KAJIAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DI KOTA SURABAYA Muslikhatus Sholikhah

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 3 No. 4 (2014)

1 KAJIAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DI KOTA SURABAYA Muslikhatus Sholikhah [email protected] Yazid Yud Padmono Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya ABSTRACT Based on the research result shows that the Implementation of Regulation No. 28 in 2009 in regards to the local tax and local retribution to the Local Own Source Revenue (PAD) in the city of Surabaya is effective. It can be seen that in the budgeting year from 2009 to 2012 has been increasing but has not reached the target. In the budgeting year of 2013 is already effective in order to reach the target which is Rp 2.191.375.125.979 or 103.45%. The growth of local tax has increased in the average in absolute term by Rp 1.229.998.704.282 or 49%each year. The local retribution shows from budgeting year from 2009 to 2012 has been fluctuating and has not reached the target yet. In the budgeting year of 2013 is already effective in reaching the expected target ofRp 235.826.209.899 or 100.27%. The Growth of local retribution has increased in the average in absolute term by Rp 194.616.312.622 or 8.55%each years. Keywords:

Effectiveness, Local Tax, Local Retribution, Local Own Source Revenue (PAD).

INTISARI Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya efektif. Diketahuibahwa pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata prosentase sebesar 83,434% per tahun. Pajak Daerah ditinjau dari tahun anggaran 2009 - 2012 mengalami kenaikan namun belum mencapai seperti yang diharapkan. Pada tahun anggaran 2013 sudah efektif mencapai target seperti yang diharapkan yaitu Rp 2.191.375.125.979 atau 103,45%. Pertumbuhan Pajak Daerah mengalami kenaikan yaitu rata-rata secara absolut Rp 1.229.998.704.282 atau 49% per tahun. Retribusi Daerah ditinjau dari tahun anggaran 2009 - 2012 mengalami fluktuasi dan belum mencapai seperti yang diharapkan. Pada tahun anggaran 2013 sudah efektif mencapai target seperti yang diharapkan yaitu Rp 235.826.209.899 atau 100,27%. Pertumbuhan Retribusi Daerah mengalami kenaikan yaitu rata-rata secara absolut Rp 194.616.312.622 atau 8,55% per tahun. Kata kunci:

Efektifitas, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah(PAD).

PENDAHULUAN Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diataur dalam Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009. Sebelum ditetapkanyaUndan–undang tersembut sudah beberapa kali mengalami perubahan yaitu, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


2 Perubahan berbagai peraturan kebijakan undang-undang sebagaimana dimaksudkan membawa harapanbesar bagi daerah untuk membangun daerahnyadengan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri dan tidak bergantung subsidi dari pusat. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, setiap pemerintah daerah berhak mengurus mengenai rumah tangganya serta keuangannya secara otonom dalam membiayai penyelenggaraan otonomi, baik dalam menggali sumber-sumber keuangan, pemanfaatannya serta pertanggungjawabannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Sumber keuangan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga mampu mendorong perekonomian dan pembangunan daerah tersebut, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 diharapkan hasil penerimaan pajak dan retribusi memadai dan memiliki peran yang relatif besar terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Fokus perhatian pada pembiayaan dan penyelenggaraan otonomi daerah yang bersumber pada pendapatan asli daerah yang berasal dari berbagai sumber pendapatan. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 157, Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari : (1) Pendapatan asli daerah yang disebut dengan PAD, yaitu hasil pajak daerah, hasilretribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah; dana perimbangan; Pendapatan lain–lain daerah yang sah.Dari Undan–undang Nomor 32 tahun 2004 pasal 157 dapat diketahui bahwa dari berbagai sumber pendapatan daerah tersebut, hanya ”Pendapatan Asli Daerah” yang merupakan sumber pembiayaan sebagai indikasi atau ketegasan sumber pendapatan daerah yang otonom. Sebab, sumber pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan merupakan hasil penerimaan yang didasarkan persentase perimbangan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Adapun pendapatan lain–lain daerah yang sah merupakan sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pada sisi lain berjalannya pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah dalam membiayai daerah, memberikan peluang untuk menggali potensi daerah melalui pungutan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah ke dalam penetapan kebijakan hukum berupa peraturan daerah(Perda). Gejala yang tidak terhindarkan terjadi pada daerah adalah adanya beberapa perda yang menetapkan subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah dibatalkan oleh pemerintah pusat, diantaranya dengan alasan objek yang dipungut pada pajak daerah dan retribusi daerah tersebut pada dasarnya sudah dikenakan sebagai objek pajak pusat, terutama dalam memberikan jawaban atas adanya dugaan telah terjadi tumpang tindih objek pajak daerah dan retribusi daerah. Di samping itu adanya rumor yang berkembang, sejak era reformasi terkesan pada setiap daerah saling berlomba memperbesar tingkat Pendapatan Asli Daerahnya melalui instrumen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga dinilai telah menambah beban bagi investor yang mau berusaha atau menanamkan modalnya di daerah yang bersangkutan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas implementasi Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah untuk mengetahui efektifitas


3 implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya. TINJAUAN TEORITIS Pengertian Pajak Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2009:21). Rochmat Soemitro (dalam Resmi, 2005:1) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Soeparman Soemahamidjaja (dalam Resmi, 2005:1) mendefinisikan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan keperluan dan pembangunan negara yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2007:96), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Menurut UU No. 25 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dinyatakan bahwa; “Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan. Klasifikasi Pendapatan Daerah Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak.Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: (1) Pajak daerah; (2) Retribusi daerah; Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan; (4) Lain-lain PAD yang sah. Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari:Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaah daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.


