KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 4:30:00 PM Sumber : Liputan6 Penulis : Nurmayanti
Ekonomi RI Membaik, Minat Investor Global Meningkat
.g
o.
id
Liputan6.com, Jakarta Minat investor global menempatkan dana di berbagai sektor terus meningkat seiring perbaikan perekonomian nasional. Apalagi, Indonesia kini menyandang peringkat layak investasi (investment grade) versi Standard & Poor’s dan terus mendorong percepatan berbagai proyek strategis.Kepala Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan saat ini Indonesia tengah menyiapkan 245 proyek strategis dengan kajian yang lebih detail sebagai modal untukditawarkan kepada investor.
er ib
uk
ab
.b
ps
Kajian tersebut dibuat agar investor tertarik berinvestasi, terutama di bidang infrastruktur.“Kami masih menyiapkan proyek-proyek tersebut agar kajiannya lebih detail dan clear mulai dari risikorisiko apa yang akan dihadapi investor, menjualnya dengan baik, berapa lama investor mendapatkan pengembalian dana yang telah dikeluarkan dan kembali (modal),” kataWahyu di Jakarta, Rabu (14/6/2017).
pu
la
ua
ns
Selain itu, pemerintah Indonesia telah memberikan berbagai insentif untuk menarik minat investor global. “Kajian proyek strategis yang lebih mendalam akan mendorong investasi di berbagai sektor untukmempercepat pembangunan infrastruktur,” jelas Wahyu.Proyek strategis yang sudah matang juga akan ditawarkan dalam Indonesia Investment Week di Singapura pada 13-15 Juli 2017. Menurut Wahyu, pemerintah menyiapkan akses yang baik mulai dari pelabuhan, bandara hingga jalan tol agar investor lebih percaya.
ht
tp s: //
ke
Akses terintegrasi itu diharapkan dapat menjadi tawaran menarik bagi investor saat pekan investasi tersebut.Meski masih dalam kajian lanjutan, investor merespons positif berbagai rencana pemerintah tersebut. Perkembangan infrastruktur yang agresif turut mendorong minat investor domestik maupun global mengembangkan berbagai kawasan baru dalam bentuk kota industri.Dari dalam negeri, beberapa investor seperti Sinar Mas Group, Lippo Group, Ciputra Group telah menyatakan minatnya mengembangkan berbagai kawasan baru. Dari investor global, terdapat CFLD Indonesia, bagian dari CFLD International yang menunjukan minat dan komitmen jangka panjang mengembangkan kota industri baru di Indonesia.CFLD International merupakan perusahaan berbasis di Singapura yang fokus mengembangkan kota industri dengan menggandeng berbagai mitra strategis global dan lokal. Ada pula Japan International Corporation Agency (JICA) dan Tasweek Real Estate Development dari Uni Emirat Arab.“Presiden Joko Widodo saat ke China, Eropa dan negara lain pun selalu menawarkan semua negara melakukan investasi di Indonesia, pemerintah terbuka bagi negara siapa saja yang tertarik,” ungkap Wahyu.Berbeda dan lebih luas dari kawasan industri yang sudah dikenal masyarakat, konsep kota industri kini mulai digaungkan pemerintah. Kota Industri merupakan konsep kota yang mengintegrasikan kawasan industri, hunian dan komersial dengan konsentrasi kegiatan pendudukyang tinggi dengan konektivitas yang baik dengan daerah sekitarnya. Seluruh aktivitas diharapkan mampu menciptakan efek pengganda (multiplier effect) dan pengaruh pengumpulan kekuatan (polarisasi) lokal yang sangat besar.Menurut Wahyu, proyek-proyek
infrastruktur yang terintegrasi dan memadai seperti kota industri dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah yang diharapkan menciptakan lapangan kerja dan menekan ketimpangan ekonomi.Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sepanjang kuartal I 2017, ekonomi Indonesia tumbuh 5,01 persen. Namun, pertumbuhan itu dinilai belum merata. Salah satu bukti adalah penyerapan tenaga kerja yang turundrastis. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, penyerapan tenaga kerja kuartal I 2017 hanya 194.134 orang, anjlok 68,5 persen dibandingkan kuartal I 2016 sebesar 327.170 orang (year on year).Kondisi ini berimbas terhadap ketimpangan pendapatan masyarakat dan kemiskinan. Akibatnya, meski dalam tren menurun, rasio gini Indonesia yang mengukur tingkat ketimpangan pendapatan, masih tinggi yakni dilevel 0,39.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Sebelumnya Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Bidang Industri Johnny Darmawan mengungkapkan pemerintah harus mendukung penuh jika ada investor global yang ingin mengembangkan kota-kota industri baru yang mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan sosial.Kota industri baru bisa dikembangkan secara holistik, berwawasan lingkungan, serta mempertimbangkan potensi lokal untuk pengembangan komersial, area residensial, konekitivitas infrastruktur transportasi, perbaikan berkelanjutan, dan penerapan teknologi.
