Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 9:15:00 PM Sumber : Jpnn Penulis :
Impor Beras Turun Drastis Hingga Nol di 2016
o.
id
Beras di gudang Bulog. Foto: dokumen JPNN.Com NaN SHARES jpnn.com, JAKARTA - Target pemerintahan Jokowi – JK untuk mencapai swasembada pangan hingga kini diyakini bisa tercapai. Keyakinan ini diperkuat bahwa hingga kini belum ada impor beras dan stok beras juga sebesar 1.7 juta ton masih tersedia di gudang Bulog. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak 2014 hingga 2016, impor beras medium turun drastis dari 2014 sebesar 3,026 juta ton menjadi 1,5 juta ton pada 2015, hingga akhirnya tidak ada rekomendasi impor pada 2016.
ab
.b
ps
.g
Kalaupun terdapat beras impor yang masuk pada 2016, itu merupakan realisasi dari rekomendasi tahun sebelumnya. Seperti yang disebutkan juga BPS, beras yang diimpor Indonesia pada tahun ini merupakan jenis khusus yang berbeda dengan beras yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. "Beras jenis khusus ini biasanya digunakan untuk kebutuhan hotel dan restoran," ujar Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Agung Hendriadi.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
Agung mengatakan ,kondisi penurunan impor secara drastis ini perlu diapresiasi sebagai pencapaian pembangunan pertanian di era pemerintahan Jokowi - JK. Sangat tidak beralasan bila pengamat menjumlahkan nilai impor dari 2014 sampai dengan 2016 sebagai tolak ukur yang mengarah pada persepsi ketidakberhasilan pembangunan pertanian. 1 2 3 Next TAGS Kementan
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 8:00:00 PM Sumber : Jpnn Penulis :
Kementan Klaim Impor Beras Turun Drastis Hingga Nol pada 2016
o.
id
Beras di gudang Bulog. Foto: dokumen JPNN.Com NaN SHARES jpnn.com, JAKARTA - Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Agung Hendriadi mengatakan, hingga kini belum ada impor beras dan stok beras juga sebesar 1,7 juta ton masih tersedia di gudang Bulog. Dia optimistis bahwa target Pemerintah Jokowi-JK untuk mencapai swasembada pangan tercapai.
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
Keyakinan ini diperkuat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2014 hingga 2016. Impor beras medium, menurutnya, turun drastis dari tahun 2014 sebesar 3,026 juta ton menjadi 1, 5 juta ton pada tahun 2015, hingga akhirnya tidak ada rekomendasi impor pada tahun 2016. Kalau pun terdapat beras impor yang masuk pada 2016, beras tersebut merupakan realisasi dari rekomendasi tahun sebelumnya. "Seperti yang disebutkan juga oleh BPS, beras yang diimpor Indonesia pada tahun ini merupakan jenis khusus yang berbeda dengan beras yang dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya.
ke
pu
la
ua
ns
Beras jenis khusus ini biasanya digunakan untuk kebutuhan hotel dan restoran," kata Agung, Rabu (12/7). Agung menambahkan, kondisi penurunan impor secara drastis ini patut diapresiasi sebagai pencapaian pembangunan pertanian di era pemerintahan Jokowi-JK. Dia mengkritisi adanya pernyataan sejumlah pengamat yang menjumlahkan nilai impor dari 2014 sampai dengan 2016 sebagai tolak ukur yang mengarah pada persepsi ketidakberhasilan pembangunan pertanian. "Setelah berhasil mencapai swasembada beras pada 2016, pemerintah menargetkan swasembada jagung selambat-lambatnya tahun depan dan bawang putih pada 2019," kata dia.
ht
tp s: //
Agung juga optimistis bahwa pemerintah bisa menjadi lumbung pangan dunia pada 2045. Agung menyebutkan, upaya pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan memang membutuhkan kebijakan dan program yang sistematis dan berkelanjutan. Swasembada beras, kata dia, tidak akan tercapai tanpa kerja keras dan kerja sama berbagai pihak. Dia mengingatkan, untuk meningkatkan produktivitas padi, pihaknya melaksanakan program upaya khusus (UPSUS). Dalam program ini, pemerintah memantau luas tambah tanam (LTT) padi di seluruh kawasan Indonesia setiap hari dengan mengoptimalkan peran jajarannya dan TNI. 1 2 Next TAGS Kementan
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 2:42:00 PM Sumber : Sindonews Penulis :
Susi Bantu Nelayan Lepas dari Jerat Pengusaha Berwajah Mafia
ps
.g
o.
id
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, aksi demonstrasi mengatasnamakan nelayan yang berlangsung kemarin di depan halaman Istana Negara tidak lantas menjadi sebuah kekhawatiran bagi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Menurutnya, aturan-aturan yang diberlakukan KKP oleh berbagai kalangan dinilai sudah sepenuhnya benar dan sesuai dengan semangat Nawa Cita dalam mewujudkan laut sebagai masa depan bangsa.
er ib
uk
ab
.b
Kebijakan Ditolak Investor, Susi Sebut Mau Investasi atau Nyolong?) Dia mengungkapkan, kebijakan tersebut bahkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Beberapa indikasi pun menunjukan kebijakan KKP sudah berjalan dengan baik bahkan menjadikan sektor perikanan ini kembali hidup dan lebih menjanjikan."Hampir dua dekade ribuan kapal asing bebas melanglang buana di tiap sudut perairan Indonesia.
ke
pu
la
ua
ns
Mereka bahu membahu mengeruk kekayaan laut Indonesia, menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Bukan tidak dilarang, tapi memang ada peraturan pemerintah kala itu, yang membebaskan mereka masuk dan mencuri ikan," katanya dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (12/7/2017). (Baca Juga: Ini Tanggapan Menteri Susi Didemo Ribuan Nelayan)Meski kebijakannya dinilai tidak pro bisnis, namun kata Susi, kebijakan tersebut pro masyarakat yang justru membantu nelayan kecil lepas dari cengkraman para tengkulak. "Bahkan, lepas dari pengusaha perikanan berwajah mafia," imbuh dia.
ht
tp s: //
Dia menuturkan, kesejahteraan nelayan meningkat, dengan naiknya stok ikan nasional dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016. Peningkatan ini terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto/PDB) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang. Subsektor perikanan juga lebih tinggi daripada subsektor induknya, yakni pertanian. Selain itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga meningkat 5% sampai 7% dan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) meningkat 20%. "Pada Mei 2017 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis naiknya daya beli nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) naik sebesar 0,30%," pungkasnya. (akr)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 2:08:00 PM Sumber : Tribunnews Penulis : Tags
Menkop UKM Beri Penghargaan Berprestasi dan Bakti Koperasi 2017
Koperasi
id
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga memberikan penghargaan Koperasi Berprestasi dan Bakti Koperasi 2017 kepada 134 orang pegiat koperasi dari seluruh Indonesia, di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa malam (11/7/2017).
ps
.g
o.
Gelaran acara yang dihadiri Gubernur Sulsel Sahrul Yasin Limpo, Ketua Umum Dekopin Nurdin Halid, dan seluruh jajaran pejabat Kementrian Koperasi dan UKM, merupakan rangkaian dari Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-70 Tahun 2017.
uk
ab
.b
Penerima penghargaan tersebut terdiri dari Bupati/Walikota 20 orang, pejabat daerah dua orang, kepala dinas provinsi 18 orang, kepala dinas kabupaten/kota sembilan orang, tokoh masyarakat 48 orang, dan koperasi berprestasi 37 orang pengurus koperasi.
la
ua
ns
er ib
Ke-20 Bupati/Walikota itu adalah Bupati Deli Serdang (Sumut), Bupati Dharmasraya (Sumbar), Bupati Kerinci (Jambi), Bupati Garut (Jabar), Bupati Kuningan (Jabar), Bupati Tasikmalaya (Jabar), Bupati Kudus (Jateng), Bupati Sintang (Kalbar), Bupati Kapuas Hulu (Kalbar), Bupati Tanah Laut (Kalsel), Walikota Tangerang, Walikota Kediri (Jatim), Walikota Pasuruan (Jatim), Walikota Manado (Sulut), Walikota Gorontalo, Walikota Bitung (Sulut), Walikota Makassar (Sulsel), Walikota Ternate (Maluku Utara), Wakil Walikota Bandung (Jabar), dan Wakil Walikota Mataram (NTB).
ke
pu
Usai acara, Menkop Puspayoga mengungkapkan bahwa jajarannya akan terus menggulirkan program Reformasi Koperasi untuk menghasilkan koperasi berkuakitas.
tp s: //
"Koperasi berkualitas sudah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), Kewirausahaan dan Bisnis e-Commerce," ujar Puspayoga.
ht
Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS yang telah diolah, kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB Nasional pada tahun 2013 sebesar 1,71 persen. Pada era Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2016 mencapai sebesar 3,99 persen. Apabila kontribusi koperasi tersebut diperhitungkan berdasarkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna, diperoleh perkiraan kontribusi anggota koperasi pada PDB Nasional pada tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15,27 persen. Pada tahun 2016, diperkirakan kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20,71 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 1:31:00 PM Sumber : Tribunnews Penulis : Sanusi
'Bahaya Jika Impor selalu Diprioritaskan' TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk memperbaiki iklim industri dan iklim bisnis agar tren kenaikan impor berbagai barang bisa ditekan.
o.
id
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia hanya surplus US$ 474 juta pada Mei 2017. Ini merupakan surplus terendah dalam setahun terakhir karena lonjakan impor, khususnya impor nonmigas.
