ANALISA KEBIJAKAN JALUR TRANSJAKARTA (BUSWAY) DALAM MEWUJUDKAN KEAMANAN, KESELAMATAN, KETERTIBANDAN KELANCARAN LALU LINTAS DKI JAKARTA
JURNAL Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Ilmu Kepolisian
OLEH YUDHO HUNTORO, SIK NIM : 2013246002
PROGRAM STUDI MANAJEMEN TEKNOLOGI KEPOLISIAN PROGRAM PASCASARJANA SEKOLAH TINGGI ILMU KEPOLISIAN JAKARTA 2015
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dalam tesis ini penulis ingin menjelaskan terjadinya kebijakan dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tentang transportasi angkutan umum yaitu Transjakarta (busway) yang merupakan implementasi dari MRT (mass rapid transit) yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak untuk mewujudkan pelayanan dibidang transportasi publik yang cepat, selamat, nyaman dan aman. MRT (mass rapid transit) secara harfiah diartikan sebagai moda angkutan yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak (massal) dengan frekuensi dan kecepatan yang sangat tinggi (rapid). Menurut modanya, MRT dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain: bus (buslane/busway), subway, tram, dan monorail. Bus MRT dapat dibedakan dengan bus angkutan biasa dan kendaraan lain karena biasanya merupakan shuttle bus yang memiliki rute perjalanan tertentu dan beroperasi pada lajur khusus, sehingga sering disebut buslane/busway. Pemisahan lajur ini dilakukan agar penumpang tidak mengalami penundaan waktu perjalanan dan tidak terganggu oleh aktivitas moda angkutan lain yang melintasi rute perjalanan yang sama. Maka dari pada itu menurut undang-undang nomor 38 tahun 2004 Pasal 5, peran jalan dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: 1). Sebagai prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, hankam, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2) Sebagai prasarana distibusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 3). Merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh Wilayah Republik Indonesia.
2
Timbulah jasa angkutan untuk memenuhi kebutuhan perangkutan (transportasi) dari satu tempat ke tempat lain. Sehingga Fungsi Transportasi (Regional dan Lokal) Transportasi dapat mengatasi kesenjangan jarak dan komunikasi antara tempat asal dan tempat tujuan. Untuk itu dikembangkan sistem transportasi dan komunikasi, dalam wujud sarana (kendaraan) dan prasarana (jalan). Untuk wilayah perkotaan, transportasi memegang peranan yang cukup menentukan. Suatu kota yang baik dapat ditandai, antara lain dengan melihat kondisi transportasinya. Transportasi yang baik, aman, dan lancar selain mencerminkan keteraturan kota, juga memperlihatkan kelancaran kegiatan perekonomian kota. Maka tujuan dari Transportasi menurut Salim (2006: 1-2) dapat di klasifikasikan,http://www.academia.edu/5077479/buku_hukum_lalulintas_dan_jal an._kurniawan_tri_wibowo_sh_Menurut Salim (2006: 1-2) adalah: Transportasi memegang peranan dalam usaha mencapai tujuan ekonomi dan tujuan non ekonomi suatu negara. 1) Tujuan Ekonomi meliputi: a) Meningkatkan pendapatan nasional, disertai dengan distribusi yang merata antara pendidikan, bidang-bidang usaha dan daerah b) Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan para konsumen, industri dan pemerintah c) Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta menyediakan pasaran dalam negeri d) Menciptakan dan memelihara tingkatan kerja bagi masyarakat 2) Tujuan Non Ekonomi meliputi: a) Untuk mempertinggi integritas bangsa b) Untuk mempertinggi ketahanan dan pertahanan nasional Mengacu pada pengertian dan tujuan transportasi tersebut maka kebijakan di bidang transportasi merupakan suatu kebijakan yang memiliki dampak yang besar pada berbagai bidang kehidupan manusia, maka dengan adanya fenomena yang terjadi di DKI Jakarta mengenai kemacetan dan kurangnya sarana angkutan yang mempunyai pola pelayanan terbaik dari segi kenyaman dan ketepatan waktu perjalanan.
Dengan keseriusan untuk
membenahi transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi,
3
sosial, budaya, lingkungan hidup, politik, hankam, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Pasal 5 peran jalan, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai terobosan, yaitu mewujudkan transportasi yang di banggakan oleh masyarakat Ibukota. Disinilah terwujud bus yang memiliki jalur tersendiri dari kendaraan lain, saat ini disebut Transjakarta (busway) dan transportasi angkutan umum Transmilenio yang sukses di Bogota, Kolombia. Transjakarta (busway) sebagai sebuah subsistem transportasi juga dipengaruhi oleh berbagai subsistem yang lain yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasinya. Dengan memahami berbagai subsistem yang ada dalam implementasi Transjakarta (busway) maka akan diketahui berbagai permasalahan yang terjadi di dalamnya. Salah satu pendukung implementasi Transjakarta (busway) adalah pembangunan jalur Transjakarta (busway), maka yang menjadi pendukung utama penunjang agar transportasi publik berjalan secara khusus agar dapat meningkatkan pelayanan kepada penumpangnya untuk terbebas dari kemacetan dan kecelakaan lalulintas. Jalur Transjakarta (busway) di DKI Jakarta dibuat secara khusus dengan dipisahkan dengan berbagai kendaraan yang lain. Peningkatan pelayanan Transjakarta (busway) akan dapat mengurangi kemacetan dengan ditandai perpindahan penumpang mobil pribadi ke Transjakarta (busway). Jalur Transjakarta (busway) dibangun secara bertahap dengan menyesuaikan anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Jalur Transjakarta (busway) menghubungkan antar berbagai tempat yang ada di DKI Jakarta khususnya terkait permintaaan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat (demand). Jalur Transjakarta (busway) tersebut membentuk suatu jaringan lalulintas yang terkait dengan berbagai jaringan jalan lainnya. Jaringan jalan menurut UU No 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan
4
Angkutan Jalan adalah “Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Jalur Transjakarta (busway) dibangun berdasarkan skala prioritas dengan mengetahui demand transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi ini dapat diketahui dari penelitian sebelum penerapan jalur Transjakarta (busway) dengan melihat kepada lalulintas terkait tujuan berbagai lokasi yang ada di DKI Jakarta. Dengan skala prioritas maka akan memudahkan implementasi jalur Transjakarta (busway) yang tepat dan akan mudah diketahui dampak dari kebijakan dari jalur Transjakart (busway) tersebut. Dampak berupa kemacetan lalulintas yang terjadi di DKI jakarta memberikan pengaruh dari berbagai segi kehidupan. Mulai dari segi ekonomi terkait pemborosan bahan bakar dan biaya karena waktu tempuh yang lama dalam
distribusi
barang
maupun
mobilitas
manusia
sampai
dengan
permasalahan lingkungan hidup. Kerugian akibat hilangnya waktu bagi warga Jakarta merupakan dampak lainnya dari kemacetan yang terjadi. Banyak warga jakarta
yang
kehilangan
waktu
dengan
keluarga
maupun
berkurang
produktifitasnya dalam sekolah maupun bekerja karena banyaknya waktu yang dihabiskan di jalan raya.
Study on Integrated Transportation Master Plan
(SITRAMP) oleh JICA/Bappenas (2012) menunjukkan : Jika sampai tahun 2020 tidak ada perbaikan yang dilakukan pada sistem transportasi Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok Tangerang dan Bekasi), maka estimasi kerugian ekonomi yang terjadi sebesar Rp. 28,1 Triliun dan kerugian nilai waktu perjalanan yang mencapai 36,9 Triliun Selain kerugian terkait materi, kemacetan lalulintas di DKI Jakarta juga berdampak pada kerusakan lingkungan seperti polusi udara dan suara yang berdampak pada kesehatan manusia.
