KATA PENGANTAR Salah satu program andalan Pemerintah untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi perdesaan dengan pendekatan berbasis masyarakat adalah Program Pamsimas. Pelaksanaan Program Pamsimas Tahun 2008-2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini telah meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai mitra strategis Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam menyediakan dan meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi. Menyadari bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mampu bermitra dengan masyarakat untuk meningkatkan akses aman air minum dan sanitasi, Program Pamsimas (baik Pamsimas I dan Pamsimas II) memberikan dukungan yang semakin besar untuk mendorong terwujudnya kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan akses aman terhadap air minum dan sanitasi perdesaan. Salah satu bentuk dukungan Pamsimas ini disusun dalam Paket Hibah Khusus Pamsimas (Paket HKP), yaitu pemberian dukungan dana stimulan bagi kabupaten/kota yang memiliki program optimalisasi SPAM, bagi desa-desa Pamsimas yang telah terbangun pada tahun sebelumnya dengan kondisi sebagian berfungsi dan/atau tidak berfungsi optimal.. Paket HKP ini merupakan salah satu upaya dalam Program Pamsimas untuk mendukung kinerja keberlanjutan layanan air minum perdesaan. Keberhasilan Program Pamsimas khususnya keberlanjutan turut ditentukan oleh keberhasilan dalam penyelenggaraan HKP ini. Untuk membantu penyelenggaraan HKP mencapai sasaran dan sesuai aturan yang disepakati bersama, maka diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan. Buku Petunjuk Teknis Paket HKP ini merupakan salah satu buku petunjuk yang sangat penting dalam pelaksanaan Pamsimas secara keseluruhan, mencakup antara lain:
Penjelasan Paket HKP; Tata cara pemilihan kabupaten/kota yang akan mendapatkan HKP; Tata cara pemilihan desa yang akan mendapat HKP; Mekanisme penyaluran dana HKP; Tata cara pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban.
Dengan demikian diharapkan seluruh kegiatan Paket HKP dapat berjalan dengan baik dalam pengelolaan SPAMS Desa yang berkelanjutan.
Jakarta,
Juni 2014
Direktur Pengembangan Air Minum – DJCK
Ir. Danny Sutjiono NIP. 110021833
i
DAFTAR ISI
Hal KATA PENGANTAR............... .................................................................................................. ii DAFTAR ISI.......... .................................................................................................................... iii DAFTAR TABEL.......... ............................................................................................................. vi DAFTAR GAMBAR........... ....................................................................................................... vi DAFTAR SINGKATAN ............................................................................................................ vii
BAB 1.
PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 1.1 1.2 1.3
BAB 2.
PAKET HIBAH KHUSUS PASIMAS ......................................................... 4 2.1 2.2 2.3 2.4
2.5
BAB 3.
LATAR BELAKANG ....................................................................................... 1 Substansi Utama PETUNJUK TEKNIS Paket HKP ...................................... 2 Pengguna PETUNJUK TEKNIS..................................................................... 3 Konsep Pelaksanaan Paket HKP .................................................................. 4 Tujuan Penyediaan PAKET HKP ................................................................... 4 Prinsip Penyelenggaraan PAKET HKP ......................................................... 5 Ketentuan dalam Penyelenggaraan PAKET HKP ......................................... 5 2.4.1 Ketentuan Umum ............................................................................... 5 2.4.2 Ketentuan Khusus .............................................................................. 6 Pemanfaatan Dana Paket HKP ..................................................................... 7 2.5.1 Kegiatan yang Dibiayai melalui Paket HKP ....................................... 7 2.5.2 Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui Paket HKP (Negative List) .... 7
PENYELENGGARAAN PAKET HKP ....................................................... 8 3.1
3.2
3.3
KRITERIA Pemilihan Penerima HKP............................................................. 8 3.1.1 Kriteria Pemilihan Kabupaten/Kota .................................................... 8 3.1.2 Kriteria Pemilihan Desa/Kelurahan Sasaran Paket HKP .................. 9 Pelaku Penyelenggaraan Paket HKP .......................................................... 10 3.2.1 Pelaku Tingkat Pusat ....................................................................... 10 3.2.2 Pelaku Tingkat Provinsi .................................................................... 11 3.2.3 Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota ...................................................... 13 3.2.4 Pelaku Tingkat Kecamatan .............................................................. 16 3.2.5 Pelaku Tingkat Desa/Kelurahan ...................................................... 16 3.2.6 Dukungan Bantuan Teknis Pamsimas dalam Penyelenggaraan Paket HKP ......................................... Error! Bookmark not defined. Tata Cara Penyelenggaraan Paket HKP ..................................................... 17
ii
BAB 4.
PENGELOLAAN KEUANGAN PAKET HKP .......................................... 29 4.1
4.2 4.3
BAB 5.
Komponen Pendanaan ................................................................................ 29 4.1.1 BLM Desa/Kelurahan Sasaran ........................................................ 29 4.1.2 Bantuan Operasional Pendukung (BOP) Panitia Kemitraan ........... 29 4.1.3 Fasilitator Masyarakat-HKP ............................................................. 30 Tata Cara Pencairan BLM Paket HKP......................................................... 30 Pelaporan dan Pertanggungjawaban .......................................................... 31
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN ....................................................... 32 5.1 5.2
Pemantauan dan Pelaporan Tingkat Kabupaten/Kota ................................ 32 Pemantauan dan Pelaporan TINGKAT Desa/Kelurahan ............................ 33
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL Hal Tabel 1. Tata Cara Penyelenggaraan Paket HKP .................... Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR Hal Bagan 1. Tahapan Kegiatan Paket HKP.................................................................................. 24
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Format Proposal Kegiatan Optimalisasi SPAMS Desa Lampiran 2. Tata Cara Pencairan, Pelaporan, Dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Hibah Khusus Pamsimas (Hkp) Lampiran 3. TOR Fasilitator Masyarakat Hibah Khusus Pamsimas
iv
DAFTAR SINGKATAN Air Minum
:
Air yang siap diminum dengan melalui pengolahan (mengacu kepada peraturan yang berlaku)
AMPL
:
Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
APBD
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN
:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BLM
:
Bantuan Langsung Masyarakat
CPMU
:
Central Project Management Unit
DIPA
:
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DitPAM
:
Direktorat Pengembangan Air Minum
DJCK
:
Direktorat Jenderal Cipta Karya
DPMU
:
District Project Management Unit
Fasilitator
:
Tenaga Pendamping Program Pamsimas di tingkat masyarakat
HIK
:
Hibah Insentif Kabupaten/Kota
HKP
:
Hibah Khusus Pamsimas
Kem. PU
:
Kementerian Pekerjaan Umum
Kemendagri
:
Kementerian Dalam Negri
Kemenkes
:
Kementerian Kesehatan
KPPN
:
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KKM
:
Kelompok Keswadayaan Masyarakat, merupakan nama generik untuk lembaga yang dibentuk secara swadaya oleh masyarakat, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
LSM
:
Lembaga Swadaya Masyarakat
MDGs
:
Millennium Development Goals
PA/KPA
:
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Pakem
:
Panitia Kemitraan
PMD
:
Pemberdayaan Masyarakat Desa
PPK
:
Pejabat Pembuat Komitmen
PPM
:
Penanganan Pengaduan Masyarakat
PPMU
:
Provincial Project Management Unit
Pokja
:
Kelompok Kerja
RAD
:
Rencana Aksi Daerah
RKPD
:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RKM
:
Rencana Kerja Masyarakat
RPJM
:
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Sanitasi
:
Usaha pencegahan penyakit dengan mengendalikan faktor lingkungan, terutama lingkungan fisik, biologis dan sosial
STBM
:
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
SPAM
:
Sistem Penyediaan Air Minum
v
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Pamsimas merupakan salah satu program nasional untuk meningkatkan akses penduduk perdesaan dan peri urban terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Program Pamsimas dimulai pada Tahun 2008, dimana sampai dengan Tahun 2012 telah berhasil meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, serta meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat di 6865 desa/kelurahan yang tersebar di 110 kabupaten/kota di 15 provinsi. Untuk terus meningkatkan akses penduduk perdesaan dan pinggiran kota terhadap fasilitas air minum dan sanitasi dalam rangka pencapaian target MDGs, Program Pamsimas dilanjutkan pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016. Pamsimas bertujuan untuk meningkatkan jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpendapatan rendah di wilayah perdesaan dan peri-urban1 yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target MDGs (sektor air minum dan sanitasi) melalui pengarusutamaan dan perluasan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat. Ruang lingkup komponen program Pamsimas mencakup 5 (lima) komponen kegiatan, yaitu: 1. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan lokal; 2. Peningkatan perilaku higienis dan pelayanan sanitasi; 3. Penyediaan sarana air minum dan sanitasi umum; 4. Insentif desa/kelurahan dan kabupaten/kota; 5. Dukungan manajemen pelaksanaan program. Sampai dengan Tahun 2012 Pamsimas telah mendukung penyediaan air minum dan sanitasi pada 110 kabupaten/kota di 6.865 desa/kelurahan. Selama pelaksanaan Pamsimas mulai dari tahun 2008-2012, kabupaten/kota telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan antara lain dengan penyelesaian kegiatan di desa/kelurahan secara tepat waktu, pelaksanaan replikasi yang sesuai atau melebihi persyaratan, dan dimuatnya program penyediaan air minum dan sanitasi dengan
1
Pinggiran kota yang dapat menjadi lokasi Program Pamsimas II adalah dengan karakteristik: (1) terletak di perbatasan atau pinggiran wilayah kota, (2) cakupan penduduk dengan akses terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak masih rendah, dan (3) tidak terdapat layanan jaringan PDAM atau PDAL
1
pendekatan berbasis masyarakat dalam dokumen rencana daerah (RPJMD, RKPD, atau RAD AMPL). Kinerja yang baik tersebut menghasilkan pelayanan AMPL menuju kondisi yang diharapkan oleh Pamsimas, yaitu keberfungsian sarana air minum, pencapaian status SBS, dan target sanitasi lainnya, serta potensi keberlanjutan dari sarana air minum terbangun. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pamsimas sampai dengan bulan April 2014, kinerja keberlanjutan sarana dan prasarana air minum di desa Pamsimas tahun 2008-2012 belum seluruhnya menunjukkan tingkat keberfungsian yang baik. Sebanyak 22 % desa hanya memanaatkan sebagian prasarana Pamsimas terbangun, dan sebanyak 6 % desa sudah tidak menggunakan prasarana Pamsimas terbangun. Kondisi ini perlu mendapat perhatian pemerintah kabupaten/kota setempat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui CPMU Pamsimas memberikan dukungan kepada kabupaten/kota yang memiliki rencana tindak penanganan Program Optimalisasi SPAM melalui Pakt Hibah Khusus Pamsimas (HKP). Bentuk dukungan ini adalah kegiatan optimalisasi prasarana air minum dan sanitasi yang tidak berfungsi dan/atau sebagian berfungsi melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Pola kemitraan ini diwujudkan dengan adanya porsi pembiayaan bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam Paket HKP. Bagi kabupaten/kota pelaksana Pamsimas yang memiliki kinerja pelaksanaan yang baik, memiliki rencana pengembangan, pengarusutamaan dan perluasan pendekatan Pamsimas/pemberdayaan masyarakat (CDD), dan kepada desa Pamsimas yang memiliki kinerja keberlanjutan program yang baik, CPMU Pamsimas juga memberikan dukungan insentif melalui Paket Hibah Insentif Kabupaten (HIK). Kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai pelaksana HIK tidak diperkenankan untuk mengikuti Program HKP. Dengan demikian maka masing-masing kabupaten/kota pelaksana Pamsimas akan mendapat dukungan program keberlanjutan melalui salah satu kegiatan yaitu HIK atau HKP. Paket HKP juga diharapkan dapat mempercepat upaya untuk peningkatan kapasitas pemerintah kabupaten/kota yang belum mendapatkan HIK dalam mendukung keberlanjutan keberfungsian sarana air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.
1.2
SUBSTANSI UTAMA PETUNJUK TEKNIS PAKET HKP Petunjuk teknis ini menjelaskan konsep dan penyelenggaraan paket Hibah Khusus Pamsimas (HKP) sebagai acuan bagi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan Paket HKP. Petunjuk teknis ini memuat substansi utama sebagai berikut: 1) Konsep HKP serta prinsip dan ketentuan utama yang mendasari seluruh penyelenggaraan Paket HKP di tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan;
2
2) Penyelenggaraan HKP, termasuk di dalamnya adalah: a. persyaratan pemilihan calon penerima HKP baik untuk tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan, b. peran masing-masing pelaku dalam penyelenggaraan HKP, termasuk peran fasilitator dan konsultan, dan c. tata cara atau langkah-langkah penyelenggaraan Paket HKP; 3) Pengelolaan keuangan untuk Paket HKP; 4) Pemantauan dan pelaporan untuk keseluruhan penyelenggaraan Paket HKP pada tingkat kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
1.3
PENGGUNA PETUNJUK TEKNIS PAKET HKP Petunjuk teknis ini diperuntukkan bagi para pelaku Pamsimas terutama para pelaku pada: 1) Tahap seleksi kabupaten/kota penerima HKP, yaitu CPMU, Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Pokja AMPL Kabupaten/Kota, Panitia Kemitraan (Pakem), dan DPMU; 2) Tahap seleksi desa/kelurahan penerima Paket HKP, yaitu Pokja AMPL Kabupaten/Kota, Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan kab/kota, Panitia Kemitraan, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan KKM. 3) Tahap pelaksanaan, yaitu masyarakat, KKM, fasilitator keberlanjutan, fasilitator masyarakat HKP, Panitia Kemitraan (Pakem), DPMU, Satker Kabupaten/Kota pengelola Pamsimas, dan Konsultan Pamsimas tingkat kabupaten/kota; 4) Tahap pemantauan dan pelaporan pelaksanaan Paket HKP, yaitu Panitia Kemitraan, DPMU, Pokja AMPL kabupaten/kota, Pokja AMPL Provinsi, PPMU, Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Kab/kota dan provinsi, serta Konsultan Pamsimas tingkat provinsi dan tingkat pusat.
3
BAB 2. PAKET HIBAH KHUSUS PASIMAS 2.1
KONSEP PELAKSANAAN PAKET HKP Pelaksanaan Paket Hibah Khusus Pamsimas (HKP) dimaksudkan untuk memberikan dana stimulan kepada kabupaten/kota pelaksana Pamsimas yang tidak memperoleh Hibah Insentif Kabupaten (HIK) dan memiliki rencana optimalisasi desa Pamsimas yang sudah tidak berfungsi guna meningkatkan kinerja keberlanjutan prasarana dan sarana SPAMS desa Pamsimas. Pada kabupaten/kota yang terpilih sebagai penerima Paket HKP, dana HKP menjadi tambahan atas porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam upaya meningkatkan kinerja keberlanjutan layanan air minum melalui optimalisasi sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. Dana Paket HKP dimanfaatkan untuk kegiatan optimalisasi sarana dan prasarana SPAM di desa/kelurahan lokasi Pamsimas yaitu kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS tidak berfungsi/berfungsi sebagian untuk menambah jumlah penerima manfaat; dan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS untuk mendukung kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS. Panitia Kemitraan/Pokja AMPL tingkat kabupaten/kota berperan dalam mengelola pemanfaatan dana Paket HKP di tingkat kabupaten/kota. Pemilihan desa/kelurahan penerima Paket HKP diputuskan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan sejumlah kriteria. Proses pemilihan desa/kelurahan ini difasilitasi Panitia Kemitraan. Pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan pada prinsipnya tetap mengacu pada tata cara pelaksanaan kegiatan Pamsimas di tingkat masyarakat dengan beberapa penyesuaian tertentu yang selengkapnya akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya.