.b
ps
.g
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengungkapkan, tren lonjakan impor dalam jangka panjang tentu tidak positif, karena ujungnya memukul industri dan merugikan pengusaha nasional.
er ib
uk
ab
"Indonesia saat ini terjebak dalam pluktokrasi dibarengi oleh pencari rente. Ditambah lagi ada fenomena kleptokrasi, tak heran fundamental ekonomi kita semakin lemah. Ini diperparah dengan sistem ekonomi politik yang sangat liberal dan tidak menciptakan meritokrasi," ucap Anggawira, kepada media, ditulis Senin (10/7).
ua
ns
Ia mengatakan, problem kebijkan impor ini sebenarnya sudah sangat terasa dari masa pemerintahan SBY. Kenaikan impor, memberi pesan, bahwa pemerintah terkesan mau gampang saja.
pu
la
Kalau pun impor, seharusnya, barang yang diimpor pun dicek terlebih dahulu apakah memang dibutuhkan dan juga apakah produksnya sesuai dengan standar di Indonesia.
tp s: //
ke
Di era pemerintah sekarang pun, impor selalu jadi pilihan ketimbang mendorong industri dalam negeri. Sebagai pengusaha, ia juga menilai ada situasi yang kurang pas. BUMN yang harusnya bersinergi dengan swasta, menjadi motor penggerak ekonomi, justru masuk ke wilayah yang dilakukan swasta.
ht
Di sisi lain, ia mewanti-wanti, jika semua pintu impor dibuka, maka tentu saja ada dampak buruk yang tak terelakkan yakni industri dalam negeri tidak berkembang. "Ibaratnya, jika impor makin besar, ibarat perahu yang sudah mau karam. Agar tak terjadi, harus benar-banar dipilih dan tentukan komoditas strategis nasional. Meski di sisi lain, tidak mungkin kita juga mau swasembada semua. Perlu konsistensi di pemerintah sendiri. Misal garam, sangat tidak logis jika harus impor terus. Masak BUMN jadi trader, nanti korup," tegasnya. Menurut Anggawira, perlu ada perbaikan dari sisi supplay chain atau rantai pasok agar berbagai produk di Indonesia, seperti komoditi pangan, bisa terdistribusi merata sehingga impor-impor pangan bisa dihindari. Ia berharap BUMN bisa bekerjasama dengan swasta tidak hanya bersinergi sesama BUMN saja. Jangan ada kesan, di tengah situasi ekonomi masih sulit, justru swasta ditinggalkan.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
"Problem utamanya bukan produksi tapi suplai chain, sudah ada best practice yang ada tinggal dimodifikasi. Benahi juga tata kelola distribusi barang. Tentu saja, konsistensi kebijakan juga diperlukan," tegasnya.(Yudho Winarto)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 1:02:00 PM Sumber : Liputan6 Penulis : Nefri Inge
Wali Kota Ajukan Palembang Jadi Kandidat Ibu Kota RI
o.
id
Liputan6.com, Palembang - Nama kota Balikpapan dan Pontianak terus diisukan sebagai lokasi yang tepat untuk pemindahan ibukota Republik Indonesia. Namun ternyata kota Palembang sebelumnya juga sempat disinggung sebagai salah satu lokasi strategis untuk menjadi ibu kota baru Republik Indonesia.
ps
.g
Wali Kota Palembang Harnojoyo mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh jika Palembang bisa dipercaya sebagai ibu kota baru yang mewakili wajah Indonesia.
uk
ab
.b
"Sudah setuju dari kemarin. Jadi ibu kota provinsi saja setuju, apalagi ibu kota negara. Bila perlu kita siapkan. Saya kira yang lebih strategis adalah Palembang (dari kota lainnya)," ujarnya kepada Liputan6.com, Rabu, 12 Juli 2017.
er ib
Ada beberapa hal yang membuat Harnojoyo percaya diri dengan kota yang dipimpinnya ini cocok sebagai Ibu Kota RI.
la
ua
ns
Selain lokasinya strategis dibandingkan kota lain yang digadang-gadangkan, pengalaman akan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya yang bisa berkuasa sampai Afrika Selatan. Maka itu, ia optimistis Palembang bisa menjadi ibu kota baru.
ke
pu
Pihaknya juga terus menjalankan program dasar nasional, yaitu 100 persen pelayanan air bersih, nol persen kawasan kumuh dan 100 persen sanitasi. Bahkan program gotong royong menjadi kegiatan rutin untuk membangun kesadaran warga Palembang akan pola hidup bersih di Palembang.
ht
tp s: //
Lalu angka pengangguran di Sumatera Selatan (Sumsel) juga sudah menurun. Ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumsel di bulan Agustus 2016, angka pengangguran berada di angka 6,1 persen dari total penduduk Sumsel. Sedangkan di bulan April 2017, angka pengangguran menurun drastis di angka 3,9 persen. "Jarang terjadi pengangguran yang drastis menurun, karena pembangunan di Palembang juga sudah banyak," ujarnya. Harnojoyo mengklaim bahwa tingkat kecelakaan dan tingkat kriminalitas, seperti begal di Palembang juga sudah banyak berkurang, termasuk di bulan Ramadhan kemarin. Sungai Musi yang menjadi ikon kota Palembang juga turut dibanggakannya. Aliran Sungai Musi yang sering disebut Venesia dari Timur ini mempunyai banyak sejarah dan fasilitas transportasi yang mumpuni. Orang nomor satu di kota Palembang ini sedang merencanakan restorasi jalur Sungai Musi, mulai dari Sungai Sekanak hingga bendungan di kawasan Rumah Sakit (RS) Siti Khadijah di Jalan Demang Lebar Daun Palembang. Dia menandaskan sangat tepat jika pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota Palembang.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 12:52:00 PM Sumber : Okezone Penulis : Feby Novalius
Kembangkan Wilayah Perbatasan Apakah Bisa Untungkan Indonesia?
o.
id
JAKARTA - Pemerintah mendorong pengembangan pengelolaan wilayah perbatasan dengan membangun sektor pertanian hingga industri. Dalam pengembangan ini, pemerintah mengajak negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia ikut serta.
.b
ps
.g
Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, tidak mungkin membangun wilayah perbatasan dengan ribuan kilometer dengan penduduk yang kecil. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara negara perbatasan yang harus ditingkatkan.
er ib
uk
ab
IRONIS! Harga Barang Serbamahal, WNI Perbatasan Pilih Belanja di Negara TetanggaPintu Gerbang Ekonomi Indonesia Jangan Sebatas Pajangan, Tapi BerfungsiSusun Indikator Ekonomi, Menko Maritim Ajak BPS Berkolaborasi
ns
Misalnya untuk perbatasan laut yang berbatasan dengan Thailand dan Filipina, bisa diatur kerjasama di bidang keamanan yang lebih baik.
ke
pu
la
ua
"Saya kira sekarang semangatnya sudah berbeda, karena semua (negara ASEAN) saling membutuhkan. Kita butuh pekerjaan, mereka butuh tenaga kerja. Jadi bagaimana kira membangun ini, dapat win-win. Tapi tetap dijaga, sehingga tidak ada dampak kriminal," tuturnya, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
tp s: //
Meski mengajak kerjasama dengan negara perbatasan, Jusuf Kalla meyakini bahwa perbaikan wilayah perbatasan yang dilakukan sekaligus diplomasi dengan negara yang bisa lebih baik.
ht
"Semangat ASEAN sekarang lebih menguntungkan, karena tidak ada orang berimigrasi selalu dari daerah yang gajinya lebih rendah, mereka berimigrasi ke negara yang tingkat pendapatannya tinggi. Jadi yang dikhawatirkan orang Malaysia itu ada pekerja imigrasi, tidak akan terjadi," tukas dia.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 12:49:00 PM Sumber : Detik Penulis : Hendra Kusuma
Berapa Besaran UMP di Palangka Raya?
.g
o.
id
Jakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) hingga saat ini masih melakukan kajian awal terkait dengan pemindahan ibu kota negara. Rencananya, pemindahan akan dilakukan ke lokasi yang berada di tengah-tengah geografi Indonesia.Kajian yang direncanakan rampung pada akhir tahun ini juga telah bermunculan nama-nama daerah calon pengganti DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Setidaknya ada 3 lokasi yang seluruhnya berada di Pulau Kalimantan, yang belakang santer dibicarakan adalah Kota Palangka Raya di Provinsi Kalimantan Tengah.
ab
.b
ps
Berdasarkan data BPS yang dikutip detikFinance, Rabu (12/7/2017) kebutuhan hidup layak (KHL) per bulan di Kota Palangka Raya per 2015 sebesar Rp 2.133.632 per bulan. Sedangkan Upah Minimum Regional per 2016 sebesar Rp 2.497.716 per bulan.
ua
ns
er ib
uk
Gambaran Ekonomi Palangka Raya, Calon Ibu Kota BaruUntuk upah minimum regional sejak 2013 untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan, perburuan dan perikanan, pertanian tanaman dan lainnya Rp 1.920.483. Sektor penebangan hutan Rp 1.920.483. Sektor industri pengolahan Rp 1.920.483.Sektor bangunan Rp 1.997.305. Sektor pertambangan dan penggalian Rp 1.997.305. Dan sektor lainnya seperti perdagangan, hotel Rp 1.920.483.Baca juga: 400.000 PNS Bakal Ikut Pindah Ibu KotaSementara itu rasio gini Kota Palangka Raya per 2015 berada diangka 0,33 terhadap produk domestik bruto (PDB) sedangkan Provinsi Kalimantan sendiri 0,32.
ht
tp s: //
ke
pu
la
Jumlah penduduk miskin sepanjang 2010-2014 khusus di Kota Palangka Raya tercatat mencapai 9,70 ribu jiwa dengan presentase 3,81%. Sedangkan garis miskin di Kota Palangka Raya berdasarkan penghasilan rata-rata sebesar Rp 281.323. (mkj/mkj)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 12:14:00 PM Sumber : Jpnn Penulis :
Didemo Ratusan Nelayan, KKP tak Khawatir
o.
id
Ilustrasi. Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Foto IST NaN SHARES jpnn.com, JAKARTA - Aksi demonstrasi yang mengatasnamakan nelayan pada Selasa (11/7) kemarin di depan halaman Istana Negara tak membuat kekhawatiran pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Aturan-aturan yang diberlakukan KKP oleh berbagai kalangan dinilai sudah sepenuhnya benar dan sesuai dengan semangat Nawa Cita dalam mewujudkan Laut sebagai Masa Depan Bangsa.