5
Kemacetan lalulintas yang sedemikian parah terjadi di Jakarta menuntut perhatian pemerintah DKI Jakarta untuk membuat kebijakan terkait penyelesaian permasalahan kemacetan yang terjadi. Salah satu bentuk kebijakan yang diambil oleh DKI Jakarta adalah implementasi transportasi publik (public transport) yang berupa Transjakarta (busway) yang di sebut di Jakarta adalah Transjakarta. Implementasi Transjakarta (busway) atau Transjakarta diharapkan mampu merubah tradisi warga masyarakat jakarta yang selama ini menggunakan transportasi dengan kendaraan pribadi beralih pada kendaraan angkutan masal yang berupa Transjakarta (busway). Peralihan tradisi penggunaan mobil pribadi dengan transportasi publik diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang terjadi di Jakarta. Setelah implementasi kebijakan penggunaan transportasi publik yang dirintis oleh era Gubernur Sutiyoso pada tahun 2004 dengan ditandai adanya Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Pola Transportasi Makro (PTM). Pergub tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003
Tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan. Implementasi Transjakarta (busway) yang sudah dimulai pada tahun 2004 dan hingga pada saat ini sudah berlangsung selama satu dekade belum memberikan hasil yang maksimal dalam mengatasi kemacetan di jalan Jakarta. Kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Risyapudin menilai ://megapolitan.kompas.com/read/2015/02/05/10343151/Jakarta.Kota.Termacet.In i.Komentar.Dirlantas.Polda. Direktorat Lalulintas Polda Metro membenarkan adanya peningkatan kemacetan yang sangat signifikan di Ibukota Jakarta. Sehingga kondisi lalulintas DKI Jakarta mengalami kemacetan yang terjadi pada saat jam sibuk seperti pagi, siang atau kemacatan yang terjadi pada sore hari pada saat pulang kerja. Fenomena tersebut mendiskripsikan bahwa kabijakan
6
Transjakarta (busway) belum mampu memberikan solusi terbaik terkait kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta. Kebijakan implementasi Transjakarta (busway) juga masih menyisakan berbagai permasalahan terkait jalur Transjakarta (busway) pada saat ini. Salah satu bentuk permasalahan tersebut adalah terjadinya kecelakaan lalulintas yang terjadi pada jalur transportasi publik tersebut. Kecelakaan lalulintas yang terjadi di Jalur Transjakarta (busway)) merupakan suatu peristiwa yang terjadi setelah implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway) di DKI Jakarta. Jalur Transjakarta (busway) sebagai jalur khusus memiliki payung hukum yang tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Larangan bagi kendaraan lain untuk melintas di jalur Transjakarta (busway) sendiri tertuang dalam Pasal 2 ayat (7) yang menyatakan bahwa : “Kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur Transjakarta (busway)”. Sedangkan hukuman atau sanksi terhadap larangan tersebut tertuang dalam Pasal 61 ayat (3) yaitu: Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (7), Pasal 3 huruf g, huruf h, huruf j, Pasal 5 huruf b, huruf c, Pasal 6, Pasal 12 huruf b, huruf d, huruf g, Pasal 19 huruf a. Pasal 20, Pasal 22 huruf b, huruf f, Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 36 ayat (3), Pasal 37 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 43 dikenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (Seratus delapan puluh) hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah). Penegakan hukum terkait pelanggaran aturan penerobosan Transjakarta (busway) dapat dilakukan oleh Dinas perhubungan (PPNS) bekerjasama dengan kepolisian RI dalam hal ini fungsi Lalu lintas. Kebijakan pembangunan jalur khusus Transjakarta (busway) merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah daerah DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan dan kecelakaan lalulintas yang terjadi di ibukota sehingga terwujud
7
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas. Pada jalur khusus Transjakarta
(busway)
diharapkan
mampu
menjawab
perkembangan
permasalahan lalulintas sebagai dampak perkembangan pada sektor ekonomi dan
kebutuhan
masyarakat
terkait
moda
transportasi.
Perkembangan
perekonomian di DKI Jakarta yang senantiasa mengalami peningkatan dan diikuti perkembangan jumlah penduduk membutuhkan pengembangan teknologi dan
manajemen
transportasi
dalam
rangka
mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat yang diharapkan oleh pemerintah DKI Jakarta.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka perumusan
masalah dalam tesis ini penulis adalah menganalisa bagaimana kebijakan yang pada saat itu dengan adanya jalur Transjakarta (busway) sampai sekarang dan sudah beroperasi apakah dapat mengatasi permasalahan kemacetan dan mewujudkan peralihan menggunakan kendaraan pribadi berpindah ke angkutan Transjakarta (busway) atau menambah kemacetan di Ibukota Jakarta. Mengacu pada pokok permasalahan tersebut penulis merumuskan dengan menentukan persoalan-persoalan yang meliputi, yakni : Bagaimana tahap dari perencanaan kebijakan
jalur
Transjakarta
(busway)
setelah
itu
implementasi
yang
dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di DKI Jakarta dan juga meliputi faktor yang mempengaruhi implementasi dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas.
1.3.
Kerangka Teori Dalam kajian ini adalah mengenai analisa kebijakan jalur transjakarta
(busway) untuk dapat mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta. Dengan menganalisa kebijakan jalur
8
Transjakarta (busway) yang masih belum dapat mewujudkan harapan untuk mengatasi kemacetan dan mengalihkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan Transjakarta (busway), sehingga acuan yang digunakan dalam tesis ini adalah mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas dengan menggunakan dalam tesis ini meliputi: 1) teori perencanaan strategis; 2) management strategis; 3) teori perumusan kebijakan publik; 4) teori implementasi kebijakan publik; dan 5) teori faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik.
1.4.
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian adalah dapat memperoleh hasil yang relevan dengan
melakukan analisa tentang kebijakan jalur Transjakarta (busway) dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas apakah mengatasi kemacetan atau menimbulkan kemacetan di DKI Jakarta
1.5.
Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis
maupun secara praktis bagi Pemerintah DKI dan Polri, khususnya dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta. 1.5.1
Secara Teoritis Secara Teoritis, penelitian yang dilaksanakan diharapkan dapat memiliki
beberapa manfaat, antara lain : (a) bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang transportasi publik dari hasil suatu kebijakan publik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, maupun secara umum bagi kemajuan transportasi nasional bangsa dan Negara Indonesia, khususnya dalam hal mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas; (b)
9
penelitian dan pengetahuan diharapkan juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pembaca khususnya yang berminat dengan pengetahuan mengenai kebijakan publik dalam bidang transportasi berfokus kepada moda angkutan masal yaitu Transjakarta (busway) yang dalam beroperasinya dapat mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas bagi pengguna jalan lain; (c) hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan landasan dan bahan kajian bagi pelaksanaan penulisan penulisan selanjutnya dalam
mengalisa
programnya
pengoperasian
dengan
maksud
Transjakarta
dapat
(busway)
memperbaiki
dan
dengan
program
membenahi
kekurangan yang ada.
1.5.2
Secara Praktis Secara praktis didalam penelitian yang dilaksanakan dapat bermanfaat
bagi : 1. Pemerintah Penelitian
yang
dilaksanakan
akan
diharapkan
dapat
menghasilkan berupa rekomendasi yang bermanfaat sebagai saran, masukan, dan bahan pertimbangan bagi pemerintah, khususnya pemerintah DKI Jakarta, dalam rangka mengevaluasi kebijakan jalur Transjakarta (busway) yang sesuai dengan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di wilayah DKI Jakarta. 2. Masyarakat Memberikan gambaran kepada warga masyarakat kota Jakarta selalu mendukung kebijakan implementasi jalur Transjakarta (busway) di DKI Jakarta sehingga mendukung pemerintah daerah untuk menerapkan moda transportasi massal yang berbentuk
10
Transjakarta (busway) sehingga dapat mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta. 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri sebagaimana UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian negara republik Indonesia yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b yang menyatakan bahwa : menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di jalan. Maka penelitian ini diaharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memberikan masukan kepada Polri Khususnya Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya dengan selalu melakukan upaya upaya seperti sterilisasi jalur Transjakarta (busway), pemberlakuan three in one, dan menjalankan program ERI
(electronic
registration
indification)
dalam
mengelola
permasalahan lalulintas di DKI Jakarta agar dapat mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas
1.6.
Asumsi-asumsi Bahwa dengan situasi dan kondisi lalulintas di DKI Jakarta yang sudah
mengalami permasalahan dalam kemacetan hampir seluruh ruas jalan di Ibukota, ini disebabkan tidak adanya penambahan ruas dan pelebaran jalan yang berkenaan dengan adanya kebijakan jalur Transjakarta (busway) maupun melakukan pengananalisaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri sebagai aktor
dalam membuat
kebijakan tersebut
yang
masih
belum
mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas.
11
1.7.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini disusun dalam rangka memberikan gambaran
atas penulisan tesis yang dilakukan penulis dalam bentuk yang terbagi dalam 7(tujuh) bab . Masing-masing bab dalam sistematika penulisan ini saling terkait satu sama lain dalam rangka menjelaskan tentang analisa kebijakan jalur Transjakarta
(busway)
dalam
rangka
untuk
mewujudkan
keamanan,
keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas di DKI Jakarta.
Adapun
sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut : Bab I
Berisi pendahuluan, mencakup latar belakang dilakukannya penelitian, rumusan
masalah,
kerangka
teori,
tujuan
penelitian,
manfaat
penelitian, asumsi-asumsi dan sistematika penulisan Tesis. Bab II
Berisi tinjauan pustaka/kerangka dasar teoritik berisi tentang semua teori yang menjadi landasan berpikir dan pisau analisis dari penulis dalam menganalisa dan menjelaskan semua fenomena serta fakta yang ditemukan oleh penulis terkait dengan topik dan permasalahan penelitian.
Bab III
Berisi tentang gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti yang dapat memudahkan penulis dalam menjelaskan topik dan permasalahan penelitian. Cara menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan definisi yang bertitik tolak dari referensi dan merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah serta mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan.
Bab IV
Berisi metode penelitian yang merupakan pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian, dimana meliputi proses, prinsip dan prosedur yang digunakan oleh penulis dalam mendekati permasalahan dan mencari
jawabannya.
Metode
penelitian
mencakup
tentang
12
pendekatan penelitian, sumber informasi, instrumen pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan ruang lingkup. Bab V
Berisi gambaran umum mengenai kondisi transportasi di kota Jakarta sampai dikeluarkan kebijakan jalur Transjakarta (busway) sebagai acuan transportasi umum yang diterapkan di Jakarta. Dan hasil berupa data pendukung tentang transjakarta (busway), maupun wawancara kepada intansi terkait Direktorat lalulintas polda metreo jaya, dinas perhubungan DKI Jakarta dan PT. Transjakarta.
Bab VI
Pembahasan yang dilakukan adalah terhadap perencanaan kebijakan jalur Transjakarta (busway) yang diterapkan di DKI Jakarta dalam mewujubkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas;
Bab VII
Berisi penutup yaitu kesimpulan dan saran sebagai hasil penulisan. Kesimpulan memuat inti temuan penelitian dan analisa yang telah dilakukan, sedangkan saran memuat berbagai tindakan sebagai masukan dalam peningkatan implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway).
