ilJllil
BlgilIS JURIIAL HUKUM ltMlAH No.szlDlKil/Kep.lz0oz AKREDITASI JURNAL
SK
Volume 31 No. 6 Tahun 2012
GifH,fi'***JURNAL HUKIJM BISNTS
OKuo*o.l,ri Volde 3l No. 6 T.fiull 201? ISSN:2301-9190 Deyran Redafai
Editodal
ftpf. Dr. St, Remy Siahdeini, SH Dt llip kmail, SH,, MH
Mampukah Undang-Undang Pangan Baru Mendptakan Kedailatan faigani...............
PelaksanaPm€lbi{an
ArtikelUtama Anugnh Adiistutl S.H, I\[H.
PecnimDin Dr. Vg
Umur Redaksl
quwih Ifarnelan
WakilPemimpin UnurdRedalsi: Dt Mvnu laksrnan- Hrmtlev
Pi"ei"l
Ib. Ade Rqidtr Perusaran& Siftulxl Tanmli Wgr.nu Hamldin
Keuatsal & S€Ic€tadst fferfin4SE
lv
Liberalisasi Perdagangan Pangan Dunia dan Implikasinya bagi Indonesia
Seftia$S.H"nil-Hun Perusahaan Multinasional Perdagangan Irriemasional, dan Dampalnya terhadap Kedaulafan Pangan Nasional Dr Anto Ismu Budianh, SJl M.Hurn Tangqune Jawab Produsm sebagai Upaya Perffiduigan Hukum bagi Konsumen Pangan Produk Rekavasa Genetika
.......515
627
ArtikelPmdarnping AnaliaYustisia S.H, S.S. Perlindungan Hukum terhadap Nasabah melalui Lembaga Perrjamin
Simpanan
...-........-.-..........639
MahrusAliS.ILMI+ Analisis Ekonomi aias Hukum Pidana dalam Menghitung Kerugian Negara Pada Perkara Korupsi....,..--....-...-.--...-........-......646
Dr Alum Petoonella Simbolott" SfLMJIurn &ra Poranguran Pakara Persaingan Usaha
Tata
655
Peraturan Pmmdang-undangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.....,.-.668 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindr.rngan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan .....'.. 705 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 ientang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan..... 718 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahrm 2012 tentang Pernbiayaan Perlindungan l-ahan Pertanian Pangan Berkelairiutan................:......................,....................:................. 733
Indek....................
...........743
JURNAL HIJKIJM BISMS
'%ngunta, Pembaca e-JFIB yang setia, hak atas pangan adalahhakyanqfu ndanGntalbaeis€fi ap indivi-du.
Dengan dtimi[iarL negara meiriliki'kewaiiban untuk memenuhi hak masyarakatnya yang iuga diakui dalam hukum Helt intemasibnal Secara intemasional pur; kedaulatan pangan negara, terutama negara berkembang dan bertelakang perlu dinndungi dengari fidak hanya melihat pada ketersedialn bahin pansan, tetabi iusa padl asal produksi bahan paneatiih, dan piada inekanisnite ketersediaarurya. "Untuk meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan ekonomi" serti memoerbaiki k6seiah6raan negara-negara di duiLia ini, dibrjrlakukan liberalisasi pangan. Untuk mengamati lebih dalam laei masalah pangan dan [edaulatan serta usalia menuiu kedaulatan inilah redaksi mena mpilkan Dampak inlervensi kedaulatan pangan- di Indonesia menjadi bahasan utama JHB Vol 31 No 6 tahun 2012. Seperti biasanya. artikel utama ditulis oleh para pakar, yaitu: Liberalisasi Perdaqangan Pangan Dirnia din Implikasinya bagi Indon&ia (Anugrah Adiastuti, - SH, Mry, -Perusahaan Multinasional, Perdagangan Intemasional. dan Dampal
Liberalisasi pangan yang diah:r secara WiO s--epe*i Asteement of Agrioiture, juga Trade Reiated litelecnal Property Righis ffRIPs), menurut Sefriani, sanlatlah berpihak pada kepentingan negara intemasional di baw-ah
maiu. Ketergantungan negara berkembang dan terbelakanglada Eucurari modal dari leribaga JURNAL HTJKUM BISNIS
keuangan inbemasional, seperti IMF dan Bank Dunia, mmiadikan negari-neqara ini tunduk pada,segala ilersyarataf yang dirninta termazuk membuka akses pasar seluas-luasnya baqi perusahaan multinasional. Sefriani beniendapf
t
bahwa keteqgantungan pada produlc bafian pangan impor menjadikan kedaulatan pansan kita- saat 'ini ada di tansan nemiaha"anpenrsahaan multinasional, wlmra' tidak laqi inemiliki kemandirian menentikan kebiiakd-n sekbor pertanian khususnya menyangkui liahan panSan.
Sementara itu, Anto Ismu Budianto memberikan tambahan wawasan mengenai pangan produk rekayasa genetika yang sedakin -dikonsumsi baniak orais. Ienid pirean ini merupakan hasil dari perkefi banean b'jotelnologi modeim yang melahirkan perma'salahan
baru
ka-nena
hukuir kemungkinin timbulnya risiks
terhadap kesehatan minusia. Dalam tulisannya, Anto Ismu Budianto menyatakan bahwa kar
perlindungan hukum baei konsumen produk ienis ini nriasih mengacu p'aaa tru No. / Tahun 1996 Tentang Pangan dan tlU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumerr perlu bersikap cerdas dan hati-hati dalam menghadapi peredaran pangan produk rekayasa eenehka.
Di samping itu. redaksi menvaiikan tisa a*ikel pmdanipine, vaitu Perlinduiein Huku"m terhada^ Nasabah"rirelalui l,ernbafr Peniamin Simpanan (Amalia Yustisia. SFI, SS), Analisis Ekonomi atas Hukum Pidana daiam Menghitr.rng Kerugian Negara pada Perkara Korupsi (Mahrus Ali, SH, MFI), dan Tata Cara Penangairan Perkara Persaingan Usaha [Dr, Alum Simbolor; SH, M.Hum). Sebagai bahan pembahasarl
redaksi
menerbitkan empat plraturan yang Erkait dengan kedaulatan fangan, yaitu -UndangUndang Nomor 18 Tahun ?012 6:ntang Pangai, Peratuian Pemerintah Nomor 12 Tanun t012 tentang Insmtif Perlindungan Lahan Pertanian Pangai Berkelaniutan, Pdraruran Pemerintah Norior 25 Tahun 2012 tentans Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan E6rkelaniutan, dan Peraturan Pernerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pembaca e-fHB yang setia. selamat membaca. fiVTYL)
EDITORIAL
- MAMPUKAH UNDANG.UNDANG PANGAN BARU MENCIPTAKAN KEDAULAIAN PANGAN? r srtrsr-rurr.ur pdngan diwq'ibkan otwalloKan kepada kepada - !91e1unan,palgan, Negara, karcna bagian dari hak asasi maiusia diiamin oleh UUD i94S. Yang dijamin 1945. Negara Npoare b€rl€rrr'atiban membangun kedaulatan pan'qan -
yalg
dan secara mandiri mEnentukan da1 mmentukan kebij kebiiakan-tva ya untuk urLru,secara. uLsrUiruun hak menjamin pangan, jrl"g;i naK raKyat rakyat atas ataspangu,i. Neqara juga harus meniamin keb'ebasan Eagi?rasya#kat untuk menentrikan sistem pangari vand r8 sesuar sesuai dengan potensi sumber di daya -lokdl. IJndangVo4+eunding Tentang Pangan y; undang yahq telah disahkf,n DlR, 18 Oktobel 2012, menemlntikan l-IU No. 7 yane sudah tidal"sesuai Tahln Tahun 1996 yang tidal-sesuai lagi laei dengan denpan
perkerrbanplan iaman.
Ketentuan baru yang diatur dalam undangundang baru itu antara lain; Pertanra, pemenuhdh
Keburururn pangan untuk Ders€oransan dilakukan dlngin memanfaattan poteYnsi
sumber daya alam, manusia, sosial, ekbnomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. UU No. 7 Tahun 1996 hanya menqatur pemenuhan kebutuhan pangan di tingkat iumah iangga. Kedua, pemerintah pusat, provinsi. kabupaten atau kotaf dan desa berke'fuajiban mengielol4 menguasai. dan mmyediakari pangan iesuai dengan tingkatannya; dalam lial -diperlukan -masalah cadangan pantan untuk menghadapi t<ekurangan pangarL gangguan pasokan dan harg4 serta keadaan darurat. Pemerintah pun berkewaiiban mengelola stabilitas pasotan, cadangarl distribusi dan harga panea; pokok (seslai dengan potensi sumber?aya din ke:arifan lokal). Kedga, untuk mewujudkan kedaulatan, kemanilirian, dan ketahafan pansan nasional, akan dibentuk lembasa pimeiintah vans bertanggung ilwab kipadi Presiden gunX menangant sextol pangan. l,embasa ini dapat -menzusulkan kepida Presiden" untuk memberikari penugasan khusus pelaksanaan dan atau PlooqKsrr Pengadaan. penyrmpanan poKoK- (lan olsrnDusr p.rngan distribusi pangan poliok dan taumya lainnya vans diterapkan blef, pemerintah kepada BtJhd'*I di bidan! pangan. Keempat, impor pangan hanya dapat dilakukan iika produksi pinsan dalam nee'eri tida k mencukupi dan a tau iida( daoat diDm&iksi di, dalam negeri. Impor pangan'pokot hanya ouaKuKan jlKa proouKsr.pangan dalam negerl oan caoan8an Pantan nasronal tldak mencukupl. KeJim4 pmegasan tentang keamanan pangan. s€perh xewalrDarn mencanrumRan nama produk, daTtar bahair yang digunakan, berat'bersih, tanggal dan k6de "produksi, serta persyaratan halifdi dalam dan atau pada kemasan pangan.
