Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 7:10:00 PM Sumber : Kontan Penulis : Ghina Ghaliya Quddus Sanny Cicilia
Tambahan SBN Rp 33T bisa lemahkan ekonomi?
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
JAKARTA. Pemerintah telah membuat dua skenario defisit anggaran dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (RAPBN-P) tahun 2017. Dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah kepada DPR, pemerintah mematok defisit anggaran dalam RAPBN-P mencapai Rp 397,2 triliun atau 2,92% dari PDB. Namun, dengan telah memperhitungkan anggaran yang tidak terserap secara alamiah, defisit anggaran tahun ini diperkirakan mencapai Rp 362,9 triliun atau 2,67% dari PDB. BACA JUGA : Defisit melebar, penerbitan SBN bisa naik Rp 33 T Semester I 2017, pemerintah terbitkan SBN Rp 395T Pada APBN 2017, sedianya defisit ditargetkan 2,41% dari PDB. Dengan melebarnya defisit, pemerintah dipastikan akan menambah utang pada tahun ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, surat utang yang akan diterbitkan pemerintah bisa mencapai Rp 433 triliun sampai Rp 467,3 triliun. Jumlah tersebut naik Rp 33 triliun sampai Rp 67,3 triliun dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah dalam APBN 2017 sebesar Rp 400 triliun dengan asumsi ada penghematan alamiah. Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, keperluan tambahan SBN tersebut berimplikasi pada penambahan supply di pasar SBN yang pada akhirnya menekan harga SBN. Untuk menghindari penurunan harga SBN, investor cenderung akan mengantisipasinya dengan mengurangi kepemilikan SBN khususnya tenor yang panjang. Josua melanjutkan, yield obligasi 20 tahun saat ini berada di kisaran 8,01% atau naik 37 bps pada pekan ini, tertinggi sejak pertengahan Maret tahun ini. Sementara yield obligasi 10 tahun naik 30bps menjadi 7,18% dalam pekan ini seiring dengan tekanan jual di pasar SBN. “Penambahan penerbitan SBN juga berpotensi menimbulkan kondisi crowding out, di mana ekspansi fiskal menyebabkan kenaikan suku bunga, lalu kredit turun dan selanjutnya menekan pertumbuhan ekonomi,” kata Josua. Dia menambahkan, obligasi Indonesia berdenominasi dollar juga mengalami koreksi di mana yield-nya juga meningkat, “Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun juga meningkat menjadi 122,32 bps dari 110,47 pada pertengahan Juni yang merupakan level terendah pada tahun ini,” ujarnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 6:54:00 PM Sumber : Okezone Penulis : Mulyana
Program 'Beras Perelek' Dirasakan Manfaatnya, Beban Warga Jadi Ringan
.g
o.
id
PURWAKARTA - Program 'Beras Perelek' yang diluncurkan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi ternyata cukup membantu meringankan beban masyarakat kurang mampu. Ditambah, sebulan lalu kembali diluncurkan sistem berbasis teknologi sebagai pendukung program sosial itu berupa mesin ATM beras.
ab
.b
ps
bah Tanu (75) merupakan warga Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari yang merasakan betul A manfaat dari program tersebut. Menurutnya, setelah ATM Beras Perelek diluncutkan di desanya, dirinya merasa lebih terbantu.
er ib
uk
BERITA REKOMENDASI
ua
ns
Taman di Purwakarta Dipagari, Begini Kata Kang Dedi MulyadiIngin Sampaikan Terima Kasih, Ibu Rokayah Silaturahmi ke Rumah Kang DediBerkoalisi dengan PKS, Gerindra Targetkan Menangkan Pemilihan Bupati Cirebon 2018
ke
pu
la
Untuk kebutuhan bahan pangan sehari-hari, saat ini dia tidak lagi merasa bingung. "Dalam sebulan, abah dapat jatah beras hingga tiga kali. Beras tersebut, diambil di mesin ATM yang ada di kantor desa," ujar Tanu, Jumat (7/7/2017).
ht
tp s: //
Dengan banyaknya bantuan beras, sampai pekan pertama Juli 2017, Tanu dan istrinya masih memiliki beras. Sebab, dalam sehari hanya menghabiskan beras 1 liter untuk mencukupi kebutuhannya, istri dan kedua cucunya. Dengan adanya ATM Beras Perelek ini, Tanu mengucapkan terima kasih ke pemerintahan daerah. Karenanya, Beras Perelek tersebut sangat membantu bagi warga miskin. Apalagi, setiap kepala keluarga mendapatkan alokasi sebanyak 15 Kg per bulannya. Tak hanya itu, berasnya juga kualitas super. "Sangat terbantu, kami jadi tidak kekurangan beras," ujarnya. Sekretaris Desa Dangdeur, Wahyudin mengatakan, keluarga miskin di wilayahnya berjumlah 76 kepala keluarga berdasarkan data BPS. Data warga miskin ini, kata dia, merupakan warga yang dulu menerima program beras raskin (sekarang Rastra). "Warga miskin di kami, jumlahnya memang sedikit," ujarnya.