13
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN
Tinjauan
kepustakaan
digunakan
dalam
rangka
mempersiapkan
penelitian yang akan dilaksanakan meliputi kepustakaan penelitian dan kepustakaan konseptual. Peneliti mencari tinjauan kepustakaan dari berbagai penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Menurut Sukardi (2003:36), hasil penelitian yang ada dan substansi lainnya dalam hasil penelitian dapat diambil sebagai acuan kepustakaan. Acuan yang berasal dari jurnal maupun laporan hasil penelitian dapat digunakan untuk menyusun struktur studi literatur dan kerangka teoritis. Dengan adanya tinjauan kepustakaan yang sejenis maka penelitian yang saat ini dilakukan akan lebih bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena bersifat mengambangkan dari penelitian sebelumnya. Berbagai penelitian sebelumnya yang digunakan oleh peneliti dalam sebagai tinjauan kepustakaan adalah sebagai berikut: 2.1
Kepustakaan Penelitian Kepustakan penelitian mengacu kepada hasil hasil penelitian yang
terdahulu
yang
dilakukan
oleh
para
mahasiswa
pascasarjana
dalam
menyelesaikan tugas akhir dalam pembuatan tesis. Dalam penelitian yang akan dilaksanakan, dimana peneliti berupaya untuk mencari berbagai referensi yang berupa beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yang peneliti anggap memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakasanakan tentang kesamaan konsep yang digunakan dan walaupun berlainan dalam menelitinya. Penelitian yang dapat penulis jadikan acuan antara lain adalah :
14
1.
Peneliti Susy Susilawaty (2007) Peneliti merupakan Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Konsentrasi
Administrasi Kebijakan Kesehatan Peminatan Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Universitas Diponegoro 2007. Dalam judul penelitinya adalah “Analisis Kebijakan Publik Bidang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Kota Tasikmalaya”. Tenaga kerja mempunyai resiko sakit maupun kecelakaan pada waktu berangkat, bekerja, dan pulang bekerja. Kebijakan publik bidang keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan untuk memberdayakan pekerja dan melindungi pekerja,yang menjadi pernyataan masalah di kota tasikmalaya adalah belum adanya kebijakan pemerintah daerah dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkompilasi dan menyusun pemetaan tupoksi dinas terkait dengan kebijakan K3 di Pemkot Tasikmalaya, menganalisis kebutuhan perda di bidang K3, menyusun draf kebijakan K3, mengkompilasi hasil tanggapan untuk memperbaiki draf usulan kebijakan K3 serta menyampaikan usulan kebijakan K3 melalui diseminasi di jajaran pemerintah kota tasikmalaya.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun
metode
pengumpulan
datanya
menggunakan
observasi
participant, wawancara,dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian ini adalah kabid sosbud, kabid ketenagakerjaan,kasi ketenagakerjaan, kabid P2PL serta kabid pengawasan, kabag kesra. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menyatakan pelaksanaan K3 di kota Tasikmalaya belum optimal untuk itu perlu dukungan berupa Peraturan daerah atau Surat Keputusan Walikota tentang kebijakan keselamatan dan
kesehatan kerja.
Namun
sampai
saat
ini
pelaksanaan tugasnya baru berdasarkan tupoksi yang ada dalam dinas terkait dengan bidang keselamatan dan kesehatan kerja.
15
Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dapat disimpuilkan bahwa penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat dibutuhkan berupa kerjasama dari berbagai pihak melalui kegiatan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan. Adapun kebutuhan yang sangat mendesak adalah tenaga fungsional yang menangani K3, anggaran yang cukup, sarana dan prasarana yang memadai dan tentu sangat perlu adanya suatu kebijakan daripemerintah daerah untuk mengatur secara teknis yang disesuaikan dengan kondisi daerah berupa Peraturan Daerah ( Perda ) tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Hal Lain yang dapat direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Pemerintah sebagai regulator dan sebagai agen pelayan publik, maka pelaksanaan Keselamatan dan kesehatan kerja di Kota Tasikmalaya agar berjalan dengan baik yang sesuai dengan kondisi serta menguntungkan semua pihak perlu dibuat suatu regulasi atau suatu kebijakan yang mengikat berupa Peraturan Daerah atau Surat Keputusan Walikota yang mengikat terhadap pelaksanaan Kesaelamatan dan Kesehatan Kerja.
2.
Penelitian oleh Widiyanto (2012) Peneliti merupakan mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia
program Kajian Ilmu Kepolisian, dan untuk memenuhi persyaratan kelulusannya maka peneliti diharuskan membuat penelitian yang dijadiakan suatu acuan kelulusan
tersebut.
Disini
peneliti
mengambil
judul
tentang,
yaitu
:
“Implementasi Kebijakan Transjakarta (busway) Terhadap Kemacetan Lalulintas Di Jakarta”, ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan transportasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi permasalahan lau lintas yang difokuskan pada implementasi Peraturan Gubenur Provinsi DKI Jakarta Nomer 52 tahun 2011 tentang pembentukan Organisasi dan tata kerja unit pengelola Transjakarta (busway), kendala-kendala implementasi
16
TransJakarta (busway), upaya-upaya setralisasi jalur Transjakarta (busway) dan kendalanya serta peran Polantas, lokasi penelitian dilakukan pada koridor 1, koridor 3, koridor 7. Tesis ini mengimplemtasikan berbagai teori yang berkenaan dengan kebijakan publik, manajemen transportasi, dan konsep Bus Rapid Transit serta konsep Sterilisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini , yaitu metode kualitatifdeskritif untuk memperoleh data primer dan skunder yang selanjutnya dianalisa sehingga diperoleh jawaban yang holistik dan dapat menjelaskan permasalahan implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan apa saja yang menjadikan upaya-upaya stelisasi jalur dan kendala-kendala yang dihadapinya. Tidak sterilisasinya jalur Transjakarta (busway) dikarenakan oleh insfratruktur yang tidak memadainya, kondisi lalu lintas yang tidak kondisif pula dan rendahnya budaya berlau lintas, dan kurang optimalnya penegakkan hukum dan juga seringnya dilakukan diskresi oleh petugas polantas terhadap kendaraan tertentu sehungga Transportasi Transjakarta (busway) ini menjadi kurang optimal sebagai moda angkuatan yang diandalkan di DKI Jakarta.
2.2.
Kepustakaan Konseptual Kepustakan konseptual mengacu terhadap teori-teori dan kosep-konsep
yang akan digunakan dalam penelitian. Sebagai kepustakaan konseptual bagi penelitian yang akan dilaksanakan, penelitian menggunakan beberapa teori dan konsep sebagai sarana dan bakal peneliti dalam melaksanakan penelitian. Fungsi teori menurut Snelbecker (1974:28-31) sebagaimana yang dikutip oleh. Lexy J. Moleong (2009) dalam bukunya Metodologi Penelitian Kualitatif, adalah: 1. Mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian; 2. Menjadi pendorong untuk menyusun hipotesis dan dengan hipotesis membimbing
17
peneliti mencari jawaban-jawaban; 3. Membuat ramalan atas dasar penemuan; 4. Menyajikan penjelasan dan dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan mengapa. Menurut Pred N. Kerlinger dalam bukunya Asas-asas Penelitian Behavioral (1996:14), bahwa : “Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”. Pada penelitian ini, landasan teori yang dipakai adalah: 2.2.1
Teori perencanaan Perencanaan menurut Terry (1986: 163) meliputi tindakan memilih dan
menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivias yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2.2.2
Konsep perencanaan strategis Perencanaan
strategis
Depdagri, LAN RI, BAPPENAS dan BPKP
(2001:44) mengemukakan : Perencanaan strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup : (1) Pernyataan visi, misi strategis, dan faktor-faktor keberhasilan organisasi, (2) Rumusan tentang tujuan, sasaran dan uraian aktivitas organisasi, dan (3) Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Dengan visi, misi dan strategis yang jelas maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan strategis bersama dengan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian sistem akuntabilitas kinerja yang penting.
18
2.2.3
Teori Management Strategis Fred R David (2011: 5) menyebutkan bahwa perencanaan strategis
merupakan sinonim dari manajemen strategis. Manajamen strategis menurut David didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan,
serta
mengevaluasi
keputusan-keputusan
lintas-
fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Namun perbedaan yang disampaikan oleh David terkait dua istilah adalah manajemen strategis merujuk pada perumusan, implementasi dan evaluasi strategi sedangkan perencanaan strategis
menunjuk pada perumusan strategis.
Tahapan dalam manajemen strategis dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
Perumusan strategi mencakup pengembangan visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman ekternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penentuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan.
b.
Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan
tahuan,
membuat
kebijakan,
meotivasi
karyawan
dan
mengalokasikan sumber daya sehinga strategi-strategi yang telah dirumuskan
dapat
dijalankan.
Penerapan
strategi
mencakup
pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan
anggaran,
pengembangan
serta
pemanfaatan
sistem
informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. c.
Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam menajemen strategis. Manajer mesti tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk
19
dimodifikasi dimasa yang akan datang karena berbagai faktor ekternal dan internal terus-menerus berubah. Tiga aktifitas penilaian strategi yang mendasar adalah: 1)
Peninjauan ulang faktor-faktor ekternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini,
2)
Pengukuran kinerja;
3)
Pengambilan langkah korektif.
Teori yang disampaikan oleh David terkait manajemen strategis tersebut merupakan suatu bentuk Cycle Management yang secara terus menerus ke arah yang lebih baik bagi organisasi. Secara mudahnya berdasarkan analisis penulis manajemen strategis. Teori ini akan digunakan oleh peneliti untuk melihat bagaimana perencanaan strategis terkait perencanaan transjakarta yang akan diterapkan di DKI Jakarta. Peneliti menyajikan Teori Manajemen Strategis secara lengkap karena memiliki keterkaitan dengan analisa implementasi jalur Transjakarta (busway) apabila dihubungkan dengan kebijakan publik.