2.2
TUJUAN PENYEDIAAN PAKET HKP Tujuan penyediaan HKP adalah mendukung pemerintah kabupaten/kota pelaksana Pamsimas untuk:
4
1. Memperkuat kemitraan antara pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam penyediaan air minum dan sanitasi; 2. Penguatan kesinambungan pembinaan pasca proyek;
SPAMS di tingkat desa melalui pengaturan dan
3. Perluasan cakupan pelayanan dan penguatan kesinambungan SPAMS di tingkat desa; 4. Mendukung penguatan pemeliharaan pasca konstruksi;
2.3
PRINSIP PENYELENGGARAAN PAKET HKP Prinsip penyelenggaraan HKP adalah sebagai berikut: 1. Pola kemitraan antara Pemerintah Kab/Kota dengan masyarakat dan Pemerintah Pusat. 2. Hibah Khusus menjadi dana pendamping (sebagai stimulan) bagi porsi pendanaan APBD dan porsi kontribusi masyarakat dalam perbaikan pelayanan air minum berbasis masyarakat. 3. Panitia Kemitraan (Pakem) / POKJA AMPL Kabupaten/Kota memfasilitasi proses pemilihan desa/kelurahan penerima Hibah Khusus Pamsimas untuk diputuskan dan ditetapkan di tingkat kabupaten/kota. 4. Pagu dana Hibah Khusus adalah pagu tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, pagu dana Paket Pamsimas Hibah Khusus untuk setiap desa/kelurahan ditentukan di tingkat kabupaten/kota.
2.4 2.4.1
KETENTUAN DALAM PENYELENGGARAAN PAKET HKP Ketentuan Umum 1. HKP adalah dana stimulan untuk mendukung kemandirian kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dana ini digunakan untuk pembiayaan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang mengadopsi pendekatan Pamsimas; 2. HKP diselenggarakan melalui pola kemitraan antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat atau dengan mekanisme Paket Pamsimas; 3. Pendekatan penyediaan air minum dan sanitasi dalam HKP adalah berbasis masyarakat yang mengadopsi pendekatan Pamsimas. Dengan demikian, optimalisasi SPAM tingkat masyarakat tetap mewajibkan adanya kontribusi masyarakat dalam bentuk in-cash dan in-kind; 4. Pagu dana HKP dalam Paket Pamsimas adalah pagu tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, pagu dana Paket HKP untuk setiap desa/kelurahan ditentukan di tingkat kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan optimalisasi setiap
5
desa/kelurahan tersebut dan evaluasi RKM (evaluasi teknis dan pembiayaan). Dengan demikian, dana Paket HKP bagi pembiayaan optimalisasi SPAM setiap desa/kelurahan bervariasi sesuai evaluasi kebutuhan masing-masing desa/kelurahan sasaran; 5. Porsi HKP dalam Paket HKP yang diberikan kepada kabupaten/kota adalah setara dengan komitmen porsi APBD kabupaten/kota; 6. Porsi APBD dalam Paket HKP minimum 40% dari total nilai Paket Pamsimas (APBN, APBD, dan kontribusi masyarakat); 7. Pemanfaatan dana Paket HKP hanya untuk kegiatan optimalisasi prasarana dan sarana SPAM dan pelatihan BPSPAMS di desa/kelurahan Pamsimas dengan kinerja keberfungsian yang rendah setelah berjalan 2 tahun (berfungsi sebagian dan/atau tidak berfungsi); 8. Dana Paket HKP hanya digunakan untuk kebutuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) desa/kelurahan sasaran yang disalurkan langsung kepada masyarakat untuk mendanai 80% (delapan puluh per seratus) biaya kegiatan optimalisasi SPAM sebagaimana tertuang dalam RKM; 9. HKP hanya diberikan kepada kabupaten/kota yang terdapat desa Pamsimas dengan SPAM yang berfungsi sebagian dan/atau tidak berfungsi, dan memiliki komitmen dalam menjamin keberlanjutan pelayanan air minum dan sanitasi melalui kegiatan optimlisasi SPAMS dalam rangka mendukung pencapaian target MDGs kabupaten/kota; 10. Pakem dalam penyelenggaraan Paket HKP adalah sama dengan Pakem Pokja AMPL Kabupaten/Kota sasaran Pamsimas II. 11. Dana HKP bersumber dari APBN dengan jumlah dana maksimum untuk setiap desa/kelurahan sesuai kebutuhan kegiatan optimalisasi desa yang berfungsi sebagian dan/atau tidak berfungsi dan tidak melebihi besar BLM reguler; 2.4.2
Ketentuan Khusus Berikut ini adalah ketentuan khusus pelaksanaan HKP: 1. Pada desa lokasi optimalisasi SPAM, seluruh ketentuan dan tata cara (IMAS, penguatan KKM/BPSPAMS, penyusunan dan evaluasi RKM, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengamanan sosial dan lingkungan) adalah mengikuti tata cara dalam juknis Pamsimas yang berkenaan, yaitu: a. Petunjuk Teknis Perencanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat; b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan di Tingkat Masyarakat; c. Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Masyarakat; d. Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan; e. Petunjuk Teknis Pengoperasian dan Pemeliharaan; f. Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial; 2. RKM kegiatan optimalisasi SPAM disusun mengacu pada format RKM HID;
6
3. Dukungan untuk pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan:
2.5 2.5.1
a.
Pembiayaan Fasilitator Masyarakat (FM) untuk pendampingan pelaksanaan Paket HKP (selanjutnya disebut dengan FM-HKP) di tingkat desa/kelurahan disediakan oleh APBD diluar dana BLM APBD untuk Paket HKP. Jumlah FM-HKP menyesuaikan dengan kebutuhan pendampingan desa/kelurahan, sebagaimana dijelaskan dalam TOR FM-HKP pada lampiran;
b.
Pelatihan FM-HKP disediakan oleh CPMU.
PEMANFAATAN DANA PAKET HKP Kegiatan yang Dibiayai melalui Paket HKP 1) Optimalisasi SPAM a. Optimalisasi SPAM, yaitu kegiatan pemulihan SPAM tidak berfungsi/berfungsi sebagian pada desa/kelurahan yang pernah menjadi lokasi Pamsimas. b. Optimalisasi SPAM ditujukan untuk menambah jumlah penerima manfaat (jumlah pengguna baru) di luar jumlah pengguna SPAM saat ini pada desa/kelurahan tersebut, membantu meningkatkan kualitas pelayanan SPAM tingkat desa/kelurahan;. 2) Pelatihan BPSPAMS Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS untuk mendukung kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS, seperti pelatihan pemeliharaan SPAMS dan keuangan BPSPAMS
2.5.2
Kegiatan yang Tidak Dibiayai melalui Paket HKP (Negative List) Daftar kegiatan yang TIDAK BOLEH dibiayai Paket HKP adalah sebagai berikut: 1) Daftar kegiatan yang termasuk negative list dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas di Tingkat Masyarakat; 2) Penyelesaian kegiatan (fisik dan non fisik) desa-desa Pamsimas tahun-tahun sebelumnya; 3) Pembiayaan utusan desa/kelurahan dalam pelatihan asosiasi pengelola SPAM dan Sanitasi perdesaan serta pelatihan dan sosialisasi Paket HKP di tingkat kabupaten/kota. 4) Pembangunan sarana sanitasi sekolah, individual, dan komunal di perdesaan dan peri urban
7
BAB 3. PENYELENGGARAAN PAKET HKP 3.1
KRITERIA PEMILIHAN PENERIMA PAKET HKP Pemilihan penerima Paket HKP terdiri dari pemilihan kabupaten/kota dan pemilihan desa/kelurahan. Pemilihan kabupaten/kota terdiri dari dua tahap, yaitu tahap prakualifikasi dan tahap penilaian proposal. Setelah penetapan kabupaten/kota penerima, selanjutnya kabupaten/kota penerima HKP menetapkan daftar desa/ kelurahan sasaran Paket HKP berikut pagu indikatif masing-masing desa/kelurahan. Berikut ini adalah kriteria pemilihan penerima Paket HKP untuk kabupaten/kota dan desa/kelurahan.
3.1.1
Kriteria Pemilihan Kabupaten/Kota A. Kriteria Prakualifikasi Kriteria prakualifikasi kabupaten/kota adalah sebagai berikut: 1) Terdapat desa sasaran Pamsimas dengan kondisi SPAMS yang tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, sesuai dengan data SIM Pamsimas. 2) Di tingkat kabupaten/kota telah terbentuk Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan. Data yang digunakan untuk seleksi prakualifikasi kabupaten/kota adalah bersumber Data SIM Pamsimas. B. Penilaian Proposal Kabupaten/Kota Kabupaten/kota yang memenuhi kriteria prakualifikasi akan diundang untuk mengajukan proposal pemanfaatan dana Paket HKP. Penilaian proposal didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1) Komitmen penyediaan dana BLM APBD untuk Paket HKP. 2) Efisiensi pembiayaan optimalisasi SPAM terhadap pemulihan target jumlah penerima manfaat. 3) Rencana tambahan jumlah pemanfaat SPAM melalui pembiayaan Paket HKP; Proposal kabupaten/kota untuk mendapatkan HKP, selanjutnya disebut dengan Proposal Paket HKP Kabupaten/Kota, memuat: 1) Surat pernyataan Bupati/Walikota yang berisikan: a. Jumlah dana BLM APBD untuk Paket HKP sebagai komitmen kabupaten/kota, yang besarnya minimum 40% dari total kebutuhan investasi optimalisasi SPAM pada seluruh desa/kelurahan sasaran. 8
b. Kesiapan pembiayaan Fasilitator Masyarakat (FM-HKP) diluar dana BLM APBD untuk Paket HKP; c. Kesediaan mengikuti petunjuk teknis Paket HKP; d. Kesediaan untuk menyampaikan salinan APBD/APBD perubahan yang menyatakan anggaran untuk BLM Paket HKP dan biaya FM-HKP. 2) Formulir Proposal Paket HKP sebagaimana format dalam lampiran petunjuk teknis ini. 3) Lampiran dokumen sumber data-data yang digunakan dalam proposal: a. Salinan Berita Acara Hasil Seleksi Proposal Desa/Kelurahan b. Salinan Proposal Desa/Kelurahan yang digunakan dalam menyusun proposal kabupaten/kota Hanya proposal yang lengkap (memuat butir (1), (2), dan (3)) yang masuk dalam tahap penilaian proposal. Daftar kabupaten/kota yang memenuhi kriteria prakualifikasi dan yang mengajukan proposal serta daftar kabupaten/kota yang ditetapkan sebagai penerima HKP akan diumumkan melalui website Pamsimas. 3.1.2
Kriteria Pemilihan Desa/Kelurahan Sasaran Paket HKP Pemilihan desa/kelurahan dan pengambilan keputusan mengenai desa/kelurahan sasaran Paket HKP sepenuhnya dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota. Sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana Paket HKP, kabupaten/kota wajib menerapkan kriteria pemilihan desa/kelurahan sasaran Paket HKP sebagaimana dalam petunjuk teknis ini. Kabupaten/kota tetap dapat menambahkan kriteria lain berdasarkan kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan kriteria yang telah ditentukan tersebut. Kriteria pemilihan desa/kelurahan sasaran Paket HKP Optimalisasi adalah: 1) Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas, dan sudah berlangsung minimal 2 tahun; 2) Merupakan desa Pamsimas (reguler atau replikasi) dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun, namun tidak berfungsi dan/atau sebagian berfungsi; 3) Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari jumlah pemanfaat semula; 4) Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20% dari total usulan pembiayaan kegiatan pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat desa/kelurahan. Kontribusi ini dalam bentuk in cash 4% (baik dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dana kas BPSPAMS) dan in kind sebesar 16%; 5) Memenuhi biaya pembangunan SPAM per penerima manfaat yang efisien;
9
6) Masyarakat bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan tariff pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS, dan Ketua KKM; 7) Desa/kelurahan bersedia untuk menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam bidang AMPL (Kader AMPL) (dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah) untuk menjadi mitra LKM/KKM dan BPSPAMS dalam pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan.
3.2 3.2.1
PELAKU PENYELENGGARAAN PAKET HKP Pelaku Tingkat Pusat A. CPMU Sebagai bagian dari tugas utama CPMU dan PIU (Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, dan Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum), CPMU dan PIU bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Paket HKP. Ketua CPMU dan Wakil Ketua CPMU Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memimpin proses penyelenggaraan Paket HKP. Tugas CPMU dalam penyelenggaraan Paket HKP meliputi: 1) Melaksanakan seleksi prakualifikasi dan mengumumkan hasil prakualifikasi kepada kabupaten/kota; 2) Melakukan evaluasi atau penilaian proposal Paket HKP kabupaten/ kota; 3) Merekomendasikan daftar kabupaten/kota penerima HKP dan besar porsi APBN untuk penyelenggaraan kegiatan HKP kepada Executing Agency Program Pamsimas; 4) Melaksanakan pemantauan kemajuan pelaksanaan Paket HKP tingkat kabupaten /kota; 5) Melaporkan hasil pelaksanaan Paket HKP kepada Executing Agency Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dengan tembusan kepada provinsi dan kabupaten/kota penerima HKP. B. Satker Pusat Pembinaan Pamsimas, Direktorat Jenderal Cipta Karya Tugas Satker Pembinaan Pamsimas dalam penyelenggaraan Paket HKP meliputi: 1) Memastikan ketersediaan dana APBN untuk penyelenggaraan Paket HKP berdasarkan hasil penetapan kabupaten/kota penerima HKP; 2) Menyediakan kegiatan dan anggaran pelatihan FM-HKP;
10
3) Mengelola dan melakukan pencairan dana APBN Paket HKP atau menyalurkan dana APBN-HKP kepada Satker kabupaten/kota pelaksana Pamsimas; 4) Melaporkan kemajuan penggunaan dana HKP kepada CPMU berdasarkan laporan Satker Kabupaten/Kota.
C. Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Nasional Tugas Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan Nasional dalam penyelenggaraan Paket HKP meliputi: 1) Membantu CPMU mensosialisasikan Paket HKP melalui koordinasi dengan Asosiasi di tingkat kabupaten/kota; 2) Membantu CPMU dalam memantau pelaksanaan Paket HKP; 3) Membantu CPMU menilai proposal kabuipaten/kota dan desa calon sasaran HKP; 4) Berkoodinasi dengan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan tingkat kabupaten / kota untuk memastikan kabupaten/kota dan desa sasaran menyusun dan menyampaikan proposal tepat waktu.
D. Konsultan Manajemen (Central Management and Advisory Consultant, CMAC) Tugas Konsultan CMAC dalam penyelenggaraan Paket HKP meliputi: 1) Membantu CPMU melakukan seleksi prakualifikasi kabupaten/kota; 2) Membantu CPMU untuk memastikan pelaksanaan HKP sesuai dengan buku Petunjuk Teknis; 3) Membantu CPMU dalam memantau progres pelaksanaan Paket HKP melalui SIM Pamsimas; 4) Berkoordinasi dengan ROMS (Tenaga Koordinator Provinsi, LGS dan Koordinator Pelatihan untuk mempersiapkan dan mengawal pelaksanaan HKP. 3.2.2
Pelaku Tingkat Provinsi Pelaku utama penyelenggaraan Paket HKP di tingkat provinsi terdiri dari Pokja AMPL Provinsi dan Provincial Project Management Unit (PPMU). A. Pokja AMPL Provinsi Tugas Pokja AMPL Provinsi dalam penyelenggaraan Paket HKP meliputi: 1) Membantu memastikan proposal Paket HKP kabupaten/kota yang akan diajukan, memenuhi ketentuan dalam Juknis Paket HKP dan disampaikan tepat waktu kepada CPMU;
11
2) Memantau kemajuan pelaksanaan Paket HKP di kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayahnya sebagai bagian dari pelaporan kemajuan pelaksanaan Pamsimas kepada Gubernur dengan tembusan kepada CPMU; 3) Memberikan masukan/rekomendasi kepada Pokja AMPL Kabupaten/Kota bagi perbaikan kualitas pelaksanaan Paket HKP.
