KATA PENGANTAR. Jakarta, Desember Team Penyusun

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Badan Layanan Umum (BLU) telah menjadi terobosan profesional dalam rangka pemberian layanan publik. Hal ini tidak terlepas dari terobosan signifikan dalam penerapan pola keuangan yang

fleksibel

dengan

mengedepankan produktivitas,

efesiensi,

dan

efektifitas oleh instansi pemerintah yang diberi status BLU. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai pembina BLU, bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi teknis di bidang pembinaan pengelolaan keuangan BLU. Berkaitan dengan koridor pembinaan dimaksud dan disertai pula dengan semangat peningkatan peran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam melaksanakan pembinaan terhadap instansi pemerintah di bidang keuangan khususnya BLU, disusunlah modul Laporan Pertanggungjawaban BLU (LPJ BLU) ini. Secara teknis modul ini terdiri dari 3 kegiatan belajar yaitu: pengertian, penatausahaan uang/surat berharga, dan pembukuan bendahara. Akhirnya, modul ini diharapkan akan membawa manfaat bagi pembina dan Badan Layanan Umum dalam rangka implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) secara paripurna.

Jakarta,

Desember 2015

Team Penyusun

ii

CARA PENGGUNAAN MODUL

Sebelum anda mempelajari modul Laporan Pertanggungjawaban Bendaharan BLU (LPJ Bendahara BLU) ini, kami sangat merekomendasikan agar anda mempelajari terlebih dahulu dengan baik beberapa referensi berikut: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 4. Peraturan

Menteri

252/PMK.05/2014

Keuangan tentang

Republik Rekening

Indonesia Milik

Nomor

Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja; 5. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 tentang

Petunjuk

Teknis

Penatausahaan,

Pembukuan,

dan

Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum, serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum. Sehingga anda akan memperoleh terlebih dahulu gambaran utuh tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) sebelum mempelajari teknis penyusunan LPJ Bendahara BLU. Selanjutnya anda diharapkan akan lebih mudah dalam memahami modul ini. Selamat belajar, semoga dengan mempelajari modul ini akan membawa

kemaslahatan

bagi

organisasi

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan pada umumnya, serta bagi diri sendiri beserta keluarga pada khususnya.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ....................................................................................... ii CARA PENGGUNAAN MODUL ..................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................... iv BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................1 A. Latar Belakang .................................................................................1 B. Maksud dan Tujuan ..........................................................................3 C. Ruang Lingkup .................................................................................3 BAB II PENGERTIAN .....................................................................................4 BAB III PENATAUSAHAAN UANG/SURAT BERHARGA ............................... 6 BAB IV PEMBUKUAN BENDAHARA ............................................................. 8 A. Petunjuk Pembukuan bagi Bendahara Penerimaan .........................8 B. Petunjuk Pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran........................9 C. Petunjuk Pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu ....14 D. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas ......................................................................16 E. Petunjuk Pembukuan Dokumen Penyetoran ke Kas Negara .........17 F. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Uang Muka (Voucher) .......17 G. Petunjuk Pembukuan Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan ..........19 H. Petunjuk Pembukuan Jasa Giro, Biaya Administrasi Bank ............20 I.

Petunjuk Pembukuan Valuta Asing ................................................21

J.

Petunjuk Penomoran dan Penanggalan pada Bukti Pembukuan Bendahara..................................................................21

BAB V PENUTUP .........................................................................................22 DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................23 DAFTAR GAMBAR .......................................................................................24 SOAL TEORI ................................................................................................ 25 KUNCI JAWABAN ........................................................................................34 SOAL PRAKTEK ........................................................................................... 37

iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Sebagaimana amanat pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan, Badan Layanan Umum (BLU) dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berkaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU didefinisikan sebagai instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan amanat dari ketentuan tersebut diperlukan perangkat pengelola keuangan instansi pemerintah yang profesional. Salah satu dari perangkat pengelola keuangan adalah bendahara dan mengingat BLU adalah institusi pemerintah, pengelolaan keuangannya juga tunduk pada ketentuan tentang pengelolaan keuangan pemerintah. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah, Bendahara merupakan salah satu dari pejabat perbendaharaan. Secara khusus dalam BLU terdapat 2 jenis Bendahara, yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Hal ini dimungkinkan mengingat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, BLU diberikan fleksibilitas dalam mengelola pendapatannya untuk membiayai belanjanya secara langsung tanpa harus disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN). Oleh karena itu, Bendahara BLU wajib memahami tugasnya

dengan baik agar implementasi Pola Pengelolaan Keuangan BLU (PPKBLU) di lapangan dapat terselenggara dengan baik. Referensi utama modul ini adalah Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Nomor

PER-47/PB/2014 tentang

Petunjuk Teknis

Penatausahaan, Pembukuan, dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan

Layanan

Umum,

serta

Verifikasi dan

Monitoring

Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum. Pada modul ini kami akan mengantarkan anda untuk mengetahui dan memahami

tata

cara

penyusunan

Laporan

Pertanggungjawaban

Bendahara Badan Layanan Umum (LPJ Bendahara BLU). Hal ini menjadi penting mengingat posisi strategis petugas Penyuluh Perbendaharaan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diharapkan menjadi ujung tombak dalam melaksanakan fungsi edukasi kepada mitra kerja yang berada di wilayah kerjanya. Dampak lebih lanjut yang diharapkan oleh Bendahara pada institusi pemerintah yang menerapkan PPK BLU yang berada di wilayah kerja masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu mampu menyusun dan memahami memahami arti penting penyusunan laporan pertanggungjawaban sebagai salah satu bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan serta keterkaitannya dengan mekanisme pelaporan keuangan pemerintah. Demikian

latar

belakang

disusunnya

modul

“Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara BLU (LPJ Bendahara BLU)”.

2

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan modul LPJ Bendahara BLU ini dimaksudkan agar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan/atau para Penyuluh Perbendaharaan dalam melaksanakan fungsi edukasinya memiliki panduan penyusunan LPJ Bendahara BLU. Adapun tujuan disusunnya modul ini sebagai berikut: 1.

Tujuan Instruksional Umum Pedoman bagi para Penyuluh Perbendaharaan sehingga dapat memahami, mengerti tugas dan tanggung jawab, serta kewenangan Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran BLU dalam rangka pelaksanaan APBN.

2.

Tujuan Instruksional Khusus Setelah

membaca

modul

ini

diharapkan

para

Penyuluh

Perbendaharaan mampu menjelaskan tugas, tanggung jawab, serta kewenangan

Bendahara

Penerimaan

maupun

Bendahara

Pengeluaran BLU yaitu meliputi tata cara penyusunan LPJ Bendahara BLU. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup modul ini meliputi: pengertian, penatausahaan uang/surat berharga, dan pembukuan Bendahara Penerimaan dan Bendahara

Pengeluaran

BLU,

termasuk

Bendahara

Pengeluaran

Pembantu (BPP).

3

BAB II PENGERTIAN

Pengertian teknis terkait dengan penyusunan LPJ Bendahara BLU dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara yang selanjutnya disebut LPJ

Bendahara

Penerimaan

adalah

dan/atau

laporan

yang

Bendahara

dibuat

oleh

Bendahara

Pengeluaran

atas

uang/surat

berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. 2.

Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan,

menatausahakan,

dan

mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor satuan kerja (satker) kementerian/ lembaga. 3.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor satuan kerja kementerian negara/lembaga.

4.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk

melaksanakan

pembayaran

kepada

yang

berhak

guna

kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 5.

Kantor

Pelayanan

disingkat

KPPN

Perbendaharaan

adalah

instansi

Negara

vertikal

yang

Direktorat

selanjutnya Jenderal

Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan sebagian fungsi BUN. 6.

Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat dengan BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan produktivitas.

kegiatannya

didasarkan

pada

prinsip

efisiensi

dan

7.

