l(rtmtum Kutlprn
ptdene
P*d
?2Undang.tJndang Rcpubltk Indonerta "'
Nomor i0 rrhun zooz Tjnteng
li;i;ip;"^
,. l?fp
slepa dengan sengaJa dan tanpa hak melakukan seUagatrn,ana p"dr iii a,,at (1) dan a,,at (2) diprdana trensan oroana,oenJara ir. Jr rri-mair bulan daryatau denda pating'seOftft np,i,OOO,O6O,OO (setu
:ffif:t ::lT n:1J-lilt-(li't"'l
i; il[;;'Jj"rii,:iilij Juta ruptah) odnraii, o6nil iliil;
p.rd:n"_p-"rJara n111e-iama z ttuiunt [nun ban!€k Rp s,000,00o,OoO,Oo (ttma *ittii?uprar,i
:9"
e
e Ada4g&Errmanusb ffi, &bhudengankeffilr l(da, G ffiak tahu kalau cfripl lQiga & dru kalau dirinya Hrlt rearye, &ffiaktahuk*ttffi lnrAmasr kta hanya sebatas golqf Ulroplgdmgan keernpat
e_1yU Aga.dengan sengaJa menylarkan, m€mamerkan, mengedarkan, atau
menjuat kepada umum suatu tlptaan atau Uarang nastt pelanggaran pada eyat (1 ) dtptdana
sebalal#*iil;ffi; rfi; ; ird;i ;ii,in oanraiiu oild;;;ril; 3':'l'"1'J*t11'9 Rp 50o,OOO,OOO,OO itma ,.tru r"rpiunl
Hat cipra arau hak rerkatt
f:H !:ny"k
trtu
o lf*rtlfrffi*mampu0etbtldfl ffihfut kerus*an
YuliAsmara Triputra, SH., M.Hum,
Kala4.t Sdar*t
$
S4* ?dltf ?ilerao fua*taro ?hrr?
Hak pencetakan pada penorbit Universitas Sriwijaya
Edisi pertama, Juli 2009 x+ 170hlm,illus:24cm,
lSBt{: 979.587.31i.5
Dicetak di Percerakan Universitss Sriwiiaya *r Isi
diluartanggrmgjawabpercet*m
-t .Ftd.rtfrfHH,I hffi
Etgini, msuatu kiranya
hpada
DAFTAR
lsl Halaman
BA8 BA8
I
: Pendahuluan
II
: Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang
1
15 15
2.1. Pengertian Pencucian Uang (money laundering) 2.2. Obyek Pencucian Uang (money laundering) 2.3. Faktor-faktor Penyebab Kegiatan Pencucian Uang (money laundering) 2.4. Ketentuan Perundang-undangan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang
23 25 33 43 43 45
EFIHI : KORPOMSIDAN
KEJAHATAN KORPORASI ........'. 3.1. Pengertian Korporasi 3.2. Pengertian Kejahatan Korporasi 3.3. Batas-Batas Kejahatan Korporasi 3.3.a. White collar Crime 3.3.b. Kejahatan Jabatan loccu pati on al cri me) 3.3.c. Kejahatan yang diorganisir 1. The Drug Trafficking tndustry 2. Smuggling of lllegal Migrants
47
4. Trafficking in Nuclear Material 3.3.d. Anatomi Kejahatan Korporasi 3.3.e. Kejahatan Korporasi di Bidang Ekonomi........... 3.3.e.1. Transfer Pricing ............... 3.3.e.2. Under 1nvoicinq ................ 3.3.e.3. Over lnvoicinS ................ 3.3.e.4. Window Dressing ..........'. 3.4. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi 3.4. 1 . Pertangungjawaban Orang Pribadi ..'............ "...'
3.4.2. Pertanggungjawaban Pengurus Badan Hukum 3.4.3. Pertanggungjawaban Badan Hukum
.