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 2:50:00 PM Sumber : Detik Penulis : Eduardo Simorangkir
Darmin Sebut Pertumbuhan Berkualitas, Kok Bisa?
Ekonomi
RI
o.
id
Jakarta - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhasil tumbuh dengan berkualitas. Hal ini didasari oleh keberhasilan pemerintah menurunkan indikator-indikator fundamental pertumbuhan ekonomi, seperti pengangguran, kemiskinan, inflasi, dan rasio gini yang mencerminkan tingkat ketimpangan ekonomi.
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
"Pertumbuhan ekonomi kita dalam dua tahun terakhir berhasil dibalikkan arahnya dari yang tadinya mulai menurun, mulai dibelokkan menjadi meningkat, walaupun tidak besar," katanya saat menghadiri rapat kerja di ruang Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Rabu (14/6/2017)."Pertumbuhan yang berkualitas sebenarnya yang tidak perlu tinggi, tapi cukup untuk kita. Tingkat pengangguran turun, kemiskinan turun, gini ratio turun, inflasi turun. Dia harus komplit, baru dia disebut pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kalau pertumbuhan ekonomi naik tapi inflasi naik sama saja, susah juga. Jadi yang kami maksud pertumbuhan ekonomi berkualitas adalah semua aspek membaik," jelas dia.
pu
la
ua
ns
Darmin menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2014 sebesar 5,01% sempat turun ke angka 4,88% di 2015. Pertumbuhan ekonomi kembali berhasil naik ke angka 5,02% di 2016, yang diikuti oleh turunnya sejumlah indikator makro ekonomi yang disebutkan di atas.Untuk periode Maret 2016, rasio gini Indonesia berada di level 0,397. Catatan ini membaik bila dibandingkan capaian rasio gini pada Maret 2015 sebesar 0,408.
ht
tp s: //
ke
Parameter lain yang menunjukkan kualitas ekonomi Indonesia membaik dan berkualitas, penurunan garis kemiskinan dan berkurangnya jumlah pengangguran.Data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan garis kemiskinan Indonesia turun menjadi 10,86% di Maret 2016, dari sebelumnya 11,22% di Maret 2015. Sementara untuk jumlah pengangguran, per Oktober 2016, BPS mencatat pengurangan jumlah pengangguran sebanyak 530 ribu orang."Walaupun tidak banyak karena itu tidak mudah, tapi dia turun. Pengangguran, kemiskinan, inflasi, gini ratio kita turun. Alhamdulillah kita bisa tumbuh dengan baik di tengah kondisi perekonomian dunia yang buruk," tukasnya. (wdl/wdl)
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 2:34:00 PM Sumber : Kompas Penulis : Kontributor Yogyakarta, Markus Yuwono
Gunungkidul Bukan Lagi Daerah Termiskin di DI Yogyakarta YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Berkembangnya Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata di DI Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir berpengaruh terhadap perekonomiannya.
o.
id
Survei sosial ekonomi 2016 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Gunungkidul tak lagi menjadi daerah termiskin se-DIY.
.b
ps
.g
Kepala BPS Gunungkidul Sumarwiyanto mengatakan, survei ekonomi 2015 menunjukkan angka kemiskinan sebesar 21,73 persen, sedangkan survei ekonomi 2016 menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 19,39 persen.
uk
ab
"Dibandingkan daerah yang lain (di DIY), Gunungkidul penurunannya cukup bagus karena penurunannya dua persen lebih," katanya saat dihubungi, Rabu (14/6/2017).
er ib
Penurunan ini berpengaruh terhadap urutan jumlah warga miskin. Sebab, hampir setiap tahun kabupaten ini selalu menduduki nomor buncit.
ua
ns
"Sekarang Gunungkidul nomor empat (dari empat kabupaten dan satu kota di DIY). Yang tertinggi Kabupaten Kulonprogo," ujarnya.
ke
Advertisment
pu
la
Sumarwiyano menilai, turunnya jumlah angka kemiskinan karena meningkatnya kunjungan pariwisata yang dikelola langsung oleh masyarakat.
tp s: //
"Banyaknya kunjungan itu memiliki multiplayer-effect peningkatan perekonomian," ucapnya.
ht
Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah mengatakan, pariwisata menjadi salah satu faktor menurunnya angka kemiskinan. Selain itu program pemerintah baik pusat, DIY dan daerah mempu mendorong peningkatan perekonomian. "Kami bersyukur, terima kasih kepada masyarakat yang bisa mengembangkan diri dan kemudian dapat berdaya untuk kesejahteraan keluarga," katanya.
