KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK 98/MEN/1997 NOMOR : -----------KEP-358/KA/09/1997 TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PANGAN BERAS UNTUK KEPERLUAN TRANSMIGRAN DI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK Menimbang
:
a. bahwa guna penyediaan pangan untuk keperluan transmigrasi sebagaimana diatur dalam huruf c Pasal 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun. Penyediaan Pangan Bagi Pegawai Perusahaan dan Untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar, maka perlu pengaturan langkah-langkah operasional yang terkoordinasi; a. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Hutan dan Kepala Badan Urusan Logistik.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan Bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan Untuk Keperluan Khusus serta Operasi Pasar; 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997; 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI jis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M Tahun 1997;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jis Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1995 tentang Badan Usaha Urusan Logistik; 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61/M Tahun 1995 tentang Kepala Badan Urusan Logistik 9. Keputusan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP. 130/MEN/IX/1983 tentang Bantuan Pangan Untuk Transmigrasi; 10. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 64/MEN/1993 tentang Pemberian Bantuan Peralatan dan Jaminan Hidup Bagi Transmigrasi; 11. Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP. 150/MEN/1995 tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan jo Keputusan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan Republik Indonesia Nomor KEP.155/MEN/1996 tentang Organiasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan Transmigrasi. 12. Keputusan Kepala Badan Urusan Logistik Nomor 567/KA/11/1995 tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan Urusan Logistik. MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK TENTANG PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN PANGAN BERAS UNTUK KEPERLUAN TRANSMIGRAN DI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI.
Pasal 1 Pengertian Dalam Keputusan bersama ini yang dimaksud dengan: a. Transmigrasi adalah warga negara Republik Indonesia yang berpindah secara sukarela ke wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi melalui pengaturan dan pelayanan Pemerintah; b. Permukiman Transmigrasi adalah salah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran; c. Gudang Badan Urusan Logistik adalah gudang yang dipergunakan untuk menyimpan komoditas pangan milik Badan Urusan Logistik yang dalam pengelolaannya secara administratif maupun operasional dilakukan oleh Kepala Gudang Depot Logistik/Sub Depot Logistik;
d. Perjanjian Jual Beli Beras adalah perjanjian antara Badan Urusan Logistik atau Depot Logistik dengan pihak Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; e. Perintah Logistik adalah surat perintah dari Badan Urusan Logistik kepada Depot Logistik untuk menyerahkan sejumlah beras sesuai dengan permintaan; f. Pelaksanaan Logistik adalah Surat perintah dari Depot Logistik ke Sub Depot Logistik untuk menyerahkan sejumlah beras sesuai dengan permintaan; g. Surat Perintah Penyerahan Barang atau Delivery Order adalah Perintah dari Depot Logistik atau Sub Depot Logistik kepada Kepala Gudang Badan Urusan Logistik untuk menyerahkan sejumlah beras kepada Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; h. Berita Acara Serah Terima adalah Berita Acara Penyerahan dan Penerimaan sejumlah beras yang ditandatangani oleh pihak Badan Urusan Logistik/Depot Logistik dan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan; i.
Berita Acara Penitipan adalah Berita Acara Penitipan sejumlah beras yang ditandatangani oleh pihak Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan / atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Pihak Badan Usaha Logistik atau Depot Logistik.
Pasal 2 Maksud Maksud Keputusan Bersama ini sebagai pedoman bagi aparat Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Badan Urusan Logistik beserta jajaran masing-masing dalam pengadaan dan pengelolaan bantuan beras untuk keperluan transmigran di permukiman transmigrasi.
Pasal 3 Tujuan Tujuan Keputusan Bersama ini untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pengadaan dan pengelolaan bantuan beras untuk keperluan transmigran di permukiman transmigrasi. Pasal 4 Sasaran Sasaran Kerjasama ini guna terciptanya kelancaran dan efisiensi dalam pelayanan kepada transmigran melalui pemberian bantuan beras yang tepat jenis, tepat jumlah dan tepat waktu serta untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian bagi pengembangan kehidupan transmigran di permukiman transmigrasi.
Pasal 5 Ruang Lingkup Ruang lingkup Keputusan Bersama ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, penyaluran, penggunaan, pencatatan dan pelaporan, pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam pengadaan dan pengelolaan bantuan beras untuk transmigran di permukiman transmigrasi.
Pasal 6 Tugas dan Tanggung jawab (1)
Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Menyusun kebijaksanaan dan program; b. Melaksanakan teknis operasional; c. Menerbitkan permintaan; d. Membina, memantau dan mengendalikan serta meneliti dan mencocokan jumlah penerimaan dan penyaluran dari Badan Urusan Logistik; e. Memberikan bimbingan teknis terpadu dan mengkoordinasikan dengan lintas sektor terkait; f. Membina administrasi keuangan.