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

8.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang

kewenangan

penggunaan

anggaran

kementerian

negara/lembaga. 9.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/ atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. 11. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut UAKPA adalah unit akuntansi instansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satuan kerja. 12. Dokumen Sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pembukuan bendahara. 13. Surat Bukti Setor yang selanjutnya disingkat SBS adalah tanda bukti penerimaan yang diberikan oleh Bendahara Penerimaan kepada penyetor. Setelah

menuntaskan

bab

II

ini,

diharapkan

anda

mampu

menjelaskan: 1. Pengertian-pengertian teknis terkait dengan penyusunan LPJ Bendahara BLU; 2. Urgensi pengertian-pengertian teknis tersebut dalam kaitannya dengan penyusunan LPJ Bendahara BLU.

5

BAB III PENATAUSAHAAN UANG/SURAT BERHARGA

Pada kegiatan belajar 2 ini kami akan mengajak anda untuk memahami hal-hal

terkait

dengan

penatausahaan

uang/surat

berharga

yang

dilaksanakan oleh Bendahara pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU. Secara teknis, aktivitas Bendahara pada BLU adalah menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang dikelola oleh BLU. Adapun uang/surat berharga yang ditatausahakan tersebut meliputi : a. Dana Operasional, yaitu: seluruh penerimaan dan pengeluaran kegiatan operasional BLU. b. Dana Pengelolaan Kas, yaitu: idle cash BLU terkait dengan pengelolaan kas, berupa deposito dan investasi jangka pendek. c. Dana Kelolaan, yaitu seluruh dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam dana operasional dan dana pengelolaan kas, antara lain: dana bergulir dan dana yang belum menjadi hak BLU. Pada instansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) terdapat 2 bendahara yaitu: Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Adapun pembagian kewenangan dalam penatausahaan uang/surat berharga bagi kedua bendahara tersebut sebagai berikut: a. Bendahara Penerimaan menatausahakan seluruh uang/surat berharga yang sudah menjadi hak BLU. b. Bendahara Pengeluaran menatausahakan seluruh uang/surat berharga dalam rangka keperluan belanja BLU. c. dalam hal terdapat uang yang tidak tercakup pada huruf a dan huruf b, dikelola oleh Bendahara Pengeluaran. Bendahara

pada

instansi

yang

menerapkan

PPK

BLU

wajib

menatausahakan seluruh uang/surat berharga dalam brankas dan/atau rekening sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan pembagian kewenangan penatausahaan uang/surat berharga tersebut, Bendahara Penerimaan mengalihkan uang/surat berharga yang dikelolanya menjadi deposito dan/atau investasi jangka pendek setelah mendapat perintah dari

pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Bendahara Penerimaan menyalurkan

uang

kepada

Bendahara

Pengeluaran

berdasarkan

perencanaan dan/atau permintaan dana dengan perintah dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Perintah dari pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk tersebut dituangkan dalam dokumen yang bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing BLU. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan wajib membuat catatan atas jenis uang dan besar uang yang disalurkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Sedangkan

BLU

yang

masih

menyetorkan

sebagian

pendapatannya ke Kas Negara maka penyetorannya dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Bendahara Pengeluaran menerima dan mengelola uang yang berasal dari dana Rupiah Murni DIPA BLU yang bersangkutan dan/atau yang diterima dari Bendahara Penerimaan untuk digunakan sesuai rencana kebutuhan. Mekanisme penatausahaan dan pengelolaan uang yang berasal dari Rupiah Murni tersebut mengikuti peraturan yang berlaku. Adapun tata cara penatausahaan dan pengelolaan uang yang berasal dari Bendahara Penerimaan sebagaimana dilakukan sesuai peraturan/SOP intern satker BLU terkait. Bendahara Pengeluaran dapat melakukan pembayaran atas uang yang ditatausahakannya setelah mendapat perintah dari pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Perintah dari pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk terkait dengan pembayaran atas uang yang ditatausahakannya dituangkan dalam dokumen yang bentuk dan formatnya ditentukan oleh masing-masing BLU. Selanjutnya, Bendahara Pengeluaran dapat menyalurkan dana kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) sesuai perencanaan dan/atau permintaan dikelolanya.

dana

dengan

memperhatikan

dana

yang

BPP menerima dana dari Bendahara Pengeluaran untuk

digunakan sesuai rencana kebutuhan. Bendahara

ketersediaan

Pengeluaran

kepada

BPP

Atas penyaluran dana oleh tesebut,

BPP

menyampaikan

pertanggungjawaban penggunaan uang kepada Bendahara Pengeluaran. Setelah menuntaskan bab III ini, anda diharapkan mampu menjelaskan dan memahami penatausahaan uang/surat berharga yang dilaksanakan oleh Bendahara BLU.

7

BAB IV PEMBUKUAN BENDAHARA

Pada kegiatan belajar 3 ini kami akan mengajak anda untuk memahami mekanisme

pembukuan

bendahara

BLU sebagaimana

diatur

dalam

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014. Pada prinsipnya, Bendahara BLU wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh uang yang ditatausahakannya.

Pembukuan Bendahara

BLU terdiri dari: Buku Kas Umum, Buku Pembantu, dan Buku Pengawasan Anggaran. Pembukuan Bendahara BLU dilaksanakan atas dasar dokumen sumber. Apabila Bendahara BLU mengelola lebih dari satu DIPA, yang bersangkutan haruslah memisahkan pembukuannya sesuai DIPA masingmasing. Atau dengan kata lain, pembukuan oleh Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan BPP dilakukan secara terpisah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Secara

teknis,

tata

cara

pembukuan

Bendahara

pada

BLU

sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-47/PB/2014 yaitu sebagai berikut: A. Petunjuk Pembukuan bagi Bendahara Penerimaan Teknis pembukuan bagi Bendahara Penerimaan adalah pembukuan terkait

uang

pendapatan

yang

sudah

menjadi

hak

BLU

dan

pengelolaannya yang berupa deposito dan investasi jangka pendek. Adapun pembukuannya diatur sebagai berikut: 1.

Pada saat DIPA diterima, estimasi/target penerimaan dibukukan langsung pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.

2.

Pada saat diterima bukti pendapatan BLU, pendapatan dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pendapatan, serta dicatat sebagai realisasi pada Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan.

3.

Pada saat Bendahara Penerimaan menyalurkan dana kepada Bendahara Pengeluaran, dana dibukukan di sisi debet dan kredit (inout) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Uang di Bendahara Pengeluaran dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas.

4.

Berdasarkan otorisasi pejabat berwenang, pada saat pendapatan yang diperoleh dijadikan sebagai deposito, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Deposito dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas.

5.

Pada saat deposito tersebut dicairkan dan kembali ke kas Bendahara Penerimaan beserta kelebihannya, pembukuannya sebagai berikut: a. di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Deposito sebesar pokok uang yang di depositokan. b. di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pendapatan sebesar kelebihan dari deposito tersebut.

6.

Berdasarkan

otorisasi

pejabat

yang

berwenang,

pada

saat

pendapatan yang diperoleh dijadikan investasi jangka pendek, dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Investasi Jangka Pendek dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas. 7.

Pada saat Investasi Jangka Pendek tersebut dicairkan dan kembali ke kas Bendahara Penerimaan beserta kelebihannya, pembukuannya sebagai berikut: a. di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Investasi Jangka pendek sebesar pokok uang yang di depositokan. b. di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pendapatan sebesar kelebihan dari Investasi Jangka pendek tersebut.