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 11:57:00 AM Sumber : MetroTvNews Penulis : Anggi Tondi Martaon
Sinergitas antar Lembaga Diharapkan Mampu Cegah Inflasi
id
Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi atas sinergitas yang baik antara pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat dalam mengatasi inflasi. Inflasi hampir terjadi setiap tahun menjelang Idul Fitri.
ps
.g
o.
"Kita ingin melihat langsung koordinasi dan sinergitas antara BI NTB, BPS NTB dan TPID NTB untuk bagaimana menangani inflasi daerah termasuk peredaran rupiah di daerah karena jangan sampai ini menjadi persoalan," kata Soepriyatno dalam keterangan tertulis, Rabu, 14 Juni 2017.
uk
ab
.b
Politikus Gerindra itu menyampaikan, prestasi yang ditorehkan oleh NTB dalam menekan laju inflasi di daerahnya tak lepas dari sinergi yang dilakukan ketiga lembaga tersebut. Dia berharap, sinergitas yang baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Mengingat, antisipasi inflasi di NTB selalu lebih baik setiap tahunnya.
ns
er ib
“Kami melihat ini kinerja dari BI, BPS dan TPID sangat baik sekali. Ini bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya, Tahun lalu sudah baik ya, dan sekarang saya kira juga lebih baik. Di NTB ini, inflasinya cukup terjaga dengan baik. Ini penting,” tuturnya.
la
ua
Hal senda juga disampaikan oleh anggota Komisi XI Willgo Zainar. Dia berharap, kemampuan NTB mengatasi inflasi dapat membantu memenuhi kebutuhan di daerah lain.
tp s: //
ke
pu
“Kita harapkan beberapa produk dari NTB bisa membantu memenuhi kebutuhan di daerah lainnya. Sehingga membutuhkan database yang terintegrasi, dan kebutuhan di NTB bisa disupply dari daerah lainnya dalam waktu cepat,” jelas Willgo.
ht
Selain mampu menjaga inflasi, Wilgo juga berharap BI dapat menjaga ketersediaan uang selama Idul Fitri. "Inflasi di NTB terkendali, ya. Kita berharap ketersediaan uang juga aman, agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena menjelang lebaran, kebutuhan uang meningkat dan alhamdulillah BI sudah menyiapkan,” ujar Willgo. Dalam kesempatan tersebut juga, Kepala Regional III Bank Indonesia, Mirmansyah menjelaskan bahwa rata-rata inflasi selama Ramadhan cenderung lebih tinggi ketimbang setiap bulannya. Menurutnya, inflasi di wilayah timur seperti NTB masih lebih rendah ketimbang inflasi di daerah barat, khususnya Sumatera. “Rata-rata inflasi Ramadan maupun lebaran cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata setiap bulannya. Berdasarkan wilayah, inflasi Sumatera tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya,” ucap Mirmansyah. (ROS)
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 11:02:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Kontributor Semarang, Nazar Nurdin
SBY: Angka Kemiskinan Indonesia Relatif Cukup Tinggi...
id
SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintah serius mengatasi persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ia menilai, angka kemiskinan di Indonesia saat ini masih terbilang tinggi.
ps
.g
o.
"Angka kemiskinan relatif cukup tinggi. Di era saya dulu, tahun 2007 terus turun dan makin kecil. Dari 250 juta angka itu masih tinggi. Tugas negara dan kita semua bersama menurunkan angka itu," kata SBY di sela Safari Ramadhan di Semarang, Selasa (13/6/2017) petang.
ab
.b
SBY mengatakan, masalah mendasar bangsa Indonesia adalah kemiskinan dan ketimpangan sosial. Masalah itu juga terjadi di negara-negara lain.
er ib
uk
Berdasarkan catatan BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia per September 2016 adalah 27,76 juta jiwa atau 10,7 persen dari total penduduk Indonesia. Angka ini turun dibandingkan Maret 2016 sebesar 10,86 persen.
ns
Baca juga: Tekan Kemiskinan di Bawah 10 Persen pada 2018, Apa Langkah Pemerintah?
la
ua
Presiden RI keenam itu mengingatkan bahwa kesenjangan bisa muncul melalui pertumbuhan ekonomi negara. Ketika pertumbuhan naik, kesenjangan sosial juga melebar.
ke
pu
"Lalu ketimpangan (kesenjangan) sosial ekonomi. Ini penyakit negara emerging economy. 10 tahun lalu, rata-rata pertumbuhan 6 persen maka kesenjangan melebar," ujar purnawirawan TNI ini.