Terkait dengan ATM Beras Perelek, Wahyudin mengatakan, meski belum disempurnakan ATM tersebut sudah difungsikan kendati belum optimal. Sebab, masih ada sedikit perbaikan dari tim IT pemerintah. Salah satunya, mengenai hitungan beras yang keluar. Misalnya, warga meminta beras dengan jumlah 3 kilogram yang keluar hanya 1/2 kilogram. Jadi, solusinya jatah beras perelek itu untuk sementara dibagikan secara manual dulu. Yakni, ketika kuotanya turun dari kabupaten, beras itu ditimbang oleh aparat. Lalu, setelah masing-masing Keluarga Keluarga (KK) mendapatkan jatah 15 kg, beras itu langsung didistribusikan ke penerima.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
"Sebenarnya tidak ada masalah dengan mesin ini. Tapi, mayoritas warga kami belum bisa mengoperasikan mesin ATM beras tersebut," pungkasnya.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 6:20:00 PM Sumber : Jpnn Penulis :
Kaukus Kuningan Kritisi Empat Persoalan Mendasar di Era Jokowi-JK
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
99 SHARES jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah aktivis dari lintas angkatan yang bergabung dalam Kaukus Kuningan mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Mereka antara lain Irwansyah Iing (Aktivis 1998), Japrak Haes (Aktivis 1980-an), Rahmah Hasjim (Aktivis 1998), Setya Dharma (Aktivis 1978), Toha (Aktivis 1998), Santosa AS (Aktivis 1980-an), dan Meilda Pandingan (Aktivis 1998). Juru Bicara Kaukus Kuningan, Irwansyah Iing dalam pernyataan sikapnya, menyebutkan empat masalah fundamental yang dihadapi pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Keempat persoalan itu adalah kemiskinan yang tinggi, ketimpangan kesejahteraan yang besar, dan utang pemerintah yang semakin besar. Terakhir, mereka menilai pemerintahan Jokowi tidak mampu mampu mengelola dan menata kehidupan politik. “Menjelang tiga tahun usia pemerintahan Presiden Jokowi Widodo-Wakil Presiden Jusuf, kondisi masyarakat utamanya kelompok masyarakat bawah/miskin semakin memprihatinkan,” ucap Irwansyah di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (7/7). Di sisi Iain, kata dia, masyarakat juga kerap terbelah dalam menghadapi berbagai isu-isu sosial dan politik akibat kurang cakapnya pemerintah mengelola berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan yang ada. Pemerintah yang sejatinya merupakan pelayan publik dan bekerja meringankan beban rakyat semakin tak terlihat perannya. “Beban yang ditanggung rakyat dari hari ke hari bukannya berkurang, namun malah bertambah,” tegas Irwansyah. Menurut Irwansyah, Kaukus Kuningan berpandangan bahwa Presiden Jokowi semakin jauh dari tugas dan tanggung jawabnya memimpin Republik ke arah yang lebih baik. Dia mencontohkan, angka kemiskinan yang tinggi. Kaukus menyetir data BPS per September 2016 mencatat jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 10,7 persen. Dengan kondisi daya beli masyarakat yang sangat rendah saat ini, Kaukus memperkirakan jumlah penduduk miskin tahun ini lebih tinggi, terutama di daerah perdesaan. “Kebijakan Pemerintahan Jokowi yang memutuskan untuk melakukan pencabutan subsidi listrik secara bertahap kepada 19,0 juta pelanggan rumah tangga berdaya 900 Volt Ampere (VA) sejak Januari 2017 lalu juga akan memicu bertambahnya penduduk miskin. Mengapa? Karena banyak pelanggan listrik 900 VA ada dalam kategori penduduk hampir miskin, dengan kebijakan berpotensi masuk ke kelompok miskin,” katanya. Menurutnya, tingginya kemiskinan ini diperburuk dengan jumlah pengangguran terbuka yang tinggi. Data BPS pada Februari 2016 menyebutkan jumlah pengangguran mencapai 7,02 juta orang. “Kami melihat pengangguran tahun ini akan lebih besar. Kita saksikan di desa-desa banyak sekali pemuda menganggur. Proyek Infrstruktur yang digembar-gemborkan pemerintah tak mampu menyerap para penganggur yang ada,” katanya. 1 2 3 Next TAGS Kaukus Kuningan Aktivis '98 Jokowi-Jusuf Kalla
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 5:44:00 PM Sumber : Jpnn Penulis :
Kemenpar Gandeng AirAsia Singapura Promosi Wonderful Indonesia
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