2.2.4
Teori formulasi kebijakan Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena
melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji (Winarno, 2005:28). Lebih lanjut Winarno (2005:81) mengemukakan bahwa suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Winarno (2005:82-84) menuliskan bahwa tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan terdiri dari : Perumusan masalah (defining problem), Agenda kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan Penetapan kebijakan. Teori ini akan digunakan oleh peneliti untuk melihat proses atau tahapan perumusan kebijakan publik jalur Transjakarta (busway).
20
2.2.5 Teori implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan menurut Nugroho terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2004:158). Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan, dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Gaffar, 2009: 295). Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan Arif (2009 : 77) bahwa : “sesungguhnya tidak semata – mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”. Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979) yang dikutip oleh (Wahab, 2004 : 64-65) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-
21
kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedomanpedoman
kebijakan
Negara,
yang
mencakup
baik
usaha-usaha
untuk
mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat dan dampak nyata pada
masyarakat
atau
kejadian-kejadian.
Menurut
Wibawa
(1994:
14)
implementasi kebijakan merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan perundangan. Menurut Tangkilisan (2008:7) implementasi kebijakan adalah bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi. Dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud diperlukan input berupa : a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan. b. Sumber daya manusia sebagai pelaksana. c. Sumber daya keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan. d. Komitmen pelaku-pelaku yang terkait. e. Standar operating prosedur (SOP).
2.2.6 Konsep faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize (dalam Tangkilisan, 2008:13) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya: 1. Komunikasi
atau
kejelasan
informasi,
dan
Konsistensi
informasi
(communications), 2. Ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources), 3. Sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), dan 4. Struktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic strucuture).
22
Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan.
2.3.
Kerangka berfikir Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian analisa kebijakan jalur
transjakarta
(busway)
dalam
rangka
untuk
mewujudkan
Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta dimulai dari permasalahan lalulintas di DKI Jakarta dengan permasalahan utama kemacetan dan kecelakaan lalulintas. Fenomena ini kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dengan mengambil kebijakan implementasi Pola Tarnsportasi Makro (PTM) yang saat ini telah dilaksanakan adalah dengan adanya penggunaan jalur transjakarta (busway). Kondisi ini menarik minta penleiti untuk mengetahui proses dari kebijakan jalur transjakarta (busway) tersebut yang dimulai dari perencanaan jalur transjakarta (busway), implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Proses tersebut akan peneliti analisa dengan berbagai teori dan konsep sehingga akan diketahui sejauh mana efektifitas
kebijakan
jalur
Transjakarta
dalam
mewujudkan
Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas di DKI Jakarta.
Keamanan,
23
Kerangka berpikir tersebut dapat diganbarkan dalam alur bagan sebagai berikut: Gambar 4 Kerangka berpikir
Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran lalulintas
Permasalahan Lalulintas DKI Jakarta
Kebijakan Jalur Transjakarta
Perencanaan Kebijakan Jalur Transjakarta
Implementasi Kebijakan Jalur Transjakarta
Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi
Teori Perencanaan Strategis Dan Teori Perumusan Kebijakan
Teori Implementasi Publik
Teori Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Publik
Terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalulintas Terhadap Visi Kebijakan Jalur Transjakarta
24
BAB III KERANGKA KONSEP PENELITIAN
Kerangka
konsepsional
menurut
Amiruddin
(2004:48)
merupakan
gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Cara menjelaskan konsep-konsep tersebut adalah dengan definisi yang bertitik tolak dari referensi dan merupakan suatu pengertian yang relatif lengkap tentang suatu istilah serta mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangan-kekurangan atau kelebihan-kelebihan. Menurut Pred N. Kerlinger dalam bukunya Asas-asas Penelitian Behavioral (1996:4), bahwa:“Konsep adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu”. Selain itu, yang dimaksud dengan konsep menurut Farouk Muhammad dan Djaali dalam buku Metodologi Penelitian Sosial, (2005: 8) adalah : Definisi dari apa yang perlu diamati atau diteliti; konsep menentukan variabel-variabel mana yang ada hubungan empiriknya. Konsep ada yang sederhana, ada pula yang rumit. Misalnya konsep meja, kursi, rumah, kuda, ayam dan sebagainya, mudah diterangkan, cukup dengan menunjukkan benda atau hewan yang dimaksud. Sebaliknya ada konsep yang tidak dapat dilihat, karena memerlukan pengertian abstrak yang disebut konstruk (constructs), adalah sangat rumit dan artinya hanya dapat diperoleh secara tidak langsung (Koentjaraningrat, 1981). Dalam ilmu sosial konsep jenis konstruk inilah yang merupakan unsur utama penelitian. Misalnya konsep kedudukan, peranan, interaksi sosial, mobilitas sosial, partisipasi, dan sebagainya, merupakan konstruk. Selanjutnya menurut Farouk Muhammad dan Djaali, bahwa konsep-konsep yang digunakan dalam suatu penelitian semestinya dinyatakan dalam bahasa variabel. Hal tersebut misalnya : konsep badan, bukan variabel karena badan tidak mengandung pengertian adanya nilai yang bervariasi, akan tetapi berat badan, tinggi badan adalah variabel karena memiliki nilai yang bervariasi. Konsep-konsep yang tidak mengandung pengertian nilai yang beragam biasanya dapat diubah menjadi variabel dengan memusatkan pada aspek tertentu dari konsep tersebut. Konsep kontrasepsi dapat diubah menjadi variabel dengan mengubahnya menjadi penggunaan kontrasepsi.
25
Mengacu pada pendapat para ahli diatas maka konsep yang dituangkan dalam penelitian ini merupakan bentuk definisi dari berbagai variabel yang ada dalam judul penilitain. 3.1.
Konsep Kebijakan Publik James
E
Anderson
sebagaimana
dikutip
Islamy
(2009:17)
mengungkapkan bahwa kebijakan adalah: “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” yaitu serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Istilah publik menurut
Zaenal (2002: 20) dalam
rangkaian public policy mengadung tiga konotasi yaitu pemerintah, masyarakat dan lingkungan. Hal ini dilihat dari dimensi subyek, obyek dan lingkungan. Dalam dimensi subyek kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah. Maka salah satu ciri kebijakan adalah “what goverment do or not do” kebijakan dari pemerintah dianggap kebijakan resmi dan dengan demikian memiliki kewenangan yang dapat memaksa masyarakat untuk mematuhinya. Dalam dimensi lingkungan yang dikenai kebijakan pengertian publik disini adalah masyarakat. Pengertian Kebijakan Publik menurut Mustopadidjaja (2002:47)
adalah suatu keputusan
yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Pada sudut pandang lain, Hakim (2003:55) mengemukakan bahwa studi kebijakan publik mempelajari keputusan-keputusan pemerintah dalam mengatasi suatu masalah yang menjadi perhatian publik. Sedangkan Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada
26
seluruh anggota masyarakat. Menurut Dunn (1994), proses analisis kebijakan adalah serangkaian
aktivitas dalam proses kegiatan yang bersifat politis.
Aktivitas politis tersebut diartikan sebagai proses pembuatan kebijakan dan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling tergantung, yaitu (a) penyusunan agenda, (b) formulasi kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d) implementasi kebijakan, dan (e) penilaian kebijakan. Konsep kebijakan dalam Budiardjo (2009:20) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Menurut Santosa (2009:40) model perumusan kebijakan berorientasi pada tujuan, yaitu : a. Tetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. b. Periksa kecukupan sumber daya yang tersedia, khususnya waktu, manusia, sistem dan dana. c. Susunlah kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan. Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji
3.2
Konsep Transportasi Perkotaan Selain faktor-faktor tersebut di atas, untuk menunjang pengembangan
sistem angkutan kota yang terjangkau dan berkelanjutan harus memperhatikan aspek-aspek pengembangan angkutan umum sebagai berikut: http://artikel-kumpulan-artikel.blogspot.com/2009/01/konsep-kebijakanpengembangan.html a. Keterpaduan sistem angkutan umum kota b. Pemilihan moda yang sesuai c. Memperhatikan kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat
27
d. Memperhatikan kemungkinan peran serta masyarakat e.Dampak lingkungan yang ditimbulkan Dalam penjelasaanya yaitu : (a). Sebagaimana dibahas di atas bahwa untuk suatu kota sering dibutuhkan pelayanan angkutan umum kota dengan lebih satu moda sesuai karakteristik kota itu sendiri. Oleh karena itu dalam mengadakan perencanaan pengembangan sistem angkutan umum ini harus terpadu antara berbagai sub-sistem (moda) tersebut. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih antara moda satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, berbaurnya berbagai moda di beberapa kota di Indonesia tanpa memperhatikan hirarki dan fungsi jaringan jalan serta akan menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam pengoperasiannya. (b). Pemilihan moda yang sesuai juga akan menunjang efektifitas dan efisiensi penyediaan pelayanan angkutan umum kota. Untuk kota yang mempunyai kepadatan penduduk dan intensitas tata guna lahan yang tinggi akan lebih sesuai bila dilayani dengan sistem angkutan massal, sedangkan untuk kota yang tingkat kepadatan penduduk dan intensitas tata guna lahannya rendah akan lebih sesuai bila dilayani dengan angkutan yang berkapasitas sedang seperti mikrolet. (c). Penyediaan angkutan umum kota perlu juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan segenap lapisan masyarakat yang berbeda-beda. Setiap lapisan masyarakat berhak mendapat manfaat dari pelayanan sistem angkutan umum sehingga harus diperhatikan keterjangkauan baik secara spatial maupun ekonomi. Sebagai contoh, pelayanan untuk orang mampu lebih diutamakan kepada kenyamanan sedangkan untuk orang yang kurang mampu lebih mempertimbangkan moda transportasi yang murah. Namun demikian, penyediaan sarana angkutan umum yang murah atau terjangkau tentunya diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah, misalnya mekanisme subsidi silang dari penyediaan angkutan umum non-ekonomis kepada angkutan
28
umum ekonomis. (d). Dalam penyediaan pelayanan angkutan umum kota, peranan swasta/masyarakat juga perlu dirangsang keterlibatannya mengingat keterbatasan dana pemerintah. Kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mendukung hal ini perlu digariskan dengan memperhatikan adanya keseimbangan antara tujuan pelayanan swasta yang ‘profit-oriented’ dan pelayanan pemerintah yang ‘public-orriented’. (e). Aspek yang tidak kalah penting adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh angkutan umum. Misalnya mempertahankan angkutan murah dengan tetap memperhatikan dampak terhadap lingkungan yang ditimbulkannya (polusi udara dan polusi suara). Salah satunya adalah mengembangkan peranan para-transit tak bermotor untuk melayani angkutan lokal dan terjangkau bagi masyarakat kelas bawah.
