SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR
031 /P/2012
TENTANG PENYELENGGARAAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bahwa untuk koordinasi dan keseraslan dalam penyelenggaraan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, perlu menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012;
Mengingat
1, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004; 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara ;
-2-
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENYELENGGARAAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012.
PERTAMA
Menyelenggarakan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012 yang selanjutnya disebut Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan dengan tema "Meningkatkan Kinerja dan Integritas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan".
KEDUA
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan tanggal 28 Februari 2012 di Universitas Terbuka dan Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
KETIGA
Penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan bertujuan : a. mengevaluasi pelaksanaan program dan pencapaian kinerja pembangunan pendidikan tahun 2011; b. memantapkan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran pembangunan tahun 2012; c. menghasilkan kebijakan tahunan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013; dan d. menyiapkan bahan musyawarah perencanaan pengembangan nasional tahun 2012.
KEEMPAT
Untuk kelancaran pelaksanaan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, dibentuk Panitia yang terdiri atas Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
KELIMA
Panitia Pengarah bertugas : a. memberikan pengarahan dan informasi yang diperlukan untuk keberhasilan penyelenggaraan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan; dan b. memberikan pengarahan mengenai substansi Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan.
KEENAM
Panitia Pelaksana bertugas menyiapkan dan menyelenggarakan kegiatan Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan, dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
KETUJUH
Memberikan wewenang kepada Ketua Panitia Pelaksana untuk : a. mengadakan hubungan dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan/atau perorangan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya; dan b. mengangkat beberapa anggota seksi sesuai dengan keperluan.
KEDELAPAN
Panitia Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
KESEMBILAN:
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dilDebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (DlPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang sesuai.
KESEPULUH :
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD.
MOHAMMAD NUH Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementenan Pendidikan dan Kebudayaan,
^
^
^
^
D r ^ ^ a n g e r a n g Moenta, S.H., M.H., DFM -f^P 196108281987031003 .
SALINAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 031/P/2012 TANGGAL 17 FEBRUARI 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2012 PANITIA REMBUK NASIONAL PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NO.
I
II
JABATAN
JABATAN DAU\ KEPANITIAAN
Panitia Pengarah Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 1 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pelindung
2 Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pendidikan
Pengarah
3 Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan
Pengarah
4 Inspektur Jenderal
Pengarah
5 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
Pengarah
6 Direktur Jenderal Pendidikan Menengah
Pengarah
7 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
Pengarah
8 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Pengarah
9 Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Pengarah
10 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Pengarah
11 Staf Ahli Menteri Bidang Hukum
Pengarah
12 Staf Ahli Menteri Bidang Sosial dan Ekonomi Pendidikan
Pengarah
13 Staf Ahli Menteri Bidang Kerjasama Internasional
Pengarah
14 Staf Ahli Menteri Bidang Organisasi dan Manajemen
Pengarah
15 Staf Ahli Menteri Bidang Budaya dan Psikologi Pendidikan
Pengarah
16 Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Media
Pengarah
17 Staf Khusus Menteri Bidang Pemantauan dan Pengembangan Organisasi /Unit Kerja Menteri Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan 18 Staf Khusus Menteri Bidanq Sistem Evaluasi dan Peniaminan Mutu Pendidikan
Pengarah Pengarah
Panitia Pelaksana Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan 1 Sekretaris Jenderal 2 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
Ketua Wakil Ketua
A. Seksi Substansi 1 Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri
Ketua
2 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Wakil Ketua
3 Kepala Bagian Kebijakan dan Evaluasi Program Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri
Sekretaris
4 Kepala Bagian Perencanaan Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri
Wakil Sekretaris
5 Sekretaris Inspektorat Jenderal
Anggota
6 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
Anggota
NO.
JABATAN DAU\ KEPANITIAAN
JABATAN 7 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar
Anggota
8 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah
Anggota
9 Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Anggota
10 Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan
Anggota
11 Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Anggota
12 Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Anggota
B. Seksi Penyelenggara 1 Kepala Biro Umum
Ketua
2 Kepala Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
Wakil Ketua
3 Kepala Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum
Sekretaris
4 Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Ketua Seksi Teknologi Informasi
5 Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat
Ketua Seksi Penerangan dan Dokumentasi
6 Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran Biro Umum
Ketua Sub Seksi Keuangan
7 Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum
Ketua Sub Seksi Protokol dan Pembicara Tamu Ketua Sub Seksi Angkutan dan Keamanan
8 Kepala Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian, Biro Umum 9 Kepala Bagian Tata Usaha Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
Ketua Sub Seksi Akomodasi/Konsumsi
10 Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana, Universitas Terbuka
Wakil Ketua Akomodasi/Konsumsi Ketua Sub Seksi Persidangan, Notula dan Tim Perumus
11 Kepala Bidang Pengembangan Tenaga Pimpinan dan Pegaw/ai Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan
Ketua Sub Seksi Penerangan dan Dokumentasi
12 Kepala Bidang Pengembangan Kemitraan Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat 13 Kepala Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian, Bagian Rumah Tangga dan Kepegawaian, Biro Umum
Ketua Sub Seksi Kesehatan dan Kesegaran Jasmani
14 Kepala Subbagian Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Barang Milik Negara, Biro Umum
Ketua Sub Seksi Perlengkapan Ketua Sub Seksi Teknologi Informasi
15 Kepala Bidang Pengembangan Jejaring Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
Salinan sesuai dengan aslinya. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan danKgtjudayaan,
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD.
•etr. A. Pangerang Moenta, S,H., M.H., DFM NIP 196108281987031003
MOHAMMAD NUH
