KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK. Diajukan Untuk Memenuhi Syarat. Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

BUNADI HIDAYAT NIM: T311208006

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2016 to user commit

i


digilib.uns.ac.id

Lembar Pengesahan: DISERTASI KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK BUNADI HIDAYAT NIM: T311208006

Naskah Disertasi Ini Telah Diuji dan Dipertahankan Pada Ujian Terbuka Tanggal 19 Mei 2016 Surakarta, 30 Mei 2016

Co Promotor

Promotor

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum NIP: 1960 1107 1986 011 001

Prof.Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum NIP: 1957 0203 1985 032 001

Mengetahui, Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Prof.Dr.Hartiwiningsih, S.H., M.Hum commit to user

NIP.1957 0203 1985 032 001 ii


digilib.uns.ac.id

Lembar Pengesahan Penguji Disertasi KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALANN ANAK BUNADI HIDAYAT NIM: T 311208006 Surakarta, 30 Mei 2016. Telah Disetujuhi oleh Penguji Tim Penguji

Tanda tangan

Ketua

: 1.Prof. Sutarno, Drs., M.Sc., Ph.D

:

Sekretaris

: 2.Prof. Dr.M. Furqon Hidayatullah, M.Pd

:

Anggota

: 3.Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

:

4.Prof.Dr. Supanto, S.H., M.Hum

:

5.Prof.Dr. H.Setiono, S.H., M.S

:

6.Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H

:

7. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum

:

8. Dr. Isharyanto, S.H.,M.Hum

:

9. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H.,M.H : 10. Dr. Hj Sarwirini, S.H., M.S

:

Mengetahui: Ketua Program Doktor,

Dekan Fakultas Hukum,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum

NIP : 1957 0203 1985 032 001

NIP : 1960 1107 1986 011 001 commit to user

iii


digilib.uns.ac.id

PERNYATAAN

Yang bertanda-tangan di bawah ini: Nama

: Bunadi Hidayat

NIM

: T3112080006

Alamat

: Jalan Merpati II/14 Wismasari, Desa Semambung, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa-Timur.

Asal Instansi : Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri (Unsuri) Sidoarjo Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Disertasi ini adalah asli tulisan penulis dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar

akademik (Doktor Ilmu Hukum), baik

di Universitas Sebelas Maret Surakarta

maupun di pergguruan tinggi lain. 2. Disertasi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian penulis sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Promotor. 3. Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang secara jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dalam daftar pustaka. 4. Pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan terdapat penyimpangan, dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka penulis bersedia menerima

sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena

disertasi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 30 Mei 2016

commit to user

iv

Bunadi Hidayat NIM : T311208006


digilib.uns.ac.id

Persembahan Disertasi ini dipersembahkan untuk Ayah dan Ibu yang mengukir jiwa dan ragaku, Istriku tercinta Alfu Laila sertacommit Almamaterku to user Universitas Sunan Giri Sidoarjo v


digilib.uns.ac.id

Motto Disertasi ini hanyalah segenggam ilmu dari Samudra ilmu Allah yang membentang begitu sangat luas. Kesombongan tidak ada manfaatnya di hadapan Allah S.W.T. Motto ini sejalan dengan ayat Suci Al-Qur`an (Suroh Al-A’raaf 7:54)

Luasnya ilmu itu, juga diungkapkan seorang poem, Emily Dickinson: If I read a book and it makes my whole body so cold no fire can ever warm me, I know that is poetry. If I feel physically as if the top of my head were taken off, I know that is poetry. These are the only ways I know it. Is there any other way?(the thick italic word is law and justice from the Writer) ‫االه ااانت سبحنك انى كنت من الظالمين‬ Laila lailla anta subkhanaka ini kuntu minadholimin Ilmu dan keadilan tidak pernah bertepi tetapi berperilaku adil dan arif adalah kewajiban bagi Insan yang diberi amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sayuk Gumregut Hing Karya Mrih Luhuring Esthi Hambangun Negara (UNS) The age can be old but the crime can never be old

Ilmu, anak, keadillan adalah amanah Allloh dan amanah itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Pemberi-Nya (Al-Qur`an Al-A’raaf,7:8) On the beach at night, Stands a child with her father Watching the east, the autumn sky. commit to user By Walt Whitman vi


digilib.uns.ac.id

UCAPAN TERIMA KASIH

Legal praxis peradilan pidana anak di Indonesia cenderung memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan bukan dianggap sebagai pelaku kenakalan dan acapkali dijatuhi pidana sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 (LN Tahun 2014, Nomor 297) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak hanya menyoroti posisi anak sebagai korban tindak pidana. Padahal realitasnya, anak bisa saja berposisi sebagai pelaku kenakalan. Pertimbangan dan diskresi hakim peradilan pidana anak memiliki fungsi yang sangat sentral dalam memutus perkara anak karena pertimbangan dan diskresi hakim merupakan mustika keadilan substantif dalam proses peradilan anak. Realitas ini yang mendasari penulis mengangkat “KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK” sebagai judul disertasi. Tiada kata yang lebih tepat yang dapat penulis hadiratkan kepada Alloh S.W.T Tuhan Yang Maha Penentu di Alam Semista ini, kecuali ungkapan puji syukur karena dengan perjuangan yang sangat melelahkan, di saat merawat Istri penulis tercinta yang sudah 7 (tujuh) tahun terkena sakit stroke hingga mengalami disfagia, tidak dapat berbicara, di samping itu, tugas dan kewajiban penulis sebagai pendidik juga harus tetap berjalan. Meskipun kehidupan penulis penuh diliputi rasa ketegangan, kekalutan dan kecemasan yang berat, Alkhamdulillah penulis masih dikaruniai kekuatan oleh Alloh Yang Maha Rokhman untuk menyelesaikan disertasi ini. Penulis sangat menyadari bahwa disertasi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan dan peran serta dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan rasa tulus penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi-tinggginya kepada: 1.

Rektor dan Wakil Rektor, Dekan beserta Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret

Surakarta

mengikuti studi lanjut

di

yang

telah

memberi

izin, memfasilitasi penulis

untuk

Program Doktor llmu Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta. commit to user

vii


2.

