Notulensi Pertemuan
Kegiatan Tempat Tanggal
:
APN 2015 Tahap II Provinsi Bangka Belitung
:
Bappeda Provinsi Bangka Belitung
:
18 Maret 2015
Kegiatan Pembukaan Pemaparan APN 2015 Pengantar
Tanya Jawab
Narasumber Kepala Bappeda Provinsi Babel Dadang Solihin Kepala Bappeda Provinsi Babel
Dadang Solihin
Paparan/Pertanyaan
Tanggapan/Masukan
RKPD 2015 sudah memasukkan 3 hasil reses Tidak mengalokasikan APBD untuk hal-hal di luar RKPD Indeks Gender besar Beras miskin gratis, Pemprov dan PemKab berkoordinasi 20% alokasi dana untuk pendidikan dan 10% untuk kesehatan Bagaimana proses penyusunan RKPD Provinsi Bangka Belitung berdasarkan pengalaman oleh Bappeda Kab & Kota?
Bappeda Kabupaten Bangka: 1. Proses penyusunan melibatkan seluruh kabupaten/kota. Kronologisnya: pertama, SKPD provinsi sebelum musrenbang melaksanakan semacam musrenbang SKPD yang didalamnya mengundang SKPD teknis di kabupaten dan Bappeda kabupaten. Untuk RKPD 2016, kami juga diundang untuk menghadiri musrenbang SKPD tersebut. Kedua, Bappeda Provinsi menyelenggarakan forum SKPD dimana
kami jadi pengamat dan memberi masukan. Ketiga, ada konsultasi publik dimana kami juga terlibat intens di dalamnya terutama yang terkait dengan prioritas provinsi yang harus di-perda-kan di daerah. Terakhir, musrenbang provinsi yang membahas dan mendisuksikan seluruh usulan kabupaten/kota. Salah satu usulan kami yang jalan tahun ini: pelebaran jalan dari sungai liat, beras miskin.
Dadang Solihin
Adakah sudah ada sistem IT yang mendukung proses penyusunan RKPD?
Bappeda Kota Pangkal Pinang: Semua item yang menjadi parameter proses penyusunan RKPD sudah dilaksanakan semua di Babel Besar aspek politisnya dalam penyusunan RKPD Usulan DPRD yang berkaitan dengan kegiatan yang tidak masuk di RKPD kami beri Bold, tidak akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bangka Tengah Kami dilibatkan dalam seluruh proses yang merupakan 5 item penilaian penyusunan RKPD provinsi Usulan untuk pembangunan pelabuhan, perbaikan jalan, dan sebagainya ada yang belum dapat diakomodasi provinsi namun kami mengusulkan juga ke K/L teknis di pusat Untuk saat ini, ada sistem UKPPD. Dari hasil yang disampaikan oleh SKPD kabupaten, oleh
Kodrat Wibowo
Teman2 kabupaten/kota ada yang masih inget usulan dari kecamatan yang dilempar ke provinsi dan diakomodasi?
Dadang Solihin
Bagaimana keterlibatan pihak-pihak selain aparat dalam proses penyusunan RKPD Provinsi Babel?
Bappeda Kabupaten dimasukkan ke SE UPPD lalu disampaikan ke Bappeda Provinsi. Kendala: jaringan sering terganggu. Bappeda Provinsi: Yang kami ingat: rumah tidak layak huni. Hampir seluruh kecamatan terkait dengan pengentasan rumah tidak layak huni. Keterbatasan APBD kami sehingga 566 rumah tidak layak huni yang ada tidak mungkin diperbaiki dalam 1 tahun. Sapta Emas menjadi salah satu solusi. Ombudsman RI: Sesuai core business ombudsman sebagai lembaga penerima pengaduan masyarakat, saat ini kami sedang melaksanakan uji kepatuhan tentang kepatuhan pelayanan publik. Apa yang telah dilakukan provinsi ini dalam pelayanan publik. Yang kami soroti dalam hal supervisi ombudsman di daerah ini: IPM tinggi namun pelayanan publik masih banyak yang kurang, contoh: trotoar yang masih terbuka menganga termasuk di jalan poros seperti Jl. Sudirman. Dalam bidang kesehatan, partisipasi publik kurang terakomodir, pengaduan masyarakat kurang dioptimalkan. Fasilitas kesehatan masih rendah dimana kelas-kelas RS belum meningkat. Dalam mengakomodir pendapat dari masyarakat perlu juga melibatkan Ombudsman.