3.3
Konsep Jalur Transjakarta (busway) Menurut
Sukirman (1994), Jalur lalu lintas adalah keseluruhan
bagian perkerasan jalan yang diperuntukkan untuk lalu lintas kendaraan. Jalur lalu lintas terdiri dari beberapa lajur (lane) kendaraan. Lajur lalu lintas yaitu bagian dari jalur lalu lintas yang khusus diperuntukkan untuk dilewati oleh satu rangkaian kendaraan dalam satu arah. Lebar lalu lintas merupakan bagian jalan yang paling menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan, yang dimaksud dengan Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan, sedangkan Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, selain sepeda motor.
29
Jalur Transjakarta (busway) adalah bagian jalan yang digunakan secara khusus untuk kendaraan Transjakarta (busway) sehingga kendaraan lain berupa roda dua atau lebih dilarang masuk. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Pasal 2 ayat (7) menyebutkan bahwa Kendaraan bermotor roda dua atau lebih dilarang memasuki jalur Transjakarta (busway). Pada saat ini jalur Transjakarta sudah mencapai 15 (lima belas) koridor yang meliputi: 1)
Blok M - Kota
2)
Pulo Gadung - Harmoni
3)
Kalideres- Harmoni
4)
Pulo Gadung- Dukuh Atas
5)
Kampung Melayu -Ancol
6)
Ragunan-Kuningan
7)
Kampung Melayu- Kampung Rambutan
8)
Lebak Bulus- Harmoni
9)
Pinangranti - Pluit
10)
Cililitan-Tanjung Priuk
11)
Ciledug-Blok M
12)
Kalimalang- Blok M
13)
Depok- Manggarai
14)
Pulo Gebang- Kampung Melayu
15)
Tanjung Priok- Pluit
30
3.4
Konsep Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas Sebelum memahami terkait pengertian tentang Keamanan, Keselamatan,
Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas maka konsep yang terkat adalah konsep lalulintas dan angkutan jalan. Menurut Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan , yang dimaksud dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan
Angkutan
Jalan,
Kendaraan,
Pengemudi,
Pengguna
Jalan,
serta
pengelolannya. Selanjutnya Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Angkutan sendiri adalah perpindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ini mendefinisikan tentang Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas secara terpisah yaitu: a.
Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau Kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
b.
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Jalan, dan/atau lingkungan.
c.
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
31
d.
Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
Dari berbagai definisi diatas maka Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dapat digambarkan sebagai suatu kondisi setiap barang, kendaraan dan orang yang terbebas dari gangguan, terhindar dari kecelakaan karena adanya lalulintas yang teratur dan bebas hambatan.
32
BAB IV METODE PENELITIAN
4.1
Pendekatan Penelitian Peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian yang
akan
dilaksanakan.
Mengenai
penelitian
kualitatif,
Creswell
(2002:1)
mendefinisikannya sebagai: “Sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah-masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada penciptaan penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah”. Suparlan (1997:6) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif sasaran kajiannya adalah pola-pola yang berlaku yang merupakan prinsip-prinsip secara umum dan mendasar berlaku serta menyolok berdasarkan atas perwujudan dari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Sementara itu, Farouk Muhammad dan Djaali (2003:100) menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian eksploratif yang dilakukan secara khusus terhadap suatu masalah atau kasus yang spesifik yang akan diangkat ke permukaan tanpa adanya maksud untuk generalisasi. Pendekatan kualitatif yang dipilih oleh peneliti dalam analisa kebijakan jalur Transjakarta (busway) dalam rangka untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di DKI Jakarta memiliki alasan bahwa dengan pendekatan ini akan mampu memperoleh informasi yang akurat terkait proses kebijakan jalur Tranjakarta yang diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mewujdukan Kamseltibcarlantas karena lebih bersifat deskriptif.
33
4.2
Metode Penelitian Babbie (2004) dalam Etta Sangadji dan Sopiah (2010:4) menyatakan
bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya, Etta M. Sangadji dan Sopiah (2010:4) menambahkan bahwa: “Cara ilmiah mempunyai karakteristik rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal dan terjangkau penalaran atau logika manusia, empiris berarti penelitian dilakukan berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dapat diuji oleh orang lain atau pihak lain, sedangkan sistematis berarti penelitian merupakan proses tertentu yang logis”. Guna mendapatkan data-data sesuai dengan tujuan penelitian secara rasional, empiris, dan logis dalam menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang telah ditentukan serta mendukung pendekatan kualitatif yang telah dipilih, peneliti
menggunakan metode penelitian studi kasus dalam
penelitian analisa kebijakan jalur Transjakarta (busway) dalam rangka untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di DKI Jakarta yang dilaksanakan. Studi kasus, menurut Creswell (2002:11), ialah menggali fenomena tunggal yang dibatasi waktu dan aktivitas kelompok sosial, serta mengumpulkan informasi secara rinci, dengan berbagai pengumpulan data.
4.3
Sumber Data Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu: data primer
dan data sekunder. Data primer (primary data) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), sedangkan data sekunder (secondary data) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data primer yang akan peneliti gunakan dalam penelitian yang akan
34
dilaksanakan ialah data subyek. Menurut Etta Sangaji dan Sopiah (2010) bahwa data subyek ialah data yang diperoleh dari melalui lisan, tertulis, dan ekspresi. Sumber data subyek sebagai data primer dalam penelitian yang akan dilaksanakan berasal dari para informan. Informan-informan dalam penelitian yang akan dilaksanakan antara lain: a. Ir. Masdess Arouffy MT. Jabatan Kabag manajemen dan Rakayasa lalulintas dan Trasnportasi Provinsi DKI Jakarta b. Ir anthon Rante Parura MT. Jabatan sekertaris Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta. c. Ir Zulkifli MT. Kasi Faskung MRLL Dishub DKI Jakarta d. Dra Titik. B Staf Humas PT Transjakarta e. Kompol Bambang Gatot S. SH Kasie Langgar Ditlantas Polda Metro Jaya. f.
Kompol H. Miyanto SH MH. Kasie Yanmas Laka Ditlantas Polda Metrojaya.
Lalu untuk data sekunder, yakni dalam penelitian yang akan dilaksanakan berasal dari undang undang dan peraturan yang mendukung adanya kebijakan jalur Transjakarta (busway) adalah: a. Undang undang nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas Angkutan Jalan. b. kebijakan jalur Transjakarta Transjakarta (busway) adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan; c. Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Pola Transportasi Makro (PTM), d. Pergub Nomor 103 Tahun 2007 Tentang Pola Transportasi Makro (PTM).
35
e. Keputusan Gubernur (SK Gub) DKI Jakarta Nomor 110 Tahun 2003 tentang Badan Pengelola Transjakarta, f.
Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Nomor 48 Tahun 2006 Tentang Pembentukan
Organisasi
dan
Tata
Kerja
BLU
Transjakarta
Transjakarta (busway); g.
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola (UP) Transjakarta Transjakarta (busway).
4.4
Tehnik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data
sebagai berikut : 1. Wawancara (Interview) Teknik penelitian ini digunakan dalam rangka memperoleh data yang tajam dengan cara melakukan wawancara langsung di lapangan kepada sumber informasi yang sudah peneliti sampaikan pada sebelumnya. Teknik wawancara terstruktur
mengacu
pada
dilakukan melalui wawancara tidak
pedoman
wawancara
yang
telah
dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara ini dilaksanakan dengan berpedoman pada pedoman yang telah disediakan/dipersiapkan sebelum pelaksanaan. Pedoman ini berisi petunjuk tentang kegiatan yang harus dilakukan dan daftar pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dengan teratur dan berurutan sesuai dengan data, fakta, informasi yang diperlukan
untuk
memecahkan
atau
menjawab
permasalahan
bagaimana perencanaan dan implementasi kebijakan jalur Transjakarta
36
(busway) dalam rangka untuk mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di DKI Jakarta. 2. Observasi Teknik
ini
digunakan
peneliti
dengan
langsung
mengadakan
pengamatan guna mengetahui dan menangkap apa-apa yang dilakukan oleh seseorang atau situasi kondisi jalur Transjakarta sebagai obyek penelitian. Dalam melakukan observasi penulis berusaha melihat dari dekat
implementasi
membandingkannya
jalur atau
Transjakarta menguatkan
(busway)
dan
hasil wawancara
sekaligus dengan
informan. Langkah tersebut ditempuh guna menguatkan informasi yang diberikan oleh informan sehingga validitas dan akurasi data tidak diragukan. Selama melakukan observasi penulis melengkapi diri dengan kamera, alat perekam, dan buku catatan untuk membantu dalam observasi yang penulis lakukan agar gejala yang penulis amati dapat terekam dalam catatan penulis. 3. Studi dokumen/telaah dokumen Teknik ini digunakan dengan cara mempelajari dan meneliti bahanbahan dari berbagai sumber yang berhubungan dengan masalah, seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel yang berasal dari surat kabar, majalah ataupun dari media internet yang terkait dengan masalah implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway).