Direktur Pascasarjana

digilib.uns.ac.id

Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak

memfasilitasi, membantu penulis untuk

menyelesaikan

studi Program Doktor Ilmu

Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3.

Ibu Prof. Dr Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Promotor yang di tengah-tengah kesibukan Beliau yang luar biasa, masih dapat meluangkan waktu untuk memberi bimbingan

disertasi ini dengan penuh tanggung jawab, kesabaran, kearifan, keikhlasan

dan ketulusan hati yang bersih. 4.

Bapak

Prof. Dr Supanto, S.H., M.Hum selaku Co-Promotor juga

dengan penuh

tanggung jawab, kesabaran, kearifan, keikhlasan dalam membimbing, memberi referensi yang sangat berharga dan membantu penyelesaiann disertasi ini. 5.

Bapak/Ibu Tim Penguji disertasi: Prof. Sutarno, Drs., M.Sc., Ph.D, Prof. Dr. M. Furqon Hidayatulloh, M. Pd, Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S, Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum, Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum, Prof. Dr Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H, dan Dr. Hj. Sarwirini, S.H., M.S.

6.

Rektor, dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sunan Giri Sidoarjo yang telah memberi izin belajar kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

7.

Direktur, beserta Wakil Direktur, Ka-Prodi Magister Ilmu Hukum, Ka-Prodi Magister Hukum

Keluarga (Akhwal Syahsiyyah), Ka-Prodi Magister Pendidikan Agama Islam

Program Pascasarjana Universitas Sunan Giri Sidoarjo yang telah memberi Izin, kelancaran kepada penulis untuk mengikuti studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang dan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 8.

Kordinator Kopertis Wilayah VII Surabaya yang telah memberi Tugas Belajar kepada penulis untuk mengikuti studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

9.

Lembaga atau Institusi Pemerintah, yaitu: Dewan Perwakilan Rakyat Pusat Jakarta, Pengadilan

Negeri

Surabaya,

Kejaksaan

Negeri

Suko

Manunggal

Surabaya,

KAPOLRESTABES Surabaya, Balai Pemasyarakatan (Bapas) Medaeng Sidoarjo, Pusat Perlindungan Anak dan Perempuan (LP3A) Sidoarjo yang telah banyak memberi data commit to user

viii


dan pelayanan

yang baik

digilib.uns.ac.id

kepada

penulis

dalam

melakukan

penelitian untuk

kelengkapan data disertasi ini. 10. Pemerintah Negara Republik Indonesia yang telah memberi bantuan biaya pendidikan melalui jalur BPPS untuk mengikuti studi Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga secara tulus Penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Prof. Dr J.E. Sahetapy, S.H.,M.A selaku Guru Besar di Universitas Airlangga Surabaya yang telah banyak memberi inspirasi, motivasi serta arahan yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penulisan disertasi ini. 2. Ibu Dr. Hj Sarwirini, S.H., M.S sebagai Dosen di Fakultas Hukum Airlangga Surabaya yag dengan ikhlas, bertulus hati yang sangat dalam telah banyak memberi arahan, dorongan, dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. 3. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H selaku Guru Besar di Universitas Diponegoro Semarang, juga Guru Besar di Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak memberi masukan, arahan, literatur, bahan-bahan hukum pidana yang lengkap dan sangat berharga dalam penulisan disertasi ini. 4. Bapak Prof. Dr. Satjipto Rahardjjo, S.H (almarhhum) selaku Guru Besar di Universitas Diponegoro Semarang Sang Penggagas Hukum Progresif di Indonesia yang telah banyak memberi pencerahan (enlightment) ilmu hukum terutama pertimbangan hukum yang bersifat sosiologis dalam konteks hukum progresif di Indonesia yang sangat bermanfaat dan membantu pemikiran Penulis dalam menulis disertasi ini. 5. Bapak Prof. Sutandyo Wignyosoebroto, M.PA (almarhum)

selaku

Guru Besar di

Universitas Diponegoro Semarang juga Guru Besar Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah banyak memberi pencerahan teori ilmu hukum dan sosiologi hukum sehingga sangat membantu dalam penulisan disertasi ini. 6. Bapak Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H, selaku Guru Besar di Universitas Diponegoro Semarang, juga Guru Besar di Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang telah banyak memberi wawasan yang luas tentang filsafat ilmu serta filsafat hukum yang sangat bermanfaat dan berharga dalam penulisan disertasi ini.

commit to user

ix


digilib.uns.ac.id

Dengan lubuk hati yang sangat dalam, ungkapan terima kasih ini juga secara tulus penulis sampaikan kepada: 1. Bapak Muljadji Guru penulis di Kelas 1 (satu) Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar) yang telah memberi bekal dan fondasi keilmuan

kepada penulis sehingga Penulis dapat

menyelesaikan studi lanjut di tingkat akademik tertinggi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Bapak Prof. Dr.H. Muchsin,S.H.,CN (almarhum) Guru Besar di Universitas Sunan Giri Sidoarjo yang telah banyak memberi semangat dan dorongan kepada penulis untuk menempuh

studi

lanjut di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoroo

Semarang. 3. Ibu Prof.Dr. Esmi Warassih, S.H., M.S

mantan Ketua Program Doktor Ilmu Hukum

Universitas Diponegoro Semarang, yang dengan penuh liku-liku dan perjuangan yang sangat berat, Beliau memberi hikmah dan manfaat yang sangat berharga sehingga Alkhamdulillah penulis dapat menyelesiakan disertasi ini dengan selamat. 4. Bapak/ Ibu Dosen beserta Guru Besar penulis di Universitas Diponegoro Semarang serta Bapak/ Ibu Dosen, Guru Besar penulis di Universitas Sebelas Maret Surakarta, seperti: Bapak Prof. Dr Muladi, S.H, Ibu Prof. Dr. Hj Moempoeni Moelatingsih,S.H, (almarhuma) Bapak Prof. Dr Nyoman Serikat Putra Putrajaya, S.H., M.H, Bapak Prof. Dr. Yusriyadi, S.H.M.Hum,

Bapak

Prof.

Dr.

Adi

Sulistiyono,

S.H.,M.H,

Bapak

Prof.

Dr.