tp s: //
Lalu, bagaimana mengatasinya? Menurut SBY, tugas pengentasan kemiskinan utama adalah tugas negara dan pemerintah. Para pejabat negara disumpah untuk melakukan apa aja agar kemiskinan bisa dikurangi.
ht
Advertisment
"Mengurangi kemiskinan itu pertama tugas negara dan Pemerintah," kata dia. Demokrat pun mengingatkan Pemerintah agar metode penanggulangan kemiskinan tidak terus berorientasi pada sifat duniawi atau benda. Namun pengentasan harus mengangkat harkat dan moralitas mereka yang tidak mampu. "Jadi bukan hanya serba benda, bukan infrastruktur, bukan hanya materi, tapi manusia. Tapi harkat dan martabat yang miskin dan belum mampu," ucapnya. "Pengentasan kemiskinan dulu masif, saran kita jangan dikendurkan, apalagi dihilangkan," tambah dia. Baca juga: SBY: Demokrat Tersinggung kalau Dianggap "Mualaf" dalam Menjaga Pancasila
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Hidup dibawah garis kemiskinan dialami sebuah keluarga di Sukabumi Jawa Barat. 10 orang anggota keluarga mendiami rumah berukuran kecil dengan kondisi yang nyaris ambruk.Selain itu, untuk makan sehari hari keluarga ini hanya mengandalkan nasi aking dan 2 bungkus mie instan untuk memberikan sarapan kepada ke 8 anak yang semuanya telah putus sekolah.(Kompas TV)
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 10:39:00 AM Sumber : Liputan6 Penulis : Reza
Sinergitas Antar Lembaga Diharapkan Untuk Cegah Inflasi
o.
id
Liputan6.com, Jakarta Komisi XI DPR RI memberikan apresiasi terhadap sinergitas yang baik antara Bank Indonesia Perwakilan NTB, Badan Pusat Statistik NTB serta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) NTB dalam mengantisipasi inflasi yang hampir terjadi setiap tahun saat menjelang Idul Fitri. Hal itu diungkapkan Ketua Tim Kunspek Komisi XI ke NTB, Soepriyatno kepada Parlementaria, Jumat, (09/06/2017).
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
“Kita ingin melihat langsung koordinasi dan sinergitas antara BI NTB, BPS NTB dan TPID NTB untuk bagaimana menangani inflasi daerah termasuk peredaran rupiah di daerah karena jangan sampai ini menjadi persoalan. Kita cukup bahagia karena koordinasinya mantap dan mampu menjaga inflasi di tingkat yang baik, sehingga masyarakat tidak dirugikan,” ujar Soepriyatno.Politisi Gerindra ini pun berharap sinergitas yang baik ini dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Mengingat, menurutnya antisipasi inflasi di NTB selalu menjadi lebih baik di setiap tahunnya.
ke
pu
la
ua
ns
“Kami melihat ini kinerja dari BI, BPS dan TPID sangat baik sekali. Ini bisa dijadikan contoh bagi daerah lainnya, Tahun lalu sudah baik ya, dan sekarang saya kira juga lebih baik. Di NTB ini, inflasinya cukup terjaga dengan baik. Ini penting,” tuturnya.Di kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI Willgo Zainar juga berharap selain mampu menjaga inflasi, BI diharapkan juga mampu menjaga ketersediaan uang kartal selama Idul Fitri, mengingat kebutuhan tersebut sangat besar di setiap tahunnya. “Inflasi di NTB terkendali ya. Kita berharap ketersediaan uang kertas juga agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, karena menjelang lebaran kebutuhan uang kartal ini meningkat dan alhamdulillah BI sudah menyiapkan,” ujar Willgo.
ht
tp s: //
Kerjasama yang baik antara BI, TPID dan BPS juga mendapatkan apresiasi dari Anggota Komisi XI Wilgo sehingga sinergitas yang baik ini harus tetap dilanjutkan. “Saya kira cukup bagus BI, TPID dan BPS bekerja baik. Dan adanya Satgas Pangan ini memperkuat lagi sehingga kerja lebih terintegrasi dan inflasi terkendalikan, meskipun kita juga tak mau ada deflasi,” tegasnya.Selain itu Willgo juga berharap agar produksi yang dihasilkan di NTB untuk dapat membantu memenuhi kebutuhan di daerah lain. Hal ini penting agar sinergitas antar daerah dalam menghadapi Idul Fitri dapat berjalan efektif.“Kita harapkan beberapa produk dari NTB bisa membantu memenuhi kebutuhan di daerah lainnya. Sehingga membutuhkan database yang terintegrasi, dan kebutuhan di NTB bisa disupply dari daerah lainnya dalam waktu cepat,” jelas Willgo.Dalam kesempatan tersebut juga, Kepala Regional III Bank Indonesia, Mirmansyah menjelaskan bahwa rata-rata inflasi selama Ramadhan cenderung lebih tinggi ketimbang setiap bulannya. Menurutnya, inflasi di wilayah timur seperti NTB masih lebih rendah ketimbang inflasi di daerah barat, khususnya Sumatera.“Rata-rata inflasi Ramadhan maupun lebaran cenderung lebih tinggi dibandingkan rata-rata setiap bulannya. Berdasakan wilayah, inflasi Sumatera tercatat lebih tinggi dibandingkan wilayah lainnya,” tutup Mirmansyah.(.)