Kodrat Wibowo
Peran provinsi dibandingkan dengan kab/kota apa sebaiknya menurut ombudsman?
Kodrat Wibowo
Kenapa ada penurunan hasil penilaian dokumen dari tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini? Apakah ada pendapat mengenai hal ini, dari PT?
Uji kepatuhan di level provinsi belum kami lakukan, masih di kabupaten/kota. Keberadaaan kami baru 6 bulan. STIE PERTIBA: Sesuai tridarma pendidikan, kami selaku stakeholder khususnya di bidang ekonomi sudah mulai aktif melakukan kegiatan. Salah satunya memberikan masukanmasukan ke pemda, DPRD provinsi maupun kota. Untuk kabupaten, belum. Mulai dari musrenbang kami diikutsertakan terutama sejak 2 tahun ini. Ada beberapa hal yang sering diusulkan: bagaimana menggerakan ekonomi berdasarkan sumber daya alam yang lebih luas, hilirisasi, menggerakan ekonomi kerakyatan, terutama wirausaha muda. Secara praktek, dibalikkan kepada kami dimana kami menjadi tutor dan sebagainya dalam kegiatan pengembangan wirausaha muda. Kami memberi masukan ke forum bappeda kota ketika membuat RDTR tingkat kecamatan dan melalui DPRD kota. Rutinintas kami: memberikan masukan kepada DPRD Kota. Izin diberikan untuk pembangunan hypermart tapi kami memberi masukan tolong dijaga keberadaan perdagangan tradisional dan juga lingkungan sekitar. Kami ada kerjasama dengan DPRD kota sehingga kami memberikan masukan tertulis setiap bulan (ada MoU antara DPRD Kota dengan
Kodrat Wibowo
Bagamaina mekanisme penyampaian data ke Bappeda, apakah rutin?
STIE Pertiba). DPPKAD: Saya dari bidang akuntansi dan pelaporan khusus di bidang pendapatan (khusus pajak daerah). Penyampaian data rutin setiap bulan. Kepala Bappeda: Mulai tahun lalu dibentuk UPT Pusat Data, Penelitian dan Pengembangan Bappeda Provinsi Bangka Belitung (copy PerGub diserahkan ke TPI). Dinas PU Provinsi: Berkaitan dengan penyampaian data, kami menggunakan website. Untuk APBD, ke Bappeda dan Biro Pembangunan. Sekretaris Bappeda: Konsep penyusunan dokumen perencanaan harus didukung data dan informasi. Terkait dengan hal ini, Bappeda Babel mendapat fasilitasi Kemendagri (SIPD) yang melibatkan seluruh SKPD terkait. Jadi data diinput secara time series untuk menjadi bahan evaluasi juga. Pengendalian Renja SKPD tiap triwulan wajib dilaporkan kinerjanya. Rancangan Awal RKPD: hasil evaluasi, data dan informasi, memotret prioritas nasional. Kekurangan sistem perencanaan: terlambat mendapatkan informasi tema prioritas nasional sehingga kami melakukan perkiraan dalam penyusunan
Dadang Solihin
Bagaimana pengalaman menganalisa berbagai permasalahan dan sebagainya terkait dengan RKP dalam menyusun RKPD Provinsi?
RKPD. Tahun 2014, acuan kita RPJPN karena RPJMN baru terbit Januari 2015. Tujuan dan sasaran nasional menjadi pertimbangan provinsi, beberapa prioritas dalam RPJPN perlu diselaraskan. Tahun ini kami akan merevisi RPJMD untuk menyelaraskan dengan nasional. Banyak inovasi: o Menyusun ISO terkait proses penyusunan perencanaan, tahun 2015 diusulkan Raperda proses penyusunan perencanaan. o Tahun ini mencoba untuk memetakan sebaran masyarakat miskin di seluruh kabupaten kota dengan data spasialnya. o Penyusunan ISO untuk beberapa unit yang melakukan pelayanan publik. o Untuk publikasi pembangunan daerah, dipublikasikan oleh TVRI. o Ada kerjasama dengan pihak-pihak seperti perguruan tinggi, media, dan sebagainya dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
Dinas PU Provinsi: Pada saat kunjungan lapangan, selalu ditemukan hal-hal yang baru yang memerlukan penanganan secara cepat. Pak Gubernur& Bupati Bangka Tengah menemukan masalah potensi wisata di salah satu pantaiberkaitan dengan abrasi. Kami diperintahkan untuk melakukan penanganannya.Terkait pemerintah
Kodrat Wibowo
Kodrat Wibowo
Tahun lalu ada surat kerjasama antara Pemprov dengan media (TVRI) untuk sosialisasi programprogram pemerintah provinsi, apakah tahun ini masih berjalan? Sinergikah antara program pembangunan daerah dengan program bisnis di Babel? Terkait penyaluran kredit untuk usaha kecil dsb, bagaimana?