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
"Bahkan mendapat pengakuan dunia internasional, dan menjadikan Indonesia sebagai pionir dalam pengelolaan kelautan dan perikanan berkelanjutan dan mengutamakan kepentingan rakyat," ujar Menteri KKP Susi Pudjiastuti. Beberapa indikasi sambung Susi menunjukan kebijakan KKP sudah berjalan dengan baik, bahkan menjadikan sektor perikanan kembali hidup dan lebih menjanjikan. "Hampir dua dekade ribuan kapal asing bebas melanglang buana di tiap sudut perairan Indonesia. Mereka bahu membahu mengeruk kekayaan laut Indonesia, menjadi ladang bisnis yang menggiurkan.
pu
la
ua
ns
Bukan tidak dilarang, tapi memang ada peraturan pemerintah kala itu, yang membebaskan mereka masuk dan mencuri ikan," tutur Susi. Kesejahteraan nelayan meningkat, dengan naiknya stok ikan nasional dari 7,3 juta ton pada 2013 menjadi 9,9 juta ton 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton pada 2016 (Kajiskan). "Peningkatan ini terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi nasional (Produk Domestik Bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang.
ht
tp s: //
ke
Subsektor perikanan juga lebih tinggi daripada subsektor induknya, yakni pertanian," jelasnya. Selain itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga meningkat 5 sampai 7 persen dan nilai tukar usaha perikanan (NTUP) meningkat 20 persen. Pada Mei 2017 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis naiknya daya beli nelayan. Nilai Tukar Nelayan (NTN) tercatat naik sebesar 0,30 persen.(chi/jpnn) 1 2 Next TAGS Kementerian Kelautan Dan Perikanan Kkp Kapal Nelayan
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 12:05:00 PM Sumber : Detik Penulis : Hendra Kusuma
Jadi Calon Ibu Kota, Bagaimana Kondisi Listrik Palangka Raya?
ps
.g
o.
id
Jakarta - Pemerintah terus berupaya merealisasikan wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Tujuan pemindahannya antara lain menciptakan pemerataan perekonomian yang saat ini masih berpusat di Jawa.Kajian pemindahan ibu kota negara masih dilakukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan (PPN/Bappenas) yang akan rampung pada akhir 2017. Kajian awal ini melingkup lokasi, ketersediaan lahan, hingga faktor kebencanaan.Belum lama ini, muncul tiga lokasi yang seluruhnya berada di Pulau Kalimantan. Salah satu nama yang sering disebut adalah Palangka Raya.
ns
er ib
uk
ab
.b
Dari segi ketersediaan listrik, hingga saat ini berapa jumlah masyarakat Palangka Raya yang menikmati layanan listrik ?Berdasarkan data BPS yang dikutip, Rabu (12/7/2017). Jumlah pelanggan hingga Desember 2014 mencapai 84.132. Sedangkan daya terpasang mencapai 70.188 kW.Baca juga: 400.000 PNS Bakal Ikut Pindah Ibu KotaDaya terpasang dari pihak lain 35.000 kW, total daya mampu mencapai 55.955 kW dengan beban puncak mencapai 53.601 kW.Untuk total panjang jaringan mencapai 729 Kms dengan jumlah gardu distribusi terpasang sebanyak 698 buah, dan jumlah PLTD mencapai 74 unit.
tp s: //
ke
pu
la
ua
Dari total yang menerima aliran listrik, untuk keluarga pengguna listrik dari PLN di Kabupaten Kotawaringin Barat sebanyak 71, dan non PLN 55. Kotawaringin Barat dari PLN sebanyak 106 dan non PLN 133.Baca juga: Bila Ibu Kota Tak Pindah, Beban Jakarta Makin BeratUntuk Kabupaten Kapuas dari PLN sebanyak 146 dan non PLN 128. Barito Selatan dari PLN sebanyak 47 keluarga dan non PLN 62 keluarga. Barito Utara dari PLN sebanyak 42 keluarga dan non PLN 89 keluarga.Untuk daerah Sukamara dari PLN sebanyak 17 keluarga dan non PLN 27 keluarga.
ht
Daerah Lamandau dari PLN 25 keluarga dan non PLN 70 keluarga. Daerah Seruyan dari PLN sebanyak 35 keluarga dan non PLN 83 keluarga. Daerah Katingan dari PLN mencapai 80 keluarga, dan non PLN 105 keluarga. Dan untuk daerah Pulang Pisau ada 91 keluarga yang nikmati listrik PLN, dan 44 keluarga non PLN.Cadangan Energi Kalimantan Tengah Foto: Dok. Pemprov KaltengLuas wilayah Palangka Raya sendiri mencapai 2.678,51 km dengan jumlah penduduk mencapai 252.105 jiwa,ratarata kepadatan penduduk 94,12 jiwa per km.[Gambas:Video 20detik] (mkj/mkj)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 12:03:00 PM Sumber : Okezone Penulis : Koran SINDO
Mengembalikan Koperasi sebagai Soko Guru Ekonomi
o.
id
JAKARTA - Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah koperasi terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dilansir dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada 2015, jumlah koperasi di Jawa Timur mencapai angka 27.472 dan disusul Provinsi Jawa Tengah pada urutan kedua dengan jumlah koperasi 23.059.
.b
ps
.g
Sedangkan jumlah keseluruhan koperasi di Indonesia adalah 150.223. Jumlah koperasi dari kedua provinsi tersebut saja telah mencapai lebih dari sepertiga jumlah keseluruhan koperasi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya potensi koperasi di Jawa Timur khususnya.
uk
ab
Koperasi Mati Suri di Era Otonomi DaerahPeran Koperasi Dapat Entaskan Kemiskinan, Begini Caranya!Puluhan Koperasi Dibubarkan di Mataram
ns
er ib
Mengingat koperasi merupakan lembaga keuangan berorientasi pada kesejahteraan anggota dan sebagian besar anggota koperasi merupakan rakyat kecil, maka benarkah Jawa Timur selaku provinsi yang memiliki jumlah koperasi terbanyak di Indonesia telah merepresentasikan kondisi tersebut?
pu
la
ua
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat mengisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang dilaksanakan pada April 2017 mengungkapkan, penduduk miskin di Jawa Timur tinggi, khususnya pada wilayah perdesaan.
tp s: //
ke
Kondisi ini merupakan sebuah kondisi berbanding terbalik dengan yang diharapkan, mengingat jumlah koperasi di Jawa Timur merupakan yang terbesar dan fungsi utama koperasi adalah menyejahterakan anggota secara ekonomi. Karena itu, timbullah sebuah permasalahan. Ada sesuatu yang salah dalam mekanisme perkoperasian di Jawa Timur.
ht
Dalam pelatihan manajemen koperasi yang diselenggarakan Kementerian Koperasi dan UMKM RI di Malang pada Maret 2016 lalu disebutkan setidaknya ada enam permasalahan perkoperasian di Jawa Timur. Enam masalah tersebut adalah kurangnya kerja sama antar-koperasi, lemahnya SDM, pengelolaan koperasi yang belum profesional, pelatihan tenaga koperasi belum efektif, dan terakhir adalah bank belum percaya pada koperasi dan UMKM sehingga meminimalkan ban tuan modal yang dapat disalurkan. Dari keenam masalah tersebut setidaknya terdapat dua masalah utama yang dihadapi perkoperasian di Jawa Timur. Permasalahan tersebut, yaitu pendidikan profesional bagi para tenaga koperasi dan kerja sama antarkoperasi yang masih lemah. Setiap koperasi yang berdiri masih berpikir bahwa koperasi lain juga berdiri merupakan lawan atau rival menjadi saingan dalam perkoperasian yang dimiliki. Mekanisme kerja koperasi jadi seperti pertokoan atau pusat perbelanjaan berorientasi pada konsumen dan pembeli di luar anggota koperasi. Padahal tujuan utama koperasi adalah pertama untuk menyejahterakan anggotanya. Selama setiap koperasi me miliki anggota yang berbeda, maka
tujuan mereka pun akan berbeda dan tidak perlu bersaing. Hal ini dipertegas dengan pernyataan owner koperasi warga di Kota Malang, Priyanto Budi Santoso yang menyatakan, sejauh ini kebanyakan koperasi di Jawa Timur masih melakukan transaksi dengan masyarakat umum, bukan dengan anggotanya. Ketika sebuah koperasi fokus berorientasi pada kesejahteraan anggotanya, maka tidak akan sulit mengintegrasikan koperasi-koperasi tersebut sehingga bisa menjadi koperasi besar dan bermain di pasar lebih besar. Ketika kerja sama ini dilakukan dan perkoperasian bisa menjadi lebih besar, maka pendidikan terhadap anggota koperasi akan menjadi prioritas baru.
o.
id
Tentu akan diusahakan sebaik mungkin, mengingat skala koperasi telah sangat besar dan diperlukan kualitas skill yang lebih tinggi bagi para tenaga koperasi. Ketika masalah ini bisa diatasi, bukan tidak mungkin bank akan melirik industri perkoperasian untuk mendapatkan penawaran modal bagi pengembangan usaha mereka . Merayakan Hari Koperasi Indonesia pada 12 Juli ini, marilah kita semua kembali kejati diri koperasi yang sebenarnya.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
Satukan kekuatan koperasi dan tidak saling berkompetisi untuk berebut konsumen. Karena sejatinya yang harus disejahterakan adalah anggota koperasi itu sendiri, bukan pembeli atau konsumen di luar sana. Sebab telah banyak perusahaan besar dunia yang berangkat dari koperasi. Jika kekuatan koperasi besar ini bisa disatukan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru bagi Jawa Timur dalam pasar nasional maupun internasional.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 11:54:00 AM Sumber : Detik Penulis : Hendra Kusuma
Gambaran Ekonomi Palangka Raya, Calon Ibu Kota Baru
.g
o.