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 9:15:00 AM Sumber : MetroTvNews Penulis : Angga Bratadharma
IHSG Berpeluang Menguat Metrotvnews.com, Jakarta: Bursa Amerika Serikat (AS) ditutup mengalami penguatan seiring rebound-nya beberapa saham teknologi dan para investor menantikan rilis data ekonomi AS minggu ini. Saat ini fokus pasar tertuju pada data inflasi AS yang diumumkan Rabu malam.
o.
id
Samuel Research Team mengungkapkan, adapun data inflasi AS diperkirakan turun ke dua persen secara tahun ke tahun (yoy) dan FOMC meeting yang disimpulkan Kamis dini hari diperkirakan suku bunga AS mengalami kenaikan sebanyak 25 BPS.
.b
ps
.g
"Sama halnya Bursa Eropa ditutup menguat sambil menunggu keputusan suku bunga AS. Harga minyak turun setelah AS melaporkan adanya kenaikan cadangan minyak mentah yang tak terduga," ungkap Samuel Research Team, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Rabu 14 Juni 2017.
er ib
uk
ab
Dari domestik, neraca perdagangan Indonesia akan dirilis Kamis siang dan surplus diperkirakan menipis ke kisaran USD1 miliar. BI RR rate diperkirakan masih tetap di posisi 4,75 persen walaupun inflasi masih berpeluang naik. Di sisi lain, Moodys memperbaiki outlook perbankan Indonesia dari stabil menjadi positif membuat sentiment positif untuk market.
ua
ns
"Ruang penguatan rupiah diperkirakan masih terbuka, merespons harga batu bara yang mulai kembali kuat," ungkap Samuel Research Team.
ht
tp s: //
ke
pu
la
Sementara itu, hasil dari FOMC meeting ditunggu dan dolar index justru mengalami pelemahan. Tidak dipungkiri menjelang pengumuman hasil FOMC meeting Kamis dini hari nanti, dolar index justru melemah. Melambatnya data inflasi produsen Amerika Serikat (AS) dan penguatan tajam poundsterling menjadi penyebab utama.
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 8:46:00 AM Sumber : TheJakartaPost Penulis : Amalinda Savirani
Jakarta is still the oligarchs' turf
id
As some scholars argue, there is insufficient proof of the ‘neoliberal’ nature of the policies that outgoing Jakarta governor Basuki Tjahaja Purnama has led. What has happened instead is an increase of local state capitalism, marked by the roles of local government-owned enterprises in Jakarta’s development. Notwithstanding this fact, structural problems still are pressing in Jakarta, and are mostly related to land and spatial planning issues.
.g
o.
Here I want to explore those structural problems in Jakarta that the governor-elect Anies Baswedan will deal with in office.
ab
.b
ps
One of pressing problem in the capital city remains unsolved: namely, chaotic spatial planning and its further consequences for the environment, including exacerbating flood disasters, and for vulnerable groups who need state the most—the poor.
pu
la
ua
ns
er ib
uk
Land, of course, is an important resource in Jakarta. With population growth of 3.7 percent annually, scarcity of land is a pressing issue. UN-Habitat estimates that in 2050, the population living in the cities in the world will be 66 percent. According to BPS data in 2012, 54 percent of Indonesian population live in the cities. There is no hard data on land prices in Jakarta, but it is plain to see that it has spiraled annually, and become unaffordable for the poor. The number of poor in Jakarta—that is, living below the official poverty line—is 3.5 percent of total population, or 320,000, similar to the population of Canberra. Scarcity of land and its constant increased price make it hard to access housing in Jakarta for the middle class, let alone the lower class.
