KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 309 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAM PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL DAN SISWA BARU PADA MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Siswa Baru perlu dilaksanakan untuk merekrut peserta didik dan siswa secara tepat dalam rangka memenuhi hak-hak mereka untuk memperoleh layanan pendidikan; b. bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru / Siswa Baru harus dilaksanakan secara obyektif, transparan, demokratis, tidak diskriminatif, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan; c. bahwa untuk melaksanakan a dan b maka perlu dikeluarkan Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Raudhathul Athfal/Bustanul Athfal dan Siswa Baru pada Madrasah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY tahun pelajaran 2011/2012. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2011 tentang Kriteria Kelulusan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah /Madrasah dan Ujian Nasional ;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 2002; Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru TK/RA, Sekolah/Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2012/2013 Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia ; 3. Masukan melalui rapat- rapat dengan para pejabat dan para praktisi pendidikan, masyarakat pada umumnya. MEMUTUSKAN
Menetapkan : PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA RAUDHATHUL ATHFAL/ BUSTANUL ATHFAL DAN SISWA BARU PADA MADRASAH DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/ 2013 BAB I PENGERTIAN Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)/Penerimaan Siswa Baru (PSB) adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik dan siswa yang memenuhi syarat tertentu untuk memperoleh pendidikan pada bentuk satuan pendidikan, mengikuti suatu jenjang pendidikan atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi ; 2. Perpindahan siswa adalah perpindahan dari madrasah atau sekolah pada madrasah atau sekolah yang lain pada jenjang yang sama ; 3. Peserta Didik Baru adalah Peserta Didik yang mendaftarkan diri pada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah ; 4. Daya Tampung adalah jumlah/ruang belajar yang tersedia pada suatu madrasah yang dipersiapkan untuk peserta didik baru dengan mempertimbangkan rasio kelas ; 5. Rasio Kelas adalah perbandingan antara ruang belajar dengan jumlah peserta didik dalam kelas itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kelayakan pada interaksi belajar mengajar ; 6. Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam UASBN ;
7. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama (SKYBS) adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan secara nasional ; 8. Ijazah/STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah/ madrasah ; 9. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) ; 10. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) ; 11. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA) ; 12. Dinas Pendidikan Provinsi adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 13. Kanwil Kementerian Agama adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 14. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/ Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 15. Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 16. Raudhathul Athfal/Bustanul Athfal adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar ; 17. Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai memasuki pendidikan dasar ; 18. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA) baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan/ koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 19. Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) baik negeri maupun swasta di lingkungan pembinaan/koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 20. Orang tua/wali calon peserta didik/siswa adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak asuhnya ; 21. Surat Keterangan yang Berpenghargaan Sama dengan Ijazah adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya mempunyai pengetahuan setingkat dengan tamatan suatu jenjang/ tingkat pendidikan formal tertentu, yang dihargai sama dengan Ijazah tingkat/ jenjang pendidikan formal tertentu tersebut .