.. Selain itu, ada sejumlah kelemahan; rnisalnya, panfan yang baru dinyatakan baliwa peirenu-han pangan adalah bhgian dari hak asisi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Namun di basian "mengingat", tidak disebutkan Undans-Undan e dr dalam pertimbangan Undang-Undang
Pen gesahan Kovenan -tentan g
lnternasional HakY
hak Ekonomi, Sosial, dan Budava. Di dalarn Ketentuan Umum Undang-undjne itu, iuca tidak ada p_engertian tentaig hak itas p#g;n yang Derartl bahwa undang_undang Danqan yang baru tidak memiliki stan'dar dan"inidikitor yalg
Jeras tentang hak atas pangan.
yang baru ,oerasasKan Kedar atan dan ketahanan;s€rnentara Undang-Undang ,Pangan-
konsep kedaulatan pangan merupakan kritik terhadap konsep keiaha-nan panian. Konsen kedaulatan panfan berbasis pida lemandiriah bangsa untuk mEnetapkan sis-tem pansan sesuai {engan potensi sum6er daya lokll. iedanekan ketahanan pangan berbasis pada mekanisme
pasar.
Undang-Undang Pangan yang baru tidak melga.rur qecga .legaq pemberdayaan sektor Perraman, ba < -dl sektor keuantan. seperti bantuan permodalan bagi petari, maripun ketmtuan -ekstensifikasi lah-an.'selain itu, da'lam Pasal 17. pelaku usaha pansan dikateeorikan produsen pangan bersima" denean "petani. nelayan dan - pembudi dava "ikan,' dari pemerintah berkewaiiban mellindunsi serta memberdayakannya.'Selaniutnva dalain Pasal 18, pemerintah 6erkewaiiban ' menshilanekan berbagai kebiiakan vane b'erdamDak Eenurlnan daya saing. Masalafinya- adalah dndahs-undane fidak membedalan aritara pelaku usah"a oansai panein lainnva seli.Em besar dan produsen -siapa yan-s
tidak
ielas
liarus diliirdunei ilfri
diberdayakan. sertd siafa yang harus diba"tasi.
Permasalahan
krusial saat ini
adalah
ketergantungan impor Danqan untuk kebutuhan nasio-nal. Piita seirestbr tahun 2011,
i"ttu-"
impor pangan yang meliputi panran ookok dan peirtin! niit -fS,ZT. 'dari ' pefiode' vans -tahun2010. sama Masalah lainnvi adalah,' tatE kelola penyediaan pancan dan bola konsumsi berbasiS sirmber dava" lokal bi:lum ontimal, serta ketersediaan cadangan pangan di b&baeai
tingkatan masih
perlf diper6aiki. Dme:n
berlagai perbaikan yang telafi dilakukan, ma"sih tersisihvi beberapd ke'lemahan. dan berbaeai permasilaha knisial di atai, mamDuk;h irndang-undang p1ng.a.l yang baru menciptakan Keoauatan panganr (54) JURNAL HUKIJM BISNIS
ARTIKEL UTAMA
SEFRIANI
Fakultas Hukum univelsitas lslam Inclonesia
[email protected]
PERUSAHAAN ilUITINASIONAL, PERDAGANOAN INTERilASIONAL, DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEDAULATAN PANGAN NIASIONAL The right to Iood is the fundamental rishts forVvery one, State has the obligation 6 flilIiLl this risht which is recogniEed as iw co4ens vnddr international htinan right 'hw. fhe mncept of Securitv of Iood issued by FAO which is focus tit availability oI the lood onlv without any concem to mechanism [iI avai]abilitv' threat Iood sovereizntv of developiie and under develoiinls counfries. fhe-mechani sm of Intun;tio;ak tade under WTO such as AoA and TRIPs give advantages only to devdoped countries. Dependencv oI developing counfrjes to thi capital'or debt deriie from IMF or world bank caused. these states subiected to all requirement imposed by those insfrtution- such as oben the'market
broader
to multinatiinal
corporation.
Todav multinational corporation occupied
all hsricultwe secfor. Sfate has' the deoen-dencv to food import, State has ni lood s6vereimtv any-more. State has no indeoenden& io ditermine tfte mosf approoiiate Dolicv towatd iE agriculture
sb|toi especiillv ietated with Iood security. This coidition' potentially threat national seatrity generally.
Key words: the right to food, security
multinationil oI fthd, food sovertimry -trade cotporation, in ternatioial
regulation
Hak atas pangan adalah ,hak yang DaRr Isetiap individu. Nesara fundamental basi nmdalnentar kewaiiEan uruuK un'tuk mr memenuhi 'hak kewaiiban memiliki KewalrDan meml[Kl yang dalam huftum- HAM intemasional telah diakui statusnya sebagai ius cogens. Konsep aarean yang van-e dicetLrskin FAO yan8 vans ketahanan pangan
padaketersediaan bahan pangan hanva melihat oada-kete-: hnia memperhatikan dari mana asal piodu-ksi bahin panqan oane:an lru. iusa basaimana mekanisme itu. jgga bahan DaIVrn p,angan luqi bagaimana aa-nny a, tdlah keterstidiaa"nnva, ketersedi tdldfr mengancam kedaulatan
pangan banyak negara -berkembang dan terDelaKang.
Aturan perdagangan inlernasional
di
wah WTO lepe rE A-Feement of Agriculwre, iupa Trade Relited Int?lectual Prcpelty Rishfs (TT{IPs) sangatlah berpihak pada kepentin-gan negara - maju, Ketergantungan . negara berkembanE clan terbelakanq pada Kucuran ba
modal dari"lembaqa keuangin-intemasional, seperti IMF dan -Bank Dtrnia, mmjadikan nelsara-neqara ini tunduk pada segala peisyarata'n yang diminta termaduk memb-uka perusahaan iksei pasar'selias-luasnva bagi -perusahaan
multinisional. Dewasa'
ini-
multinasional mencuasai dari slktor hulu sampaihilir prod uksibaha n pangan. menguasai sumber dayi alam sampai iada-distribuii dan oen€nhran harganya. Xeiergantungan pada
broduk bahan- pinean im-por minladikan kedaulatan pangin kiita saat ini ada di tangan perusahaan-lperisahaan multinasional. NeFra haat tagi ri€^iliki kemandirian menentulkan
kebiiakai sektor pertanian
khususnya
menvangkut bahan pangan. Tanpa kedaulatan panfan Edak disangsikin lagi a)
Kata kunci: Hak atas Pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan' perusahaan
multinasional, aturan
perclagangan
intemasional
JLJRNAL HUKTIM
BISNIS
O I
J
ARIIKE]I,
r--il-
UIAMA
International Covenant on Economic and
A. PENGANTAR
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya merupakan hak asasi setiap rakyat Indonesia. Oleh karma itu, pangin harirs senantiasa tersedia cukup setiap waktu, aman. bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh dava beli masvarakat. Pernvataan ini dapat ditemukan daiam pmjelasai UndangUndang Republik Indonesia No 7 Tahun 1996 tentang Pangan, yang telah ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia 4 Novernber 1996 lalu.
Apa yang tertulis dalam UU Nomor di atas yang menegaskan bahwa kebutuhan pangan merupakan HAM, sebenarnva bukan merupakan hal yang baru. Misalah pangan din gizi 7 Tahun 1995
sebagai hak asasi manusia telah tercantum
oada deklarasi Universal HAM fDIJHAM)
i,ang diproklamasikan pada tinggal 10 Desember 1948.1 Pasal 25 instrumen hukum ini menetapkan bahwa: " Everyone has the right to a standard oI living adequate lor the welJ-being of himsell and his Iamily, including food, clothing, housing and medical care and necessary social sewices, and the fight to secutity in the event of unemployment, siclmess, disabilits+ widowhood old age or other lack of livefihood in circumstances beyond his control."z
Pengakuan atas hak ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 11(1)3 and (2f The t h|r.dyalr|o llariyadi, D|ttul SyaE & NuriAtr(lel{ttlar (Editor), Mewaslddai J€bake Pangan di hdon€si4 turyhead Hrsil Dskusi P.del "K€biiak& Pegstr untuk Memtrgkal Jebakad Pang|tr'Jakarta I Nop€dlber 2001, Jt|Iustn Tcknologi Parrgad d@ Gizi - Fahrlt.s Teftmlogi Pettejsn lPB, 2003: I
2 J
lihrt psal25 UDHR Pasal I
"Tte
l(l)
1948
ICESCR mencgrsk&r bahwr
Sraaer Padi€s
to the
p].3se',a
Social Right (ICESCR) 1965. Kedua pasal itu menurut Sukanya Pillay merupakan rangkaian hak. yaitu hak atas stindar i.ehidupri'y*g
layali yang di dalamnya memuat'hak-ataE makanan dan hak fi.:ndamenta-l untuk terbebas dari rasa lapar yang merupakan merupakan bagian dari hak atas hidup yang diakui dalarn Pasal 6 the In€mational Covenant on Civi| and Political Rights (ICCPR).s Indonesia sudah meratifikasi baik ICCPR mapun ICSCR melalui LJU nomor L2 dan 11 Tahun 2005 sehingga secara yuridis terikat unh.rk melaksanakan kewajiban menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak atas pangan terhadap semua warga negara Indonesia. Termasuk di dalam kewaiiban ini adalah membentuk hukum nasional implemmtasi hak atas pangan yang diiamin oleh kedua instrumen intemasional tersebut.