ht
tp s: //
ke
Within this context, small groups dominate and control land. Many of the top 40 richest men in Indonesia (according to the business magazine Globe Asia) are in the property businesses. (It’s important to note that the Indonesian rich is limited not only to Chinese Indonesians, but also includes many indigenous (pribumi) tycoons.) These private developers provide housing for the middle class and upper classes in Jakarta. In the late 1980s, housing estates were largely located in fringe of Jakarta. Ciputra, the so-called ‘king of developers’, developed a satellite city of Bumi Serpong Damai (BSD) in Southwest Jakarta as well as Pantai Indah Kapuk in North Jakarta. Lippo Group, belonging to the Riady family, constructed Lippo Karawaci in Tangerang, and Lippo Cikarang in Bekasi, East Jakarta. Ciputra actively lobbied Soeharto to convert the peatland in North Jakarta into a residential area before the Salim Group, belonging to the notorious New Order crony Liem Sioe Long, took over the project. These are the examples mentioned in Arai’s research in 2015. All of the developers found their close connections to Soeharto to be instrumental in building vast land holdings, according to Winarso and Firman’s research. But as traffic jams worsened, and Jakartans who lived in these suburbs spent more and more time on the road commuting, the business of high-rise apartment buildings in the city center started to take off in the early 2000s. Agung Podomoro Land (APL) owned by Trihatma Kusuma Haliman was as one of the pioneers in this area. Other developers followed in APL’s footsteps and moved their focus back into town to build high-rise apartments there. Summarecon group constructed much of Kelapa Gading. The prominent politician-cum-businessman Aburizal Bakrie had Rasuna Episentrum in Kuningan area. The Lippo Group developed high rise mixed use complexes for the upper middle class
in Kemang and West Jakarta. The Murdaya family, taking over the property business of the Salim group, now has its own property projects in Jakarta’s CBD. Colliers International data from 2016 shows that the price for apartments in Jakarta averages Rp32,100,000 (498,698 USD) per square meter. For rentals, the average price is Rp365,610/sq. m/month CBD and 218,625/sq. m/month for South Jakarta. Compare this price to the rent cost for vertical social housing (Rusunawa) in Marunda area, North Jakarta. At the fourth floor there, tenants pay Rp128,000/month for 30square metres, or IDR 4,266/sq.m/month.
id
The Jakartans who can afford to purchase or rent their own apartments are perhaps part of the lucky 18 percent of those in the middle class population celebrated by such entities as McKinsey. At the other side, the social class that manages to pay rent for rusunawa is those with provincial minimum wage is IDR 3.35 million/month, or less. Here we see stark extremes of housing pricing among social classes, which also reflects the tremendous inequality between social classes in the capital.
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
According to market directory of apartments in Jakarta, there are 334 apartment developments, and 116 under construction. Data from Colliers states that total supply of in 2012 was almost 150,000 units. The figure may increase around 20 percent of that number in 2017. If we compare these numbers with rusunawa in Jakarta, the difference is stark. According to the provincial government’s data, the total number of rusunawa public housing developments in Jakarta is 24, representing fewer than 10 percent of all apartments. In 2016, the Jakarta government planned to build 21,000 units with budget allocation Rp3.3 trillion (A$330 million). Again, we see more inequality, this time in terms of housing provision: the rich and middle class have more housing supply, while the poor have to struggle to access limited quantities of affordable housing.
pu
la
ua
ns
If during Soeharto the era it was the central government who had control of spatial planning, in the post-Soeharto era it is local government through their local bylaws. These set guidelines for urban development in spatial planning (RTRW) documents with a time frame of 20 years, with possible revision every 5 years. In more detailed accompanying spatial plans, provisions for zoning— residential, commercial, or green space.
ht
tp s: //
ke
There have been violations of these planning regulations, especially conducted by the developers I introduced above—and the Jakarta provincial government seems to approve of it. Kemang in South Jakarta is one good example. According to the Jakarta RTRW document, it was a conservation area. In the early 1980s, 70 percent of the area was green. But the areas was rezoned for commercial use, with cafes and shopping areas proliferating in the 1990s. Due to this conversion, green areas intended to be a catchment area have deteriorated. As a result, water has inundated the suburb every rainy season since the mid-2000s. There has been little concrete action that taken by the government in response. Another prominent source of spatial law violations is the case shopping mall construction. According to data collected by Deden Rukmana in 2015, there are five main areas where the designated uses in Jakarta’s 1985–2005 were violated, as can be seen in table below. Spatial plan violations in Jakarta, data collected by Deden Rukmana in 2015.(New Mandala/File) While the Jakarta government relaxed its regulation towards developers, they are very hard on violations of spatial planning by poor communities. Between 2015–2016, according to Jakarta’s Yayasan LBH (Legal Aid Foundation), there have been more than 300 cases of forced eviction in Jakarta, with more than 14,000 victims, making it the largest forced evictions in Jakarta’s modern history.
