KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG PERIZINAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang:
a. Bahwa air merupakan sumber daya alam memenuhi hajat orang banyak sehingga perlu dilestarikan kemampuannya agar tetap bermanfaat bagi kehidupan serta mahluk hidup lainnya; b. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu dilakukan pengendalian beban limbah yang masuk ke perairan/badan air melalui perizinan membuang limbah cair; c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan perizinan pembuangan limbah cair di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
Mengingat:
1. Undang-Undang Gangguan Tahun 1926 (Stbl 1926 nomor 226); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1974; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan; 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1990 Tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia; 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Tata Ruang; 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 10.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri; 11.Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hotel;
12.Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13.Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1987 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Peraturan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 1988Tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 15.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Nomor 1893 Tahun 1991 tentang T i n d a k a n Administratif Bagi Perusahaan/Industri/Kegiatan Yang Menimbulkan Pencemaran Lingkungan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 123 Tahun 1995 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan hukum; 17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 Tentang Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18.Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 299 Tahun 1996 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Peruntukan dan Baku Mutu Air Sungai/Badan Air Serta Baku Mutu Limbah Cair di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN MEMBUANG LIMBAH CAIR DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud degnan : a. Daerah adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta; c. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Lingkungan Daerah DKI Jakarta;
Dampak
d. Perairan umum adalah Saluran air atau sungai yang merupakan fasilitas umum dan bukan merupakan bagian dari sistem limbah perpipaan; e. Izin adalah izin membuang limbah cair; f. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu; g. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkan mahluk, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehinga kualitas air turun sampai ketingkat tertentu sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya;
h.
Limbah cair adalah cairan yang berasal dari sisa kegiatan proses produksi dan usaha lainnya yang tidak dimanfaatkan kembali;
i.
Pemantauan air adalah suatu upaya untuk mengetahui kualitas dan kuantitas air yang dilakukan secara berkala dan terus menerus;
j.
Orang atau badan hukum adalah kegiatan perorangan atau perusahaan;
k.
Penanggung jawab kegiatan adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas beroperasinya suatu kegiatan;
I.
Tim Evaluasi adalah tim yang melakukan penelitian di lapangan dan evaluasi terhadap badan limbah perusahaan yang akan/telah dibuang. Pasal 2 Maksud dan Tujuan
(1)
Perizinan pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke perairan umum/sumber air.
(2)
Perizinan pembuangan limbah cair ke perairan umum/sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air tidak tercemar dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan peruntukannya
PERIZINAN Pasal 3 (1)
Setiap orang atau badan hukum yang dalam operasinya akan dan atau telah membuang limbah cair ke perairan umum diwajibkan memiliki izin membuang limbah cair.
(2)
setiap rencana kegiatan baru, Izin Membuang Limbah d i b e r i k a n s e b e l u m Izin U n d a n g - U n d a n g Gangguan/Izin Penggunaan Bangunan (IPB).
(3)
Bagi rencana kegiatan yang dilengkapi Amdal dan hasil studi Amdalnya yang harus lebih ketat dari ketentuan baku mutu limbah cair maka pembatasan beban limbahnya didasarkan pada hasil studi Amdal tersebut. Pasal 4
Izin membuang limbah cair sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Gubernur Kepala Daerah. BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN
(1)
(2)
Pasal 5 Permohonan izin diajukan secara tertulis oleh setiap penanggung jawab usaha/kegiatan yang akan/telah membuang limbah kepada Gubernur Kepala Daerah c.q. Bapedalda dengan dibubuhi materi cukup. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus dilampiri:
a.
Data isian tentang pembuangan limbah cair seperti pada lampiran 1 (satu);
b.
Peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan airyang berskala proporsional;
c.
Fotorian perusahaan;
d.
Fotokopi IMB dan IPB;
e.
Fotokopi Izin Undang-Undang Gangguan;
f.
Desain unit pengolah limbah dan cara kerjanya; >
g.
Bagi kegiatan/usaha yang baru beroperasi diharuskan memiliki dokumen RKL dan RPL atau dokumen UKL dan UPL;
h.
Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair dari laboratorium Bapedalda DKI Jakarta bagi usaha/kegiatan yang sudah beroperasi;
i.
Surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati persyaratan yang berlaku. Pasal 6
Untuk meneliti kelengkapan persyaratan tersebut pada Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Pasal 7 (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini diberikan dalam bentuk keputusan Gubernur Kepala Daerah;
(2)
Izin pembuangan limbah cair didasarkan pada pengembangan kapasitas dan atau produksi 3 (tiga) tahun dengan produksi maksimal/kapasitas maksimal adalah produksi terpasang atau kriteria desain.