47 49 50 52 52 54 54 55 59 61 61
62 63 64 65 72 73
mts hr : KORPOMSI SEBAGAI SUBYEKTINDAK PIDANA PENCUCIANUANG
81
4.1. Penetapan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Penorcian Uang
4.1.1. Pengurus Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus Yang Bertanggung jawab 4.12. Korporasi sebagai Pembuat, maka Pengurus Yang Bertanggung jawab 4.'1.3. Korporasi sebagai Pembuat dan yang Bertanggung Jawab
81
86 87 88
42- Unsur Kesalahan Korporasi sebagai Subyek Tindak Pidana Pencucian Uang untuk Dapat Dipertanggung
imabkan Menurut UU No. 25 Tahun 2003 ....".'..........
91
Kemampuan Bertanggungjawab Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ..'......'...
95
42.1.
x
4.2.2. Kesengajaan dan Kealpaan Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang ........... 4.2.3. Alasan Pemaaf Korporasi Dalam Tindak Pidana Penarcian U?!g ....."...... 4.3. Pernirlanaan Korporasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Dalam UU No. 25 Tahun 2003 ......................'......--.:.-'-...
.
BABV : PENUruP 42. Saran
100 105 109 117 117 119
,rffi:$ yangmenyangp misalnYa narkotika"
Lampiran
1. 2-
Undang{rrdarg Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak PUana Pencucian Uaqg UndangF.Urdang Nomor25Tahun2003tentang Perubahan Tedradap Undang-Undang lr{ornor 15 Tahun 2002 tentang Thdak Pidana Pencucian Uang
tcrusaha
lng
diPerolehnYa biasanYa retalui sistem
Ercbut
4{moneY
la
FinancialAdin suatu khabarYog karena yang diangg4
lltAr:a
witories/NCCI) tmdering)-2 ihilkePutusanFAf,f .detah salah satu nanghasilkej opcitY, pencucimumg; i 88 (peringkat 2)
rmf,ff cnryakan l€,
ltr
G-',l
lmcucian uang.
r.hiEmirzoq, APad'an 2O02,h^Ll
x
100
BAB
105 109 117 117 119
I
PENDAHULUAN
Kejahatan yang menyangkut uang dalam jumlah besar semakin heragam b entuknya, m i s al nya korup si, penyuapan, p enyelundupan harang, perdagangan narkotika, pencurian; dan penipuan. Pelaku tejahatan berusaha menyembunyikan atau menyamarkan harta tekayaan yang diperolehnya dengan berbagai macam cara. Harta
kekayaan tersebut biasanya tidak langsung digunakan namun disamarkan melalui sistem perbankan yang kemudian dikenal dengan pencucian uang (money laundering). Keputusan Financial Action Task Force (FATF)I tanggal 22 Juni atlt0? merupakan suatu khabar yang sangat tidak menyenangkan bagi Indonesia, karena dimasukkannya negara Indonesia sebagai satu diantara 15 negara yang dianggap tidak kooperatif (non-cooperative emntries and teritories/ NCCT) dalam memberantas praktek pencucian (m on ey I aun derin g).2 Dari hasil keputusan FAIF tersebut dapat diketahui bahwa negara B'm,ngsa
wg
trirdonesia adalah salah satu tempat bagi pemilTk "uang haram" membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari fruunegeri. Dari peringkat opactty, negara Indonesia mendapat peringkat 3 (tiga) q'b*gni tanpat pencucian uang, dari peringk at CPI (Corntption Perception Wl bernilai 88 (peringkat 2) di bawah Nigeria dan di atas Rusia.
I FATF merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara-negara maju yang
ryhry
dalamkelompok G-7 pada Summit Meeting di Paris Juli 1989 guna memerangi
rmtrL prdena pencucian
uang.
: Joni Emirzon, Apa dan Bagaimana Pencucian Uang,Penerbit Universitas fulrrya1a- Palembang, 2002,ha1. Z
?oecl,ilrlu*
1