This inconsistency brings severe effects for the whole city. Construction of high rise buildings in the capital has resulted in the increased rate of land subsidence, which the World Bank estimates has been occurring at the rate of 4-6 cm per year. These high rise buildings extract water from the ground, which deteriorates the soil, leading to subsidence. At the same time, green area remains less than 7 percent of Jakarta’s surface. These all have worsened floods every year in Jakarta, and has made the capital achieve the title of a ‘sinking city’. The whole city and its population bear the cost.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Jakarta’s election in 2017 has absorbed us all with the prominence of issues of religion and identity, which are indeed quite worrying for the future of Indonesian democracy. However, looking towards Jakarta’s future, persistent urban issues such as land, environment, and spatial planning, which has both reflected and reproduced spatial inequality among social classes, remains. This issue is material for all of Jakartans in the next five years, no matter their religion or race.
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 7:42:00 AM Sumber : Detik Penulis : Sylke Febrina Laucereno
Bunga Deposito Terus Turun, Tapi Bunga Kredit Masih Tinggi
o.
id
Jakarta - Suku bunga simpanan deposito di bank terus mengalami penurunan sejak periode 2015. Namun, ini tidak diikuti dengan penurunan suku bunga kredit.Besaran bunga kredit di data uang beredar Bank Indonesia (BI) rata-rata tercatat masih double digit, yakni 11,9%.Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, mengatakan bunga kredit sulit turun karena kurang mulusnya transisi kebijakan yang dilakukan oleh BI.
uk
ab
.b
ps
.g
Dia menjelaskan, sejak tahun lalu BI sudah menurunkan suku bunga acuannya hingga 150 basis poin (BPS). Penurunan hanya terasa ke bunga deposito dan tidak ke bunga kredit."Tapi yang harus diperhatikan juga saat ini risiko kredit di industri perbankan juga masih cukup besar, untuk non performing loan (NPL)/kredit bermasalah yakni di kisaran 3%," kata Josua saat dihubungi, Selasa (13/6/2017).
ns
er ib
Berdasarkan statistik perbankan Indonesia (SPI) periode Maret 2017, suku bunga simpanan periode 1 bulan tercatat 6,41%, 3 bulan 6,7%, 6 bulan 6,97%, dan 12 bulan 7,14%.Pada 2015 bunga simpanan jangka waktu 1 bulan 8,56%, kemudian pada 2016 turun menjadi 6,45%. Untuk jangka waktu 3 bulan pada 2015 tercatat 9,14%, pada 2016 menurun dan menjadi 6,76%.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
Sedangkan untuk bunga simpanan 6 bulan di 2015 9,22% dan turun menjadi 7,08% pada 2016. Kemudian untuk bunga simpanan di atas 12 bulan pada 2015 tercatat 8,76%, turun jadi 7,35% pada 2016.
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 3:55:00 AM Sumber : Detik Penulis : Andri Hardjono
Cara Pintar Habiskan THR
o.
id
Jakarta - Tidak lama lagi para karyawan, terutama yang beragama Islam, akan menerima uang Tunjangan Hari Raya (THR). Dalam PerMenNaKer No 6 Tahun 2016 disebutkan bahwa THR wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Secara prakteknya ada Perusahaan yang membagikan THR nya 2 minggu, bahkan sebulan, sebelum Hari Raya.Mendadak kita punya dana kurang lebih dua kali lipat dibanding biasanya. Mendadak pula banyak tawaran diskon besarbesaran di mana-mana. Tiba-tiba keinginan membeli barang-barang yang kita mau (bukan yang kita perlu) melonjak. Hal ini dikenal dengan istilah impulsive buying.
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
Keadaan ini membuat THR hilang entah ke mana.Berikut adalah beberapa tips untuk menghabiskan THR dengan pintar.Inflasi di bulan RamadanTingkat inflasi di bulan Ramadan biasanya lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi rata-rata. Hal ini disebabkan oleh hukum supply-demand, di mana demand di bulan puasa umumnya meningkat. Terutama untuk barang-barang kebutuhan pokok. Contoh di tahun 2015, inflasi di bulan Juli sebesar 0,93% sedangkan inflasi tahunan tahun 2015 adalah 3,35%. Di tahun 2016, inflasi bulan Juni 0,66% dan bulan Juli 0,69% sedangkan inflasi tahun 2016 sebesar 3,02%.
