JURNAL TARBIYAH, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2017 ISSN:

JURNAL TARBIYAH, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2017

ISSN: 0854 – 2627

1


ISSN: 0854 – 2627

JURNAL TARBIYAH Terbit dua kali dalam setahun, edisi Januari - Juni dan Juli - Desember. Berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu-ilmu ketarbiyahan, kependidikan dan keislaman baik berupa telaah, konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh Penanggung jawab Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan Ketua Penyunting Mesiono Penyunting Pelaksana Junaidi Arsyad Sakholid Nasution Eka Susanti Sholihatul Hamidah Daulay Penyunting Ahli Firman (Universitas Negeri Padang, Padang) Naf’an Tarihoran (Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten) Jamal (Universitas Negeri Bengkulu, Bengkulu) Hasan Asari (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Fachruddin Azmi (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan) Ibnu Hajar (Universitas Negeri Medan, Medan) Khairil Ansyari (Universitas Negeri Medan, Medan) Saiful Anwar (Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, Lampung) Desain Grafis Suendri Sekretariat Maryati Salmiah Reflina Nurlaili Ahmad Syukri Sitorus


ISSN: 0854 – 2627

PENDIDIKAN ISLAM PERSPEKTIF HUMANISME-PANCASILA Musthofa Dosen UIN Walisongo Semarang Email: [email protected] Abstrak: Artikel ini mengkaji pemikiran pendidikan Islam perspektif humanismePancasila. Sila keduanya tentang kemanusiaan merupakan inti ajaran humanisme ini. Bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup dalam segala aspek kehidupannya. Sandaran vertikal kepada Tuhan (Allah) akan mampu membangkitkan semangat dan berhasil meraih cita-cita guna melindungi nilai-nilai hidup, harkat dan martabat manusia. Pendidikan Islam sebagai subsistem pendidikan nasional dituntut mampu mengembangkan potensi diri peserta didik menjadi manusia Pancasila sejati. Pendidikan berdasar humanisme-Pancasila memiliki karakteristik: (1) menghormati keyakinan religius, (2) menghormati martabat manusia dan hak asasinya, (3) memiliki wawasan kebangsaan, (4) menghargai kebebasan secara demokratis, (5) menjunjung dan menegakkan keadilan sosial. Humanisasi pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh melepaskan nilai-nilai tersebut. Nilai-nilai Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan sebagai dasar pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkepribadian Pancasila. Kata Kunci: humanisme-Pancasila, kemanusiaan, pendidikan, sistem nilai Abstract: This article examines the thinking of Islamic education in the perspective of Pancasila-humanism. The second precept of humanity is central to this doctrine of humanism. The Indonesian nation makes Pancasila the basis and outlook of life in all aspects of its life. Vertical back to God (Allah) will be able to raise the spirit and achieve goals to protect the values of life, dignity and human dignity. Islamic education as a national education subsystem is required to develop the potential of students to become true Pancasila people. Education based on Pancasila-humanism has the following characteristics: (1) respect for human dignity and human rights, (3) having national insight, (4) respecting democratic freedom, (5) upholding social justice. Humanization of Islamic education in Indonesia should not release those values. The values of Pancasila is a unified whole that can not be separated as the basis of education to form a Pancasila Indonesian personality personality. Keywords: humanism-Pancasila, humanity, education, value system

Pendahuluan Carut-marut kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yang ditandai oleh berbagai pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan, kriminalitas, penyalahgunaan narkotika serta korupsi, kolusi dan nepotisme tidak lepas dari kegagalan pendidikan. 157