B. PPMU Tugas PPMU dalam penyelenggaraan Paket HKP meliputi: 1. Menfasilitasi pelatihan bagi seluruh Fasilitator Masyarakat, termasuk FM HKP, sesuai Rencana Kerja Pamsimas; 2. Jika diperlukan DPMU, memberikan masukan/rekomendasi dalam proses rekrutmen dan pembinaan kualitas pendampingan FM HKP; 3. Membantu Pokja AMPL Provinsi dalam pemantauan pelaksanaan Paket HKP di tingkat kabupaten/kota, serta memberikan masukan/rekomendasi untuk peningkatan kinerja; 4. Memastikan laporan pelaksanaan Paket HKP termasuk dalam laporan rutin DPMU kabupaten/kota penerima HKP.
C. Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan tingkat Provinsi Tugas Asosiasi Pengelola SPAMS penyelenggaraan Paket HKP meliputi:
Perdesaan
tingkat
provinsi
dalam
1) Memastikan semua Asosiasi tingkat kabupaten/kota diwilayah kerjanya mendapat informasi tentang HKP 2) Mendorong Asosiasi tingkat kabupaten/kota untuk berperan aktif 3) Mengumpulkan laporan dari Asosiasi kab/kota dan memberikan feedback terutama kaitannya dengan peran pelaku di tingkat provinsi. 4) Mengkoordinir Asosiasi kab/kota di wilayah kerjanya untuk menyediakan data progress pelaksanaan dalam pertemuan koordinasi di tingkat provinsi.
D. Konsultan Manajemen (ROMS) Tingkat Provinsi Tugas ROMS Provinsi dalam penyelenggaraan Paket HKP meliputi: 1) Mengadvokasi pemerintah kabupaten/kota untuk menyediakan alokasi APBD untuk pelakasanaan HKP 2) Memastikan pelaku Pamsimas di tingkat kabupaten/kota memahami HKP dengan baik. 3) Berkoordinasi dengan ROMS kabupaten/kota untuk memastikan pemerintah kab/kota menyusun dan menyampaikan proposal HKP dengan tepat waktu. 12
4) Memberikan dukungan kepada ROMS Kab/Kota dalam pelaksanaan HKP. 3.2.3
Pelaku Tingkat Kabupaten/Kota Pelaku utama penyelenggaraan Paket HKP di tingkat kabupaten/kota terdiri dari Pokja AMPL Kabupaten/Kota, Panitia Kemitraan Pokja AMPL, DPMU, Satker Kabupaten/Kota dan Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan.. A. Pokja AMPL Kabupaten/Kota Tugas Pokja AMPL dalam pelaksanaan Paket HKP sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: 1) Memimpin sosialisasi adanya peluang kabupaten/kota memperoleh Hibah Khusus Pamsimas kepada desa/kelurahan dan kecamatan dan mengundang desa/kelurahan mengajukan proposal menjadi desa sasaran Paket HKP; 2) Menyusun Proposal Paket HKP berdasarkan hasil seleksi desa/kelurahan oleh Panitia Kemitraan, menyampaikannya kepada Bupati/Walikota untuk mendapat persetujuan, dan mengajukannya sesuai periode pemasukan proposal Paket HKP kepada CPMU dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi dan PPMU; 3) Memastikan RKPD dan KUA-PPAS (tahun pelaksanaan Paket HKP) memuat nilai BLM APBD dan biaya fasilitator masyarakat (FM-HKP) sesuai Proposal Paket HKP; 4) Pasca penetapan, pada kabupaten/kota penerima HKP, Pokja AMPL: a. Menfasilitasi penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Paket HKP b. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Desa/Kelurahan Sasaran Paket HKP
Perihal Penetapan
Daftar
c. Berkoordinasi dengan DPMU agar DPMU menseleksi dan merekrut FM-HKP sesuai kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan 5) Memberikan persetujuan pada RKM-HKP yang telah lulus dievaluasi oleh Pakem; 6) Memantau kemajuan pelaksanaan Paket HKP di tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari pelaporan kemajuan pelaksanaan Pamsimas kepada Bupati dengan tembusan kepada Pokja AMPL Provinsi.
B. Panitia Kemitraan Pokja AMPL Tugas Panitia Kemitraan Pokja AMPL dalam pelaksanaan Paket HKP sekurangkurangnya adalah sebagai berikut: 1) Membantu Pokja AMPL dalam mensosialisasikan adanya peluang kabupaten/kota memperoleh Hibah Khusus Pamsimas kepada desa/kelurahan dengan SPAMS yang tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian dan kecamatan, serta mengundang desa/kelurahan mengajukan proposal untuk menjadi desa sasaran Paket HKP;
13
2) Melaksanakan seleksi dan verifikasi calon desa/kelurahan sasaran, yang secara garis besar mengikuti langkah-langkah Pemilihan Desa Sasaran Program Pamsimas; 3) Merekomendasikan daftar desa/kelurahan sebagai sasaran Paket HKP untuk dimuat dalam Proposal Paket HKP Kabupaten/Kota; 4) Merekomendasikan nilai BLM APBD dan biaya fasilitator masyarakat (FM-HKP) berdasarkan hasil seleksi desa/kelurahan untuk dimuat dalam RKPD dan KUAPPAS tahun pelaksanaan Paket HKP; 5) Membantu Pokja AMPL Kabupaten/Kota menyusun Proposal Paket HKP yang lengkap dengan lampirannya; 6) Menyampaikan Proposal Paket HKP sesuai batas waktu pengajuan proposal; 7) Pasca penetapan kabupaten/kota penerima HKP membantu Pokja AMPL dalam: a. Menfasilitasi penyusunan Naskah Perjanjian Kerjasama Paket HKP b. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati/Walikota Desa/Kelurahan Sasaran Paket HKP
Perihal Penetapan
Daftar
c. Koordinasi dengan DPMU agar menseleksi dan merekrut FM-HKP sesuai kualifikasi dan jumlah yang dibutuhkan 8) Mengevaluasi RKM HKP dengan berkoordinasi dengan DPMU; 9) Melaporkan RKM HKP yang lulus evaluasi Pakem kepada Ketua Pokja AMPL untuk mendapat persetujuan Ketua Pokja AMPL; 10) Menfasilitasi penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Paket HKP; 11) Mengevaluasi dan melaporkan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Paket HKP tingkat kabupaten/kota kepada Ketua Pokja AMPL. C. District Project Management Unit (DPMU) Tugas DPMU dalam pelaksanaan Paket HKP sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: 1) Merekrut FM-HKP dan melaporkan daftar nama FM HKP kepada CPMU; 2) Memastikan FM HKP mendapat pelatihan sesuai Rencana Kerja Pamsimas; 3) Berkoordinasi dengan Panitia Kemitraan dalam evaluasi RKM-HKP; 4) Mengesahkan RKM-HKP yang telah disetujui Pokja AMPL Kabupaten/Kota; 5) Menfasilitasi SPPB antara Satker Kabupaten/Kota dengan KKM/BPSPAMS; 6) Merekomendasikan pencairan BLM Paket HKP kepada KKM/BPSPAMS (baik BLM yang bersumber dari porsi APBN maupun dari porsi APBD); 7) Mengelola dan memonitor pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan;
14
8) Melaporkan kemajuan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan (kinerja dan keuangan) kepada Ketua Pokja AMPL Kabupaten/Kota dan memberikan masukan/rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan, dengan tembusan kepada PPMU; 9) Memonitor dan mengevaluasi kebutuhan peningkatan kapasitas pengelolaan Paket HKP di tingkat kabupaten/kota; 10) Memastikan laporan pelaksanaan Paket HKP termasuk dalam laporan kegiatan Pamsimas kabupaten/kota penerima HKP; 11) Mengevaluasi kinerja FM HKP. D. Satker Kabupaten/Kota Tugas Satker Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Paket HKP sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: 1) Memobilisasi FM-HKP; 2) Melakukan kontrak kerja dengan KKM/BPSPAMS dengan fasilitasi DPMU; 3) Membuat SPP (Surat Perintah Pembayaran) sesuai dengan rekomendasi DPMU; 4) Berdasarkan rekomendasi DPMU, menerbitkan SPM-LS dan persetujuan pencairan BLM Paket HKP kepada KKM/BPSPAMS; 5) Memberikan data laporan keuangan yang diperlukan DPMU dalam menyusun kemajuan bulanan pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan; 6) Memastikan kemajuan penyerapan anggaran tercatat pada aplikasi E-mon (electronic monitoring) dan SP2D online. E. Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan tingkat Kabupaten/Kota Tugas Asosiasi Pengelola SPAMS Perdesaan tingkat Kabupaten/kota dalam pelaksanaan Paket HKP sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut 1) Berkoordinasi dengan ROMS Kab/Kota menyediakan data real keberfungsian SPAMS di desa-desa anggotanya bagi pemerintah kab/kota 2) Membantu Pokja AMPL/Pakem dalam mensosialisasikan Paket HKP; 3) Memastikan desa sasaran menyusun proposal HKP; 4) Memantau dan melaporkan pelaksanaan Paket HKP kepada Pokja AMPL/ Pakem. F. Konsultan Manajemen (ROMS) Kabupaten/Kota dan FK Tugas ROMS Kabupaten/Kota dan FK dalam pelaksanaan Paket HKP sekurangkurangnya adalah sebagai berikut 1) Berkoordinasi dengan Asosiasi menyediakan data real keberfungsian SPAMS di desa bagi pemerintah kab/kota;
15
2) Mengadvokasi pemerintah kab/kota untuk menyediakan alokasi APBD bagi kegiatan Paket HKP. 3) Membantu Pokja AMPL/Pakem dalam mensosialisasikan Paket HKP ke desa calon sasaran; 4) Memfasilitasi pemerintah kab/kota dan desa sasaran dalam penyusuna proposal HKP; 5) Memantau dan melaporkan pelaksanaan Paket HKP kepada Pokja AMPL/ Pakem, DPMU dan Satker Pengelola Pamsimas.
3.2.4
Pelaku Tingkat Kecamatan Pelaku tingkat kecamatan adalah SKPD Kecamatan dan Sanitarian Puskesmas. Tugas SKPD Kecamatan dalam pelaksanaan Paket HKP sekurang-kurangnya adalah sebagai berikut: 1) Menfasilitasi proses seleksi desa sasaran Paket HKP sebagaimana peran Camat pada Petunjuk Teknis Pemilihan Desa Sasaran Program Pamsimas; 2) Membantu Pokja AMPL dan DPMU dalam mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan Paket HKP pada desa/kelurahan di wilayahnya; 3) Membantu Pokja AMPL dan DPMU dalam menyelesaikan isu/permasalahan dan fasilitasi kerjasama antar desa/kelurahan di wilayahnya. 4) Membantu penanganan pengaduan masyarakat pada penyelenggaraan Paket HKP.
3.2.5
Pelaku Tingkat Desa/Kelurahan Pelaku tingkat desa/kelurahan adalah sesuai kelembagaan yang dikembangkan oleh Pamsimas, demikian juga dengan tugas-tugasnya, seperti KKM (sebelumnya disebut BKM atau LKM), Satuan Pelaksana (Satlak), dan BPSPAMS. Pada desa/kelurahan sasaran yang KKMnya sudah tidak aktif atau sudah beralih fungsi menjadi BPSPAMS, maka desa/kelurahan itu perlu memilih anggota baru KKM sesuai dengan tata cara pemilihan dan persyaratan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pamsimas di Tingkat Masyarakat. Demikian juga halnya jika pengurus BPSPAMS tidak aktif maka dapat dilakukan pemilihan pengurus baru. Dalam pelaksanaan Paket HKP, masyarakat mendapatkan dukungan bantuan teknis yang disediakan oleh Pamsimas II, Fasilitator Masyarakat HKP (FM-HKP). FM-HKP akan mendampingi masyarakat sehari-harinya selama pelaksanaan kegiatan Paket HKP baik kegiatan infrastruktur maupun kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan.
16
3.3
TATA CARA PENYELENGGARAAN PAKET HKP
Tata cara penyelenggaraan Paket HKP beserta pelaksana dan pendukung pelaksananya dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut ini.
17
Tabel 1. Tentatif Jadwal dan Tata Cara Penyelenggaraan Paket HKP
1
Penilaian prakualifikasi kabupaten/kota berdasarkan data SIM.
Desember
November
Oktober
September
Agustus
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
Memilih kab/kota berdasarkan kriteria pra kualifikasi dengan menggunakan Data SIM
Pelaksana
Pendukung Pelaksana
CPMU dan PIU
Advisory dan CMAC
Daftar kabupaten/kota yang lulus seleksi prakualifikasi (long list). Long list diumumkan dalam website Pamsimas
CPMU dan PIU
Advisory dan CMAC
Daftar kab/kota yang hadir dan yang berminat mengajukan proposal (long list)
X
2
3
Sosialisasi perihal peluang kab/kota memperoleh HKP, sesuai hasil prakualifikasi
Mensosialisasikan adanya peluang kab/kota memperoleh HKP dan mengundang mengajukan proposal untuk menjadi Kab/kota sasaran Paket HKP
Penyampaian undangan pengajuan proposal Paket HKP kepada kabupaten/kota yang termasuk dalam long list.
Menyusun serta menyampaikan surat undangan kepada Bupati/Walikota dari kabupaten/kota dalam longlist untuk menyampaikan proposal
X
CPMU
X
18
Hasil
Advisory dan CMAC
Surat undangan penyampaian proposal kepada kabupaten/kota serta pengumuman dan dokumen terkait dalam website
5
6
Penyusunan proposal Paket HKP
Penyampaian proposal oleh Pokja AMPL KabKota kepada CPMU dengan tembusan kepada Pokja AMPL masing-masing
Pokja AMPL mengkoordinir penyusunan proposal pemanfaatan Paket HKP
Penyampaian proposal sesuai dengan format yang tersedia, disertai dengan dokumen pendukungnya
Desember
November
Mensosialisasikan adanya peluang kab/kota memperoleh HKP kepada desa/kelurahan & kecamatan dan mengundang desa/kelurahan mengajukan proposal untuk menjadi desa sasaran Paket HKP
Oktober
Sosialisasi kepada Desa/Kel dan Kec perihal peluang kab/kota memperoleh HKP
September
4
Agustus
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
Pelaksana
Pendukung Pelaksana
Pokja AMPL Kab/Kota
District Coordinator
Pakem dan Pokja AMPL
District Coordinator
Pokja AMPL Kab/Kota
District Coordinator
LG Specialist ROMS
X
X
LG Specialist ROMS
X
X
19
Hasil
Daftar desa/kel yang hadir dan daftar desa/kel yang berminat mengajukan proposal
Proposal pemanfaatan Paket HKP
Proposal sesuai dengan format yang disediakan dalam website serta dokumen pendukungnya
7
8
Desember
November
Oktober
September
Agustus
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
Pelaksana
Pendukung Pelaksana
Hasil
Memastikan seluruh proposal diterima dengan tepat waktu oleh CPMU
Pokja AMPL Prov
LG Specialist ROMS
Penilaian proposal kabupaten/kota dan penyusunan ranking proposal
Penilaian proposal Paket HKP berdasarkan kriteria penilaian proposal
CPMU dan PIU
Advisory dan CMAC
Urutan ranking kab/kota berdasarkan skor proposal masingmasing
Penyusunan rekomendasi daftar kabupaten/kota calon penerima HKP
Penyusunan berita acara hasil seleksi kab/kota dan usulan daftar kabupaten/kota penerima HKP beserta nilai pagu HKP
CPMU dan PIU
Advisory dan CMAC
Daftar kab/kota yang diusulkan sebagai penerima HKP
X
X
X
20
10
11
a.