H.Setiono,S.H.,M.S, Ibu Prof. Dr Hartiwiningsih, S.H., M.Hum, Bapak Prof. Dr Supanto, S.H., M.Hum,

Bapak

Prof. Dr.Jamal Wiwoho,S.H.,M..Hum, Bapak Dr. Hari

Poerwadi,S.H.,M.H, Bapak Dr. Bernart L Tanya,S.H.,M.H yang telah banyak memberi pencerahan

ilmu

hukum

yang

sangat

berharga

dan

bermanfaat sehinga dapat

memmbantu kelancaran penulisan disertasi ini. 5. Mbak Diah Suryani, S.Pd, selaku staf Sekretariat Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan sabar dan ikhlas telah banyak memberi bantuan, pelayanan kepada penulis untuk penyelesaian disertasi ini. 6. Teman-teman

sejawat

Rahayu,S.H,, M.Hum, Pangabean, S.H., M.H,

dan

seperjuangan

studi lanjut di S3, yaitu: Ibu Prof Dr.

Bapak Prof. Dr. Suteki,S.H., M.Hum, Bapak

Dr. Mompang

Bapak Dr. Mochammad Dja’is, S.H,, CN.,M.Hum;, Ibu Sri commit to user

Purwaningsih, S.H.,M.Hum, Bapak Hero Prihartono,S.H.,M.H, Bapak Dr. Syamsudin, S.H., x


digilib.uns.ac.id

M.H, Bapak Munawar Kholil, S.H., M.H yang telah banyak berdiskusi, saling membantu, saling menggojlok, saling memmberi dorongan serta semangat untuk menyelesaikan studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum. Ungkapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada: 1. Ayahanda Soeko (almarhum) dan Ibunda Sariani (almarhuma) tercinta, Sang Pengukir Jiwa Raga penulis, yang paling banyak berjasa memberi bimbingan hidup dengan penuh kasih sayang, memberi bantuan material dan spiritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2. Ayahanda Mertua Moch Ikhsan (almarhum) serta

Ibunda Mertua Siti Munawaroh

(almarhuma) yang juga ikut memberi dorongan dan semangat untuk menyelesaikan studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta 3. Istri penulis Alfu Laila belahan hati, pendamping hidup penulis yang tercinta, yang sudah banyak memberi semangat dan dorongan tanpa lelah baik material maupun spiritual, meskipun sampai jatuh sakit, tetap bersemangat mendorong

penulis untuk

menyelesaikan studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Saudara-saudara penulis yang penulis sayangi: kakanda Djumiati (almarhuma), Supardjo (almarhum), kakanda Kadjin (almarhum), adinda Darmadji, Sucahnyono, S.Pd, Solikin dan Sunawi yang juga telah banyak memberi semangat dan dorongan untuk menyelesaikan studi lanjut Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Semoga disertasi ini bermanfaat terhadap pengembangan hukum pidana dan bagi penegak keadilan pidana anak

Surakarta, 30 Mei 2016 Penulis,

commit to user

xi

Bunadi Hidayat


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman HALAMAN JUDUL ....................................................................................................

i

HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR ..............................................................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI DISERTASI ..............................................

iii

HALAMAN PERNYATAAN ......................................................................................

iv

HALAMAN PERSEMBAHAN ...................................................................................

v

HALAMAN MOTTO ...................................................................................................

vi

HALAMAN KATA PENGANTAR ............................................................................

xi

HALAMAN ABSTRAK ..............................................................................................

xii

HALLAMAN ABSTRACT ............................................................................................

xiii

HALAMAN RINGKASAN .........................................................................................

xiv

HALAMAN SUMMARY ...............................................................................................

lv

DAFTAR ISI ..................................................................................................................

xciv

HALAMAN GLOSSARY .............................................................................................

ciii

DAFTAR BAGAN .......................................................................................................

cviii

DAFTAR METRIKS ....................................................................................................

cx

DAFTAR TABEL .........................................................................................................

cxi

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................................

cxii

DAFTAR SKEMA .......................................................................................................

cxiv

Bab I: PENDAHULUAN ......................................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah .................................................................................................

1

B. Fokus Studi dan Permasalahan ........................................................................................

31

C. Perumusan Masalah .........................................................................................................

32

D. Orisinalitas Penelitian .....................................................................................................

33

E. Tujuan Penelitian .............................................................................................................

42

F. Kegunaan Penelitian ........................................................................................................

42

Bab II: KERANGKA TEORETIK .......................................................................................

44

A. Kausalitas Juvenile Delinquency ...................................................................................

44

1. Batasan Anak dalam Peradilan Pidana .....................................................................

44

commit to user

xii


digilib.uns.ac.id

2. Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency) ....................................................................

46

3. Faktor-Faktor Kenakalan Anak ................................................................................

52

a. Faktor Intern (Internal) .........................................................................................

52

b. Faktor Ekstern (Eksternal) ......................................................................................

55

4. Implikasi (Juvenile Delinquency) dalam Hukum Pidana Anak ...............................

59

B. Kebijakan Yudisial Hakim dalam Menanggulangi Kenakalan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Pidana ..............................................................................

62

1. Istilah Kebijakan ........................................................................................................

62

2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Anak .................................................

67

a. Pertimbangan Yuridis (Judicial Consideration) ....................................................

69

b. Pertimbangan Sosiologis (Sociological Consideration) ........................................

71

c. Pertimbangan Filosofis (Philosophical Consideration) .......................................

71

3. Diskresi Hukum Pidana Anak ......................................................................................

75

C. Konsep Kebijakan Hakim dalam Sistem Peradilan Anak .........................................

78

1. Legal Pluralism ...........................................................................................................

78

2. Peradilan Pidana Berbasis Pancasila .........................................................................

82

3. Sistem Peradilan Pidana Anak .................................................................................

87

4. Peradilan Restoratif Anak (Restorative Justice for The Juvenile) .........................

124

5. Peradilan Diversi (Diversion Justice) .......................................................................

132

6. Model Peradilan Pidana Anak dengan Dua Jalur (Double Tracks Criminal Justice System for Juvenile Delinquency) ..............................................................................

136

a. Jalur Peradilan Penal

..........................................................................................

136

b. Jalur Peradilan Non-Penal .......................................................................................