ISSN: 0854 – 2627

Pelanggaran nilai kemanusiaan ini merupakan bukti nyata moral yang rendah yang menandakan gagalnya pendidikan, khususnya pendidikan keagamaan (Islam) karena mayoritas penduduknya adalah muslim. Praktek pendidikan tidak cukup berhasil membentuk manusia (peserta didik) tercerahi. Pendidikan telah gagal mencapai tujuannya sesuai dengan dibentuknya negara untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta mewujudkan keadilan. Atas dasar itulah muncul banyak kritik bahwa pendidikan di Indonesia sering dikatakan belum memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa. Lebih dari itu, pendidikan ini belum mampu memberikan tanggapan atau jawaban ketika dituntut perannya untuk mengatasi berbagai permasalahan moral dan mentalitas bangsa. Padahal harkat dan martabat individu akan naik apabila seluruh kelompok atau bangsa naik. Pendidikan belum berhasil mengangkat harkat dan martabat manusia. Pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional juga tidak lepas dari kritik tersebut. Ide pemanusiawian manusia muncul di Barat pada abad ke-13 sebagai aliran Humanisme. Aliran ini merupakan world view sebagai filsafat kemanusiaan yang mengakui nilai dan harkat manusia dan menjadikannya sebagai dasar atau ukuran penilaian segala sesuatu (Abbagnano, 1972: 69-70).

Pendidikan menjadi proses

pemanusiawian manusia. Humanisme menjadi inti dasar pendidikan. Humanisme merupakan inti dasar Islam untuk memberikan kasih sayang (rahmat) kepada seluruh alam memiliki harkat dan bermartabat paling tinggi (Q.S. al-Anbiya’/21: 107; al-Isra/17: 70). Moussa mengatakan, “Islam is the last of all the divine messages … The nature of this messages must be of a kind that makes it fit for all humanity in every age, generation and time (Moussa, 1379 H: 60). Kesetiaan membela, menjamin jati diri dan kebahagiaan manusia merupakan hakikat humanisme Islam. Pendidikan di Indonesia juga tidak boleh terlepas dari cita-cita kemanusiaan dan keadilan demi terlaksananya perlindungan bagi segenap bangsa, serta terwujudnya kecerdasan bangsa yang bertuhan. Pendidikan Islam di Indonesia haruslah ditempatkan pada posisi untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan sehingga wawasan ke-Islaman harus senantiasa dikaitkan dengan wawasan ke-Indonesiaan yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar negara. Islam, Humanisme dan Pancasila Islam adalah agama rahmat. Islam memandang manusia sebagai makhluk mulia. Agama ini menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjadikannya sebagai orientasi semua aktivitas kehidupan yang diberi kebebasan untuk mengaktualisasikan 158


