI perikanan berbendera asing dan berbendera Indenesia yang telah dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yam mempunyai kekuatan hukum tetap, dihibahkan kepada nelayan kecil dan melayani transmigran yang tcrgabung dalam kelompok nelayan atau organisasi nelayan yang berbadan hukum. Dalam mclaksanakan tugas scbagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim Pcnghibahan Kapal Pcrikanan bertanggungjawab dan menyampai kan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan melaIui Sekretaris Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Pcrikanan. Biaya yang timbuI dalam pelaksanaan tugas Tim Pcnghibahan Kapal Penkanan dtbebankan pada Anggaran Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan. Keputusan ini mulai berIaku pada tanggal ditetapkan.
Ditctapkan di Jakarta Pada tanggaI 23 Juni 2000 MENTERI EKSPLORASI LAU'T DAN PERIKANAN
SARWONO KUSUMAATMADJA
63
LAMP IRAN
Keputusan Menteri Eksp\orasi Laut dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2000 Tentang : Pembentukan Tim Penghibahan Kapa\ Perikanan kepada Ne\ayan
No. 11. 12.
SUSUNAN
KEANGGOTAAN
TIM PENGHIBAHAN KEPADA NELAYAN
JABATAN / INSTANSI
I.
Sekretaris Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Direktur Jenderal Pengawasan dan Perlindungan Laut Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Direktur Jendera\ Perikanan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Direktur Jendera\ Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja. Departemen Tenaga Kerja Staf Ahli Bidang Kelautan Departemen Perhubungan Direktur Jenderallmigrasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Deputi Bidang Pengembangan Peranserta Masyarakat Menteri Negara Transmigrasi dan Kependudukan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Kepala Badan lntelijen Strategis - TNI Asisten Operasi Kepala Staf Angkatan Laut Direktur Polisi Air dan Udara Pangarmabar selaku Pangkoopskamlabar
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
13. 14. 15. 16.
Direktur "C" Anggota Badan Intelijen Strategis- TNI Direktur Tenaga Kerja Mandiri dan Perluasan Kerja Departemen Tenaga Kerja Asisten Khusus Keamanan Laut Panglima Armabar Kepala Dinas Hukum TNI-AL Asisten Khusus Keamanan Laut Panglima Armatim Wakil Direktur Polisi Air dan Udara Kepolisian RI
C.
SEKRETARIAT
I.
Kepala Bagian Hukum dan Ortala Sekretaris Direktorat Jenderal P2L Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Kepala SubDirektorat Polisi Air Kepolisian RI Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Ditjen Perikanan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Kepala Bagian Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Perikanan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikana Unsur Sekretariat Biro Umum Sekretariat Jenderal Perikanan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan
KAPAL PERIKANAN
KEDUDUKAN DALAM TlM PENGARAH
No.
Ketua merangkap Anggota Wakil Ketua merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2. 3.
4. 5.
Anggota Anggota Anggota
KEDUDUKAN DALAM TIM PENGARAH
JABATAN / INSTANSI
6.
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
TIM Kepala merangkap Anggota
Anggota Anggota
Anggota Anggota
Anggota
Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN
ttd B
TIM PELAKSANA
1.
Sekretaris Direktorat Jenderal P2L Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Kepala Biro Hukum dan Perizinan Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan Direktur Pembinaan Kekayaan Negara Departemen Keuangan Kepala Direktorat Perkapalan dan Kepelautan Departemen Perhubungan Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan Perundang-undangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Perundang-undangan Direktur Partisipasi Masyarakat Badan Administras Kependudukan dan Mobilitas Penduduk Kepala Biro Keuangan Kejaksaan Agung Direktur Tindak Pidana Ekonomi Kejaksan Agung
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
SARWONO
64
Ketua merangkap Anggota Sekretaris merangkap Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
65
KUSUMAATMADJA
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERlKANAN NOMOR 22 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PEMANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG nINYATAKAN UNTUK NEGARA MENTERI
Menimbang
Mengingat
KELAUTAN
DIRAMPAS
DAN PERIKANAN
a.
bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan Dirampas Untuk Negara, maka dalam rangka pemanfaatan kapal perikanan untuk nelayan kecil dan nelayan transmigran dalam usaha penangkapan ikan perlu adanya tata cara pemanfaatan kapal perikanan yang dinyatakan dirampas untuk negara;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan
I. 2.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-undangNomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ten tang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Prop in si sebagai Daerah Otonom; Kcputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana tclah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999; Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan Kapal Perikanan yang Dinyatakan Dirampas untuk Negara; Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
3. 4. 5. 6. 7.