4 Pajak Daerah Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang dikutip oleh Abdul Halim “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.” (2001:145). Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis dan Objek Pajak Daerah Menurut Siahaan (2010:64) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:(1) jenis pajak propinsi yang terdiri dari: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok; (2) jenis pajak kabupaten /kota yang terdiri dari: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yangdapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota. Tarif Pajak Daerah Salah satu unsur penghitungan pajak yang akan menentukan besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak adalah tarif pajak sehingga penentuan besarnya tarif pajak yang diberlakukan pada setiap jenis pajak daerah memegang peranan penting (Siahaan, 2005:62). Menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tarif pajak daerah ditetapkan sebagai berikut: (1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 5% (lima persen), dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak kendaraan bermotorterutang = 5% x Nilai jual kendaraan bermotor, Pajak kendaraan diatas air terutang = 5% x Nilai jual kendaraan diatas air; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air 10% (sepuluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut : Bea balik nama kendaraan bermotorterutang = 10% x Nilai jual kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan diatas air terutang=10% x Nilai jual kendaraan diatas air; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 5% (lima persen), dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak bahan bakar terutang = 5% x Nilai jual bahan bakar sebelum dikenakan PPN; (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 20% (dua puluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah terutang = 20% x Nilai perolehan air bawah tanah, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan terutang = 20% x Nilai perolehan air permukaan; (5) Pajak Hotel 10% (sepuluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak hotel terutang = 10% x Jumlah pembayaran/penerimaan hotel; (6) Pajak Restoran 10% (sepuluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut: Pajak restoran = 10% x Jumlah pembayaran/penerimaan restoran; (7) Pajak Hiburan 35% (tiga puluh lima persen), dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak hiburan terutang = 35% x Jumlah pembayaran/penerimaan hiburan; (8) Pajak Reklame 25% (dua puluh lima persen), dengan perhitungan sebagai berikut: Pajak reklameterutanng : 25% x Nilai sewa reklame; (9) Pajak


5 Penerangan Jalan 10% (sepuluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak penerangan jalan terutang : 10% x Nilai jual tenaga listrik; (9) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 20% (dua puluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak pengambilan bahan galian golongan c = 20% x Nilai jual hasil pengambilan; (10) Pajak Parkir 20% (dua puluh persen), dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak parker terutang = 20% x Jumlah pembayaran/penerimaan parkir. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak daerah ditetapkan sebagai berikut: (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (termasuk Kendaraan di Atas Air) ditetapkan:untukkepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%, dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak kendaraan bermotorterutang = 1%x Nilai jual kendaraan bermotor, Pajak kedaraanbermotorterutang = 2% x Nilai jual kendaraan bermotor, untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%, Pajak kendaraan bermotorterutang = 2% x Nilai jual kendaraan bermotor, Pajak kedaraanbermotorterutang = 10% x Nilai jual kendaraan bermotor; (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (termasuk Kendaraan di Atas Air) ditetapkan paling tinggi penyerahan pertama sebesar 20%; dan penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%, dengan perhitungan sebagai berikut : Bea balik nama kendaraan bermotorterutang = 20% x Nilai jual kendaraan bermotor,Bea balik nama kendaraan bermotorterutang = 1% x Nilai jual kendaraan bermotor; (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 10%. Khusus kendaraan angkutan umum, tarif dapat ditetapkan lebih rendah, dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak bahan bakar kendaraan bermotor = 10% x Nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN; (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan sebesar 20%, dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah terutang = 20% x Nilai perolehan air bawah tanah, Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan terutang = 20% x Nilai perolehan air permukaan; (5) Pajak Hotel tetap sebesar 10%, dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak hotel terutang = 10% x Jumlah pembayaran/penerimaan hotel; (6) Pajak Restoran tetap sebesar 10%, dengan perhitungan sebagai berikut: Pajak restoran terutang = 10% x Jumlah pembayaran/penerimaan restoran; (7) Pajak Hiburan sebesar 35%, untuk hiburan tertentu tarif dapat mencapai 75%;Pajak hiburan terutang = 35% x Jumlah pembayaran/penerimaan hiburan,Pajak hiburan terutang = 75% x Jumlah pembayaran/penerimaan hiburan; (8) Pajak Reklame tetap sebesar 25%, dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak reklameterutang = 25% x Nilai sewa reklame; (9) Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak penerangan jalan terutang = 10% x Nilai jual tenaga listrik; (10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C atau Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 25%, dengan perhitungan sebagai berikut: Pajak pengmabilan bahan galian golongan c = 25% x Nilai jual hasil pengambilan; (11) Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%, dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak parkirterutang = 30% x Jumlah pembayaran/penerimaan parkir; (12) Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi 10%, dengan perhitungan sebagai berikut: Pajak air permukaan terutang = 10% x Nilai perolehan air permukaan; (13) Pajak Rokok ditetapkan paling tinggi 10% dari cukai rokok, dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak rokok terutang = 10% x Cukai yang ditetapkan oleh pemerintah; (14) Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%, dengan perhitungan sebagai berikut : Pajak sarang burung wallet terutang = 10% x Nilai jual burunng wallet; (15) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3%, dengan perhitungan sebagai berikut :Pajak bumi dan bangunan terutang = 0,3% x Nilai jual objek pajak; (16) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5%, dengan perhitungan sebagai berikut :Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terutang = 5% x Nilai perolehan objek pajak.