B. Petunjuk Pembukuan Bagi Bendahara Pengeluaran Secara teknis, pembukuan bagi Bendahara Pengeluaran adalah pembukuan terkait uang yang dikelola berupa : Uang Persediaan (UP), Langsung (LS) kepada Bendahara, PNBP/Pendapatan BLU yang diterima dari Bendahara Penerimaan, Pajak, Uang Pihak Ketiga, Dana Bergulir, Uang Titipan, dan Hibah/Donasi/Sumbangan Non-Pemerintah. Adapun pembukuannya diatur sebagai berikut: 1. Penginputan pagu anggaran dilakukan di sisi debet-kredit (in-out) pada BKU dan di sisi pagu anggaran pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. Namun,

mengingat belanja dari dana Rupiah

9

Murni (UP /TUP dan LS Bendahara), PNBP/Pendapatan BLU, maupun hibah/donasi/sumbangan berada dalam satu DIPA, Buku Pengawasan Anggaran Belanja harus bisa membedakan sumber dana yang digunakan untuk masing-masing belanja. 2. Transaksi atas UP dan LS Bendahara diatur sebagai berikut: Bagi BLU yang masih menerima dana berupa UP dan LS Bendahara, teknis pembukuannya tetap mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan terkait yang secara umum adalah sebagai berikut: a.

Pada saat Bendahara Pengeluaran menerima UP dan/atau TUP dari KPPN, Bendahara Pengeluaran melakukan pembukuan sebagai berikut: 

Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto di sisi debet dan sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit.



Dibukukan pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP sebesar nilai neto di sisi debit.

b.

Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPMGUP) yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai sarana pengisian kembali revolving UP dibukukan sebagai berikut: 

Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto di sisi debet dan sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit.



Dibukukan pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP sebesar nilai neto di sisi debit.

c.

SPM-GUP Nihil dan/atau SPM-TUP yang dinyatakan sah merupakan dokumen sumber sebagai bukti pengesahan belanja yang menggunakan UP/Tambahan UP (TUP) dan dibukukan oleh Bendahara Pengeluaran sebesar nilai bruto di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, dan dibukukan di kolom Sudah Disahkan pada Posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

d. Pembukuan kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak diatur sebagai berikut:  Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP, dan dicatat di sisi

10

Bukti Pengeluaran pada Posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sesuai akun terkait.  Dibukukan sebesar nilai faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. e. Pembukuan SSBP dan SSP dilaksanakan sebagai berikut:  SSBP penyetoran sisa UP dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.  SSP pembayaran pajak dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak. f. SPM/SP2D LS Bendahara dibukukan sebagai berikut:  Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU dan dicatat di kolom Sudah Disahkan pada posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sesuai kode akun berkenaan.  Dibukukan sebesar nilai potongan di sisi kredit pada BKU.  Dibukukan sebesar nilai neto di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS Bendahara. g. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB/SSBP dari LS Bendahara dilakukan sebagai berikut:  Dibukukan sebesar tanda terima/bukti pembayaran di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara.  SSPBISSBP yang dinyatakan sah, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara. h. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak terdapat potongan pajak pihak

terbayar,

pemotongan

Bendahara

pajak

Pengeluaran

dimaksud

pada

wajib saat

melakukan pelaksanaan

pembayaran. Pembukuan dilakukan sebagai berikut:  Dibukukan sebesar nilai potongan pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.  Saat dilakukan penyetoran dengan menggunakan SSP yang dinyatakan sah maka dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

11

3. Bendahara Pengeluaran membukukan uang-uang atas transaksi Uang Pihak Ketiga, Hibah, Dana Bergulir, dan Uang Titipan tersebut sebagai berikut: a. Pada saat menerima uang pihak ketiga yang belum menjadi hak BLU

(misal:

uang

muka

pasien),

Bendahara

Pengeluaran

membukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga. b. Pada saat uang pihak ketiga itu diakui menjadi pendapatan, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (inout) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Pendapatan, dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Dana Pihak Ketiga. c. Pada saat menerima Hibah, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Hibah. d. Pada saat uang hibah tersebut digunakan, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Hibah/Bansos/Donasi, serta sebagai realisasi pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. e. Pada saat menerima Dana Bergulir, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Dana Bergulir. f. Pada saat Dana Bergulir disalurkan ke penerima, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Uang di Penerima Dana Bergulir, dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas. g. Pada

saat

menerima

pengembalian

Dana

Bergulir

beserta

pendapatan yang diakui, Bendahara Pengeluaran: 

membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Uang di Penerima Dana Bergulir sebesar nilai pokok Dana Bergulir.



membukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pendapatan sebesar pendapatan yang diakui.

12

h. Pada

saat

diterima

Uang

Titipan,

Bendahara

Pengeluaran

membukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Uang Titipan. i. Pada saat Uang Titipan diakui sebagai pendapatan BLU, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Pendapatan, dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Uang Titipan. j.

Pada saat uang yang diakui sebagai pendapatan dari uang Pihak Ketiga, Hibah, Uang Titipan dan Dana Bergulir tersebut disampaikan ke Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi Kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pendapatan.

4. Transaksi Atas Dana dari Bendahara Penerimaan. Setelah menerima dana dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dapat menggunakan uang tersebut dan membukukan sebagai berikut: a. Pada saat menerima transfer dana dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi Debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Uang dari Bendahara Penerimaan. b. Pada saat dilakukan belanja atas dana yang diterima dari Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Uang dari Bendahara

Penerimaan,

serta

sebagai

realisasi

pada

Buku

Pengawasan Anggaran Belanja. 5. Transaksi Penyaluran Dana ke BPP. a. Pada saat Bendahara Pengeluaran menyalurkan dana ke BPP, Bendahara Pengeluaran harus bisa merinci jenis dan besar uang yang disalurkan serta dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, debet pada Buku Pembantu BPP, dan kredit pada Buku Pembantu Kas. b. Pada saat menerima LPJ BPP dan telah jelas penggunaan dari masing-masing jenis uang, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi kredit pada BKU dan Buku Pembantu BPP sebesar jumlah

13

keseluruhan uang yang terpakai serta pada buku pembantu sesuai jenis uang terkait sejumlah pemakaian masing-masing. 6. Transaksi Uang Lainnya. a. Pada

saat

diterima

uang

lainnya,

Bendahara

Pengeluaran

membukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Lainnya. b. Pada saat uang lainnya itu digunakan atau dibayarkan sesuai peruntukannya, Bendahara Pengeluaran membukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Lainnya. C. Petunjuk Pembukuan Bagi Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) Uang yang dikelola oleh BPP pada prinsipnya sama dengan Bendahara Pengeluaran dengan pengaturan sebagai berikut: 1. BPP juga menatausahakan pagu anggaran meski hanya untuk kegiatan tertentu dan penginputan dilakukan di sisi debet-kredit (inout) pada BKU dan di sisi pagu anggaran pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. Namun, mengingat belanja dari

dana Rupiah

Murni (UP/TUP dan LS Bendahara), PNBP/Pendapatan BLU maupun hibah/donasi/sumbangan berada dalam satu DIPA, Buku Pengawasan Anggaran Belanja harus bisa membedakan sumber dana yang digunakan untuk masing-masing belanja. 2. Transaksi atas penerimaan uang dari Bendahara Pengeluaran dan pengembalian uang ke Bendahara Pengeluaran dibukukan sebagai berikut: a. Pada

saat

menerima

penyaluran

uang

dari

Bendahara

Pengeluaran, BPP membukukan di sisi Debet pada BKU dan Buku Pembantu Kas sebesar jumlah keseluruhan serta Buku Pembantu sesuai jenis uang terkait sebesar jumlah masing-masing. b. Pada saat melakukan penyetoran uang kepada Bendahara Pengeluaran, BPP membukukan di sisi kredit pada BKU dan Buku Pembantu Kas sebesar jumlah keseluruhan serta Buku Pembantu sesuai jenis uang terkait sebesar jumlah masing-masing. 3. Transaksi atas Uang Persediaan dan LS Bendahara. Atas

uang

berupa

uang

Persediaan

dan

LS

Bendahara,

pembukuannya secara teknis tetap mengacu pada Peraturan Direktur

14

Jenderal Perbendaharaan terkait, yang secara umum adalah sebagai berikut: a. Pembukuan kuitansi/bukti pembayaran dan faktur pajak diatur

sebagai berikut: 

Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP, dan dicatat di sisi BuktiPengeluaran pada Posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sesuai akun terkait.



