Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 10:33:00 PM Sumber : Okezone Penulis : Rizkie Fauzian
Tertibkan Impor, Pembentukan Satgas Dinilai Bebani Anggaran
o.
id
JAKARTA- Rencana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Impor Berisiko Tinggi (PIBT) ditentang sejumlah kalangan. Selain memboroskan anggaran, satgas ini tak dibutuhkan karena optimalisasi fungsi dan koordinasi Bea dan Cukai yang seharusnya dikedepankan.
.b
ps
.g
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, Ditjen Bea dan Cukai tidak perlu membuat Satgas ini. Pasalnya, yang diperlukan saat ini adalah mengoptimalkan Indonesia National Single Window (INSW).
uk
ab
China Kalahkan Benua Eropa dalam Impor Non-Migas ke IndonesiaMendag Senang Impor Bahan Baku Meningkat Jadi USD9,92 MiliarImpor Naik 17%, BPS: Antisipasi Persiapan Lebaran 2017 Sudah Dimulai
ns
er ib
Enny menekankan, pembentuakan Satgas juga akan memakan anggaran pemerintah. "Menambah OB (Office Boy) saja butuh anggaran. Ini pasti ada," serunya dalam keterangan, Selasa (11/7/2017).
pu
la
ua
Enny menduga, rencana Bea Cukai membentuk Satgas hanya berupa euphoria semata. "Jadi seolaholah dengan adanya Satgas, seperti kemarin ada Satgas Pangan terus harga pangan stabil, padahal itu semu enggak menyelesaikan persoalan utama-nya. Kayak pangan itu kan menjadikan fluktuasi pangan karena demand dan supply tidak balance," kata Enny.
tp s: //
ke
Selain itu, ia juga menegaskan pembentukan Satgas ini hanya memberatkan importir. Selain beban di sisi waktu, importir juga harus menanggung sisi biaya karena banyaknya hal yang dilewati sebelum memasukkan barang ke Tanah Air.
ht
Untuk diketahui, INSW merupakan loket elektronik tunggal untuk penyelesaian perizinan impor ekspor serta pengurusan dokumen kepabeanan dan kepelabuhanan. Konsep ini merupakan wujud reformasi birokrasi pelayanan publik. Dengan INSW, semuanya terpusat terkoordinasi dalam suatu pusat pengendali dan computerized. "Satgas itu mestinya untuk memperkuat dan menggaransi aturan-aturan yang standar, bukan untuk menyelesaikan persoalan yang kacau balau ini. Jadi terbalik, mestinya instrumennya dulu diperkuat baru Satgas itu. Sementara itu single window ini kan baru wacana terus, pengaplikasiannya kan belum real di lapangan," ujarnya. Menurutnya, Ditjen Bea dan Cukai salah kaprah jika ingin membentuk Satgas ini. Sebab, fungsi Bea Cukai sebenarnya hanya untuk mengendalikan produk yang masuk ke Indonesia, bukan menentukan kriteria barang itu boleh masuk atau tidak. "Tapi yang terjadi sekarang, ini kan Bea Cukai ini powerfull sekali termasuk yang menentukan boleh tidaknya suatu barang melintasi kawasan kepabeanan. Ini kan tugas kementerian teknis. Sehingga sekarang kalau misalnya ada satu rencana Bea Cukai mau membuat suatu klasifikasi (penertiban
impor berisko tinggi), itu sebenarnya yang berhak membuat itu bukan Bea Cukai, tapi kementerian teknis," tuturnya. Senada, Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman mengatakan, Dtjen BC tidak perlu membentuk Satgas Penertiban Impor Beresiko Tinggi. Menurutnya, pembentukan Satgas ini akan menunjukan pihak Ditjen Bea dan Cukai tidak dapat melakukan Tugas dan Fungsi Pokonya (Tupoksi) dengan baik. "Namanya ada Satgas inikan kalau (Bea dan Cukai-red) sudah tidak jalan sama sekali," kata Sukiman di Jakarta. Sukiman meminta, pihak Bea dan Cukai memaksimalkan Tupoksinya serta mempertanggungjawabkannya. "Kita harus mempertimbangkan. Misalnya, Satgas pangan, jangan sampai ada Satgas dari Kepolisian akhirnya baru menertibkan," katanya.
.g
o.
id
Di sisi lain, ia menegaskan, keberadaan Satgas tersebut akan memberikan beban anggaran tambahan bagi negara. "Karena itu, Satgas ini tidak perlu paling tidak meringankan beban dan biaya anggaran. Kecuali Bea dan Cukai sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya," tandasnya.
ab
.b
ps
Untuk diketahui, Ditjen Bea dan Cukai berencana membentuk Satgas Penertiban Impor Berisiko Tinggi. Pembentukan Satgas ini nantinya akan tertuang dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo.
ns
er ib
uk
Dalam draft Perpres, pembentukan Satgas diperlukan karena banyaknya praktik tidak sehat di pelabuhan dan perbatasan dan dapat merusak sendi perekonomian. Dalam draft tersebut, tugas Satgas adalah melaksanakan penertiban impor berisiko tinggi di pelabuhan utama dan perbatasan wilayah Indonesia. Ketua Satgas dapat menetapkan pelabuhan lain dan atau perbatasan yang akan dilakukan penertiban.
pu
la
ua
Wewenang Satgas nantinya adalah melakukan pengumpulan data dan informasi dengan menggunakan teknologi informasi dari kementerian/lembaga atau pihak lain. Membangun sistem pencegahan dan penertiban impor berisiko tinggi. Melakukan operasi tangkap tangan serta melakukan kegiatan evaluasi kegiatan penertiban impor berisiko tinggi.
ht
tp s: //
ke
Satgas PIBT diketuai oleh Menteri Keuangan dengan Dewan Pengarah dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kapolri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Menteri Perdagangan dan kepala Kantor Staf Kepresidenan. Adapun Direktur jederal Bea dan Cukai akan bertugas sebagai Ketua Harian.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 10:03:00 PM Sumber : Republika Penulis : Rep: Halimatus Sa'diyah/ Nur Aini
Pelemahan Daya Beli Belum Berdampak pada PHK Industri Kecil
.b
ps
.g
o.
id
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelemahan daya beli masyarakat ikut dirasakan dampaknya oleh Industri Kecil Menengah (IKM). Namun begitu, Direktur Jenderal IKM Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan, hingga kini belum ada laporan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diakibatkan oleh kondisi tersebut."Laporan PHK belum ada, baik dari asosiasi IKM makanan dan minuman maupun tekstil," ujarnya, saat dihubungi Republika.co.id, Selasa (11/7).Sebelumnya, Gati mengakui bahwa banyak usaha konveksi yang tak mampu menjual produk mereka karena daya beli masyarakat yang tengah melemah.
er ib
uk
ab
Akibatnya, permintaan akan barang pun menurun. "Konveksi nggak laku, banyak numpuk barangnya," kata Gati, di kantornya, Senin (10/7).Untuk menyiasati hal itu, Gati mengatakan Ditjen IKM sudah mulai mengajarkan strategi bisnis untuk menyiapkan IKM agar mulai beralih ke pasar online. Ia juga berharap, usaha pemerintah yang tengah fokus menurunkan rasio gini dapat memberikan stimulus pada masyarakat sehingga kondisi pelemahan daya beli ini tidak berlarut-larut.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
Indikasi adanya pelemahan daya beli masyarakat salah satunya tergambar dalam inflasi inti yang dirilis BPS beberapa waktu lalu. Laju inflasi inti yang menunjukkan angka stagnan, bahkan cenderung lebih rendah dibanding bulan lalu mencerminkan sisi permintaan yang melambat, alias daya beli masyarakat tengah turun. Asumsi tersebut kemudian dikuatkan oleh data penjualan ritel yang juga melambat.Nielsen Indonesia mencatat sektor penjualan ritel Indonesia mulai Januari sampai Mei 2017 hanya tumbuh 3,1 persen. Angka pertumbuhan yang hanya 3,1 persen itu merosot 7,4 persen dibanding kinerja pertumbuhan di periode yang sama pada 2016 yang tercatat 10,5 persen.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 8:45:00 PM Sumber : Kompas Penulis : Yoga Sukmana
Keyakinan Sri Mulyani di Tengah Penerimaan Perpajakan yang Lesu... JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani masih meyakini ekonomi Indonesia mampu tumbuh 5,2 persen pada tahun ini.
.g
o.
id
Padahal realisasi penerimaan perpajakan hingga Juni 2017 hanya Rp 571 triliun, atau 38,2 persen dari target. Ia melihat 4 motor penggerak pertumbuhan ekonomi yakni konsumsi rumah tangga, ekspor-Impor, konsumsi pemerintah, dan investasi masih ada di zona positif.
ab
.b
ps
"Pertumbuhan ekonomi kan enggak semua tertanggung dari APBN. Justru kalau dilihat dari GDP, mayoritas kegiatan itu konsumsi hampir 59 persen dan investasi 20 persen lebih," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
er ib
uk
Sementara itu, pemerintah meyakini kontribusi ekspor kepada pertumbuhan ekonomi akan lebih besar. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan ekspor Indonesia yang mencapai 69,2 miliar dollar pada Januari-Mei 2017.
ua
ns
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), data ekspor Indonesia itu meningkat hingga 19,93 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
pu
la
Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah tetap menjaga akselerasi belanja pemerintah pusat dengan tidak melakukan pemangkasan anggaran seperti yang terjadi tahun lalu.
tp s: //
ke
Di RAPBN-P 2017, total belanja negara mencapai Rp 2.111 triliun sementara pendapatan hanya Rp 1.750 triliun. Artinya terjadi defisit sekitar Rp 362 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB nasional.
ht
Defisit ini lebih besar dibandingkan defisit anggaran tahun lalu yang hanya Rp 308 triliun, atau 2,49 terhadap PDB nasional.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 7:09:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Elisabet Lisa Listiani Putri Dupla Kartini
Besok, IHSG diramal cenderung bearish
o.
id
JAKARTA. Indeks Harga Saham gabungan (IHSG) diperkirakan dalam tren bearish pada perdagangan Rabu (12/7). Mengutip RTI, Selasa (11/7), indeks hanya naik tipis 1,82 poin atau setara 0,03% ke posisi 5.773,33. Kevin Juido, Kepala Riset Paramitra Alfa Sekuritas mengatakan, besok, ada kecenderungan indeks melemah seiring dengan masih adanya tren net sell (penjualan bersih) oleh pemodal asing. BACA JUGA : Bergerak liar, IHSG ditutup naik tipis 0,03% IHSG turun tipis 0,60 poin atau 0,01% di sesi I Menurut Kevin, asing terus mencatatkan net sell dalam sebulan terakhir.
uk
ab
.b
ps
.g
Hari ini, asing mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp 618 miliar. Dengan demikian, dalam bulan ini, net sell asing tercatat sebesar Rp 4,5 triliun. Kevin menyebut, net sell asing berturut-turut dicatatkan usai perayaan kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 Juli lalu. Menurutnya pergantian semester dan dampak kenaikan suku bunga The Fed pada Juni lalu menjadi pemicu aksi jual pemodal asing hingga saat ini. Selain itu, minimnya sentimen dari dalam negeri membuat pemodal asing keluar terlebih dahulu dan menunggu hingga adanya sentimen positif dari dalam negeri.
pu
la
ua
ns
er ib
"Sentimen laporan keuangan semester pertama dan juga data Badan Pusat Statistik terkait dengan neraca perdagangan ekspor Impor per tanggal 17 Juli yang akan datang bisa jadi sentimen positif bagi asing," katanya, Selasa (11/7). Makanya, Kevin mengatakan, kemungkinan asing baru akan masuk di akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Ia menduga, akan adanya dana asing yang masuk ke pasar modal negara lain. "Ada beberapa asumsi asing melakukan diversifikasi," kata Kevin. Kemungkinan asing akan keluar sebentar dan masuk ke pasar modal dengan return yang lebih tinggi," paparnya.
ht
tp s: //
ke
Sentimen Korea Utara juga menurutnya memicu keluarnya asing, dan faktor efek libur panjang yang membuat volume perdagangan tak terlalu tinggi sehingga terdapat asumsi profit taking dan juga wait and see saat ini. Meski demikian, Kevin tidak mengatakan bahwa pasar modal Indonesia terlalu mahal saat ini. Ia meyakini, IHSG dapat mencapai target di angka 6.000. Menurutnya, dengan keluarnya pemodal asing saat ini justru bisa dijadikan kesempatan beli bagi investor lokal. Kevin memprediksi, Rabu, IHSG berada pada level support 5.745 dengan level resistance di 5.792.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 6:03:00 PM Sumber : Republika Penulis : Rep: Melisa Riska Putri/ Nur Aini
Kementan Bantah Keluarkan Rekomendasi Impor Beras
.g
o.
id
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Bea Cukai mencatat adanya impor beras. Namun Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menegaskan impor tersebut merupakan rekomendasi yang dikeluarkan pada 2015. Data impor 2016 tersebut merupakan realisasi sebagian dari rekomendasi tahun sebelumnya."Jadi bukan rekomendasi dan impor di tahun yang sama” ujarnya kepada wartawan melalui siaran resmi, Selasa (11/7).
