Lampiran
Surat Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Nomor
:
Tanggal
: DAFTAR NOMINATIF PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIT KERJA / UPT: Periode Penilaian No
Nama Pegawai
NIP
Jabatan
Unit Kerja
Nilai
Sebutan
Keterangan
Direktur / Kepala Badan / Sekdit / Sekbadan / Karo /Kapus / KaBalai
NIP.
6.
Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Daerah melaporkan hasU Penilaian Prestasi Kerja PNS kepada- Badan Kepegawaian Negara sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan penilaian prestasi kerja paling lama akhir Maret tahun
7.
Laporan hasil Penilaian Prestasi Kerja sebsgaimana dimaksud pada butir 6 (enam) disampaikan dalam bentuk salinan berkas elektronis [softcopy) dengan
berikutnyadengan format sesuai Lampiran I; format Microsoft Exceldan hardcopy.
8.
Kepala Badan Kepegawaian Negara menyampaikan laporan hasil evaluasi penilaian prestasi kerja kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi paling lama akhir bulan April tahun berikutnya sesuai format pada Lampiran II dan Lampiran III.
9.
Laporan hasil evaluasi penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada butir 8 (delapan) disampaikan dalam bentuk salinan berkas elektronis (softcopy) dengan format Microsoft Excel dan/atau melalui surat elektronik (surel/emaii) ke alamat:
[email protected]
10. Khusus Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015 disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara paling lama 30 November 2016.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih
sflWi^ekdayagunaan Aparatur fprmasi Birokrasi,
,? •"C" ,'~—"AsmanAbnux " Asmah .
Tembusan, Yth :
Kepala Sadan Kepegawaian Negara
-Ill,--
"
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Penilaian Prestasi Kerja PNS
Hal
Penting
Sifat
3 lombar
Lampiran
B/2810/M.PAN-RB/08/2016
Nomor
Jakarta, 15 Agustus 2016
Kepada Yth.
1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat 2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah di
Tempat
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara, Kementerian PAN dan RB bersama instansi terkait lainnya telah menyusun Rancangan Peraluran Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja PNS sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Sehubungan dengan hal tersebut, guna lebih mendorong peningkatan kinerja PNS sebelum tcrbitnya Peraturan Pemerintah Tentang Penilaian Kinerja PNS dimaksud maka penilaian kinerja PNS masih menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, untuk itu perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa untuk mewujudkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, wajib dilakukan penilaian prestasi kerja oleh Pejabat Penilai;
2.
Penilaian prestasi kerja terdiri dari unsur Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Perilaku Kerja berdasarkan rencana kerja tahunan;
3.
SKP sebagaimana dimaksud pada angka 2 ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari;
Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan setiap akhir Dcscmber pada tahun yang bersangkutan dan paling lama akhir
4.
Januari tahun berikutnya;
Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan sanksi bagi Pejabat Penilai yang tidak menetapkan SKP yang telah disusun dan/atau bagi PNS yang tidak menyusun SKP sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53
5.
Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
-2-
5. Pejabat Pembina Kepegawaian memberikan sanksi bagi Pejabat Penilai yang tidak menetapkan SKP yang telah disusun dan/atau bagi PNS yang tidak menyusun SKP sesuai
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Peqawai Negeri Sipil;
6.
Dalam rangka monev pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja (P2K) pegawai, kami harapkan
Saudara menugaskan operator Simpeg untuk menginput dan mengupload dokumen P2K setiap pegawai melalui menu SKP dalam aplikasi simpeg dan menyampaikan
laporan/rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja PNS per Unit Kerja (eselon II) dan per UPT
dengan format sesuai Lamp/ran kepada Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi paling lambat akhir Februari pada setiap tahunnya.
7.
Laporan/rekapitulasi hasil Penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada butir 6 (enam) disampaikan dalam bentuk Softcopy dengan format Microsoft Excel dan melalui surat resmi dan/atau email ke alamat biropea(5)menlhk.ao.id.
8.
Khusus untuk hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS tahun 2015, rekapitulasi Penilaian Prestasi Kerja dapat kami terima paling lama akhir September 2016.
9.
Sesuai arahan dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
tersebut di atas, laporan/rekapitulasi P2K tersebut akan kami teruskan ke Kepala Badan Kepegawaian Negara.
Demikian, kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kepa a Biro Kepegawaian dan Organisasi
ayana, MM
^§0521 198403 2001 Tembusan :
Sekretaris Jenderal