Dibukukan sebesar nilai faktur pajak/Surat Setoran Pajak (SSP) di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

4. Pembukuan SSBP dan SSP dilaksanakan sebagai berikut: 

SSBP penyetoran sisa UP dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu UP.



SSP pembayaran pajak dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

5. Pembukuan atas uang LS Bendahara dilakukan sebagai berikut: 

Dibukukan sebesar nilai bruto di sisi debet pada BKU dan dicatat di kolom Sudah Disahkan pada Posisi UP pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja sesuai kode akun berkenaan.



Dibukukan sebesar nilai potongan di sisi kredit pada BKU.



Dibukukan sebesar nilai neto di sisi debet pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu LS Bendahara.

6. Pembukuan atas bukti pembayaran dan SSPB/SSBP dari LS Bendahara dilakukan sebagai berikut: 

Dibukukan sebesar tanda terima/bukti pembayaran di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara.



SSPB/SSBP yang dinyatakan sah, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu LS Bendahara.

7. Dalam hal SPM-LS Bendahara tidak terdapat potongan pajak pihak terbayar, BPP wajib melakukan pemotongan pajak dimaksud pada saat pelaksanaan pembayaran. Pembukuannya dilakukan sebagai berikut:

15



Dibukukan sebesar nilai potongan pajak/SSP dibukukan di sisi debet pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.



penyetoran dengan menggunakan SSP yang dinyatakan sah, dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Pajak.

8. Transaksi atas belanja dari Pendapatan BLU dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pendapatan serta sebagai realisasi pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 9. Transaksi atas pengeluaran uang Hibah/Bansos/Donasi dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Hibah/Bansos/Donasi serta sebagai realisasi pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. 10. Transaksi Uang Lainnya : a. Pada saat diterima, uang lainnya dibukukan di sisi debet pada

BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Lainnya. b. Pada saat digunakan atau dibayarkan sesuai peruntukannya, uang

lainnya itu dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Lainnya. D. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Kas Tunal dan Buku Pembantu Kas Bank Apabila dipandang perlu, Buku Pembantu Kas dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank. Dalam hal pembukuan dibedakan menurut sifatnya, transaksi pengambilan dari rekening bendahara dibukukan di sisi debet dan kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas Tunai dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas Bank sedangkan untuk penyetoran uang tunai ke rekening Bendahara dibukukan di sisi debet dan kredit (inout) pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas Tunai dan di sisi debet pada Buku Pembantu Kas Bank. Dalam hal Bendahara mengelola lebih dari satu rekening, Buku Pembantu Kas Bank bisa digunakan untuk semua rekening tersebut. Namun, dalam hal Bendahara mengelola uang dalam bentuk rupiah dan valas, Buku Pembantu Kas Tunai dan Buku Pembantu Kas Bank dipisahkan untuk setiap mata uang.

16

E. Petunjuk Pembukuan Dokumen Penyetoran Ke Kas Negara Dalam hal penyetoran ke kas negara menggunakan sistem MPN G-2 yang tidak lagi menggunakan SSP dan SSBP, pembukuan bendahara adalah

berdasarkan

Bukti

Penerimaan

Negara

(BPN)

baik

yang

merupakan output dari teller, ATM, e-banking maupun EDC. F. Petunjuk Pembukuan Buku Pembantu Uang Muka (Voucher) Pemberian Uang Muka/Voucher oleh Bendahara Pengeluaran/BPP untuk pembayaran uang muka perjalanan dinas dan/atau uang muka kegiatan dilakukan setelah menerima perintah yang ditandatangani oleh Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Dalam hal ini Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk pula yang menentukan uang muka tersebut dibayarkan

dari

dana

UP/TUP,

Pendapatan

atau

Dana

Hibah/Donasi/Sumbangan Non-Pemerintah. Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyampaikan bukti-bukti pengeluaran perjalanan dinas kepada Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Atas dasar bukti-bukti dimaksud, Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk menyusun

perhitungan

rampung

dan

menyampaikannya

kepada

Bendahara Pengeluaran/ BPP. Apabila terdapat kelebihan pembayaran uang muka perjalanan dinas, pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas mengembalikan kelebihan uang muka dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/BPP. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran perjalanan dinas, Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah yang

akan

digunakan

oleh

Bendahara

Pengeluaran/BPP

untuk

membayarkan kekurangan dimaksud kepada pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas. Pembukuannya dilaksanakan sebagai berikut: 1. Pemberian Uang Muka Perintah uang muka perjalanan dinas dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan di sisi debet pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). 2. Perhitungan Rampung. a. Bukti pengeluaran perjalanan dinas dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Uang Muka (Voucher), Buku Pembantu

17

terkait sesuai penetapan Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk, dan dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. b. Perintah atas kekurangan uang muka perjalanan dinas dibukukan di

sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi debet Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). c. Bukti penerimaan kelebihan uang muka perjalanan dinas dibukukan

di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). Bendahara Pengeluaran/BPP juga dapat memberikan Uang Muka Kerja atas permintaan dari Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Pejabat/pegawai yang ditunjuk berdasarkan perintah dimaksud agar melampirkan: 1. rencana pelaksanaan kegiatan/pembayaran; 2. kebutuhan dana; dan 3. batas waktu pertanggungjawaban penggunaan uang muka kerja dari penerima uang muka kerja tersebut. Setelah kegiatan menerima

uang

muka

selesai dilaksanakan, pejabat/pegawai kerja

menyampaikan

yang

pertanggungjawaban

penggunaan uang yang diterimanya dengan menyampaikan bukti pengeluaran kepada Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk berupa: 1. Kuitansi/ bukti pembelian yang telah disahkan oleh Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk beserta faktur pajak dan SSP; dan 2. Nota/bukti penerimaan barangjjasa atau dokumen pendukung lainnya yang diperlukan dan telah disahkan oleh Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk. Atas dasar bukti-bukti dimaksud, Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk

menyusun

pertanggungjawaban

uang

muka

kerja

dan

menyampaikannya kepada Bendahara Pengeluaran/BPP. Apabila

terdapat

kelebihan

pembayaran

uang

muka

kerja,

pejabat/pegawai yang menerima uang muka kerja mengembalikan kelebihan uang muka dimaksud kepada Bendahara Pengeluaran/BPP. Sebaliknya apabila terdapat kekurangan pembayaran kegiatan, Pemimpin

18

BLU atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan surat perintah untuk digunakan

Bendahara

Pengeluaran/BPP

membayarkan

kekurangan

dimaksud kepada pejabat/pegawai yang menerima uang muka kerja. Adapun pembukuannya dilakukan sebagai berikut: 1.

Pemberian Uang Muka Kerja Surat perintah pemberian uang muka kerja dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi debet pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher).

2.

Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja a. Kuitansi/bukti pembelian dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Uang Muka (Voucher), dan Buku Pembantu terkait sesuai penetapan Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk serta dicatat sebagai pengurang pagu pada kolom kode akun berkenaan pada Buku Pengawasan Anggaran Belanja. b. Bukti pembayaran kekurangan pembayaran kegiatan dibukukan

di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi kredit pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi debet Buku Pembantu Uang Muka (Voucher). c.

Bukti penerimaan kelebihan uang muka kegiatan dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada BKU, di sisi debet pada Buku Pembantu Kas, dan di sisi kredit pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher).