NaN SHARES jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata (Kemenpar) melakukan kerja sama kampanye pemasaran terintegrasi dengan maskapai AirAsia. Kampanye ini, merupakan kolaborasi kedua kalinya antara kementerian di bawah komando Arief Yahya itu dengan maskapai berbiaya hemat di Singapura tersebut. CEO AirAsia Singapore Logan Velaitham mengatakan, kerjasama ini bertujuan untuk mempromosikan keindahan Indonesia di seluruh destinasi-destinasi unggulan yang ada di Indonesia. Logan mengaku senang dapat menjadi maskapai berbiaya hemat pertama di Singapura yang bekerja sama dengan Kemenpar. "Indonesia menawarkan banyak sekali panorama alam yang indah juga kekayaan flora dan fauna, dan kolaborasi ini akan semakin memperkuat komitmen kami untuk mempromosikan ‘Wonderful Indonesia’ di Singapura," ujar Logan. Bagi penumpang yang ingin menjelajahi Indonesia lebih jauh lagi, AirAsia juga menghubungkan Singapura ke destinasi-destinasi lain di Indonesia, yaitu Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Solo, Pontianak, Lombok dan Makassar. "Dengan beragamnya obyek wisata yang ditawarkan, tidak ada rekanan kerjasama yang lebih cocok bagi kami selain Kemenpar yang dengan pemahamannya memungkinkan kami untuk menjelajahi potensi pariwisata Indonesia lebih dalam. Kami bangga berkesempatan untuk mendukung program pariwisata Indonesia dengan target 20 juta wisatawan asing pada tahun 2019," tutur Logan. AirAsia saat ini menghubungkan Singapura dengan 5 destinasi menarik di Indonesia dengan penerbangan langsung ke Jakarta, Yogyakarta, Bali, Semarang dan Bandung, dengan total penerbangan sebanyak 77 kali per minggu, tertinggi di antara maskapai berbiaya hemat lain di wilayah Asean. Staf Khusus Menteri Bidang Infrastruktur Pariwisata Kemenpar Judi Rifajantoro mengatakan, berpromosi dan bekerjsama dengan AirAsia.com merupakan salah satu cara termudah untuk menjamin jutaan mata iklan karena dapat menargetkan pelanggan berdasarkan negara asal mereka dengan 23 negara dalam 13 bahasa. "Tujuannya membangun brand awareness dengan homepage dan menjalankan iklan pada situs skycraper advertising. Selain itu, Meningkatkan branding Wonderful Indonesia melalui marketing plan AirAsia dan mempromosikan destinasi Indonesia,” ujar Judi. Judi menilai apa yang dilakukan pihaknya ini sesuai target dengan coverage penerbangan AirAsia terutama di originasi Singapura. Serta meningkatkan jumlah kunjungan wisman terutama di originasi Singapura. ”Salah satunya melalui penjualan air ticket AirAsia dan paket wisata," papar Judi Rifa. Dalam kerjasama ini, terang Judi Rifa, Kemenpar menganggarkan 50% dari biaya placement pada media yang diusulkan oleh AirAsia. Berkoordinasi dengan pihak AirAsia dalam finalisasi desain yang akan digunakan. Juga mengadakan launching atau press gathering pada awal kerjasama dengan memfasilitasi komponen sewa tempat, dekorasi, pertunjukan kesenian Indonesia, dan souvenir. "Juga mengadakan program direct selling atau consumer selling di beberapa lokasi yang disepakati dengan komponen yang difasilitasi oleh Kemenpar berupa sewa tempat, dekorasi, pertunjukan kesenian Indonesia, souvenir," tambah Judi
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Rifa. Sebagai kontraprestasi, AirAsia berkomitmen meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia pada periode kerjasama berlangsung, dengan memonitor dan melaporkan perbandingan jumlah pengunjung pada periode tersebut dan di luar periode tersebut. Menurut data kedatangan wisatawan mancanegara yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Indonesia, wisatawan asal Singapura secara konsisten menduduki peringkat pertama untuk jumlah kedatangan turis mancanegara di Indonesia. Data dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menunjukkan bahwa sebanyak lebih dari 745,000 turis dari Singapura mengunjungi Indonesia pada semester pertama tahun 2017. Seperti diketahui, Kemenpar terus berjuang dalam meningkatkan wisatawan ke tanah air. Menteri Pariwisata Arief Yahya menetapkan top 3 program; diantaranya digital tourism, homestay desa wisata dan konektivitas udara yang harus dilaksanakan tahun ini dalam mewujudkan target pariwisata 2017. Yakni 15 juta wisman dan 265 juta pergerakan wisnus di Tanah Air kemudian akan meningkat menjadi 20 juta wisman dan 275 juta pergerakan wisnus pada 2019 mendatang. “Sekitar 80% kedatangan wisman ke Indonesia menggunakan moda transportasi udara sehingga tersedianya seat pesawat (seat capacity) yang cukup menjadi kunci untuk mencapai target 2017 hingga 2019 mendatang, terima kasih kepada AirAsia untuk komitmen kerjasama ini,” kata Menpar Arief Yahya.(jpnn) TAGS Kemenpar Menpar Arief Yahya Airasia
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 2:18:00 PM Sumber : Republika Penulis : Zuli Istiqomah/ Hazliansyah .