id
Jakarta - Dalam merealisasikan wacana pemindahan ibu kota negara, Palangka Raya menjadi satu diantara kota-kota yang digadang-gadang akan menjadi lokasi ibu kota negara yang baru.Kota yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah ini memiliki tingkat inflasi yang cukup tinggi. Sejatinya, Kalimantan Tengah memiliki dua kota Palangka Raya dengan Sampit.Gambaran Ekonomi Palangka Raya Foto: Dok.
uk
ab
.b
ps
Pemprov KaltengBerdasarkan data BPS yang dikutip, Rabu (12/7/2017). Tahun lalu, inflasi Kalimantan Tengah mencapai 2,11%. Hingga Juni 2017, tingkat inflasi Kalimantan Tengah sebesar 0,94% dengan andil Palangka Raya sebesar 1,02% dan Sampit sebesar 0,76%.Angka inflasi ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Di mana inflasi Kalimantan Tengah sebesar 0,81% dengan andil Palangka Raya 0,91% dan Sampit 0,65%.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
Jika dilihat dari laju inflasi tahun ke tahun juga cukup tinggi, Kalimantan Tengah berada di level 4,97%, dengan Palangka Raya sebesar 4,92% dan Sampit sebesar 5,05% di Juni 2017. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Gambaran Ekonomi Palangka Raya Foto: Dok. Pemprov KaltengSedangkan dari volume ekspor provinsi Kalimantan Tengah hingga Maret 2017 tercatat sebesar 1.560,88 ton senilai US$ 187,76 juta atau meningkat jika dibandingkan posisi ekspor di Maret 2016 yang sebesar 909,68 ton. Untuk impornya mencapai 5 ton senilai US$ 16,25 juta atau meningkat jika dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 2,32 ton.[Gambas:Video 20detik] (mkj/mkj)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 11:39:00 AM Sumber : Okezone Penulis : Feby Novalius
IRONIS! Harga Barang Serbamahal, WNI Perbatasan Pilih Belanja di Negara Tetangga
id
JAKARTA - Wilayah perbatasan negara menjadi wilayah strategis untuk melakukan aktivitas perdagangan ekspor maupun impor. Namun bukan ekspor yang meningkat, tapi lebih banyak impor dilakukan ketika harga kebutuhan bahan pokok di dalam negeri naik.
.g
o.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perdagangan di wilayah perbatasan untuk aktivitas ekspor sudah berjalan baik. Tapi terkadang ada juga impor yang dilakukan masyarakat perbatasan.
ab
.b
ps
Kembangkan Wilayah Perbatasan Apakah Bisa Untungkan Indonesia?Pintu Gerbang Ekonomi Indonesia Jangan Sebatas Pajangan, Tapi BerfungsiSusun Indikator Ekonomi, Menko Maritim Ajak BPS Berkolaborasi
ns
er ib
uk
"Pada saat harga gula di Indonesia lebih mahal, maka orang (perbatasan) mengambilnya dari Serawak, (Malaysia). Karena kalau dia harus beli di Jawa berapa ongkosnya sampai ke perbatasan," ungkapnya, dalam rapat koordinasi terkait pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
pu
la
ua
Menurut dia, kondisi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sebab, harga mahal di wilayah perbatasan membuat daya beli masyarakat menurun. JK menilai, harus ada upaya bagaimana menyediakan barang kebutuhan bahan pokok yang lebih murah dari barang negara tetangga yang berbatasan dengan Indonesia.
ht
tp s: //
ke
"Kita harus memahami juga apabila masyarakat kita dipaksa beli barang di negeri sendiri. Maka harga akan mahal artinya tingkat pendapatan menurun, dan daya beli menurun. Akan tetapi ini harus diatur dengan baik," pungkasnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 11:27:00 AM Sumber : Okezone Penulis : Feby Novalius
Pintu Gerbang Ekonomi Indonesia Sebatas Pajangan, Tapi Berfungsi
Jangan
id
JAKARTA – Pagi ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri rapat koordinasi terkait pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017. JK meminta hasil rapat tersebut dapat memberikan dampak yang besar secara sosial dan ekonomi pada wilayah perbatasan setempat.
ps
.g
o.
Sebab menurut JK, Indonesia memiliki wilayah perbatasan yang berhubungan langsung dengan Malaysia, Timor Leste, dan sebagainya. Dirinya menaruh harapan besar agar wilayah perbatasan memiliki fungsi ekonomi, keamanan maupun kesejahteraan.
uk
ab
.b
Kembangkan Wilayah Perbatasan Apakah Bisa Untungkan Indonesia?IRONIS! Harga Barang Serbamahal, WNI Perbatasan Pilih Belanja di Negara TetanggaSusun Indikator Ekonomi, Menko Maritim Ajak BPS Berkolaborasi
ns
er ib
"Kita ini sebagai negara besar, diperlukan langkah yang baik untuk bagaimana pengembangan perbatasan itu sebagai pintu gerbang Indonesia dan juga mempunyai fungsi yang banyak seperti ekonomi, security, dan kesejahteraan masyarakat. Hal-hal seperti itu yang harus dikerjakan oleh badan kita untuk meningkatkan fungsi itu," ujarnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (12/7/2017).
pu
la
ua
Lebih lanjut JK menuturkan, ke depannya bukan hanya wilayah perbatasan yang harus diperbaiki. JK menyebut, ada aspek sosial dan ekonomi daerah juga patut ditingkatkan, sehingga daerah perbatasan bisa mengalami kemajuan dan pengembangan yang lebih baik.
ht
tp s: //
ke
"Jadi sekarang ini dengan pembangunan pintu gerbang, perekonomian wilayah perbatasan bisa yang lebih baik, sehingga meningkatkan ekonomi masyarakat di situ," ujarnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 11:13:00 AM Sumber : Detik Penulis : Cici Marlina Rahayu
187 Kecamatan di Perbatasan RI Sudah Punya Puskesmas
.g
o.
id
Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri acara pembukaan rapat koordinasi pengendalian pengelolaan perbatasan negara tahun 2017 di hotel Aryaduta, Jakarta Pusat. Tjahjo mengatakan hal penting dalam pembangunan daerah perbatasan adalah sektor sosialnya."Sektor sosial pertama kali kami sampaikan, secara fisik perbatasan didukung oleh infrastruktur, termasuk imigrasi, bea cukai, kesehatan, kemudian jalannya roaming BPS itu semua sudah sukses.
er ib
uk
ab
.b
ps
Nah sekarang tahun ini memastikan supaya daerah ini ada manfaatnya," kata Tjahjo, di Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2017).Pembangunan sektor sosial meliputi kesiapan pasar tradisional, lengkapnya Puskesmas dengan tenaga medis, hingga rumah sakit yang menunjang dalam kesiapan infrastruktur. Infrastruktur sosial sendiri hingga pertengahan tahun 2017 sudah mencapai sekitar 20 persen."Sampai pertengahan 2017 ini 20%, misalnya 187 kecamatan sudah ada Puskesmas.
pu
la
ua
ns
Tapi belum semua dari 187 Kecamatan itu meliputi beberapa kota Kabupaten, minimal harus ada rumah sakit rujukannya, yang ketiga pasar tradisionalnya yang, keempat kawasan ekonominya," ucap Tjahjo."Saya kira ini akan dibahas secara terpadu, program strategis pusat dipastikan harus jalan di daerah-daerah, juga harus memenuhi skala prioritas program yang kecil misalnya skala kematian ibu hamil, masalah gizi anak, hingga masalah pertanian ya," sambung Tjahjo.Tjahjo berharap pembangunan infrastruktur sosial ini selesai pada akhir tahun 2018 nanti.
ht
tp s: //
ke
Ia juga berharap infrastruktur ekonomi dalam pembangunan daerah perbatasan juga selesai tahun ini, sehingga mampu memperkuat infrastruktur sosial tahun 2018 nanti."Mudah-mudahan 2008 akhir sudah selesai. Semua manfaat bagi daerah untuk meningkatkan masyarakatnya kelebihan apapun dengan perbatasan yang terpadu, ancaman kita masalah radikalisme, terorisme, manusia yang masuk narkoba, penyimpangan sosial," tuturnya."Ini mudah-mudahan target Pak Jokowi selesai dan infrastruktur ekonominya selesai tahun ini untuk memperkuat infrastruktur sosial nanti," imbuhnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 11:10:00 AM Sumber : BeritaSatu Penulis : Desmon Silitonga / GOR
Magnet Ibu Kota dan Pembangunan Inklusif
id
Perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), khususnya ke Jakarta, ibu kota Indonesia pasca-Lebaran Idul Fitri telah menjadi sebuah ritual tahunan yang terus terjadi. Jakarta ibarat sebuah magnet yang menarik ribuan pendatang baru untuk hengkang dari daerah asalnya. Jakarta masih mampu menyihir para pendatang itu untuk masuk, meski berbagai kisah pilu kehidupan selalu terdengar dari ibu kota ini.
.b
ps
.g
o.