G. Petunjuk Pembukuan Koreksi Atas Kesalahan Pembukuan Pembukuan dilaksanakan dengan metode saldo balance yang akan menghasilkan saldo setiap saat membukukan transaksi. Oleh karena itu, kekeliruan dalam membukukan transaksi akan berdampak pada kesalahan beruntun dalam perhitungan saldo buku. Apabila terjadi kesalahan pembukuan yang harus dilakukan adalah: 1. Pada saat diketahui adanya kesalahan pembukuan segera dibuatkan Berita Acara Kesalahan Pembukuan yang diketahui oleh Pemimpin BLU atau Pejabat yang ditunjuk. 2. Berita Acara Kesalahan Pembukuan merupakan dokumen sumber pembukuan koreksi dan dibukukan sesuai tanggal berita acara sebagai berikut: a. Dibukukan kebalikan/reversal dari pembukuan yang salah; dan

19

b. Dibukukan menurut yang seharusnya. 3. Berita Acara Kesalahan Pembukuan, fotokopi transaksi yang salah dibukukan, dan fotokopi pembukuan yang salah (lembaran BKU dan buku-buku pembantu berkenaan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LPJ. 4. Format Berita Acara Kesalahan Pembukuan dibuat dengan format sebagai berikut: KOP SURAT BERITA ACARA KESALAHAN PEMBUKUAN BENDAHARA Pada hari ini ....... tanggal ......... telah diketahui terjadinya kesalahan pembukuan atas transaksi dengan nomor bukti ....... tanggal ....... senilai ........ yang telah dibukukan sebagai berikut: .................................................................................................................................... dimana seharusnya dibukukan sebagai berikut: ................................................................................................................................................. ........................ Demikian berita acara ini dibuat sebagai dokumen sumber koreksi pembukuan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP*. ..........................,20....... Mengetahui, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP* KPA/Pejabat Yang ditunjuk * NIP

KPA/PPK atas nama

NIP

*Coret yang tidak perlu

Gambar 1. Format Berita Acara Kesalahan Pembukuan Bendahara

H. Petunjuk Pembukuan Jasa Giro dan Biaya Administrasi Bank Jasa giro atas saldo kas bendahara sebagaimana tercatat dalam rekening

koran

merupakan

pendapatan

bagi

BLU

sehingga

pembukuannya merujuk pada penatausahaan pendapatan lainnya bagi Bendahara

Penerimaan

dan

pendapatan

bagi

Bendahara

Pengeluaran/BPP. Pajak atas jasa giro sebagaimana tercatat dalam rekening koran dibukukan dengan merujuk teknis pembukuan pajak atas pendapatan. Biaya administrasi bank sebagaimana tercatat dalam rekening koran diperlakukan sebagai belanja kantor yang dibebankan pada dana pendapatan atau hibah/donasi/sumbangan (tergantung pada keputusan Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk) dan dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu terkait sesuai ketetapan Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk, dan sebagai pengurangan pagu dalam Buku Pengawasan Anggaran Belanja.

20

I. Petunjuk Pembukuan Atas Valuta Asing Dalam

hal

Bendahara

Penerimaan

dan/atau

Bendahara

Pengeluaran/BPP juga mengelola uang dalam valuta asing selain dalam Rupiah, pembukuan dilakukan secara terpisah untuk setiap valuta. Hal ini disebabkan

pembukuan

Bendahara

adalah

berbasis

kas

tanpa

terpengaruh oleh perubahan kurs. Dalam hal ini, Bendahara membuat 1 (satu) BKU untuk rupiah dan 1 (satu) BKU valas untuk setiap valas dengan masing-masing Buku Pembantu Kas (Bank dan/atau Tunai) dan Buku Pembantu terkait. Namun, seorang Bendahara hanya menyampaikan 1 (satu) LPJ Bendahara untuk 1 (satu) DIPA sehingga LPJ Bendahara harus bisa menampilkan saldo BKU dan BKU valas serta Buku Pembantu terkait. J. Petunjuk Penomoran dan Penanggalan pada Bukti Pembukuan Bendahara Dalam

melaksanakan

pembukuan,

Bendahara

Penerimaan,

Bendahara Pengeluaran, dan BPP menerapkan sistem nomor bukti yang berfungsi sebagai identitas dokumen sumber bagi pembukuan bendahara pada BKU dan seluruh buku pembantu. Nomor Bukti dibuat berdasarkan urutan yang diberikan bendahara pada waktu menatausahakan dokumen sumber dalam BKU dan bersifat unik untuk satu tahun anggaran dimana pembukuan atas DIPA diberi nomor bukti 0 (nol). Bendahara Pengeluaran dimungkinkan menerima dokumen sumber berupa LPJ-BPP setelah tanggal transaksi. Atas dokumen sumber dimaksud, penomoran dan penanggalannya dilakukan sebagai berikut: 1. LPJ-BPP yang diterima dari BPP diberi tanggal berdasarkan tanggal waktu penerimaannya dengan penomoran secara berurutan. 2. Khusus untuk LPJ-BPP akhir tahun anggaran diberi tanggal 31 Desember dengan penomoran mengikuti urutannya. Setelah menuntaskan Bab IV ini, anda diharapkan mampu menjelaskan dan memahami tata cara Pembukuan Bendahara atas uang/surat berharga yang dilaksanakan oleh Bendahara BLU.

21

BAB V PENUTUP

Sebagaimana tujuan penyusunan modul LPJ Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLU ini, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan khususnya bagi para Penyuluh Perbendaharaan diharapkan memiliki referensi dalam melaksanakan fungsi edukasi kepada BLU di wilayah kerjanya terkait tugas dan tanggung jawab Bendahara BLU dalam hal penyusunan laporan pertanggungjawaban atas uang yang berada dalam tanggung jawabnya. Selain itu, modul ini diharapkan pula dapat menjadi referensi bagi Bendahara

Penerimaan

dan

Bendahara

Pengeluaran

BLU

dalam

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan BLU ditataran praktek lapangan. Modul Laporan Pertanggungjawaban Bendahara BLU ini bukanlah merupakan langkah akhir dari usaha peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawab bendahara semata namun juga merupakan mata rantai penting dalam rangka monitoring dan pengelolaan kas pada bendahara, mengingat secara substansial bendahara bertanggungjawab secara pribadi terkait dengan pembayaran yang dilaksanakannya. Sejalan dengan semangat bahwa BLU dikelola dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat serta implementasi dari nilai-nilai korporasi (corporate values) sebagai instansi pemberi layanan publik, dinamika dalam pengelolaan kas pada bendahara BLU pasti akan mengalami perkembangan. Terkait dengan hal tersebut, penyempurnaan modul akan menjadi hal yang tidak terelakkan serta akan senantiasa secara berkesinambungan dilakukan penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan terkini.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER- 47/PB/2014 tentang

Petunjuk

Teknis

Penatausahaan,

Pembukuan,

dan

Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum, serta Verifikasi dan Monitoring Laporan Pertanggungjawaban Bendahara pada Badan Layanan Umum

23

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Format Berita Acara Kesalahan Pembukuan Bendahara……….20

24

SOAL TEORI

A. Pilihan Ganda 1. Badan Layanan Umum adalah.... a. Satuan kerja di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisensi dan produktivitas. b. Satuan kerja di lingkungan pemerintah yang ditetapkan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa

penyediaan

barang

dan

jasa

yang

dijual

tanpa

mengutamakan mencari keuntungan dan/atau dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisensi dan produktivitas. c. Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisensi dan efektivitas. d. Instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisensi dan produktivitas. 2. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum adalah.... a. Mekanisme pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh satuan kerja pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisensi dan efektivitas. b. Mekanisme pengelolaan keuangan yang diberikan kepada satker pemerintah dalam bentuk fleksibilitas untuk menerapkan praktekpraktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip efisiensi dan produktifitas.

25

c. Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam dalam peraturan pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. d. Pola pengelolaan keuangan satker pemerintah yang telah ditetapkan sebagai

satker

BLU

yang

memberikan

fleksibilitas

berupa

keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam dalam peraturan pemerintah ini, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya. 3. Rencana Bisnis dan Anggaran BLU adalah.... a. Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. b. Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran suatu BLU. c. Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang diketahui oleh Dewan Pegawas serta disetujui oleh menteri K/L yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. d. Dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLU. 4. Praktek bisnis yang sehat adalah.... a. Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. b. Penyelenggaraan fungsi organisasi yang dilaksanakan oleh satker BLU berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan. c.

Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berkesinambungan.