6 Menurut Diaz Priantara (2012:583) berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut: (1) hasil penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%; (2) hasil penerimaan dari bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 30%; (3) hasil penerimaan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%; (4) hasil penerimaan dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada daerah kabupaten/kota paling sedikit 70%; (5) hasil penerimaan pajak rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70%. Retribusi Daerah Menurut Mursyidi (2009:135) retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut Siahaan (2010:5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (28) Undang-undang Nomor34 Tahun 2000 Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Objek Retribusi meliputi: (1) Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, RetribusiPenggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, RetribusiPenggantian Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau PenyedotanKakus, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Retribusi Pelayanan Pendidikan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; (2) Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari: Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, RetribusiPenyeberangan di Air, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; (3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat


7 Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, dan Retribusi Izin Usaha Perikanan. SubjekRetribusi Daerah SubjekRetribusi Daerah menurut Mardiasmo (2011:18) adalah sebagai berikut: (1) Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan; (2) Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan; (3) Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian dan Gambaran dari populasi (objek) penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptifkualitatif dengan bentuk studi kasus, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptifkualitatif ini adalah untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan. Adapun cara memeperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut : 1. Pengamatan atau observasi yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung ketempata riset yang akan diteliti, dalam arti peneliti secara langsung melihat atau mengamati apa yang terjadi pada objek penelitian, dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Kota Surabaya. 2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dan mengumpulkan data berupa dokumen yang berkaitan dengan informasi dari laporan dan catatan yang berkaitan dengan objek penelitian. 3. Wawancara / interview yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung dengan responden, dalam penelitian ini penulis mengadakan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan langsung atau yang berwenang menangani permasalahan yang penulis teliti untuk memperoleh informasi atau keterangan lengkap. Satuan Kajian Untuk mendapatkan suatu kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data suatu kajian.Adapundefinis variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Pajak Daerah Pajak Daerah merupakan pajak yang dikenakan oleh daerah/kabupaten pada orang pribadi atau badan setiap tahunnya atas pengenaan fasilitas yang telah digunakan dan telah diijinkan oleh pemerintah kota. 2. Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah yang dikenakan oleh pemerintah daerah baik untuk orang pribadi maupun badan untuk setiap tahunnya atas timbal balik dari penggunaan failitas yang telah disediakan pmerintah atau atas perijinan yang diberikan


8 oleh pemerintah tersebut kepada orang pribadi atau badan yang meminta ijin dalam pendirian usaha. Teknik Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif dan analisis isi (content analysis) terhadap peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah. Metode kualitatif merupakan serangkaian observasi dimana tiap observasi yang terdapat pada sample atau populasi tergolong pada salah satu dari kelas-kelas yang eksklusif secara bersama-sama (mutual exclusive) dan yang kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka (Soeratno et al., 2003:70). Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 1. Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: (a) Analisis ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan Pajak Daerah, yaitu untuk menghitung apakah Pejak Daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau penurunan dalam hal penerimaan Pajak Daerah khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya yaitu dengan cara mengurangi realisasi Pajak Daerah dengan realisasi Pajak Daerah tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan realisasi Pajak Daerah pada tahun sebelumnya lalu dikalikan seratus persen; (b) Analisis ini digunakan untuk menghitung pertumbuhan Retribusi Daerah, yaitu menghitung apakah Retribusi Daerah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan atau penurunan dalam hal penerimaan Retribusi Daerah khususnya pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dengan cara mengurangi realisasi Retribusi Daerah dengan realisasi Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya kemudian dibagi dengan realisasi Retribusi Daerah pada tahun sebelumnya lalu dikalikan dengan seratus persen. Jika menggunakan rumus, rumus dari kedua perhitungan diatas adalah: Keterangan: r = Pertumbuhan Pn = Data pada tahun ke-n Po = Data pada tahun ke-o 2. Kontribusi Pajak Daearah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Analisi ini digunakan untuk menghitung kontribusi Pajak daerah (PD) dan retribusi Daerah (RD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu menghitung apakah realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya dengan cara membagi Realisasi Pajak Daerah dan Realisasi Retribusi Daerah dengan RealisasiPendapatan Asli Daerah (PAD) kemudian dikalikan dengan seratus persen. Jika menggunakan rumus adalah sebagai berikut:

Nilai Kontribusi, jika: 80 100% = Kontribusi Sangat Tinggi 60 80% = Kontribusi Tinggi 40 60% = Kontribusi Cukup = Kontribusi Rendah 20 40% 0 20% = Kontribusi Sangat Rendah


9 ANALISIS DAN PEMBAHASAN Sistem Pemungutan Menurut Undang–undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 49 Sistem Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penegihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. Pemungutan Pajak Daerah di Kota Surabaya di lakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK), dimana wajib pajak datang langsung di kantor DPPK dibagian pembayaran atau dibendahara penerimaan untuk membayar dan menyetorkan hasil Pajak Daerah sebesar ketetapan yang telah ditentukan, kemudian petugas membayar penyetoran hasil Pajak Daerah kepada bagian kas. Analisis Target dan Realisasi Pajak Daerah Analisis target dan realisasi Pajak Daerah digunakan untuk menghitung tingkat pencapaian Pajak Daerah apakah realisasi Pajak Daerah Sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Dibawah ini adalah data jumlah penerimaan Pajak Daerah oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013: Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 – 2013 Tahun Anggaran

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Selisish (+/-) (Rp)

Prosentase (%)

2009 2010 2011 2012 2013

486.582.620.000 581.581.810.000 1.691.550.000.000 1.909.562.850.000 2.118.292.666.000

442.852.257.428 524.430.353.380 1.488.358.147.752 1.852.977.636.887 2.191.375.125.979

-43.730.362.572 -57.151.456.620 -203.191.852.248 -56.585.213.113 73.082.459.979

91,01% 90,17% 87,99% 97,04% 103,45%

Sumber: Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabay (Data Diolah)


10

Untuk melihat lebih jelas tingkat pencapaian target dan realisasi Pajak Daerah diatas, dapat disajikan dengan menggunakan diagram batang sebagai berikut: 2,500,000,000,000

Anggaran ( Rp )

2,000,000,000,000 1,500,000,000,000 Target

1,000,000,000,000

Realisasi

500,000,000,000 0 2009

2010

2011

2012

2013

Tahun

Gambar 1 Grafik pergerakan Target dan Realisasi Pajak Daerah Pada tabel dan diagram batang diatas dapat dilihat target yang harus dicapai Pajak Daerah sejak tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalamai kenaikan, demikian juga Pajak Daerah pun mengalami kenaikan secara absolut, pada tahun anggaran 2009 realisasi sebesar Rp 442.852.257.428 mengalami kenaik menjadi Rp 524.430.353.380 pada tahun anggara 2010, pada tahun anggaran 2011 realisasi juga mengalami kenaikan sebesar Rp 1.488.358.147.752 dan pada tahun anggaran 2012 realisasi masih mengalami kenaik sebesar Rp 1.852.977.636.887 untuk tahun anggaran 2013 realisasi mengalami kenaikan sebesar Rp 2.191.375.125.979. Bila ditinjau dari perbandingan antara realisasi dengan target tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2012 Pajak Daerah mengalami kenaikan namun belum mencapai seperti yang diharapkan. Jika ditinjau dari prosentase realisasi mengalami kenaikan berkisar sebesar 87% sampai dengan 97%. Penyebab-penyebab belum tercapainya target adalah, pada tahun anggaran 2009 dan 2010 ini antara lain karena mulai adanya pergantian UU lama ke UU baru yaitu Undang-undang No.34 Tahun 2000 ke Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana dalam undang-undang tersebut terdapat penambahan 3(tiga) jenis pemungutan pajak baru kabupaten/kota, sedangkan Pemerintah Kota Surabaya baru memulai proses bembentukan Peraturan Daerah baru atau yang biasa disingakata dengan perda pada tahun 2010 sesuai dengan berlakunya UU baru ini yaitu mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010. Namun Pemerintah Kota Surabaya langsung menambah 3(tiga) jenis pajak baru dalam pemungutan Pajak Daerahnya mulai tahun anggaran 2009 dimana pada tahun anggaran 2009 dan 2010 penambahan tiga jenis pajak baru yaitu Pajak Bumu& Bangunan (PBB), Pajak Bea.Hak Atas Tanah & Bangunan (PBHTB), dan Pajak Air Tanah yang pendapatanya diperoleh dari Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak. Penyebab tidak tercapainya target pada tahun anggaran 2011 adalah masih adanya proses penetapan dan penyesuaian perda baru oleh Pemerintah Kota Surabaya. Penyebab lain tidak tercapainya target pada tahun anggaran ini yaitu kecilnya pungutan pendapatan