Harus diakui bahwa tren perpindahan orang ke Jakarta setiap tahunnya terus meningkat. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 1970, jumlah orang yang pindah ke Jakarta hanya sekitar 1,8 juta orang. Namun, memasuki tahun 2010, jumlah ini meningkat hampir empat kali lipat menjadi 4,07 juta orang.
ua
ns
er ib
uk
ab
Memasuki tahun 2015, jumlah ini turun menjadi 3,6 juta orang. Meski begitu, penurunan ini tidak disebabkan oleh terhentinya aliran pendatang baru. Sebaliknya, kemajuan Jakarta telah memicu berkembangnya kota-kota yang mengitari Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek), sehingga kota-kota ini menjadi destinasi pendatang baru untuk tinggal. Namun, mereka tetap mencari pekerjaan dan mengadu nasib di Jakarta. Dengan kata lain, Jakarta masih tetap menjadi motivasi utama untuk pindah. Berbagai motivasi mendorong pendatang baru ini untuk dating ke Jakarta.
pu
la
Berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan oleh litbang harian Kompas pada medio Juni 2017 terhadap 459 responden menunjukkan bahwa alasan terbesar untuk datang ke Jakarta ialah untuk mencari pekerjaan dan mengikuti keluarga besar.
ht
tp s: //
ke
Sulitnya memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik di daerah asal membuat Jakarta terus diburu sebagai kota ‘impian’. Apalagi, para pendatang baru ini mendapatkan kisah-kisah manis dari sejawat dan keluarga yang sebelumnya telah mengadu nasib di Jakarta, yaitu mudahnya memperoleh uang dan pekerjaan di Jakarta. Padahal di sisi lain, mereka juga tahu melalui layar kaca bahwa kehidupan di Jakarta juga sangat keras. Sehingga, sebagian besar dari pendatang baru ini sedang ‘berjudi’ dengan masa depannya demi kehidupan yang lebih baik. Mereka “berjudi’ dengan masa depannya, karena mereka tidak memiliki pengalaman dan keterampilan yang mumpuni. Padahal, mereka harus bertarung untuk memperebutkan lapangan kerja yang relatif terbatas dengan mereka yang memiliki tingkat pengalaman dan keterampilan yang lebih baik. Hasilnya tentu dapat ditebak bahwa di tengah pertarungan yang tidak simetris itu, para pendatang baru yang minim keterampilan ini akan tersingkir. Alhasil, untuk bertahan hidup, mereka pun menjanjal sektor informaI. Itupun masih harus bersaing dengan yang lain. Dan, sebagian akan tersingkir. Bagi mereka yang tersingkir dan berusaha untuk bisa bertahan, mereka akan bekerja serabutan, mengemis, sampai melakukan tindakan kriminal. Dalam kondisi seperti ini, Ibu Kota jauh lebih kejam dari daerah asal.
Begitulah gambaran wajah Jakarta selama ini. Di tengah kemajuannya yang sangat pesat secara kasat mata tampak jelas juga permasalahan besar di dalamnya, seperti banjir, kemacetan, kemiskinan, ketimpangan, polusi, dan permasalahan sosial lainnya. Bahkan, Jakarta bisa dijadikan sebagai salah satu cara untuk melihat potret ketimpangan Indonesia yang sudah sangat parah. Sebab dari Jakarta dapat disaksikan orang yang begitu kaya dengan orang yang begitu miskin. Orang yang begitu berkelimpahan dengan orang yang sangat kekurangan.
id
Pembangunan InklusifItulah sebabnya, cara yang lebih efektif untuk mengerem laju pendatang baru ke Ibu Kota ialah dengan mendorong dan menciptakan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif, merata, dan berkeadilan. Harus diakui bahwa pembangunan ekonomi Indonesia dalam tujuh puluh tahun terakhir masih tetap berorientasi di Pulau Jawa (Jawa Sentris), khususnya di Ibu Kota Jakarta. Sampai saat ini, Pulau Jawa masih menjadi penyumbang utama terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
ps
.g
o.
Sementara itu, kontribusi wilayah lainnya, khususnya wilayah Indonesia bagian timur masih sangat minim. Ironisnya, di wilayah inilah banyak ditemukan kantong-kantong kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan. Padahal, wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.
uk
ab
.b
Model pembangunan ekonomi seperti inilah yang coba direorientasi oleh pemerintahan JokowiKalla. Pembangunan ekonomi akan dimulai dari pinggiran yang juga termaktub di dalam salah satu butir Nawa Cita.
ua
ns
er ib
Pemerintahan Jokowi-Kalla terus berupaya untuk menciptakan sumber- sumber pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Melakukan diversifikasi sektor-sektor pendorong pertumbuhan ekonomi dari yang selama ini berorientasi pada sector ekstraktif (pertambangan dan perkebunan) menjadi sektorsektor yang mampu menciptakan nilai tambah baru (added value) dan menciptakan lapangan kerja baru, seperti pariwisata, kemaritiman, agroindustri, dan industri kreatif.
ke
pu
la
Keempat sektor ini merupakan sektor unggulan yang direkomendasikan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) kepada pemerintah dalam peta jalan Strategi Industrialisasi Indonesia tahun 2045. Langkah awal untuk merealisasikan hal ini ialah dengan mendorong konsolidasi dan produktivitas fiscal (APBN).
ht
tp s: //
Alokasi subsidi yang selama ini tidak produktif dan tidak tepat sasaran dipangkas dan digeser kepada sektor-sektor yang produktif dan memberi nilai tambah, seperti infrastruktur, dana desa, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Bahkan, pemerintahan Jokowi- Kalla terus gencar untuk membangun beragam proyek infrastruktur strategis, khususnya di luar Pulau Jawa agar dapat menarik lebih banyak investasi. Bagaimana pun, salah satu kendala yang menghambat aliran investasi ke luar Pulau Jawa ialah buruknya kondisi infrastruktur. Masuknya aliran investasi ini diharapkan akan dapat menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang pada akhirnya akan mendorong terciptanya lapangan kerja baru dan meningkatkan kesejahteraan. Selain membangun infrastruktur, pemerintahan Jokowi-Kalla juga meluncurkan berbagai relaksasi regulasi dan insentif melalui kehadiran paket-paket ekonomi yang diikuti oleh reformasi hukum dan birokrasi. Harus diakui hal-hal tersebut masih menjadi salah satu penghambat utama masuknya aliran investasi.
Meskipun begitu, berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-Kalla ini tidak sertamerta akan membuat pemerataan pertumbuhan terjadi dengan cepat. Namun, langkah yang telah dilakukan sejauh ini sudah tepat. Itulah sebabnya dibutuhkan komiten dan konsistensi yang berkelanjutan. Hanya dengan upayaupaya seperti ini, diharapkan dapat mengerem derasnya laju perpindahan orang ke kota, seperti Jakarta. Tentu pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan dan kerja sama dengan banyak pihak, khususnya pemerintah daerah yang menjadi ujung tombak dalam memajukan pembangunan ekonomi di daerah.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Dana transfer daerah yang nilainya terus meningkat setiap tahunnya diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara kreatif untuk menstimulasi perekonomian daerah, memberdayakan masyarakat, dan menggali potensipotensi pertumbuhan baru yang ada di daerah. Dana transfer tidak lagi dipakai untuk hal-hal yang tidak produktif dengan mengendapkannya di sektor perbankan, seperti yang terjadi selama ini.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 9:01:00 AM Sumber : Sindonews Penulis :
Mengembalikan Koperasi Sebagai Soko Guru Ekonomi
.b
ps
.g
o.
id
Dr Tika Widastuti SE MSi Dosen Departemen Ekonomi Syariah Universitas Airlangga dan Pengurus Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI)JAWA timur merupakan provinsi yang memiliki jumlah koperasi terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data dilansir dari BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2015, jumlah koperasi di Jawa Timur mencapai angka 27.472 dan disusul Provinsi Jawa Tengah pada urutan kedua dengan jum-lah koperasi 23.059. Sedangkan jumlah keseluruhan koperasi di Indonesia adalah 150.223. Jumlah koperasi dari kedua provinsi tersebut saja telah mencapai lebih dari sepertiga jumlah keseluruhan koperasi di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan betapa besarnya potensi koperasi di Jawa Timur khususnya.
ua
ns
er ib
uk
ab
Mengingat koperasi merupakan lembaga keuangan berorientasi pada kesejahteraan anggota dan sebagian besar anggota koperasi merupakan rakyat kecil, maka benarkah Jawa Timur selaku provinsi yang memiliki jumlah koperasi terbanyak di Indonesia telah merepresentasikan kondisi tersebut? Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat mengisi Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang dilaksanakan pada April 2017 mengungkapkan, penduduk miskin di Jawa Timur tinggi, khususnya pada wilayah perdesaan.
tp s: //
ke
pu
la
Kondisi ini merupakan sebuah kondisi berbanding terbalik dengan yang diharapkan, mengingat jumlah koperasi di Jawa Timur merupakan yang terbesar dan fungsi utama koperasi adalah menyejahterakan ang-gota secara ekonomi. Karena itu, timbullah sebuah permasalahan. Ada sesuatu yang salah dalam mekanisme perkoperasian di Jawa Timur. Dalam pelatihan manajemen koperasi yang diseleng-garakan Kementerian Koperasi dan UMKM RI di Malang pada Maret 2016 lalu disebutkan setidaknya ada enam permasalahan perkoperasian di Jawa Timur.