37
4.5
Teknik Analisis Data Sebagaimana disampaikan oleh Farouk dan Djaali (2003:106), analisa
dalam penelitian kualitatif akan tergantung pada kemampuan peneliti. Oleh sebab itu, dalam penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti akan secara maksimal melakukan analisis data yang diperoleh sesuai dengan kemampuan peneliti. Teknik analisis data yang akan dilaksanakan meliputi: mengorganisir data, mengembangkan kategori dalam proses reduksi data, menyajikan data ke dalam pola, dan melakukan verifikasi data atau konklusi. Analisis data dilaksanakan sejak dalam proses pengumpulan data, yakni terhadap hasil studi pendahuluan dan data sekunder, serta analisis terhadap jawaban dalam wawancara yang dilakukan. Analisa data dalam wawancara dilakukan dengan melanjutkan pertanyaan terhadap jawaban yang belum memuaskan, sampai diperoleh data dan informasi yang diperlukan. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan data dalam kategori tertentu, mengambil data yang dianggap penting dan diperlukan, serta meninggalkan data yang dianggap tidak relevan dengan penelitian yang dilakukan. Kegiatan ini diawali dengan mengkompulir seluruh data sesuai kategorinya, yaitu berupa pembuatan transkrip hasil wawancara, pengolahan data jawaban kuesioner, dan pengolahan data dari dokumen. Langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan atau diagram, hubungan-hubungan, dan lain-lain yang dianggap perlu. Peneliti akan menitikberatkan pada penyajian data dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Cara tersebut dipilih karena cara tersebut merupakan cara yang paling sering dilakukan dalam penelitian kualitatif dan agar lebih efektif untuk dapat memberikan gambaran yang utuh, serta menarik untuk dibaca. Setelah itu, peneliti melakukan verifikasi data dan menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.
38
4.6
Jadwal Penelitian Jadwal penelitian telah
setelah
disetujuinya
dilaksanakan dalam 90 (sembilan puluh) hari
proposal
penelitian.
Kegiatan
penelitian
meliputi
pengumpulan data, penganalisaan data dan penginterpretasian tentang hasil penelitian secara cermat, teliti, dan mendalam. Kegiatan penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan (bulan November 2014), tahap pelaksanaan (bulan Januari sampai dengan Maret 2015), dan tahap pengakhiran (bulan April 2015). Tahap persiapan sudah dimulai sejak pertengahan bulan November 2014 dengan melakukan persiapan berupa pembuatan usulan penelitian. Selanjutnya dilakukan seminar usulan penelitian sesuai dengan judul yang telah dipilih oleh peneliti pada pertengahan bulan Desember 2014. Tahap pelaksanaan dimulai sejak Januari 2015. Dalam tahap ini penulis terjun langsung ke lokasi penelitian yaitu Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan PT. Transjakarta. Selain itu peneliti juga mewawancarai bagian humas PT. Transjakarta, melakukan wawancara dengan para informan, mengumpulkan serta memeriksa dokumen yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian. Tahap penyelesaian dimulai sejak minggu pertama bulan April 2015 hingga kegiatan pengumpulan naskah pada batas waktu yang ditetapkan oleh STIK-PTIK. Dalam tahap ini peneliti menganalisis data-data yang berhasil dikumpulkan pada tahap kedua. Seluruh data akan diklafisikasikan dan kemudian dianalisa, kemudian hasilnya disusun dalam pelaporan yang ilmiah, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
39
4.7
Lokasi Penelitian Penelitian akan dilaksanakan di tempat-tempat dan di lokasi-lokasi yang
terkait dengan proses implementasi Jalur Transjakarta (busway). Lokasi-lokasi tersebut meliputi:
1) Dinas Perhubungan DKI Jakarta ; 2) jalur Transjakarta
(busway); 3) Direktorat Lalulintas Polda Metro Jaya; dan 4) Tempat-tempat lain yang ada kaitannya dengan kepentingan penelitian.
40
BAB V HASIL PENELITIAN
5.1 Situasi Dan Kondisi DKI Jakarta DKI Jakarta merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 29 tahun 2007 tentang pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.1.1 Luas Wilayah DKI Jakarta Wilayah DKI Jakarta berdasarkan SK Gubenur No. 171 Tahun 2007 memiliki daratan seluas 662,33 Km2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 Km2. Wilayah DKI memiliki tidak kurang 110 buah pulau yang tersebar di kepulauan Seribu serta dilalui 27 (dua puluh tujuh) aliran sungai dari wilayah Bodetabek. Luas Luas daerah dan pembagian daerah administrasi DKI Jakarta terbagi me njadi 5 (lima) daerah yaitu: 1.
Jakarta Selatan dengan luas 145,73 Km2, terbagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan dan terdiri dari 65 (enam puluh lima) Kelurahan.
2.
Jakarta Timur dengan luas 187,73 Km2, terbagi menjadi 10 (sepuluh) Kecamatan dan terdiri dari 65 (enam puluh lima) Kelurahan.
3.
Jakarta Pusat dengan luas 47,90 Km2, terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan dan terdiri dari 44 (empat puluh empat) Kelurahan.
4.
Jakarta Barat dengan luas 126,15 Km2, terbagi dalam 8 (delapan) Kecamatan dan terdiri dari 56 (lima puluh enam) Kelurahan.
5.
Jakarta Utara dengan luas 142,20 Km2, terbagi menjadi 6 (enam) Kecamatan dan terdiri dari 31 (tiga puluh satu) kelurahan.
41
6.
Kepulauan Seribu dengan luas 11,81 Km2 terbagi menjadi 2 (dua) Kecamatan dan terdiri dari 6 (enam) kelurahan.
Provinsi DKI Ibukota Jakarta memiliki batas-batas: (a). sebelah utara dengan Laut Jawa; (b). sebelah timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat; (c). sebelah selatan dengan Kota Depok Provinsi Jawa Barat; dan (d). sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Provinsi Banten.
5.1.2 Jumlah Penduduk DKI Jakarta Komposisi penduduk DKI Jakarta Tahun 2014 berjumlah 10.090.301 Jiwa, yang terdiri Laki-Laki Jiwa 5.087.087 dan Perempuan Jiwa 5.003.214 oleh penduduk usia produktif 15-64 tahun sebesar 72,52 persen. Dari jumlah kepadatan penduduk, Jakarta Pusat & Jakarta Barat memiliki uraian satuan pada tahun 2014 Jumlah Penduduk Jiwa 10090301 Jakarta Barat memiliki kepadatan diatas 18ribu per km2. Persentase penduduk yang belum produktif (0-14tahun) Pertumbuhan Penduduk % 0.99 Sex Ratio % 101,7 Jumlah rata-rata 2.614.900 Rata Rata ART (Jiwa /Ruta) 386 & yang tidak produktif lagi atau melewati masa pensiun di tahun 2013 terus meningkat dibanding tahun 2010. Kondisi ini menandakan semakin baik Rata-Rata Jiwa/Ruta) 3,86 Umur (0-14 tahun) Jiwa 2.429.343 15 tahun Jiwa 7317 938 Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 2013 derajat kesehatan masyarakat baik penduduk usia belum produktif atau anak / usia muda & juga semakin lanjut usia penduduk di Jakarta. Jumlah Penduduk Penduduk Dependency Ratio (DR) tahun 2013 sebesar 37,88 ini berarti dari 100 penduduk usia produktif di DKI Jakarta akan menanggung secara ekonomi sebesar 37,88 penduduk usia tidak produktif.
42
5.2 Situasi dan Kondisi Lalulintas DKI Jakarta Dengan situasi sangat memprihatinkan kepadatan kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan pembangunan jalan, maka kondisi lalulintas saat ini di ibukota Jakarta sudah mengalami berbagai macam masalah seperti kemacetan, kecelakaan dan pelanggaran lalulintas di berbagai ruas jalan di DKI Jakarta.
5.2.1
Pertumbuhan Kendaraan di DKI Jakarta Jumlah kendaraan di DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap
tahunnya. Berdasarkan data Ditalantas Polda Metro Jaya (2014) kenaikan jumlah kendaraan mencapai 9,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi mencakup dengan adanya penambahan 14,9 juta kendaraan di Jakarta mencakup 11,9 juta kendaraan roda dua dan 3 juta mobil. Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta dan sekitarnya bertambah sebanyak 5.500 hingga 6.000 unit kendaraan per hari. Jumlah tersebut didominasi oleh pertambahan sepeda motor yang mencapai 4.000 hingga 4.500 per hari. Sedangkan kendaraan roda empat mengalami pertumbuhan sebanyak 1.600 unit per hari. Jumlah peningkatan kendaraan tersebut dihitung berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang dikeluarkan Samsat Polda Metro Jaya setiap harinya.
5.2.2
Kondisi Jalan di DKI Jakarta Berdasarkan data Dinas perhubungan DKI Jakarta (2014), Panjang jalan
di DKI Jakarta adalah 6.864. 915 m, sedangkan luasnya mencapai 42.420.701 m2. Pertumbuhan jalan di DKI Jakarta pertahun mencapai 0,01 %. Panjang dan luas jalan di DKI Jakarta. Panjang dan luas total Jalan di DKI Jakarta tersebut diatas merupakan gabungan jenis jalan yang berupa tol, jalan negara dan jalan
43
propinsi. Klasifikasi jalan menurut status tersebut
dapat dijelaskan sebagai
berikut: Jalan tol, Jalan Negara/ Nasional, Jalan Propinsi.