Jabar Jadi Lokasi Survei Data Ekonomi Kreatif
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Guna menjaga kesinambungan serta memperkaya data ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Bekraf bekerja sama dengan BPS. Kerja sama tersebut termasuk dalam penyediaan data Produk Domestik Bruto (PDB), tenaga kerja, ekspor, Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK).Berdasarkan hasil SKEK 2016, tiga subsektor ekraf yang menjadi primadona adalah fashion, kriya, dan kuliner. Sedangkan usaha/perusahaan start up bidang ekraf cenderung dijumpai pada subsektor aplikasi dan games developer, industri musik, serta perfilman. Guna memenuhi kebutuhan data enam subsektor ekraf tersebut, BPS-BEKRAF memilih lima provinsi yang akan menjadi objek survei data. Antara lain Jawa Barat, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.Kepala BEKRAF Triawan Munaf memaparkan, pemilihan kelima provinsi tersebut berdasar pada pertumbuhan ekonomi kreatif di masing-masing provinsi yang dinilai layak dijadikan contoh. Ekonomi kreatif yang dimaksud mencakup enam subsektor yang menjadi konsentrasi BPSBEKRAF."Lima provinsi itu semua sudah bisa dijadikan contoh, /sample yang mendekati sangat akurat untuk mewakili seluruh Indonesia," kata Triawan di Kota Bandung, seperti dalam rilis yang diterima Republika.Triawan mengatakan, sejatinya secara ideal seluruh wilayah diukur secara detail. Namun karena ketebatasan anggaran membuat Bekraf harus memilih sampel. "Dari 16 subsektor ekonomi kreatif, kita ingin konsentrasi di enam subsektor, tiga yang sudah besar, tiga yang jadi prioritas untuk dikembangkan. Tiga yang sudah besar itu selain sudah besar dan percepatan pertumbuhannya luar biasa di Indonesia, tapi juga percepatan pertumbuhan ekspornya juga luar biasa," papar Triawan.Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menekankan bahwa percepatan penyelesaian data akan dilakukan dengan menggabungkan data Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif 2016. Diharapkan, data baru bisa dilaunching pada Desember 2017 mendatang.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 1:16:00 PM Sumber : TheJakartaPost Penulis : Stefani Ribka
More cold storage urgent in Bangka Belitung Islands: Local govt
o.
id
Bangka Belitung, located 800 kilometers north of Jakarta with abundant fish and marine resources, is in urgent need of new investment in cold storage for fishermen’s catches, an official has said.
.b
ps
.g
For this reason, the regional administration is mapping out potential locations for fish storage facilities for new investors. Foreign investors can own 100 percent of shares in the cold storage business, according to the Negative Investment List (DNI).
uk
ab
“When high season comes, a lot of fish is wasted because there’s not enough cold storage on the islands,” said Deputy Bangka Belitung Islands Governor Abdul Fatah during a visit to The Jakarta Post office on Friday.
ns
er ib
He said the local administration also welcomed investors to develop tourism in the region, which is included in Indonesia’s top 10 emerging destinations.
ua
Tourist arrivals through airports on Bangka and Belitung islands jumped 68 percent to 1.4 million people in 2016, Central Statistics Agency (BPS) data show.
ke
pu
la
Fatah said the increase was propelled by improved infrastructure, including airports and roads to pristine beaches and geo-parks.
ht
tp s: //
The government is promoting 10 emerging domestic tourist destinations, including Bangka Belitung Islands, Labuan Bajo in West Nusa Tenggara (NTB), Bromo-Tengger-Semeru in East Java and the Thousand Islands in Jakarta. (ags)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 9:30:00 AM Sumber : Kontan Penulis : Danielisa Putriadita Barratut Taqiyyah Rafie
Kemarin, imbal hasil SUN melambung lagi
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
JAKARTA. Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN) kembali naik pada perdagangan Kamis (5/7). Semua imbal hasil di setiap tenor mengalami kenaikan. Perubahan tingkat imbal hasil berkisar 1-9 basis poin (bps). SUN tenor pendek, misalnya, mengalami kenaikan antara 2-6 bps diiringi dengan penurunan harga hingga 20 bps. SUN tenor lima tahun juga naik sebesar 5 bps di level 6,73% diiringi dengan penurunan harga sebesar 20 bps. Tak ketinggalan SUN tenor 10 tahun juga mengalami kenaikan imbal hasil sebesar 10 bps jadi di level 6,86% dengan diiringi penurunan harga sebesar 65 bps. Begitu pun juga dengan SUN tenor 15 tahun dan SUN tenor 20 tahun naik sebesar 10 bps jadi di level 7,5% dan 7,70%. Pergerakan masing-masing tenor diiringi dengan penurunan harga sebesar 82 bps dan 95 bps. Analis Fixed Income MNC Securities I Made Adi Saputra menjelaskan, imbal hasil kembali naik karena seiring dengan kenaikan imbal hasil surat utang global serta didorong oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 7:54:00 AM Sumber : Detik Penulis : Hendra Kusuma
Ada 'Ancaman' di Balik Anggaran Subsidi Era Jokowi