139

7. Peradilan Progresif dalam Hukum Pidana Anak ........................................................

140

Bab III : METODE PENELITIAN .......................................................................................

146

A. Paradigma Penelitian .......................................................................................................

146

B. Tujuan Penelitian .............................................................................................................

150

C. Kajian Penelitian .............................................................................................................

151

D. Lokasi Penelitian .............................................................................................................

151

E. Sumber Data ....................................................................................................................

151

F. Metode Pengumpulan Data .............................................................................................

152

commit to user

xiii


digilib.uns.ac.id

G. Penyajian dan Analisis Data .........................................................................................

152

a. Reduksi Data ..............................................................................................................

154

b. Penyajian Data ............................................................................................................

154

c. Penarikan Kesimpulan ...............................................................................................

154

H. Batasan Operasional ........................................................................................................

155

I. Kerangka Pemikiran ........................................................................................................

155

Bab IV: KENAKALAN ANAK DALAM HUKUM PIDANA ......................................

162

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA ANAK ..................................................................

162

1. Kebijakan Legislatif ...................................................................................................

162

2. Penegakan (Penanggulangan) Kenakalan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ............................................................................................................................

163

a. Penanggulangan Kenakalan Anak (Tindak Pidana Anak) di Pengadilan Negeri Surabaya .....................................................................................................

163

b. Putusan Pidana Anak di Pengadilan Negeri Surabaya .....................................

171

1.

2.

Perkara Nomor: 4390/ Pid. B/ 2009/ PN. Sby, tentang Kasus Tawon ..........

171

a. Posisi Kasus ...............................................................................................

171

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .............................................................

172

c. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ...........................................

172

d. Proses Pemeriksaan Perkara .....................................................................

173

e. Pertimbangan Hakim .................................................................................

173

Perkara Nomor: 39/ Pid. Anak/ 2013. PN Sby, tentang Kasus Narkotika ....

175

a. Posisi Kasus ................................................................................................

175

b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ..............................................................

176

c. Amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya ...........................................

177

d. Proses Pemeriksaan Perkara .....................................................................

178

e. Pertimbangan Hakim .................................................................................

179

c. Penanggulangan Pelaku Tindak Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Suko Manunggal Surabaya .............................................................................................

182

d. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Anak di POLRESTABES Surabaya .................................................................... commit to user

xiv

186


digilib.uns.ac.id

e. Permasalahan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Pidana di Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas 1 Medaeng Surabaya ......................................

187

f. Peranan Lembaga Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (LP3A) Sidoarjo dalam Penanggulangan Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum

Pidana .....................................................................................................................

191

1.

Fungsi LP3A ....................................................................................................

191

2.

Penanggulangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ........................

191

B. PENYEBAB KENAKALAN ANAK ...........................................................................

193

1. Faktor –Faktor Kenakalan Anak .............................................................................

193

a. Faktor Internal .....................................................................................................

193

b. Faktor Eksternal ...................................................................................................

196

1.

Mobilitas Sosial ............................................................................................

196

2.

Mobilitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi .............................................

197

c. Faktor Kriminogen ..............................................................................................

198

2. Pembinaan Karakter Pelaku Kenakalan (Pelaku Tindak Pidana) Anak ...............

198

a. Peranan Orang tua dalam Penanggulangan the Juvenile Delinquency ...........

199

b. Peranan Sekolah ( Perguruan Tinggi) dalam Penanggulangan The Juvenile Delinquency .........................................................................................................

200

c. Peranan Masyarakat dalam Penenggulangan the Juvenile Delinquency ............

200

d. Peranan Negara dalam Penanggulangan The Juvenile Delinquency ..................

201

3. Kenakalan Anak dalam Hukum Pidana ................................................................

202

4. Bekerjanya Sistem Hukum di Indonesia ...............................................................

203

Legal Substance ...................................................................................................

206

b. Legal Structure ....................................................................................................

236

c. Legal Culture ........................................................................................................

245

5. Mekanisme dan Problematika Penegakan Hukum Pidana Anak ........................

260

a. Mekanisme Peradilan Pidana Anak ...................................................................

260

b. Problematika Penegakan Hukum Pidana Anak ................................................

263

1. Substansi Hukum ............................................................................................

265

2. Budaya Hukum ...............................................................................................

266

3. Institusi dan Pranata Hukum Pidana Anak .................................................

271

a.

commit to user

xv


digilib.uns.ac.id

4. Fungsi Penegakan Hukum Pidana Anak ....................................................

272

5. Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum Pidana Anak ...........................

278

6. Dana (Anggaran) Proses Penegakan Hukum Pidana Anak .......................

278

BAB V: KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK 280 A. Kebijakan Yudisial Hakim dalam Peradilan Pidana Anak .......................................

280

B. Kompetensi Peradilan Pidana Anak ...........................................................................

288

C. Kebijakan Administratif dalam Penegakan Hukum Pidana Anak .............................

293

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Anak ..................................................

300

1. Pertimbangan Yuridis .............................................................................................

300

2. Pertimbangan Sosiologis .......................................................................................

301

3. Pertimbangan Filosofis ..........................................................................................

306

E. Diskresi Hakim dalam Putusan Pidana Anak ...........................................................

310

F. Rules Breaking dan Rules Making dalam Peradilan Pidana Anak .........................

311

1. Rules Breaking dalam Sistem Peradilan Pidana Anak ........................................

311

a.

Alasan Umum ...................................................................................................

311

b.

Alasan Khusus ...................................................................................................

313

1. Ketentuan Hukum Yang Bersifat Final dan Mengikat .............................

313

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/ PUU-X/2012 ........................

314

A. Pemohon Judicial Review ....................................................................

315

B. Obyek Permohonan Judicial Review ..................................................

317

C. Alasan-Alasan para Pemohon Mengajukan Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, dan Pasal 101 UU Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .....................................

317

a. Politik Kriminalisasi Hakim Pejabat Pengadilan dalam UU SPPA ..................................................................................................

317

b. Ketentuan Pidana Materiil dalam Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, Dan Pasal 101 UU SPPA, Tidak Mencerminkan Asas Keadilan Secara Proporsional Bagi Hakim Sehingga Rumusan dalam Pasal Tersebut Bertentangan Dengan Pasal 28D UUD 1945 ........ commit to user

xvi

321


digilib.uns.ac.id

c. Pengaturan Ketentuan Pidana Materiil Bagi Hakim Dalam UU SPPA Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 24 Ayat (1), Pasal 24 D Ayat (1) Dan Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945 ................