Sebagai negara agraris, Indonesia pernah menjadi negara pengekspor beras (swasembada beras) dan bahkan pernah mendapatkan penghargaan dari FAO (Food Agriculhrre Organization). Namun demikian kondisi pada tahun 1983 tersebut berbalik arah seritus delapan puiuh derajat, terjun bebas menuju ke arah krisis pangan. Tidak hanya beras, saat ini Indonesia telah meniadi negira pengimpor berbagai bahan pan'gan seperti kedelai, gandum. buah-buahan. ga'rarn, benih. se-rta komoditas lainnya. Sungguh ironis memang apabila negara agraris seperti Indonesia ternyata memiliki kEtergantirngan bahan pangah pada pihak asing. Dapat dicontohkan misalnya kebiiakan impor beras dari Kamboja dengan volume 100.000 ton per tahun untuk jangka waktu lima tahun'ke depan.6 Kenaik-an impor bahan pangan yang cukup mencengangkan, misalnia, a?alah iripor keitelai dari sebanyak hy naking fitU use of &chlricll a saieatifra knowledg9, b! dbsE'r.iaatiry kaow{edge ofthe Finciples ofoutritiol aad by developing or nfotming agtariar slsfems h suih a tlEy as lo aclieve the most efrcieat dewlopmenl dnd utilizatioa ofnadnal resou,'(xs; (b) Taking into a*ount the ptoblems of both foodituporting and food-exportiog c{uatriet to enfin?' an equikble disttibutioa ofworld food suPplies iD relation to need"
Cowaaot rccogni?.E the
rbht ofewryone to an a&qude slsndard ofliving for himself and his hnily, inclnditrg a&qa& food .., me St46rs Parties vill take appmyiate steps ao eLture ahc rpalization of this dghl Ecogtizing to this etrec{ the esseatial impolaace ot infEnational coopentioa
4
Adapur P6sd
II
ba6ed
5
on fiea conse4L"
(2) dstretapkan bahna
"'fhe Statf.s Pdrties to ,he presrit Coveoan| Ecflgniziag the findalnental ight ofewryone ao be freg froe fuuger, shall f'ke, indivj.lually aad h$ugh
intendiofil .qopemtion, the
measwes
hcludidg specifrc pngnnm$ which are needet (a) to inprote fre?hods ofqrodtrction, c{.nservatioa and dittihution of food
6
Sukarya Pillay, "tndia Shking: Theals to he right to food, Food security & Develophe[t ln ad ERA ofEconomio Groll'th", daiam 27 wjli'.dsot Y.B, Access to lust. 127,2009: 133 "Bulog Tak Punya Peran Jaga K€tlhanatr Paflgan - IMQ I hdode€i|", dia&s€s 15 O[1ob€r 2012 di.'Wf nW.7Z.2I8.I70l rcwtread87l5 l/20 12083 l/l54249iBulog-Tak-Punya'Pe.an' Jaga-KetFh'nt n-Pangan,html
4RTIKELUIAMA
juta ton (2010) meniadi 1,95 juta ton pada tahun 2012. gandum dari sebanyak 6,6 juta ton pada tahun 2010 menjadi 7,4 juta ton pada tahun 2012; beras sebanyak 1,95 juta ton (20i2); jagung sebanyak 2 juta ton (2072), daging setara dengan 900.000 sapi per tahun; dan indukan avam sebanvak 900.000 ekor per tahun. lebih ironis lagi ikan pun harus kita impor. Pusat Data dan Informasi KIARA (2012) irenemukan angka impor ikan segar/ beku naik drastis sebesar 53,61%: dari 42,891 ton (2007) menjadi 226.000 ion (2011).? Bila diruntutke belakang, kenaikan impor pangan di Indonesia sebenamva telah dimulai seiak Indonesia menjadi aiggota World TrJde Organizations (WTO) pada tahun 1994 dengan meratifikasi Final Act Uruguay Round melalui UU Nomor 7 Tahun 1994. Melalui aturan Agre ement on Agricttlture (AoA) dari WTO, mulailah Indonsia masuk ke dalam lingkaran pasar perdagangan bebas dan neoliberalisrne. Kondisi keterpurukan Indonesia meniadi semakin parah setelah Presiden Soeharto menandaianga ni Letter of Infen f dengan IMF d,an Structutal Adjustnent Ilogram (SAP) dengan Bank DLrnia pada tahun 1997. Untuk mendapatkan dana pinjaman dari lembaga kreditor internasional ini Indonesia diharuskan melakukan privatisasi, liberalisasi, 1,90
deregulasi sebagai upaya penyelamatan Indonesia dari krisis ekonomi.8 Dewasa ini, tidak hanya bahan pangan yang diproduksi di darat, lebih ironis lagi, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki panjang pantai 95.181 kilometer
realitanya harus mengimpor garam dari Jerman. negara yang hanya memiliki garis pantai hanya sepanjang 924 kilometer.e Indonesia juga mengimpor dalam iumlah yang cukup signifikan ikan segar atau beku unhrk memenuhi kebutuhan industri pengolahan ikan dalam negeri. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa semua ini Padgan dan Hidup lvlatioya Bangsa, Seputar Indonesio, 16 Okober 20 12, httpr//www.r€putar-i.ddonesia.co[t/edisic€tsli/
i[dex2.php?option:com_corltent&task=view&id=53
5420&p
op=l&page{
dapat terjadi? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa
kebutuhan impor ikan beku dipicu oleh kebijakan €kspor perikanan dalam bmtuk gelondongan bahan baku. seperti udang, tuna, tongkol. dan cakalang, yang sebenarnya industri dalam negeri .
sanga t dibu tuhkan oleh
Dampak dariketidaktersediaannya ikan-ikan tersebut menjadikan pusat industri perikanan
nasional menutup usahanya dan bahkan gulung tikar karena kelangkaan stok bahan baku, Data menuniukkan bahwa dari 10 sentra
pada tahun 2008 tersisa 2 (dua) senha tahun 2010.10
Pertanyaan lebih lanjut yang muncul adalah mengapa Indonesia harus mengekspor
bahan-bahan pangan yang ada dan akibatnya meniadikan Indonesia memiliki ketergantungan pada bahan pangan impor, harus mengimpor beras, kedelai, garam, ikan, juga semua produk pangan itu baik hasil pertanian maupun hasil laut? Harga kedelai impor yang sangat tinggi yang menjadikan pengrajin bahan makanan berbaku kedelai seperti tahu. tempe, dan juga kecap menjerit adalah salah sahr contoh akibat ketergantungan hdonesia pada bahan Pangan rmPor.
Di sisi lain maraknya peredaran oroduk impor di pasaran jelis irematikari hutga produk di dalam negeri, yang akhirnya semakin memarginalkan petani dan nelayan sebagai ujung tombak ketersediaan bahan
pangan tersebut. Kondisi ini diperparah dengan semakin menipisnya persediaan pangan dunia yang turut memberikan
kontribusi bagi kenaikan harga minyak dunia . Dampak lebih laniut adalah angka kemiskinan semakin tidak terkendali. Mahalnya harga beras meniadi konsekuensi yang harus ditanggung, sehingga kemahalan ini jugalah
turut meningkatkan iumlah penderita
kelaparan, busung )apa1 kurang gizi, dan kematian bagi masyarakat lndonesia.rl
iffi
Hadiedi Prasaja, "Kcdaulatan Pangan, Solusi Ancaman K'risis Pang8r", diaks€s 16 Oldobe.2012 di hnpJ vwwspi. orid?pF4294 PBtrga[ dan Hidup Mati[yi Bargsa, Seputar ltrdonesia, 16 Okiober 2012, http://w}l1ry.seputar-iddon€sir.corr/cdisicetak/ irdex2.pbp?optiod=com_cotrtent&t sk=view&id=535420&p
op=l&page4 JURNAL HIJKUM BISNIS
Il
io.-".tHuf abarat,"Terg€rusnyaKedautst![
Pangm oleh Ko!po.asi", http:/hnwr..nalisadaily.com/ne\rs/ $adn| IUW | | 4 / 7 $ A/tergerusnya_kedatrlalanjanBan_oleh_ korFEsi/#.UH50olLEXQ5 Walhi, "wujudka! K€daulatatr P|ngan,Tol!k Dominasi Korporasi dalam Panguasaatr Parlgin di Jawa Baraf'. Diahes 17 Oktober 2012 di htts://walhijsbar.wordprEss.coo,t0l2l05/18/
sirrsn.pers-wujudkan.kedaulatatr-patrgan-tol*-dominasikorporasi{alam-peoguaraatr-pangm{i-jawo-bai.t/ 617
ggrSg Fakta-fakta di atas yang menunjukkan ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor memperlihatkan bahwa Indonesia tidak lagi memiliki kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan rakyat untuk memiliki kemampuan guna memproduksi kebutuhan pokok pangan secara mandiri. Kedaulatan pangan merupakan prasyarat sebuah ketahanan pangan. Ketahanan pangan baru akan tercipta kalau kedaulatan pangan dimiliki oleh rakyat. 12 Indonesia tidak sendiri. Apa yang terjadi di Indonesia iuga menimpa negara-negara berkembang dan terbelakang lainnya, khususnya di Asia dan Afrika.B Lembaga Pangan Dunia, The Food and Agriculture Organization (FAO), menyebutkan bahwa dari tahun ke tahun ancaman terhadap krisis bahan pangan semakin meningkat. Di tahun 2010 tidak kurang dari 925 juta manusia di dunia menderita kekurangan pangan (food insecurity).ra India adalah negara dengan jumlah penderita kelaparan tertinggi di dunia . disusul oleh China. Enam puluh persen dari total oenderita kelaparan di seluruh dunia
berada di Asia dair Pasifik, diikuti oleh negeri-negeri Sub-Sahara dan Afrika sebesar 24o/", sefta Amerika Latin dan Karibia 6%. Setiap tahun orang yang menderita kelaparan bertambah 5l juta. Juga setiap tahunnya 36
juta rakyat mati karena kelaparan dan gizi buruk, baik secara langsung maupun tidak langsung.ls
Adalah benar bahwa krisis bahan pangan dipengaruhi oleh terjadinya berbagai bencana alam, perubahan iklim, beralihnya fungsi lahan, iuga meninqkahrya iumlah konsumen -itu
pangin
sendiri. itJimun demikian,
Sesungguhnya faktor kebiiakan liberalisasi perdagangan internasional yang sangat pro pada pemodal besar dengan aktor irtami peruSahaan-perusahaan mu-ltinasional merupikan faktor u^tarna penyebab terjadi nya krisii pangan nasionai niaupun ltotit. Tulisan berikut ini akan menganalisis kebijakan perdagangan
I@"tara Pillry, loc.oit 12 Sukanya
13 Lily Endear Nieredberg "Reconsiliry The rigAt ?o food rtrd T|adE Libera[zatiotrt Dewlopiag Country Opputtirities", 20 Minn.