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Jakarta - Di setiap masa pemerintahan, Indonesia selalu mengalokasikan dana subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tidak tanggung-tanggung, nilainyabisa mencapai ratusan triliun rupiah.Tujuan pemerintah mengalokasikan dana subsidi adalah, sebagai bantuan kepada 40% masyarakat Indonesia yang berada di garis kemiskinan. Subsidi dinilai mampu menjaga daya beli serta melindungi masyarakat tidak mampu, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.Alokasi anggaran subsidi juga dibagi dalam dua sektor, yakni energi dan non energi. Seperti yang telah ditetapkan dalam APBN 2017 totalnya Rp 160,1 triliun, yang terdiri dari subsidi energi Rp 77,3 triliun dan subsidi non energi Rp 82,7 triliun.Namun, pada pertengahan tahun ini pemerintah kembali melakukan revisi anggaran bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi Indonesia. Hasilnya, dalam pembahasan awal bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelum disahkan dalam nota keuangan, terdapat perombakan asumsi dasar ekonomi dari yang sebelumnya ditetapkan pada APBN 2017, perombakan itu juga berdampak pada kebijakan subsidi pemerintah.Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dikutip, Jumat (7/7/2017). Dalam pembahasan awal atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) terdapat perubahan anggaran subsidi. Dalam pembahasan awal dan telah disepakati Banggar DPR, anggaran subsidi kembali diusulkan naik dengan total nilai Rp 182,1 triliun.Untuk subsidi energi menjadi Rp 103,1 triliun dari pagu Rp 77,3 triliun. Rinciannya, subsidi listrik naik Rp 7 triliun menjadi Rp 52 triliun dari APBN 2017 Rp 45 triliun. Sedangkan subsidi BBM naik Rp 300 miliar menjadi Rp 10,6 triliun dari APBN 2017 yang sebesar Rp 10,3 triliun. Sedangkan subsidi elpiji 3 kg naik cukup tinggi sebesar Rp 18,5 triliun menjadi Rp 40,5 triliun dari pagu Rp 22 triliun.Untuk subsidi non energi justru mengalami penurunan dengan total Rp 79,0 triliun dari pagu Rp 82,7 triliun. Rinciannya subsidi pangan tetap Rp 19,8 triliun, subsidi pupuk tetap Rp 31,2 triliun, subsidi benih tetap Rp 1,3 triliun, Public Service Obligation (PSO) tetap Rp 4,3 triliun, subsidi bunga kredit program dari Rp 15,8 triliun turun menjadi Rp 13,0 triliun, dan subsidi pajak atau pajak Ditanggung pemerintah (DTP) dari Rp 10,3 triliun turun menjadi Rp 9,4 triliun.Jika dilihat lebih dalam lagi, di balik besarnya dana pengelolaan subsidi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diusulkan pemerintah pada RAPBN Perubahan (RAPBN-P) 2017 masih memiliki 'ancaman', yaitu masih banyaknya ketidaktepatsasaran penyerahan subsidi di kalangan masyarakat dan belum efektifnya program kerja pemerintah yang berkaitan dengan subsidi.Seperti pada subsidi energi, terutama subsidi listrik dan subsidi elpiji 3kg. Untuk subsidi listrik yang meningkat Rp 7 triliun dikarenakan program pembatasan subsidi listrik untuk pelanggan rumah tangga 450 VA tidak berjalan, lalu alokasi untuk pembayaran kembali pelanggan rumah tangga 900 VA yang sebelumnya ditetapkan sebagai rumah tangga mampu namun setelah diverifikasi masih layak menerima subsidi, dan yang terakhir dikarenakan penyesuaian harga minyak dunia.Sedangkan untuk subsidi elpiji 3kg
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
yang naik Rp 18,5 triliun disebabkan oleh dampak pengubahan parameter subsidi, penundaan penyesuaian harga jual eceran elpiji 3 kg sebesar Rp 1.000 per kg, dan tidak berjalannya kebijakan pembatasan alokasi subsidi atau distribusi tertutup elpiji 3 kg.Selain itu, pemerintah juga memangkas alokasi dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) alias subsidi KPR yang turun Rp 6,6 triliun. Sehingga, pada RAPBN-P tahun ini, dana subsidi KPR menjadi Rp 3,1 triliun dari pagu Rp 9,7 triliun.Pemangkasan dikarenakan belum efektifnya penyaluran FLPP, dan alokasi disesuaikan dengan peruntukannya. Bahkan, realisasi di tahun sebelumnya yang masih banyak tunggakan masuk ke dalam salah satu faktor pemangkasan.Ancaman juga masih terjadi dalam realisasi subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana pada APBN dianggaran Rp 9,02 triliun. Adapun penyaluran KUR untuk 2017 ditargetkan mencapai Rp 110 triliun dengan harapan banyak disalurkan ke sektor produktif. Realisasi penyaluran KUR 2016 sekitar 78% ke sektor perdagangan dan 22% ke sektor produktif seperti pertanian, perikanan.Tidak hanya itu, pemerintah juga mengalokasikan dana perlindungan sosial di APBN 2017 sebesar Rp 158,47 triliun atau naik 5,1% dibandingkan 2016 yang sebesar Rp 150,84 triliun. Dana tersebut tentunya dialokasikan berdasarkan program, seperti program keluarga harapan (PKH), penyaluran subsidi pangan (beras sejahtera/rastra), pengalihan subsidi rastra menjadi bantuan pangan dengan mekanisme non tunai di 44 kota besar.Lalu, meningkatkan akses penyandang disabilitas yang mendapat hak dasar seperti akte, NIK, KTP, alat bantu, kartu identitas penyandang disabilitas. Serta meningkatkan jumlah keluarga miskin yang memperoleh bantuan kelompok usaha ekonomi produktif di pedesaan.Yang jadi masalah, belum lama ini Presiden Jokowi geram dengan realisasi penyaluran atau distribusi rastra terlambat dari jadwal yang seharusnya. Sehingga berdampak pada survei ekonomi Indonesia yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). (wdl/wdl)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 7:18:00 AM Sumber : Kompas Penulis : Pramdia Arhando Julianto
Pemerintah Dorong Pertumbuhan 3 Sektor Industri di Semester II 2017
o.