327

D. Ketentuan Pasal 96 UU SPPA ............................................................

330

E. Ketentuan Pasal 100 UU SPPA ..........................................................

335

F. Ketentuan Pasal 101 UU SPPA .........................................................

336

G. Polarisasi Pemikiran Pembentuk Undang-Undang Melalui Ketentuan Pasal 96, Pasal 100, Dan Pasal 101 UU SPPA Bertentangan Dengan Hak Konstitusional Hakim Sebagai Warga Negara Maupun Sebagai Kekuasaan Kehakiman .........................................................................

339

H. Kesimpulan ............................................................................................

344

Petittum para Pemohon ........................................................................

346

J. Pernyataan Pemerintah ............................................................................

347

Petittum Pemerintah ..............................................................................

347

L. Pernyataan DPR Secara Tertulis .........................................................

347

M. Keterangan DPR ....................................................................................

348

N. Petittum DPR ........................................................................................

348

O.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) .................................

349

P.

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi ..............

350

Q.

Pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi ..........................................

352

R.

Pendapat Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi ...............................

352

S.

Amar Putusan ........................................................................................

354

T.

Pendapat Penulis ...................................................................................

355

1. Alasan Pengajuan Permohonan Judicial Review .........................

355

2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi ..............................

363

a.

Hak Konstitusi para Pemohon Judicial Riew ......................

364

b.

Politik Kriminal dalam Perumusan Pasal 96, Pasal 100,

I.

K

dan Pasal 101 UU SPPA ........................................................

365

c.

Pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi ..............................

372

d.

Pendapat Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi ..................

373

2. Rules Making dalam Peradilan Pidana Anak .......................................................

377

commit to user

xvii


digilib.uns.ac.id

BAB VI: MODEL KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA ANAK ................................................................................................................................. 384 A. Dasar Hukum Kebijakan Hakim ............................................................................

384

B. Pendekatan Hukum Pidana Anak ..........................................................................

384

1.

Pendekatan Hukum Normatif (Judicial Approach) ........................................

385

2.

Pendekatan Sosiologis (Sociological Approach) .............................................

403

C. Pertimbangan Hakim Pidana Anak .......................................................................

404

1.

Pertimbangan Yuridis (Judicial Consideration) .............................................

404

2.

Pertimbangan Sosiologis (Sociological Consideration) ..................................

406

3.

Pertimbangan Filosofis (Philosophical Consideration) ...................................

450

D. Model Penyelesaian Perkara Pidana Anak ........................................................

460

E. Model Peradilan Pidana Anak Dua Jalur (Double Tracks Criminal Justice Model for Juveniles) .......................................................................................................................

465

1.

Peradilan Anak dengan Jalur Litigasi Khusus .............................................

465

2.

Peradilan Anak dengan Jalur Non-litigasi ......................................................

469

a.

Peradilan Restoratif untuk Anak Nakal (Restorative Justice for The Juvenile Delinquency) .................................................................................

474

Peradilan Diversi Anak (Diversion Justice for Juveniles) .......................

480

1.

Syarat Peradilan Diversi ...................................................................................

481

2.

Tujuan Peradilan Diversi .................................................................................

482

3.

Pelaksanaan Peradilan Diversi .........................................................................

483

4.

Kendala Restorative Justice dan Diversion Justice ......................................

490

b.

F. Peradilan Progresif (The Progressive Trial Dispute) dalam Peradilan Pidana Anak .................................................................................................................................... 494 Bab VII: PENUTUP .............................................................................................................

500

A. Kesimpulan ..................................................................................................................

500

B. Implikasi Hukum .........................................................................................................

504

C. Rekomendasi ...............................................................................................................

505

D. Saran ............................................................................................................................

508

DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................................

511

LAMPIRAN ...................................................................................................................

535

commit to user

xviii


digilib.uns.ac.id

Lampiran 1: Putusan Kasus Tawon di Pengadilan Negeri Surabaya ......................

535

Lampiran 2: Putusan Kasus Narkoba di Pengadilan Negeri Surabaya ..................

549

Lampiran 3: Contoh Format Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas ...........

591

Lampiran 4: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 110/PUU-X/ 2012 ....................

596

INDEKS .........................................................................................................................

709

commit to user

xix


digilib.uns.ac.id

GLOSSARY A B H: adalah Anak yang Bermasalah dengan Hukum pidana atau anak yang berkomflik dengan hukum pidana, anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana. Anak nakal: adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Anak juga dapat dikatakan nakal apabila melakukan perbuatan yang apabila dilakukan orang dewasa perbuatana itu adalah kejahatan (child delinquency is a child who has done an action if it is committed by an adult person is a crime). Jadi anak nakal adalah anak yang berhadapan dengan hukum pidana (UU SPPA). Anak yang berhadapan dengan hukum pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun Anak didik: adalah anak Pemasyarakatan, anak Balai Pemasyarakatan, atau Klien Pemasyarakatan Anak. Anak sipil: adalah anak yang tingkat kenakalannya di luar kewajaran, berdasarkan Ketetapan Pengadilan harus dibina di Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lembaga Sosial Pemerintah atau Lembaga Sosial Swasta sampai berusia 18 tahun. Artinya anak tersebut belum melakukan tindak pidana tetapi sudah meresahkan keluarga dan masyarakat yang oleh orang tuannya diajukan permohonan ke Pengadilan untuk dijadikan anak sipil. Anak Negara: adalah anak yang telah melakukan tindak pidana yang atas Putusan Pengadilan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Anak, Lembaga Sosial Pemerintah atau Lembaga Sosial Swasta sampai berusia 18 tahun. Anak pidana: adalah anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan harus menjalani pidana di Rumah Tahanan Anak. Anjal: adalah anak jalanan, anak yang status sosial dan status kependudukannya tidak jelas. A D R : Alternative Dispute Resolution adalah solusi penyelesaian sengketa secara alternatif atau secara mediasi, yaitu penyelesaian perkara di luar proses Pengadilan. Untuk perkara anak dapat diselesaikan melalui Peradilan Restoratif atau Peradilan Diversi di luar proses Pengadilan Bapas: Balai Pemasyarakatan Bispa: Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak. Berpikir miopik adalah berpikir secara sempit B P: Bimbingan dan Penyuluhan Budaya hukum adalah kajian hukum yang menyoroti masalah sumberdaya manusia dalam berhukum, peradaban hukum dan produk hukum. commit to user B W: Burgerlijk Wetboek adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