26

d. Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan barang dan/atau

jasa

kepada

masyarakat

yang

bermutu

dan

berkesinambungan. 5. Dokumen Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) disetujui oleh......... sesuai dengan kewenangannya, sebagai bagian dari RKA-KL, rencana kerja dan anggaran SKPD, atau rancangan APBD. a. Menteri b. Pimpinan Lembaga c.

Kepala SKPD

d. a, b, dan c benar 6. Kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima oleh BLU yang harus dicantumkan dalam RBA antara lain terdiri dari: a. Pendapatan yang akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat b. Hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; c.

a dan b benar

d. a dan b salah 7. Implementasi pola flexible budget (Anggaran fleksibel) dalam dokumen RBA BLU berlaku untuk: a. Belanja yang bersumber dari APBN b. Belanja yang bersumber dari PNBP c.

a dan b benar

d. a dan b salah 8. Belanja pegawai dalam dokumen RBA BLU yang didanai dari PNBP BLU diklasifikasikan dalam: a. Belanja Pegawai BLU b. Belanja Pegawai c.

Belanja Barang BLU

d. a, b, dan c salah 9. Belanja Modal BLU.... a. Hanya didanai dari sumber APBN b. Bersumber dari PNBP BLU c.

Bersumber dari APBN dan PNBP BLU

27

d. Seluruh jawaban salah 10. Belanja Modal Fisik Lainnya yang dilaksanakan oleh satker BLU mencakup antara lain: a. Perolehan patent b. Pengembangan aplikasi/perangkat lunak yang memenuhi kriteria aset tak berwujud c.

Pengembangan SDM

d. Semua jawaban salah 11. Saldo awal BLU antara lain bersumber dari: a. Hasil kerjasama b. Bunga dan jasa giro c.

Semua jawaban salah

d. Semua jawaban benar 12. Rincian pendapatan dan belanja BLU yang dicantumkan dalam dokumen RBA BLU disusun menurut: a. Per unit kerja b. Per unit layanan c.

a dan b benar

d. a dan b salah 13. Biaya Langsung merupakan.... a. Seluruh biaya yang di danai baik bersumber dari APBN maupun PNBP BLU b. Seluruh biaya yang menjadi kewajiban BLU dalam menyediakan dan memberikan layanan publik c.

Seluruh biaya yang terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat

d. Semua jawaban salah 14. Biaya Tidak Langsung merupakan... a. Biaya-biaya yang diperlukan untuk administrasi dan biaya yang bersifat umum dan tidak terkait secara langsung dengan kegiatan pelayanan satker BLU. b. Biaya-biaya yang menjadi kewajiban Satker BLU dan tidak terkait langsung dengan kegiatan layanan utama Satker BLU. c.

a dan b salah

d. a dan b benar

28

15. Pada Bab III (Penutup) dokumen RBA BLU terdapat informasi tentang hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan Satker BLU antara lain: a. Kerjasama dengan pihak ketiga b. Penghapusan piutang c.

Pemberian pinjaman

d. Semua jawaban benar 16. Bendahara Penerimaan adalah.... a.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, membukukan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorisatuan kerja (satker) Kementerian Negara/lembaga.

b.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorisatuan kerja (satker) Kementerian Negara/Lembaga.

c.

Orang

yang

ditunjuk

menatausahakan,

untuk

dan

menyimpan,

menyetorkan,

mempertanggungjawabkan

uang

pendapatan Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorisatuan kerja (satker) Kementerian Negara/Lembaga. d.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, mencatat,

dan

mempertanggungjawabkan

uang

pendapatan

Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantorisatuan kerja (satker) Kementerian Negara/Lembaga. 17. Bendahara Pengeluaran adalah..... a.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

belanja

negara

dalam pelaksanaan

APBN

pada

kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. b.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,dan keperluan

belanja

mempertanggungjawabkan negara

dalam pelaksanaan

uang

untuk

APBN

pada

kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. c.

Orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan membukukan uang untuk keperluan Belanja

29

Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. d.

Orang

yang

ditunjuk

untuk

menerima,

mengadminstrasikan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga. 18. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah..... a. Orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan penyelesaian tagihan kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. b. Orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk membayarkan tagihan pelaksanaan kegiatan tertentu. c.

Orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dan/atau melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

d. Orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. 19. Bendahara pada BLU terdiri dari: a. Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran. b. Bendahara Penerimaan uang, Bendahara Penerimaan surat berharga, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran. c.

Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pembantu Pengeluaran.

d. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu. 20. Uang/surat berharga yang ditatausahakan oleh Bendahara pada BLU meliputi: a. Dana Operasional, yaitu: seluruh penerimaan dan pengeluaran kegiatan operasional BLU. b. Dana Pengelolaan Kas, yaitu: idle cash BLU terkait dengan pengelolaan kas, berupa Deposito dan Investasi jangka Pendek.

30

c.

Pernyataan a, b, dan d benar.

d. Dana Kelolaan, yaitu: seluruh dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam Dana Operasional dan Dana Pengelolaan Kas, antara lain Dana Bergulir dan dana yang belurn menjadi hak BLU. 21. Dalam rangka penatausahaan kas Bendahara pada BLU, Pemimpin BLU

atau

pejabat

yang

ditunjuk

melakukan

pemeriksaan

kas

Bendahara Penerimaan/Pengeluaran/BPP pada saat: a. Pergantian tahun anggaran. b. Serah terima pimpinan unit kerja. c.

Melakukan rekonsiliasi.

d. Serah terima prestasi pekerjaan. 22. Pemimpin BLU atau pejabat yang ditunjuk melakukan rekonsiliasi internal antara Laporan keuangan UAKPA dengan pembukuan Bendahara pada BLU untuk meneliti kesesuaian atas: a. Kas di Bendahara Pengeluaran b. Saldo Kas lainnya c.

Pernyataan a dan b salah.

d. Pernyataan a dan b benar. 23. Rekonsiliasi internal dilakukan sekurang-kurangnya : a. 1 (satu) kali pada akhir bulan berkenaan. b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. c. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. d. Sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan 24. LPJ Bendahara pada BLU disusun dengan dilampiri antara lain: a. Daftar Rincian Saldo Rekening yang dikelola Pemimpin BLU. b. Rekening koran untuk rekening yang dikelola oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran. c. Konfirmasi Penerimaan Negara yang diterbitkan oleh KPPN (bila ada). d. Pernyataan a, b, dan c tidak ada yang benar. 25. Pelaksanaan verifikasi atas LPJ Bendahara pada BLU meliputi: a.

Menguji kesesuaian saldo awal Bendahara Penerimaan.

b.

Menguji kesesuaian saldo rekening piutang.

c.

Pernyataan a dan b benar.

d.

Pernyataan a dan b salah.

31

26. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran melakukan rekonsiliasi minimal ........ pada saat akan disusun LPJ Bendahara berdasarkan catatan atas jenis uang, dan besar uang yang disalurkan oleh Bendahara Penerimaan kepada Bendahara Pengeluaran dan pembukuan Bendahara Pengeluaran. a. Seminggu sekali. b. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan. c. Sebulan sekali. d. 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester. 27. Berita Acara Kesalahan Pembukuan merupakan dokumen sumber pembukuan koreksi, dibukukan sesuai tanggal berita acara sebagai berikut: a. Dibukukan kebalikan/reversal dari pembukuan yang salah b. Dibukukan menurut yang seharusnya c.

Pernyataan a dan b tepat

d. Pernyataan a dan b tidak tepat 28. Pernyataan atas pembukuan pemberian Uang Muka Kerja yang tepat dibawah ini: a. Surat perintah pemberian uang muka kerja dibukukan di sisi debet dan sisi kredit (in-out) pada Buku Kas Umum b. Sisi kredit pada Buku Pembantu Kas dan di sisi debet pada Buku Pembantu Uang Muka (Voucher) c.