Dadang Solihin
Ada contoh pembangunan daerah yang dibiayai bank?
Dadang Solihin
Bgm pengalaman dalam pembangunan daerah oleh PT TIMAH?
Dadang Solihin
Data dan informasi berubah dalam hitungan detik, bagaimana di provinsi ini mengatasi hal tersebut?
pusat, Bendungan Pice adalah kewenangan pempus, itu diprogramkan melalui APBN mulai dari tahun 2014. Masih.
BPD Sumsel Babel: Ada beberapa macam kredit yang kami salurkan, termasuk untuk melayani kredit untuk usaha kecil yang sangat mendukung pembangunan daerah. Sementara ini, kami tidak begitu aktif dalam proses musrenbang dan sebagainya. BPD Sumsel Babel: Pembangunan jalan, membantu pencetakan sawah di pedesaan, dan sebagainya kami bantu pembiayaannya. PT TIMAH: Kami hanya lihat program-program pemerintah. Bgm kami bisa membantu terutama yang tdk terkait APBD dan APBN dalam hal pelaksanaannya. Pembangunan rumah layak huni adalah salah satu contohnya. Banyak usulan-usulan dari pemerintah namun belum dapat kami akomodasi karena keterbatasan dana. Tidak diperkenankan lagi memberikan bantuan yang terkait kewajiban pemerintah. Kami membantu lewat CSR saja. Sekretaris Bappeda: Terkait data, BPS menjadi salah satu anggota tim penyusunan RKPD. Untuk data dari BPS, tidak ada masalah.
Dadang Solihin
Terkait indikator, BPS sebagian besar outcome dan impact dan kuantitatif. Bagaimana memenuhi indikator yang kualitatif?
Kodrat Wibowo
Untuk kapasitas pendukung perencanaan di Bappeda, apa yang menjadi kesulitan di provinsi ini? Hal apa yang telah dilakukan?
Data dari SKPD diperoleh berdasarkan hasil Pengendalian Renja SKPD maupun kami minta secara langsung. Terkait hal tersebut, ada perumusan lebih lanjut. Ada pengolahan data, misalnya data kualitas lingkungan hidup. Data ini berubahubah, data dari kehutanan, BLHD, dan sebagainya kami olah lebih lanjut. Data paling update: data ekonomi makro oleh BPS. Sekretaris Bappeda: Secara kuantitas masih kurang jumlah fungsional perencana. Ada 16 fungsional di Bappeda Provinsi termasuk 4 fungsional perencana dan 4 fungsional peneliti. Dari seluruh pegawai Bappeda, rata-rata sudah mengikuti diklat-diklat perencana, termasuk diklat penyusunan RPJMD, penyusunan Renstra, baik yang diselenggarakan Bappenas maupun Kemendagri. Secara kompetensi, mereka sudah mendapatkan materi yang memadai. Saat ini ada 75 pegawai: s3 sebanyak 3 orang, 47 orang s2, 1 orang S1, dan lainnya. Staf Bappeda: Tawaran untuk kursus/diklat banyak dan pasti diizinkan oleh pimpinan untuk mengikutinya. Saat ini ada 2 orang yang sedang tugas belajar: 1 di IPB dan 1 di Unair. Tiap tahun pasti selalu ada pegawai yang tugas belajar maupun ikut diklat. Staf Bappeda (CPNS):
Kodrat Wibowo
Apakah UKM di Babel punya peranan penting dibandingkan dengan pengusaha kelas kakap?
Kodrat Wibowo
Adakah program RKPD yang merupakan usulan dari LSM?