xx


digilib.uns.ac.id

C E D C : Children Especially Difficult Cercumstances : adalah anak-anak yang mengalami kesulitan khusus dalam lingkungannya, C N S P : Children in Need of Special Protection, anak-anak perlu mendapat perlindungan secara khusus. Dinas sosial adalah kedinasan yang dilakukan oleh Dinas Kementerian Sosial, Lembaga Sosial Pemerintah dan Lembaga Sosial Swasta untuk kepentingan anak atau kesejahteraan anak. Ex aequo et bono adalah mohon putusan yang seadil-adilnya F G C : Family Group Conferencing adalah Kelompok Musyawarah dalam Keluarga untuk menyelesaikan perkara anak secara demokratis antar keluarga yang bersengketa untuk solusi terbaik bagi anak Genocide : deliberate mass murder of race, people or minority group adalah pembunuhan secara masal terhadap kelompok ras, penduduk sipil dan golongan minoritas. Geen straf zonder sculd : tiada pidana tanpa kesalahan H. I. R : Herzine Indonesische Reglement, Hukum Acara Pidana pada masa Kolonial Belanda Hukum progresif adalah konsep hukum yang bernurani keadilan dalam masyarakat I C: Indonesian Constitution J I S: Jakarta International School Katar: Karang Taruna dalam masyarakat. Keadilan substantif adalah keadilan yang bernurani Kebijakan yudisial hakim adalah kebijakan hakim dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk dituangkan dalam putusan perkara yang ditanganinya. Kebijakan legislasi: adalah kebijakan yang bersifat formal atau kebijakan yang mendasarkan ketentuan normatif Kebijakan administratif : adalah kebijakan eksekutif yaitu kebijakan untuk melaksanakan tanggungjawab atau tugas yang telah diberikan Kebijakan penal: adalah kebijakan untuk menjatuhkan sanksi pidana. Kebijakan ini bersifat menghukum Kebijakan non-penal adalah kebijakan untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat non-penal misalnya berupa tindakan yang tidak menghukum. Kenakalan anak: kenakkalan yang dilakukan oleh anak belum berusia 18 tahun telah melanggar ketentuan hukum pidana atau anak yang tidak taat dengan ketentuan hukum pidana, atau tingkah laku anak yang bertentangan dengan moral atau anak yang melanggar ketentuan hukum negara, peraturan pemerintah provinsi atau peraturan pemerintah daerah (perda pemerintah kabupaten/perda pemerintah kota). to user Dengan demikian, kenakalan anak commit (Juvenile delinquency) adalah kenakalan Yang xxi


digilib.uns.ac.id

bersifat pelanggaran (negligence) bukan perbuatan yang bersifat misdeed or crime (perbuatan yang bersifat kejahatan). K H A adalah Konvensi Hak Anak (The Convention Rights of the Child) K K N: adalah Korupsi, Kolusi dan Nepotesme KPAI adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Kredo hukum adalah sistem keyakinan dalam berhukum LAPAS adalah Lembaga Pemasyarakatan Lapas Anak adalah: Lembaga Pemasyarakatan Anak Litmas adalah Penelitian masyarakat. LPKA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPAS adalah Lembaga Penempatan Anak Sementara LPKA adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak LPKS adalah Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial LP3A adalah Lembaga Pembinaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Modus operandi: cara melakukan tindak pidana Muntatis-muntadis: secara otomatis juga terjadi yang sama Monist hukum adalah hukum yang mengikat pada satu sistem mengikat untuk orang yang kaya atau penguasa elit.

hukum, misalnya hanya

Nawa cita : Sembilan rasa Neit ontvan kelijk verklaard : menolak surat gugatan Penggugat/ Surat Dakwaan Penuntut Umum karena surat gugatan/ surat dakwaan tidak jelas, kurang pihak , obscuur Libel Nullum delictum nulla poena sine praevia lege: tidak ada perbuatan pidana, tida ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang yang mengatur lebih dahulu Ontslag van Rechtsvedrvolging: Putusan lepas dari tuntutan hukum karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Peradilan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Peradilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana Anak dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku,keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. P Lg: Penyelesaian sengketa dengan paradigma ligtigasi Pn Lg: Peradilan Non-litigasi Primum remedium adalah senjata utama untuk mengatasi kriminalitas. Remas : Remaja Masjid

commit to user

xxii


digilib.uns.ac.id

R Bg: Rechtsglement voor De Buitengewesten adalah Hukum Acara Perdata R B: Reparative Board R.I.B: Reglement Indonesia yang Di-Baharui RPJMN: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional The social system: masyarakat tidak ubahnya seperti tubuh manusia memiliki bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat mempunyai berbagai lembaga sosial yang saling terkait dan bergantung satu-sama lain dalam kehidupan bermasyarakat Tuna warga adalah warga yang kehilangan status warga masyarakat UNICEF: United Nations International Children Emergency Fund UU SPPA : Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Ultra petita: Hakim tidak boleh memutus perkara melebihi yang diminta (termasuk yang tidak diminta) dalam pettitum atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum Ultimum remedium: Penyelesaian peradilan pidana/ penjatuhan sanksi pidana adalah upaya hukum yang terakhir setelah tidak ada lagi upaya hukum yang menguntungkan bagi Anak. VOM: Victim Offender Mediation: Penyelesaian perkara pidana anak di luar proses Pengadilan yang melibatkan pihak Korban dan Pelaku tindak pidana Wagah-wagah adalah musyawarah masyarakat desa untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai W v K: Wetboek van Koophandel: Kitab UndangUndang Hukum Dagang

commit to user

xxiii


digilib.uns.ac.id

commit to user

xxiv


digilib.uns.ac.id

DAFTAR BAGAN

Halaman Bagan 1: Pemikiran Menski tentang Hukum Pluralism………………

80

Bagan 2: SKEMA SUSUNAN KEKUASAAN DALAM NEGARA REPUBLIK INDONESIA……………………………………

82

Bagan 3: Diskripsi Legal Order Negara Republik Indonesia ………….