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
Selama kurun waktu 2016 hingga 2017 ini, kata dia, pemerintah tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor beras medium. Sebab, produksi beras tanah air berhasil dan cukup memenuhi konsumsi masyarakat.Ia menegaskan, rekomendasi impor hanya dikeluarkan untuk beras dengan kebutuhan khusus atau sering disebut specialty rice yang peruntukannya untuk hotel, restoran, dan kesehatan. Pencapaian peningkatan produksi juga diikuti dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP). NTP pada 2016 mencapai 101,65 yang meningkat 0,06 persen dibandingkan NTP 2015 sebesar 101,59. NTUP rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam tiga tahun terakhir.
tp s: //
ke
pu
la
ua
Untuk diketahui, pada 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk mengatasi gejolak harga pangan, Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) membentuk Satgas Pangan. Kinerja satgas pangan yang bergerak di seluruh provinsi ini dinilai terbukti efektif karena mampu menekan inflasi.BPS mencatat inflasi per Juni 2017 hanya sebesar 0,69 persen terendah dalam Ramadhan dan Idul Fitri tiga tahun terakhir.
ht
Satgas pangan ini juga memberi andil besar dalam stabilnya harga pangan di msyarakat. "Karena selama ini naiknya harga pangan berdampak besar bagi peningkatan inflasi," ujarnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 5:48:00 PM Sumber : Okezone Penulis : ant
Susun Indikator Ekonomi, Menko Maritim Ajak BPS Berkolaborasi
id
JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik dalam menyusun suatu indikator ekonomi maritim nasional dengan data yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan.
.b
ps
.g
o.
"Ekonomi maritim Indonesia ini terdiri dari sembilan sektor yaitu perikanan, ESDM, industri bioteknologi, industri maritim, jasa maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut, dan hankam laut," kata Menko Maritim Luhut Pandjaitan dalam kata sambutan rakornas pemberantasan illegal, unreported, and unregulated fishing (IUUF) yang digelar di Jakarta, Selasa (11/7/2017).
uk
ab
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Hanya 2,87%, Ini Pekerjaan Rumah yang BesarDaya Beli Masyarakat Menurun saat Lebaran, Ini PenyebabnyaJadi Menkeu 'Cadangan', Menko Darmin Bahas Ekonomi Indonesia dengan Komisi XI
ns
er ib
Menko Maritim memaparkan, kesembilan sektor itu ditentukan dari UU No 32/2014 tentang Kelautan dan perhitungan setiap sektor/subsektor dilakukan berdasar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) Indonesia 2015.
la
ua
Berdasarkan sembilan sektor dan KBLI Indonesia tersebut, indikator ekonomi maritim Indonesia saat ini mencapai 6,04% dari Produksi Domestik Bruto (PDB) 2016 dengan nilai Rp749 triliun.
ke
pu
Sementara tenaga kerja Indonesia pada ekonomi maritim mencapai sekira 3,6 juta orang dengan nilai ekspor ekonomi maritim pada 2016 mencapai USD12,5 miliar.
ht
tp s: //
Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar menangkis tudingan yang beranggapan bahwa perhitungan nilai tukar nelayan yang mengukur tingkat kesejahteraan adalah tidak benar, karena nilai tukar nelayan bukan hasil rekayasa. Zulficar Mochtar dalam konferensi pers di KKP, Jakarta, Senin 19 Juni 2017, menyatakan bahwa nilai tukar nelayan atau NTN merupakan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang akurat dan berdasarkan metodologi yang telah diuji kadar keilmiahannya. Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS Adi Lukmasono juga mengingatkan, di BPS juga ada lembaga pengawas seperti ada Forum Masyarakat Statistik yang terdiri dari pakarpakar dari perguruan tinggi nasional. Adi Lukmasono mengemukakan bahwa bila ada masukan dari masyarakat yang mempertanyakan terkait validitas data statistik nasional, maka BPS juga akan dipanggil oleh forum tersebut untuk menjawab permasalahan itu. Sedangkan pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim mengingatkan bahwa nelayan tradisional atau kecil yang tersebar di berbagai daerah perlu peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air.
"Terhubungnya hulu hilir sektor perikanan memberikan kepastian usaha bagi nelayan, termasuk urusan permodalan," kata Abdul Halim.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Menurut dia, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 5:25:00 PM Sumber : Okezone Penulis : ant
Jangan Disia-siakan, Bappenas Minta Produktif Bantu Dorong Perekonomian
Usia
JAKARTA- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menginginkan produktivitas penduduk terus meningkat sehingga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.
.g
o.
id
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi penting agar jumlah penduduk usia produktif Indonesia yang saat ini masih banyak, tidak menjadi sia-sia.
.b
ps
Dipangkas Rp49 Miliar, Bappenas Justru Raih Tambahan Anggaran Rp26 MiliarBappenas Siapkan RPJMN "Hijau" untuk 2020-2024Bappenas Ajak Bupati Bongkar Masalah 4 Danau di Indonesia
uk
ab
"Kita tidak ingin penduduknya banyak usia produktif tapi tidak produktif," ujar Bambang di Jakarta, Selasa (11/7/20187).
ns
er ib
Berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik, angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 49,2% yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak sekira 49% penduduk usia nonproduktif.
ke
pu
la
ua
Pada 2020-2030 mendatang, kondisi tersebut akan memunculkan bonus demografi, yaitu peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (usia kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun).
tp s: //
Dengan persiapan yang baik, lanjut Bambang, bonus demografi bisa dimanfaatkan agar berdampak luas secara jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, jika tanpa strategi yang matang, bonus demografi dapat berdampak negatif bagi Indonesia.
ht
Agar dapat memetik manfaat bonus demografi pada 2020-2030, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif sehingga memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Selain itu, perluasan lapangan kerja, salah satunya dengan meningkatkan investasi, juga penting untuk menyerap tenaga kerja terampil tersebut. Idealnya, bonus demografi dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang memicu pada peningkatan konsumsi maupun pertumbuhan investasi atau tabungan. Lebih jauh, jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi dapat mengurangi tingkat ketergantungan, mendorong produktivitas, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Bambang menambahkan, penduduk usia produktif harus mampu menjadi mesin pertumbuhan dan bukan menjadi beban ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan agar penduduk produktif mempunyai kompetensi dan keahlian.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
"Saya pikir jumlah penduduk usia produktif kita yang banyak saat ini masih merupakan kekuatan, oleh karena itu men-drive konsumsi tapi dengan peningkatan produktivitas, nanti pertumbuhan penduduk kita lebih ke investasi. Jadi tidak terlalu menggantungkan pada konsumsi," ujar Bambang.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 4:58:00 PM Sumber : Inilah Penulis : -
Bappenas: Jumlah Masalah Baru
Penduduk
Munculkan
ps
.g
o.
id
INILAHCOM, Jakarta - Tidak selamanya jumlah penduduk nan besar menjadi berkah bagi suatu negara. Bisa-bisa malah bikin runyam lantaran memengaruhi kesimbangan fiskal.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, perlu strategis khusus untuk menjaga pertumbuhan penduduk dengan stabilitas fiskal. "Pemerintah perlu strategi khusus dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, mengingat tren penurunan penduduk dan aging population di masa mendatang dapat memengaruhi keseimbangan fiskal negara," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/7/2017).
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
Saat ini, kata Bambang, kondisi kependudukan antar provinsi di Indonesia sangat bervariasi. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) di sebagian provinsi, meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara, masih menyentuh angka cukup tinggi, yakni di atas 2,5.Sementara, provinsi lain seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, TFR telah mencapai angka yang cukup rendah, yaitu di bawah 2.Pada 2015, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik mencatat angka 2,28. Pada 2017, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memproyeksikan skenario medium penurunan TFR, yakni hingga hanya 2 anak atau kurang pada 2035.
ht
tp s: //
ke
pu
la
Pada saat yang sama, jumlah penduduk akan menembus 300 juta orang dan Indonesia masih berpredikat negara dengan jumlah penduduk terbesar urutan keempat di dunia. TFR, jika terus menurun, akan mencapai angka yang cukup rendah sehingga jumlah penduduk menurun di masa aging population, yakni periode 2055-2065."Terkait menurunnya TFR tersebut, perlu ada pendekatan yang baru dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya jumlah dan kualitas anak yang tepat," kata Bambang.Selain TFR, tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk karena sangat berpengaruh terhadap angka kematian, terutama Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rates/IMR) dan secara jangka panjang akan meningkatkan Angka Harapan Hidup. PBB mengambil asumsi penurunan IMR terjadi dengan kisaran penurunan sebesar dua persen setiap tahunnya, atau lebih cepat dari tren yang selama ini terjadi. Hal ini menjadikan posisi Indonesia relatif lebih dekat dengan Filipina dalam insiden kematian bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup, yaitu sekitar 14 pada 2030.Mengantisipasi peluang Bonus Demografi Penurunan TFR yang terjadi setelah pengenalan program Keluarga Berencana pada 1970-an membuat Indonesia saat ini berada pada tahap terbukanya jendela kesempatan (windows of opportunity), yakni kondisi di mana rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus berkurang dan menuju pada titik terendah yang menurut perhitungan akan terjadi pada 2020-2030 (UNFPA, 2015).Sebagai ilustrasi, pada 2015, SUPAS merilis angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 49,2 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak sekitar 49 penduduk usia nonproduktif.Periode 2020-2030, kondisi tersebut akan memunculkan bonus demografi, yaitu peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (usia kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun).Dengan
persiapan yang baik, bonus demografi bisa dimanfaatkan agar berdampak luas secara jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, jika tanpa strategi yang matang, bonus demografi dapat berdampak negatif bagi Indonesia.Agar dapat memetik manfaat bonus demografi pada 2020-2030, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif sehingga memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja.Selain itu, perluasan lapangan kerja, salah satunya dengan meningkatkan investasi, juga penting untuk menyerap tenaga kerja terampil tersebut. Idealnya, bonus demografi dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang memicu pada peningkatan konsumsi maupun pertumbuhan investasi atau tabungan.
ps
.g
o.
id
Lebih jauh, jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi dapat mengurangi tingkat ketergantungan, mendorong produktivitas, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.Saat TFR menurun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anakanak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karena itu, penduduk usia produktif harus mampu menjadi mesin pertumbuhan, dan bukan menjadi beban ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan agar penduduk produktif mempunyai kompetensi dan keahlian.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
Kemudian, soft skills juga harus ditingkatkan agar tenaga kerja memiliki sikap yang positif, optimistis, kreatif, dan bersedia maju. Kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan juga harus diarahkan dengan tepat."Pemerintah ingin menekankan improvisasi kebijakan yang terpadu antar-kementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, mengantisipasi perubahan struktur penduduk, dan optimalisasi bonus demografi," ujar Bambang. [tar]
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 4:53:00 PM Sumber : Detik Penulis : Ray Jordan
Jokowi ke Gubernur Aceh: Pekerjaan Rumah Anda Berat
ps
.g
o.
id
Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dan Wakil Nova Iriansyah untuk membahas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi Aceh, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (11/7/2017).Jokowi ingatkan pemerintah provinsi Aceh agar fokus dalam peningkatan ekonomi. Hasil yang didapatkan selama kuartal I-2017 tidak cukup memuaskan, dengan pertumbuhan ekonomi 2,87% atau di bawah rata-rata nasional.