11 jenis Pajak Parkir dikarenakan kurangnya kesadaran Wajib Pajak untuk menyetorkannya, menurunya penerimaan pajak reklame, dan jenis pajak lain yang realisasinya tidak ada sama sekali yaitu jenis Pajak Air Tanah, tidak adanya pendapatan pada jenis pajak ini dikarenakan pada tahun anggaran 2011 pajak air tanah yang ditagih hanya pelipahan dari Provinsi. Pada tahun anggaran 2012 tidak tercapainya target salah satunya yaitu disebabkan oleh kurangnya perolehan pendapatan dari hasil jenis Pajak Bumi & Bangunan, alasanya yaitu WP belum membayar pajak karena belum balik nama atas kepemilikan baru, karena alasan IMB, karena banyak perubahan kepemilikan menjadi Pesum (perubahan milik pribadi menjadi fasilitas umum) contohnya: Masjid, Greja, Rumah Sakit, Panti Asuhan, dll. Tanpa dilaporkan terlebih dahulu, dan masih banyak lagi sehinnga menimbulkan pajak yang terutang. Namun pada tahun anggran ini sudah mulai dirasakan setelah adanya perubahan dari UU sebelumnya ke UU No.28 Tahun 2009 serta penetapanPerda baru pada Pemerintah Kota Surabaya. Pada tahun anggaran 2013 realisasi lebih tinggi dari pada target baik secara absolut yaitu target sebesar Rp 2.118.292.666.000 sedangkan pencapaian targetnya sebesar Rp 2.191.375.125.979 dan secara prosentase yaitu sebesar 103,45%, sehingga pada tahun anggaran 2013 sudah efektif. Tercapainya target pada tahun anggaran ini diantaranya, sudah mulai adanya kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak dengan tepat waktu serta peran aparat yaitu melakukan pemantauan secara rutin objek pajak dengan cara melakukan survey dan pendataan dilapangan untuk dikenakan Pajak (terutama Pajak Bumi dan Bangunan) yang belum terdaftar. Analisis Pertumbuhan Pajak Daerah Analisis pertumbuhan Pajak Daerah digunakan untuk mengetahui prosentase kenaikan atau penurunan penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahun. Pada tabel dibawah ini dapat dilihat analisis pertumbuhan Pajak Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 2 Pertumbuhan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2009 – 2013 No

Tahun Anggaran

Pajak Daerah (Rp)

1

2009

442.852.257.428

2

2010

524.430.353.380

3

2011

1.488.358.147.752

Pertumbuhan % 18,42 183,80 24,50

4

2012

1.852.977.636.887 18,26

5

2013 Total

2.191.375.125.979 6.499.993.521.426

244,98

Rata-rata

1.299.998.704.282

49,00



12

Untuk melihat lebih jelas pertumbuhan Pajak Daerah diatas, dapat disajikan dengan menggunakan diagram batang dibawah ini adalah sebagai berikut:

200 180

Prosentase (%)

160 140 120 100

Pertumbuhan

80 60 40 20 0 2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

Tahun

Gambar 2 Gambar Pergerakan Pertumbuhan Pajak Daerah Pada tabel dan diagram batang dapat dilhat bahwa pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami pertumbuhan secara fluktuasi yaitu, dengan rata-rata absolut Rp 1.229.998.704.282 dan rata-rata prosentase pertumbuhan Pajak Daerah sebesar 49,00%. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, secara umum fahktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan pertumbuhan Pajak Daerah adalah sebagai berikut: 1. Diadakanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak (WP) tentang peraturan Pajak Daerah yang berlaku saat ini. 2. Adanya tambahan objek baru dalam pengenaan jenis Pajak Daerah yaitu: Pajak Bumi & Bangunan, Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan, Pajak Air Tananh. 3. Adanya perluasan pengenaan objek pajak, seperti perluasan pada Pajak Hotel saja tetapi dengan atas nama hotel yang dikenakan pajak, juga pada kamar kost yang memiliki lebih dari 10 kamar kost juga sebagian dikenakan sebagai pajak hotel. 4. Melakukan pemantauan secara rutin objek pajak dengan cara melakukan survey dan pendataan dilapangan untuk dikenakan Pajak ( terutama Pajak Bumi dan Bangunan) yang belum terdaftar. 5. Kesadaran Wajib Pajak (WP) untuk membayar pajak tepat waktu. 6. Pemberantasan oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi. 7. Adanya fasilitas peningkatan dalam pelayana dan kenyamanan masyarakat,untuk membayar pajak, dengan adanya perluasan kantor cabang dan mobil keliling di berbagai tempat di Kota Surabaya sehingga Wajib Pajak (WP) secara mudah untuk melakukan pembayaran pajak. Sedangkan faktor-faktor umum yang dapat mempengaruhi penurunan pertumbuhan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:


13 1. 2.

3.

4. 5.