Penyampaian daftar kabupaten/kota penerima HKP beserta nilai pagu HKP kepada DJCK
b.
Rancangan SK Penetapan
c.
Rancangan naskah Perjanjian Kerjasama Paket HKP
Penetapan daftar kabupaten/kota penerima HKP beserta nilai pagu HKP yang disetujui
Pengesahan daftar kabupaten/kota beserta pagu HKP melalui SK Dirjen Cipta Karya
Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerjasama (PKS) Kegiatan Paket HKP
Penandatanganan PKS antara Dir PAM dengan Bupati/Walikota
Desember
November
Oktober
September
Penyampaian rekomendasi daftar kabupaten/kota penerima HKP kepada DJCK Kementerian Pekerjaan Umum
Agustus
9
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
Pelaksana
Pendukung Pelaksana
Hasil
CPMU
Advisory dan CMAC
Daftar kab/kota yang diusulkan sebagai penerima HKP
DJCK dan CPMU
Advisory dan CMAC
Pengumuman SK penetapan kabupaten/kota penerima HKP dalam website
CPMU
Advisory, CMAC, ROMS
PKS yang sudah ditandatangani dimuat dalam SIM
X
X
X
X
21
12
13
Penetapan daftar desa/kel sasaran Paket HKP dengan SK Bupati/Walikota
Penetapan daftar desa/kel sesuai jumlah desa/kel sasaran dalam naskah perjanjian kerjasama
Seleksi dan Rekrutmen FM HKP
Seleksi sesuai TOR FM HKP
Pelatihan FM HKP
Desember
November
Oktober
Pelaksana
Pendukung Pelaksana
District Coordinator
SK Bupati/Walikota perihal Daftar Desa/Kel Sasaran HKP
DPMU
District Coordinator
Daftar FM HKP
Satker PIP
Fasilitator Keberlanjutan
CPMU
CMAC, ROMS
FM HKP yang siap mendampingi pelaksanaan HKP
District Coordinator
Salinan DPA untuk Paket HKP diterima CPMU
X
Dilaksanakan oleh CPMU
PPMU
X
15
Penyampaian salinan APBD yang memuat alokasi APBD untuk Paket HKP kepada CPMU
Penyampaian DPA yang memuat ketersediaan alokasi APBD untuk BLM Paket, dan FM sebagai bentuk pelaksanaan komitmen kab/kota sesuai Perjanjian Kerjasama Keg Paket HKP
Pokja AMPL Kab
LG Specialist ROMS
X
22
Hasil
Pokja AMPL Kab/Kota
X
X
14
September
Agustus
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
17
Evaluasi RKM-HKP
Pendampingan tingkat masyarakat sesuai dengan siklus Pamsimas pada desa optimalisasi
Desember
November
Oktober
September
Perencanaan tingkat masyarakat sesuai dengan siklus Pamsimas
Agustus
16
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
Pelaksana
FM
X
Pendukung Pelaksana
District Coordinator Fasilitator Keberlanjutan
X
Evaluasi RKM –HKP sesuai dengan tata cara evaluasi RKM desa sasaran regular
DPMU
FM-HKP
Pakem
Fas. Keberlan-jutan District Coordinator
X
18
Penandatanganan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Paket HKP
a.
Penyusunan rancangan SPPB
b.
Penandatangan SPPB
X
Satker PIP Kab/Kota dan DPMU
X
FM-HKP Fas. Keberlan-jutan District Coordinator
23
Hasil
Kelembagaan tingkat desa/kelurahan berfungsi (KKM dan Satlak) dan Rancangan RKM diterima oleh Pakem Rekomendasi Pakem kepada Pokja AMPL mengenai RKM yang telah lulus evaluasi untuk mendapat persetujuan Ketua Pokja AMPL
SPPB ditandatangani
19
Pencairan dana BLM Tahap I (Tahap I bisa APBN 100% atau APBD 100%), pelaksanaan kegiatan tingkat desa/kelurahan, dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM Tahap I
Desember
November
Oktober
September
Agustus
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
a. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pelatihan masyarakat sesuai dengan RKM b. Penyusunan dokumen pencairan dana sesuai dengan RKM
Pelaksana
KKM dan Satlak
Pendukung Pelaksana
FM-HKP
District Coordinator
Dokumen pencairan dan pertanggungjawaban tersedia, serta informasi terkait termuat dalam SIM
District Coordinator
Laporan hasil pemantauan
Fas. Keberlanjutan
X
Hasil
c. Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pencairan dana Pemantauan atau uji petik terhadap pelaksanaan pekerjaan di tingkat masyarakat, terutama untuk melihat kemanfaatan dan kesesuaian pekerjaan dengan RKM
Pakem
X
24
20
Pencairan dana BLM Tahap II (Tahap II bisa APBN 100% atau APBD 100%), pelaksanaan kegiatan tingkat desa/kelurahan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BLM Tahap II
Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan dan Pemeriksaan Hasil kegiatan HKP di lapangan
Desember
November
Oktober
September
a. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pelatihan masyarakat sesuai dengan RKM b. Penyusunan dokumen pencairan dana sesuai dengan RKM
Pelaksana
KKM dan Satlak
Pendukung Pelaksana
FM-HKP Fas. Keberlan-jutan District Coordinator
X
Hasil
Dokumen pencairan dan pertanggungjawaban tersedia, serta informasi terkait termuat dalam SIM
c. Penyusunan dokumen pertanggungjawaban pencairan dana Pemantauan atau uji petik terhadap pelaksanaan pekerjaan di tingkat masyarakat, terutama untuk melihat kemanfaatan dan kesesuaian pekerjaan dengan RKM
21
Agustus
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
Penyusunan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan
Pakem
District Coordinator
Laporan hasil pemantauan
KKM
FM-HKP
Rancangan laporan
X
X
25
a.
b.
Desember
November
Oktober
September
Agustus
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
Penelaahan laporan, pemeriksaan hasil kegiatan HKP, dan rekomendasi untuk perbaikan Jika ada sisa dana, maka merekomendasikan pemanfaatan sisa dana sesuai dengan kebutuhan eksisting
Pelaksana
Pakem dan DPMU
Pendukung Pelaksana
FM-HKP Fas. Keberlan-jutan
Hasil
Laporan Akhir yang disahkan
District Coordinator
X
Memastikan komitmen masyarakat untuk keberlanjutan pelayanan SPAM 22
Surat Pernyataan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (SP3K) HKP dan Serah-terima pengelolaan kegiatan
a.
Penandatanganan dokumen SP3K HKP
b.
Penandatanganan dokumen serah terima pengelolaan kegiatan
KKM dan BPSPAMS
FM-HKP Fas. Keberlan-jutan District Coordinator
X
(pada HKP 2013 adalah Desember 2013)
26
Dokumen yang ditandatangani
23
Penyusunan laporan penyelenggaraan Paket Pamsimas di tingkat kabupaten/kota
a.
Laporan akhir kinerja dan keuangan
b.
Pembahasan laporan dengan Pokja AMPL dan SKPD terkait
Desember
November
Oktober
September
Agustus
Keterangan
Juli
Kegiatan
Juni
No
Mart-Mei
Jadwal
Pelaksana
Pakem
Pendukung Pelaksana
Fas. Keberlanjutan District Coordinator
x
27
LG Specialist ROMS
Hasil
Rancangan final laporan penyelenggaraan Paket Pamsimas
Bagan 1. Tahapan Kegiatan Paket HIK dan HKP KAB/KOTA PELAKSANA PAMSIMAS
CPMU mengundang Kab/Kota untuk sosialisasi Paket HKP
Seleksi
HKP
Pra Kualifikasi HIK/HKP (mnggunakan Data SIM)
CPMU mengundang Kab/Kota untuk menyusun Proposal Paket HKP
Pakem Pokja AMPL menyusun Proposal
Pokja AMPL/Pakem/ Asosiasi sosialisasi HKP ke desa sasaran KKM/Satlak menyusun Proposal
Pokja AMPL Kab/Kota menyampaikan proposal HKP kepada CPMU dengan tembusan kepada Pokja AMPL Prov
CPMU menilai Proposal Paket HKP Penetapan Ranking Kab/Kota
Penetapan Penerima HKP
Menandatangani Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket HKP
Pelaksanaan Paket HKP di tingkat Masyarakat
HIK
CPMU mengundang Kab/Kota untuk menyusun Proposal Paket HIK
Pokja AMPL/Pakem/ Asosiasi sosialisasi HIK ke desa sasaran KKM/Satlak menyusun Proposal
Pakem Pokja AMPL menyusun Proposal
Pokja AMPL Kab/Kota menyampaikan proposal HIK kepada CPMU dengan tembusan kepada Pokja AMPL Prov
CPMU menilai Proposal Paket HIK Penetapan Ranking Kab/Kota
Penetapan Penerima HIK
Menandatangani Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket HIK
Pelaksanaan Paket HIK di tingkat Masyarakat
28
BAB 4. PENGELOLAAN KEUANGAN PAKET PAMSIMAS - HKP 4.1 4.1.1
KOMPONEN PENDANAAN BLM Desa/Kelurahan Sasaran BLM Desa/Kelurahan sasaran bersumber dari porsi APBD dan porsi APBN dalam dana Paket HKP. BLM untuk masing-masing desa/kelurahan bersumber dari APBD dan APBN dengan porsi pendanaan yang sama atau porsi APBD minimal 40% dari total kebutuhan pengembangan/optimalisasi di desa/kelurahan sasaran tersebut. Penetapan pagu BLM untuk setiap desa/kelurahan sasaran diputuskan di tingkat kabupaten/kota. Pemanfaatan BLM Desa/Kelurahan sasaran HKP adalah mengikuti pengaturan pemanfaatan BLM pada desa/kelurahan sasaran reguler. Ketentuan mengenai biaya operasional (BOP) untuk KKM menggunakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Masyarakat.
4.1.2
Bantuan Operasional Pendukung (BOP) Panitia Kemitraan Besar BOP adalah 3-5% dari nilai BLM Paket HKP. BOP Panitia Kemitraan untuk pelaksanaan Paket HKP ini berasal dari APBD di luar porsi BLM APBD untuk Paket HKP. Penggunaan dana BOP dilakukan berdasarkan rencana kerja Panitia Kemitraan dan rencana penggunaan dana yang disetujui oleh Pokja AMPL Kabupaten/Kota. BOP digunakan untuk hal-hal yang mendukung kegiatan Paket HKP, sekurangkurangnya sebagai berikut: a. Biaya monitoring – sesuai Rencana Kerja Panitia Kemitraan b. Biaya alat tulis c. Biaya penyusunan laporan d. Biaya komunikasi e. Biaya pertemuan terkait Paket HKP f. Kegiatan peningkatan kapasitas, misalnya lokakarya dan pelatihan, yang berkaitan dengan Paket HKP
29
4.1.3
Fasilitator Masyarakat-HKP Fasilitator pendamping pelaksanaan Paket HKP di tingkat masyarakat didanai dengan APBD diluar porsi BLM APBD pada Paket HKP. Besaran pendanaan dari APBD untuk FM-HKP ini sekurang-kurangnya sama dengan yang diterapkan Pamsimas bagi FM desa sasaran kegiatan HID.
Ketentuan dan tata cara pencairan BOP Panitia Kemitraan dan pembayaran FM HKP ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota pelaksana Paket HKP.
4.2
TATA CARA PENCAIRAN BLM PAKET HKP Tata cara pencairan BLM Paket HKP pada prinsipnya mengikuti tata cara pencairan dana BLM desa/kelurahan sasaran kegiatan reguler. Perbedaannya adalah pada Paket HKP, pencairan BLM oleh KKM dilakukan dalam dua tahap sementara pada kegiatan reguler dilakukan dalam tiga tahap. Pencairan dana BLM Paket HKP tahap I oleh KKM adalah pencairan dana HKP (BLM APBN), dan tahap II adalah pencairan dana BLM APBD, masing-masing 100% dari porsi anggaran dalam Paket HKP atau sebaliknya mana yang tersedia terlebih dahulu (Tahap I menjadi pencairan BLM APBD dan Tahap II menjadi pencairan BLM APBN (HKP)). Dana HKP dapat dicairkan setelah dokumen berikut ini lengkap: 1. Adanya salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kabupaten/kota yang memuat anggaran APBD untuk Paket HKP sesuai komitmen yang disampaikan dalam pengajuan proposal Paket HKP; 2. Adanya SK Bupati/Walikota perihal penetapan desa/kelurahan sasaran Paket HKP beserta pagu BLM APBN dan BLM APBD bagi setiap desa/kelurahan; Untuk setiap pendanaan yang telah dicairkan (APBN atau APBD), pemanfaatan dana untuk setiap porsi (APBN dan APBD) dilakukan dua kali, yaitu pemanfaatan tahap pertama sebesar 50%, dan sisa dana 50% dapat dicairkan jika KKM sudah melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya. Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) harus disusun saat pemanfaatan dana mencapai minimal 90%. LPD akan dilaporkan dan diverifikasi oleh District Coordinator dan Finance and Management Assistant (FMA) ROMS yang ditugaskan di kab/kota tsb. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Keuangan HKP.
30
4.3
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pada setiap desa sasaran Paket HKP akan menerima BLM yang bersumber dari APBD dan APBN dengan porsi yang sama atau porsi APBD minimal 40% dari total kebutuhan pengembangan/optimalisasi SPAM. Tabel berikut ini menjelaskan jadwal pelaporan pertanggungjawaban keuangan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan. Perihal
Pelaksana
Waktu
Akuntabilitas keuangan dan program
KKM
NA
Rekening atas nama KKM
KKM
Awal/sebelum masuknya BLM
Tanda tangan rekening
Tiga orang (KKM dan satlak)
NA
Penyusunan pembukuan
KKM/Satlak
Setiap akhir bulan
Pemeriksaan pembukuan
Fasilitator HKP dan FMA ROMS yang ditugaskan di kab/kota tsb.
Setiap akhir bulan
Pengukuran kinerja keuangan
Fasilitator HKP dan FMA ROMS yang ditugaskan di kab/kota tsb.
Setiap akhir bulan
Pembukuan disusun sejak masuknya dana ke rekening KKM (termasuk dana in cash). Pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan dari masuknya dana ke rekening KKM. Pengukuran kinerja akan berakhir pada saat Laporan Pertanggungjawaban Dana (LPD) terakhir sudah dapat diterima dan diverifikasi oleh FMA. Akuntabilitas penggunaan dana berada pada Panitia Kemitraan. Sehingga Panitia Kemitraan wajib melakukan rekonsiliasi bulanan dana BLM yang diterima oleh desa/kelurahan sasaran dan juga pertanggungjawaban BOP. Hal ini diperlukan untuk memastikan akuntabilitas penggunaan dana HKP dan dana APBD pada pelaksanaan Paket HKP dan untuk mengetahui aliran dana. Rekonsiliasi bulanan akan diperiksa dan dicek oleh District Coordinator dan Finance and Management Assistant (FMA) ROMS yang ditugaskan di kab/kota tsb. Penjelasan perihal pencairan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BLM Paket HKP selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 2 Juknis Paket HKP ini.
31
BAB 5. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN Pemantauan dan pelaporan terkait dengan penyelenggaraan HKP terbagi ke dalam dua tingkat, yaitu tingkat kabupaten/kota dan tingkat desa/kelurahan. Hasil pemantauan dan pelaporan dimuat dalam SIM Pamsimas sehingga setiap kemajuan penyelenggaraan HKP dapat dipantau langsung oleh berbagai pelaku Pamsimas, baik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota, serta tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.