!. Inll L. 619:
621.
14 MaloDzo, Je{tif€r del Rosario, op.crt 6-?.
lJ
Sukanya Pilay,
opclt
130.
pangan internasional terhadap sepak terjang perusahaan-perusahaan multinasional yang semakin menguat dan berpengaruh terhadap kedaulatan pangan negara Jr6sf sfafe. Akah dibahas tentang Hak atas Pangan (ffte rigfi t fio food) menumt Hukum IIAM Intemasional, Kepentingan Neo Liberal Global dalan-r Ahrran Perdagangan Pangan Intemasional,
dan Dominasi Perusahaan Multinasional terhadap kedaulatan pangan nasional.
B. HA.KATAS PANGAN MENURUT HUKUM HAM INTERNASIONAL
Hak
ata
s pangan, bebas dari
kelaparan merupakan fundamental human ght. Makanan dan kelaparan
berdampak langsung pada harkat dan martabat manusia dan kemampuannya untuk menjalani kehidupannya dengan melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai manusia.r6 Sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya di bagian pendahuluan"
hukun
internasional mengakui adanya hak atas pangan. Hak atas pangan mensyaratkan bahwa setiap orang memiliki hak akses yang cukup terhadap makanan atau cara untuk memperolehnya. Negara memeliki kewajiban untuk menghormati (fo rcspect) hak atas pangan yang artinya negara diwaiibkan unhrk tidak mengambil tindakan yang berpotensi membatasi akses untuk memproduksi bahanbahan yang diperlukan unhrk memproduksi
makanin. "Nefara juga memiliki kiwajiban untuk melindungi hak atas pangan yang artinya negara disyaratkan untuk bersikap aktif terhadap kondisi yang berpotensi menghambat kemampuin niempioduksi bahan pangan.dan berkewajiban menjamin tidak adanya gangguan dari pihak swasta untuk terpenuhinya jaminan ketahananpangan
dan kelahgsungin hidup masyarakitnyl.tz Lebih lanjut, hak atas pangan mensyaratkan pemerintah untuk menjamin bahwa dirinya ilan perusahaan-perusahaan dari negara
terselut tidak nielakukan praktik itau kebijakan yang merusak atau mengganggu 16 R€port of Special Rapporteur on the right ,o 1bo4 United Nrtions Gen, A-ss€mbly (Aug. 22, 20 l0) dspat diakes di hltp:// 'rr\'rv.righttofood.orE/o€wiPDF/A62289.pdf 17 Report of Speciat Rappolteur on the righa fo /bo4 Uoited NatioDs Ecor & Soc. corucil (Mar. 20, 2006),dapat dialses di
http://wwurigfutofoodorgircMPDFtudit% 2oPDnpdf
ry psnenuhan hak atas pangan di negara lafuLlB Pasal 11 the lnternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) menjamin setiap orang berhak atas " an adeouate shndard of livine for himsell and his'tamily, including adiquate food, clothing and housing, and to the continuous improvementof living conditions." Apa yang diatur dalam ICSCR ini diiabarkan lebih laniut dalam General Comment Nomor 12 yang menyatakan bahwa hak atas pangan irrericakui the availability of fo6d in a quantity and oI a quality that can satisfy the dietaw needs of individuals, and sustaihable accessibility that does not interfere with the enjoymer't of other ngft b.re Ketenhran ini juga didukung oleh beberapa ketentuan yang lain seperti Pasal 1(2) (a) ICESCR yang mesyaratkan
bahwa "[i]nno case may a people be deprived of their own means of subsr'stence", Pasal 11(2)(a) yang mengharuskan negara untuk " take measutes to improve methods of production, conservation and disttibution
bI food . . . by developing or relorming a
srarian sys tems" ; iu ea P asal
71
(Z)(b)ICESCR
vit s me;syututkin-negara untuk "ensure 'an 6ouita6le distribuion oI world food supilies in relation to need." Pasal-pasal di atis'khususnya pasal 11 mewajibkari negara untuk mmgambil langkah yang iepat unhrk menjamin terpenuhinya hak atas pangan.n Penggunaan kata "World" menurut James Thuo-Gathii harus dikonotasikan sebagai a heightened level of the rcsponsibility that reqTircs states to uphold all human-righb contexts, to respect, protxt, fulfilL' remedy, and enswe guaiantet* of process and resr ts-zj Instrumen Hukum Internasional yang lain yang iuga mengafur hak atas pangan adalah 'the"Coiventioi on tfie Rr?his oF the Child (CRC). Pasal 27(7) of the eonvention on the Rights oI tlrc Child menetapkan ad anya" right oI every dild to a standard oI Euing adequate Ior the child's physical, mental or spiritual,
iiffi-ri-e"o", 12,
motal and social devdopment."
Layaknya hak-hak ekonomi yang lain yang merupakan hak positif hak atas pangan
menuntut pemerintah aktif melindungi,
memenuhi, menghotmati, dan memajukan hak atas pangan. Negara iuga dituntut untuk senantiasa melakukan progresivitas terhadap
pemenuhan hak atas pangan tersebut. Negaia akan dianggap melanggar hak atas
pangan bilamana membiarkan pemilik modal besar merampas tanah rakyat untuk diiadikan perkebunan-perkebunan tanaman industri yang neniadikan rakyat kesulitan mendapatkan bahan pangan. Negara juga akan dianggap melanggar hak atas pangan apabila menyerahkan kedualatannya kepada pirusa haan-perusahaan mu I tinasidnat u:ntuk
helaksanakin ketahanan pangan. Hak atas pangan diyakini telah memiliki status sebagai jus cogens.zz Pelanggaran terhadap hak atas pangan secara sisiematis
vane berakibat pada kelaparan dan kematian iecaia excessi ve dapat dikitakan seb agai silent Eenocide.ts Pernyataan ini tidak berlebihan ipabila meJihat fikta-fa.kta yans ada. Angka klmatian akibat kelaoaran seinalf, n menins:kat
dari tahun ke tahun Dari 826 juta di taf,un 2001 mmiadi 923 iuta di tahun 2008. Dewasa ini 2 (dria) miliar penduduk menderita kelaparan dan setiap 5 (lima) menit. seorang balita meninggal karena kelaparan. Delapan persen korban kelaparan di dunia ini tinggal di pedesaan di negara-negara berkembang dan terbelakang dari keluarga petani miskin vans tidak memiliki kemampuan untuk i"ernUeri makan keluarganya s6ndiri karena tidak memiliki akses pangan atau sumbetsumber yang lain seperti bibit dan air yang dewasa ini sudah dikuasai oleh perusahaanperusahaan multinasional. Dua puluh persen korban lainnya adalah buruh miskin yang tinggal di perkotaan (urban area) di negaranegala berkembang dan terbelakang.z{
so"., atrd cultual Rights, cencrll comm€nt l4 1999, U-N. Doc. VC. lyl999l5 (May
I, Apr. 2GMsy
12. 1999).
19 Hans Morten Haugen, "Food sovereigtfy-An Approach to Eosure the right to food', dalam 7E Nordic J. oflnfl L- 263, 2009:267. 20 Janes Thuo Catlii "Food sovercignty fot Poor Comtri€s in The Global Tradirg System ', dalam JTlol- L. Rdv. 509,20111
21 Sukanya Pilh-v, opcd l3l,URNAL HUKUM BISNIS
22 Lily Endeatr Nierenberg, opcif 631 23 sukanya Pillay, loc.cl'f 24 Lily Erd€an Nierenbeq, op.cit 622.
ARNKEL IITAMA
lr--II.