8. 9.
10. 11.
51
dengan
Keputusan
Menteri;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 470/KMK.01/1994 tentang Tatacara Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara; 13. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 03/MenELP/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2000; 14. Keputusan Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Tim Penghibahan Kapal Perikanan Kepada NeJayan; MEMUTUSKAN: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARft PEN4ANFAATAN KAPAL PERIKANAN YANG DINYATAKAN DIRAMPAS UNTUK N EG/.RA.
k. Kepentingan Lain adalah kegiatan yang terkait langsung dengan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan kelompok nelayan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah, Perguruan Tinggi atau Mitra Usaha. I. Mitra Usaha adalah perusahaan yang didirikan untuk usaha penangkapan ikan yang bersedia dan sanggup bekerja sama dengan kelompok nelayan dengan prinsip saling menguntungkan. m. Kemitraan Usaha adalah kerja sama antara mitra usaha dengan kelompok neJayan yang disertai pembinaan dan pengembangan usaha dengan memperhatikan prinsip adil, saling menguntungkan dan berkelanjutan, n. Tim Pcnghibahan adalah Tim yang dibcntuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dan bertugas melaksanakan penghibahan kapal perikanan yang dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tctap.
BAB 11 BABI PFMANFAATAN KETENTUAN
KAPAL PERIKANAN
UMUM Pasal2
Pasall Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: a. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya beserta kelengkapannya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survel atau eksplorasi perikanan. b. Pemanfaatan Kapal Perikanan adalah pendayagunaan kapal perikanan beserta kelengkapannya untuk meningkatkan kemampuan nelayan kecil dan nelayan transmigran atau kepentingan lain yang kegiatannya terkait langsung dengan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan kelompok nelayan. c. Hibah adalah pengalihan pemilikan dan atau penggunaan barang miliklkekayaan negara berupa kapal perikanan kepada kelompok neJayan atau untuk kepentingan lain tanpa memperoleh imbalanlpenggantian. d. Hibah Bersyarat adalah pengalihan pemilikan dan atau : penggunaan barang rniliklkekayaan negara berupa kapal perikanan kepada kelompok nelayan tanpa memperoleh imbalan atau/penggantian dengan disertai syarat berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis dan sosial kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Gubemur setempat. e. Nelayan Kecil adalah beberapa orang yang mata pencahariannya meJakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, bermotor luar, bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT. f. Kelompok Nelayan adalah keJompok nelayan kecil den atau keJompok nelayan transmigran. g. NeJayan Transrnigran adalah beberapa nelayan peserta pola transmigrasi neJayan dengan mata pencaharian meJakukan penangkapan ikan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, bermotor luar atau bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 GT. h. Menteri adalah Menteri Kelaulan dan Perikanan. i. Gubemur adalah Gubemur Provinsi tempat kapal perikanan dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang teJah mempunyai kekuatan hukum tetap. j. Penegak Hukum adalah instansi TNI AL, Kepolisiari Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
52
Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan keputusan pengadilan yang lelah mcmpunyai kekuatan hukum tctap, dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan Kelompok Nelayan atau dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang kegiatannya terkait langsung dengan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan Kelompok Nelayan. ' Pasal3 Kclompok Nelayan yang dapat memanfaatkan kapal perikanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Nelayan Kecil dan Nelayan Transmigran. Pasal4 Pemanfaatan kepentingan lain atas kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk kepentingan Penelitian Perikanan dan Pelatihan Nelayan yang selanjutnya disebut P3N, Pengawasan Sumber Daya Ikan yang seJanjutnya disebut PSDI dan Kemitrausahaan. Pasal5 (I) Kegiatan P3N sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain kegiatan penelitian bidang perikanan, pelatihan nelayan dan kegiatan sejenis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan atau Perguruan Tinggi. (2) Kegiatan PSDl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain kegiatnn inspeksi, patroli dan kegiatan sejenis yang dilakukan o\ch instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya terkait langsung dengan pcngawasan sumberdaya ikan.