er ib
uk
ab
.b
"Gubernur dan Wagub beserta jajaran pemerintah provinsi Aceh memiliki sebuah pekerjaan rumah yang besar kerja keras, dan mengelola, serta memanfaatkan seluruh potensi keunggulan Aceh agar dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di Aceh sekaligus memberikan kesejahteraan bagi rakyat Aceh," kata Jokowi membuka rapat.Data lain menunjukkan bahwa angka pengangguran cukup tinggi yang terkonsentrasi paling besar pada beberapa titik. Berdasarkan data Badan Pusat Statisk (BPS), realisasi pengangguran untuk Provinsi Aceh mencapai 7,93%.Jokowi menganggap Aceh diberkahi dengan kekayaan alam.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
Ada beberapa sektor unggulan yang seharusnya bisa dioptimalkan, salah satunya adalah pertanian."Saya titip pada Pak Gubernur dan Pak Wagub agar lebih fokus untuk pengembangan sektor-sektor unggulan serta sektor industri pertanian dan pengolahan dan dalam pengembangan sektor-sektor unggulan, jangan lupa melakukan integrasi antar sektor hilirisasi industri dan juga penyiapan SDM," jelasnya.Pemerintah pusat akan membangun infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi dan bendungan. Akan tetapi pemerintah provinsi harus sesuaikan rencana pembangunan."Pemerintah pusat akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Aceh mulai dari pembangunan beberapa bendungan, pembangunan PTL, sampai dengan percepatan pembangunan infrastruktur untuk KEK," tandasnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 4:29:00 PM Sumber : Okezone Penulis : Dedy Afrianto
Pertumbuhan Ekonomi Aceh Hanya 2,87%, Ini Pekerjaan Rumah yang Besar
o.
id
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini melakukan rapat terbatas tentang evaluasi pelaksanaan proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Aceh. Turut hadir dalam rapat terbatas ini Gubernur Aceh periode 2017-2022 Irwandi Yusuf danWakil Gubernur Nova Iriansyah. yang baru saja dilantik pada pekan lalu.
ps
.g
Dalam rapat terbatas ini, Jokowi kembali mengucapkan selamat atas pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Pelantikan ini dilakukan pada pekan lalu oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
uk
ab
.b
Susun Indikator Ekonomi, Menko Maritim Ajak BPS BerkolaborasiDaya Beli Masyarakat Menurun saat Lebaran, Ini PenyebabnyaJadi Menkeu 'Cadangan', Menko Darmin Bahas Ekonomi Indonesia dengan Komisi XI
ua
ns
er ib
Jokowi pada rapat terbatas ini juga mengingatkan posisi Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang diberikan pengakuan dan penghormatan dari negara sebagai Daerah Istimewa dan sekaligus mendapatkan otonomi khusus. Jokowi berharap, status sebagai Daerah Istimewa dan otonomi khusus ini dapat memberikan manfaat bagi rakyat Aceh dan kemakmuran Indonesia secara umum.
ke
pu
la
Jokowi juga sempat menyoroti tentang pertumbuhan ekonomi Aceh yang hanya mencapai 2,87% pada kuartal I-2017. Capaian pertumbuhan ekonomi ini masih jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama sebesar 5,01%.
ht
tp s: //
"Oleh sebab itu, Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Aceh memiliki sebuah pekerjaan rumah yang besar, kerja keras, dan mengelola serta memanfaatkan seluruh potensi dan keunggulan Aceh agar dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi di Aceh, sekaligus memberikan kesejahteraan pada rakyat Aceh," kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (11/7/2017). Jokowi menambahkan, modal kekayaan alam dan potensi yang dimiliki Aceh dapat dimanfaatkan untuk meratakan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Angka pengangguran ini dapat ditekan dengan memanfaatkan potensi ini. Saat ini, angka pengangguran di Aceh tercatat mencapai 7,39%. "Saya titip ada Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur agar lebih fokus untuk pengembangan sektorsektor unggulan serta sektor pertanian dan industri pengolahan dan dalam pengembangan sektorsektor unggulan, jangan lupa melakukan integrasi antar sektor, hilirisasi industri, dan juga penyiapan SDM (Sumber Daya Manusia)," ujar mantan gubernur DKI Jakarta. Untuk menopang sektor unggulan yang dimiliki Aceh, Jokowi menegaskan bahwa pemerintah pusat akan mempercepat proyek-proyek infrastruktur di Aceh. Beberapa proyek yang akan dipercepat di antaranya adalah pembangunan beberapa bendungan, pembangunan pembangkit tenaga listrik, hingga percepatan pembangunan infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Lhokseumawe.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
"Saya ingin mengingatkan agar upaya-upaya pembangunan yang dilakukan di Aceh harus menjunjung tinggi nilai-nilai budaya, nilai-nilai kearifan lokal, serta mampu mendorong partisipasi dan keterlibatan warga Aceh dalam memajukan daerahnya," tutup Jokowi.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 4:18:00 PM Sumber : TheJakartaPost Penulis : Harriman Samuel Saragih
Push for music law reflects rise of music activists
o.
id
Recently, Indonesian music activists have formed a social movement through a group named Kami Musik Indonesia (KMI, We are Music of Indonesia). Led by popular Indonesian musician Glenn Fredly, the group stepped up to the House of Representatives to discuss the urgency of a law on music. Glenn noted that even though music industry only contributed not more than 1 percent to the country’s gross domestic product, a set of regulations is still needed. In the end of the session, legislator cum artist Anang Hermansyah said a task force on the bill could be formed soon.
uk
ab
.b
ps
.g
Needless to say, the landscape of the music industry has been disrupted massively by technological advancements. Sophisticated online music services have largely constrained income sources for musicians. Several historic brick-and-mortar music stores have stopped operations. In addition, the country loses at least Rp4 billion annually to online piracy. Physical distribution of albums has shifted from specialized music stores to fast food retailers. These symptoms are indeed frustrating for music activists. They raise our attention to other developments.
er ib
First, the fact that developed countries have rules and regulations for the music industry.
pu
la
ua
ns
The United Kingdom pays serious attention towards strengthening policies in the music industry over the next five years . They are aware of the importance of continued prosperity in music industry as well as its ability to absorb employment in various fields. In the last four years, the UK music industry has shown 17 percent growth and has contributed roughly £2.2 billion in exports, reports said. Australia also has a set of corridors and rules in producing, buying, broadcasting music in the country.
ht
tp s: //
ke
Secondly, there have been efforts to revamp Indonesia’s music industry. Both the Creative Economy Agency (Bekraf)and Central Statistics Agency (BPS) have issued a joint report which reveals that music in Indonesia accounted for 7.26 percent growth by 2015 and is judged to be highly potential in the future times. The report also identifies five primary challenges faced by the creative industry, which are efforts in domestic marketing, followed by research and development, physical infrastructure, education and regulation. Lastly, we should always remember that our distinct cultural music has always been highly potential in the global music market. Indigenous music such as the Karawitan Sunda of West Java, Uninguningan Batak of North Sumatra or the Balinese gamelan also demands monitoring. Without proper organization local music could become extinct amid the massive ever-spreading influence of foreign pop music. In short, the effort from the Kami Musik Indonesia movement deserves full support from the nation – not only main stakeholders in the music industry. Our creative sector should expand its wings not only domestically but also to the outside world. This can be achieved by strong collaboration among the industry, government, and academics. Bridging the gaps between the three entities is crucial in the music industry.
Just as Bars and Melody expresses in their lyrics, “Cause I'm hopeful for today; take this music and use it … I know it ain't easy but that's okay… Just be hopeful”. The writer is a PhD Student at the School of Business and Management, Bandung Institute of Technology. He currently serves as a Faculty Member in Business School, Pelita Harapan University in Tangerang, Banten. Aside from being a lecturer, he is also actively engaged with an independent music group in Bandung that has produced two albums available on online platforms such as iTunes and Spotify. He has been published in the Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
We are looking for information, opinions, and in-depth analysis from experts or scholars in a variety of fields. We choose articles based on facts or opinions about general news, as well as quality analysis and commentary about Indonesia or international events. Send your piece to
[email protected]. For more information click here.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 4:02:00 PM Sumber : TheJakartaPost Penulis : News Desk
More foreign tourists flocked to North Sulawesi in May The number of foreign tourist arrivals in North Sulawesi in May reportedly increased by up to 449 percent from last year.
o.
id
The regency's Central Statistics Agency (BPS) Statistics and Distribution head, Marthedy Tenggehi, said most of the visitors were from China, Germany and Singapore.
ps
.g
“In May 2017, North Sulawesi welcomed 4,396 tourists from China, 176 tourists from Singapore and 138 tourists from Germany,” said Marthedy.
ab
.b
Read also: 5 must-tries for adventure addicts in Asia
er ib
uk
Other nationals visiting the region in May included United States (106 people), United Kingdom (87 people), Hong Kong (74 people), Malaysia (67 people), Australia (64 people), Netherlands (62 people) and France (47 people).
ua
ns
Most of the tourists reportedly entered through Sam Ratulangi International Airport. “The increasing number of tourists is also due to the increased number of direct flights to Manado,” he added.
pu
la
Enjoying local cuisine, hiking and lake-hopping are said to be the most popular activities among these tourists.
ht
tp s: //
ke
“The majority of foreign tourists who stay in Manado for six days were interested in visiting Bunaken, Lake Tondano and Lake Linow. Other popular activities include visiting cultural sites and going on a city tour to Mantos, Christ Blessing Statue in Citraland, Chinese Village and the Boulevard area," said Marthedy. (kes)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 2:53:00 PM Sumber : Detik Penulis : Mega Putra Ratya
Capaian Sektor Pertanian Jelang 3 Tahun JokowiJK
ps
.g
o.
id
Jakarta - Menjelang tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, kebijakan di bidang pertanian telah memberikan dampak yang signifikan terkait peningkatan produksi yang berdampak bagi kesejahteraan petani. Padi, jagung dan kedelai adalah tiga komoditas awal yang digenjot peningkatan produksinya sejak awal melalui program Upaya Khusus (upsus) Pajale."Secara bertahap, program kebijakan pemerintah di sektor pertanian di era nawacita mulai menunjukan hasil," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Hari Priyono dalam keterangan tertulis, Selasa (11/7/2017).
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
Hari menjelaskan produksi Gabah Kering Giling (GKG) tahun 2015 mencapai 75,55 juta ton, meningkat 4,66 % dibandingkan tahun 2014 sebesar 70, 85 juta. Tahun 2016 produksi mencapai 79,1 juta ton, tahun ini juga tercatat untuk pertama kalinya Indonesia berswasembada beras setelah 32 tahun. Peningkatan produksi juga terjadi pada komoditi bawang merah dengan capain 1,29 juta ton meningkat sebesar 5,74 % dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1,22 juta. Sama halnya dengan bawang, untuk komoditi cabai produksi ditahun 2016 produksi mencapai 78.167 ton sedangkan kebutuhan 54.346 juta ton. Produksi jagungpun demikian, naik 4,2 juta ton atau 21,9 persen. Peningkatan produksi jagung ini setara Rp 13,2 triliun.
ht
tp s: //
ke
pu
la
"Dengan demikian Kementerian Pertanian mampu memenuhi ekspektasi target swasembada dalam hanya dalam 2 tahun. Ditahun 2016 pemerintahpun mengambil kebijakan yang berpihak kepada petani dengan tidak mengeluarkan rekomendasi impor, beras, cabai, dan bawang merah," jelasnya.Terkait adanya polemik impor beras pada tahun 2016, Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Agung Hendriadi menyampaikan hal yang perlu diluruskan. Bahwa rekomendasi impor beras adalah rekomendasi yang dikeluarkan pada tahun 2015, realisasinya sebagian pada tahun 2016, jadi bukan rekomendasi dan impor ditahun yang sama. "Selama kurun waktu 2016 dan 2017 pemerintah tidak pernah mengeluarkan rekomendasi impor beras medium, karena produksi kita berhasil dan cukup memenuhi konsumsi masyarakat. Rekomendasi impor hanya dikeluarkan untuk beras dengan kebutuhan khusus atau sering disebut specialty rice yang peruntukannya untuk hotel, restoran dan kesehatan," pungkas Agung.Pencapaian peningkatan produksi juga diikuti dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) yaitu NTP tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59. NTUP rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016 NTUP mencapai 109,86 atau naik 2,3% dibandingkan tahun 2015. Data Biro Pusat Statistik mencatat pencapaian produksi jagung di Februari 2017 sebesar 6,3 juta ton, jika dibandingkan februari 2016 hanya sebesar 3,2 juta ton. Dari pencapaian tersebut bukan mustahil jika target 24,2 juta ton di tahun 2017 ini dapat tercapai.Guna mengatasi gejolak harga pangan, Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Badan Urusan Logistik (Bulog) membentuk Satgas Pangan. Kinerja satgas pangan terbukti efektif, bergerak di seluruh provinsi dan mampu menjaga kestabilan harga dan ketersedian stok pangan menjelang
dan berakhirnya Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kinerja Satgas pangan ini diapresiasi oleh Presiden Jokowi. Bahkan Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang kredibel mencatat inflasi per Juni 2017 hanya sebesar 0,69 persen terendah dalam Ramadan dan Idul Fitri 3 tahun terakhir. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan upaya pemerintah dalam membentuk satgas pangan berdampak besar terhadap stabilnya harga pangan di msyarakat. Karena selama ini naiknya harga pangan berdampak besar bagi peningkatan inflasi.Terkait rating Food Sustainability Index (FSI) pada aspek sustainable agriculture yang merupakan tupoksi utama Kementan, Rating FSI untuk aspek sustainable agriculture, Indonesia berada di rangking 16 (skor 53,87) setelah Argentina serta berada di atas Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India.