C. KEPENTINGAN NEO L]BERAL
GLOBAL DALAM ATURAN PERDAGANGAN PANGAN INTERNASIONAL
Krisis keuangan tahun 1980'an telah memaksa negaraberkerrbang dan terbelakang
mengubah kebijakan perekonomiannya ke arah industri dan pertanian berbasis ekspor. Saat itu the World Bank and Intemational Monetary Fund (IMF) mendorong pemerintah melaku(an fberalisasi perdagingan sektor pertanian sebagai syarat untuk mendapatkan utang. Syarat yang lain adalah mengurangi
hambatan perdagangan dan dukungan
pemerintah terhadap liberalisasi pertanian.E Selain EIIF dan World Bank, Organisation Ior Economic Co-opera&on and Development (OECD) juga menyerukan kepada negara
berkembang, termasuk Indonesia, untuk membuka pasar produk pertanian secara luas dalam perdagangan intemasional, mendorong penanaman modal swasta yang berkelanjufary
meninggalkan tujuan swasembada pangan,
menghentikan proteksi terhadap impor karena menghambat daya saing. serta mendorong percepatan registrasi lahan dan menyederhanakan sistem kepemilikan lahan.% Kebijakan ini mengkibatkan tanahtanah rakyat dikuasai oleh perusahaanpeirrsahaan multinasional yang kemudian menyulapnya menjadi perkebunan industri seperti kelapa sawit karet, kakao, dan lain25 Bisois oolioe, bisais
16 Oktober 2012, dapat
ditkles di http://wlrw-
j.ti[.cor/irdex.php20l Zl0lI 6/kebijakan-pert.nian-
rckonendssi.oecd-rugil€n-potdf
-hciV
26 Scrbg dbebut dedg.n Dota Develapdefl Agendr (DDA). Perutrdingrd itri b€b€lapa o€ngalami kega€alflt dan p$ang surut yarg diakibrttad oleh taj.ltrtrya perbeda!tr kep€lti"gan
.daraHoEeok-kelolpok negara I'hususrD6 yalg $€iryangkut ABr,i.r/tral MarklAcEeJs (NAMA), datr jasa- Pet! polisi rcErra sec$a gais besa! dapat dibagi oetrjadi 4 k€loIopoL Pertadr, kelompok AS datr EC yary
Easalah pertEnird" No,
me.rgidgiokan EcEpertahanftad pemberim subsidi bedcbihad kepada !€taDirry! dan meogulayakm agar negata berkemba[8 membu*a lasaflryo. Kedu4 kelompok Glo (adara lain Sqiss, Jepadg, Noir|Egia, Korer, Msuritius, dan Isra€l) yatrg itgin meepertaftank.n subsidi domestic tetspi tidlk irgin membuka akses pasar rcgnra Keig4 kelompok G20 dao Caims Croup
,ang berusaha dodgfapustatr selurui subsidi ymg diberikar oleh negara-negara luaju daa DetberalisasikaD s€llor pertaDian.
Keenlpat, kelompok 33 ytng dikooidi[ir t(donesia yang berusaha agarFoduk pcrtanian teltetfi dari nega|4 berkembang dn(ecualikan dari lib€ralisasi Fdatian. LihalAria[to Sinsmbela
(koordinator) dkk S€tital $ryO, Direktorat Perdagtdgan, Perhdushiarl Invostasi darl lII Dir€ktorat Jendral multihteral D€parted.,r Luar Nege.i Indonesi4 edisi ke€mpat, hlm. 76
lain karena_produk tersebut memiliki harga jual tinggi di pasar luar negeri. Negara yang memlllKl Keterganrungan pada kucuran dana dari lembaga kreditor internasional sering merasa tid;k memiliki pilihan selain men$kuti kemauan kreditor tefoebut dengan risiko konllik agraria dengan rakyat atas penguasaan tanah tersebut dan hilangnya lahan-lahan bahan pangan bergnati menjadi tanakam industri. Selanjutnya, The General Agrcement on TatiIIs and Trade (GA[I) (sekarang WTO) juga mendorong negara-negara berkembang
untuk menurunkan hambatan di pasar mereka. Pengaturan perdagangan komoditas
pangan dalam kerangka WTO diatur melalui mekanisme Agreem ent on Agticulturc (AoAl, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen hukum WTO. Setidaknva terdapat
tiga komitmen dalam AoA yarig dibahas pada perundingan putaran Doha,? yakni perluasan akses pasar, subsidi domestik, dan subsidi ekspor. Putaran Doha dimulai sejak 2001 bertujuan untuk mengoreksi ketidakadi.lan perdagangan (unfair trade) dan ketidakseimbangan (imbalance Eade) yang telah diputus dalam putaran Uruguay. Namun dernikian yang terjadi adalah bahwa AoA amat berpihak pada negara maju. Hal ini tampak dari berbagai bentuk subsidi yang dilegalkan dalam AoA. Akses pasar meniadi satu-satunya pilar penting yang dibahas dan diberi perhatian berlebih. Padahal melalui dua pilar yang lain, yaitu subsidi domestik dan Subsidi elspor, inilah menghasilkan unfari frade dam imbalance dalam perdagangan pangan internasional.a Amerika Serikat dan Uni Eropa mensubsidi Dertaniannya secara besar-besaran untuk Seiumlah froduk seperti beras, iagung, kedelai. gula, gandum, daging sapi. daging unggas. dan sejumlah buah-buahan dan sayur-sayuran. Dari hasil penelitian M. Husein Sawit, h anya 221" pendapatan petani beras di negara-negara OECD yang berasal dari usaha tani mereka sendiri; selebihnya adalah subsidi pemerintah. Petani jagung dan toleh bantuan dari pemerintah
lgllgigggg 27 Sawit, '?erubah!tr Perdag€qan pargm Clobal datr M. Husetu
Putaratr Doha
Wmlmplikasi Buat ladon€sia", dalam Jruntl
tualisis Kebijakatr Pedadirn, Voluoe 6 Nomor J, Septembe. 2008:201-
28 Ibi.I203.
W masing-masing sebesar 24% dari total pendaDatan usaha taninva,a Dari 20 komoditas
irangai yang dimiliki-nya, A.S mensubsidi sangat tinggi terhadap 4 (empat) komoditas terpentingnya yaitu beras, jagung, kedelai dan gandum. Subsidi ini cenderung meningkat dad periode sebelum AoA disepakati pada tahun 2004. Semakin rendah harga pangan
yang diekspor ke pasar internasional, sesungguhnya semakin tinggi subsidi yang diberikan ke petani-petani mereka. Harga yang rendah yang mereka lemparkan ke pasar internasional sesungguhnya bukanlah cerminan efisiensi sebagaimana yang mereka wacanakan, melainkan hasil dari subsidi yang diberikan oleh pemerintahnya.k Hai ini tentunya akan menimbulkan persaingan yang tidak fair dan memberi dampak negatif
pada petani, peternak, nelayan, industri pengolahan pangan, ketahanan pangan, serta usaha pengentasan kemiskinan di negara berkembang. Negara berkembang atau terbelakang tidak dapat memberikan subsidi sebesar yang diberikan negara maju atau bahkan mungkin sama sekali tidak memberikan subsidi pada produk pertanian dan bahan panganriya. Tidak btirlebihan apabila menurut Husein Sawit, negara maiu belum ikhlas memangkas subsidi pertaniannya secara signifikan. Mereka lebih banyak meminta dan menuntut dari negara berkembang, tetapi terlalu kikir untuk me-mberi dan beibuat agar perdagangan menjadi fair.31 Upaya negara yang berusaha melaksanakan keda:ulatan pangannya serta melaksanakan
kewaiiban HAM-nya untuk memenuhi, melinilungi, menghormati. dan memaiukan hak atas pangan dengan melakukan praktik pemba tasan perdagangan komodi ias
pertanian dan pangan akan dianggap melanggar aturan perdagangan intemasional.
Pembatasan perdagangan internasional dengan menggunakan alasan-alasan seperti environment protection, food sov ereignty, lood safety, human right, labor protxtion akan dianggap sebagai trade barrjer dan g@_pelanggaran terhadap hukurn 29 lbid.204. 30 lbid.Igg.
3l
perdagangan intemasional.32
Upaya liberalisasi sektor pangan tidak hanya diupayakan melaluj WTO tetapi juga melalui pemberrtukan fr€e trade area (FTA)
yang diwacanakan untuk mempercepat terwuiudnya liberalisasi perdagangan di
bawah WTO. Sampai saat Indonesia telah terikat pada beberapa FIA seperti ASEANFIA, ASEAN -China-FIA (ACFIA), ASEANKorea-FTA, ASEAN-Jepang-EPA, ASEANSelandia Baru-Australia FIA, Asean Eropa Union FIA serta Asean India FTA. Keberadaan ACFTA sejak tahun 2010 dapat dikatakan yang palin! memberikan dampak buruk bagi para petani. iuga pengusaha kecil Indonesia. Serbuan kentang China September 2011 yang Ialu di saat petani Indonesia mengalami panen raya te.lah membuat harga kentanganilok dan
menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi petani kentang di Banjarnegara. Jawa Tengah. dan Jawa Barat.s Tidak cukup hanya itu, melalui ketentuan AoA-WTO, TRIPS,
FTA, perusahaan-perusahaan multinasional mematenkan bibit-bibit tanaman bahan pangan dan menjual kembali pada petani dengan harga yang sangat tinggi yang membuat petani lokal sernakin susah bergerak karena ketirgantungan sejak mdai dari-bibit, pupuk, pestisida bahkan air.s Di tingkat global sebenarnya iumlah produk pertanian yang diperdagangkan relatif kecil dibandingkan total bar.rng secara keseluruhan, khususnya bahan bakar minyak atau hasil tambang. Produk pertanian yang diperdagangkan di tahun 2004 misalnya hahya selumlah 9%. Namun demikian, di dalam produk pertanian itu sendiri, pangan mmqambil peran dominan, vaitu sekitar 80%. Itupin beluh termasuk pro'duk perikanan.s Meskipun peran pangan ata u produkpertanian -pengardhnya b-esar bagi adalah keiil. tetipi negara berkembang dan terbelakang. Hal ini terjadi karena seslngguhnya sekt6r inilah yang menjadi andalan negara berkembang han"terbelikang yang tid aklmemiliki sumbei daya manusia terdidik. modal, dan teknologi glgglJ@bersaing di sektor manufaktur 32 Lily Endeatr NierenberB, op.cft 641. 33 Hadiedi Prasaja, "Kedaulatar PatrBatr, Solusi Adcar4ao Krisis pang&r", diafts€s t6 oktober 20t2 di http:/ r,tn{.spiorid/?p=4294
Marjorie Coh& The worldTrade Orgadzation: Ele\Etitrg property Inle.est Above Hudrnr Right, 29 Ga. L lat'l & Comp. L.