ht
Enam masalah tersebut adalah kurangnya kerja sama antar-koperasi, lemahnya SDM, pengelolaan koperasi yang belum profesional, pelatihan tenaga koperasi belum efektif, dan terakhir adalah bank belum percaya pada koperasi dan UMKM sehingga meminimalkan bantuan modal yang dapat disalurkan. Dari keenam masalah tersebut setidaknya terdapat dua masalah utama yang dihadapi perkoperasian di Jawa Timur. Permasalahan tersebut, yaitu pendidikan profesional bagi para tenaga koperasi dan kerja sama antarkoperasi yang masih lemah. Setiap koperasi yang ber-diri masih berpikir bahwa koperasi lain juga berdiri merupakan lawan atau rival menjadi saingan dalam perkoperasian yang dimiliki. Mekanisme kerja koperasi jadi seperti pertokoan atau pusat perbelanjaan berorientasi pada konsumen dan pembeli di luar anggota koperasi. Padahal tujuan utama koperasi adalah pertama untuk menyejahterakan anggotanya. Selama setiap koperasi memiliki anggota yang berbeda, maka tujuan mereka pun akan berbeda dan tidak perlu bersaing. Hal ini dipertegas dengan pernyataan owner koperasi warga di Kota Malang, Priyanto Budi Santoso yang menyatakan, sejauh ini kebanyakan koperasi di Jawa Timur masih melakukan transaksi dengan masyarakat umum, bukan dengan anggotanya. Ketika sebuah koperasi fokus berorientasi pada
kesejahteraan anggotanya, maka tidak akan sulit mengintegrasikan koperasi-koperasi tersebut sehingga bisa menjadi koperasi besar dan bermain di pasar lebih besar. Ketika kerja sama ini dilakukan dan perkoperasian bisa menjadi lebih besar, maka pendidikan terhadap anggota koperasi akan menjadi prioritas baru. Tentu akan diusahakan sebaik mungkin, mengingat skala koperasi telah sangat besar dan diperlukan kualitas skill yang lebih tinggi bagi para tenaga koperasi. Ketika masalah ini bisa diatasi, bukan tidak mungkin bank akan melirik industri perkoperasian untuk mendapatkan penawaran modal bagi pengembangan usaha mereka.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Merayakan Hari Koperasi Indonesia pada 12 Juli ini, marilah kita semua kembali ke jati diri koperasi yang sebenarnya. Satukan kekuatan koperasi dan tidak saling berkompetisi untuk berebut konsumen. Karena sejatinya yang harus disejahterakan adalah anggota koperasi itu sendiri, bukan pembeli atau konsumen di luar sana. Sebab telah banyak perusahaan besar dunia yang berangkat dari koperasi. Jika kekuatan koperasi besar ini bisa disatukan, bukan tidak mungkin suatu saat nanti menjadi sebuah kekuatan ekonomi baru bagi Jawa Timur dalam pasar nasional maupun internasional. (wib)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 5:41:00 AM Sumber : BeritaSatu Penulis : Siprianus Edi Hardum / EHD
Koperasi Selamatkan Kemiskinan
Masyarakat
dari
Jakarta - “Berkat menjadi anggota Koperasi Maju Bersama, ekonomi saya menjadi bagus. Usaha saya terus berkembang,” kata Yosef Juja, kepada SP di rumahnya, Kamis (6/7).
ps
.g
o.
id
Yosef Juja ialah warga Kampung Kajong, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sejak empat tahun lalu, ia bergabung dengan koperasi simpan pinjam yang bernama Koperasi Maju Bersama yang berkantor pusat di Sengari, Desa Wangkung, Kecamatan Reok, Manggarai, sekitar 12 km dari Kajong.
uk
ab
.b
Koperasi simpan pinjam “Maju Bersama” menyelamatkan banyak orang dari kemiskinan. Yosef Juja salah satunya.Mantan kepala desa Kajong ini mempunyai toko lontong yang menjual sejumlah bahan kebutuhan pokok, alat-alat tulis dan sebagainya. Sebelum bergabung di koperasi usahanya bisa dikatakan hidup enggan mati tak mau.
pu
la
ua
ns
er ib
Pasalnya, ia selalu kekurangan modal usaha. Namun, setelah bergabung di koperasi, ia bisa meminjam modal di koperasi sehingga ia bisa menyediakan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat. Bahkan, dalam saat ini, ia memiliki dua mobil Toyota Avanza untuk angkutan penumpang. “Saya bisa membeli dua unit mobil dengan meminjam uang di koperasi,” kata dia.Yosef Juja merupakan satu dari jutaan orang Indonesia yang diselamatkan secara ekonomi berkat koperasi.Koperasi mempunyai tujuan utama yakni mengembangkan kesejahteraan anggota, pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya (Pasal 3 UU 25/1992 tentang Koperasi).
ht
tp s: //
ke
Sementara koperasi simpan pinjam bertujuan untuk memberi kesempatan kepada anggotanya memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga ringan. Koperasi simpan pinjam berusaha untuk mencegah para anggotanya terlibat dalam jeratan kaum lintah darat pada waktu mereka memerlukan sejumlah uang. Hari Koperasi
Peringatan Hari Koperasi ke-70 akan dilaksanakan di Makasar, Sulawesi Selatan yang dihadiri Presiden Joko Widodo dengan tema “Koperasi Menuju Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan untuk Memperkokoh NKRI”. Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Puspayoga, mengatakan, perjalanan gerakan koperasi di Indonesia selama 70 tahun telah mengalami banyak kemajuan. Koperasi terbukti memberikan kesejahteraan bagi anggotanya, memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi. Koperasi juga turut menciptakan lapangan pekerjaan dan pemerataan kesejahteraan. Ia mengatakan, banyak koperasi yang belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Masih banyak koperasi yang menghadapi persoalan secara internal, gagal mencapai tujuannya dan bahkan ada koperasi yang digunakan untuk kegiatan investasi ilegal. “Semua ini merupakan tantangan yang harus kita hadapi, untuk mewujudkan amanat dalam UUD 1945 pasal 33, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan,” kata Puspayoga.
Untuk mencapai tujuan sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 33, Kementerian Koperasi dan UKM dibawah kepemimpinan Puspayoga melakukan reformasi koperasi sebagai langkah penting dan strategis sebagai landasan kebijakan total terhadap pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Reformasi koperasi terbagai dalam tiga tahapan, pertama, rehabilitasi koperasi, yakni melakukan pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data koperasi dengan cara pembekuan dan pembubaran koperasi dengan online base data system sehingga koperasi mempunyai nomor induk koperasi (NIK) serta membangun sistem administrasi badan hukum koperasi secara online untuk mempermudah pendirian badan hukum koperasi.Setelah melalui verifikasi koperasi yang mendapat NIK dan sertifikat NIK sejak tahun 2015 terealisasi sebanyak 10.827 sertifikat NIK.
o.
id
Kedua, reorientasi koperasi dengan melakukan perubahan paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas. Upaya ditempuh untuk meningkatkan kualitas koperasi adalah membangun koperasi berbasis informasi teknologi (IT), kerja sama dengan notaris untuk penerbitan akte koperasi secara online telah terealisasi sebanyak 9.094 akta koperasi.
.b
ps
.g
Selanjutnya, menerbitkan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) bagi pelaku usaha mikro dan kecil telah tercapai sebanyak 175.450 IUMK. Selanjutnya, fasilitasi standardisasi sertifikasi produk melalui hak atas kekayan intelektual (HAKI) terealisasi sebanyak 1.976 sejak 2015.
er ib
uk
ab
Ketiga, pengembangan dengan melakukan perubahan secara bertahap dan terukur meliputi kajian terhadap regulasi yang menghambat perkembangan koperasi, memperkuat akses pembiayaan, melalui KUR dan dana bergulir dari Lembaga Penyaluran Dana Bergulir (LPDB) dan pengembangan koperasi sektor riil khususnya yang berorientasi ekspor, padat karya dan memanfaatkan digital ekonomi.
pu
la
ua
ns
Tidak ketinggalan kompetensi sumber daya manusia ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan pemagangan. Progam ini merupakan rangkaian dari gerakan kewirausahaan untuk menumbuhkan wirausaha baru di Tanah Air. Pengembangan kewirausahaan mulai tahun 2015 telah terwujud bagi 21.780 orang.
tp s: //
ke
Dalam rangkaian pengembangan koperasi, membangun kolaborasi agar koperasi bisa berkembang dan bekerja sama antar koperasi di dalam negeri. Jejaring tersebut akan mengoptimalkan sumberdaya tiap koperasi. Koperasi yang memiliki bahan baku di satu provinsi bisa kerja sama dengan koperasi produksi di daerah lain sehingga tercipta sinergi antar koperasi.
ht
Terkait dengan pengembangan koperasi dalam pemanfaatan program tanah objek reforma agraria (Tora) dan perhutanan sosial, melalui dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Kementerian ATR) sudah ada 42 koperasi yang tersebar di sembilan provinsi, yaitu Kalsel, Riau, Sumsel, Kalteng, Gorontalo, Papua Barat, Kalbar, Sumbar, dan Maluku. Puspayoga menegaskan, koperasi tersebut memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), kewirausahaan dan bisnis e-commerce. Berdasarkan Data Kementerian Koperasi dan UKM dan BPS, kontribusi koperasi sebagai suatu lembaga terhadap PDB nasional pada tahun 2013 sebesar 1.71 persen. Pada era Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Jokowi-JK, telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2016 mencapai sebesar 3,99 persen. Apabila kontribusi koperasi tersebut diperhitungkan berdasarkan kontribusi anggota yang merupakan pemilik dan sekaligus pengguna, diperoleh perkiraan kontribusi anggota koperasi pada PDB nasional pada tahun 2013 mencapai sebesar 13,56 persen. Dengan demikian, kontribusi total
koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2013 mencapai sebesar 15.27 persen. Pada tahun 2016, diperkirakan kontribusi anggota koperasi terhadap PDB Nasional sebesar 20.71 persen. Dengan demikian, kontribusi total koperasi sebagai suatu lembaga beserta anggotanya pada tahun 2016 mencapai sebesar 24,70 persen. Tak hanya PDB, capaian positif juga terjadi di program kewirausahaan nasional. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah sudah menjalankan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN). Puspayoga mengatakan GKN adalah gerakan yang tumbuh dari bawah, sehingga memiliki pondasi yang kuat untuk berkembang.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Rasio tingkat aktivitas kewirausahaan Indonesia pada tahun 2013 yang semula sebesar 1,55 persen saat ini telah mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,01 persen. Peningkatan ini menunjukan adanya peningkatan ratio tingkat aktivitas kewirausahaan sebesar 1,46 persen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 4:42:00 AM Sumber : Republika Penulis : Reiny Dwinanda
Population growth may influence fiscal balance: Bappenas
id
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia needs to maintain balanced population growth in the future because it can influence fiscal balance, Chief of the National Development Planning Agency (Bappenas) Bambang Brodjonegoro said.
.b
ps
.g
o.