ISSN: 0854 – 2627

potensinya. Hal ini menjadi hakikat humanisme, yaitu kesetiaan untuk membela manusia, menjamin jati diri dan kebahagiaannya (Moussa, 1379 H: 55, Abbagnano, 1972: 69-72). Pembelaan Islam terhadap eksistensi dan kebahagiaan manusia itu didasarkan pada pemikiran humanisme yang didasarkan pada pengakuan Tuhan sebagai pusat orientasi hidup (Q.S. al-A’raf/7:172). Humanisme Islam menaikkan manusia menuju Tuhan sehingga berbeda dengan humanisme Barat yang menuhankan manusia atau benda (Iqbal, 1971: 154, Muthahhari, 1984: 121). Orientasi ini harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia yang meliputi: tradisi, adat-istiadat dan tata krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi materialisme, sosialisme dan ekonomisme (Syari’ati: 1996: 127-30). Inilah yang membedakan konsep Islam dengan Barat. Menurut Iqbal, humanisme Islam itu menaikkan manusia dari tanah menuju Tuhan sedangkan Humanisme Barat meluncur-turunkan manusia dari Tuhan menuju tanah, bahkan menuhankan manusia atau benda (Iqbal, 1971: 154; Muthahhari, 1984: 121). Jadi, humanisme Barat telah mengantarkan gelombang sekularisme, bahkan ateisme. Dalam Islam, humanisme dimaknai sebagai perwujudan sifat-sifat Allah sebagai potensi individu untuk mengukur dan mencapai ranah ketuhanan dan penyelesaian problem sosial yang tetap menyadari pentingnya nilai materi. Agama suci ini menempatkan humanisme dalam kerangka iman, ilmu dan amal. Konsepnya menekankan tanggung jawab manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kesadaran menuju dan kehadiran Tuhan dalam diri manusia sebagai ciri humanisme Islam. Ajaran Islam menjadi sumber ajaran humanisme. Humanisme Islam adalah humanisme-religius yang didasarkan pada ajaran Islam. Nurcholish Madjid mencatat 13 dasar humanisme Islam yang semuanya bertolak dari ikatan manusia terhadap suatu perjanjian primordial dengan Tuhan yang menurut Iqbal disebut sebagai puncak realitas (the Ultimate Reality) (Madjid, 2000: 87-90). Pengakuan Allah sebagai pusat orientasi hidup manusia dilakukan sejak awal kehidupannya. Manusia mengakui Allah sebagai Tuhannya (Q.S. al-A‘raf/7: 172). Karena perjanjian itu setiap manusia terlahir dalam fitrah, kesucian asal (Q.S. al-Rum/30: 30). Orientasi ketuhanan itulah yang menurut Syariati harus dimasukkan dalam jiwa hidup manusia, baik dalam tradisi, adat-istiadat dan tata krama masyarakat untuk diaplikasikan dalam ideologi materialisme, sosialisme dan ekonomisme (Syari’ati: 1996: 127-30). Inilah yang membedakan konsep humanisme Islam dengan Barat. Realitas manusia tersebut menjadi dasar pemikiran humanisme Islam yang bersifat religius-transendental (Rahman, 2011: 55). Transendensi Tuhan dalam Islam tidak menjauhkan rahmat dan inayah-Nya kepada manusia. Tuhan dalam konsepsi Islam 159


ISSN: 0854 – 2627

itu tidak terisolir tapi justru bisa dihubungi. Allah selalu berbuat memenuhi kebutuhan manusia (Q.S. al-Rahman/55: 29, Boisard, 1980: 96, 148). Fitrah manusia menjadi esensi humanisme Islam. Nurcholish Madjid mengatakan: ... the Qur’an defines the true religion as none other than the primordial, pristine quality of humanity, express in the innate and the naturally unspoiled inclination of man to the sacred and the true, which is the essence of the universal humanism, the fitrah and the hanifiyah”. (Madjid, 1998: 4). Nilai-nilai kemanusiaan dalam humanisme Islam memiliki kesamaan dengan humanisme Barat karena sumbernya memang sama. Moussa mengatakan: We may …declare that humanity is indebted for the principles of “liberty, fraternity and equality” to Islam and not to French Revolution as alleged by those who are ignorant of Islam and its history or those who are prejudiced against the religion perfected by the Lord of the worlds for all mankind”.

(Moussa, 1379

H: 55). Humanisme Barat itu berhutang budi terhadap prinsip kebebasan (liberty), persudaraan (fraternity), dan persamaan (equality) dalam Islam (Kraemer, 1986: 10). Menurut Iqbal, ketiga prinsip tersebut merupakan inti ajaran Islam. Dalam bukunya, The Reconstruction of Religious Thought in Islam, dinyatakan bahwa intisari Tauhid adalah persamaan, solidaritas dan kebebasan (Iqbal, 1971: 154). Konsep tauhid berimplikasi kepada upaya mewujudkan persamaan. Adanya persamaan itu akan menumbuhkan solidaritas atau persaudaraan. Selanjutnya solidaritas menuntut pemberian kebebasan kepada manusia dalam hidupnya. Kebebasan, persaudaraan dan persamaan inilah yang menjadi nilai humanisme Islam. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila mengharuskan semua jenis pendidikan di negeri ini didasarkan pada dasar negara ini. Nilai-nilai kemanusiaan yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia itu dirumuskan ke dalam Pancasila. Atas dasar itulah, Pancasila sering disebut humanistik karena dasar negara ini memuat nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu, Pancasila disebut juga universalistik karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bersifat mendasar yang berlaku bagi setiap orang. Meski bukan negara agama (Islam) tetapi Indonesia menempatkan agama sebagai dasar yang kuat dalam berbangsa dan bernegara. Masyarakat muslim Indonesia harus menerima Pancasila menjalankan ajaran Pancasila selama tidak bertentangan dengan syariat Islam (Effendy, 2010: 141). Pancasila menjadi isi kurikulum pendidikan seluruh jenjang dalam sistem pendidikan di Indonesia (Ramstedt, 2002: 458-459). Sila pertama 160