5.1
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA Pemantauan kinerja penyelenggaraan HKP tingkat kabupaten/kota diuraikan dalam tabel berikut ini. Indikator
Penanggung-jawab
Periode Pelaporan
1.
SK Dirjen Cipta Karya Perihal Penetapan Kab/Kota Penerima HKP
CPMU
1 kali
2.
Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Kegiatan Paket HKP antara Dir PAM dan Bupati/Walikota
CPMU Pokja AMPL KabKota
1 kali
3.
SK Bupati/Walikota Perihal Penetapan Daftar Desa/Kel. Sasaran Paket HKP berikut target tambahan penerima manfaat dan pagu BLM masing-masing desa/kel sasaran
Pokja AMPL KabKota dan Pakem
1 kali
DPMU Satker PIP PPMU
1 kali
CPMU PPMU
1 kali
No.
4.
Seleksi dan Rekrutmen FM HKP
5.
Pelatihan FM HKP
6.
Penyampaian salinan APBD yang memuat alokasi APBD untuk Paket HKP
Pokja AMPL KabKota
1 kali
7.
Uji petik atau pemantauan pelaksanaan Paket HKP tingkat desa/kelurahan
Panitia Kemitraan
3 Bulan 1 kali
8.
Pelaporan penggunaan dana BOP Panitia Kemitraan
Panitia Kemitraan
3 bulan 1 kali
9.
Pengesahan Laporan Akhir Penyelenggaraan Paket HKP
Pokja AMPL KabKota
1 kali
Jadwal pelaporan akan disesuaikan dengan pelaksanaan Paket HPK tiap tahunnya. Pemuatan hasil pemantauan kinerja penyelenggaraan Paket HKP pada SIM Pamsimas dilakukan melalui pengisian modul terkait. Modul penyelenggaraan HKP
32
dan tata cara pengisiannya untuk tingkat kabupaten/kota akan disediakan secara terpisah dari petunjuk teknis ini. Pengisian modul dibantu oleh fasilitator dan konsultan.
5.2
PEMANTAUAN DAN PELAPORAN TINGKAT DESA/KELURAHAN Pemantauan dan pelaporan tingkat desa/kelurahan adalah sesuai dengan pemantauan dan pelaporan pada kegiatan desa Hibah Insentif Desa (HID). Indikator yang digunakan adalah sama dengan indikator yang digunakan pada desa HID. Modul penyelenggaraan HKP dan tata cara pengisiannya untuk tingkat desa/kelurahan disediakan terpisah, dengan tetap mengacu pada modul terkait untuk desa HID.
33
Lampiran
Lampiran 1 PROPOSAL DESA/KELURAHAN DAN SURAT PENGAJUAN PROPOSAL DESA/KELURAHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KOP SURAT PEMERINTAH DESA/KELURAHAN ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------
Nama desa/kelurahan, tanggal surat Nomor
:
Sifat
:
Lampiran
:
Hal
:
Kepada Yth.
Ketua Panitia Kemitraan Pokja AMPL Kab… di
Pengajuan Proposal Hibah Khusus Pamsimas
Tempat
Bersama ini kami menyampaikan proposal yang telah disusun oleh masyarakat desa/kelurahan kami untuk perbaikan/optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum melalui Hibah Khusus Pamsimas. Kegiatan Optimalisasi SPAM yang diusulkan untuk menghasilkan manfaat kepada ______ KK atau ______ Jiwa di Dusun/RT ______________yang dapat kami laksanakan dalam jangka waktu …………. bulan. (diisi dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 bulan) Perkiraan total biaya yang dibutuhkan adalah Rp. ____________________ yang terdiri dari bantuan langsung masyarakat (BLM) sebesar Rp____________________dan kontribusi masyarakat sebesar Rp.____________________Rincian rencana pembiayaan kegiatan dapat dilihat pada isian formulir proposal terlampir Untuk informasi lebih lanjut perihal proposal ini dapat menghubungi Sdr…….sebagai wakil Tim Penyusun Proposal Desa/kelurahan……melalui telp no………
Demikian disampaikan untuk pertimbangan dan persetujuan.
Kepala Desa/Lurah………………..
(Nama Lengkap Dan Stempel)
35
SURAT PERNYATAAN
Kami yang bertandatangan di bawah ini, Tim Penyusun Proposal& BPSPAMSDesa……..: 1. …………………………(nama) 2. …………………………(nama) 3. …………………………(nama) 4. dst mewakili masyarakat desa/kelurahan, menyatakan bahwa masyarakat Desa/Kelurahan………………. , Kecamatan ………………….. berkomitmen untuk: 1) Menyediakan kontribusi masyarakat (dana swadaya masyarakat) minimal 20% dalam bentuk in-cash dan in-kind dari nilai total usulan pembiayaan Hibah Khusus Pamsimas. Perkiraan jumlah nilai uang (in-cash dan in-kind) swadaya masyarakat adalah sebesar Rp ____________________. 2) Menjamin pelaksanaan kegiatan optimalisasi (perbaikan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menghasilkan bangunan SPAM berkualitas baik. 3) Menjamin pengelolaan dan pemeliharaan SPAM secara baik dengan menerapkan iuran pemakaian SPAM yang sesuai dengan biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery. 4) Menyediakan …….(diisi dengan jumlah) orang Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) bidang AMPL (Kader AMPL). Masyarakat menjamin bahwa mereka yang terpilih sebagai kader AMPL adalah orang-orang yang diakui kejujurannya oleh masyarakat, bersifat relawan, dan memiliki integritas yang baik. 5) Bersedia menghilangkan kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 6) Bersedia untuk menerapkan Pedoman Program Pamsimas. Demikiansurat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. …………………….(Nama desa/kelurahan), …………………………….(tanggal pernyataan) Tim Penyusun Proposal/ BP-SPAMS 1. …………………………(nama)…………………(tanda tangan) 2. …………………………(nama)…………………(tanda tangan) 3. …………………………(nama)…………………(tanda tangan) 4. dst Mengetahui: Kepala Desa/Lurah………………..
(NAMA LENGKAP)
36
PROPOSAL OPTIMALISASI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA MELALUI HIBAH KHUSUS PAMSIMAS
TAHUN
1. SURAT PENGAJUAN PROPOSAL OLEH KEPALA DESA/LURAH 2. SURAT PERNYATAAN DARI TIM PENYUSUN PROPOSAL/BP-SPAMS 3. FORMULIR PROPOSAL HIBAH KHUSUS PAMSIMAS 4. PETA RENCANA OPTIMALISASI SPAM DESA/KELURAHAN
DESA/KELURAHAN
:
KECAMATAN
:
KABUPATEN/KOTA : TANGGAL PENYAMPAIAN
BULAN
TAHUN
DISAMPAIKAN KEPADA: PANITIA KEMITRAAN (PAKEM) POKJA AMPL KABUPATEN/KOTA Alamat:
Nomor telepon:
37
A. DATA DASAR DESA/KELURAHAN 1. Jumlah penduduk saat ini:
KK
Jiwa
2. Jumlah penduduk yang menggunakan sumber air minum layak sampai dengan saat ini: KK
Jiwa
3. Jumlah penduduk yang telah menggunakan jamban sehat sampai dengan saat ini: KK
Jiwa
4. a) Jenis sumber air baku yang ada : (beri tanda X pada pilihan jawaban, jawaban dapat lebih dari satu)
□ □ □
Mata Air Danau Sungai
□ □ □
□ □ □
Waduk Embung Air tanah dalam
Air tanah dangkal Tapping PDAM Lainlain……….(sebutkan)
b) Apakah lokasi sumber air baku berada di dalam wilayah desa sendiri?YA
c) Apakah ketersediaan air baku pada sumber di atas selalu kemarau?
TIDAK
tersedia walaupun pada musim YA
TIDAK
B. DATA KONDISI SISTEMPENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA/KELURAHAN I. KONDISI
MASING-MASING
SPAM
DESA/KEL
SAAT
INI
(LEMBAR INI DAPAT DIFOTOCOPY jika ada lebih dari satu pengelola SPAM yang digunakan oleh penduduk desa/kel saat ini. Lampirkan dengan PETA DESA/KEL yang menggambarkan wilayah pelayanan saat ini) 1. Kondisi Sarana Air Minum yang rusak (sebutkan jenis sarana yang rusak dan volumenya) A. Volume B.
Volume
C.
Volume
D.
Volume
E.
Volume
F.
Volume
38
2. Nama Pengelola SPAM (tidak perlu diisi jika tidak ada):
3. Jenis SPAM yang sudah ada/Existing (beri tanda X kotak pilihan jawaban): Bukan jaringan perpipaan (non perpipaan)
Jaringan perpipaan
4. Opsi Teknis SPAM yang sudah ada /Existing (beri tanda X pada kotak pilihan jawaban) Penangkap mata air gravitasi
Pengolahan air permukaan gravitasi
Penangkap mata air sistem pompa
Pengolahan air permukaan dengan pompa
Sumur bor dalam/dangkal dengan pompa
Tapping PDAM (sumber air baku SPAM bersumber dari jaringan PDAM)
Sumur gali dengan/tanpa pompa
Lainnya, sebutkan ___________________
5. Kegiatan optimalisasi/perbaikan SPAM yang akan diusulkan melalui Program Pamsimas ini telah ada/termuat dalam dokumen: (beri tanda X pada dokumen yang menjadi pilihan jawaban, jawaban dapat lebih dari satu)
RPJM Desa RKP Desa (Tahun………………) Musrenbang Desa tidak perlu)
Tahun………. dan teralisasi/tidak/ terealisasi sebagian (coret yang
Musrenbang Kecamatan/Musyawarah Antar Desa (MAD) Tahun……….dan teralisasi/tidak/ terealisasi sebagian (coret yang tidak perlu) Lainnya, sebutkan …………………………… Tidak pernah diusulkan 6. Kapasitas SPAM sebelum rusak
Liter/detik
7. Sumber pendanaan pembangunan SPAM Pamsimas, Tahun
8. Lama operasionalisasi SPAM: 9. Lokasi pelayanan SPAM yang
Bulan DUSUN/RT:
39
sudah ada 10. Jumlah pengguna saat ini:
KK
Jiwa
11. Apakah ada pengguna sambungan rumah (SR) sebelum SPAM rusak ?Jika ya, beri data jumlah KK/Jiwa pengguna SR
Jumlah SR:
SR
KK
Jiwa
12. Kondisi iuran sebelum SPAM rusak(beri tanda X pada salah satu pilihan jawaban) Iuran rata (iuran tetap) per bulan
Rp…………./KK/bulan
Iuran berdasarkan meter air
Rp…………./M3
13..Rata –rata pendapatan dari iuran pengguna yang dikelola BP-SPAMS sebelum SPAM rusak
Rp………../bulan
13. Jumlah uang yang terkumpul saat ini (saldo di kas BP-SPAMS)
Rp………………
II. KONDISI SPAM DESA/KEL YANG DIUSULKAN(isi bagian ini dengan data SPAM desa/kel yang diusulkan, lampirkan dengan PETA DESA/KEL yang menggambarkan rencana wilayah pelayanan) Rencana lokasi pelayanan SPAM
DUSUN/RT:
A. ASPEK TEKNIS 1. Kegiatan optimalisasi/perbaikan infrastruktur yang diusulkan : beri tanda X pada pilihan jawaban, jawaban dapat lebih dari satu atau tulis di baris ‘lainnya’ Perbaikan pompa Penggantian pompa Perbaikan jaringan perpipaan
Penambahan sumber air
Perbaikan Sarana Pengolahan air
Penambahan sarana pengolahan air
Detail usulan perbaikan (ditulis dibawah ini secara rincijenis sarana yang diusulkan dan volumenya)
40
A.
volume
B.
volume
C.
volume
D.
volume
E.
volume
F.
volume
G.
volume ……lt/detik
2 .Kapasitas SPAM setelah dilaksanakan kegiatan optimalisasi Potensi Tambahan pengguna SPAM setelah OPTIMALISASI
KK
3. Potensi tambahan SR setelah OPTIMALISASI
jiwa SR
4. Dana yang diusulkan untuk perbaikan/optimalisasi SPAM,sebesar Rp……………………….
B. ASPEK KEUANGAN 1. Rencana pembayaran iuran bila telah melaksanakan kegiatan OPTIMALISASI melalui Hibah Khusus Pamsimas (beri tanda X pada pilihan jawaban, jawaban dapat lebih dari satu sesuai kondisi yang direncanakan)
Iuran rata (iuran tetap) per bulan
Iuran berdasarkan meter air
Rp……………../KK/bulan Rp…………/M3
2. Perkiraan dana yang diterima setiap bulan dari pembayaran iuran pemanfaat air minum setelah kegiatan OPTIMALISASI (perkalian antara rencana pemanfaat KK dan rencana Rp……………………../bulan pemanfaat SR dengan rencana iuran bulanan)
C. ASPEK KELEMBAGAAN 1. Peningkatan kapasitas BP-SPAMS yang diperlukan (diisi sesuai kebutuhan) 1. Pelatihan………………….
41
2. Pelatihan …................... 2. Dana yang diusulkan untuk peningkatan kapasitas BP-SPAM, sebesar Rp………………………..
C. DATA KONDISI PERILAKU SANITASI MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN I. KONDISI PERILAKU SANITASI MASYARAKAT SAAT INI Jumlah penduduk yang belum menggunakan jamban sehat
KK
jiwa
II. KONDISI PERUBAHAN PERILAKU SANITASI MASYARAKAT (Rencana perubahan jumlah penduduk yang menggunakan jamban sehat jika desa/kelurahan mendapat bantuan Hibah Khusus Pamsimas) 1. Rencana Pemicuan Perubahan Perilaku Pelaksana kegiatan pemicuan (sebutkan) 1. 2. 3. Kebutuhan dana untuk kegiatan pemicuan Rp…………………. Sumber dana kegiatan pemicuan(sebutkan) 1. 2.
sebesar
Rp………………….
sebesar
Rp…………………..
2. Jumlah tambahan penduduk yang direncanakan menggunakan akses jamban sehat
KK
jiwa
42
D. RENCANA BIAYA OPTIMALISASI YANG DIUSULKAN MELALUI HIBAH KHUSUS PAMSIMAS 1. Biaya Perbaikan/Optimalisasi SPAM
Rp…………………….
2. Biaya Pelatihan Peningkatan Kapasitas BP-SPAMS
Rp…………………….
PERKIRAAN TOTAL KEBUTUHAN BIAYA OPTIMALISASI
Rp……………………..
(merupakan penjumlahan 1 &2)
Terdiri dari
A. Rencana nilai kontribusi masyarakat Rp…………………..
a) Dalam bentuk uang tunai (4 %) b) Dalam bentuk tenaga diuangkan (16 %)
&barang/lainnya
Total Kontribusi Masyarakat
yang
Rp…………………..
Rp…………………..
(merupakan penjumlahan a & b)
B. Usulan Nilai Bantuan Pamsimas
Rp…………………..
Terdiri dari
a) Dana APBN
Rp………………….
b) Dana APBD
Rp………………….
TANGGAL PENGESAHAN
KADES/LURAH
Tim Penyusun Proposal& BPSPAMS Nama:……… Tanda Tangan………….. Nomor Telp :……………...…………….. Nama:………… Tanda Tangan……….. Nomor Telp :……………………………..