Pernyataan a dan b tidak tepat

d. Pernyataan a dan b tepat 29. Dalam hal penyetoran ke kas negara menggunakan sistem MPN G-2 yang tidak lagi menggunakan SSP dan SSBP, pembukuan bendahara adalah berdasarkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) baik yang merupakan output dari: a. Teller b. ATM c.

e-banking maupun EDC

d. a, b, dan c tepat

32

B. Essay singkat 1.

RBA BLU menganut pola anggaran fleksibel (flexible budget) dengan ambang batas tertentu. Jelaskan secara singkat hal tersebut !

2.

Menurut Saudara, dapatkah Satker BLU melaksanakan belanja melampaui pagu anggaran sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA. Jelaskan alasan Saudara !

3.

Darimanakah penghitungan ambang batas belanja BLU diperoleh?

4.

Jelaskan secara singkat tata cara pembukuan bendahara BLU, sekiranya bendahara tersebut selain menangani mata uang Rupiah juga menangani mata uang dalam bentuk valuta asing (Valas) !

5.

Coba jelaskan secara singkat mekanisme Pembukuan Bendahara BLU atas Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) yang telah diterbitkan SP2Dnya sebagai sarana pengisian kembali (revolving) Uang Persediaan !

6.

Jelaskan secara singkat tata cara pembukuan transaksi atas penerimaan uang dari Bendahara Pengeluaran dan pengembalian uang ke Bendahara Pengeluaran !

7.

Bagaimanakah perlakuan pembukuan transaksi atas pengeluaran uang Hibah/Bansos/Donasi bagi Badan Layanan Umum ?

33

KUNCI JAWABAN

A. Pilihan Ganda 1. D 2. C 3. D 4. A 5. D 6. C 7. B 8. C 9. B 10. B 11. C 12. A 13. C 14. A 15. D 16. B 17. A 18. D 19. C 20. C 21. C 22. D 23. A 24. C 25. D 26. C 27. C 28. D 29. D

34

B. Essay Singkat 1. Belanja satker BLU dapat melampaui atau dibawah pagu anggaran sesuai dengan realisasi pendapatan. Sedangkan ambang batas hanya berlaku bagi belanja Satker BLU yang dananya bersumber dari PNBP yang dapat dilampaui sepanjang realisasi pendapatan tahun berjalan melampaui target maupun dengan menggunakan saldo awal kas. 2. Satker BLU dapat melaksanakan belanja melampaui pagu anggaran sebagaimana ditetapkan dalam DIPA, mengingat Satker BLU diberikan flexibilitas dalam menggunakan pendapatannya (PNBP) secara langsung. Dengan ketentuan jika belanja tersebut sampai dengan ambang batas belanja maka dapat dilaksanakan mendahului revisi DIPA BLU. Namun, jika belanja tersebut melebihi ambang batas belanja diperlukan revisi DIPA terlebih dahulu. 3. Dalam menghitung ambang batas belanja, satker BLU harus mempertimbangkan antara lain: fluktuasi kegiatan operasional, trend naik/turun realisasi anggaran satker BLU tahun sebelumnya, dan realisasi/prognosa tahun anggaran berjalan. 4. Sekiranya

Bendahara

Penerimaan

dan/atau

Bendahara

Pengeluaran/BPP selain mengelola mata uang Rupiah juga valuta asing (Valas), pembukuan dilakukan secara terpisah untuk setiap mata uang/valuta. Hal ini disebabkan pembukuan Bendahara adalah berbasis kas tanpa terpengaruh oleh perubahan kurs. Terkait dengan hal ini, Bendahara membuat 1 (satu) BKU untuk rupiah dan 1 (satu) BKU valas untuk setiap valas dengan masingmasing Buku Pembantu Kas (Bank dan/atau Tunai), dan Buku Pembantu

terkait.

Namun,

seorang

Bendahara

hanya

menyampaikan 1 (satu) LPJ Bendahara untuk 1 (satu) DIPA sehingga LPJ Bendahara harus bisa menampilkan saldo BKU dan BKU valas serta Buku Pembantu terkait. 5. Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan (SPMGUP) yang telah diterbitkan SP2D-nya sebagai sarana pengisian kembali revolving UP dibukukan sebagai berikut: 

Dibukukan pada BKU sebesar nilai bruto di sisi debet dan sebesar nilai potongan (jika ada) di sisi kredit.

35



Dibukukan pada Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu UP sebesar nilai netto di sisi debit.

6. Transaksi atas penerimaan uang dari Bendahara Pengeluaran dan pengembalian uang ke Bendahara Pengeluaran dibukukan sebagai berikut: 

Pada

saat

diterima

penyaluran

uang

dari

Bendahara

Pengeluaran, dibukukan di sisi Debet pada BKU dan Buku Pembantu Kas sebesar jumlah keseluruhan serta Buku Pembantu sesuai jenis uang terkait sebesar jumlah masingmasing. 

Pada saat dilakukan penyetoran uang kepada Bendahara Pengeluaran, dibukukan di sisi kredit pada BKU dan Buku Pembantu Kas sebesar jumlah keseluruhan serta Buku Pembantu sesuai jenis uang terkait sebesar jumlah masingmasing.

7. Transaksi atas pengeluaran uang Hibah/Bansos/Donasi dibukukan di sisi kredit pada BKU, Buku Pembantu Kas, dan Buku Pembantu Hibah/Bansos/Donasi,

serta

sebagai

realisasi

pada

Buku

Pengawasan Anggaran Belanja.

36

SOAL PRAKTEK

1.

Contoh Pembukuan Bendahara Penerimaan BLU PTN XXX mengelola DIPA tahun 2015 dengan target pendapatan tahun 2015 sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan rincian per akun sebagai berikut: - Akun 424112 sebesar Rp45.000.000.000,00 - Akun 424911 sebesar Rp5.000.000.000,00 Transaksi yang terjadi terkait Bendahara Penerimaan adalah sebagai berikut: - Tanggal 2 Januari 2015 diterima DIPA dengan rincian target pendapatan seperti data di atas. - Tanggal

15

Januari

2015

diterima

pembayaran

SPP

dari

mahasiswa sebesar Rp15.000.000.000,00 - Tanggal 20 Januari 2015 Bendahara Penerimaan menyalurkan dana kepada Bendahara Pengeluaran sebesar Rp5.000.000.000,00 - Tanggal 25 Januari 2015 membuka rekening deposito sebesar Rp5.000.000.000,00 dan melakukan investasi jangka pendek sebesar Rp5.000.000.000,00 - Tanggal 31 Januari 2015 melakukan pencairan atas deposito dan investasi jangka pendek, masing-masing memperoleh pendapatan sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp200.000.000,00 Perintah: Anda sebagai Bendahara Penerimaan diminta membukukan transaksi di atas dalam BKU dan buku-buku pembantu lain yang diperlukan. Buku Kas Umum Tanggal (1) 2/1

15/1

20/1

No. Bukti (2)

Uraian (3) Menerima DIPA tahun 2015 Menerima pembayaran SPP dari mahasiswa Menyalurkan dana kepada Bendahara

Debet

Kredit

(4) (5) 50.000.000.000 50.000.000.000

15.000.000.000

5.000.000.000

Saldo (6)

15.000.000.000

5.000.000.000 15.000.000.000

37

Pengeluaran Membuka rekening deposito Melakukan investasi jangka pendek Pencairan pokok deposito Pencairan pokok investasi jangka pendek Pendapatan deposito Pendapatan investasi jangka pendek

25/1

25/1

31/1

31/1

31/1 31/1

5.000.000.000

5.000.000.000 15.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000 15.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000 15.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000 15.000.000.000

100.000.000

15.100.000.000

200.000.000

15.300.000.000

Buku Pembantu Kas Tanggal (1) 15/1

20/1

25/1

25/1

31/1

31/1

31/1 31/1

No. Bukti (2)

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(3) Menerima pembayaran SPP dari mahasiswa Menyalurkan dana kepada Bendahara Pengeluaran Membuka rekening deposito Melakukan investasi jangka pendek Pencairan pokok deposito Pencairan pokok investasi jangka pendek Pendapatan deposito Pendapatan investasi jangka pendek