ISSN: 0854 – 2627

dari dasar negara ini adalah Ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran Islam memiliki kesamaan dengan nilai Humanisme-Pancasila. Ajaran Humanisme-Pancasila yang komprehensif dengan sandaran vertikal kepada Allah akan mampu membangkitkan semangat dan berhasil meraih cita-cita guna melindungi nilai-nilai hidup, harkat dan martabat manusia sebagai kemenangannya. Ajaran Islam menumbuhkan kebebasan jati diri manusia yang mandiri dan luhur dalam wujudnya yang bersifat ilahiah dan ideal yang sesuai dengan kondisi riil dunia yang terformulasi dalam humanisme Islam karena mengedepankan akhlak dan kebaikan untuk semua (rahmatan lil ‘alamin). Pemikiran humanisme inilah yang harus dijadikan dasar dalam melaksanakan sistem pendidikan Islam. Sistem nilai dalam Islam berperan juga dalam meluruskan kegagalan sistem pendidikan yang terjebak pada proses dehumanisasi. Dalam kaitan inilah pendidikan berperan penting dalam proses humanisasi. Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Islam Indonesia Pancasila adalah dasar negara. Semua aktivitas yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersumber dari Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan dasar negara ini. Sistem pendidikan di negeri ini harus tunduk dan patuh pada dasar ini. Tujuan penyelenggaraan negara yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan konsep tujuan pendidikan dalam Undang–Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. UU yang ini memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk itu, dalam UU Sisdiknas tersebut dinyatakan: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahaesa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Pasal 3). Dalam rumusan tersebut terdapat pergeseran tujuan yang lebih mengedepankan pengembangan karakter daripada pengembangan kecerdasan (seperti rumusan UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989). Pembentukan karakter merupakan sebuah konsep humanisme bagi pengembangan manusia yang baik dalam 161


ISSN: 0854 – 2627

mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Hal ini mencerminkan pentingnya pembentukan proses pembelajaran yang humanis sebagai bentuk penghargaan bagi anak atau peserta didik. Rumusan tujuan pendidikan nasional ini memiliki titik sinkron dengan konsep pendidikan humanistik. Nilai humanistik dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tampak pada upaya pengembangan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Meski sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari duplikasi pendidikan di negara-negara Barat yang secara teoritis banyak diwarnai oleh Filsafat Humanisme, namun sistem pendidikan di Indonesia didasarkan humanisme-Pancasila. Sistem pendidikan Islam memiliki paradigma tersendiri berupa humanisme Islam. Untuk itu, Mastuhu memberikan ciri manusia modern, di antaranya adalah menyadari dan menghargai harkat dan pendapat orang lain (Mastuhu, 1999: 47). Manusia Indonsesia modern harus memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menghargai orang lain. Pendidikan humanistik (yang manusiawi) mendasarkan diri pada penghormatan terhadap martabat manusia dan hak asasinya yang mengalir darinya. Manusia harus diperlakukan sebagai makhluk yang bermartabat yang memiliki akal budi, kehendak dan kebebasan. Karena itu, peserta didik tidak boleh diperalat sebagai obyek. Pendidikan bertujuan agar peserta didik dapat berkembang sebagai subyek dalam berbagai dimensi kemanusiaannya. Hak asasi manusia dipandang sebagai usaha untuk merealisasikan martabat manusia. Pendidikan sendiri merupakan hak asasi setiap orang karena melalui pendidikan itu mereka dapat meningkatkan dan mewujudkan martabatnya sebagai manusia (Sastrapratedja, 2004). Atas dasar itulah, Mastuhu memandang bahwa hakikat pendidikan adalah satu, yaitu mengembangkan “human dignity” yakni harkat dan martabat manusia atau humanizing human (memanusiakan manusia) sehingga benarbenar mampu menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawabnya memakmurkan kehidupan serta memelihara lingkungan (Mastuhu, 2003: 136, 152). Hakikat pendidikan yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila ini sesuai dengan makna dasar humanisme yang berarti pendidikan bagi manusia. Pendidikan harus mengantarkan manusia menjadi manusia yang sebenarnya. Selain itu, pendidikan dipandang sebagai kerja akademik dan demi kebutuhan peserta didik dalam menyongsong masa depannya. Mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan fitrah dan zamannya merupakan hak asasi manusia. Hak asasi seharusnya bukan sebagai penonjolan akan hak-hak pribadi, akan tetapi justru diarahkan kepada semakin 162