Ada juga beberapa peneliti di Bappeda yang masih CPNS statusnya, akan diangkat 1 April 2015 dan berencana mengikuti diklat peneliti. Kami juga dilibatkan sebagai tim penyusunan bab 2 RKPD. STIE: Berdasarkan riset, yang pertama digerakkan itu adalah motivasi. Perubahan yang dulu fokus pada pertambangan, sekarang dialihkan ke pertanian, dsb. Penekanan motivasi wirausaha dan perencanaan bagaimana membuat studi kelayakan sehingga bisa berinteraksi dengan perbankan. Revitalisasi lada, kami mengamati ternyata sekarang naik jumlah perkebunan lada. Untuk bahan pangan, peternakan ayam masih dikuasasi perusahaan besar namun UKM juga bertambah. Ada juga penanaman lele yang dilakukan orang-orang lokal. Untuk mengurangi pengangguran, minimal UKM tersebut mencakup 2 orang pekerja. Hal ini mengurangi kerawanan sosial. UKM bisa meningkatkan kontribusinya pada PDRB dengan cukup tinggi, termasuk usaha travel mengingat Babel sebagai daerah wisata. Olahan hasil ikan juga lebih baik kemasan dan sebagainya sehingga bisa masuk ke toko-toko besar seperti hypermart, hal ini hasil dari pembinaan. Sekretaris Bappeda: Pendekatan secara politik, ketika DPRD melakukan reses semua hasilnya kami
masukkan. Reses akhir tahun menjadi bahan masukan awal untuk Rancangan Awal RKPD. Namun hasil reses tidak semuanya kewenangan provinsi, hal ini juga berimplikasi kepada pendanaannya.Ketika itu langsung terkait dengan LSM dan sebagainya, mekanismenya melalui Bansos, dan sebagainya. Bidang Sosbud Bappeda Provinsi: Kami sering menerima usulan masyarakat terkait seni budaya. Mereka sering menyampaikan proposal. Apabila tidak dapat diakomodasi oleh Dinas Kebudayaan & pariwisata, maka dialokasikan dana hibah untuk mengakomodasi usulan tersebut. Contohnya: acara maulid. Ada juga kegiatan olahraga yang difasilitasi oleh Dinas Pemuda & Olahraga, apabila tidak bisa difasilitasi oleh dinas tersebut maka dapat kami akomodasi dengan dana hibah juga. Berkenaan dengan kegiatan yang sudah terekam, contoh: kegiatan terkait HIV. Dana hibah dialokasikan namun tidak tiap tahun. Yang jadi permasalahan: masyarakat tidak tahu mau mengajukan usulan kemana, Bappeda yang akan mengarahkan. Untuk tahun ini dan 2016, mahasiswa masyarakat miskin mendapat bantuan pendidikan dengan catatan mereka sudah lulus tes perguruan tinggi.
TPT (Dwi Ratih)
Apakah ada data terukur terkait indikator penilaian verifikasi proses penyusunan dokumen RKPD (APN 2015 Tahap II) untuk Provinsi Babel Tahun 2015?
Kepala Bappeda: Babel punya banyak hari besar yang menjadi salah satu penyumbang inflasi. Contoh: bulan April warga Tionghoa pulang untuk ziarah kubur, ada mandi belimau semacam prosesi penyucian diri menghadapi bulan Ramadhan, ada pesta kampung, dan sebagainya. Pemprov turun sampai ke desa dengan Program Dukungan Kegiatan Kebudayaan & Pariwisata, salah satunya dengan penyediaan sound system, dsb. Tujuan: melestarikan budaya dan menjadikan pusat-pusat budaya di Babel. Sekretaris Bappeda: Ada untuk sebagian besar indikator, datanya sebagai berikut: 1. Persentase usulan dari musrenbang kabupaten/kota dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 sebanyak 63,3% 2. Tingkat kesesuaian tujuan dan sasaran, isu strategis dan prioritas pembangunan dalam RKPD Provinsi 2015 dengan RKP 2015 sebesar 100% 3. Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 yang mendukung RKP 2015 sebesar 82,3% 4. Persentase program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 yang dilengkapi dengan indikator kinerja sebanyak 100% 5. Tingkat kapasitas perencana Bappeda Provinsi dalam penyusunan RKPD Provinsi 2015 sebanyak 47 orang S1, 18 orang S2, dan 3 orang S3 6. Persentase kesesuaian prioritas program
dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 dengan usulan DPRD Provinsi sebesar 86% 7. Persentase kesesuaian prioritas program dan kegiatan RKPD Provinsi 2015 dengan usulan masyarakat sipil (LSM, PT, dan pelaku usaha) sebesar 79,5%
Stakeholder yang hadir: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
PT. TIMAH STIE PERTIBA Bappeda Provinsi Bangka Belitung Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan & Bangka Belitung Bappeda Kabupaten Bangka Dinas Pertambangan dan Energi Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung Badan Lingkungan Hidup Daerah Bangka Belitung DPPKAD Disbudpar Provinsi Bangka Belitung Ombudsman RI Perwakilan Bangka Belitung Bappeda Kabupaten Bangka Tengah Bappeda Kota Pangkal Pinang