id
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pada paruh kedua tahun ini akan mendorong percepatan pertumbuhan tiga sektor industri.
ps
.g
Percepatan pertumbuhan tersebut dilakukan agar pemerintah dapat mencapai target pertumbuhan industri keseluruhan sebesar 5,5 persen tahun ini.
uk
ab
.b
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Haris Munandar mengungkapkan, tiga sektor industri tersebut yakni sektor industri agro, industri kimia tekstil dan aneka (IKTA), dan industri logam dasar, angkutan hingga elektronik atau (ILMATE).
er ib
Untuk itu, Kemepnperin akan mendorong realisasi anggaran untuk pertumbuhan industri seperti fasilitas kebijakan fiskal, maupun pembangunan infrastuktur seperti kawasan industri
ua
ns
Dengan cara itu, Kemenperin yakin akan mampu mencapai target pertumbuhan industri hingga akhir tahun.
la
(Baca: Investasi Sektor Industri Diharapkan Topang Pertumbuhan Ekonomi 2017)
ke
pu
"Kami optimis, sebab pada pertumbuhan industri (pengolahan nonmigas) kemarin (kuartal I) 4,71 persen," jelas Haris kepada Kompas.com, Kamis (6/7/2017).
tp s: //
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor industri yang tumbuh tinggi pada kuartal I 2017.
ht
Rinciannya, industri kimia farmasi dan obat tradisional tumbuh sebesar 8,34 persen, industri makanan dan minuman tumbuh 8,15 persen. Kemudian, industri karet, barang dari karet dan plastik turun 7,52 persen, serta industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki tumbuh 7,41 persen. Selanjutnya, industri pengolahan nonmigas menjadi kontributor terbesar bagi pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan sektor-sektor lainnya. BPS mencatat, industri pengolahan nonmigas mampu memberikan sumbangan terhadap produk domestik bruto mencapai 18,08 persen pada kuartal I tahun 2017.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 6:00:00 AM Sumber : Kontan Penulis : Avanty Nurdiana Avanty Nurdiana
BPII raih dividen dari unit sekuritas Rp 4 miliar
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
JAKARTA. PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk (BPII) mendapatkan dividen dari anak usahanya PT Batavia Prosperindo Sekuritas (BPS). Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), nilai dividen yang dibayarkan oleh BPS sebesar Rp 3,99 miliar. Sekretaris Perusahaan Batavia Prosperindo Internasional Dita Natalia Damopoli mengatakan, dividen tersebut berasal dari hasil kinerja pada tahun buku 2016. "BPS adalah entitas anak yang sahamnya dimiliki perusahaan sebanyak 799.999 saham atau 99,9%," ujar dia, Kamis (6/7). Batavia Prosperindo Sekuritas hingga akhir tahun lalu membukukan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp 6,39 miliar. Angka tersebut meningkat 532,67% dari perolehan pada 2015 sebesar Rp 1,01 miliar. Padahal hingga akhir 2016, pendapatan BPS menurun 21,01% menjadi Rp 21,95 miliar secara year-on-year (yoy). Tren peningkatan kinerja tersebut berlanjut hingga kuartal I tahun ini. Laba periode berjalan BPS naik 446,48% menjadi Rp 2,24 miliar dari Rp 410,91 juta. Pendapatan BPS juga naik menjadi Rp 5,4 miliar dari Rp 4,72 miliar di periode sama tahun 2016.