ISSN: 0854 – 2627

besarnya penghargaan terhadap hak orang lain (Djohar, 2000: 302). Karenanya, pendidikan berfungsi untuk merubah keterkungkungan mental (jail mentality) menjadi lingkungan belajar yang memungkinkan individu berkembang. Yelon dan Weinstein mengatakan, “It is important for every teacher to recognize the unique characteristics, the total humanity, of each child. The student is seen as thinking, feeling human being. It is easier to understand that learning depend on both the intellect and the emotion (Yelon, 1977: 136). Setiap pendidik harus mengakui keunikan yang menyangkut nilai kemanusiaan setiap peserta didik. Siswa harus dipandang sebagai makhluk yang memiliki rasa dan dapat berpikir. Karena sesungguhnya belajar itu bergantung pada faktor penalaran dan perasaan. Visi Humanis Sistem Pendidikan Islam Indonesia Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan. Arah sistem pendidikan Islam menjadi penentu Sebagai sub-sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari visi pendidikan nasional. Visi pendidikan Islam merupakan penjabaran dari visi pendidikan nasional. Secara khusus, visi pendidikan Islam ditujukan untuk perwujudan nilai-nilai ajaran Islam. Akan tetapi secara umum, visi pendidikan Islam dimaksudkan untuk menunjang terwujudnya visi pendidikan nasional. Karena itu, visi pendidikan Islam tidak boleh bertentangan dengan visi pendidikan nasional. Penyimpangan jiwa kemanusiaan yang hakiki pada akhirnya akan menghasilkan manusia mekanistik yang mengabaikan penghargaan kemanusiaan yang jauh dari nilai imajinatif, kreatif dan kultural. Mastuhu menilai sistem pendidikan nasional belum dalam posisi “menjadikan diri” sebagai ilmuwan yang peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan, bangsa dan negara (Mastuhu, 2003: 34). Kenyataan tersebut direspons melalui upaya menjadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Pasal 4 ayat 1). Setiap peserta didik harus diberikan haknya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya (Pasal 12 ayat 1). Selain itu, konsep dan tujuan pendidikan menekankan perwujudan akhlak mulia pada diri peserta didik (Pasal 1 dan 3). Untuk itu, kurikulum pendidikan harus memuat materi yang mampu mengantarkan peserta didik menjadi berakhlak mulia (Pasal 36 ayat 3). Dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dinyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses 163


ISSN: 0854 – 2627

pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia yang berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Hakikat pendidikan dalam perspektif humanistik-Pancasila adalah membebaskan manusia dari kebodohan dan kemiskinan. Tilaar memandang pendidikan pembebasan sebagai pendidikan yang mengembangkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai dan berkeadilan (Tilaar, 2004: 315). Manusia Indonesia harus dibebaskan dari kecenderungan negatif yang menghalangi proses humanisasinya. Proses ini harus didasarkan pada etika dan moral yang bersumber dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Etika dan moral yang berasal dari sumber lain sering memunculkan sikap yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak didasari kepercayaan kepada Tuhan sangat boleh jadi memunculkan tragedi yang menyengsarakan manusia. Penyalahgunaan teknologi nuklir menjadi contoh pelanggaran nilai kemanusiaan dimaksud. Berdasarkan