BAB II UMUM Pasal 2 Tujuan Penerimaan Peserta Didik Baru/Siswa Baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas – luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik – baiknya untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi dengan tertib, terarah dan benar . Pasal 3 Asas Penerimaan Peserta Didik Baru/ Siswa Baru harus berasaskan : 1. Obyektivitas artinya bahwa penerimaan siswa, baik siswa baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam keputusan ini ; 2. Transparansi artinya pelaksanaan penerimaan siswa bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua siswa, untuk menghindarkan penyimpangan – penyimpangan yang mungkin terjadi ; 3. Akuntabilitas artinya penerimaan siswa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat baik prosedur maupun hasilnya ; 4. Tidak diskriminatif artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan. BAB III PERSYARATAN Pasal 4 Raudhathul Athfal/ Bustanul Athfal (RA/BA) Persyaratan calon Peserta Didik Raudhathul Athfal atau Bustanul Athfal (RA/BA) adalah : 1. Berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A ; 2. Berusia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B ; 3. Memiliki Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir ; 4. Kelompok A, B bukan merupakan jenjang belajar, melainkan semata-mata pengelompokan belajar yang berdasarkan pada kelompok usia anak. Pasal 5 Madrasah Ibtidaiyah Persyaratan calon siswa kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah : 1. Telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima ;
2. Apabila rasio kelas belum terpenuhi calon peserta didik yang telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima dengan prioritas usia yang lebih tua berdasarkan peringkat ; 3. Memiliki Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Lahir ; 4. Apabila pendaftar melebihi daya tampung maka madrasah dapat mengadakan seleksi . Pasal 6 Madrasah Tsanawiyah Persyaratan calon siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) adalah : 1. Telah tamat dan lulus MI/SD/Program paket A dan memiliki Ijazah, SKHUN/ SKHUASBN atau Surat Keterangan yang berpenghargaan sama ; 2. Memiliki STTB, STK, SKHUSD/SKYB ; 3. Berusia setinggi-tingginya 18 (delapan belas) tahun pada tanggal 16 Juli 2012 ; 4. Apabila pendaftar melebihi daya tampung maka madrasah dapat mengadakan seleksi. Pasal 7 Madrasah Aliyah Persyaratan calon siswa kelas X Madrasah Aliyah (MA) adalah : 1. Telah tamat dan lulus MTs/SMP/Program paket B dan memiliki Ijazah, SKHUN/ SKYB, atau STL/STK ; 2. Memiliki STTB atau Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama, STK, DANEM/ DANUAS ; 3. Berusia setinggi-tingginya 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 16 Juli 2012 ; 4. Demi peningkatan kualitas madrasah dapat mengadakan seleksi selain potensi akademik .
BAB IV PENGELOLAAN PENERIMAAN SISWA BARU Pasal 8 Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru/Siswa Baru dilaksanakan oleh Madrasah dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman siswa yang diterima, dan pendaftaran ulang . Pasal 9 Jadwal Pelaksanaan Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru/ Siswa Baru dilakukan di RA/BA dan Madrasah bersangkutan dan dilaksanakan sebagai berikut :
a. RA/BA dan MI : 1. Pendaftaran
: Senin sd Kamis, 25-28 Juni 2012; pukul 08.00 s.d. 13.00 2. Seleksi berdasar usia : Kamis, 28 Juni 2012 3. Pengumuman : Jum’at, 29 Juni 2012, pukul 10.00 WIB 4. Bagi RA/BA dan MI yang belum terpenuhi kuotanya, diperkenankan membuka penerimaan peserta didik baru pada gelombang kedua. b. MTs 1. 2. 3. 4.
Pendaftaran : Rabu sd Jum‘at, 04-06 Juli 2012 Seleksi : Jum’at, 06 Juli 2012 Pengumuman hasil seleksi : Sabtu, 07 Juli 2012, pukul 10.00 WIB Bagi madrasah yang belum terpenuhi kuotanya, diperkenankan melakukan penerimaan peserta didik baru pada gelombang kedua.
c. MA : 1. 2. 3. 4. 5.
Pendaftaran : Senin sd Rabu, tanggal 2 - 4 Juli 2012 Seleksi/ tes : Rabu, 4 Juli 2012 Pengumuman hasil seleksi : Kamis, 5 Juli 2012, pukul 10.00 Pendaftaran ulang : Kamis sd Jum’at, 5-6 Juli 2012 jam kerja Bagi madrasah yang belum terpenuhi kuotanya, diperkenankan melakukan penerimaan peserta didik baru pada gelombang kedua.
Pasal 10 1. Setiap calon siswa yang mendaftarkan diri pada madrasah tertentu, wajib menyerahkan SKHUN/SKHUASD/SKYB asli atau fotokopi/Surat Keterangan lain yang berpenghargaan sama dan apabila surat-surat tersebut diminta kembali sebelum pengumuman, maka dianggap mengundurkan diri ; 2. Madrasah wajib menyediakan formulir pendaftaran calon siswa baru . Pasal 11 Jumlah Peserta Didik/ Siswa Per Kelompok/ Kelas 1. Jumlah peserta didik/ siswa tiap – tiap kelas diatur sebagai berikut : a. RA/BA maksimum 24 (dua puluh empat) ; b. MI maksimum 28 (dua puluh delapan) ; c. MTs maksimum 32 (tiga puluh dua) ; d. MA maksimum 32 (tiga puluh dua) ; e. Madrasah yang akan menerima siswa baru tidak boleh melebihi batas maksimum ; 2. Tiap madrasah hanya dibenarkan menerima calon siswa kelas I/VII/X sebanyak rombongan belajar yang telah diluluskan dan kecukupan lokal kelasnya .