.g
o.
id
"Intinya hasil riset ini menunjukkan Indonesia berada di atas Amerika Serikat," ungkap Agung.Selanjutnya Agung menyampaikan riset GFSI memang berbeda dengan FSI. Pada Juni 2016 peringkat GFSI Indonesia berada pada peringkat 71 dari 133 negara dengan skor 50,6 atau naik 2,7 poin. "Hal yang perlu dicatat adalah peningkatan skor 2,7 ini merupakan peningkatan tertinggi di seluruh dunia", lanjut Agung.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
Sekjen Kementan Hari Priyono menambahkan capaian-capaian tersebut adalah hasil bersama dari berbagai komponen bangsa, patut disyukuri"Dan kurang pantas rasanya ada pihak tertentu yang cenderung mencari kelemahan dan tendensius menyampaikan kritik yang mengarah pada ungkapan kebencian. Mari kita syukuri, terus bergerak dan sama sama kita perbaiki kekurangan tanpa harus membuat kegaduhan, kami tunggu sumbangsihnya," pungkas Hari. (ega/hns)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 1:18:00 PM Sumber : Republika Penulis : Nidia Zuraya
Pertumbuhan Penduduk Keseimbangan Fiskal
Bisa
Pengaruhi
ps
.g
o.
id
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai Indonesia perlu menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk di masa mendatang mengingat hal tersebut dapat memengaruhi keseimbangan fiskal. "Pemerintah perlu strategi khusus dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, mengingat tren penurunan penduduk dan aging population di masa mendatang dapat memengaruhi keseimbangan fiskal negara," ujar Bambang dalam dialog "Demografi Indonesia: Masa Depan yang Diinginkan" di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (11/7).
er ib
uk
ab
.b
Saat ini, kondisi kependudukan antar provinsi di Indonesia sangat bervariasi. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per wanita usia subur (15-49 tahun) di sebagian provinsi, meliputi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara, masih menyentuh angka cukup tinggi, yakni di atas 2,5. Sementara, di beberapa provinsi lainnya seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta, TFR telah mencapai angka yang cukup rendah, yaitu di bawah 2.
ke
pu
la
ua
ns
Pada 2015, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik mencatat angka 2,28. Pada 2017, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) memproyeksikan skenario medium penurunan TFR, yakni hingga hanya 2 anak atau kurang pada 2035. Pada saat yang sama, jumlah penduduk akan menembus 300 juta orang dan Indonesia masih berpredikat negara dengan jumlah penduduk terbesar urutan keempat di dunia. TFR, jika terus menurun, akan mencapai angka yang cukup rendah sehingga jumlah penduduk menurun di masa aging population, yakni periode 2055-2065.
ht
tp s: //
"Terkait menurunnya TFR tersebut, perlu ada pendekatan yang baru dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya jumlah dan kualitas anak yang tepat," kata Bambang. Selain TFR, tingkat kesehatan masyarakat juga menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk karena sangat berpengaruh terhadap angka kematian, terutama Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rates/IMR) dan secara jangka panjang akan meningkatkan Angka Harapan Hidup. PBB mengambil asumsi penurunan IMR terjadi dengan kisaran penurunan sebesar dua persen setiap tahunnya, atau lebih cepat dari tren yang selama ini terjadi. Hal ini menjadikan posisi Indonesia relatif lebih dekat dengan Filipina dalam insiden kematian bayi untuk setiap 1000 kelahiran hidup yaitu sekitar 14 pada 2030. Mengantisipasi peluang Bonus Demografi Penurunan TFR yang terjadi setelah pengenalan program Keluarga Berencana pada 1970an membuat Indonesia saat ini berada pada tahap terbukanya jendela kesempatan (windows of opportunity), yakni kondisi di mana rasio ketergantungan penduduk Indonesia terus berkurang dan menuju pada titik terendah yang menurut perhitungan akan terjadi pada 2020-2030 (UNFPA, 2015). Sebagai ilustrasi, pada 2015, SUPAS merilis angka ketergantungan penduduk Indonesia sebesar 49,2 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sebanyak sekitar 49 penduduk usia nonproduktif. Pada 2020-2030 mendatang, kondisi tersebut akan memunculkan bonus demografi, yaitu peluang yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi
penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif (usia kurang dari 15 tahun dan di atas 65 tahun). Dengan persiapan yang baik, bonus demografi bisa dimanfaatkan agar berdampak luas secara jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Namun sebaliknya, jika tanpa strategi yang matang, bonus demografi dapat berdampak negatif bagi Indonesia.
id
Agar dapat memetik manfaat bonus demografi pada 2020-2030, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif sehingga memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Selain itu, perluasan lapangan kerja, salah satunya dengan meningkatkan investasi, juga penting untuk menyerap tenaga kerja terampil tersebut. Idealnya, bonus demografi dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang memicu pada peningkatan konsumsi maupun pertumbuhan investasi atau tabungan. Lebih jauh, jika dimanfaatkan dengan baik, bonus demografi dapat mengurangi tingkat ketergantungan, mendorong produktivitas, dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi.
ab
.b
ps
.g
o.
Saat TFR menurun, pertumbuhan pendapatan per kapita untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia anak-anak dapat dialihkan untuk peningkatan mutu sumber daya manusia. Oleh karena itu, penduduk usia produktif harus mampu menjadi mesin pertumbuhan, dan bukan menjadi beban ekonomi. Dengan demikian, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci keberhasilan agar penduduk produktif mempunyai kompetensi dan keahlian. Kemudian, soft skills juga harus ditingkatkan agar tenaga kerja memiliki sikap yang positif, optimistis, kreatif, dan bersedia maju.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
Kebijakan sumber daya manusia, kependudukan, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, infrastruktur dan sumber daya alam serta politik hukum dan keamanan juga harus diarahkan dengan tepat. "Pemerintah ingin menekankan improvisasi kebijakan yang terpadu antarkementerian/lembaga dan pihak terkait lainnya dalam menjaga keseimbangan pertumbuhan penduduk, mengantisipasi perubahan struktur penduduk, dan optimalisasi bonus demografi," ujar Bambang.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 12:37:00 PM Sumber : MetroTvNews Penulis : Ade Hapsari Lestarini
Hipmi Nilai Tren Lonjakan Impor Memukul Industri
id
Metrotvnews.com, Jakarta: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah untuk memperbaiki iklim industri dan iklim bisnis agar tren kenaikan impor berbagai barang bisa ditekan.
ps
.g
o.
Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat neraca perdagangan Indonesia hanya surplus USD474 juta pada Mei 2017. Ini merupakan surplus terendah dalam setahun terakhir karena lonjakan impor, khususnya impor nonmigas.
uk
ab
.b
Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengungkapkan, tren lonjakan impor dalam jangka panjang tentu tidak positif, karena ujungnya memukul industri dan merugikan pengusaha nasional.
ns
er ib
"Indonesia saat ini terjebak dalam pluktokrasi dibarengi oleh pencari rente. Ditambah lagi ada fenomena kleptokrasi, tak heran fundamental ekonomi kita semakin lemah. Ini diperparah dengan sistem ekonomi politik yang sangat liberal dan tidak menciptakan meritokrasi," ucap Anggawira, melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa 11 Juli 2017.
ke
pu
la
ua
Ia mengatakan, masalah kebijakan impor ini sebenarnya sudah sangat terasa sejak masa pemerintahan SBY. Dia menilai, kenaikan impor, memberi pesan, bahwa pemerintah terkesan mau gampang saja. Kalau pun impor, seharusnya, barang yang diimpor pun dicek terlebih dahulu apakah memang dibutuhkan dan juga apakah produknya sesuai dengan standar di Indonesia.
ht
tp s: //
Di era pemerintah sekarang pun, impor selalu jadi pilihan ketimbang mendorong industri dalam negeri. Sebagai pengusaha, ia juga menilai ada situasi yang kurang pas. BUMN yang harusnya bersinergi dengan swasta, menjadi motor penggerak ekonomi, justru masuk ke wilayah yang dilakukan swasta. Di sisi lain, ia mewanti-wanti, jika semua pintu impor dibuka, maka tentu saja ada dampak buruk yang tak terelakkan yakni industri dalam negeri tidak berkembang. "Ibaratnya, jika impor makin besar, ibarat perahu yang sudah mau karam. Agar tak terjadi, harus benar-banar dipilih dan tentukan komoditas strategis nasional. Meski di sisi lain, tidak mungkin kita juga mau swasembada semua. Perlu konsistensi di pemerintah sendiri. Misal garam, sangat tidak logis jika harus impor terus. Masak BUMN jadi trader, nanti korup," tegasnya. Menurut Anggawira, perlu ada perbaikan dari sisi supply chain atau rantai pasok agar berbagai produk di Indonesia, seperti komoditi pangan, bisa terdistribusi merata sehingga impor-impor pangan bisa dihindari. Ia berharap BUMN bisa bekerjasama dengan swasta tidak hanya bersinergi sesama BUMN saja. Jangan ada kesan, di tengah situasi ekonomi masih sulit, justru swasta ditinggalkan.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
"Problem utamanya bukan produksi tapi supply chain, sudah ada best practice yang ada tinggal dimodifikasi. Benahi juga tata kelola distribusi barang. Tentu saja, konsistensi kebijakan juga diperlukan," tegasnya. (AHL)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 12:36:00 PM Sumber : Detik Penulis : Niken Widya Yunita
Kebijakan Pangan Jokowi-JK On The Track, Ini Buktinya
ps
.g
o.
id
Jakarta - Pembangunan pertanian saat ini hasilnya dinilai berjalan on-the right track. Hal ini sesuai roadmap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.Hal tersebut diungkapkan Kasubag Data Sosial Ekonomi pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan) Ana Astrid dalam keterangan tertulis dari Kementan, Selasa (11/7/2017). Ana menanggapi pernyataan Development of Economics and Finance (INDEF) tentang evaluasi kebijakan pangan di masa pemerintahan Jokowi-JK.Baca juga: Pertanian RI Masuk 25 Besar Dunia, Ini PenjelasannyaAna mengatakan INDEF sangat tidak objektif dalam pernyataannya.
ns
er ib
uk
ab
.b
INDEF juga tidak mengungkapkan secara gamblang Rating Food Sustainability Index (FSI) pada aspek sustainable agriculture yang merupakan tupoksi utama Kementan. Rating FSI untuk aspek sustainable agriculture, Indonesia berada di rangking 16 (skor 53,87) setelah Argentina serta berada di atas China, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India. "Intinya hasil riset ini menunjukkan Indonesia berada di atas Amerika Serikat," kata Ana. Selanjutnya Ana menyampaikan riset GFSI berbeda dengan FSI. Dia meminta masyarakat membaca hati-hati kalimat pada rilis di media.
tp s: //
ke
pu
la
ua
Kementan tidak mencampur adukan antara GFSI dan FSI. Pada Juni 2016 peringkat GFSI Indonesia berada pada peringkat 71 dari 133 negara dengan skor 50,6 atau naik 2,7 poin. "Hal yang perlu dicatat yakni peningkatan skor 2,7 ini merupakan peningkatan tertinggi di seluruh dunia," ungkap Ana.Terkait program Pajale, tidak benar bila disebutkan anggaran yang tinggi belum optimal. Kenaikan anggaran empat komponen peningkatan produksi dan produktivitas Rp 15 triliun dari 2014-2017 telah digunakan untuk membangun infrastruktur yang dampaknya baru kelihatan beberapa tahun ke depan, dan sebagian berupa benih, pupuk dan lainnya telah berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan.