visi

dan

misi

tersebut,

pendidikan

nasional

bertujuan

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Visi dan misi pendidikan tidak terlepas dari ikatan spiritual. Konsep ini menjadi ciri dari Bangsa Indonesia yang religius. Visi humanis pendidikan di Indonesia berada dalam kendali nilai spiritualitas. Humanisasi pendidikan tidak boleh melepaskan diri dari ajaran agama. Dasar humanisasi pendidikan ini adalah humanisme-Pancasila, bukan humanisme sekuler, apalagi humanisme ateis. Pemikiran humanisme yang bertentangan dengan nilai-nilai agama tidak boleh dijadikan dasar bagi pelaksanaan humanisasi pendidikan di negeri ini. Dalam kaitan inilah Sudarwan Danim dalam Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan, menawarkan agenda utama pendidikan Indonesia adalah proses memanusiawikan

manusia

menjadi

manusia

yang

sesungguhnya.

Pendidikan

merupakan proses pemanusiawian menuju lahirnya manusia yang bernilai secara kemanusiaan (Danim, 2003: 4). Atas dasar itulah, “tidak semua pembaruan pendidikan dapat dihitung atas dasar efesiensi dan untung rugi karena pendidikan memiliki misi penting yang sulit dinilai secara ekonomi, yaitu misi kemanusiaan.” (Suyanto, 2000: 18). 164


ISSN: 0854 – 2627

Sebagai konsekuensinya, sebagaimana lontaran Fuad Hassan, bahwa pendidikan tidak boleh dirancang sekedar sebagai usaha untuk menghasilkan tenaga yang ibarat suku cadang dapat diganti dan dipertukarkan. Pendidikan harus merupakan ikhtiar yang jauh melampaui terpenuhinya kebutuhan sesaat. Pendidikan harus tetap mengunggulkan derajat dan martabat manusia. Kesadaran ini harus disegarkan karena makin meningkatnya dominasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Hassan, 2004: 65). Untuk itu, tekanan pendidikan humanistik adalah pemberian motivasi kepada siswa dengan menyediakan kesempatan untuk menemukan pribadi dengan membiarkan siswa menemukan arti dalam aktivitasnya dan menganggap siswa sebagai manusia yang ingin belajar (Yelon, 1977: 312). Di sinilah perlunya pendekatan humanistik dalam pembelajaran. Pendekatan ini memperlakukan anak diberi pengalaman belajar, diakui, diterima, diperhatikan dan dimanusiawikan sehingga anak akan memiliki persepsi optimis untuk bisa sukses. Konsep ini menyebabkan anak mampu menghadapi tantangan dengan percaya diri, mandiri dan tidak putus asa. Konsep ini juga merupakan inti kepribadian yang berpengaruh dalam berperilaku (Danny S, 2001: 8). Pendidikan menjadi sarana bagi manusia untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam diri manusia. Sebagai upaya pemberdayaan, pendidikan harus mendesain sistem, model, metodologi, kurikulum dan fasilitas untuk mengaktualkan nilai-nilai kemanusiaan. Upaya tersebut ditujukan untuk mendapatkan perlindungan hak-haknya sehingga potensinya bisa teraktualisasi secara maksimal dengan cara merubah paradigma mengajar (teaching) menjadi belajar (learning) dan pembelajaran yang bukan subject matter oriented (Sidi, 2003: 25-27). Paradigma learning dijabarkan menjadi visi sebagai pilar pendidikan yang meliputi: (1) learning to know (belajar mengatahui). (2) learning to do (belajar berbuat). (3) learning to be (belajar menjadi diri sendiri). (4) learning to live together (belajar hidup bersama). (5) learning how to learn (belajar bagaimana belajar). (6) learning throughout life (belajar sepanjang hayat (Mastuhu, 2003: 132-135). Indra Djati Sidi menyimpulkan visi pendidikan tersebut dalam konsep learning how to learn. Pendidikan tidak hanya berorientasi akademik yang berusaha memenuhi aspek kognitif tapi juga berorientsi supaya peserta didik bisa belajar dari lingkungan, pengalaman, kehebatan orang lain, dan hamparan alam sehingga mereka bisa mengembangkan sikap kreatif dan daya pikir imajinatif (Sidi, 2003: 26). Paradigma learning menuntut pembelajaran tidak ditujukan pada penguasaan ilmu (subject matter oriented) tapi ditujukan pada diri peserta didik (student oriented). Proses pembelajaran