43
44
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PROPOSAL DESA/KELURAHAN
FORMULIR PROPOSAL DAPAT DIISI DENGAN TULISAN TANGAN
A. DATA DASAR DESA/KELURAHAN 1
Diisi dengan jumlah penduduk desa/kelurahan tahun terakhir berdasarkan data desa
2
Diisi dengan jumlah penduduk desa/kelurahan yang menggunakan sumber air minum layak berdasarkan data hasil IMAS Keberlanjutan
3
Diisi dengan jumlah penduduk desa/kelurahan yang telah menggunakan jamban berdasarkan data hasil IMAS Keberlanjutan
4
Bagian a) Diisi dengan jenis-jenis sumber air yang dimanfaatkan SPAM yang ada Bagian b) dan c) Diisi dengan salah satu jawaban
B. DATA KONDISI SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) DESA/KELURAHAN I.
KONDISI MASING-MASING SPAM DESA/KEL SAAT INI (Lampirkan dengan PETA DESA/KEL yang menggambarkan wilayah pelayanan saat ini) 1)
Kondisi sarana air minum yang rusak dan volumenya
Diisi dengan jenis sarana air minum yang rusak dan volumenya (misal reservoir I unit bocor, pipa – 800 M rusak, atau pompa kap 1,2 lt/dt head 30 M - 1 unit terbakar) dll
2)
Nama Pengelola SPAM
Diisi dengan nama pengelola SPAM bila BP-SPAM masih aktif
3)
Jenis SPAMyang sudah ada/Exiting
Diisi dengan jenis SPAM yang dibangun Pamsimas sebelum rusak (diisitanda x pada satu atau lebih pilihan yang sesuai.).
4)
Opsi Teknis SPAM yang sudah ada/Existing
5)
Kegiatan optimalisasi/perbaikan SPAM yang akan Diisi dengan memberi tanda x pada satu atau lebih pilihan diusulkan melalui Program Pamsimas ini yang sesuai. telah ada/termuat dalam dokumen: (beri tanda X pada
Diisi dengan tanda X pada satu atau lebih pilihan yang sesuai. denganopsi teknis SPAM yang ada sebelum rusak
45
dokumen yang menjadi pilihan jawaban, jawaban dapat lebih dari satu) 6)
Kapasitas SPAM sebelum rusak
7)
Sumber pendanaan pembangunan SPAM melalui Program Pamsimas, tahun Lama operasionalisasi SPAM
8)
Diisi dengan kapasitas SPAM sebelum rusak (bila tidak ada data dapat dilihat dalam dokumen LP2K) Diisi dengan tahun pelaksanaan pembangunan SPAM
Diisi dengan lama SPAM telah beroperasi
9)
Lokasi pelayanan SPAM yang ada
Diisi dengan nama dusun yang saat ini telah dilayani SPAM
10)
Jumlah pengguna saat ini
Diisi dengan jumlah seluruh pengguna SPAM saat ini
11)
Apakah ada pengguna sambungan rumah
Diisi dengan jumlah penduduk yang sambungan rumah, sebelum SPAM rusak
12)
Kondisi iuran sebelum SPAM rusak
Diisi dengan memberi tanda x pada satu atau lebih pilihan yang sesuai dan besaran iurannya
13)
Rata-rata pendapatan iuran dari pengguna yang dikelola BPSPAMS sebelum rusak
Diisi dengan berapa rupiah per bulan rata-rata pendapatan dari iuran yang diterima BP-SPAMS
Jumlah uang yang terkumpul saat ini (tunai & di rekening BP-SPAMS)
Diisi dengan jumlah berapa rupiah total uang yang dimiliki BP-SPAMS saat ini (tunai maupun dalam rekening)
14)
menggunakan
KONDISI SPAM DESA/KEL YANG DIUSULKAN
II.
(isi bagian ini dengan data SPAM desa/kel yang diusulkan, lampirkan dengan PETA DESA/KEL yang menggambarkan rencana wilayah pelayanan) Rencana lokasi Diisi dengan nama-nama dusun yang rencananya akan pelayanan SPAM dilayani SPAM yang akan dioptimalisasi A.
ASPEK TEKNIS
1)
Kegiatan optimalisasi/perbaikan infrastruktur yang diusulkan
2)
Kapasitas SPAM setelah dilaksanakan
Diisi dengan memberi tanda x pada satu atau lebih pilihan yang sesuai.. dengan rincian/ detail usulan perbaikan jenis sarana (misal perpipaan diameter 2.5” – 1.000 M, dst) . Diisi dengan kapasitas SPAM yang direncanakan setelah perbaikan/optimalisasi infrastruktur 46
optimalisasi Potensi tambahan pengguna SPAM setelah OPTIMALISASI
Diisi dengan target (rencana) pengguna dari SPAM setelah kegiatan optimalisasi berapa KK, berapa jiwa
3)
Potensi tambahan SR setelah OPTIMALISASI
Diisi dengan potensi tambahan SR dari SPAM setelah optimalisasi
4)
Dana yang diusulkan untuk perbaikan/optimalisasi SPAM
Diisi dengan berapa rupiah kebutuhan dana untuk kegiatan perbaikan infrastruktur
B
ASPEK KEUANGAN
1)
Rencana pembayaran iuran bila telah melaksanakan kegiatan OPTIMALISASI melalui Hibah Khusus Pamsimas
Diisi dengan memberi tanda x pada satu atau lebih pilihan yang sesuai dan besaran iurannya, setelah kegiatan optimalisasi
2)
Perkiraan dana yang diterima setiap bulan dari pembayaran iuran pemanfaat air minum setelah kegiatan OPTIMALISASI
Diisi dengan berapa rupiah per bulan rata-rata pendapatan dari iuran yang diterima BP-SPAMS setelah kegiatan optimalisasi (perkalian antara rencana pemanfaat KK & rencana pemanfaat SR dengan rencana iuran bulanan)
C
ASPEK KELEMBAGAAN
1)
Peningkatan kapasitas BP-SPAMS
2)
Dana yang diusulkan Diisi dengan berapa rupiah kebutuhan dana untuk unuk peningkatan kegiatan peningkatan kapasitas BP-SPAMS kapasitas BP-SPAMS
Diisi dengan rencana pelatihan yang dibutuhkan untuk BPSPAMS dalam penguatan kelembagaan, kegiatan operasional pemeliharaan, perencanaan dan penerapan iuran sesuai kebutuhan operasional, pemeliharaan dan biaya pemulihan
C. DATA KONDISI PERILAKU SANITASI MASYARAKAT DI DESA/KELURAHAN I
KONDISI PERILAKU SANITASI MASYARAKAT SAAT INI
II
Jumlah yang belum Diisi jumlah KK dan jiwa penduduk yang belum menggunakan jamban menggunakan jamban sehat saat ini sehat KONDISI PERUBAHAN PERILAKU SANITASI MASYARAKAT
1) Rencana Pemicuan Perubahan Perilaku
47
Pelaksana kegiatan Pemicuan
Diisi siapa yang direncanakan mempunyai tanggung jawab melaksanakan pemicuan
Kebutuhan dana untuk kegiatan pemicuan
Diisi dengan berapa rupiah kebutuhan dana untuk kegiatan pemicuan
Sumberdana kegiatan pemicuan (sebutkan)
Diisi dengan sumber pendanaan untuk kegiatan pemicuan (misal dari Pemerintah Desa, dari BP-SPAMS atau dari masyarakat) Diisi dengan tambahan penduduk dalam KK dan jiwa yang direncanakan menggunakan akses jamban sehat setelah desa mendapatkan Hibah Khusus Pamsimas
Jumlah tambahan penduduk yang 2) direncanakan menggunakan akses jamban sehat D.
RENCANA BIAYA OPTIMALISASI YANG DIUSULKAN MELALUI HIBAH KHUSUS PAMSIMAS 1)
2)
A
Biaya Perbaikan/Optimalisasi SPAM
Diisi jumlah dana yang diperlukan untuk biaya perbaikan/optimalisasi sarana air minum yang rusak Diisi jumlah dana yang diperlukan untuk biaya Biaya Pelatihan Peningkatan Kapasitas BP- pelatihan penguatan BP-SPAMS SPAMS Diisi dengan jumlah dana untuk biaya Perkiraan total kebutuhan perbaikan/optimalisasi sarana air minum yang biaya OPTIMALISASI rusak ditambah jumlah dana yang diperlukan untuk biaya pelatihan penguatan BP-SPAMS (penjumlahan 1 &2) Rencana nilai kontribusi masyarakat
a)
Dalam bentuk uang tunai
Diisi dengan rencana nilai kontribusi masyarakat dalam bentuk uang tunai (minimal 4% dari rencana biaya optimalisasi yang diusulkan melalui Hibah Khusus Pamsimas)
b)
Dalam bentuk tenaga &barang/lainnya yang diuangkan
Diisi dengan rencana nilai kontribusi masyarakat dalam bentuk barang/lainnya (inkind).(minimal 16% dari rencana biaya optimalisasi yang diusulkan melalui Hibah Khusus Pamsimas)
B
Total Kontribusi Masyarakat
(merupakan penjumlahan a & b) – minimal 20 %dari rencana biaya optimalisasi yang diusulkan melalui Hibah Khusus Pamsimas
Usulan nilai bantuan Pamsimas
Diisi dengan jumlah dana dari bantuan Pamsimas yang diusulkan untuk kegiatan OPTIMALISASI (merupakan pengurangan antara rencana biaya optimalisasi yang diusulkan melalui Hibah Khusus Pamsimas dengan rencana nilai kontribusi masyarakat)
48
a)
Dana APBN
Diisi dengan dana APBN yang diusulkan untuk kegiatan optimalisasi (= 40% dari Total kebutuhan biaya optimalisasi yang diusulkan melalui Hibah Khusus Pamsimas)
Dana APBD
Diisi dengan dana APBD yang diusulkan untuk kegiatan optimalisasi (minimal 40% dari Total kebutuhan biaya optimalisasi yang diusulkan melalui Hibah Khusus Pamsimas)
b)
KOTAK PENGESAHAN Tanggal pengesahan
Diisi dengan tanggal pada menandatangani formulir proposal
Kades/Lurah
Diisi dengan tandatangan Kepala Desa/Lurah
Tim PenyusunProposal
Diisi dengan tandatangan minimal dua orang dari tim penyusun proposal dan BP-SPAMS (bila ada)
saat
Kepala
Desa/Lurah
49
Lampiran 2
TATA CARA PENCAIRAN, PELAPORAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP) Bagian ini terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1. Tata Cara Pencairan Dana Paket HKP 2. Tata Cara Administrasi dan Pembukuan KKM 3. Tata Cara Pelaporan Keuangan
1. Tata Cara Pencairan Dana Paket HKP 1.1 Ketentuan Umum Pencairan Dana APBN dan APBD Pada tahap penyusunan RKM-HKP, perlu dipahami bahwa BOP dalam RKM-HKP tidak boleh digunakan untuk BOP Pakem, baik secara individual maupun kelompok. BOP ini hanya digunakan oleh KKM dan Satlak. Biaya operasional per desa/kelurahan ditetapkan berkisar antara 2% - 4% dari total nilai RKM. Penerapan besaran 2% - 4% didasarkan pada kondisi akses medan dan kondisi geografis desa/kelurahan. Ketentuan Umum Pencairan Dana APBN dan APBD adalah sebagai berikut: 1. BLM APBD/BLM APBN (HKP) dicairkan langsung ke rekening atas nama KKM (sebelumnya disebut dengan LKM). 2. Pencairan APBD atau APBN ke rekening KKM adalah 1 kali (100%) 3. Satker Kab/Kota membuat MoU (kesepakatan) dengan Bank Rekanan KKM mengenai: o
Setiap penarikan didasarkan pada RPD yang disetujui oleh DPMU
o
Penarikan BLM APBD/APBN dari rekening KKM pada tahap I maksimal 50% dari porsi BLM APBD/APBN.
o
LPD atas BLM APBN/APBD yang telah ditarik maksimal 50% menjadi syarat untuk penarikan sisa BLM APBD/APBN sebesar 50%.
4. Dana In cash sudah harus terkumpul (4 % dari total nilai RKM) sebagai syarat penarikan sisa BLM APBN/BLM APBD sebesar 50%
50
5. Nilai In Kind (16 % dari total nilai RKM) dikumpulkan sampai dengan kegiatan selesai 100%.
Mekanisme Penyaluran Dana BLM Paket Pamsimas HKP mengikuti bagan berikut ini:
DIPA APBN (HKP)
DPA APBD
SPPB (DIPA APBN)
SPPB (DPA APBD)
1.2 Pencairan Dana HKP (BLM APBN) Penyaluran dana HKP adalah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dengan skema SKPA (Surat Kuasa Pengguna Anggaran). Persyaratan Pencairan Dana HKP ke Rekening KKM terdiri dari: 1. Adanya Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Paket Pamsimas HKP; 2. Adanya Salinan APBD yang memuat anggaran BLM APBD untuk Paket Pamsimas HKP, FM-HKP, dan biaya operasional Pakem untuk pelaksanaan Paket Pamsimas HKP; 3. Adanya SK Bupati/Walikota perihal penetapan daftar desa/kelurahan sasaran Paket HKP beserta pagu BLM masing-masing desa/kelurahan dan sumber BLM-nya; 4. Adanya lampiran ringkasan kontrak (SPPB APBN) dan SPTB (Surat Pertangungjawaban Belanja)
51
5. Penarikan sisa BLM APBN 50%, in cash sebesar 4% telah terkumpul pada rekening KKM.
Pencairan dana APBN dilakukan melalui penerbitan SP2D oleh KPPN atas dasar SPM yang diajukan oleh PA/Kuasa PA berdasarkan SKPA. Verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen harus dilakukan oleh FM-HKP, DC, FMA, PPK Satker Kabupaten/Kota (Buku Kumpulan Format: PT.3-08). ROMS melakukan verifikasi hanya pada saat melakukan Uji Petik. Tabel 1. Tata Cara Pencairan Dana HKP Langkah
Uraian
Persyaratan
Membuat BAPPD (Berita Acara Permintaan Pencairan Dana)
Berdasarkan SPPB APBN, KKM dan Satker PIP Kabupaten/Kota membuat BAPPD
Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
KKM mengajukan SPP kepada Satker PIP Kabupaten
SPP melampirkan : Surat Perjanjian Pemberian Bantuan II/SPPB APBN (Buku Kumpulan Format: PT.3-04) Ringkasan kontrak (SPPB APBN) Berita Acara Permintaan Pencairan Dana (BAPPD) (Buku Kumpulan Format: PT.3-03) Kwitansi sesuai jumlah dana BLM APBN (Buku Kumpulan Format: PT.3-05) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB)
KKM dan Satker PIP Kabupaten/Kota
Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)
Satker PIP Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan
SPP dan lampirannya
Satker PIP Kabupaten/Kota
Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
SP2D diterbitkan oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) setelah Satker PIP kab/kota menyerahkan SPM
SPM
Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Pencairan Dana BLM APBN
Dana BLM APBN ditransfer oleh Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara langsung ke rekening KKM
SP2D
Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
-
Fotocopy Naskah PKS Fotocopy DPA APBD SK Bupati/Walikota perihal penetapan desa/kelurahan
Pelaku KKM
52
1.3 Pencairan Dana BLM APBD Persyaratan Pencairan Dana HKP ke Rekening KKM terdiri dari: 1. Adanya Naskah Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan Paket HKP; 2. Adanya Salinan APBD yang memuat anggaran BLM APBD untuk Paket HKP, FM-HKP, dan biaya operasional Pakem untuk pelaksanaan Paket HKP; 3. Adanya SK Bupati/Walikota perihal penetapan daftar desa/kelurahan sasaran Paket HKP beserta pagu BLM masing-masing desa/kelurahan dan sumber BLM-nya; 4. Adanya lampiran ringkasan kontrak (SPPB APBD) dan SPTB (Surat Pertangjawaban Belanja); 5. Melampirkan RKM, RAB, dan Gambar Desain. Tabel 2. Tata Cara Pencairan BLM APBD Langkah
Uraian
Persyaratan
Pelaku
Membuat BAPPD (Berita Acara Permintaan Pencairan Dana)
Berdasarkan SPPB APBD, KKM dan SKPD Kabupaten/Kota membuat BAPPD
SPPB APBD RKM yang sudah disetujui (untuk Desa Perluasan) Design dan RAB (desa Pengembangan dan optimalisasi
KKM/BPSPAMS dan Satker SKPD Kabupaten/Kota
Mengajukan SPP (Surat Permintaan Pembayaran)
KKM mengajukan SPP kepada Satker PK PAM Kabupaten
SPP melampirkan : SK Bupati/Walikota tentang Penetapan desa/kelurahan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan I/SPPB APBD (Buku Kumpulan Format: PT.3-01) Pencatatan Notaris pendirian KKM Ringkasan kontrak (SPPB APBD) Foto copy rekening KKM Surat Pernyataan Kontribusi Masyarakat (Buku Kumpulan Format: PT.3-02) BAPPD – (Buku Kumpulan Format: PT.3-03) Kwitansi sesuai jumlah dana BLM APBD (Buku Kumpulan Format: PT.3-05)
KKM/BPSPAMS
Penerbitan SPM (Surat Perintah Membayar)
SKPD Kab/Kota menerbitkan SPM setelah melakukan pengujian terhadap dokumen yang disyaratkan
SPP dan lampirannya
Satker SKPD Kabupaten/Kota
Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)
SP2D diterbitkan oleh Kantor Kas Daerah
SPM
KKM/BPSPAMS Kantor Kas Daerah
Pencairan Dana BLM APBD
Dana BLM APBD ditransfer oleh Kantor Kas Daerah langsung ke rekening KKM
SP2D
Kantor Kas Daerah
53
1.4 Penarikan Dana dari Rekening LKM/KKM Ketentuan Umum:
Rekening KKM berupa rekening tabungan atas nama KKM. Rekening dibuka dengan spesimen tanda tangan: (1) Koordinator KKM, (2) Ketua Satuan Pelaksana HKP, dan (3) Bendahara.