ht
Buktinya produksi padi 2014-2016 naik 8,3 juta ton GKG atau 11,7 persen. Peningkatan produksi padi ini senilai Rp 38,2 triliun. Produksi jagung naik 4,2 juta ton atau 21,9 persen, peningkatan produksi jagung ini setara Rp 13,2 triliun. Bukti produksi naik itu juga bisa dilihat dari naiknya angka sejak 2014-2016, PDB pertanian harga konstan 2016 Rp 1.209 triliun tumbuh 3,25% (yoy) dan pada triwulan-I 2017 tumbuh 7,12% (yoy). Satu bukti lagi kedaulatan pajale on the right track yakni sejak 2016 tidak ada impor beras medium, tidak impor cabai segar dan bawang merah konsumsi. Pada 2017 tidak ada impor jagung pakan ternak.Analisis INDEF sangat dangkal menganalisis data impor dan tidak cross check dari berbagai sumber. INDEF salah menafsirkan data impor beras. Untuk diketahui sejak 2016 hingga sekarang tidak ada impor beras medium. Sejak 2016 hingga sekarang Kementan tidak menerbitkan rekomendasi impor beras medium dan Kemendag tidak menerbitkan izin impor beras medium. Beras medium yang masuk Indonesia pada awal 2016 818 ribu ton merupakan luncuran dari kontrak impor Bulog 2015. Selanjutnya impor beras Januari-Mei 2017 yakni 94 ribu ton itu bukan impor beras medium, tetapi beras pecah 100%, tepung beras dan gabah untuk benih. Pada 2016 impor jagung turun 62 persen dan 2017 hingga saat ini tidak ada impor jagung untuk pakan ternak. Silakan berpendapat berbeda terhadap capaian
stabilisasi harga pangan. Yang jelas pada saat Ramadan dan Lebaran 2017 ini harga pangan stabil. Hasil surveiBukan saja stabil, bahkan data BPS menunjukkan pada Maret 2017 terjadi deflasi kelompok bahan makanan -0,66 persen dan April sebesar -1,13 persen. Hal yang sama juga terjadi deflasi kelompok bahan makanan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur.Terkait kesejahteraan petani menurun, INDEF terlalu sederhana menganalisis data kesejahteraan petani. Hanya Nilai Tukar Petani (NTP) 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06% dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59 dan Nilai Tukar Usaha Petanian (NTUP) rata-rata nasional 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Pada 2016 NTUP mencapai 109,8693 atau naik 2,3% dibandingkan 2015. Penduduk miskin di pedesaan September 2016 yakni 17,28 juta jiwa turun dari September 2015 yakni 17,89 juta jiwa. Gini rasio semakin membaik yakni September 2016 yakni 0,316, turun dibandingkan September 2015 yakni 0,329.
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Terkait ketimpangan dan kepemilikan lahan analisis, ketimpangan lahan di Indonesia dengan membandingkan data 1973 dengan 2013 tidak relevan mengevaluasi kedaulatan pangan era JokowiJK. Semestinya membandingkan data sebelum dan pada saat era Jokowi-JK 2015-2017.Terkait hasil survei tingkat kepuasan petani, "Survei kepuasan petani itu kan yang melakukan Indef sendiri. Pada survei sudah ditentukan metodologi, jumlah dan kriteria sampel respondennya. Ya itu hasilnya 76,8% responden puas atas program/bantuan Kementan. Sisanya 23,2% responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas."Jadi 76,8% responden puas, bukan 76,8% petani se-Indonesia puas," ungkap Ana.Akhirnya, untuk itu mari kita bersama sama dengan jujur dan bertanggungjawab memikirkan kepentingan bangsa dan NKRI jangan karena kepentingan tertentu dan terselubung malah mengorbankan tujuan kita bersama.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
Memang dengan kebijakan pertanian saat ini banyak mafia pangan merugi atau bahkan tidak bergerak. Satgas Pangan Polri dan KPPU melaporkan ada 212 kasus terkait pangan yang dibungkam. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, di Jakarta, Selasa (4/7/2017) telah menyampaikan pandangannya tentang kinerja Kementan. "Keberhasilan pembangunan sektor pertanian ini tidak terlepas dari upaya panjang menuju kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan dari kinerja pemerintahan sebelumnya yang tidak terputus dilanjutkan oleh pemerintahan saat ini," ujar Herman.Kesuksesan itu, lanjut Herman, pun tak lepas dari kerja sama dari seluruh instansi terkait, baik di pemerintahan, DPR, pemerintah daerah (pemda), serta petani.Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, berpendapat capaian signifikan tersebut membuktikan perkembangan sektor pertanian di Indonesia selaras dengan program pemerintah. Riset EIU itu pun menjadi argumen tak terbantahkan untuk pihak-pihak yang selama ini mengkritisi kinerja pemerintah di sektor agraria dan pangan. "Bagi yang masih meragukan sudah terjawab. Semuanya sudah sangat transparan sekali, bahwa pertanian kita mengalami kemajuan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya," kata Winarno. (nwy/hns)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 12:15:00 PM Sumber : Republika Penulis : Nidia Zuraya
Kemenko Maritim Gandeng BPS untuk Susun Indikator Ekonomi
ab
.b
ps
.g
o.
id
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menyusun suatu indikator ekonomi maritim nasional dengan data yang dinilai dapat dipertanggungjawabkan. "Ekonomi maritim Indonesia ini terdiri dari sembilan sektor yaitu perikanan, ESDM, industri buioteknologi, industri maritim, jasa maritim, wisata bahari, perhubungan laut, bangunan laut, dan hankam laut," kata Menko Maritim Luhut Pandjaitan dalam kata sambutan Rakornas Pemberantasan Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) yang digelar di Jakarta, Selasa (11/7). Menko Maritim memaparkan, kesembilan sektor itu ditentukan dari UU Nomor 32/2014 tentang Kelautan dan perhitungan setiap sektor/subsektor dilakukan berdasar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha (KBLI) Indonesia 2015.
la
ua
ns
er ib
uk
Berdasarkan sembilan sektor dan KBLI Indonesia tersebut, indikator ekonomi maritim Indonesia saat ini mencapai 6,04 persen dari Produksi Domestik Bruto (PDB) 2016 dengan nilai Rp 749 triliun. Sementara tenaga kerja Indonesia pada ekonomi maritim mencapai sekitar 3,6 juta orang dengan nilai ekospor ekonomi maritim pada 2016 mencapai 12,5 miliar dolar AS. Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan SDM Kementerian Kelautan dan Perikanan Zulficar Mochtar menangkis tudingan yang beranggapan bahwa perhitungan nilai tukar nelayan yang mengukur tingkat kesejahteraan adalah tidak benar, karena nilai tukar nelayan bukan hasil rekayasa.
ht
tp s: //
ke
pu
Zulficar Mochtar dalam konferensi pers di KKP, Jakarta, Senin (19/6), menyatakan, nilai tukar nelayan atau NTN merupakan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) yang akurat dan berdasarkan metodologi yang telah diuji kadar keilmiahannya. Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Statistik dan Produksi BPS Adi Lukmasono juga mengingatkan, di BPS juga ada lembaga pengawas seperti ada Forum Masyarakat Statistik yang terdiri dari pakar-pakar dari perguruan tinggi nasional. Adi Lukmasono mengemukakan bahwa bila ada masukan dari masyarakat yang mempertanyakan terkait validitas data statistik nasional, maka BPS juga akan dipanggil oleh forum tersebut untuk menjawab permasalahan itu. Sedangkan pengamat sektor kelautan dan perikanan, Abdul Halim mengingatkan, nelayan tradisional atau kecil yang tersebar di berbagai daerah perlu peningkatan akses terhadap permodalan guna mengembangkan sektor perikanan di Tanah Air. "Terhubungnya hulu hilir sektor perikanan memberikan kepastian usaha bagi nelayan, termasuk urusan permodalan," kata Abdul Halim. Menurut dia, peningkatan akses permodalan akan sangat membantu para nelayan dalam mengembangkan usahanya serta meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 12:15:00 PM Sumber : Jpnn Penulis :
Kebijakan Pangan Era Pemerintah Jokowi-JK On The Track, Ini Buktinya
ps
.g
o.
id
Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Foto: Fajar NaN SHARES jpnn.com, JAKARTA - Pembangunan pertanian kini berjalan on-the right track sesuai roadmap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Hal ini disampaikan Dr Anna Astrid Kasubag Data Sosial Ekonomi, pada Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Selasa (11/7). Hal tersebut menanggapi press rilis INDEF pada 10 Juli 2017 tentang evaluasi kebijakan pangan di masa pemerintahan Jokowi-JK.
er ib
uk
ab
.b
Ana menilai, INDEF sangat tidak objektif, tidak mengungkapkan secara gamblang Rating Food Sustainability Index (FSI) pada aspek sustainable agriculture yang merupakan tupoksi utama Kementan. Rating FSI untuk aspek sustainable agriculture, Indonesia berada di rangking 16 (skor 53,87) setelah Argentina serta berada di atas Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab, dan India. “Intinya hasil riset ini menunjukkan Indonesia berada di atas Amerika Serikat," ungkap Anna.
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
Selanjutnya Ana menyampaikan riset GFSI memang berbeda dengan FSI. Dalam hal ini Kementan tidak mencampur adukan antara GFSI dan FSI. Pada Juni 2016 peringkat GFSI Indonesia berada pada posisi 71 dari 133 negara dengan skor 50,6 atau naik 2,7 poin. “Hal yang perlu dicatat adalah peningkatan skor 2,7 ini merupakan peningkatan tertinggi di seluruh dunia," ungkap Anna. Terkait program Pajale Program Pajale, tidak benar bila disebutkan anggaran yang tinggi belum optimal. Kenaikan anggaran empat komponen peningkatan produksi dan produktivitas Rp 15 triliun dari 2014-2017 telah digunakan untuk membangun infrastruktur yang dampaknya baru kelihatan beberapa tahun ke depan, dan sebagian berupa benih, pupuk dan lainnya telah berdampak langsung pada peningkatan produksi pangan.
ht
Buktinya, produksi padi pada 2014-2016 naik 8,3 juta ton GKG atau 11,7 persen. Peningkatan produksi padi ini senilai Rp 38,2 triliun. Produksi jagung naik 4,2 juta ton atau 21,9 persen, peningkatan produksi jagung ini setara Rp 13,2 triliun. Bukti produksi naik itu juga bisa dilihat dari naiknya angka sejak 2014-2016 PDB pertanian harga konstan 2016 Rp 1.209 triliun tumbuh 3,25% (yoy) dan pada triwulan-I 2017 tumbuh 7,12% (yoy). “Satu bukti lagi kedaulatan pajale on the right track adalah sejak 2016 tidak ada impor beras medium, tidak impor cabai segar dan bawang merah konsumsi. Pada 2017 tidak ada impor jagung pakan ternak,” ungkap Anna. Karena itu, menurut Anna, Analisis INDEF sangat dangkal menganalisis data impor dan tidak cross check dari berbagai sumber. INDEF salah menafsirkan data impor beras. Untuk diketahui sejak 2016 hingga sekarang tidak ada impor beras medium. Sejak 2016 hingga sekarang Kementan tidak menerbitkan rekomendasi impor beras medium dan Kemendag tidak menerbitkan ijin impor beras medium. Beras medium yang masuk Indonesia pada awal 2016 sebesar 818 ribu ton merupakan luncuran dari kontrak impor Bulog 2015. Selanjutnya, impor beras JanuariMei 2017 sebesar 94 ribu ton itu bukan impor beras medium, tetapi beras pecah 100 persen, tepung beras dan gabah untuk benih. Pada 2016, impor jagung turun 62 persen dan pada 2017 hingga saat ini tidak ada impor jagung untuk pakan ternak. “Silakan berpendapat berbeda terhadap capaian
stabilisasi harga pangan. Yang jelas pada saat Ramadhan dan Lebaran 2017 ini harga pangan stabil. Capaian atas harga stabil ini diakui oleh banyak pihak, termasuk anggota DPD-RI menyampaikan selamat dan terima kasih. Bahkan ada yang mengatakan baru pertama kali sejak saya berusia 7 tahun harga pangan saat lebaran tidak ada gejolak sama sekali dan sangat stabil. Bukan saja stabil, bahkan data BPS menunjukkan pada Maret 2017 terjadi deflasi kelompok bahan makanan -0,66 persen dan April sebesar -1,13 persen.