itu

dimaksudkan

untuk

pengembangan

potensi

peserta

didik. 165


ISSN: 0854 – 2627

Pembelajaran harus dikemas bukan dengan cara pemaksaan tapi dengan cara menyenangkan sehingga muncul kesadaran emosional. Cara belajar inilah yang dapat membuat otak terbuka sehingga daya pikir intuitif dan holistik akan terangsang untuk bekerja. Pengembangan potensi ini akan mengantarkan peserta didik menjadi kreatif, mandiri, dan berani berpendapat sehingga bisa berpikir inovatif dan memecahkan masalah. Paradigma belajar (learning) ini dirasa lebih manusiawi karena memberikan hak-hak subyek didik. Humanisasi pendidikan Islam di Indonesia sejalan dengan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang berkaitan dengan pandangan hidup dan kehidupannya. Suyanto dan Hisyam mengatakan, “Proses pendidikan dipandang sangat berkaitan dengan kepentingan manusia untuk masa kini dan masa yang akan datang” (Suyanto, 2000: 61). Pendidikan Islam dengan cirinya sebagai pendidikan agama secara ideal berfungsi membina dan menyiapkan anak didik yang berilmu, berteknologi, berketerampilan yang sekaligus beriman dan beramal saleh. Pendidikan Islam berusaha mewujudkan ajaran Islam dalam pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Pemikiran ini menurut Husni Rahim bisa ditempuh melalui program Madrasah Terpadu sebagai bentuk pendidikan manusia seutuhnya, antara kedalaman spiritual, keagungan akhlak, kemampuan ilmu/intelektual dan keterampilan (Rahim, 2001: 20). Dalam kaitan ini Tilaar menjelaskan, bahwa: Manusia Indonesia yang kita cita-citakan adalah manusia saleh dan produktif. Abad 21 menuntut kedua kualitas manusia semacam ini. ... tren kehidupan abad 21, agama dan intelek akan saling bertemu. Manusia Indonesia yang kita cita-citakan adalah manusia yang bertakwa dan beriman dan sekaligus produktif dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan taraf hidupnya. Dengan misi ini pendidikan Islam menjadi pendidikan alternatif (Tilaar, 2004: 150). Kesalehan dan produktivitas harus menjadi ciri yang melekat pada diri manusia Indonesia pada masa mendatang sebagai hasil pendidikan. Keimanan menjadi pijakan bagi peserta didik dalam berkreasi dalam menatap masa depan supaya ciptaannya memiliki jiwa dan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Kreativitasnya tidak disalahgunakan untuk membuat orang lain sengsara dan menderita atau bahkan mencelakakannya. Inilah profil manusia Indonesia seutuhnya dalam pandangan Islam. Keimanan yang dimiliki diharapkan mampu mengendalikan nafsu jahatnya yang dikemas dalam kreativitas yang mampu menguasai iptek sebagai hasil pendidikan. Penguasaan iptek semata-mata digunakan untuk peningkatan taraf hidup manusia guna 166