5.2.3
Kebutuhan Transportasi Masyarakat DKI Jakarta Mobilitas perjalanan warga masyarakat di DKI Jakarta, termasuk yang
tinggal di Jakarta dan sekitarnya antara lain: Bogor, Tanggerang, Depok dan Bekasi (Bodetabek) sangat tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Study On Integrated Transportation Masters Plan For Jabodetabek (SITRAMP) menunjukan bahwa pada tahun 2002 jumlah perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi dari arah Bogor, Tanggerang dan Bekasi masing-masing baru mencapai 7,3 juta perjalanan/hari, selanjutnya data pada Tahun 2010 sudah menunjukkan peningkatan drastis sebesar 21,9 juta perjalanan/hari.
5.3
Kondisi Tata Kelola Organisasi Transjakarta Transjakarta (busway) yang merupakan bentuk reformasi pelayanan
angkutan umum dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta. Seiring perkembangan waktu
terjadi
beberapa
perubahan
tata
kelola
organisasi
yang
dapat
digambarkan sebagai berikut: 1. Badan Pengelola Transjakarta (busway) 2. Badan Layanan Umum Transjakarta (busway) 3. Unit Pengelola Transjakarta (busway) 4. PT. Transjakarta (busway)
5.4
Fenomena Kemacetan dan Kecelakaan Lalulintas di DKI Jakarta Fenomena kemacetan yang dirasakan setiap hari oleh masyarakat DKI
Jakarta ini sebagai pertumbuhan kendaraan meningkat dan aktifitas masyarakat
44
di sekitaran wilayah DKI Jakarta yang mempunyai kegiatan di Ibukota Jakarta dan juga dampak dari kemacetan ini pada akhirnya kesadaran berlalulintas pun menurun sehingga dapat timbulnya kecelakaan lalulintas.
5.4.1
Kemacetan Lalulintas di DKI Jakarta Kemacetan lalulintas merupakan suatu kondisi yang terjadi secara merata
di DKI Jakarta
mulai dari pinggiran kota sampai pusat kota, bahkan terjadi
didaerah sekitar jakarta seperti Bogor, depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek). Kemacetan di Jakarta membuat pemerintah pusat melakukan intervensi karena melihat fakta di lapangan. Berbagai dampak yang ditimbulkan oleh kemacetan diatas mulai dari ekonomi, psikologi dan kesehatan merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah DKI Jakarta agar dapat mengurangi kemacetan yang terjadi.
5.4.2
Kecelakaan Lalulintas di DKI Jakarta Angka Mortalitas Kematian karena kecelakaan lalu lintas jalan meningkat,
dan saat ini menjadi penyebab utama kedelapan kematian secara global dan penyebab utama kematian pada kelompok usia 15-29 tahun, dikarenakan kelompok usia ini merupakan fase yang paling aktif dalam kehidupan, fisik dan sosial, dan intensitasnya melebihi pengguna jalan lainnya (Singha et all, 2014). Menurut WHO (2013), setiap tahun 1,24 juta jiwa meninggal dikarenakan kecelakaan lalu lintas, 23% merupakan pengendara sepeda motor, 22% pejalan kaki, 5% pengendara sepeda, 31% pengendara mobil, dan 19% sisanya yaitu pengguna jalan yang tidak ditentukan. Jumlah kecelakaan yang terjadi di Tahun 2014 pada dasarnya telah mengalami penurunan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
45
BAB VI PEMBAHASAN
6.1
Analisis Perencanaan Kebijakan JalurTransjakarta (busway) Perencanaan atau perumusan kebijakan publik merupakan suatu proses
dalam berbagai tahapan dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan publik. Dalam rangka menjawab persoalan bagaimana perencanaan kebijakan jalur Transjakarta (busway) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan di DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas, Peneliti menggunakan pola pikir sebagai berikut:
Pola pikir menjawab Persoalan I
Pola pikir yang peneliti susun di atas dalam rangka menjawab persoalan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Perencanaan jalur Transjakarta (busway) meliputi berbagai tahapan yaitu dimulai adanya: 1) fenomena permasalahan lalulintas di Jakarta; 2)
46
perencanaan pola transportasi Makro; 3) Studi Banding ke Bogota; dan 4) perencanaan jalur Transjakarta . B.
Fokus penelitian yang dilaksanakan adalah terkait proses dalam perumusan
kebijakan
jalur
Transjakarta
(busway)
dan
isi
dari
perencanaan jalur Transjakarta (busway) C.
Dalam proses perumusan kebijakan jalur Transjakarta (busway) akan diketahui apakah tahapan yang dilalui sesuai dengan tahapan perumusan kebijakan publik yang baik dan sejauh mana kualitas perencanaan yang telah dibuat.
D.
Jika proses perumusan kebijakan jalur transjakarta sesuai dengan proses perumusan kebijakan publik yang baik dan memiliki isi perencanaan yang baik maka akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan.
6.2. Analisis Implementasi Kebijakan Jalur Transjakarta (busway) Implementasi kebijakan Jalur Transjakarta (busway) merupakan realisasi dari perencanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam menangani permasalahan lalulintas di Jakarta. Dalam rangka menjawab persoalan bagaimana implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway) yang telah diterapkan oleh Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta dalam mewujudkan
Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas, Peneliti menggunakan pola pikir sebagai berikut:
47
Pola pikir menjawab Persoalan II
Pola pikir yang peneliti susun di atas dalam rangka menjawab persoalan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway) memiliki beberapa tahapan yang meliputi input, proses pelaksanaan kebijakan dan output (dampak yang dihasilkan) dari pelaksanaan kebijakan. B. Fokus penelitian ini pada berbagai elemen dalam lingkup input yang terdiri dari (Peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan; Sumber daya manusia sebagai pelaksana; Sumber daya keuangan yang akan mendukung pelaksanaan kebijakan; Komitmen pelaku-pelaku yang terkait; dan Standar operating prosedur (SOP), kemudian hasil pelaksanaan pembangunan jalur Transjakarta (busway) dan dampak pembangunan jalur Transjakarta (busway). C. Dalam implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway) akan diketahui apakah elemen yang ada dalam input dan pelaksanaan kebijakan Transjakarta (busway) mampu mendukung penyampaian tujuan terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas atau tidak. D. Jika tidak mampu mencapai sasaran atau tujuan terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dimungkinkan ada faktor yang menghambat di dalamnya.
48
6.3.
Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Jalur Transjakarta (Busway). Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
implementasis
kebijakan
jalur
Transjakarta (busway) merupakan hal yang menentukan keberhasilan sebuah kebijakan publik. Dalam rangka menjawab persoalan apakah faktor yang mempengaruhi implementasi jalur Transjakarta (busway) di DKI Jakarta dalam mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas maka disusun pola pikir sebagai berikut:
Pola pikir menjawab persoalan III
Pola pikir yang peneliti susun di atas dalam rangka menjawab persoalan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut: A. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan Jalur Transjakarta (busway) dapat dipeoleh 4 (empat) aspek yaitu komunikasi, komitmen, sumber daya, dan birokrasi. B. Fokus penelitian yang dilaksanakan untuk mengetahui faktor-fatktor tersebut dan pengaruhnya dalam implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway). C. Berbagai faktor tersebut dengan dianalisa melalui teori faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik sehingga diketahui apakah sebagai faktor
49
yang menghambat maupun yang mendukung implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway). Pola pikir di atas disusun oleh peneliti berdasarkan asumsi awal peneliti yaitu bahwa terdapat berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi jalur Transjakarta (busway) di DKI Jakarta sehingga belum mampu mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas. Berdasarkan hasil penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway) dapat dilakukan analisa sebagai berikut: Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle, serta Mize (dalam Tangkilisan, 2008:13) menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program diantaranya; komunikasi
atau
kejelasan
informasi,
dan
Konsistensi
informasi
(communications); Ketersediaan sumberdaya dalam jumlah dan mutu tertentu (resources); sikap dan komitment dari pelaksana program atau kebijakan birokrat (disposition), danStruktur birokrasi atau standar operasi yang mengatur tata kerja dan tata laksana (bureaucratic structure).
50
BAB VII PENUTUP
7.1.
Kesimpulan Dalam tesis ini penulis telah mencoba untuk menunjukkan dengan hasil
menganalisa dari kebijakan Gubenur DKI Jakarta yang pada saat itu mengeluarkan kebijakan tentang adanya jalur Transjakarta (busway), dalam mengatasi kemacetan lalulintas dan kecelakaan lalulintas yang terjadi di DKI Jakarta yang pada hasilnya belum terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Jalan raya. Permasalahan sosial tersebut yang ditindak lanjuti oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta untuk mengimplementasikan Pola Tarnsportasi Makro (PTM). Dimana Pola transportasi Makro tersebut mengintegrasikan empat sistem transportasi umum yaitu Bus Priority, Light Rail Transit (LRT), Mass Rapid Transit (MRT) serta Angkutan Sungai Danau dan penyeberangan (ASDP). Salah satu bentuk kebijakan yang diambil
oleh
Pemerintah
Propinsi
DKI
Jakarta
adalah
dengan
mengimplementasikan jalur Transjakarta (busway) sebagai salah satu moda transportasi yang pertama kali dibangun dengan berbagai alasan pertimbangan yang lebih menguntungkan, efiesiensi dan tingkat keberhasilannya dibandingkan dengan moda transportasi lainnya. Sehingga tesis ini tentang analisa kebijakan jalur Transjakarta (busway) dalam rangka mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas DKI Jakarta mengambil problem statement bahwa kebijakan implementasi Transjakarta (busway) belum mampu mewujudkan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di DKI Jakarta. Teori yang digunakan oleh Peneliti dalam penulisan ini meliputi: 1) teori perencanaan strategis; 2) management strategis; 3) teori perumusan kebijakan publik; 4) teori
51
implementasi kebijakan publik; dan 5) teori faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik. Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya terkait data yang diperoleh dan analisa teori teori yang digunakan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa: Implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta belum mampu memberikan kontribusi
yang
efektif
dalam
rangka
mewujudkan
Keamanan,
Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Jakarta. Kesimpulan di atas dirumuskan berdasarkan pengolahan data serta teori dengan didukung berbagai gejala sebagai berikut: 1.