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 3:29:00 AM Sumber : Inilah Penulis : -
Pemprov Jabar Jadi Objek Survei Data Ekraf
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
INILAHCOM, Bandung - Untuk kedua kalinya, Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), untuk menjaga kesinambungan serta memperkaya data ekonomi kreatif (ekraf).Pada 2016, Bekraf menggandeng BPS dalam penyediaan data Produk Domestik Bruto (PDB), tenaga kerja, ekspor, Klarifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif (SKEK).Tahun ini, BPS dan Bekraf tidak hanya akan memperbaharui data 2016, namun juga menambah jumlah cakupan data. Yang meliputi profil usaha subsektor berdasarkan Survei Ekonomi 2016, penyediaan Klasifikasi Baku Jabatan Indonesia (KBJI), data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta Tabel Input-Output (I-O) ekraf.Berdasarkan hasil SKEK 2016, tiga subsektor ekonomi kreatif (ekraf) yang menjadi primadona adalah fashion, kriya, dan kuliner. Sedangkan usaha/perusahaan start up bidang ekraf cenderung dijumpai pada subsektor aplikasi dan games developer, industri musik, serta perfilman.Guna memenuhi kebutuhan data enam subsektor ekraf tersebut, BPS-Bekraf pun memilih lima provinsi yang akan menjadi objek survei data, antara lain Jawa Barat, Sumatera Utara, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.Kepala Bekraf, Triawan Munaf memaparkan, kelima provinsi tersebut dipilih berdasar pertumbuhan ekonomi kreatif. Di mana, ekraf yang dimaksud mencakup enam subsektor yang menjadi konsentrasi BPS-Bekraf. "Lima provinsi itu semua sudah bisa dijadikan contoh, sample yang mendekati sangat akurat untuk mewakili seluruh Indonesia," ungkap Triawan di Bandung, Kamis (06/07/2017)."Tentunya idealnya seluruhnya bisa diukur secara detail, tapi sekarang kita lebih memenuhi semua itu dengan keterbatasan yang ada. Anggaran kami (BEKRAF) juga terbatas," lanjut Triawan.Dari 16 subsektor ekonomi kreatif, kata dia, Bekraf ingin konsentrasi di enam subsektor. Di mana, ada tiga subsektor yang sudah besar, tiga lainnnya menjadi prioritas untuk dikembangkan. "Tiga yang sudah besar itu selain sudah besar dan percepatan pertumbuhannya luar biasa di Indonesia, tapi juga percepatan pertumbuhan ekspornya juga luar biasa," papar Triawan.Terkait target rampungnya data, Kepala BPS Kecuk Suhariyanto menekankan, percepatan penyelesaian data akan dilakukan dengan menggabungkan data Sensus Ekonomi 2016 dan Survei Khusus Ekonomi Kreatif 2016. Diharapkan, data baru bisa dilaunching Desember 2017."Untuk bisa mengumpulkan data ekonomi kreatif, kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu survei, karena itu kita akan meng-combine berbagai sensus dan survei yang ada di BPS. Kita bikin target Desember 2017, hasilnya bisa dilaunching, tahun 2018 sudah bisa digunakan," kata Kecuk.Terbukti, data ekraf dari BPS-Bekraf sukses meraih capaiancapaian positif. Pada 2015, sektor ekraf berkontribusi 7,38% terhadap total perekonomian nasional. PDB ekraf yang tercipta 2015 sebesar Rp852 triliun, naik 4,38% ketimbang 2014.Dari sisi ketenagakerjaan, sektor ekraf mampu menyerap 15,9 juta tenaga kerja, atau 13,90% dari total tenaga kerja 2015. Indikator lainnya adalah ekspor barang-barang ekraf senilai US$ 19,4 miliar. Atau 12,88% dari total ekspor pada 2015. [ipe]
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 1:45:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Produksi Gabah Kering Giling Ditargetkan Capai 85 Juta Ton
.g
o.
id
PANEN RAYA: Bagian Evaluasi dan Rekomendasi Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Gatut Sumbogodjati menghadiri panen raya padi, menuju Indonesia Organik di Desa Bulakpacing, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. (suaramerdeka.com/Cessnasari)
ab
.b
ps
SLAWI,suaramerdeka.com – Guna mencukupi kebutuhan beras di Indonesia, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menargetkan produksi gabah kering giling (GKG) pada 2017 mencapai 85 juta ton. Untuk mencapai target tersebut upaya yang dilakukan diantaranya dengan memperluas lahan tanam tanaman padi dan memberikan sejumlah bantuan bagi petani.
ns
er ib
uk
Kepala Bagian Evaluasi dan Rekomendasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Gatut Sumbogodjati mengatakan, rilis dari Badan Pusat Statistik pada 2016 produksi GKG tercapai 79 juta ton (pra angka tetap). Dari 79 juta ton tersebut, 14 persen atau 12,3 juta ton dihasilkan petani di Jateng dan diantaranya dihasilkan petani di Kabupaten Tegal.
pu
la
ua
“Kontribusi dari Kabupaten Tegal sangat berarti dalam pencapain produksi nasional. Pak Menteri (Mentan) memberi apresiasi kepada Kabupaten Tegal, yang dapat mencapai target bahkan surplus beras 82.000 ton,” kata Gatut pada saat menghadiri panen padi raya di Desa Bulakpacing, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, baru-baru ini.
tp s: //
ke
Menurut Gatut, pihaknya tidak bosan-bosannya mendorong dan mengingatkan Pemkab dan kepala dinas pertanian untuk menengok ke lapangan. “Begitu ada areal yang belum ditanami segera dikejar,”ucapnya.