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
Badan Pusat StatistikGuna menghadapi inflasi sesaat yang tinggi ini kita sisihkan sebagian uang THR untuk menambah uang belanja. Kewajiban AgamaSisihkan dan bayarkan kewajiban zakat sesuai dengan ajaran agama.Utang KonsumtifDengan adanya dana besar tiba-tiba ini ada baiknya digunakan untuk mengurangi atau bahkan melunasi utang konsumtif kita. Salah satu utang konsumtif yang seringkali mengganggu adalah Kartu Kredit. Kalau biasanya kita hanya membayar sebesar minimal payment, maka saat inilah kesempatan kita untuk melunasinya. Ingat bunga kartu kredit yang cukup besar.Mudik LebaranHitung dengan baik anggaran kebutuhan untuk mudik saat Lebaran. Siasati dengan cermat sesuai dengan dana yang tersedia setelah digunakan untuk 2 keperluan di atas.
ht
Tidak perlu membuka utang konsumtif baru untuk bisa mudik, bukan?Kelebihan Dana THRSetelah digunakan untuk menghadapi inflasi, melunasi utang konsumtif, dan mudik Lebaran, ternyata dana THR masih ada lebih. Lalu diapakan kelebihan dananya? Pertama, cek dana darurat. Sudah mencukupi kah? Isi lagi kalau belum mencukupi. Kalau Dana Darurat sudah mencukupi, kelebihan dana bisa ditambahkan ke Dana Pensiun untuk meringankan investasi bulanan. Alternatif lain? Belanjakan!!! Ini saatnya mengapresiasi hasil kerja setahun kita. Untuk belajar lebih lanjut, dibulan Ramadan ini ada Kelas Perencana Keuangan Syariah 9-11 Juni Info disini https://bit.ly/RIFA0517, Mengelola Keuangan Keluarga Islami 17 Juni info https://bit.ly/IARFCPMSY, Berinvestasi pada produk keuangan Syariah 18 Juni, info https://bit.ly/IARFC-IVS atau buka di www.IARFCIndonesia.comSelamat menjalankan ibadah di bulan Ramadan dan menerima serta menghabiskan THR tahun ini.Find fun way to manage your fund. (ang/ang)
KlipingBerita Online Tanggal : 6/14/2017 12:42:00 AM Sumber : Detik Penulis : Triono Wahyu Sudibyo
Menag Buka Pembekalan Petugas Haji, Ingatkan Tantangan Berat
.b
ps
.g
o.
id
Jakarta - Pemerintah bersiap menyambut musim haji 2017. Para petugas dilatih dan dibekali beragam pengetahuan mulai hari ini hingga 10 hari ke depan. Diharapkan mereka tidak kesulitan 'melayani' tamu Allah tahun ini.Pembekalan petugas haji digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur dan dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (13/6/2017) malam. Turut hadir di acara ini antaranya Ketua Komisi VIII DPR Ali Taher Parasong, pejabat Kemenkes, Polri-TNI, dan lain-lain.Plt Dirjen Pelayanan Haji dan Umrah (PHU) yang juga Sekjen Kemenag, Nur Syam, menyebut pembekalan diikuti 748 petugas haji non kloter. Terdiri dari unsur Kemenag, Kemenkes, TNI-Polri, dan instansi terkait.
ua
ns
er ib
uk
ab
Mereka terpilih melalui seleksi ketat dan terbuka.Sementara Menag dalam sambutannya mengatakan petugas haji adalah orang-orang terpilih. "Bukan Kemenag, tapi Allah. Banyak cerita orang yang bertahun-tahun ingin jadi petugas dan berhaji, tapi belum tentu berangkat," kata Lukman disambut tepuk tangan peserta pembekalan.Tahun ini, jumlah kuota haji melonjak karena adanya penambahan kuota. Sebelumnya 168.800, kini jadi 221.000."Ini jadi tantangan berat dan motivasi tersendiri bagi petugas haji. Terutama bagaimana melayani tamu Allah yang sedemikian banyak," katanya.Lukman memastikan ada dinamika. Apalagi cuaca di Arab Saudi sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya.
ht
tp s: //
ke
pu
la
Pada saat musim haji tahun ini, antara Agustus-September, Arab Saudi tengah dilanda cuaca panas.Karena itu, lanjut Lukman, petugas haji harus fit dan siap. Pembekalan dimaksudkan agar petugas menguasai medan, lingkup tugas masing-masing hingga prosesi haji. Harapannya, Indonesia tetap jadi teladan bagi negara lain dalam hal pelayanan ke jemaah haji."Tahun lalu, berdasarkan survei BPS, indeks kepuasaan pelayanan haji di angka 83,83 persen. Ini harus dijaga dan ditingkatkan," tuturnya disambut tepuk tangan.Usai sambutan, Lukman didampingi Ketua Komisi VIII DPR dan pejabat kementerian yang terlibat menekan tombol sebagai simbol pembukaan pembekalan petugas haji.