53
b. Surat kcterangan belum memiliki Kapal Perikanan yang dikeluarkan oleh InstansilDinas yang bertanggung jawab di bidang Perikanan KabupatenIKota setempat.
(3) Kegiatan Kemitra Usahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 antara lain kegiatan pembinaan, kerjasama dengan kelompok nelayan dan kegiatan sejenis yang dilakukan oleh mitra usaha dengan ketentuan kapal hasil penghibahan tetap menjadi milik kelompok ne\ayan.
c. Surat keterangan belum pemah mendapatkan manfaat Kapal Perikanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh InstansilDinas yang bertanggungjawab di bidang perikanan Kabupaten/Kota setempat.
Pasal6 ( I) Pemanfaatan Kapal Perikanan kepada kelompok nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara hibah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, ekonomis dan sosial kemasyarakatan yang memenuhi syarat untuk dimanfaatkan oleh kelompok nelayan. (3) Tata cara pcnilaian teknis, ekonomis, dan sosial kemasyarakatan pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubemur setempat.
d. Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan sendiri dan/atau tidak memindahtangankan (menjual atau menyewakan) kapal perikanan sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitungsejak mendapatkan hak pemanfaatan kapal.
scbagaimana dimaksud
(4) Gubemur membentuk Tim Penilai teknis, ekonomis dan sosial kemasyarakalan yang terdiri dari unsur pcmerintah, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Pasal7 (I)
Pemanfaatan kapal perikanan untuk kepentingan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan cara hibah bersyarat. (2) Hibah bersyarat scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan berdasarkan pertimbangan kebutuhan teknis P3N. PSDI dan Kemitrausahaan yang terkait dengan peningkatan kemampuan dan kesejahteraan kelompok nelayan. (3) Tatacara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubemur setempat. (4) Gubernur membentuk Tim Penilai Daerah kebutuhan teknis P3N, PSDI dan Kemitrausahaan yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat. BAB III
e. Surat pemyataan kesanggupan membayar biaya perawatan kerusakan kapal perikanan yang akan dimanfaatkan.
(2) Tembusan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disampaikan kepada: I. Tim Penghibahan Kapal Perikanan; 2. BupatiIWalikota setempat; 3. Instansi/Dinas yang bertanggungjawab di bidang perikanan Kabupaten/Kota setempat. (3) Permohonan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah dievaluasi oleh Tim Penilai daerah, selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja Gubemur wajib menyampaikan hasilnya kepada Menteri melalui Tim Penghibahan dengan disertai rekomendasi. Pasal9 (I)
Hasil peniiaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Penghibahan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Gubemur setempat selambat-larnbatnya 7 (tujuh) hari kerja hasilnya wajib disampaikan kepada Menteri dalam bentuk usulan persetujuan atau penolakan hibah kapal perikanan dengan disertai alasan-alasannya,
(2)
Selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) harus sudah disampaikan kepada pemohon.
TATACARAPERMOHONAN PEMANFAATAN
KAPAL PERIKANAN
Bagian Pertama Ne\ayan Kecil Pasal8 (1)
PasallO
Nelayan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang berminat memanfaatkan kapal perikanan wajib mengajukan permohonan kcpada Menteri melalui Giubemur setempat dengan dilengkapi: a. Surat keterangan kcanggotaan dari organisasiiperkumpulan diketahui oleh BupatilWalikota setempat.
54
dan/ atau perbaikan
nelayan setempat yang
(I) (2)
Dalam hal pcrmohonan hibah untuk nelayan kecil disetujui, Menteri menycrahkan tcknis pelaksanaannya kepada Gubemur setempat. Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut oleh Gubemur setempat.