Setiap penarikan dana berdasarkan RPD yang disetujui oleh DPMU.
RPD harus dilengkapi LPD atas penggunaan dana sebelumnya.
Penarikan dana APBN dari Rekening LKM maksimal 50%. LPD atas penggunaan dana tersebut disusun sebagai persyaratan menarik sisa dana 50% dari BLM APBN di rekening KKM.
Syarat penarikan dana APBN 50% dari rekening KKM adalah in cash minimal 10% telah terkumpul dan masuk ke rekening KKM. Tabel 3. Prosedur Penarikan Dana dari Rekening KKM
Langkah
Uraian
Persyaratan
Pelaku
Membuat Rencana Penggunaan Dana
RPD dibuat oleh satlak sesuai dengan RAB didalam RKM dan disetujui oleh Koordinator LKM/BPSPAMS setelah diverifikasi fasilitator dan diketahui DC dan disetujui Pakem
- RKM - RAB
Satlak
RPD disetujui
Berdasarkan RPD yang disetujui, Satlak, bendahara dan koordinator LKM ke bank untuk: - Transfer (untuk pembayaran diatas 10juta rupiah) - Penarikan uang
- RPD disetujui - Specimen bank
Satlak, bendahara, koordinator Bank operasional/lembaga keuangan
Bukti transfer
Dicatat dan dibukukan didalam Buku Bank, Buku Penerimaan dan Pengeluaran sesuai dengan penggunaannya, serta mengadministrasikan bukti transfer.
Bukti transfer
Bendahara KKM/BPSPAMS
Uang di kas bendahara
Setelah dana diterima dan disimpan oleh bendahara, bendahara mencatat sejumlah penarikan tersebut dan mengadministrasikan penggunaan sesuai dengan RPD yang telah disetujui kedalam Buku Bank dan Buku Penerimaan dan Pengeluaran
Penerimaan uang
54
Tabel 4. Prosedur Penarikan Dana Rekening Bank LKM atas dana HKP 50% Langkah
Uraian
Persyaratan - RKM - RAB
Pelaku
Membuat Rencana Penggunaan Dana
RPD dibuat oleh satlak sesuai dengan RAB didalam RKM dan disetujui oleh Koordinator KKM/BPSPAMS setelah diverifikasi fasilitator dan diketahui DC dan disetujui Pakem
LPD (50% APBN)
LPD atas penggunaan Dana APBN telah mencapai minimal 50%
RPD disetujui (50% dana APBN)
Berdasarkan RPD yang disetujui, Satlak, bendahara dan koordinator KKM /BPSPAMS ke bank untuk: - Transfer (untuk pembayaran diatas 10juta rupiah) - Penarikan uang
- RPD disetujui - LPD APBN 50% - Foto copy Rekening KKM/BPSPAMS HKP yang menunjukkan APBD 100% dan in-cash minimal (4%) - Foto copy SP2D APBD 100% - SPKMK (Surat Pernyataan Kesanggupan Menyelesaikan Kegiatan - Specimen bank
DPMU, Satlak, bendahara, koordinator Bank operasional/lemb aga keuangan
Bukti transfer
Dicatat dan dibukukan didalam Buku Bank, Buku Penerimaan dan Pengeluaran sesuai dengan penggunaannya, serta mengadministrasikan bukti transfer.
- Bukti transfer
Bendahara KKM
Uang di kas bendahara
Setelah dana diterima dan disimpan oleh bendahara, bendahara mencatat sejumlah penarikan tersebut dan mengadministrasikan penggunaan sesuai dengan RPD yang telah disetujui kedalam Buku Bank dan Buku Penerimaan dan Pengeluaran
- Uang
RPD dan LPD sebelumnya
Satlak
Satlak
Mekanisme Pencairan Dana BLM ke Rekening KKM
55
In cash 4 %
Keterangan: 1. In cash (4%) telah disetor ke Rekening KKM penerima Paket Pamsimas HKP 2. Kelengkapan pencairan APBD/APBN dibuat oleh KKM dan BPSPAMS. 3. Kelengkapan pencairan APBD/APBN diserahkan ke satker SKPD/PPIP Kabupaten/Kota 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Dana ditransfer ke Rek KKM Menyiapkan RPD untuk disetujui beserta kelengkapan. Kelengkapan diajukan ke Bank rekening KKM Transfer ke pihak ketiga dan atau ke kas Bendahara KKM. Dokumen dan bukti pencairan dan penarikan dana diadministrasikan dan dibukukan oleh Bendahara. Pelaksanaan kegiatan Penyetoran in kind untuk kegiatan. In kind diadministrasikan dan dibukukan Membuat Laporan penggunaan dana
13. Apabila dana belum mencapai 50% dari dana yang ada didalam rekening, maka mengajukan lagi RPD sampai dengan 50%.
56
14. Apabila penggunaan dana telah mencapai 50% dari dana yang ada di rekening, dan akan menarik dana lagi, maka KKM menyiapkan semua dokumen persyaratan (LPD atas dana 50%, RPD 50% disetujui DPMU, SPKMK, dst) 15. Semua kelengkapan atas point 14 diatas diajukan ke Bank rekening KKM dan seterusnya 16. Setelah kegiatan mencapai 100% dan in kind 100%, disiapkan dokumen penyelesaian sampai dilakukan serah terima kegiatan. 17. Kegiatan selesai.
2. Tata Cara Administrasi dan Pembukuan 2.1 Administrasi dan Pembukuan KKM Penyelenggaraan administrasi dan pembukuan KKM HKP sama dengan BLM Pamsimas kegiatan reguler yaitu sebagai berikut: Ketentuan Umum:
KKM wajib menyelenggarakan pembukuan dimulai sejak diterimanya dana incash.
Pemeriksaan pembukuan KKM dilakukan oleh tim fasilitator setiap bulan dengan menggunakan Form Pengukuran Indikator Kinerja Pengelolaan Keuangan KKM. Prosedur selengkapnya lihat SOP Pengukuran Kinerja Pengelolaan Keuangan LKM.
Administrasi kegiatan pengelolaan program di KKM dilaksanakan oleh Sekretariat KKM bersama-sama dengan Satuan Pelaksana (Satlak) Pamsimas HKP.
Transaksi diatas Rp 10.000.000,00 harus dilakukan melalui mekanisme Transfer.
Administrasi kegiatan pengelolaan program dilakukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, sehingga dibutuhkan pencatatan yang jelas, cermat, dan didukung bukti-bukti yang bisa diterima.
KKM diwajibkan menyimpan seluruh dokumen setiap tahapan proses baik yang bersifat keuangan ataupun non-keuangan selama sepuluh tahun sejak pasca program.
LPD 100% dari penggunaan dana APBD beserta bukti-buktinya diserahkan kepada SKPD terkait, sedangkan KKM menyimpan tanda terima penyerahan dokumen tersebut beserta foto copy dokumennya.
KKM harus menyusun laporan keuangan Bulanan (Buku Kumpulan format: format laporan: PT.3-13) setiap bulan dan diumumkan melalui papan informasi.
KKM mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada masyarakat melalui rembug warga, sebelum melakukan pengajuan pencairan dana hibah tahap/termin berikutnya.
Uang tunai di Kas Satlak tidak boleh lebih dari Rp 2.000.000,00 dan mengendap terlalu lama (maksimal 5 hari).
57
Merujuk pada pasal 132 ayat 1 Permendagri nomor 13 tahun 2006 menyatakan bahwa “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah” oleh karena itu seluruh dokumen asli atas penggunaan dana yang berasal dari APBD diserahkan ke SKPD terkait, KKM menyimpan foto copy dan tanda terima dokumen yang diserahkan tersebut.
Tabel 5. Administrasi dan Pembukuan Jenis Pembukuan
Uraian
Kelengkapan
Pelaku
Rencana Penggunaan Dana – RPD (BukuKumpulan Format: PT.3-06)
1. RPD dibuat sesuai dengan kebutuhan dan target pelaksanaan kegiatan. 2. RPD memuat rencana kebutuhan bahan dan nilai yang akan dibelanjakan pada rencana pekerjaan. Sebelum diajukan RPD harus disetujui oleh Koordinator KKM, diverifikasi oleh Fasilitator (dengan paraf) dan DMAC 3. RPD bukan merupakan dasar untuk menentukan proses pengadaan bahan, yang harus melalui proses swadaya / survei harga / pemilihan langsung / penunjukan. Proses pengadaan bahan lebih lanjut ditentukan berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) (Buku Kumpulan Format: PT.3-18). 4. Dalam hal akan melakukan pengadaan, Tidak dibenarkan menguraikan atau memecah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang/jasa tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses pengadaan bahan selanjutnya dilakukan sesuai prosedur pengadaan bahan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
RPD merupakan dokumen yang digunakan setiap pengambilan uang di Bank RPD digunakan untuk menarik dana APBN 50% dari rekening KKM dilengkapi dengan: o LPD APBN 50% o SP2D APBD 100% o In cash minimal 10% o Foto copy rekening KKM yang menunjukkan APBD 100% dan minimal incash 10%
KKM
Buku Bank (Buku Kumpulan Format: PT.3-11)
1. Buku Bank digunakan Untuk mencatat penerimaan dana in-cash, APBD, APBN, bunga bank serta pengeluaran untuk kegiatan KKM, serta biaya pajak dan administrasi bank 2. Pencatatan buku bank dilakukan oleh bendahara Satlak Pamsimas setiap ada transaksi. 3. Saldo di buku Bank harus sama dengan Rekening Bank KKM 4. Buku Bank ditutup setiap tanggal 25. Setelah ditutup diperiksa dan ditandatangani oleh Satlak Program Pamsimas, Koordinator KKM, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah.
Slip setor, SP2D APBD, SP2D APBN Rekening Bank KKM diprint setiap bulan Tanda bukti harus diberi nomor urut. Bukti transaksi harus disimpan sesuai tanggal dan disimpan sedemikian rupa sehingga tidak bercecer
KKM
Buku Penerimaan dan Pengeluaran (Buku Kumpulan Format: PT. 3-12)
1. Keluar-masuknya dana Pamsimas, baik tunai (in-cash) maupun natura (in-kind) dicatat dalam buku penerimaan dan pengeluran. Pencatatan dilakukan oleh Bendahara Satlak Program Pamsimas. 2. Buku penerimaan dan pengeluran ditutup tiap akhir bulan pada tanggal yang sama yaitu tanggal 25 tiap bulannya agar setelah tutup buku masih ada waktu untuk membuat Laporan Kemajuan Kegiatan dan Biaya Bulanan (Buku Kumpulan Format: PT.3-16)untuk menjadi bahan rapat TFM dengan DPMU dan Konsultan kabupaten/kota pada akhir bulan.
Bukti pembelian dicatat setiap transaksi dilakukan. Nota asli dari toko harus mencantumkan informasi: nama toko, alamat, harga, dan cap/stempel dari toko. Tanda bukti harus diberikan nomor urut sesuai tanggal transaksi.
KKM
58
Jenis Pembukuan
Uraian
Kelengkapan
Pelaku
3. Pembayaran insentif harus diberikan secara langsung kepada setiap orang yang bekerja (yang tidak termasuk dalam kontribusi masyarakat in-kind/natura), baik secara sitem upah harian maupun sistem borongan/target. 4. Buku Penerimaan dan Pengeluaran setelah ditutup kemudian diperiksa dan ditandatangani oleh Bendahara, Ketua Satlak Program, Koordinator KKM, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah. Buku In kind (Buku Kumpulan Format: PT.03-14)
1. Penerimaan sumbangan dari masyarakat berupa material dan tenaga kerja dicatat didalam buku in kind 2. Form Tanda terima Incentif/Kontribusi Inkind (Buku Kumpulan Format: PT.3-15). jumlah nilai rupiah di kolom “Jumlah/nilai Rp. Kerja harus sama dengan kolom 9 (total Rp). Buku PT 3-14 tersebut ditutup setiap tanggal 25 setiap bulan.
Bukti HOK harus dirinci setiap orang dan ditandatangani oleh orang yang bersangkutan, tidak boleh diwakilkan
Buku Material / Bahan (Buku Kumpulan Format: PT. 3-17)
1. Buku Material/bahan digunakan untuk mencatat material/bahan yang telah diterima dan bahan/material yang telah dibayar. 2. Buku material berguna untuk penyiapan RPD, menyiapkan pembayaran, mengendalikan pengadaan agar sesuai target, dan mengevaluasi pengadaan bahan. 3. Buku material dibuat oleh Unit Kerja Satlak Pamsimas (Teknik dan Kesehatan) ditutup setiap bulan mengikuti buku penerimaan dan pengeluaran. Setiap penutupan harus diperiksa oleh Ketua Satlak Program Pamsimas dan Tim Fasilitator Masyarakat;
Nomor Bukti yang dicatat dalam buku material adalah nomor bukti penerimaan barang
KKM
Laporan Penggunaan Dana (LPD) (Buku Kumpulan Format: PT. 3-19)
1. LPD dibuat oleh Ketua Satlak Pamsimas dan disetujui oleh Koordinator KKM dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah untuk diperiksa oleh Konsultan kabupaten/kota. 2. LPD dibuat setiap penggunaan RPD, LPD 50% atas penggunaan dana APBN, dan setelah kegiatan selesai 100% baik APBD maupun APBN. LPD dibuat jika penggunaan dana telah mencapai lebih dari 90% dari RPD yang disetujui. dan merupakan salah satu persyaratan untuk penarikan dana selanjutnya dari reekening KKM. LPD yang diajukan harus dilampiri dengan bukti-bukti transaksi pembayaran yang didokumentasikan secara khusus sesuai prinsip pengarsipan yang rapi dan lengkap.