Kuarangnya sosialisasi kepada masyarakat atau Wajib Pajak (WP) tentang peraturan Pajak Daerah yang berlaku saat ini. Kurangnyapemantauan secara rutin objek pajak dengan cara melakukan survey dan tidak diadakan pendataan yang belum terdaftar dilapangan untuk dikenakan Pajak (terutama Pajak Bumi dan Bangunan). Tingkat kesadaran Wajib Pajak (WP) masih kurang dan masih banyak Wajib Pajak (WP) yang menunda dalam membayar pajak tepat waktu sehingga menimbulkan pajak yang terutang. Pengalihan Jenis Pajak. Banyak perubahan kepemilikan menjadi Pesum (perubahan milik pribadi menjadi fasilitas umum) contohnya: Masjid, Greja, Rumah Sakit, Panti Asuhan, dll.Adanya oknum-oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 bahwa “berkaitan dengan pemberian kewenangan dalam penetapan tarif untuk menghindari penetapan tarif pajak yang tinggi yang dapat menambah beban bagi masyarakat secara berlebihan, Daerah hanya diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”. Dengan adanya kenaikan pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun ke tahun diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapatmengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Analisis Target dan Realisasi Retribusi Analisis target dan realisasi Retribusi Daerah digunakan untuk menghitung tingkat pencapaianRetribusi Daerah apakah realisasi Retribusi Daerah Sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui data jumlah penerimaan Retribusi Daerah oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mulai tahun anggaran 2009 samapai dengan tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 3 Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Tahun Angaran 2009 – 2013 Tahun Anggaran 2009 2010 2011 2012 2013

Target (Rp) 244.573.056.153 288.713.893.269 265.797.243.579 203.721.977.378 235.196.801.853

Realisasi (Rp) 164.247.724.956 182.609.541.601 209.834.317.888 180.564.768.764 235.826.209.899

Selisish (+/-) (Rp) -80.325.331.197 -106.105.351.668 -55.962.925.691 -23.157.208.614 629.408.046

Prosentase (%) 67,16% 63,25% 78,95% 88,63% 100,27%



14 Dibawah ini dapat dlihat lebih jelas tingkat pencapaian target dan realisasi Retribusi Daerah dengan menggunakan diagram batang sebagai berikut:

Anggaran ( Rp)

250,000,000,000 200,000,000,000 150,000,000,000 Target Realisasi

100,000,000,000 50,000,000,000 0 2009

2010

2011 Tahun

2012

2013

Gambar 3 Grafik Pergerakan Target dan Realisasi Retribusi Daerah Pada tabel dan diagram batang diatas dapat dilihat target yang harus dicapai Retribusi Daerah dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 secara absolut berfluktuasi, pada tahun anggaran 2009 realisasi sebesar Rp 164.247.724.956 mengalami kenaikan sebesar Rp 182.609.541.601 pada tahun anggaran 2010, dan pada tahun anggaran 2011 realisasi juga mengalami kenaikan sebesar Rp 209.834.317.888 sedengkan pada tahun anggaran 2012 realisasi menurun sebesar Rp 180. 564.768.764 namun pada tahun anggaran 2013 realisasi mengalami kenaikan kembali sebesar Rp 235.826.209.899. Bila ditinjau dari perbandingan antara realisasi dengan target tahun anggaran 2009 2011 Retribusi Daerah mengalami kenaikan namun pada tahun anggaran 2012 mengalami penurunan, dan antara realisasi dengan target pada tahun-tahun anggran tersebut belum mencapai seperti yang diharapkan. Jika ditinjau dari prosentase realisasi mengalami kenaikan berkisar sebesar 63% sampai dengan 88%. Penyebab-penyebab belum tercapainya target adalah, tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2012 yaitu adanya perubahan dan pembeharuanPerda setelah ditetapkanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 oleh Pemerintah Kota Surabya tentang Retribusi, dimanaPerda tersebut baru disusun pada tahun 2010 dan baru benar-benar jadi dan selesai pada akhir tahun 2012, lamanya proses pembentukan Perda baru ini yang pada akhirnya dapat mempengaruhi penerimaan Retribusi. Selain itu penyebab tidak tercapainya target pada tahun anggran 2012 adalah adanya pengaruh dari penentuan Dewan terhadap Perda Baru, dan masih banyak turunnya penerimaan dari berbagai jenis-jenis pengenaan retribusi pada tahun anggaran ini. Alasanya seperti, wajib retribusi yang sudah mendaftarkan diri untuk izin mendirikan usahanya atau penggunaan fasilitas daerah untuk pengenaan retribusi dan sudah dihitung pendapatanya atas biaya pemakaian oleh pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan untuk dimasukkan ke dalam target retribusi, ternyata wajib retribusi ini tidak jadi mengambil dan mendirikan usahanya atau tidak jadi menggunakan fasilitas daerah sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan Retribusi Daerah yang sudah ditargetkan oleh DPPK, sehingga nantinya berpengaruh pada realisasi Retribusi Daerah. Pada tahun anggaran 2013 realisasi lebih tinggi dari pada target baik secara absolut yaitu target sebesar Rp 235.196.801.853 sedangkan pencapaian targetnya sebesar Rp