55
Bagian Kedua NelayanTransmigran Pasalll (I)
Nelayan Transmigran sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 yang berininat mcmanfaatkan kapai perikanan wajib mcngajukan permohonan kepada Menteri mclalu Giibemur setempat dcngan dilengkapi:
a. Surat keterangan sebagai transmigran dengan pola Transmigrasi Nelayan yang dikeluarkan oleh InstansilDinas yang bertanggungjawab di bidang transmigrasi KabupatenIKota setempat; b. Surat keterangan belum memiliki kapal perikanan yang dikeluarkan oleh Instansi/Dinas yang bertanggungjawab di bidang perikanan Kabupaten/Kota setempat; c. Surat keterangan belum pemah mendapatkan manfaat Kapal Perikanan sebagaimana diatur dalam Kcputusan Presidcn Nomor 14 Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh InstansiIDinasyang bcrtanggungjawabdibidangperikananKabupatenIKotasetempat; d. Surat pernyataan kesanggupan mengoperasikan sendiri dan atau tidak memindahtangankan (menjual atau menyewakan) kapal perikanan sekurangkurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak mendapatkan hak pemanfaatan kapal; e. Surat pemyataan kesanggupan membayar biaya perawatan dan atau perbaikan kerusakan kapal perikanan yang akan dimanfaatkan. (2) Tembusan Permolionan sebagaimana dimaksud pada ayat(l)disampaikan kepada: I. Tim Penghibahan Kapal Perikanan; 2. BupatilWalikota setempat; 3. InstansilDinas yang bertanggungjawab di bidang perikanan KabupatenlKota setempat. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)setelah dievaluasi oleh Tim Penilai daerah, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Gubemur wajib menyampaikan hasilnya kepada Menteri melalui Tim Penghibahan dengan disertai rekomendasi. Pasal12 (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal !1 setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Penghibahan, dcngan mempcrhatikan rekomendasi dari Gubemur setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja hasilnya wajib disampaikan kepada Mei-iteri dalam bentuk usulan persctiijuan atau penolakan hibali kapal perikanan dengan disertai alasan-alasannya. (2) Selambal-lambatnya 5 (lima) hari kerja persctujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat(l) hams sudah disampaikan kepada pemohon.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut oleh Gubemur setempat. Bagian Ketiga Instansi PemerintahIPerguruan Tinggi Pasal14 (l) Instansi PemerintahlPerguruan Tinggi yang melakukan kegiatan P3N scbagaimana dimaksud dalam Pasal5 ayat (I) dan berminat memanfaatkan kapal perikanan wajib mengajukanpermohonankepada Menteri rnelaluiGubemur setempatdengan dilengkapi: a. Rencana pcmanfaatan kapal perikanan; b. Rekoinendasi dari GLibcmur setempat; c. Pemyataan kesanggupan membayar biaya perawatan dan atau kerusakan kapal perikanan yang akan dimanfaatkan; (2) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disainpaikan kepada: I. Tim Penghibahan Kapal Perikanan; 2. BupatiIWalikota setempat; 3. InstansilDinas yang bertanggungjawab di bidang Perikanan KabupatenlKota setempat. (3) Permolionan scbagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah dievaluasi oleh Tim Penilai daerah, selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja. Gubemur wajib menyampaikan hasilnya kepada Menteri mclalui Tim Penghibahan dengan disertai rckomendasi. Pasal15 (I) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal14 setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Penghibahan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Gubernur setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja hasilnya wajib disampaikan kepada Menteri dalam bentuk usulan persetujuan atau penolakan hibah bersyarat kapal pcrikanan dengan disertai alasan-alasannya. (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) harus sudah disampaikan kepada pemohon. Pasal16
Pasal13
(1) Dalam hal permohonan hibah bersyarat untuk Instansi Pemerintah atau Perguruan Tinggi disetujui, Menteri menycrahkan teknis pelaksanaannya kepada Gubemur setempat.
( 1) Dalam ha! pcrmohonanhibah untuk nelayan transmigrandisetujui,Menterimenyerahkan teknis pelaksanaannya kepada Gubemur setempat.
(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diatur lebih lanjut oleh Gubemur setempat.