.g
o.
id
Hal yang sama juga terjadi deflasi kelompok bahan makanan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur,” tuturnya. Terkait Kesejahteraan Petani Menurun, Anna melihat INDEF terlalu sederhana menganalisis data kesejahteraan petani, hanya Nilai Tukar Petani (NTP) tahun 2016 mencapai 101,65 meningkat 0,06 persen dibandingkan NTP 2015 yang sebesar 101,59 dan Nilai Tukar Usaha Petanian (NTUP) rata-rata nasional tahun 2016 juga berada di posisi tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pada 2016 NTUP mencapai 109,8693 atau naik 2,3 persen dibandingkan tahun 2015. Penduduk miskin di perdesaan September 2016 sebesar 17,28 juta jiwa turun dari September 2015 sebesar 17,89 juta jiwa; dan Gini rasio semakin membaik yakni September 2016 sebesar 0,316, turun dibandingkan September 2015 sebesar 0,329.
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
“Terkait Ketimpangan dan Kepemilikan Lahan, Analisis ketimpangan lahan di Indonesia dengan membandingkan data 1973 dengan 2013 tidak relevan mengevaluasi kedaulatan pangan era JokowiJK. Semestinya membandingkan data sebelum dan pada saat era Jokowi-JK 2015-2017,” ungkap Anna. Terkait hasil survei tingkat kepuasan petani, Survei kepuasan petani itu justru dilakukan INDEF sendiri. Pada survei sudah ditentukan metodologi, jumlah dan kriteria sampel respondennya. Yaitu hasilnya 76,8 persen responden puas atas program/bantuan Kementan, sisanya sebesar 23,2% responden menyatakan tidak puas dan sangat tidak puas, Jadi 76,8% responden puas, bukan 76,8% petani se-Indonesia puas,” ungkap Ana. “Indef sebagai lembaga riset yang kredible sebaiknya hati hati dalam menyampaikan kritik, mengungkapkan tendensi kebencian yang tidak berdasar akan menjadi maslaah besar,” imbuh Ana.
ht
tp s: //
ke
pu
la
Terpisah, Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir, berpendapat capaian signifikan tersebut membuktikan perkembangan sektor pertanian di Indonesia selaras dengan program pemerintah. "Bagi yang masih meragukan sudah terjawab. Semuanya sudah sangat transparan sekali, bahwa pertanian kita mengalami kemajuan yang signifikan dibanding tahun sebelumnya," tutur Winarno. Sebelumnya, Parlindungan Purba Ketua Komite II DPD juga menyampaikan bahwa torehan positif dari lembaga internasional tersebut membanggakan Indonesia, karena capaian Kementerian Pertanian (Kementan) di bawah komando Menteri Andi Amran Sulaiman itu menjadi perhatian dunia. "Ini berkat kerja keras pemerintah yang telah mulai membuahkan hasil yang menggembirakan," jelas Anggota DPD dari Sumatera Utara itu. 1 2 Next TAGS Kementan Presiden Joko Widodo pertanian
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 11:51:00 AM Sumber : Liputan6 Penulis : Reza
Wisman ke Sulut Melonjak 449% di Bulan Mei 2017
id
Liputan6.com, Jakarta Sektor pariwisata di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini tengah berkembang pesat. Terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang meningkat drastis hingga 449% di bulan Mei dibandingkan tahun lalu. Sebab itu Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong Sulut, khususnya Manado untuk menjadi kawasan destinasi wisata favorit di Indonesia.
ps
.g
o.
Berdasarkan laporan yang disampakan Kepala Bidang Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut Marthedy Tenggehi, kunjungan wisman ke Sulut sebagian besar berasal dari Tiongkok, Jerman, dan Singapura
uk
ab
.b
"Pada bulan Mei 2017, wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sulut berasal dari Tiongkok sebanyak 4.396 orang (78,65 persen). Di urutan kedua diikuti Singapura 176 orang (3,15 persen) dan Jerman 138 orang (2,47 persen) di urutan ketiga," ungkap Marthedy, Jumat (7/7).
er ib
Kemudian berturut-turut turis dari Amerika 106 Orang (1,90 persen), Inggris 87 Orang (1,56 persen), Hongkong 74 Orang (1,32 persen), Malaysia 67 Orang (1,20 persen), Ausralia 64 Orang (1,15 persen), Belanda 62 Orang (1,11 persen) dan Perancis 47 Orang (0,84 persen).
pu
la
ua
ns
Marthedy menambahkan, jumlah wisman yang datang ke Sulut mayoritas melalui pintu masuk bandara Sam Ratulangi yang signifikan. “Maraknya turis ke Sulut karena banyaknya direct flight ke Manado yang menjadi pertimbangan tersendiri. Terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan promosi gencar Kementerian Pariwisata mampu meningkatkan jumlah wisman ke Sulut sampai ratusan persen setiap bulannya,” paparnya.
ht
tp s: //
ke
Di Sulut, wisman umumnya menikmati sejumlah tempat wisata laut, gunung serta menikmati kuliner Sulut yang dianggap sesuai dengan selera dan taste mereka. "Kalau wisman datang di Manado selama enam hari, mereka menyerbu wisata bahari. Mayoritas tertarik dengan Bunaken, Danau Tondano dan Danau Linow. Nomor duanya suka wisata budaya, dan city tour karena turis itu suka berbelanja di Mantos, mengunjungi patung Tuhan Yesus di Citraland, ke kawasan Kampung Cina dan jalan-jalan di area Boulevard," lanjutnya. Laporan BPS ini membuat Menpar Arief Yahya semakin bersemangat. Dia meminta Pemerintah Daerah untuk terus membenahi destinasi wisatanya, terutama 3A-nya. Akses, Atraksi dan Amenitasnya, agar wisman yang datang ke Sulut merasa nyaman dan betah tinggal di Sulut. "Untuk menambah kunjungan wisman, yang baik dipertahankan, yang kurang dibenahi. Kebersihan, keamanan, kenyamanan harus tetap dijaga agar wisman nyaman datang dan tinggal di sini," kata Menpar Arief Yahya. Menpar Arief Yahya juga ingin jadikan daerah yang ditetapkan sebagai ibukota terumbu karang dunia oleh World Coral Reef Conference (WCRC) ini sebagai HUB Pariwisata dari pasar Pasifik, seperti China, Hong Kong, Macau, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan. “Destinasi wisata sudah kelas dunia, juga atraksi pariwisata di Sulut kita acungkan jempol. Kita harus terus berpromosi dan membuat even berskala internasional sehingga Sulut bisa menjadi hub pariwisata,” harapnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 11:07:00 AM Sumber : Inilah Penulis : -
Wisman China Paling Suka Nginep di Manado
.g
o.
id
INILAHCOM, Manado - Ternyata, wisatawan mancanegara (wisman) merasa lebih betah tinggal di kawasan wisata Indonesia. Bisa karena dana mereka besar atau wisatanya cukup menarik. Berdasarkan data yang dirilis Badan Pusat Statistik, rata-rata lama menginap tamu (RLMT) asing di hotel berbintang pada Mei 2017, lebih lama ketimbang tamu domestik. "Tamu asing menginap di hotel Manado mencapai 3,90 hari, nilai ini tidak mengalami perubahan dibandingkan bulan sebelumnya," kata Kepala bidang Statistik dan Distribusi BPS, Marthedy Tenggehi di Manado, Senin (10/7/2017).
er ib
uk
ab
.b
ps
Marthedy mengatakan, wisman yang datang ke Sulut, didominasi warga Cina (Tiongkok). Jumlahnya mencapai 4.396 orang (78,65%). "Warga Tiongkok yang paling lama menginap di hotel berbintang Manado. Mereka berwisata cukup lama," kata Marthedy.Selanjutnya, kata Marthedy, wisman asal Singapura 176 orang (3,15%), Jerman 138 orang (2,47%), Amerika 106 Orang (1,90%), Inggris 87 Orang (1,56%). Selanjutnya Hongkong 74 orang (1,32%), Malaysia 67 Orang (1,20%), Ausralia 64 Orang (1,15%), Belanda 62 Orang (1,11%), Perancis 47 Orang (0,84%).
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
Untuk RLMT Indonesia pada Mei 2017 mencapai 1,96 hari, meningkat 0,04 poin dibanding April 2017 sebesar 1,92 hari.Secara keseluruhan RLMT pada bulan Mei 2017 sebesar 2,29 hari, meningkat 0,1 poin jika dibandingkan dengan April 2017 yang mencapai 2,19 hari. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang di Sulawesi Utara pada Mei 2017, mencapai 64,35%, meningkat 0,69 poin dibanding TPK Maret 2017 (63,66%).Menurut klasifikasi bintang pada Mei 2017, TPK hotel bintang 4 mencapai 67,58%, dan merupakan TPK tertinggi. Sementara TPK hotel bintang lima sebesar 67,36%, diikuti hotel bintang 1 sebesar 61,45%, hotel bintang 2 sebesar 60,45%, dan hotel bintang 3 sebesar 58,47%. [tar]
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 10:29:00 AM Sumber : Republika Penulis : Dwi Murdaningsih
Kunjungan Wisman ke Sulut Melonjak 449 Persen pada Bulan Mei
.g
o.
id
REPUBLIKA.CO.ID, MANADO -- Sektor pariwisata di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini sedang berkembang pesat. Terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang meningkat drastis hingga 449 persen padai bulan Mei dibandingkan tahun lalu. Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong Sulut, khususnya Manado untuk menjadi kawasan destinasi wisata favorit di Indonesia.
er ib
uk
ab
.b
ps
Berdasarkan laporan yang disampakan Kepala Bidang Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut Marthedy Tenggehi, kunjungan wisman ke Sulut sebagian besar berasal dari Cina, Jerman, dan Singapura"Pada bulan Mei 2017, wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sulut berasal dari Cina sebanyak 4.396 orang (78,65 persen). Di urutan kedua diikuti Singapura 176 orang (3,15 persen) dan Jerman 138 orang (2,47 persen) di urutan ketiga," ujar Marthedy, Jumat (7/7).Kemudian berturut-turut turis dari Amerika 106 Orang (1,90 persen), Inggris 87 Orang (1,56 persen), Hongkong 74 Orang (1,32 persen), Malaysia 67 Orang (1,20 persen), Ausralia 64 Orang (1,15 persen), Belanda 62 Orang (1,11 persen) dan Perancis 47 Orang (0,84 persen).
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
Marthedy menambahkan, jumlah wisman yang datang ke Sulut mayoritas melalui pintu masuk bandara Sam Ratulangi yang signifikan. “Maraknya turis ke Sulut karena banyaknya direct flight ke Manado yang menjadi pertimbangan tersendiri. Terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan promosi gencar Kementerian Pariwisata mampu meningkatkan jumlah wisman ke Sulut sampai ratusan persen setiap bulannya,” kata dia.Di Sulut, wisman umumnya menikmati sejumlah tempat wisata laut, gunung serta menikmati kuliner Sulut yang dianggap sesuai dengan selera dan taste mereka. Jika wisman datang di Manado selama enam hari, mereka menyerbu wisata bahari. Mayoritas tertarik dengan Bunaken, Danau Tondano dan Danau Linow.
ht
"Nomor duanya suka wisata budaya, dan city tour karena turis itu suka berbelanja di Mantos, mengunjungi patung Yesus di Citraland, ke kawasan Kampung Cina dan jalan-jalan di area Boulevard," kata dia.Laporan BPS ini membuat Menteri Pariwisata Arief Yahya semakin bersemangat. Dia meminta Pemerintah Daerah untuk terus membenahi destinasi wisatanya, terutama 3A-nya. Akses, Atraksi dan Amenitasnya, agar wisman yang datang ke Sulut merasa nyaman dan betah tinggal di Sulut. "Untuk menambah kunjungan wisman, yang baik dipertahankan, yang kurang dibenahi. Kebersihan, keamanan, kenyamanan harus tetap dijaga agar wisman nyaman datang dan tinggal di sini," kata Arief Yahya.Menpar Arief Yahya juga ingin jadikan daerah yang ditetapkan sebagai ibukota terumbu karang dunia oleh World Coral Reef Conference (WCRC) ini sebagai HUB Pariwisata dari pasar Pasifik, seperti Cina, Hong Kong, Macau, Taiwan, Jepang, dan Korea Selatan.“Destinasi wisata sudah kelas dunia, juga atraksi pariwisata di Sulut kita acungkan jempol. Kita harus terus berpromosi dan membuat even berskala internasional sehingga Sulut bisa menjadi hub pariwisata,” kata dia.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 10:28:00 AM Sumber : Sindonews Penulis :
Ketergantungan Impor Bikin Industri Dalam Negeri Tak Berkembang
ps
.g
o.
id
JAKARTA - Pemerintah diminta kalangan usaha untuk memperbaiki iklim industri dan bisnis sehingga tren kenaikan impor berbagai barang bisa ditekan. Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia hanya surplus USD474 juta pada Mei 2017. Ini merupakan surplus terendah dalam setahun terakhir karena lonjakan impor, khususnya impor nonmigas.Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Anggawira mengungkapkan, tren lonjakan impor dalam jangka panjang tentu tidak positif. Pasalnya pada ujungnya memukul industri dan merugikan pengusaha nasional.
er ib
uk
ab
.b
"Indonesia saat ini terjebak dalam pluktokrasi dibarengi oleh pencari rente. Ditambah lagi ada fenomena kleptokrasi, tak heran fundamental ekonomi kita semakin lemah. Ini diperparah dengan sistem ekonomi politik yang sangat liberal dan tidak menciptakan meritokrasi," ucap Anggawira pada keterangan resminya di Jakarta, Selasa (11/7/2017). Ia menambahkan problem kebijkan impor ini sebenarnya sudah sangat terasa dari masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kenaikan impor, memberi pesan, bahwa pemerintah terkesan mau gampang saja.