14 M. HusEir Sawit op.crt 202-
427:430432.
75 rhid 203.
JIIRNAL HUKUM
BISNIS
OII
fflES maupun sektor jasa. Di samping itu. sektor pertinian melibatkan banyik ianaga kerja seperti petani. nelayan, peternak yang menggantungkan hidup dari sektor ini. Maiunya sektor pertanian dan pangan sangat berarti bagi pembangunan desa di negara berkembang dan terbelakang untuk mengurangi angka kemiskinary kelaparan serta sebagai filter terhadap urbanisasi.ft Ketika sek"tor pertanian halncur dikuasai negara maju yang menggunakan cara-cara yang tidak adil, lambat laun akan hancur pulalah ekonomi negara berkembang dan terbelakang. AoA-WTO, dmgan bantuan IMF dan Bank Dunia, telah menghancurkan kedaulatan nasional negara-negara merdeka khususnya negara-negara berkembang dan terbelakang yang dipaksa untuk tunduk patuh terhadap segala aturan AoA-WTO. Liberalisasi pertanian melalui kerangka AoA-WTO, berakibat pada membanjimya pangan impor di negara Dunia Ketiga, seperti lndonesia. Membanjirnya pangan impor juga mengakibatkan terjadinya kondisi keterjebakan pangan (food trap). Jebakan pangan adalah kondisi dimana suatu negara mempunyai ketergantungan yang sangat kuat terhadap impor pangan. Jebakan pangan pada tahap awal ditandai dengan membanjirnya produk pangan irnpor dengan harga yang murah. Harga murah ini sering dikemas melalui kebijakan subsidi, ataupun dalam kerangka promosi jangka panjang. Ketidakmampuan bersaing dengan harga yang murah ini menyebabkan banyak
pelaku bisnis dan pengambil kebijakan mengambil jalan pintas jangka pendek, yaitu memilih mendapatkan keuntungan langsung dari hasil ekspor irnpor daripada bersusah payah menanam dan memanen di lahan sendiri dengan berbagai risiko menghadang, seperti kekeringan, baniir, atau serangan hama.37 Ketergantungan pada impor pangan akan menyebabkan terenggutnya
kedaulatan pangan. Kondisi
ini tentunya
harus mendapat perhatian khusus mengingat pangan mempunyai Peranan san8at Penting,
yaitu sebagai salah satu unsur utama dari 36 Purwiyaho
3?
H{iadi,
A.danrr tn:II Agreement on AgrieltuE
Dahtul Syah, & Nud
Wahyudi.jafar, "Pengaruh Raaifrk4Ii.
(AoA) Terhadap R€gulasi Padgtn N|sional': diakes di wohyudidafar.nevz00Ei0S/08/FrBarulFratifi o[-agriculture.aoa-terhadap-regulasi-pan
hq://
kasi-EErEelletrtgarHrasional/
ketahanan nasional secara umurn-s Ketentuan-ketentuan yang ada di AoAWIO yang didukung olehlenrEaga keuangan dunia sangat berpihak kepada kepmtingan
negara maiu. Mereka selalu menyerukan bahwa liberalisasi akan menghasilkan efisiensi. Efisiensi akan mensditungkan karena konsumen akan mendapa"tkatr pridrrk yang murah dan berkuafitai.tt Ke6ilakan lembaga-lembaga internasional tersebut di atas sangat kental dengan kepentingan ekonomi dari negara-negara liberalis atau neo liberalis meng-ingat kirakteristik mereka yang menyerahkan sernua aktivitas ekonorni pada kekuatan pasar.{ Kelompok negara ini berpandanganbahwa mekanismepasar akan mengatur urusan ekonomi secara efisien.
Intervensi negara terhadap berjalannya mekanisme pasar tidak penting dan tidak diperlukan ataupun ,iika terpaksa dianggap
diperlukan. harus diiaga sampai batas minimum.ar K$ijakan perdagangan neoliberal
ini menekankan bahwa mengimpor pangan murah adalah ialan terbaik bagi negaranegara miskin untuk mencapai ketahanan pangan dari pada memproduksi pangannya sendiri. Bank Dunia bahkan menegaskan bahwa perdagangan bebas sangat penting bagi ketahanan pangan. Dengan perdagangan internasional, pemanfaatan sumber daya di dunia menjadi lebih efesien.a Pandangan neo liberalisme itu terbukti mengancam kedaulatan pangan nasional. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin tereduksinya peran negara. Posisi negara kian diambil alih oleh pasar yang dikomandani oleh perusahaan multinasional. Pemenuhan 3E Lily Eddearr Niercnbs& Ioccrif
39 Kafikt€ristik
yaag
hid daripada negaro dEngotrpaham tui antea
laid ad.lsh k€kayaan terpusat pada sekeloepok orang oawur! siddikat bisnis raks.Ea, p€rEl serta tr€gara dtlam layanan public sargrrminimal, Priv'atisasi hmlpi! s€moaseldoilayauaa publik. Lihaf M. SoEarajall 'The Ne{-Liberal Agedda irt InveshDedt A6itratior lts Ri6e, Rgtreat alrd ltnpart otr Sfare Sowcignt/', dalsm Shar\ wetrhua, Simons, Petrelopq arld Sitrgh, DalvhtlEr (ediaor), Redefrirg SovereiEnty h httemationsl Econotuia Law, Studies in lnteflEtioml Ttado Law: Volum€ 7, USA: llet
Pubfishirg
c./o
lot€matio@l Specializcd Book Servic6, 2008r
199.
40 lbid. 4l Jenflifer d€l Rosario-Malonzo, (2007), Modul tentang Kedaulatsn PahE6n: Panduao Pelatihatr untuk Kedaulatan Pangarl Aliansi C€rakad Reforrda Agraria - Peopl€ Coalition on Food.
42 So!€reignty - Pesticide Action Netraork Asia Pacific:7.
a
W hak atas pangan makin tak berjalan, sebab pasar tidak memiliki cukup kearifan untuk hemikirkan nasib ketercukuPan pangan masyarakat secara luas.6 D. DOMINASI PERUSAHAAN
MULTINASIONAL DAN KEDAULATAN PANGAN NASIONAL
Kedaulatan pangan (trood sovereigntyl dan ketahanan pangan (food security) meskipun sering digunakan bersama-sama saling mengisi tetapi merupakan konsep yang berbeda.4 Istilah ketahanan pangan ifo;d security) diperkenalkan oleh FAO untuk mengatasi krisis pangan dan kelaparan
di beberapa negara, Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.s Ketahanan pangan menurut the World Food Summit (1996) pada saat menceh.rskan Food insxuri ty and Iy'lilnera bility Information and Mapping Systems (FnrMS) adalah bahwa suatu kondisi dimana semua orang. setiap wakhl mempunyai akses fisik, social, dan ekonomi pada bahan pangan yang aman dan bergizi sehingga cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh; sesuai dengan kepercayaannya sehingga dapat hidup secara aktif dan sehat.s Dengan demikian pada dasamya, terdapat 4 (empat) aspek utama ketahanan pangan,
y"it.t' uspet' keiersediaan pangair lfbod iv ail i bi tv\, aspek stabilitas ketersediaan/ pasokari Gt;bility of supplies), aspek keterjangkauan (access fo supPlies), dan aspek konsumsi (food utilization), Kondisi kelahanan Dangan nasional suatu negara tersebut sarigat"ditentukan oleh komitimen pemerintah;5aik ihr berupa komitrnen sosial,
43 Wahlrdijafar, "Pengaruh Ratifrkasi Aereet (AoA)
Terhad-ap Regulasi Pmgan
€rr t
on Agfi(xtltufa
Nasional", diakses di http://
wahyudidjafar.trev200S/08/08/pen garuh-ratifi ka$i-agr€€ment.