(4) 15.000.000.000

(5)

(6) 15.000.000.000

5.000.000.000 10.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

15.000.000.000

100.000.000

15.100.000.000

200.000.000

15.300.000.000

38

Buku Pembantu Pendapatan Tanggal (1) 15/1

No. Bukti (2)

31/1 31/1

Tanggal (1) 20/1

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(3) Menerima pembayaran SPP dari mahasiswa Pendapatan deposito Pendapatan investasi jangka pendek

(4) 15.000.000.000

(5)

(6) 15.000.000.000

100.000.000

15.100.000.000

200.000.000

15.300.000.000

Buku Pembantu Uang di Bendahara Pengeluaran No. Uraian Debet Kredit Saldo Bukti (2) (3) (4) (5) (6) Dana dari 5.000.000.000 5.000.000.000 Bendahara Penerimaan Buku Pembantu Deposito

Tanggal (1) 25/1

No. Bukti (2)

31/1

Uraian (3) Membuka rekening deposito Pencairan pokok deposito

Debet

Kredit

Saldo

(4) 5.000.000.000

(5)

(6) 5.000.000.000

5.000.000.000

-

Buku Pembantu Investasi Jangka Pendek Tanggal (1) 25/1

31/1

No. Bukti (2)

Uraian

Debet

Kredit

Saldo

(3) Melakukan investasi jangka pendek Pencairan pokok investasi jangka pendek

(4) 5.000.000.000

(5)

(6) 5.000.000.000

5.000.000.000

-

Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan Tgl. (1) 15/1

No. Bukti (2)

Uraian Pagu (3) Menerima pembayaran SPP dari mahasiswa

Penerimaan (4) 15.000.000.000

Akun 424112 45.000.000.000 (5) 15.000.000.000

Posisi Penerimaan Bukti Sudah Penerimaan Disahkan (6) (7) 15.000.000.000 15.000.000.000

39

Buku Pengawasan Anggaran Pendapatan Tgl. (1) 31/1

No. Bukti (2)

31/1

Uraian

(4) 100.000.000

Akun 424911 5.000.000.000 (5) 100.000.000

Posisi Penerimaan Bukti Sudah Penerimaan Disahkan (6) (7) 100.000.000 100.000.000

200.000.000

300.000.000

300.000.000

Penerimaan

Pagu (3) Pendapatan deposito Pendapatan investasi jangka pendek

300.000.000

2. Contoh Pembukuan Bendahara Pengeluaran Transaksi yang terjadi pada Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut: 1. Diterima SPM/SP2D LS Bendahara dengan nilai Rp12.000.000,00 2. Diterima SPM/SP2D UP dengan nilai Rp30.000.000,00 3. Dilakukan

penarikan

uang

dari

bank

dengan

cek

sebesar

Rp25.000.000,00 4. Dibayarkan kuitansi atas pembelian ATK sebesar Rp3.000.000,00 5. Dipungut PPh Pasal 22 sebesar Rp1.000.000,00 6. Disetor PPh Pasal 22 sebesar Rp1.000.000,00 ke Rekening Kas Negara 7. Dibayar uang muka/persekot/panjar/DP kepada pegawai sebesar Rp5.000.000,00 8. Diterima kuitansi SPJ dari uang muka/persekot/panjar/DP sebesar Rp4.000.000,00 9. Dibayar kepada BPP sebesar Rp9.000.000,00 10. Diterima kuitansi sebagai SPJ dari BPP sebesar Rp7.000.000,00 11. Diterima jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran sebesar Rp50.000,00 12. Disetorkan jasa giro ke Rekening Kas Negara sebesar Rp50.000,00 13. Diterima dana pendapatan BLU dari Bendahara Penerimaan sebesar Rp75.000.000,00 14. Dibayarkan

honor

pegawai

atas

beban

dana

BLU

sebesar

Rp6.000.000,00

40

Perintah: Anda sebagai Bendahara Pengeluaran diminta membukukan transaksi di atas dalam BKU dan buku-buku pembantu lain yang diperlukan. Buku Kas Umum Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Menerima SPM/SP2D LS Bendahara Menerima SPM/SP2D UP Penarikan uang dari bank dengan cek Dibayar kuitansi Pungut PPh Pasal 22 Setor PPh Pasal 22 ke Rekening Kas Negara Bayar uang muka Kuitansi SPJ dari uang muka Bayar kepada BPP Kuitansi SPJ dari BPP Terima jasa giro Setor jasa giro Terima dana dari Bendahara Penerimaan Bayar honor pegawai (BLU)

Debet (4) 12.000.000

Kredit (5)

30.000.000 25.000.000

9.000.000

(6) 12.000.000

42.000.000 25.000.000

42.000.000

3.000.000

39.000.000 40.000.000

1.000.000

39.000.000

5.000.000

39.000.000

4.000.000

35.000.000

9.000.000

35.000.000

7.000.000

28.000.000

50.000

28.050.000 28.000.000 103.000.000

6.000.000

97.000.000

1.000.000

5.000.000

Saldo

50.000 75.000.000

Buku Pembantu Kas Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Menerima SPM/SP2D LS Bendahara Menerima SPM/SP2D UP Terima jasa giro Setor jasa giro Terima dana dari Bendahara Penerimaan Bayar honor pegawai (BLU)

Debet (4) 12.000.000

Kredit (5)

30.000.000

Saldo (6) 12.000.000

42.000.000

50.000 50.000

42.050.000 42.000.000 117.000.000

6.000.000

111.000.000

75.000.000

41

Buku Pembantu LS Bendahara Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Menerima SPM/SP2D LS Bendahara

Debet (4) 12.000.000

Kredit (5)

Saldo (6) 12.000.000

Buku Pembantu UP Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Menerima SPM/SP2D UP Dibayar kuitansi Kuitansi SPJ dari uang muka Kuitansi SPJ dari BPP

Debet (4) 30.000.000

Kredit (5)

Saldo (6) 30.000.000

3.000.000 4.000.000

27.000.000 23.000.000

7.000.000

18.000.000

Buku Pembantu Bank Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian

Debet

(3) Penarikan uang dari bank dengan cek

(4)

Kredit (5) 25.000.000

Saldo (6) -

Buku Pembantu Kas Tunai Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Penarikan uang dari bank dengan cek Dibayar kuitansi Pungut PPh Pasal 22 Setor PPh Pasal 22 ke Rekening Kas Negara Bayar uang muka Bayar kepada BPP

Debet (4) 25.000.000

Kredit (5)

Saldo (6) 25.000.000

3.000.000

22.000.000 23.000.000

1.000.000

22.000.000

5.000.000

17.000.000

9.000.000

8.000.000

1.000.000

Buku Pembantu Pajak Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Pungut PPh Pasal 22 Setor PPh Pasal 22 ke Rekening Kas Negara

Debet (4) 1.000.000

Kredit (5)

1.000.000

Saldo (6) 1.000.000 -

42

Buku Pembantu Uang Muka (Voucher) Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Bayar uang muka Kuitansi SPJ dari uang muka

Debet (4) 5.000.000

Kredit (5)

4.000.000

Saldo (6) 5.000.000 1.000.000

Buku Pembantu BPP Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Bayar kepada BPP Kuitansi SPJ dari BPP

Debet (4) 9.000.000

Kredit (5)

7.000.000

Saldo (6) 9.000.000 2.000.000

Buku Pembantu Lain-lain Tanggal (1)

Tanggal (1)

No. Bukti (2)

Uraian (3) Terima jasa giro Setor jasa giro

Debet (4) 50.000

Kredit (5) 50.000

Buku Pembantu Uang dari Bendahara Penerimaan No. Uraian Debet Kredit Bukti (2) (3) (4) (5) Terima dana dari 75.000.000 Bendahara Penerimaan Bayar honor 6.000.000 pegawai (BLU)

Saldo (6) 50.000 -

Saldo (6) 75.000.000

69.000.000

43