85

Bagan 4: Penegakan Hukum Pidana di Indonesia………………………

88

Bagan 5: Sistem Peradilan Pidana di Indonesia………………………

98

Bagan 6: Deskripsi Pendekatan Hukum Progresif dalam Peradilan Pidana Anak ………………………………………………..

142

Bagan 7: Diskripsi Peradilan Pidana Anak …………………………..

145

Bagan 8: Analisis Data Penelitian…………………………………………

153

Bagan 9: KERANGKA PEMIKIRAN KEADILAN SUBSTANTIF PIDANA ANAK……………………………………………….

161

Bagan 10 : LEMBAGA PENGADILAN KHUSUS……………………

164

Bagan 11 : STRUKTUR ORGANISASI LP3A SIDOARJO…………

192

Bagan12: BEKERJANYA SISTEM HUKUM……………………………

204

Bagan13: STRUKTUR BADAN PERADILAN DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UU DASAR 1945……………………

237

Bagan 14 : BADAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945… 239 Bagan 15 : SISTEM PERADILAN PIDANA (SPP) TERPADU commit to user

(INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) ……………… xxv

240


digilib.uns.ac.id

Bagan16 : SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERPADU (THE ENFORCEMENT OF INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) ……………………………………………..

241

Bagan 17: ALUR PROSES PEMERIKSAAN PIDANA…………………

242

Bagan 18: FUNGSI LEGAL CULTURE ………………………………….

257

Bagan 19: Bagan Teori Tacott Parsons (Sibernetika) ……………………

259

Bagan 20 : PROSES PERADILAN ANAK………………………………

264

Bagan 21 : SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERPADU (INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM OF THE CHILD)… …………………………………… Bagan 22: KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM PIDANA ANAK …

272 282

Bagan 23 a: Model Proses Pemeriksaan Perkara Khusus Pidana Anak ………………………………………………….. Bagan 23 b: Model Peradilan Litigasi Khusus Pidana Anak ………….

commit to user

xxvi

467 468


digilib.uns.ac.id

DAFTAR METRIKS

Halaman Metriks 1

: Karya Ilmiah Yang Memiliki Relevansi Dengan Penelitian Desertasi……………………………………………………

Metriks 2

: Konsep Hukum Yang Diperlukan Dalam Peradilan Anak……

Metriks 3

: PERGESERAN PARADIGMA DALAM HUKUM PIDANA TENTANG KEADILAN ……………………….

Metriks 4

33 119

131

: PERBANDINGAN ANTARA MUATAN UNDANGUNDANG RI NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK DAN MUATAN UNDANGUNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ……………..

Metriks 5

: Fase Perkembangan Remaja………………………………

commit to user

xxvii

288 435


digilib.uns.ac.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1

: ANGKA PERCERAIAN KARENA GUGATAN DAN PENJATUHAN TALAQ TAHUN 20122014………………………………………………….

Tabel 2a

49

: SEPULUH BESAR JENIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH USIA 18 TAHUN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA TAHUN 2005 – 2007………………………… 168

Tabel 2b

: SEPULUH BESAR JENIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH USIA 16 TAHUN DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA TAHUN 2008 – 2009………………………

Tabel 3

: Kasus Perkara Pidana Anak di Kejaksaan Negeri Surabaya Tahun 2008 – 2009…………………………………………

Tabel 4

183

: Kasus Perkara Anak di Polrestabes Surabaya Tahun 2008 – 2009……………………………………….

Tabel 5

169

: PERKARA PIDANA ANAK YANG DIMINTAKAN LITMAS DI BAPAS MEDAENG SURABAYA

TAHU 2008 – 2009…………………………………..

commit to user

xxviii

189

186


digilib.uns.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman Gambar 1

: Ruangan Khusus Persidangan Anak di Pengadilan Negeri

Surabaya……………………………

165

Gambar a

: Suasana Persidangan Anak……………………………

165

Gambar b

: Suasana di Luar Persidangan Anak Setelah Sidang Anak…

165

Gambar c

: Denah Ruang Sidang Anak di Pengadilan Negeri Surabaya……………………………………

Gambar 2

: Nenek Asyani Divonnis Pengadilan Negeri Situbondo …………………………………………..

Gambar 3

166

308

: Forum Komite Rekonsiliasi Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat …………………………………………..

370

Gambar 4

: Contoh Siswa Hamil di Suatu SMA Negeri Surabaya………

385

Gambar 5

: Contoh Siswa Berpacaran di Suatu Tempat di Surabaya…

386

Gambar 6

: 345 KENDARAAN BERMOTOR YANG BERKENALPOT BRONG YANG DISITA POLISI PADA SAAT MENYAMBUT PESTA TAHUN BARU TAHUN 2014…………………..

Gambar 7a

: Remaja Yang Berurusan Dengan Hukum Karena Ngebut Di Jalan Raya………………………………………………………

Gambar 7b

424

425

: Remaja Bersama Ayah Berhadapan Dengan Hukum Karena Ngebut Di Jalan Raya…………………………………………

426

Gambar 7c

: Remaja Diadili Karena Ngebut Di Jalan Raya…………………

426

Gambar 8

: Remaja Mengkonsumsi Obat Terlarang………………………… 427

commit to user

xxix


Gambar 9

digilib.uns.ac.id

: Remaja Yang Terlibat Perkelahian (Tawuran) Di Tempat Umum ………………………………………………

Gambar 10

: RUANG SIDANG ANAK …………………………………..

Gambar 10 a : Bentuk Ruang Musyarah Peradilan Restoratif ………………

427 464 476

Gambar 10 b : Suasana Musyawarah Peradilan Restoratif…………………… 477 Gambar 11a

: Bentuk Ruang Musyawarah Peradilan Diversi………………..