Pasal 12 Seleksi (1).
Madrasah dapat mengadakan seleksi calon peserta didik jika pendaftar melebihi daya tampung madrasah yang bersangkutan ; (2). Seleksi calon siswa kelas l Madrasah Ibtidaiyah/Tingkat Dasar dilakukan semata-mata berdasarkan usia dan tidak mempersyaratkan telah mengikuti RA/BA/TK ; (3). Seleksi calon siswa kelas VII Madrasah Tsanawiyah (MTs) dapat dilaksanakan dengan tes, yang soal tesnya disusun oleh madrasah atau dengan menggunakan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) atau Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (SKHUASBN) ; (4). Seleksi calon Siswa kelas X Madrasah Aliyah dengan seleksi SKHUN 4 (empat) mata pelajaran Ujian Nasional atau tes kemampuan lain yang ditentukan oleh madrasah. Pasal 13 Seleksi calon siswa kelas VII MTs yang dilakukan dengan cara tes : 1. Mata pelajaran yang diteskan meliputi PKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pengetahuan Agama atau dapat menggunakan hasil Ujian Nasional atau Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional pada SKHUN/SKHUASBN MI/SD yang meliputi 3 (tiga) mata pelajaran (Matematika, Bahasa Indonesia dan IPA) ; 2. Nilai maksimum masing – masing mata pelajaran adalah 10, sehingga maksimum nilai untuk 6 mata pelajaran adalah 60 ; 3. Penetapan penerimaan siswa baru dilakukan dengan mendasarkan pada rangking akumulasi nilai hasil tes dan nilai prestasi non akademik ; 4. Nilai prestasi non akademik ditentukan oleh kepala madrasah bersama komite madrasah dan panitia PPDB madrasah . Pasal 14 Seleksi calon siswa kelas X MA dilakukan dengan cara : 1. Seleksi hasil Ujian Nasional dari SKHUN dan/atau ditambah tes kemampuan keagamaan ; 2. Penetapan penerimaan siswa baru dilakukan dengan mendasarkan pada rangking akumulasi nilai hasil Ujian Nasional, kemampuan agama dan nilai prestasi non akademik ; 3. Nilai prestasi non akademik ditentukan oleh kepala madrasah bersama komite madrasah dan panitia PPDB madrasah. Pasal 15 1. Calon siswa adalah siswa yang belum menikah dan selama dalam pendidikan dilarang menikah ;
2. Calon siswa yang diterima wajib menaati semua peraturan madrasah.
Pasal 16 Penerimaan Siswa Pindahan 1. Penerimaan siswa pindahan yang mengikuti orang tua yang melaksanakan kewajiban pindah tugas/ kepindahan domisili baik dari provinsi/ wilayah lainnya diatur sebagai berikut : a. Siswa dari anak PNS/TNI/POLRI yang dimutasikan dengan menunjukkan/ melengkapi surat pindah tugas orang tua/wali siswa yang bersangkutan ; b. Siswa anak dari mereka yang bukan PNS/TNI/POLRI agar melengkapi fotokopi/ kartu keluarga orang tua/ wali siswa serta surat keterangan pindah dari lurah setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah yang baru atau dari wali siswa yang menanggungnya ; c. Penempatan siswa pindahan diutamakan pada madrasah yang sejenis dan minimal status akreditasinya sama ; d. Perpindahan kelas I/VII/X dengan alasan mengikuti perpindahan tugas orang tua pelaksanaannya sebelum ulangan semester 1/gasal ; 2. Siswa pindahan dari sekolah umum dapat diterima di madrasah yang sederajat dengan status akreditasi yang sama; 3. Kepala madrasah asal dan kepala madrasah yang dituju agar memberi kemudahan atas mutasi tersebut ; 4. Siswa yang pindah akibat kasus khusus (daerah konflik atau bencana alam) dapat diterima selama daya tampung memungkinkan dan dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
BAB V BIAYA DAN PEMANTAUAN Pasal 17 1. Biaya PPDB diatur seringan mungkin dan sesuai dengan RAPBM tahun pelajaran berjalan yang telah disyahkan oleh pejabat yang berwenang ; 2. Bagi calon siswa yang mengalami hambatan sosial ekonomi dan dibuktikan dengan Surat Keterangan yang sah dari pejabat yang berwenang agar dibebaskan atau diberi keringanan dari biaya . Pasal 18 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing – masing mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru/ Penerimaan Siswa Baru.