LPD merupakan dokumen pertanggungjawaban Satlak Pamsimas atas penggunaan dana baik dari APBD maupun APBN LPD 50% dana APBN untuk menarik sisa dana 50% APBN (lihat RPD diatas) LPD APBD dibuat setelah dana yang berasal dari APBD digunakan 100% dan atau akhir periode (sesuai permintaan dari SKPD). LPD APBN 100% dibuat setelah dana yang berasal dari APBN digunakan 100%, dan target fisik terpenuhi.
KKM
59
2.2 Arsip Semua dokumen harus disimpan di sekretariat KKM sampai Paket Pamsimas BLM ini berakhir dan diserahkan kepada BPSPAMS 2 . Penyimpanan minimal 10 tahun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (http://www.sisminbakum.go.id/peraturan/Data/uu8.php). Dokumen admistrasi dan keuangan yang harus disimpan di KKM minimal:
Buku Tamu
Surat menyurat
Dokumen RKM
Modul pelatihan, juknis/pedoman
Buku-buku pembukuan (Buku Penerimaan dan pengeluaran, Buku Bank, Buku Material, Rekening KKM)
Dokumen pra kontrak, proses pengadaan, Kontrak dan perjanjian-perjanjian lainnya
SP2D
beserta
dokumen
pendukungnya,
bukti-bukti
pengeluaran
dan
penerimaan beserta pendukungnya.
Laporan keuangan
Berita Acara
3. Tata Cara Pelaporan Keuangan 3.1 Laporan Keuangan Menurut surat edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE -41/PB/2011, atas penerbitan SKPA, satker Penerbit SKPA tidak melakukan input data dalam Aplikasi SAKPA, hal ini karena prinsip SKPA yang tidak memindahkan pagu, namun Satker Penerbit SKPA harus memiliki buku pengawasan terhadap penerbitan SKPA yang dilakukannya, baik atas pagu dan realisasi. Bab VI pelaporan dan rekonsiliasi, perdirjen PB nomor PER-20/PB/2011 mengenai tata cara pelaksanaan penggunaan anggaran melalui pemberian kuasa antas kuasa pengguna anggaran adalah sebagai berikut:
Prosedur serah terima dokumen dan kegiatan sama dengan BLM reguler dan Replikasi, termasuk format-format yang digunakan. 2
60
1. Kuasa PA Penerima menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan atas pelaksanaan SKPA secara terpisah dengan penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laportan keuangan atas dana DIPA yang dikelolanya. 2. Kuasa PA Penerima melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi dana SKPA dengan KPPN Penerima setiap bulan. 3. Kuasa PA Penerima menyusun Laporan Keuangan atas realisasi dana SKPA setiap triwulan. 4. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 3 diatas disampaikan kepada Kuasa PA Penerbit disertai dengan ADK dan copy Berita Acara Rekonsiliasi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyampaian laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) oleh Kuasa PA Penerbit kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W). 5. ADK sebagaimana dimaksud pada nomor 4 diatas dihasilkan dari Aplikasi SAKPA. 6. Kuasa PA Penerbit melakukan konsolidasi laporan keuangan yang diterima dari Kuasa PA Penerima dengan laporan keuangan atas dana DI PA. 7. Konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 6 diatas dilaksanakan secara elektronik. 8. Konsolidasi laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada nomor 7 di atas dilakukan sebelum penyampaian laporan keuangan UAKPA kepada UAPPA-W.
3.2 E-Monitoring Pengalokasian HKP menggunakan mekanisme SKPA. SKPA diterbitkan dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanakan pembayaran antar wilayah dan dilakukan untuk menunjang pencairan keluaran (output) kuasa penerbit. Oleh karena itu pelaporan emonitoring atas terbitnya SKPA dilingkungan kementerian PU berbeda dengan pelaporan emonitoring pada penggunaaan DIPA. Untuk pelaporan e-monitoring dapat dilihat pada menu e-monitoring didalam website kementerian PU: www.pu.go.id
3.3 Laporan Keuangan Program Pamsimas
HKP didalam pelaporan program akan masuk di dalam SP2D online pada website Pamsimas: www.pamsimas.org. Didalam website tersebut dijelaskan cara pengoperasian mulai dari input Pagu sampai Realisasi yang terbagi menjadi beberapa modul. Cara pengisian masing-masing modul dilengkapi logbook yang harus diisi oleh masing-masing
61
pengguna modul mulai dari fasilitator sampai dengan Konsultan Pendamping (DC dan FMA). Selain itu secara manual satker/DPMU membuat Laporan Sumber dan Penggunaan Dana sebagaimana dapat dilihat didalam format (format dibawah). Laporan ini digunakan juga sebagai laporan keuangan tahunan. Sumber dan penggunaan dana Paket Pamsimas HKP dibuat sebagai satu kesatuan laporan program Pamsimas yang dikelola oleh Satker/DPMU. Daftar SP2D/SPM sebagai pendukung Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Paket HKP dibuat terpisah dengan Daftar SP2D/SPM Paket Reguler baik yang bersumber dari Pinjaman Luar Negeri maupun Hibah luar negeri.
62
Lampiran 3 KERANGKA ACUAN KERJA Fasilitator Masyarakat Hibah Khusus Pamsimas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) TAHUN ANGGARAN 2014
1. LatarBelakang Program Pamsimas II merupakan kelanjutan dari Program Pamsimas I yang bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan air minum dan sanitasi, dan meningkatkan perilaku Hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pelaksanaan program Pamsimas ditingkat masyarakat dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat, mulai dari tahap sosialisasi program hingga pembinaan keberlanjutan pengelolaan prasarana dan sarana terbangun. Proses pemberdayaan masyarakat ini dilakukan oleh tenaga fasilitator yang ditugaskan dimasing-masing Kabupaten/Kota pelaksana program Pamsimas. Dalam pelaksanaan program Pamsimas II, fasilitator akan melakukan proses pendampingan kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah, sesuai bidangnya masing-masing. Adapun jenis dan fungsi fasilitator tersebut adalah sebagai berikut: 1. Fasilitator Keberlanjutan Fasilitator Keberlanjutan (FK) merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas Fasilitator Masyarakat (FM) pada desa sasaran baru di wilayah kerjanya, dan melakukan fasilitasi, advokasi dan dukungan kepada Panitia Kemitraan (Pakem) POKJA AMPL dan DPMU tingkat Kabupaten/kota dalam membina tim koordinasi kecamatan dan BPSPAMS desa/ kelurahan dalam rangka memastikan keberfungsian SPAMS terbangun pada desa sasaran yang telah ada serta mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan program keberlanjutan desa Pamsimas melalui pelaksanaan Hibah Insentif Desa (HID) dan Hibah Insentif Kabupaten/Kota (HIK). Satu tim FK akan terdiri dari: 1 orang FK bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (FK-WSS) 1 orang FK bidang Pemberdayaan Masyarakat (FK-CD) 2. Fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tingkat Kabupaten/Kota Fasilitator STBM tingkat kabupaten/kota merupakan tenaga fasilitator yang bertugas sebagai (1) pelaku program Pamsimas II untuk komponen kesehatan, dan (2) pendorong (enabler) penerapan STBM di wilayah kabupaten/kota. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku program Pamsimas II, Fasilitator STBM ini bertanggungjawab kepada POKJA AMPL dan Distict Project Management Unit (DPMU) melalui Koordinator Kabupaten (personil Regional Oversight Management Services/ROMS). Sedangkan dalam menjalankan tugasnya sebagai pendorong penerapan STBM, Fasilitator ini akan bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
63
3. FasilitatorMasyarakat Fasilitator Masyarakat (FM) merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk melakukan proses pemberdayaan masyarakat di desa sasaran baru dalam hal sosialisasi program, perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan secara aktif. FM akan bekerja dalam satu tim sebagai Tim Fasilitator Masyarakat (TFM) dan akan bekerja mendampingi Kader AMPL, KKM/Satlak Pamsimas di 3-5 desa/ kelurahan tiap tahunnya. Satu TFM akan terdiri dari: 1 orang FM bidang Penyediaan Sarana Air Minum dan Sanitasi (FM-WSS) 1 orang FM bidang Pemberdayaan Masyarakat (FM-CD) 4. Fasilitator Hibah Insentif (Desa atau Kabupaten/Kota) Fasilitator Hibah Insentif merupakan tenaga fasilitator yang bertugas untuk melakukan proses pendampingan kepada masyarakat khusus untuk pelaksanaan kegiatan hibah insentif desa atau Kabupaten/kota di desasasaran lama yang mendapatkan hibah insentif. Dalam kaitannya dengan Paket Hibah Khusus Pamsimas (HKP) yaitu untuk mendukung keberlanjutan layanan air minum melalui kegiatan optimalisasi prasarana dan sarana SPAMS yang kondisinya sebagian berfungsi dan/atau tidak berfungsi maka diadakan Fasilitator Masyarakat HKP (FM-HKP). FM-HKP ini hanya diadakan di kabupaten/kota yang mendapatkan Paket HKP. Lingkup pengaturan dalam kerangka acuan kerja ini hanya untuk Fasilitator Hibah Khusus Pamsimas atau FM-HKP. Adapun untuk lingkup tugas fasilitator lainnya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja tersendiri. 2. LingkupTugas FM-HKP Fasilitator HKP bertugas memberikan bantuan teknis, saran/nasehat, dan pendampingan kepada LKM/KKM dan/atau Satuan Pelaksana (Satlak) dalam pelaksanaan kegiatan Hibah Khusus Pamsimas berdasarkan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disetujui oleh DPMU atau Panitia Kemitraan. Tim Fasilitator Keberlanjutan (TFK) bertugas untuk menyusun rencana kerja FM-HKP dan memberikan pembinaan teknis yang diperlukan serta verifikasi laporan pelaksanaan HKP, sedangkan Koordinator Kabupaten/Kota dari Regional Oversight Management Services (ROMS) yang bertugas di Kabupaten/Kota yang bersangkutan akan melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan HKP termasuk pelaporan melalui SIM Pamsimas. Jumlah tenaga FM-HKP di setiap kab/kota akan berbeda-beda sesuai dengan jumlah desa HKP yang ditetapkan dengan SK Penetapan Desa HKP dari Direktorat Jenderal Cipta Karya. Setiap FM-HKP akan mendampingi tidak lebih dari 3 desa HKP. Fokus utama tugas FM-HKP adalah memfasilitasi LKM/KKM dan Satlak dalam pelaksanaan kegiatan hibah khusus yang secara rinci mencakup hal-hal sebagai berikut: 1) Memfasilitasi LKM/KKM dan Satlak menyusun RKM HKP termasuk rencana pengadaan barang/jasa dan jadwal pelaksanaan kegiatan konstruksi. Bilamana RKM HKP belum disusun atau belum disetujui oleh DPMU dan Panitia Kemitraan, maka FM-HKP bertugas untuk menyelesaikan RKM HKP tersebut. 64
2) Melakukan kajian kebutuhan peningkatan kapasitas yang dibutuhkan bagi LKM/KKM, Satlak dan Badan Pengelola (BPSPAMS) dalam mengelola pelaksanaan kegiatan konstruksi dan pasca; 3) Fasailitasi revitalisasi kelembagaan Badan Pengelola SPAMS 4) Memberikan pendampingan kepada LKM/KKM dan Satlak dalam pelaksanaan konstruksi dan penyusunan laporan pelaksanaan berdasarkanPetunjuk Teknis HKP; 5) Menyiapkan data untuk mengisi field book serta ‘Logbook’SIM; 6) Memastikan terkumpulnya in-cash dan in-kind untuk kegiatan HKP. 7) Membuat laporan kemajuan bulanan (laporan deskriptif) 5.2.1.1 Dalam pelaksanaan tugasnya, FM-HKP akan mendapat pengawasan dan pendampingan dari Fasilitator Keberlanjutan dan/atau Koordinator Kabupaten/Kota. FM-HKP wajib berkoordinasi dengan stakeholders ditingkat desa (BPSPAMS, Pemerintahan Desa dan Kader AMPL/KPM), dan ditingkat kecamatan (Sanitarian Puskesmas yang bertugas untuk pembinaan bidang kesehatan di desa penerima HKP).
5.2.1.2 3.Kualifikasi tenaga FM-HKP yang dibutuhkan FM-HKP harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut : Berpendidikan sekurang-kurangnya STM Bangunan dengan pengalaman kerja dibidang konstruksi selama 3 tahun, atau Sarjana Muda/D-3 bidang Teknik Sipil/ Lingkungan/Arsitekur dengan pengalaman kerja dibidang konstruksi1 tahun; Berusia maksimal 35 tahun Diutamakan berasal dari kabupaten/kota setempat, atau bersedia tinggal di desa/ kecamatan/ kabupaten/kota daerah penugasan Dalam hal terdapat keterbatasan calon tenaga FM HKP, dapat menggunakan pengurus/anggota Asosiasi SPAMS Perdesaan setempat yang berasal dari anggota BP-SPAMS yang memenuhi ketentuan butir no 1 diatas atau menggunakan tenaga FM HID yang bertugas pada kecamatan yang sama dengan memberikan/menambah biaya operasional kepada FM HID yang bersangkutan (jumlah desa dampingan tidak boleh lebih dari 3 desa) 4. Output/hasil yang diharapkan Output/hasil yang diharapkan dari FM-HKP adalah sebagai berikut:
Tersedianya laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Khusus Pamsimas (HKP) Tersedianya laporan bulanan untuk pelaksanaan hibah insentif kabupaten
5. JangkaWaktuPenugasan Durasi penugasan FM-HKP adalah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan terhitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Kerja dan tidak melebihi batas waktu realisasi anggaran
65
daerah untuk tahun berjalan. (jangka waktu penugasan dapat disesuaikan pula dengan anggaran yang tersedia). 6. Pelaporan Laporan yang disusun FM-HKP meliputi 2 jenis laporan, yaitu laporan pelaksanaan kegiatan HKP dan laporan bulanan yang bersifat administrasi kerja FM-HKP. Masing-masing laporan harus diserahkan setiap akhir bulan pada bulan yang bersangkutan kepada Kepala SKPD/Pemberi Tugas setelah diverifikasi oleh TFK. 7. Honorarium FM-HKP Honorarium yang diterima FM-HKP meliputi Gaji Dasar dan Biaya Umum (operasional untuk bahan/ATK, sewa komputer dan printer, pembuatan laporan, dan transport antar desa ke Kabupaten dan ke provinsi setiap bulannya). Besar biaya umum diberikan dengan mempertimbangkan/memperhatikan moda transportasi dan jarak tempuh. Sumberdana pembiayaan honorarium berasaldari APBD kabupaten/kota penerima dana HKP APBN Besaran gaji dasar dan biaya umum (per bulan) FM-HKP adalah sebagai berikut: Pendidikan -
-
Gaji Dasar
Biaya Umum
Total (Max)
(Rp.)
(Rp.)
(Rp.)
Sarjana Muda/D-3 (termasuk lebih tinggi dari Sarjana Muda)
2.000.000
500.000 – 1.000.000
3.000.000
STM Pembangunan
1.500.000
500.000 – 1.000.000
2.500.000
8. Evaluasi Kinerja FM-HKP Kinerja FM-HKP akan dievaluasi oleh DPMU, dibantu Koordinator Kabupaten dan FK dengan konsultasi dengan LKM/KKM dalam pelaksanaan kontrak kerja. Laporan evaluasi kinerja akan dilaporkan kepada Kepala SKPD/Pemberi Tugas sebagai dasar pertimbangan perpanjangan/pemberhentian penugasan fasilitator. Untuk kebutuhan pengeluaran gaji FM-HKP, Koordinator Kabupaten/Kota akan memberikan pernyataan terkait kinerja FM-HKP dengan memperhatikan verifikasi TFK yang bertugas melakukan pembinaan kepada FM-HKP yang bersangkutan sebagai dasar bagi Kepala SKPD/Pemberi Tugas untuk membayar gaji masing-masing FM-HKP.
66
67