56
57
Bagian Keempat
Pasal17
Kcmitrausahaan (1) Instansi yang melakukan kegatan PSDI sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) dan berminat memanfaatkan
kapal perikanan wajib mengajukan permohonan
Menteri melalui Gubemur setempat dengan dilengkapi:
a. Rencana pemanfaatan b. Rekomendasi
(1) Kemitrausahaan yang melakukan usaha kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan berminat mengadakan kerja sama dalam memanfaatkan kapal perikanan oleh kelompok nelayan wajib mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Gubemur setempat dengan dilengkapi: a. Rencana Pemanfaatan Kapal Perikanan;
kapal perikanan;
dari Gubemur setempat;
c. Pemyataan kesanggupan
membayar biaya perawatan dan atau perbaikan kerusakan
kapal perikanan yang akan dimanfaatkan. (2) Tembusan permohonan 1. Tim Penghibahan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (l) disampaikan
kepada:
Kapal Perikanan;
2. Bupati/WaIikotasetempat; 3. InslansiIDinas yang bertanggungjawab (3) Permohonan
sebagaimana
kepada
Menteri
di bidang Perikanan KabupatenIKota setempat.
dimaksud pada ayat (I) setelah dievaluasi olehTim Penilai
daerah, selambat-Iambatnya
7 (tujuh) hari kerja Gubemur wajib menyampaikan hasilnya
melalui
Tim
Pcnghibahan
dcngan
disertai
rekomendasi.
sebagaimana
Tim Pcnghibahan, selambal-Iambatnya
mcmpcrhatikan
rekomendasi
dari Gubemur
7 (tujuh) hari kerja hasilnya wajib disampaikan
dalam bentuk usulan persetujuan
setempat
pada
atau penolakan hibah bersyarat kapada perikanan
5 (lima) hari kerja persetujuan ayat
(1)
harus
sudah
atau penolakan
disampaikan
kepada
sebagaimana pemohon.
Pasal19 (1) Dalam hal permohonan Menteri
menyerahkan
(2) Pelaksanaan
penyerahan
g. Pemyataan kesanggupan membayar biaya perawatan dan atau perbaikan kerusakan kapal perikanan yang akan dimanfaatkan oleh kelompok nelayan dan cara pengembaliannya. (2) Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada: I. Tim Penghibahan Kapal Perikanan; 2. BupatiIWaIikota setempat; 3. InstansiIDinas yang bertanggungjawab di bidang perikanan KabupatcnIKota setempat.
pelaksanaannya
sebagaimana
kepada
Gubernur
setempat.
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
Gubemur setempat.
58
(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 setelah dilakukan evaluasi oleh Tim Penghibahan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Gubemur setempat selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja hasilny.i wajib'disampaikan kepada Menteri dalam bentuk usulan persetujuan atau penolakal hibah bersyarat kapal perikanan dengan disertai alasan-alasannya. (2) Selambat-Iambatnya 5 (lima) hari kerja persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) harus sudah disampaikan kepada pemohon. Pasal22
hibah bersyarat untuk instansi yang melakukan PSDI disetujui, teknis
Pasal21
kepada Menteri
dengan disertai alasan-alasannya.
dimaksud
d. NPWP; e. Rekomendasi dari BupatiIWalikota; f. Rencana kerja sama dan perjanjian antara Mitra Usaha dengan Kelompok Nelayan;
dimaksud dalam Pasal 17 setelah dilakukan evaluasi oleh
dengan
(2) Selambat-Iambatnya
b. Akte Pendirian Perusahaan; c. Izin Usaha Perikanan;
(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) setelah dievaluasi oleh Tirn Penilai daerah, selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja Gubemur wajib menyampaikan hasilnya kepada Menteri melalui Tim Penghibahan dengan disertai rekomendasi.
Pasal18 (I) Permohonan
Pasal20
kepada
(1) Dalam hal permohonan hibah bersyarat untuk Kemitra usahaan disetujui, Mentcri menyerahkan teknis pelaksanaannya kepada Gubernur setempat. (2) Pelaksanaan Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubemur setempat.
59
BABIV PELAPORAN Pasal23 Dalam pelaksanaan hibah atau hibah bersyarat Gubemur setempat wajib menyampaikan laporan kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali. BABV LAIN-LAIN Pasat 24 Terhadap Kapal Perikanan yang dinyatakan dirampas untuk negara apabila dalamjangka waktu selambat-larnbatnya 3 (tiga) bulan tidak ada yang berminat memanfaatkan maka Menteri menetapkan peruntukkannya.
BAB VI PENUTUP Pasal25 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal I 7 Oktober 2000 MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN
ttd. SARWONO KUSUMAATMADJA
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Perizinan
Nannoko rasmadji
60