BAB VI HARI HARI PERTAMA MASUK MADRASAH Pasal 19 1. Hari pertama masuk madrasah pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012. 2. Kegiatan pada hari – hari pertama masuk madrasah tanggal 16, 17 dan 18 Juli 2012 diatur sebagai berikut : a. Bagi peserta didik baru RA/BA, dilaksanakan kegiatan pengenalan di RA/BA ; b. Bagi siswa kelas 1 MI dilaksanakan kegiatan pengenalan madrasah ; c. Bagi siswa kelas VII MTs, dan kelas X MA dilaksanakan kegiatan Masa Orientasi Siswa ; d. Kegiatan Masa Orientasi Siswa diarahkan agar tidak menjurus pada perpeloncoan atau sejenisnya ; e. Bagi siswa kelas II s.d. kelas VI MI , kelas VIII dan IX MTs, serta kelas XI dan XII MA diisi kegiatan pembelajaran sesuai dengan situasi kondisi setempat .
BAB VII SANKSI Pasal 20 1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam keputusan ini dikenakan sanksi. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian oleh pejabat yang berwenang. BAB VIII LAIN LAIN Pasal 21 1. Tiap – tiap madrasah wajib menyiapkan jadwal pelajaran sebelum hari pertama masuk madrasah. 2. Kepala madrasah wajib membuat Program Kerja, Rencana Kegiatan Madrasah (RKM) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Madrasah ( RAPBM ) tahun pelajaran 2012/ 2013 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Pakaian seragam dan sarana madrasah : a. Pakaian seragam madrasah adalah seragam OSIS, olah raga dan pramuka/ kepanduan atau dapat ditambah identitas madrasah ; b. Pakaian seragam madrasah diusahakan sendiri oleh masing – masing orang tua/ wali siswa ; c. Bagi siswa yang orang tuanya mengalami hambatan sosial ekonomi atau keluarga miskin, diijinkan tidak menggunakan pakaian seragam madrasah,
atau kepala madrasah mengusahakan bantuan/ melakukan upaya untuk mengatasi masalah tersebut ; d. Pengadaan sarana belajar dan alat perlengkapan lainnya untuk siswa tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan PPDB/ PSB ; 4. Kebijakan PPDB/ PSB menjadi kewenangan Madrasah, maka tidak dibenarkan pihak lain ikut campur tangan, termasuk komite madrasah ; 5. Pelaporan dilakukan secara berjenjang mulai dari madrasah Ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sampai Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. BAB IX PENUTUP Pasal 22 1. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya; 2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk tahun pelajaran 2012/ 2013.
Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : Mei 2012 Pgs. Kepala
Drs. H. ZAINAL ABIDIN, M.Pd.I NIP. 19590620 198603 1004 Tembusan Yth. : 1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI 2. Inspektur Jendral Kementerian Agama RI 3. Direktur Pendidikan Madrasah Kementerian Agama RI 2. Kepala Dinas Pendidikan , Pemuda dan Olahraga Provinsi DIY 3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota Se-DIY 4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se-DIY
PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) RA/BA, MI, MTs DAN MA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Diterbitkan oleh Bidang Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DIY Tahun 2012