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
Kalau pun impor, seharusnya, barang yang diimpor pun dicek terlebih dahulu apakah memang dibutuhkan dan juga apakah produksinya sesuai dengan standar di Indonesia.Di era pemerintah sekarang pun, impor selalu jadi pilihan ketimbang mendorong industri dalam negeri. Sebagai pengusaha, ia juga menilai ada situasi yang kurang pas. BUMN yang harusnya bersinergi dengan swasta, menjadi motor penggerak ekonomi, justru masuk ke wilayah yang dilakukan swasta.Di sisi lain, Hipmi mewanti-wanti, jika semua pintu impor dibuka, maka tentu saja ada dampak buruk yang tak terelakkan yakni industri dalam negeri tidak berkembang.
ht
Menurut Anggawira, perlu ada perbaikan dari sisi suplai chain atau rantai pasok agar berbagai produk di Indonesia, seperti komoditi pangan, bisa terdistribusi merata sehingga impor-impor pangan bisa dihindari. Lebih lanjut dia berharap BUMN bisa bekerja sama dengan swasta tidak hanya bersinergi sesama perusahaan pelat merah saja. Jangan ada kesan, di tengah situasi ekonomi masih sulit, justru swasta ditinggalkan. "Problem utamanya bukan produksi tapi suplai chain, sudah ada best practice yang ada tinggal dimodifikasi. Benahi juga tata kelola distribusi barang. Tentu saja, konsistensi kebijakan juga diperlukan," tegasnya. (akr)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 10:12:00 AM Sumber : Inilah Penulis : -
INDEF: Harga Boleh Stabil, Daya Beli Tetap Jeblok
.g
o.
id
INILAHCOM, Jakarta - Pemerintah boleh saja berbangga lantaran bisa menjaga stabilitas harga pangan. namun ada masalah serius yang terlupakan, daya beli rakyat makin tenggelam.Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati mengatakan, harga pangan selama Ramadan hingga Lebaran 2017, memang stabil. Namun, kondisi tersebut tak ada gunanya lantaran daya beli masyarakat anjlok tajam."Ketika dibandingkan dengan hasil evaluasi dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis di bawah Kementerian Perdagangan, harga pangan stabil, tapi stabil tinggi," ucap Enny di Kantor INDEF, Jakarta, Senin (10/7/2017).
uk
ab
.b
ps
Akibat melemahnya daya beli, kata Enny, harga pangan menjadi berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Artinya, upaya menstabilkan harga, belum mampu memulihkan daya beli.Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) terhadap 160 pasar di Indonesia periode 9 September 2016 sampai 12 Juni 2017, harga sejumlah komoditas pangan masih cenderung tinggi.
la
ua
ns
er ib
Semisal, harga beras medium di pasar lebih mahal 17% dari harga acuan, harga gula pasir lebih mahal 10,1%, harga daging sapi kualitas 1 lebih mahal 47%, harga daging sapi kualitas 2 lebih mahal 37% dan harga minyak goreng curah lebih mahal 19% dari harga acuan.Enny berpendapat, ketika harga komoditas pangan stabil dengan harga normal, seharusnya bisa mendorong naiknya daya beli masyarakat. Dengan demikian, porsi pendapatan masyarakat bisa dialokasikan lebih besar kepada sektor konsumsi.
tp s: //
ke
pu
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga pangan menunjukkan deflasi, salah satunya terjadi di Jawa Timur. Namun, penjualan ritel di daerah tersebut, tidak menunjukkan angka yang positif.Kata Enny, INDEF mencatat, pemerintah menggenjot anggaran signifikan untuk program swasembada padi, jagung, kedelai dan gula dalam tiga tahun.
ht
Kenaikan anggaran belanja untuk keempat komoditas tersebut sebesar 61,7% dari Rp40,2 triliun (2014) menjadi Rp65 triliun (2017).Namun, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata dinilai belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. [tar]
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 9:15:00 AM Sumber : Jpnn Penulis :
Kereeeennn, Kunjungan Melonjak 449 Persen
Wisman
ke
Sulut
.g
o.
id
Menteri Pariwisata Arief Yahya. Foto: Kemenpar NaN SHARES jpnn.com, MANADO - Sektor pariwisata di Sulawesi Utara (Sulut) saat ini tengah berkembang pesat. Terbukti dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang meningkat drastis hingga 449 persen di bulan Mei dibandingkan tahun lalu. Karena itu, Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mendorong Sulut, khususnya Manado untuk menjadi kawasan destinasi wisata favorit di Indonesia.
er ib
uk
ab
.b
ps
Berdasarkan laporan yang disampakan Kepala Bidang Statistik dan Distribusi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulut Marthedy Tenggehi, kunjungan wisman ke Sulut sebagian besar berasal dari Tiongkok, Jerman, dan Singapura "Pada bulan Mei 2017, wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Sulut berasal dari Tiongkok sebanyak 4.396 orang (78,65 persen). Di urutan kedua diikuti Singapura 176 orang (3,15 persen) dan Jerman 138 orang (2,47 persen) di urutan ketiga," ungkap Marthedy, Jumat (7/7).
pu
la
ua
ns
Kemudian berturut-turut turis dari Amerika 106 Orang (1,90 persen), Inggris 87 Orang (1,56 persen), Hongkong 74 Orang (1,32 persen), Malaysia 67 Orang (1,20 persen), Ausralia 64 Orang (1,15 persen), Belanda 62 Orang (1,11 persen) dan Perancis 47 Orang (0,84 persen). Marthedy menambahkan, jumlah wisman yang datang ke Sulut mayoritas melalui pintu masuk bandara Sam Ratulangi yang signifikan. “Maraknya turis ke Sulut karena banyaknya direct flight ke Manado yang menjadi pertimbangan tersendiri.
ht
tp s: //
ke
Terobosan yang dilakukan oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan promosi gencar Kementerian Pariwisata mampu meningkatkan jumlah wisman ke Sulut sampai ratusan persen setiap bulannya,” paparnya. Di Sulut, wisman umumnya menikmati sejumlah tempat wisata laut, gunung serta menikmati kuliner Sulut yang dianggap sesuai dengan selera dan taste mereka. 1 2 Next TAGS Kemenpar Arief Yahya
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 6:29:00 AM Sumber : Inilah Penulis : M fadil djailani
Asumsi Makro RAPBNP 2017 Ini Diketok Palu DPR
.g
o.
id
INILAHCOM, Jakarta - Komisi XI DPR bersama pemerintah menyepakati sejumlah asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017. Apa saja asumsinya?"Pertumbuhan ekonomi sudah disepakati menjadi 5,2 persen," kata Ketua Komisi XI DPR, Melchias Markus Mekeng yang memimpin rapat kerja dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Jakarta, Senin (10/7/2017).
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
Sedangkan untuk inflasi, kata Melchi, sapaan akrabnya, disepakati 4,3%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS (kurs) Rp13.400 per US$. Untuk suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan, dipatok 5,2%.Dari kesepakatan ini, asumsi pertumbuhan ekonomi naik 0,1% dari asumsi APBN 2017 sebesar 5,1%. Konsumsi rumah tangga yang diprediksi membaik dan kinerja ekspor-impor yang diproyeksikan bergerak positif karena meningkatnya harga komoditas dunia, menjadi alasan pemerintah.Sedangkan asumsi inflasi juga naik dari angka sebelumnya 4% menjadi 4,3%. Ini karena adanya tekanan dari harga yang ditetapkan pemerintah atau administered prices (AP).Untuk asumsi nilai tukar rupiah melemah Rp100 per US$ dari sebelumnya Rp13.300 per US$. Pertimbangannya, dinamika perekonomian global, khususnya terkait penaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS (The Fed). Asumsi suku bunga SPN tiga bulan, lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2017 sebesar 5,3%. [ipe]
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 6:21:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Kurnia Sari Aziza
"Harga Pangan Stabil Iya, Stabil Tinggi..." JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF) menyepakati adanya stabilisasi harga pangan selama bulan Ramadhan tahun 2017.
id
Namun, Direktur INDEF Enny Sri Hartati memandang harga pangan masih berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Artinya, lanjut dia, upaya stabilisasi harga belum mampu memulihkan daya beli masyarakat.
ps
.g
o.
"Kemarin Presiden mengapresiasi ( harga pangan) selama Ramadhan tahun ini adalah yang terbaik selama 10 tahun terjadi stabilitas harga pangan," kata Enny, dalam konferensi pers yang digelar di kantor INDEF, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2017).
ab
.b
"Ternyata setelah kami bandingkan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), kalau dilihat harga pangan stabil iya, stabil tinggi," kata Enny.
er ib
uk
Berdasarkan hasil pemantauan PIHPS di 160 pasar di Indonesia selama 9 September 2016 hingga 12 Juni 2017, menunjukkan harga di pasar masih cenderung lebih tinggi dibanding harga acuan pemerintah.
ns
Contohnya, harga beras medium di pasar lebih mahal 17 persen dari harga acuan. Kemudian harga gula pasir lebih mahal 10,1 persen dari harga acuan.
la
ua
Harga daging sapi kualitas 1, lanjut dia, lebih mahal 47 persen dari harga acuan. Harga daging sapi kualitas 2 lebih mahal 37 persen dari harga acuan, dan minyak goreng curah lebih mahal 19 persen dari harga acuan.
ke
pu
"Data ini terkonfirmasi oleh turunnya daya beli masyarakat. Secara logika, ketika harga turun mestinya meningkatkan daya beli masyarakat," kata Enny.
tp s: //
Selain itu, Enny menyebut, Jawa Timur sempat mengalami deflasi pada Maret 2017 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Jawa Timur sempat mengalami deflasi sebesar 0,09 persen.
ht
Hanya saja, lanjut dia, hal ini tak berbanding lurus dengan penjualan ritel di sana. Adapun penjualan ritel di Jawa Timur selama Lebaran kemarin mengalami penurunan. Penjualan ritel hanya sebesar 4 persen. Angka ini lebih rendah dibanding Lebaran tahun 2016 sebesar 13 persen. "Artinya apa? Berarti deflasi atau stabilitas harga yang terjadi justru disebabkan karena daya beli masyarakat turun. Karena daya beli masyarakat turun, jadi enggak sehat permintaan yang ada di masyarakat," kata Enny. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengapresiasi jajaran menterinya yang mampu menciptakan stabilitas pada harga bahan pangan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1438 H. Dia mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Jokowi meminta stabilitas harga bahan pangan tersebut dipertahankan.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 2:22:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Darmin Ajukan Target Pertumbuhan Ekonomi Naik 5,2% Darmin Nasution (Foto Istimewa)
.g
o.
id
JAKARTA, suaramerdeka.com – Pemerintah tengah mengajukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017. Kali ini proses penyampaian alasan perubahan asumsi makro APBN 2017 dilakukan Menko Perekonomian Darmin Nasution mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani.