15 235.826.209.899 dan secara prosentase yaitu sebesar 100,27%, sehingga pada tahun anggaran 2013 sudah efektif. Tercapainya target pada tahun anggaran ini diantaranya, mulai sadarnya Wajib Retribusi dalam pentingnya membayar retribusi dengan tepat waktu dan sudah selesainya Perda baru yang mengatur Retribusi Daerah sehingga menjadi jelas untuk pemungutan jenis objek-objek dan tarif atas pengenaan retribusi. Analisis Pertumbuhan Retribusi Analisis pertumbuhan Retribusi Daerah digunakan untuk mengetahui kenaikan atau penurunan penerimaan Retribusi Daerah dari tahun ke tahun. Untuk melihat analisis pertumbuhan Retribusi Daerah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 adalah sebagai berikut: Tabel 4 Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun anggaran 2009 -2013 No 1

Tahun Anggaran 2009

Retribusi Daerah (Rp) 164.247.724.956

Pertumbuhan % 11,18

2

2010

182.608.541.601

3

2011

209.834.317.888

4

2012

180.564.768.764

5

2013 Total

235.826.209.899 973.081.563.108

42,74

Rata-rata

194.616.312.622

8,55

14,91 13,95 30,60


Untuk melihat lebih jelas pertumbuhan Retribusi Daerah diatas, dapat disajikan dengan menggunakan diagram batang dibawah ini sebagai berikut:

35

Prosentase (%)

30 25 20 15

Pertumbuhan

10 5 0

2009-2010

2010-2011 2011-2012 Tahun

2012-2013

Gambar 4 Grafik Pergerakan Pertumbuhan Retribusi Daerah


16 Pada tabel dan diagram batang dapat dilhat bahwa pertumbuhan Retribusi Daerah pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 mengalami pertumbuhan secara fluktuasi yaitu, dengan rata-rata absolut Rp 194.616.312.622 dan rata-rata prosentase pertumbuhan Retribusi Daerah sebesar 8,55%. Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, secara umum fahktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya peningkatan pertumbuhan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 1. Diadakanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya Wajib Retribusi tentang peraturan Retribusi Daerah yang berlaku saat ini. 2. Sudah mulai adanya ketaatan pengguna fasilitas pemerintah daerah untuk membayar Retribusi Daerah dengan tepat waktu. 3. Adanya tambaahan fasilitas daerah yang digunakan oleh orang pribadi atau badan yang berhak menggunakanya.Dengan begitu maka pemerintah akan mendapat tambahan pendapatan Retribusi Daerah dari adanya pemmanfaatan fasilitas pemerintah yang digunakanya. 4. Sudah selesainya Perda baru yang mengatur tentang objek-objek dan tarif Retribusi Daerah. Sedangkan faktor-faktor umum yang dapat mempengaruhi penurunan pertumbuhan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: 1. Kuarangnya sosialisasi kepada masyarakat atau Wajib Retribusi tentang peraturan Retribusi Daerah yang berlaku saat ini. 2. Adanya penundaan pembayaran retribusi oleh penggunaan fasilats daerah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pemerintah memilih menunda pembayaran retribusi, sehingga tidak membayar retribusi dengan tepat waktu, sehingga akan menimbulkan retribusiterutang dan dapat mempengaruhi pendapatan Retribusi Daerah tiap tahunya. 3. Belum selesainya pembentukan Perda baru sehingga objek-objek dan tarif retribusi menjadi kurang jelas. Terjadinya penurunan Retribusi Daerah selain disebabkan dari berbagai faktor yang sudah dijelaskan diatas, juga disebabkan karena adanya kebijakan Pemerintah Kota Surabaya untuk tidak mengenakan biaya atau retribusi pada berbagai objek retribus dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan usahanya dan meringankan beban masyarakat. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berikut ini hasil perosentase kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah mulai tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:


17 Tabel 5 Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2009 – 2013

Tahun Anggaran

Pajak Daerah (Rp)

Retribusi Daerah (Rp)

PAD (Rp)

Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD

Kontribusi Kontribusi Retribusi PD+RD Daerah terhadap PAD terhadap PAD

2009

442.852.257.428

164.247.724.956

809.795.526.042

54,69%

20,28%

74,97%

2010

524.430.353.380

182.609.541.601

934.043.732.486

56,15%

19,55%

75,70%

2011

1.488.358.147.752

209.834.317.888

1.886.514.301.580

78,89%

11,12%

90,02%

2012

1.852.977.636.887

180.564.768.764

2.270.064.735.291

81,63%

7,95%

89,58%

2013

2.191.375.125.979

235.826.209.899

2.792.853.853.680

78,46%

8,44%

86,90%

13,466%

83,434%

Rata-rata

69,964%


17


18 Dibawah ini dapat dlihat lebih jelas tingkat pencapaiankontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggunakan diagram batang sebagai berikut:

80.00 70.00

% Kontribusi

60.00 50.00 PD

40.00

RD 30.00

PD&RD

20.00 10.00 0.00 2009

2010

2011

2012

2013

Tahun

Gambar 5 Grafik PergerakanKontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada tabel dan diagram batang diatas dapat dilihat pencapaian dan grafik pergerakankontribusi Pajak Daerah dan Retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD,) bila diperhatikan secara menyeluruh rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dibandingkan dengan kontribusiRetribusi Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini terlihat dari rata-rata prosentase besarnya kontribusi Pajak Daerah 69,964% sedangkan ratarata prosentasekontribusiRetribusi Daerah hanya sebesar 13,466%. Penyebab menikatanya rata-rata kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diataranya yaitu adanya tambahan pengenaan pada jenis pajak yaitu Pajak Bumi & Bangunan, Pajak Bea Hak Atas Tanah & Bangunan, Pajak Air Tanah. Jika ditinjau dari tahun anggaran 2009-2013 kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata prosentasepencapaian hanya sebesar 83, 434% pertahun. Namun hal tersebut dapat dinyatakan efektif, karena dalam Pendapatan Asli Daerah masih ada dua sumber pendapatan lain yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Implementasi Undang-undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi


19 Daerah.Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali provinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang. Dengan adanya implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka akan mendorong meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya. Strategi yang ditempuh pada jenis-jenis pemungutan daerah dengan menggunakan kebijakan “Closed List”.Praktek kebijakan ini adalah daerah hanya diperkenankan untuk memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Kajian Implementasi Undangundang Nomor 28 Tahun 2009 Di Kota Surabaya, maka dapat disimpulkan analisis yang dilakukan peneliti tentang efektifitas Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya menunjukkanefektif,berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya serta hasil wawancara dari staff anggran DPPK Kota Surabaya, karena Pemerintah Kota Surabaya sudah mampu memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerahnya sendiri tidak lagi pembagian hasil dari Provinsi. Dari hasi penelitian juga dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kontribusi tinggi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan rata-rata prosentase sebesar 83,434% per tahun. Untuk pertumbuhan Pajak Daerah mengalami kenaikan pertumbuhanyaitu dengan rata-rata secara absolut Rp 1.229.998.704.282 dan dengan rata-rata prosentase sebesar 49% per tahun, sedangkan untuk pertumbuhan Retribusi Daerah mengalami kenaikanpertumbuhan yaitu dengan rata-rata secara absolut Rp 194.616.312.622 dan dengan rata-rata prosentase sebesar 8,55% pertahun. Walaupun setalah ditetapkan UU No.28 Tahun 2009 dan masih adanya proses pembentukan Perda baru terhadap UU tersebut, pendapatan Kota Surabaya selalu meningkat meskipun belum mencapai hasil 100%.Pemerintah Kota Surabaya mampu mandiri dan dapat membuktikan setelah Perda baru selesai dibuat yaitu pada tahun 2013 pencapaian Pendapatan Kota Surabaya atas Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya mampu mencapai 100%. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya untuk meningkatkan penerimaan Pajak Derah dan Retribusi Daerah adalah melakukan intensifikasi yaitu dengan cara mengadakan pendekatan kepada Wajib Pajak melalui kegiatan penyuluhan, Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, Membentuk tim satuan tugas yang bertugas untuk mengawasi pemungutan dilampangan, dan Melakukan Ekstensifikasi yaitu dengan cara menyusun program kebijakan dan strategi pengembangan untuk menggali objek pungutan baru yang lebih potensial. Melakukan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan


20 informasi terhadap jenis-jenis pajak yang memungkinkan untuk dikembangkan,meninjau kembali ketetapan tarif dan mengkaji ulang peraturan daerah untuk dilakukan perubahan. Saran Berdasarkan pembahasan mengenai simpulan Kajian Implementasi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Di Kota Surabaya, maka saran yang ingin peneliti berikan adalah sebagai berikut: 1. Kepada Pemerintah KotaSurabaya khususnya Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan diharapkan mampu mempertahankan efektifitas dengan terus meningkatkan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). 2. Bagi penelitian selanjutnya sebaiknya menambah objek penelitian. DAFTAR PUSTAKA Adegustara, F., Syofiarti, Titin Fatimah. 2010. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi di Tiga Daearah Di Propinsi Sumatera Barat). Jurnal Akuntansi Perpajakan : 1-5 Bastian, Indra. 2001. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. BPFE. Yogyakarta. Halim, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Erlangga. Jakarta. Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. ________ . 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. ________ . 2013. Perpajakan. Edisi Revisi. Andi. Yogyakarta. Mursyidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. ReflikaAditama. Bandung. Priantara, Diaz. 2012. Perpajakan Indonesia. Mitra Wacana Media. Jakarta. Resmi, Siti. 2005. Perpajakan Teori & Kasus.Salemba Empat. Jakarta. Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah &Retribusi Daerah. Edisi Satu. PT Raja GrafindoPersada. Jakarta. ______, Marihot P. 2010. Pajak Daerah &Retribusi Daerah. Edisi Satu.PT Raja GrafindoPersada. Jakarta. Soeratno et al. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Edisi Revisi. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN. Yogyakarta. Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi(Mixed Methods). Alfabet. Bandung. Tjahyono, Achmad dan Muhammad F. Husain. 2009. Perpajakan. Edisi Empat.UPP-STIM YKPN. Yogyakarta. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Buku Dua Edisi Sepuluh. Salemba Empat. Jakarta.

KAJIAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 DI KOTA SURABAYA Muslikhatus Sholikhah

Recommend Documents