ht
Dikatakan, pada 2016 Kementan menganggarkan Rp 6,6 triliun untuk mencapai target produksi GKG sebanyak 85 juta ton. Menurut dia, untuk mencapai produksi sebanyak itu, sedikitnya lahan yang ditanami padi seluas 15 hingga 16 juta hektar. Dari luasan tersebut, 1,3 juta hektar dibiayai oleh Kementan. Sementara sisanya melibatkan partisipasi masyarakat, lembaga-lembaga non pemerintah, seperti dilakukan Yayasan Panglima Besar Soedirman yang membantu dan mendampingi 56 petani di Desa Bulakpacing menanam padi organik. Gatut mengatakan, dari 1,3 juta hektar padi yang dibiayai Kementan, 4.000 hektar diantaranya untuk program padi organik. Di Jateng , Kementan memberikan bantuan untuk menanam padi organik seluas 60 hektar. Pada kesempatan itu, Gatut menyampaikan apresiasinya kepada petani di Bulakpacing yang secara
swadaya menanam padi organik seluas 15 hektar. Penanaman padi organik disponsori oleh Yayasan Panglima Besar Soedirman dan Pemkab Tegal. Dikatakan Gatut, menurut Mentan, bahwa hasil riset dari Lembaga Riset Internasional di London, Indeks Keberlanjutan Pangan (Food Sustainability Indeks) dari peringkat 76 menjadi peringkat 21. Pada 2017, kata Gatut, pemerintah mengalokasikan bantuan untuk desa pertanian organik seluas 4.000 hektar di 200 desa seluruh Indonesia. “Bantuannya berupa benih, pupuk organik dan sertifikasi untuk membuktikan betul-betul organik. Diharapkan 200 desa organik, semuanya bisa mendapat sertifikasi semua,” ujarnya.
.g
o.
id
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Tegal Khofifah menjelaskan, di Kabupaten Tegal sudah ada beberapa desa yang menanam padi organik. Di antaranya di Bulakpacing, Kesamiran, Pagerbarang dan Lebaksiu.
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
(Cessnasari/CN40/SM Network)
Kliping Berita Online Tanggal : 7/7/2017 12:01:00 AM Sumber : SuaraMerdeka Penulis :
Inflasi Juni Dipengaruhi Faktor Musiman PURWOKERTO -Laju inflasi Juni 2017 di Kota Cilacap dan Purwokerto yang menjadi tertinggi di Jawa Tengah disebabkan oleh faktor musiman.
.g
o.
id
Untuk inflasi Juni sifatnya lebih dipengaruhi oleh faktor musiman yaitu periode puasa dan lebaran. ”Sehingga upaya yang dapat dilakukan bersifat preventif,” ujar Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Fadhil Nugroho, kemarin.
uk
ab
.b
ps
Menurut dia, upaya yang telah dilakukan dengan menghimbau agar berbelanja secara wajar di periode sebelum dan selama bulan Ramadan. ”Tetapi untuk bulan depan kami masih optimis inflasi dapat terkendali, karena memasuki kondisi normal. Apalagi, biasanya sesudah lebaran inflasi cenderung rendah karena permintaan juga ikut menurun,” katanya menjelaskan.
ns
er ib
Adapun dalam jangka panjang, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) adalah memperbanyak suplai, melalui intensifikasi pertanian, menjaga agar tidak terjadi monopoli dan melakukan intervensi pasar.
ke
pu
la
ua
Lebih lanjut Fadhil mengatakan, kontributor tertinggi inflasi Juni di Kota Cilacap dan Purwokerto adalah kenaikan tarif listrik dan angkutan umum. Dengan demikian faktor pembeda antarkota tergantung pada komoditas volatile food. Untuk Kota Cilacap yang membuatnya menjadi lebih tinggi dibanding kota lain di Jawa Tengah, sambung dia, karena tingginya kontribusi beras dalam inflasi yang mencapai 0,12 persen.
tp s: //
Sementara di Purwokerto beras hanya menyumbang inflasi sebesar 0,05 persen. ”Di Cilacap beras menjadi penyumbang inflasi nomor dua terbesar setelah kenaikan tarif listrik.
ht
Dalam perhitungan inflasi beras memiliki bobot yang tinggi, sehingga kenaikan harganya berpengaruh cukup besar terhadap kenaikan inflasi. Sebagai perbandingan di Cilacap inflasi beras secara bulanan sebesar 2,47 persen, sedangkan di Purwokerto hanya 1,07 persen,” ujarnya. Tertinggi di Jateng Seperti diberitakan, Kota Purwokerto pada Juni 2017 inflasi 0,98 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 127,23. Angka inflasi ini tertinggi kedua setelah Kota Cilacap dan di atas inflasi Jawa Tengah. Inflasi di lima kota survei biaya hidup (SBH) di Jawa Tengah, meliputi Kota Cilacap 0,99 persen, Kota Tegal 0,90 persen, Kota Surakarta 0,87 persen, Kota Kudus 0,55 persen, inflasi terendah di Kota Semarang 0,37 persen, sedangkan inflasi Jawa Tengah 0,61 persen.
Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, Edy Aprotuwiyono, mengatakan, komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya inflasi adalah tarif listrik 0,21 persen, bawang putih 0,12 persen, daging ayam ras 0,10 persen, bawang merah 0,08 persen dan angkutan antar kota 0,05 persen. ”Sedangkan komoditas yang memberikan sumbangan terbesar terhadap terjadinya deflasi antara lain, daging sapi 0,04 persen, jeruk dan cabai rawit masing-masing sebesar 0,03 persen, daun bawang dan cabai merah masing-masing 0,02 persen,” katanya. (H60-62)
ht
tp s: //
ke
pu
la
ua
ns
er ib
uk
ab
.b
ps
.g
o.
id
Comments comments