.b
ps
Dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Darmin mengemukakan perubahan asumsi makro terkait dengan target pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan tingkat bunga SPN 3 bulan.
uk
ab
Menurutnya, perubahan itu disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan perdagangan global. Dia memastikan, perkembangan ekonomi global tengah dalam alur yang baik.
ua
ns
er ib
” Di negara maju dan emerging ,ada yang sudah membaik, dan yang belum. Ekonomi Eropa, AS, dan Jepang membaik. Di emerging market, seperti China dan India membaik. Malaysia dan Indonesia juga membaik,” katanya saat rapat kerja Komisi XI bersama Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/7).
pu
la
Selain itu, Darmin menambahkan perbaikan harga komoditas juga memberikan dampak terhadap keputusan pemerintah yang mengusulkan pengubahan asumsi dasar di RAPBN-P 2017.
tp s: //
ke
“Catatan positif lain, ekspor impor yang beberapa kuartal selalu negatif di perhitungan PDB. Pada kuartal I-2017, keduanya positif. Begitu juga dengan konsumsi pemerintah yang tadinya dua kuartal sebelumnya negatif, di kuartal I 2017 positif meski masih agak kecil,” jelasnya.
ht
Melihat perkembangan ekonomi teraebut, tambah Darmin, pemerintah ingin meningkatkan target pertumbuhan ekonomi dari semula 5,1% menjadi 5,2%. Sedangkan untuk inflasi, kata Darmin, diusulkan menjadi 4,3% dari yang sebelumnya 4,0%. Alasannya dikarenakan adanya kenaikan harga komoditas, baik gas maupun listrik. Apalagi, pemerintah sampai saat ini belum melakukan penyesuaian harga. “Tahun ini administered price tinggi maka inflasi 4,3%, masih tetap di-range yang disepakati 4 plus minus 1%. Terutama inflasi inti, angkanya bergerak di antara 3,1-3,2% selama waktu yang cukup panjang,” papar Darmin. Untuk nilai tukar, Darmin menyebutkan pemerintah mengusulkan melemah rata-ratanya menjadi Rp 13.400 dari yang sebelumnya sebesar Rp 13.300 per dolar AS. Sedangkan untuk Suku Bunga SPN 3 Bulan diusulkan menurun menjadi 5,2% dari yang sebelumnya 5,3% di APBN 2017. Untuk harga minyak mentah naik menjadi 50 dolar AS per barel dari APBN 45 dolar AS per barel. Begitu juga dengan lifting minyak dan gas yang tetap, yaitu lifting minyak 815 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.150 ribu barel setara minyak per hari.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/11/2017 Sumber : Kompas Penulis : Mikhael Gewati
Kenapa Masih Ada Daerah Penghasil Migas yang Miskin?
ps
.g
o.
id
KOMPAS.com – Tingkat perekonomian masyarakat di daerah penghasil minyak dan gas bumi ( migas) secara logika, seharusnya berada pada taraf sejahtera. Namun, faktanya angka kemiskinan di beberapa daerah penghasil migas masih tinggi.Seperti dimuat situs resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saat ini ada 18 provinsi penghasil migas. Sayangnya, dari penelusuran Kompas.com ditemukan delapan provinsi yang presentasi angka kemiskinannya di atas rata-rata angka kemiskinan nasional yaitu 10,86 persen—data Badan Statistik Pusat (BPS) per September 2016.
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
Kedelapan daerah tersebut adalah Nanggroe Aceh Darussalam 16,43 persen, Sumatera Selatan Selatan 13,39 persen, Lampung 13,86 persen, Jawa Tengah 13,19 persen. Lalu Jawa Timur 11,85 persen, Sulawesi Tengah 12,77 persen, Maluku 19,26 persen, dan Papua Barat 24,88 persen.Salah satu alasan mengapa angka kemiskinan di daerah penghasil migas masih tinggi ada pada strategi pengelolaan dana bagi hasil (DBH) migas. Koordinator lembaga pemerhati energi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Miryanti Abdullah mengatakan, pola belanja di daerah penghasil migas belum berorientasi pada belanja sosial untuk penanggulangan kemiskinan.“Saat peak production, banyak daerah penghasil migas yang terjebak untuk menghabiskan pendapatan dengan belanja proyek berorientasi mercusuar, pembangunan fisik dan bersifat jangka pendek,“ ujar Miryanti saat dihubungi Kompas.com, Selasa (4/7/2017).
ht
tp s: //
ke
pu
Sebaliknya, lanjut dia, kapasitas belanja sosial untuk pendidikan, kesehatan dan penanggulangan kemiskinan justru minim.Masalah lain, menurut Miryanti, beberapa daerah penghasil migas sangat menggantungkan anggaran pendapatan daerahnya dari penghasilan migas. Padahal harga komoditas ini naik-turun. Jadi bila harga anjlok maka daerah akan kehilangan sumber pendapatan, termasuk untuk belanja pelayanan publik dan penanggulangan kemiskinan. Koordinator Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Miryanti Abdullah(Facebook @PublishWhatYouPayIndonesia)Kata dia, kondisi itu terjadi karena beberapa daerah tersebut tidak melakukan diversifikasi pengembangan ekonomi lokal lain. Mereka hanya fokus mengembangkan ekonomi untuk menopang keberlangsungan industri migas.“Padahal seharusnya orientasi pembangunan tetap seimbang antara migas dan non- migas seperti sektor pertanian, pangan dan pariwisata,” kata dia.Faktor selanjutnya ada pada tata kelola keuangan daerah yang kurang transparan dan akuntabel. Menurut Miryanti masalah ini menjadi serius karena daerah kaya migas memiliki kapasitas fiskal atau pendapatan yang tinggi sehingga rawan terjadi adanya korupsi. Lalu, pertanyaannya kini seberapa besar daerah mendapatkan DBH migas?Berdasarkan UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DBH dari minyak bumi adalah 84,5 persen untuk pusat dan 15,5 persen untuk daerah.Dari 15,5 persen itu, sebanyak 0,5 persen dialokasikan untuk anggaran pendidikan dasar di daerah penghasil. Sisanya, 15 persen dibagi dengan rincian 3 persen untuk provinsi, 6 persen kabupaten kita penghasil, dan 6 persen untuk kabupaten lain dalam provinsi yang
bersangkutan.Sementara itu, porsi penerimaan gas bumi adalah 69,5 persen untuk pusat dan 30,5 persen buat daerah. Besaran untuk daerah tersebut kemudian dibagi 0,5 persen untuk anggaran pendidikan dasar daerah penghasil, 6 persen provinsi terkait, 12 persen kabaputen/kota penghasil, dan 12 persen buat kabupaten/kota lain di provinsi tersebut.Mengelola DBH dengan cermatMeski begitu, tak semua daerah penghasil migas mengalami hal demikian. Bojonegoro, salah satu kabupaten di Jawa Timur berhasil menggunakan DBH migas dengan baik.Pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mencapai angka dua digit. BPS mencatat, angka pertumbuhan ekonomi di daerah ini pada 2015 mencapai 19,87 persen.
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Capaian ini lebih baik dari tahun sebelumnya yang hanya 17,51 persen.Padahal, jika menilik ke belakang, Bojonegoro pernah menjadi daerah paling miskin se-Jawa Timur. Bahkan pada masa kolonial Belanda, sejarawan Australia C.L.M. Penders dalam buku “Curse To Blessing” menyebut Bojonegoro sebagai endemic poverty atau pusat kemiskinan. Bupati Bojonegoro Suyoto(KOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL)Seperti ditulis Kompas, Kamis (16/6/2016), Bupati Bojonegoro Suyoto mengelola DBH migas di daerahnya dengan cermat. Menurut pria berusia 52 tahun ini, dana penerimaan migas Bojonegoro tak seluruhnya dibelanjakan dalam satu tahun berjalan. Sebagian disisihkan sebagai dana abadi.Contohnya pada 2015, kata Suyoto, pemerintah mengalokasikan Rp 100 miliar untuk dana abadi. Dana tersebut disimpan dan hanya dimanfaatkan bunganya saja. Pemanfaatannya antara lain untuk pengembangan sumber daya manusia serta untuk mendukung usaha kecil dan menengah.’’Fokus dana abadi ini hanya untuk pembangunan kualitas manusia.
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
Buktinya pada 2015, kami menyiapkan 1.200 pelatihan tenaga kerja,’’ ujar Suyoto pada kesempatan lain seperti dimuat Kompas.com, Kamis (22/10/2015).Dana abadi, lanjut Suyoto, berfungsi pula sebagai antisipasi apabila DBH yang diterima tak lagi cukup untuk membiayai pembangunan di Bojonegoro. Dana itu pun nantinya akan menjadi dana cadangan saat potensi migas di daerah tersebut sudah habis.Dengan begitu, saat harga minyak dunia turun dan DBH migas daerah ikut turun, pertumbuhan ekonomi di Bojonegoro tetap baik. Padahal, banyak daerah penghasil migas lain yang terpukul sehingga mengalami defisit anggaran.Adapun, sebagian DBH lagi digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang relevan bagi pertumbuhan ekonomi Bojonegoro. Setiap tahun, Kapubaten Bojonegoro menerima DBH migas rata-rata Rp 1,4 triliun.Keterlibatan BUMDSebenarnya tak cuma DBH migas, daerah bisa mendapat tambahan pemasukan dari Participating Interest (PI) sebesar 10 persen.
ht
Sesuai pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wajib menawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk terlibat mengelola blok migas maksimal sebesar 10 persen.Bahkan penerapan PI 10 persen tersebut kembali diperkuat oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi IGN Wiratmaja, lewat regulasi ini BUMD tak perlu lagi repot-repot mengeluarkan biaya operasional migas karena akan ditanggung lebih dahulu oleh KKKS.Selanjutnya, ungkap Wiratmaja, daerah akan mengembalikan biaya tersebut secara bertahap dari hasil produksi bagian BUMD dengan tetap menjamin penerimaan bagi hasil untuk perusahaan daerah itu.“Kepemilikan saham BUMD dalam PI sebesar 10 persen tidak dapat diperjualbelikan, dialihkan atau dijaminkan. Hasil yang diperoleh nanti dapat dipergunakan untuk membangun dan meningkatkan perekonomian masyarakat di daerah,” kata Wiratmaja seperti dilansir migas.esdm.go.id, Kamis (27/4/2017). Fasilitas produksi di Blok Cepu, Lapangan Banyu Urip, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, saat diresmikan pada Rabu (8/10/2014). (ADI SUCIPTO /KOMPAS)Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi ( SKK Migas), Amien Sunaryadi mengatakan daerah pun berpotensi memperoleh
multiplier effect atau efek berganda dari kegiatan hulu migas dan keterlibatan BUMD selain mendapatkan DBH dan PI 10 persen .Seperti diketahui, industri hulu migas melibatkan serangkaian aktivitas panjang mulai dari eksplorasi sampai produksi. Selama operasi berjalan, industri ini tidak hanya bergerak maju sendirian, tetapi juga menciptakan peluang bagi sektor lain untuk bergerak bersama."Lapangan pekerjaan pun bertambah cukup signifikan. Contoh, proyek migas Banyu Urip di Cepu, Bojonegoro yang sudah berhasil mendapatkan banyak manfaat," tutur Amien, kepada Kompas.com, Rabu (29/3/2017).
Kliping Berita Online
o.
id
Tanggal : 7/11/2017 Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
ps
.g
Tarif Listrik Masuk Lima Besar
uk
ab
.b
KUDUS – Meski telah ditegaskan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik, namun indeks harga konsumen (IHK) yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kudus menyatakan listrik masuk lima besar penyumbang inflasi.
er ib
Selama Juni Kudus terjadi inflasi 0,55 persen dengan IHK 136,05 lebih rendah dibandingkan Mei lalu yang mengalami inflasi sebesar 0,80 persen dengan IHK 135,30.
la
ua
ns
”Berdasarkan survei di lapangan, memang ada sebagian masyarakat yang menjadi repsonden survei IHK, bahwa listrik juga menjadi salah satu pemicu inflasi,” papar Kepala BPS, Sapto Harjuli Wahyu saat ditemui kemarin.
ke
pu
Lebih lanjut dituturkan, merujuk data yang diperoleh inflasi yang melibatkan komoditas tarif listrik ini berlangsung sejak Februari hingga Juli.
tp s: //
”Artinya, memang dinamika inflasi yang melibatkan tarif listrik ini sudah terjadi hingga satu semester,” ucapnya.
ht
Adapun persentase inflasi untuk tarif listrik yang masuk dalam satu kelompok perumahan, air, gas dan bahan bakar sebesar 0,50 persen. ”Memang pada kelompok perumahan pada Juni mengalami inflasi 0,50 persen atau terjadi kenaikan indeks dari 125,80 pada Mei menjadi 126,43 pada Juni,” terangnya. Meski demikian, dari survei IHK didapatkan bahwa komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi salah satunya adalah tarif listrik. ”Kami juga belum mengetahui apakah tarif listrik ke depannya akan menjadi penyumbang inflasi atau tidak,” jelasnya. Di sisi lain faktor yang menyebabkan tarif listrik menjadi penyumbang inflasi, pihaknya juga tidak merinci secara lengkap. ”Survei kami hanya terbatas pada tanggapan dari responden yang disasar, dan kami mencatat semua itu,” katanya. (J18-64)