"The government needs to adopt a special strategy to maintain balanced population growth, considering that a downward trend of population and ageing population in the future may affect the country's fiscal balance," he said in a dialog on Indonesian Demography : Desired Future" at the Bappenas building here on Tuesday.
er ib
uk
ab
To date, demographic condition in Indonesia is different from one province to another. In several provinces including East Nusa Tenggara, West Sulawesi, and North Sumatra the total fertility rate (TFR) per woman of reproductive age (15-49 years) is still above 2.5 while the figure is recorded at less than 2 in the provinces of Jakarta, East Java and Yogyakarta.
ns
The result of a population survey conducted by the Central Bureau of Statistics (BPS) in 2015 shows the figure is recorded at 2.28.
pu
la
ua
In 2017, the UN projected a medium scenario of TFR reduction by up to 2 children in 2035 when the Indonesian population is expected to reach 300 million. Meanwhile, Indonesia will remain the world's fourth most populous country.
tp s: //
ke
If TFR continues to drop, it will reach the relatively low figure so that the population will decline during the ageing population period of 2055-2065.
ht
"In response to the decline in TFR, we need new approaches to make the public aware of the importance of the accurate number and quality of children," he said. Besides TFR, public health is also one of the important factors to maintain balanced population growth because it will influence mortality rate (IMR) particularly infant mortality rate and extend life expectancy in the long run, he said.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 12:01:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif Lokal
o.
id
Ekonomi kreatif diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia pada masa depan. Data statistik 2010 sampai dengan 2015 dari Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan sektor tersebut. Bila pada 2010 secara ekonomi sektor ini baru menghasilkan Rp 525,96 triliun, lima tahun kemudian meningkat menjadi Rp 852,24 triliun. Secara nominal rata-rata kenaikannya 10,14 persen setahun. Perkembangan yang menggembirakan.
uk
ab
.b
ps
.g
Tenaga kerja yang berkecimpung di dalamnya juga terus bertambah. Sektor tersebut pada 2015 menyerap 15,9 juta orang. Rata-rata pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya dari 2010 sampai 2015 adalah 2,15 persen per tahun. Kontribusi positif ekonomi kreatif diperkirakan terus berlanjut seiring perubahan gaya hidup masyarakat dan kemajuan pesat teknologi informasi. Pemerintah melihat peluang tersebut sehingga mengharapkan sektor ini menjadi tumpuan Indonesia masa depan.
ua
ns
er ib
Bahkan ditargetkan pada 2019 kontribusinya terhadap PDB mencapai 12 persen. Suatu target yang menunjukkan tingkat keoptimistisan pemerintah yang sangat tinggi, mengingat pada periode 2010 sampai 2015 baru berkisar 7,38 sampai 7,66 persen. Pemerintah mengimbangi target itu dengan meluncurkan program-program untuk mendukung percepatan pengembangan ekonomi kreatif. Terakhir, diluncurkan program ”Inovatif dan Kreatif melalui Kolaborasi Nusantara (Ikkon) 2017”.
tp s: //
ke
pu
la
Program yang diluncurkan di Jakarta pekan lalu itu merupakan Ikkon yang kedua. Penyelenggaraan pertama pada tahun lalu antara lain menghasilkan kolaborasi desain Sylvie Arizkyani dengan motif batik karya perajin asal Brebes, Tarkinah. Karya itu dipilih kurator untuk ditampilkan dalam pameran Salone del Mobile di Milan, Italia. Ekonomi kreatif memang mengandalkan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Namun, kreativitas dan inovasi itu juga butuh fasilitasi.
ht
Ikkon memberi fasilitas berupa kolaborasi antara sejumlah desainer dengan para pelaku ekonomi kreatif lokal. Lewat kerja sama itu, para pelaku ekonomi kreatif lokal mendapat kompensasi atas jasa produksi yang dibuat, sedangkan royalti atas hak ciptanya berada di tangan desainer. Mekanisme seperti itu diharapkan mengembangkan potensi ekonomi kreatif lokal. Ekonomi kreatif memang tumbuh di berbagai daerah dan sering merupakan bagian dari warisan atau kearifan lokal. Melihat luas Nusantara dan keragaman kekayaan budaya negeri ini, program itu selayaknya dikembangkan pemerintah-pemerintah daerah. Program Ikkon bisa menjadi model yang diadaptasi dan dimodifikasi sesuai kemampuan daerah yang bersangkutan, terutama dari sisi pendanaan dan SDM. Menunggu Ikkon berpengaruh secara luas membutuhkan waktu, karena hanya menyentuh beberapa kelompok perajin saja. Dalam Ikkon 2017, misalnya, penyelenggaraannya hanya di lima daerah. Comments comments
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 Sumber : Detik Penulis : advertorial
Industri yang Menyejahterakan
id
- Kontribusi industri Jawa Timur terhadap total industri nasional sangat besar. Bahkan terbesar kedua di Indonesia. Data BPS 2017, Propinsi ini menyumbang 21 persen dari seluruh industri nasional. Posisi Jatim berada di bawah Jawa Barat yang menyumbang 27,59 persen.Yang menarik, dari 812.678 unit usaha industri di Jatim, 97,39 persen (791.442) masuk dalam industri kecil. Sedangkan industri menengah ada 2,47 persen (20.091) dan industri besar 0,14 persen (1.145).
ab
.b
ps
.g
o.
Besar kecilnya unit usaha industri ini berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.Meski demikian, industri kecil tetap menyerap tenaga terbanyak dibandingkan dengan industri menengah dan besar. Ia menyerap 1.824.369 atau 57.73 persen total tenaga kerja di Jatim. Sedangkan industri besar hanya menyerap 11.77 persen. Selebihnya terserap di industri menengah.Melihat data tersebut, ada tiga hal yang kami bayangkan. Pertama, bagaimana memperkuat industri pengolahan yang ada ini berkembang dengan berbagai industri turunannya.
ua
ns
er ib
uk
Kedua, bagaimana menjadikan industri kecil menengah bisa tumbuh menjadi industri besar dengan daya saing yang kuat. Ketiga, bagaimana mengembangkan industri berbasis agro sehingga mempunyai linkage dengan pertanian.Selama ini, kebijakan dasar dalam pembangunan industri di Jatim adalah memfasilitasi dengan berbagai kemudahan bagi industri besar. Membina dan memfasilitasi industri menengah.
tp s: //
ke
pu
la
Sedangkan untuk industri kecil diberikan pendampingan paripurna. Melalui tiga kebijakan dasar tersebut, industri di Jatim mengalami tumbuh dan kembang.Terhadap industri besar, kini tersedia kawasan Industri seluas 36,344 hektar lebih. Kawasan tersebut terutama ada di Surabaya dan sekitarnya. Mulai beberapa tahun terakhir, dikembangkan kawasan untuk industri berat di sepanjang kawasan pantai utara Jatim. Kawasan industri ini diikuti dukungan infrastruktur memadai.Pada sisi lain, kami juga sangat aktif dalam membangun dan menjembatani hubungan indistrial antara perusahaan dan buruh.
ht
Dengan pendekatan seperti ini ternyata mampu menciptakan kestabilan investasi dan lebih memberikan kepastian dalam pengembangan industri di Jatim. Jaminan pemerintah dalam membangun stabilitas keamanan dan kepastian ini menjadi modal dasar pengembangan industri ke depan.Sejalan dengan pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan di Jatim, rencana pengembangan kawasan industri akan dilakukan di beberapa daerah kabupaten. Misalnya, Gresik, Jombang, Tuban, Lamongan, Mojokerto, Malang, Bangkalan, Madiun, dan Banyuwangi. Total rencana pengembangan kawasan industri baru ini seluas 31.584 hektar.Sudah cukupkah pengembangan industri besar di Jatim saat ini? Jelas belum. Secara luasan, kita masih perlu memperluas kawasan industri ini. Dari segi jenis industri, kita masih perlu mengembangkan industri turunan dari berbagai industri hulu yang ada di Jatim. Singkatnya, diperlukan hilirisasi industri untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas lapangan kerja.Saya pernah mencontohkan tentang industri turunan dari produk smelter. Di Jatim, ada pabrik pengolah bahan baku alam yang menghasilkan katoda tembaga. Selama ini, produk pabrik tersebut lebih banyak diekspor ketimbang diserap di dalam negeri. Karena itu, mendorong pengembangan industri turunan dari industri hulu seperti ini menjadi sangat penting.Mendorong lahirnya industri
agro juga sangat diperlukan guna menjaga stabilitas permintaan produk pertanian. Fluktuasi harga produk pertanian menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kesejahteraan petani kita rendah. Pada masa panen harga bisa anjlok. Sementara pada masa yang lain harga bisa melambung tinggi.Industri turunan produk pertanian menjadi salah satu model untuk mengatasi masalah ini. Selain memberi nilai tambah terhadap produk yang ada, juga membuat permintaan (demand) menjadi lebih terjaga. Selain itu, juga akan menciptakan kesempatan kerja baru.Pendampingan paripurna terhadap industri kecil dilakukan dengan membantu peningkatan kualitas produk, perluasan akses pasar, dan akses modal.
o.
id
Melalui pendampingan tersebut didorong agar industri kecil bisa naik kelas menjadi industri menengah dan bahkan menjadi industri besar.Membangun linkage yang kuat antara industri besar dengan menengah dan kecil akan menjadi prioritas baru ke depan. Khususnya menjadikan industriindustri kecil sebagai bagian dari mata rantai produksi industri besar. Hanya dengan demikian, distribusi akses terhadap pembangunan ekonomi dan distribusi keahlian dan ketrampilan akan terjadi.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
Ujung dari redistribusi semua itu adalah pemerataan dan kesejahteraan bersama.Akhirnya, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan akan menjadi kata kunci pemerintah dalam pembangunan industri sebagai sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi Jatim. Ketiga kata kunci itu akan menjadi perangkai atau benang merah kebijakan dalam pembangunan industri Jatim. Ketiga kata kunci itu akan dilaksanakan dengan terus mengembangkan inovasi layanan secara terus- menerus.Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/12/2017 Sumber : Detik Penulis : advertorial
Menopang Kedaulatan Pangan
ps
.g
o.
id
- Pembangunan pertanian di Jawa Timur harus tetap menjadi salah satu prioritas. Sebab, selain menjadi salah satu dari tiga unggulan pertumbuhan ekonomi di provinsi ini, sektor pertanian masih menyerap tenaga kerja terbanyak. Sebanyak 36 persen tenaga kerja bergantung di sektor ini.Sebetulnya, banyaknya tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian ini tidak seimbang dibandingkan dengan konstribusi sektor tersebut terhadap PDRB (Product Domestic Regional Bruto). Sebab, sektor ini hanya menyumbang sekitar 14,7 persen. Ini jauh dibandingkan dengan sektor unggulan lain seperti industri olahan serta perdagangan dan jasa.Kenyataan ini jelas tidak terlalu menggembirakan.