Bahwa perencanaan kebijakan jalur
Transjakarta (busway)
yang
dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan pentahapan dalam proses perumusan kebijakan publik yang meiliputi perumusan
masalah,
agenda kebijakan,
pemilihan
alternatif
dan
penetapan kebijakan. Namun terkait isi perencanaan masih terdapat beberapa kelemahan karena tidak ditemukan data terkait visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman ekternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penentuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif
dan pemilihan strategi untuk
mencapai tujuan. 2.
Bahwa elemen-elemen yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan Jalur Transjakarta (busway) telah tersedia dengan baik, namun pada saat implementasi
terdapat
kendala
berupa
keterlambatan
dalam
pembangunan koridor jalur Transjakarta (busway) dan oprasionalnya. Dampak lalulintas di DKI Jakarta adalah berkurangnya kecelakaan lalulintas, meningkatnya kemacetan dan menurunnya pengguna moda
52
transportasi umum. Mengacu pada hal ini kecelakaan lalulintas berkurang karena semakin padatnya kendaraan bukan karena dampak positif dari implementasi
kebijakan
jalur
Transjakarta
(busway).
Selain
itu
implementasi jalur Transjakarta (busway) juga menimbulkan terjadinya pelanggaran
dan
kecelakaan
lalulintas
yang
tidak
pernah
ada
sebelumnya di jalur Transjakarta (busway). 3.
Bahwa dalam implementasi kebijakan jalur Transjakarta (busway) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didukung oleh aspek komunikasi internal dan ekternal, sumber daya manusia dan anggaran, komitmen yang kuat dari masing-masing gubernur pada setiap periode dan birokasi yang kuat. Namun keterlambatan pembangunan koridorTransjakarta (busway) terjadi pada era Fauzi Bowo yang saat itu juga ingin mengembangkan jalan layang dan tol sehingga sampai saat ini jalur Transjakarta (busway) belum selesai pembangunannya menjadi salah satu inskonistensi yang sampai saat ini Transjakarta (busway) belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan demikian, sebagai penutup tesis ini, dari berbagai uraian yang
telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan mengenai belum terwujudnya secara optimal Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas di Jakarta disebabkan dari kebijakan mengenai jalur Transjakarta (busway) yang kurang adanya sistem pengawasan terhadap pengoperasian Transjakarta (busway) dan pengendalian yang berkenaan dengan anggaran, pemeliharaan dan perawatan pendukung bus Transjakarta tersebut.
53
7.2.
Saran Adapun saran dari hasil penelitian pada tesis ini dapat dijelaskan sebagai
berikut : (1) Membuat perencanaan masih terdapat beberapa kelemahan karena tidak ditemukan data terkait visi, misi, identifikasi peluang dan ancaman ekternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penentuan jangka panjang, pencarian strategistrategi alternatif dan pemilihan strategi untuk mencapai tujuan. (2) Harus adanya komitmen dari pemerintah DKI Jakarta untuk menjalankan kebijakan jalur transjakarta (busway) sehingga pada implementasinya tidak terdapat kendala yang berupa keterlambatan dalam pembangunan koridor jalur Transjakarta (busway) dan pengoprasionalnya. Hal ini berdampak kepada lalulintas di DKI Jakarta dengan berkurangnya kecelakaan lalulintas, dan dapat mengatasi kemacetan yang ada saat ini dan juga dapat mengalihkan dari
pengguna
kendaraan
pribadi
ke
angkutan
umum
yaitu
transjakarta (busway). (3) Pembenahan dengan melakukan anev terhadap implementasi jalur transjakarta
(busway)
agar
mewujudkan
keberlajutan
program
pembangunan Transjakarta (busway) sebagai bentuk peningkatan pelayanan publik di bidang transportasi kepada warga masyarakat. (4) Bagi kepolisian harus melakukan peningkatkan penegakkan hukum bagi
pengguna
kendaraan
yang
memasuki
jalur
transjakarta
(busway), yang merupakan konsekwensi terwujudnya ketertiban, kelancaran, kenyamanan dan ketepatan waktu bagi pengguna moda transporatsi angkutan umum transjakarta (busway).
54
Maka mengenai kebijakan jalur transjakarta (busway) yang dapat mewujudkan
keamanan,
ketertiban,
dan
kelancaran
berlalulintas
harus
melakukan pembenahan dari sumberdaya manusia didalam organisasi PT. Transjakarta (busway) yang mencakup rekruitmennya, dan untuk dinas perhubungan DKI Jakarta selalu melakukan anev dari implementasi yang sudah dilaksanakan seperti pembangunan koridor-koridor transjakarta (busway) dengan dampak dibidang lalulintas sekarang supaya dapat mengetahui apakah dengan kebijakan jalur transjakarta (busway) ini efektif atau menimbulkan permasalahan baru yang mengakibatkan kemacetan yang lebih parah di DKI Jakarta.
55
DAFTAR PUSTAKA
BUKU Abbas Salim, H.A. 2006. Manajemen Transportasi, Rajawali Pers, Jakarta Salim Abidin, Said Zainal. 2002. Kebijakan Publik. Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah Amirin, M.Tatang. 2003, Pokok-Pokok Teori Sistem, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada Arman Hakim Nasution. 2003. Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Cetakan Kedua. Surabaya. Guna Widya Arif
Rohman. 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang Mediatama
Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2004. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Budiarjo, Mariam, 2008. Dasar Dasar Ilmu Politik.Jakarta:.PT.gramedia pustaka utama Creswell, John W, 2002,
Research Design Qualitative & Quantitative
Approaches, terjemahan oleh angkatan IV dan V KIK UI, Jakarta, KIK Press Dunn. william, 1994. Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta : Hanindita offset Fred. R David, (2011), Manajemen Strategis Konsep, Salemba Empat , Buku1 Edisi 12. Gaffar,
Afan,
2009.
Politik
Indonesia:
Transisi
Menuju
Demokrasi,
Yogyakarta,Cetakan V, Pustaka Pelajar George R. Terry, 2008, “Prinsip-Prinsip Manajemen“ alih bahasa J. Smith Jakarta, PT Bumi akasara Islamy, M. Irfan, 2009. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara Kerlinger. Fred N. 2004. “Asas-asas Penelitian Behavioral”. Yogyakarta: Universitas Gadjahmada Moeloeng, Lexi J., 2004, Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung, Cetakan Dua Puluh Muhammad, Farouk & Djaali., 2003, Metodologi Penelitian Sosial: Bunga Rampai, Cetakan Pertama, Jakarta, PTIK Press dan CV. Restu Agung
56
Mustopadidjaja, 2002. Manajemen Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Lembaga Administrasi Nugroho D., Riant. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Suparlan, Parsudi, 1997, Metode Penelitian Kualitatif, Proagram Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta Sangadji, Etta M. dan Sofiah. 2010, Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta, Penerbit Andi Yogyakarta Santosa, Pandji. 2009. Administrasi Publik : Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama. Sukirman, Silvia. 1994. Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan, Nova, Bandung, Indonesia,. Tangkilisan, S, Nogi, Hessel. 2008. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Lukman Offset. Vuchic, V.R., 1981, Urban Public Transportation Systems and Technology, Prentice - Hall Inc., New Jersey Wahab, Solichin Abdul, 2004, Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta : Bumi Aksara. Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik Proses dan Analisis, Intermedia. Jakarta : Rajawali Press.Wibawa Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta : Media Pressindo UNDANG-UNDANG UU No 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2003
Tentang Lalulintas dan
Angkutan Jalan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Pola Transportasi Makro (PTM) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No 8 Th 2007 Tentang Ketertiban Umum
57
INTERNET Tujuan dari transportasi http://www.academia.edu/5077479/buku_hukum_lalulintas_dan_jalan._kurniawa n_tri_wibowo_sh_Menurut Salim (2006: 1-2) Teori perencanaan GR Terry eprints.walisongo.ac.id/2613/3/091311017_Bab2.pd oleh L Afidah - 2014 Konsep perencanaan strategis. http://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengertian-perencanaanstrategis.htmlhttp://tesisdisertasi.blogspot.com/2010/10/pengertian-perencanaanstrategis.html Teori formulasi kebijakan (winarno)Internet map.pasca.uns.ac.id/?p=42 Teori implementasi kebijakan publik......internet PDF]31 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Kebijakan Publik ...elib.unikom.ac.id/download.php?id=147097 Teori Pelaksanaan (edward III 1980)http://www.scribd.com/doc/139900659/TeoriPelaksanaan-docx http://el-kawaqi.blogspot.com/2012/12/pengertian-implementasi-menurutpara.html sementara sumber asli belum ketemu. Teori Implementasi menurut Edward III (1980) dan Emerson, Grindle,
http://www.tempo.co/read/news/2014/07/03/064590058/Kopaja-Serobot-JalurTransjakarta-Tabrak-Pembatas diakses pada tanggal 15 Februari 2015 jam 20.00 Wib.