(2)
Badan Urusan Logistik mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Membuat Perjanjian Jual Beli, Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penitipan Beras; b. Menagih Pembayaran Harga Penjualan Beras; c. Menerbitkan Perintah Logistik sesuai dengan permintaan; d. Memantau dan mengendalikan penyaluran; e. Mencocokkan dan meneliti penyaluran beras setiap 6 (enam) bulan dan mengkoordinasikan dengan Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
(3)
Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Merencanakan kebutuhan pengadaan dan penyediaan anggaran; b. Melakukan pengadaan, permintaan penyaluran, pengendalian dan pengawasan; c. Membina dan mengkoordinasikan dengan lintas sektor terkait setempat; d. Menyelesaikan administrasi pembayaran; a. Membuat laporan ke Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dengan tembusan Depot Logistik setempat.
(4)
Depot Logistik mempunyai tugas dan tanggung jawab: a. Membuat perjanjian jual beli, Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penitipan Beras; b. Menagih pembayaran harga penjualan beras; c. Menerbitkan pelaksanaan logistik dan atau Surat Perintah Penyerahan beras sesuai dengan permintaan; d. Memantau dan mengendalikan penyaluran; e. Membuat laporan kepada Badan Urusan Logistik dengan tembusan Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan setempat.
Pasal 7 Program Bantuan Beras (1)
Perencanaan program bantuan beras dibuat berdasarkan kebutuhan transmigran di pemukiman transmigrasi untuk kegiatan program murni, program lanjutan dan program yang bersifat khusus;
(2)
Dasar perhitungan untuk masing-masing program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu: a. Program Murni.
Perhitungan kebutuhan pengadaan beras untuk program murni didasarkan pada jumlah penempatan kepala keluarga transmigran yang dilaksanakan pada tahun anggaran dengan masa pemberian maksimum 6 (enam) bulan. b. Program Lanjutan Perhitungan kebutuhan program lanjutan merupakan lanjutan program murni yang didasarkan pada jumlah riil Kepala Keluarga, bulan penempatan, jenis transmigrasi dan kondisi permukiman transmigrasi yang mendapat bantuan program murni. c. Program Khusus Program pengadaan yang disediakan untuk hal-hal bersifat khusus karena kegagalan hasil usaha yang diakibatkan adanya kemarau panjang, banjir, bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya sebagai cadangan bantuan beras tambahan. Pasal 8 Pengadaan Bantuan Beras Pengadaan bantuan beras dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dengan membuat Perjanjian Jual Beli beras dengan Badan Urusan Logistik atau Depot Logistik.
Pasal 9 Pengelolaan Bantuan Beras (1) Badan Urusan Logistik berkewajiban untuk menyimpan dan merawat beras selama masa penitipan di gudang Badan Urusan Logistik atau Depot Logistik serta menyalurkan berdasarkan permintaan dari Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan. (2) Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan bertanggungjawab menyalurkan beras ke permukiman transmigrasi.
Pasal 10 Harga Pembelian Beras Penetapan harga dalam perjanjian jual beli beras berpedoman pada penetapan Menteri Keuangan.
Pasal 11 Pembayaran (1)
Pembayaran dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat dengan dilampiri Perjanjian Jual Beli, Berita Acara Serah Terima dan Berita Acara Penitipan.
(2)
Penyelesaian administrasi pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penagihan oleh pihak Badan Urusan Logistik atau Depot Logistik kepada pihak Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan atau Kantor Wilayah Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.
(3)
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tingkat Pusat dilaksanakan melalui pemindah bukuan ke Rekening Badan Urusan Logistik pada Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus, Jalan Jenderal Sudirman Jakarta.
(4)
Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Tingkat Daerah dilaksanakan dengan pemindah bukuan ke Rekening Badan Urusan Logistik di Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Khusus Jalan Jenderal Sudirman melalui Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
Pasal 12 Pengawasan dan Pengendalian Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Badan Urusan Logistik baik secara bersama atau masing-masing sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Pasal 13 Pembiayaan Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan pada anggaran Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Badan Urusan Logistik.
Pasal 14 Penutup (1)
Hal-hal belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bina Masyarakat Transmigrasi Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan Deputy Bidang Penyaluran Badan Urusan Logistik.
(2)
Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 23 September 1997
MENTERI TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN URUSAN LOGISTIK
ttd.
ttd.
SISWONO YODOHUSODO
Dr. Ir. BEDDU AMANG, MA