on-agriculhlrc-aoa-terhadrpreguhsi"p|ngan-nasionay
44 Amb€r Attalla,, "Food sovercignty vs. Food secu.iq{ Is therE a ditrerence?", diakes di httpJ n'iir*'.cofieekids.o.B/blogfoodsovelcignty-vs.food-seqrity-is-thetea-difference/
I
6
Oktober
20tz 45
PP
Nomor 68 Tahrur 2002 tetrtang kerahada[ paogan
46 Punliyatrc Ha'iyadi, Dahrul Syab, & NuriArdaiwulaq loccir
budaya, politik, dan ekonomi nasionalnya.q
Diperkenalkannya istilah ketahanan pangan dimaksudkan untuk mewujudkan persediaan pangan setiap saat. Semua orang dapat mengaksesnya dengan bebas dengan jumlah, mutu, dan jenis nutrisi yang mencukupi serta dapat diterima secara budaya. Istilah atau konsep tersebut sama sekali tid ak memperiimbangikan kemampuan sebuah negara untuk memproduksi dan
mendistribusi pangan utama sec a ra adil kepada rakyatnya. Konsep ini juga
mengabaikan kenyataan terkait semakin meluas dan melimpahnya produk pertanian impor murah yang bersubsidi tinggi dari negara maju ke negara-negara berkembang dan terbelakang.s Dari paparan di atas tampak bahwa
fangan pada akhirnya hanya memberikan keuntungan pada negara -negara maju dengan perusahaanperusahaan agribisnis mereka. llal ini tidaklah mengherankan sebab ketahanan pangan hanya sebatas p ernyataan IembagaJembaga pemerintah dan antarpemerintah saia bahwa hi negara mereka tidak terjadi keliurangan bahan pangan. Adapun pelaksanaan dan tanggung jawab untuk mewu judkan ketahanan pangan tersebut dialihkan dari urusan negara meniadi urusan pasar. Demi ses,rnggrifrnyu tonsep ketahana
n
mencapai ketahanan pangan, kebijakan perdagangan neo liberal menyerukan bahwa
mengimpor pangan murah adalah jalan terbaik bagi neg ata-ne4ara miskin dari pada rnemproduksi pangannya sendiri. Bank Dunia bahkan menegaskan bahwa perdagangan bebas sangat pentingbagi ketahanan pangan;
dengannya pemanfaatan sumber daya di duni"a lebih 6fisien. Dengan demikian iapat disimpulkanbahwa istilah ketahanan pangan dapaimenierumuskan suatu negara. Sebagai contoh, d;pat dikemukakan bahwa pada pertemuan f orum Ekonomi Dunia Asia Picifik iahun 2011 yang lalu Pemerintah hdonesia menyatakan kes-iapannya untuk mendorong korporasi dalam penguasaan pertanian Ind'onesia demi demierkuat [etahanan korP-orasi nasional dan
I:I:i]-!!P"n 41 lbid
48 AmberAftalla,, "Fo od so\weigltty \s. Food securio4
Is therE a
differerce?", diaft ses di http://w$r'i'.coffeekids.org/blog/foodsoverei gtrty-vs-food-security-iethele-d'dif fet€nce,/ 16 oktober 2012 623
W multinasional yang terlibat, antara lain seperti Nestle Indonesia. Metro, Sinar Mas, Uniliver, Dupo"t Cargtt, Monsanto, Bungq McKinsey. ADI4 Swis.sRA. Kraft Sygenta dan Indofood. Dukungan pemerintah pada perusahaan-
perusahaan raksasa ini kenyataannya tidak berdampak pada menurunnva athu berkurangnya arigka kemiskinin dan kelaparan sebagaimana yang diklaim pemerintah tetapi yang iustru teriadi adalah
sebaliknya. Kerniskinan dan ketergantungan pada peiusahaan-perusahaan multitusio"ttal
semakin besar. Hal
ini teriadi
karena
pemerintah telah mengalihkan kedaula tannVa
kepada perusahaanlperusahaan tersebit. Profit tentulah meniadi tujuan utama dari perusahaan-perusahaan tersebut bukanlah mengentaskan kemiskinan di suatu negara temp"a t dilakulan a ktivitasnya. Tidak men guntungka nnya konsep ketahanan pangan menimbulkan pemikiran perlunya kedaulatan pangan. Dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak atas pangan yang disusun oleh Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada bulan Februari 2004, kedaulatan pangan didefinisikan sebagai hak rakyaf komunitas-komunitas,
dan negeri-negeri untuk menentukan
sistem-sistem produksinya sendiri dalam lapangan pertaniary perikanan, pangan, dan
tanah, serta kebijakan-kebijakan lainnya yang secara ekologi, sosial, ekonomi dan kebudayaan sesuai dengan keadaan-keadaan khusus (fteuru'ka nnya, penj) masing-masing.
Adapun organisasi tani internasional, La Via Campesina, mendefinisikan kedaulatan pangan sebagai hak seluruh rakyat, bangsa, dan negaranya untuk menentukan kebiakan petanian dan pangannya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Lebih lanjut dikatal
dan memproduksi pangan sendiri dan melakukan tindakan yang berlawanan
terhadap kekuasaan penrsaha*an-perusahaan serta kekuatan lainnya yang merusak sistem produlsi pangan rakyat melalui perdagangart investasi, serta alat, dan kebiiakan lainnya,€ 49 Malonzo, Jennifer del Rosario, Modul tentang Kedaulata!1 Pangao PanduM Pela?ih@ Mtt k Kedaulaat Pangan, Aliarsi Gerakld Reforda Agraria - Peopl€ Coalition on Food
Kedaulatan pangan mmuntut hak rakyat atas pangan, yang menurut Food and
Agriculture Organization (FAO) merupakan hak unfuk memiliki pangan secara teratur, permanen dan dapat memp€rolehnya secara DeDas, DarK secara cuma-cuma maupun membeli dengan iumlah dan mutu vans mencukupi. seita cocok dengan tradisi-tadisT kebudayaan rakyat yang mengkoruumsinya.s Dari paparan di atas tamnak bahwa konseo
kedaulitin pangan lebih luas daripadl
ketahanan paireai. Denean kata lain. k<jnseo
ini telah Ler[embanf sedemikiin
rup'a mglampaui konsep ketlhanan pangan yang
telah dlkenal sebelumnya, yang hanyi
bertujuan untuk mernastikan diproduksinya pangan dalam jumlah yang culup dengan tidak memperd ulikan macamnya, bagaimana, di mana, dan seberapa besar skala produksi pangan ters€but. Adapun kedaulatan pangan adalah interpretasi luas dari hak atas pangan, ia melampaui wacana tentang hak pada umumnya.sl Kedaulatan pangarrmerupakan prasyarat dari sebuah ketahanan pangan. Ketahanan pangan baru akan tercipta kalau kedaulatan pangan dimiliki oleh rakyat.s Realita yang teriadi di negara berkembang dan terbelakang di era globalisasi ini adalah semakin menipisnya kedaulatan pangan. Kedaulatan pangan tidak lagi di tangan negara atau masyarakat yang bersangkutan tetapi ada di tangan perusahaan-perusahaan multinasional. Konsentrasi agribisnis pangan
ada
di tangan
perusahaan-perusahaan
multinasional, Melalui aturan-aturan
perdagangan dan investasi internasional khususnya sektor pertanian dan pangan yang sangat menguntungkan mereka, perusahaanperusahaan tersebut dapa t menguasai industri sarana produksi pertanian dan distribusinya. Perusahaan-perusahaan multinasionallah yang menentukan bahan pangan apa yang harus ditanam, ba gaimana memproduksinya, P*t-d" A"tl"r N"Nr.t ""**r3r4, -
50 lbid. 51 Ambe.Atta[.,, "Food sotEEiEnty vs. Frtdd secu.ifl Is the(€ a difference?", dialcs€s di http://r8v\arcoffeekids.org/blog/foodI 6 Oktobe. soveteigrty.vs-food.security-is-there-a{ilferetrce/
20rz 52 WElhi, "Wujudkan Kedaulataa Padgan,lolak Domir|si Korporasi dalam Peoguasaan Padgan di Jawa Bard". Diatses I 7 oktober 2012 di httpi//waliUabar.rvordpress.com/2012r'05/16/
siar!.r-p€.s-wujudkan-kedaulatatr-paflgatr-tolak-domirrasikorporasi.dalam-pen guasaan-patrgaddi-jawa-barav
ruRNAL tiUKfIM BISNIS
EEEgg biaya produlsinya, sampai pemasarannya.$
Nama-nama Derusahaan multinasional seperti Monsa-nto, Syngenta, DuPont. perusahaandan Novartis adalah contoh -yang dapat perusahaan multinasional menguasai sektor pertanian dan pangan di Indonesia. Dengan kata lair; dapat dikatakan
PT Sari Husada yang memproduksi susu atau makanan bayi, saat ini 82% sahamnya telah dimiliki oleh Numico (Belanda). Dii Sam Soe A Mld milik PT HM Sampoema yang memproduksi rokok kretek, saat ini hampir 1 00% sahamnya juga telah dimiliki oleh pihak asing, yaitu Philip-Morris (A.S).t
bahn'a perusahaan-perusahaan multinasional
Hal yang sama juga terjadi pada komoditas
itu berhasil mengriasai dari industri hulu, seperti industri benih atau pupuk, iuga pestisida sampai ke industri hilir, seperti
lain, seperti pada beberapa tanaman tropis ekspor yaitu pisang, nanas, kopi. coklat, dan lain sebagainya. Perusahaan multinasional bahkan telah meningkatkan kontrol dan dominasinya atas industri olahan dan ritel pangan. Demikianlah para petani kecil di negara-negata berkembang dan terbelakang termasuk di Indonesia saat ini tidak saia kehilangan kontrol atas lahan pertanian tetapi iuga kehilangan hak atas tanahnya, sarana. dan proses produksinya bahkan iuga kehilangan kontrol atas harga hasil panennya, tempat pemasaran. juga aturan-aturan dagangnya sendiri.s
irengolaharg pengepakan. dan standariiasi.s
Perusahaan-perusahaan tersebut iuga telah berhasil mempengaruhi regulasi intemasional melalui forum WTO yang mengesahkan pa ten dan HaKI di sektor pertanian.s Serbuan perusahaan multinasional tidak hanya sebatas yang disebutkan di atas.