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
Ibaratnya kuenya sudah kecil dibagi lebih banyak orang. Tentu, masing-masing orang yang terlibat di sektor ini mendapatkan bagian yang sangat kecil. Karena itu, penduduk miskin sebagian besar adalah petani. Ada dua arah utama tujuan pembangunan pertanian Jawa Timur. Pertama, memperkuat kedaulatan pangan. Kedua, meningkatkan nilai tukar petani. Yang pertama dalam rangka mencipatakan stabilitas ekonomi, sedang yang kedua terkait dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani.Kedaulatan pangan dalam hal ini diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi sendiri kebutuan pangan bagi warga. Atau kemandirian untuk memenuhi kebutuhan pangan melalui hasil produksi di dalam negeri. Dengan demikian, kedaulatan pangan mengandung unsur ketahanan pangan yang mengandalkan kebutuhan dalam negeri melalui hasil produksi sendiri.
ht
tp s: //
ke
pu
Bahkan, Bung Karno dalam sebuah kesempatan mengatakan jika persoalan pangan ini merupakan hidup dan matinya bangsa. "Pangan merupakan soal mati-hidupnya suatu bangsa. Apabila kebutuhan pangan rakyat tidak dipenuhi maka malapetaka. Oleh karena itu perlu usaha secara besar-besaran, radikal, dan revolusioner," katanya.Jika kedaulatan pangan menjadi ujung dari capain pembangunan pertanian, maka peningkatan produksi pertanian menjadi keharusan. Dalam hal ini, program intensifikasi, ekstensifikasi, mekanisasi, dan rehabilitasi infrastruktur pertanian harus kembali dipertajam dan tetap mendapatkan prioritas. Langkah ini harus dijalankan seiring dengan berbagai inovasi teknologi pertanian.Produktifitas tidak akan mungkin naik dengan lahan yang terus berkurang. Satu-satunya jalan adalah mengembangkan teknologi pertanian sehingga mampu memperpendek umur tanaman sekaligus melipatkan produktifitas dalam luasan yang sama. Dalam hal ini, ketersediaan pusat reseach and development di bidang pertanian menjadi keharusan. Pemerintah provinsi harus membiayai dan menjadi pelopor penghasil riset pertanian sesuai dengan kebutuhan bagi kedaulatan pangan.Presiden Joko Widodo telah menetapkan bahwa kedaulatan pangan harus dimulai dengan empat komoditas. Yaitu beras, gula, jagung dan kedelai. Beras, Jawa Timur sudah menjadi salah satu lumbung nasional dan selalu surplus dalam hal peoduktifitasnya. Yang perlu ditingkatkan adalah kontribusi Jatim dalam peoduktifitas jagung dan kedelai. Sebuah ketidkadilan kalau kita menggantungkan kepada petani tentang kedaulatan pangan, sementara kehidupan mereka tidak sejahtera. Makanya prioritas pembangunan sektor pertanian ke depan adalah meningkatkan nilai tukar petani. Nilai tukar petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani.Berdasarkan data BPS 2017, nilai tukar petani Jawa Timur saat ini masih kalah dengan petani di Jawa Barat. Meski selisihnya sangat tipis, yakni 103,12 dan 103,25. Angka tersebut menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang harus dibayar petani masih surplus. Namun, surplus 3,12 merupakan angka yang sangat kecil. Gejolak harga sedikit saja akan sangat berpengaruh terhadap nilai tukar petani.
o.
id
Dengan angka tersebut, nilai tukar petani sangat rentan untuk mengalami defisit.Meningkatkan produktifitas pertanian, menjaga harga komoditas pertanian, dan menekan inflasi di pedesaan merupakan langkah yang harus terus-menerus dilakukan. Surplus komoditas padi yang dimiliki Jawa Timur harus diikuti dengan surplus komoditas lainnya agar petani tidak rentan untuk merosot dalam nilai tukarnya.Dalam hal ini, pemerintah harus hadir di samping petani untuk mendampingi, membina, dan melindunginya dari merosotnya nilai tukar mereka. Karena itu, reclustering dan redesign kawasan pertanian menjadi sesuatu yang tak bisa ditawar. Di luar itu, linkage terhadap kegiatan off farm pertanian harus mulai serius digarap.Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur.
ps
.g
Kliping Berita Online
uk
ab
.b
Tanggal : 7/12/2017 Sumber : Detik Penulis : advertorial
er ib
Perdagangan Lokomotif Pertumbuhan
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
- Sektor unggulan yang menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun adalah perdagangan. Baik itu perdagangan antar daerah maupun perdagangan luar negeri. Kontribusi sektor ini dalam PDRB (Product Domestic Regional Bruto) Jawa Timur termasuk tertinggi kedua. Ia menyumbang 18,00 persen. Bandingkan dengan sektor industri 28,92 persen dan pertanian 14,7 persen.Perdagangan, menurut data BPS 2016 itu, memang menjadi mata rantai utama bagi pertumbuhan ekonomi. Ia bisa menjadi lokomotif bagi sektor lain. Ibaratnya, perdagangan dapat menjadi penarik gerbong yang membuat pertumbuhan ekonomi berlangsung cepat atau lambat. Ia menjadi kuda bagi penarik kereta. Karena itu, ia bisa dilecut untuk lebih cepat atau dibiarkan berjalan lambat.
ht
Demi menciptakan Jawa Timur makmur dan sejahtera, maka lokomotif ini harus perlu digas lebih cepat. Kudanya harus dilecut untuk berlari. Ini artinya kita harus menjadikan perdagangan sebagai penarik pertumbuhan bagi sektor lainnya. Perdagangan sebagai pengungkit sektor industri. Perdagangan pula yang mendorong pertumbuhan sektor pertanian.Persoalannya bagaimana menjadikan lokomotif perdagangan ini berlari lebih kencang? Dalam pemerintahan Gubernur Soekarwo bersama saya sebagai wakil gubernur, sudah banyak inovasi yang telah dilakukan. Misalnya dengan mengembangkan perdagangan antar daerah. Fokusnya bukan hanya pada ekspor-impor barang antar negara, tapi juga pertukaran barang dan jasa antar pulau maupun antar provinsi.Untuk mendongkrak perdagangan tersebut telah dibentuk 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) di berbagai ibukota provinsi di Indonesia. Juga menunjuk senior adviser perdagangan di berbagai negara. Pengangkatan adviser di luar negeri ini untuk menperluas akses pasar komoditas Jatim. Di luar itu, berbagai misi dagang dan mengikuti pameran di luar juga dilakukan.Semua langkah mendorong sektor perdagangan ini telah menuai hasil. Memang untuk perdagangan dengan luar negeri terkadang mengalami defisit. Ini karena banyak bahan baku untuk industri olahan yang harus diimpor. Namun, total perdagangan Jatim selama ini menunjukkan tren surplus yang terus meningkat.
Data 2016, perdagangan Jatim surplus Rp 100,56 Triliun.Berbagai langkah harus dilakukan untuk membuat perdagangan Jatim surplus secara keseluruhan. Diantaranya adalah mendorong investasi industri bahan baku yang menopang industri olahan di Jatim. Contohnya, menambah kapasitas industri smelter yang telah ada. Industri serupa yang ada sudah memberi kontribusi bagi neraca perdagangan luar negeri. Pengembangan dan ekpansi tentu akan mendongkrak neraca lagi.Kedua, memperbaiki infrastruktur untuk memperlancar arus barang. Ini artinya membangun infrastruktur transportasi dan simpul-simpul perdagangan yang memperlancar arus logistik. Meningkatkan connectivity antar daerah yang menjadi sumber produksi komoditas.
.b
ps
.g
o.
id
Juga mendorong ketersediaan pergudangan di pusat-pusat perdagangan.Ketiga, memperluas pasar luar negeri melalui berbagai program dan kemudahan layanan. Memetakan ulang jenis komoditi unggulan Jatim yang punyai nilai kompetitif bagi pasar dalam dan luar negeri. Dengan mempertajam peta potensi, maka kita akan bisa menciptakan komponen biaya perdagangan yang lebih murah sehingga menambah competitiveness produk-produk yang kita miliki.Mempertajam fokus mengurangi kebutuhan impor bahan baku menjadi sangat penting untuk juga mendorong industri hulu di dalam negeri. Dengan demikian, pembangunan sektor perdagangan akan selalu saling terkait dengan sektor unggulan lain yang menjadi andalan Jatim. Dengan demikian, semua langkah di sektor perdagangan maupun industri akan menambah lapangan kerja dan berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
Walhasil, sektor perdagangan akan menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi Jatim. Penajaman komoditi, pemetaan ulang pasar luar negeri dan dalam negeri, mendorong pengembangan industri hulu untuk mengurangi impor bahan baku, pembangunan berbagai moda transportasi distribusi barang yang integrated, dan perluasan pasar terhadap produk Jatim akan menjadi prioritas dalam mencapai Jatim Makmur dan sejahtera.Saifullah Yusuf, Wakil Gubernur Jawa Timur.