483

Gambar 11b

: Suasana Musyawarah Peradilan Diversi………………………

484

commit to user

xxx


digilib.uns.ac.id

DAFTAR SKEMA

Halaman Skema 1

: Mekanisme Peradilan Restoratif Anak……………..

479

Skema 2

: Skema Peradilan Diversi 1 ……………………..

486

Skema 3

: Skema Peradilan Divers 2 ……………………..

487

Skema 4

: Skema Peradilan Diversi 3 ……………………..

488

commit to user

xxxi


digilib.uns.ac.id

KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK ABSTRAK Tujuan penelitian untuk menganalisis kausalitas kenakalan anak yang berhadapan dengan hukum pidana, mendiskripsikan kebijakan hakim yang dapat mencerminkan keadilan substtantif, menentukan model kebijakan hakim yang mencerminkan keadilan substantif. Penelitian ini adalah penelitian socio-legal dengan pendekatan doktrinal menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder baik berupa putusan hakim, undang-undang, bekerjanya sistem hukum peradilan pidana anak maupun peraturan perundang-undangan dan pendekatan nomologik (non-doktrinal), menganalisis pertimbangan hakim, personal behavior hakim, faktor internal dan eksternal hakim, paradigma berpikir hakim dalam membuat pertimbangan hukum pidana anak, dikaitkan dengan konsep hukum progresif untuk menentukan model kebijakan hakim yang dapat mencerminkan keadilan substantif. Temuan-temuan pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1). sistem hukum peradilan pidana anak tidak bekerja efektif, tidak ada rumusan delik materiil yang tegas dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak ada keseimbangan antara sistem hukum pidana anak dan sistem sosial dalam masyarakat. Kenakalan anak bisa terjadi karena lemahnya faktor internal anak, kuatnya faktor eksternal dan faktor kriminogen lain, seperti: kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem perekonomian negara yang tidak stabil, kehidupan berpolitik yang carut-marut, merosotnya nilai keadilan dalam hukum pidana anak, belum ada sanksi pidana yang tegas terhadap aparat pernegak hukum yang terbukti bersalah dalam menerapkan hukum pidana termasuk tidak melaksanakan peradilan diversi untuk anak, gagalnya fungsi pembinaan anak dari orang tua, masyarakat, Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan pemerintah; (2). hakim belum mempertimbangkan hasil litmas dari Bapas secara optimal dalam putusannya. Lembaga Peradilan Khusus untuk Anak belum dibentuk, praktik peradilan anak masih bergabung menjadi satu dengan praktik peradilan umum. Paradigma berhukum di kalangan para penegak hukum (penyidik, penuntut umum, hakim, petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak), masih heterogen. Hakim lebih mengedapankan pertimbangan normatif daripada pertimbangan sosiologis dan filosofis. Ajaran hukum murni Hans Kelsen “Reine Rechtslehre”, masih dijadikan causa prima hukum oleh para Penegak hukum Pidana Anak dalam menanggulangi kenakalan anak, kebenaran hukum pidana formil masih dianggap sebagai dokumen yang absolut oleh para penegak hukum pidana anak.; (3).model kebijakan hakim yang dapat mencerminkan keadilan substantif adalah Model Kebijakan Peradilan Anak Dua Jalur (Double Tracks Criminal Justice System for Juveniles Delinquency) Kata kunci: kausalitas kenakalan anak, kebijakan yudisial hakim, dan model kebijakan hakim yang mencerminkan keadilan substantif. commit to user

xxxii


digilib.uns.ac.id

THE JUDGE’S JUDICIAL POLICY IN SETTLING JUVENILE DELINQUENCY ABSTRACT The aim of research is to analytic the cause of juvenile delinquency which against the criminal law, describing the judge’s policy that enables to mirror the substantial justice, defining model of the judge’s policy which enables to mirror the substantial justice. This research is a socio-legal by doctrinal approach analyzing the primary legal material, secondary legal material whether it is in judge’s decision, constitutions nor rules of constitutions and nomologic (non-doctrinal) approach analyzing the judge’s behavior ,the judge’s internal and external factors, the judge’s considerations in making decision of criminal legal consideration for Juvenile delinquency dealing with the progressive legal concept to find the model of the judge’s policy which enables to mirrorize the substantial justice for juveniles. The final result of this research has shown up the findings as follows: (1).the legal system of tribunal criminal justice for juveniles does not work effectively, there is no a strictly formulation of material legal action (strictly material delict) in the constitution of tribunal criminal justice system for juveniles, no a balance or harmonization between the legal system of juvenile criminal law and the social system in society. Juveniles delinquency may occur because of the weakness of internal factors of juveniles and it’s strength of external factors of juveniles and other criminological factors, such as: the effect of modernization of science and technology, the instability of economical system of a country, the disorder of socio-political behavior of a country, the declination of the justice values in criminal justice system of juveniles, there is no a penal sanction among the apparatus of legal enforcement, such as: investigators, prosecutors, judges, legal officers in prisons, attorneys (lawyers) who have committed mal-judicial praxis including the judges who do not consider the result of legal research in society which has been reported by the social workers from the Hall of Society, neither hold the diversion justice, the failure of parents, Social Institutions and the government in holding the guidance and counseling for juveniles; (2).a view of judges do not consider optimally the result of social research from the Hall Society in their decisions. The Special Court for Juveniles Delinquency has not been built that the legal praxis for juveniles must be combined in one, in general courts. The paradigms of legal officers for juvenile delinquency has still looked heterogeneously. They more facedly considered the normative aspects than the sociological ones. The legal doctrine from Hans Kelsen “Reine Rechtslehre (the pure legal doctrine) has been firstly considered in legal settlement for juvenile delinquency, legal formal criminal truth has been considered as absolutely document by the legal officers in law enforcement for juvenile delinquency; (3).the model policy which enables to grab the substantial justice for juvenile delinquency is Double Tracts Criminal Justice System for Juvenile Delinquency Model. Key words: the cause of juvenile delinquency, the judge’s judicial policy, and the model of judicial policy

commit to user

xxxiii


digilib.uns.ac.id

commit to user

xxxiv

KEBIJAKAN YUDISIAL HAKIM DALAM PENANGGULANGAN KENAKALAN ANAK. Diajukan Untuk Memenuhi Syarat. Memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Hukum

Recommend Documents