Mereka iuga membeli perusahaan lokal dmgan cara merger atau akuisisi. Di sektor hulu, industri olahan dan perdagangan pangan, sej umlah perusahaan berih misalnya telah dibeli oleh perusahaan kimia-pertanian (agrochemical c6mparues) . Sistem HaKI telah menyediakan hak-hak istimewa bagi meteka untuk melakukan monopoli atas apa yarl.g sebenarnva selama ini telah meniadi milik masyaraliat luas. Pendaftaran Piten telah menipermudah mereka menguasai bahan genetika seperti bibit$ibit unggul tanaman j"uga bibit hiwan temak.s
Beberapa contoh telah beralihnya kepemilikan perusahaan local, antara lain adllah Perusa-haan ABC yang memproduksi kecap. sirup dan saos saat ini 55"/o sahamnya telah dimiliki oleh HJ Heinz (A.S). Sari Wangi vang memproduksi teh, saa t ini hampir telah dimiliki oleh Unilei'er iOO"Ul srt (Inggris). "oinva Hai yang sama iuga terjadi pada Bango yang memproduksi kecap, Taro yang memprod uksi makanan ringan. Seratus Per€en
saham kedua perusahaan ini telah dimiliki iuga oleh Un e:ver. Aqua yang memproduksi aii mineral dalam k6misan-milik PT Tirta
Investama. saat ini 74% sahamnya telah dimiliki oleh Danone (Prancis). SGM milik 53 Lify E dea! Nirrerbe.E, op.cit 623. 54 Nl Husein Slwit, op. cjiq 204. 55 "Membargun Kedallalan Patgar",jumal Wacan4 ELSPPAT, Edisi 27lVI April-I{ei 2003, hld. I , diakes | 9 oklober 2012 di httpr//tr'rrw'elsppat.or
id/dowDload/PDF/wacaqa/w27.pdf.
56 J€onife! det Rosario-Malon"r, op-cit 24.
E. PENUTUP
Globalisasi ekonomi telah menimbulkan ketidakadilan global. Aturan-aturan dalam AoA-WTO, TRIPs, Tiade Related Investment Measures (TRIMs), Bilateral Investment Treaty (BIT), didukung lembaga arbitrase komersial internasional serta lembaga keuangan internasional yang juga sangat berpihak kepada kepentingan negara-negara maiu telah menjadikan negara berkembang
dan terbelakang termasuk Indonesia kehilangan kedaulatannya atas pangan. Tanpa memiliki kedaulatan atas pangan, negara akan sangat tergantung pada pihak asing. khususnya perusahaan-perusahaan multinasional yang mengambil alih peran pemerintah mewujudkan ketahanan Pa ngan. Tanpa kedaulatan Dansan, su-lit bagi negara mefiksanakan ker.iaji6an HAM-nla urituk
memenuhi, menghormati, melindungi dan memajukan hak atas pangan yang merupakan hak yang fundamental bagi setiap' warganya. Sal"ah satu hal penting untuk mengembalikan kedaulatan Pangan
nasional adalah mengurangi ketergantungan nasional pada utang luar negeri dari lembaga 57 M Husein SawG op.c/ir 20858 Jennifer det Rosario -Ml1onzo, op.cif.2a 625
I
ARTIKEL I.ITAMA
keuangan intemasional yang memberikan urang oengan berbagai persyaratan yang merampas Kedaulatan nasional.
-
in Intetnational Economic law, Studies in-International Trade Law: Volume Z, USA: Hart Publishing c/o Intemationai
Specialized Book Servicm, 200g. DAFTAR PUSTAKA
Wahyudi
Attalla, Amber. " Food sovereigtty vs. Food security,Is there a differcnc;?.'.'diakses di
http
sovereignty-vs-fo od-securily-is-fhere_a_ diffurence,/ 16 Oktober 2012. '
Cohn, Marjorie. "The World Trade Organiza_tion: Eleva$ng property
Above Human Right. 29 Ga. Comp. L.4271427/E;0.
jafar. "Pengaruh Ratifikas i
agrcement on Agdcttlture (AoA) Terhadao Kegulasi Pangan Nasional.,, diakses di http:/ /wahyudidjafar.net/2008 / 0B / OB / pen ga ruh -r a ti fikasi -agreemen t-on _ a griculhrre.aoa -terhadap-reguJasi-pangan_
nasional/
hterest
i. nfl *
Gathii, iames Thuo. "Food sovereigntv for Poor Countries in The Global irahine System." 57 Loy. L. Rev. 509,20t1.:S09-540: HaugerU Hans Morten. " Food sovereignfy-An
4pplo".h to Ensure the right to fM.' Tg Nordicl. of Intl L.2009:268. Malonz,o, Jennifur del Rosario. Mo dul tentans Kedaulatan Pangan Panduan pelatihah rntuk Keda ulataiPangan, Aliansi Cerakan Reforma Agraria - Piople Coalition on Food soveieignfy - Pisticide Action
Network Asia Pacihc. Nierenberg. Lily Endean. "Reconsiling The right to food and Trade Liberalizition: Developing Country Oppurtinities.,, 20 Minn. I. hfl L. 619 : 679-U7. Pillly.-Suk1nyl. "India Sinking: Threats to ffte right to food, Food secunfy& Development in an ERAof EmnomicGtowth." 27 Windsor YB. Access to Just. 127, 2009: 122-156. Saragih, Henry. Kedaulatan Pangan, Solusi Ancaman Krisis Pangan, dial€es16 Oktober 2012 di hftp: / / wwwspt.or.id / ?p-4294. Sasrit M. Husein, '?erubahan Perdagangan
pangan Global dan Putaran-Ddha
WTO:Implikasi Buat Indonesia. Jurnal Analisis Kebijakan PertaniarL Volume 6 Nomor 3, Septernber 2008:799-221.
M. "The Neo-Liberal Agenda in lnvestment Arbitration: Its Rise; Retreat a.ld Impact on State Sovereignty."Shary Wenhua. Simons. Penelope, inii Sinsh. Dalvinder (editor), Redefiiing Sovercig;ry
Somarajatr"
ruRNAL HUKUM BISNIS
.-a
-
PEDOMAN PENIJLISAN ARTIKEL IURNAL HI.JKUM BISNIS 1.
Artikel merupakan hasil penelitian atau pembahasan ilmiah dalam lingkup hukum bisnis.
Tulisanmerufiakan hasil pbmikiran sendiri (original) bukan plagiat. Redakii tid ak bertanggung iawab apabila ada tuntutan terhadap karya penulis. 2. Artikel terdiri atas dua ienis, yaitu: a. Artikel utama, yaitu pembahasan sesuai tema yang ditentukan redaksi. Penulis adalah pakar atau praktisi ifas peimintaan oleh redaksi. b. Artikel pendampins, vaitu pembahasan di luar tema utama. Penulis dapat mengaiukan karvanyi kepadi reda(si undrk diterbitkan. Apabila dalam dua nomor berturut-turu-i tielum aadat diter6i*an, penulis dapat rnenerbitkan dalam iurnal lain. 3. Pedoman ieknis a. Jumlah halaman paling banyak 20 dan kertas berukuran A4. b. Margin kiri 3cm, margin kanary 2.5 cm, margin atas dan bawah 2.5 cm. c. Spasi 1.5 dan ukuran huruf 12. d. Diketik dalam program word. 4. Sistematika penulisan sesuai ragam ariikel jurnal, dengan urutan: a. ]ud,uJ menggunakan bahasa Indonesia (tidak melebihi 12 kata) atau bahasa Inggris (tidak meleDlru lu Katat: b. Nama penulis tanpa gelar; c. Instansi tempat kerja penulis; d. Alamat email penulis; e, Abstrak: Satu parasrafvanq menqgambarkan esensi isi tulisan. Apabila artikel dihrlis dalam bahasa Indondsia, ibstiak ditulis"clalam bahasa Indonesia (150-2fr kata) dan teriemahannya dalam bahasa lnesris. Sebaliknya, apabila artikel ditulis dalambahasa Inggris abstrak dih-rlis dalam bahasa In!"gris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia' f. Kata kunci dalam bahasa Indonesia dan Inggris yang menggambarkan konsep yang yang dikandung artikel. g. Uraian (ada pengantaq, pembahasan, dan PenutuP), h. Daftar Pustaka menggunakan format MLA, 5. Kutipan dalam uraian: penulis vang diacu ditulis dalam kalimat atau pada akhir kalimat atau akhii paragra f dengan rirutan kiruig buka nama belakang koma tahun titik dua halaman yang dikutip ku"rung tudrp titik. Kutioan ousiaka dalam bentuk catatan kaki difulis dengan urutan: nama tanpa gelar (tidak dibalik) *oma iudul artikel atau buku (dicetak miring) Iioma tempat Penerbit litik dua nama penerbit koma'tahun koma halaman yang diacu titik. 'Contoh: Sutan Remy Siahdeini. Perbinkan Syariah: Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya. Jakarta: PT. ]dyakarta Agung Offtet,2017:234' 7. Instrumen Dendukuns seperti tabel, ilustrasi, atau gambar dapat disertakan untuk mendukung pemaparari.;udul tab"el diletakkan di atas tabel. se?angkan iirdul foto atau gambar diletakkan
ili ba*ah.
8. Penulis menyertakan biodata lengkap. 9. Hak penulis:
Artikel dan biodata dikirimkan via email jhb@bit'net.id
a. Penulis artikel utama dan pendamping akan memperoleh: . 3 eksemplar artikel cetak lengkap dengan cover dan bagian muka jurnal. r Uang pengganti membeli satu Jurnal Hukum Bisnis yang dapat diakses di www jumalliukumbisnis.com sesuai harga yang tercantum. b. Penulis utama akan memperoleh honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemamPuan Turnal Hukum Bisnis.