(3)
Izin pembuangan berlaku untuk 5 (lima) tahun dan setelah 5 (lima) tahun dapat diperpanjang. Pasal 8
(1)
Izin dapat diberikan kepada kegiatan yang telah beroperasi m a u p u n kegiatan baru setelah memperoleh rekomendasi teknis/ kelayakan upaya penurunan beban limbah dan kelayakan pembuangan limbah cair dari Tim Evaluasi.
(2)
Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 hari kerja setelah permohonan in diterima secara lengkap.
Pasal 9 (1)
Izin tidak berlaku apabila izinnya dicabut atau tidak diperpanjang.
(2)
Izin dicabut apabila : a.
tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturur-turut sejak izin dikeluarkan;
b.
melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam keputusan ini;
c.
menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup dan atau pencemaran.
Pasal 10 (1)
(2)
a.
Pencabutan izin sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 1893 Tahun 1991 tentang Tindakan Administratif Bagi Perusahaan/Kegiatan Yang Menimbulkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan jo. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Nomor 123 Tahun 1995.
b.
Apabila peringatan dimaksud pada huruf a ayat ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penutupan sementara pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 30 hari.
c.
Jika penutupan sementara s e b a g a i m a n a dimaksud pada huruf b ayat ini habis jangka waktunya dan tidak ada upaya sama sekali maka izin tersebut dicabut.
Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha: a.
Tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut sejak izin dikeluarkan.
b.
M e l a k u k a n kegiatan yang terjadinya kerusakan hidup/pencemaran.
menyebabkan lingkungan
KEWAJIBAN Pasal 11 Setiap pemegang izin diwajibkan untuk: a.
Mentaati baku mutu limbah cair sesuai dengana ketentuan dengan melakukan pengelolaan limbah cair;
b.
Telah melampaui beban maksimal limbah cair yang ditentukan dalam izin;
c.
Tidak melakukan pengenceran;
d.
Memisahkan saluran pembuangan domestik kecuali bila diolah bersama;
e.
Memasang alat ukur debit sesuai dengan kondisi saluran;
f.
Membangun bangunan dan saluran pembuangan limbah cair untuk memudahkan pengambilan contoh limbah;
g.
Memeriksakan limbahnya secara berkala setiap tiga bulan;
h.
Melakukan swa pantau selama pembuangan limbah berlangsung dan melaporkan hasilnya secara berkala setiap tiga bulan.
proses dan
PERPANJANGAN IZIN Pasal 12 (1)
Prosedur perpanjangan izin membuang limbah adalah sebagai berikut: a. Permohonan perpanjangan izin dilakukan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah dengan mengisi formulir perpanjangan izin dilampiri dengan fotokopi izin membuang limbah 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir masa berlakunya; b. Bagi perusahaan yang telah melengkapi persyaratan sebagaimana dalam huruf a di atas, diadakan penelitian ke lapangan; c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan ternyata izin membuang limbah tidak sesuai dengan izin yang dimiliki semula maka perusahaan yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan izin baru; d. Apabila berdasarkan pemeriksaan di lapangan ternyata terdapat perluasan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki maka perusahaan tersebut diharuskan mengajukan permohonan izin baru.
(2)
Perpanjangan izin diberikan setelah: a. Hasil rekomendasi teknis kelayakan pembuangan limbah cair dari Tim Evaluasi;
b. Hasil pengecekan dan pengambilan contoh limbah dan hasil pemeriksaan laboratorium Bapedalda yang memenuhi baku mutu limbah cair yang ditetapkan; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1)
Pembinaan dan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Gubernur Kepala Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bapedalda.
(2)
Pembinaan dan berikut peringatan bagi kegiatan usaha membuang limbah yang tidak memenuhi baku mutu limbah cair cukup diberi waktu 1 (satu) tahun i untuk menyesuaikan dengan ketentuan.
(3)
Bapedalda wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Gubernur Kepala Daerah. Pasal J4
Pengawasan pengendalian atas pelaksanaan keputusan ini secara teknis operasional ditugaskan kepada Bapedalda. BAB VII KETENTUAN LAIN Pasal 15 (1) Bagi industri yang telah beropersai diberikan 60
waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan isi keputusan ini dan apabila belum melaksanakan penyesuaian pada waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Keputusan ini ditetapkan.
mulai
berlaku
pada
tanggal
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 19 April 1999 GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Ttd SUTIYOSO Tembusan:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Ketua DPRD DKI Jakarta Para Wakil Gubernur KDKI Jakarta Sekwilda DKI Jakarta Ketua Bappeda DKI Jakarta Ketua BKPMD DKI Jakarta Kepala Kanwil Perindag DKI Jakarta Kepala Kanwil Pariwisata DKI Jakarta Para Walikotamadya DKI Jakarta Kepala Bapedalda DKI Jakarta Kepala Dinas Perindustrian DKI Jakarta Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Kepala Kantor Tramtib DKI Jakarta Kepala Biro Hukum DKI Jakarta