ISSN: 0854 – 2627

memakmurkan dan sekaligus memelihara kelestarian alam semesta. Hal ini sejalan dengan status manusia sebagai khalifah di muka bumi. Status manusia ini menuntut perannya untuk membangun kehidupan spiritual dan kecerdasan intelektual agar mendapatkan pencerahan guna membangun kebersamaan, jiwa sosial dan persaudaraan serta membangun kedamaian dan keamanan. Pemberdayaan dan pengembangan manusia menjadi berkualitas bisa dipandang sebagai ciri visi humanis sistem pendidikan nasional. Untuk itu, pendidikan nasional memiliki misi diantaranya membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Pendidikan juga berupaya meningkatkan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral sesuai hak asasi manusia. Penekanan hak asasi manusia merupakan visi humanis pendidikan di Indonesia. Visi ini memuat makna bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak boleh mengabaikan keberadaan peserta didik berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Adanya hak peserta didik menambah tanggung jawab penyelenggara pendidikan untuk lebih memperhatikan nilai kemanusiaan dan mengaktualisasikannya dalam proses pembelajaran. Orientasi akhlak mulia dalam kurikulum diharapkan bisa menjadi kendali dan pengarah bagi peserta didik dalam berkreasi supaya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pemikiran ini menjadi landasan bagi pelaksanaan model pendidikan humanistik sehingga mampu memberi harapan, imajinasi, kreasi dan idealisme bagi peserta didik. Pemikiran inilah yang dijadikan pijakan dan diaktualisasikan dalam sistem pendidikan Pancasila. Karakteristik Pendidikan Islam Perspektif Humanisme Pancasila Pendidikan humanistik sebagai sistem pendidikan yang tidak sekedar berorientasi pada tujuan kecerdasan dan ketrampilan untuk bekerja akan tetapi menekankan pengembangan diri manusia yang memiliki nilai-nilai mulia baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Pendidikan yang hanya berorientasi pengetahuan dan ketrampilan yang mendorong pada eksploitasi dan penindasan orang lain bukanlah pendidikan humanistik karena membuat orang lain sengsara dan menderita. Rumusan tujuan pendidikan nasional ini memiliki titik sinkron dengan konsep pendidikan humanistik. Nilai humanistik dalam UU No. 20 Tahun 2003 tampak pada upaya pengembangan potensi peserta didik supaya menjadi manusia yang kreatif, mandiri dan bertanggung jawab. Meski sistem pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari duplikasi pendidikan di negara-negara Barat yang secara teoritis banyak diwarnai 167


ISSN: 0854 – 2627

oleh Filsafat Humanisme, namun sistem pendidikan di Indonesia didasarkan humanisme religius. Sistem pendidikan Islam memiliki paradigma tersendiri berupa humanisme Islam. Sistem pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan manusia yang memiliki kemampuan dan kreativitas berdasarkan nilai-nilai moral yang mulia untuk kebaikan hidup sesuai nilai-nilai kemanusiaan dalam rangka pengabdian dirinya kepada Tuhan. Karena itulah, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 dinyatakan: Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Apabila konsep dan tujuan pendidikan tersebut ditinjau dari paradigma pendidikan humanistik akan tampak upaya mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem pendidikan nasional. Filosofi sistem pendidikan di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu: nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang harus dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan sistem pendidikan nasional. Dari nilai-nilai tersebut dapat dikemukakan karakteristik pendidikan yang berasaskan nilai-nilai kemanusiaan Pancasila, yaitu: 1. Menghormati Keyakinan Religius Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Mahaesa berimplikasi kepada keharusan bangsa Indonesia untuk bersikap teosentris yang dalam ajaran Islam dimaknai sebagai konsep Tauhid. Teosentrisme dalam pendidikan humanistik yang mengembangkan potensi anak itu bermuara pada pembentukan manusia seutuhnya. Orientasi ini dalam pandangan Barnadib berarti mencegah berkembangnya manusia yang monodimensional (Barnadib, 1988: 104). Upaya ini menuntut kesadaran akan pengembangan potensi yang tidak boleh lepas dari tujuan untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan dalam diri peserta didik. Orientasi keagamaan ini harus menyatu dengan upaya membentuk manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang tidak kehilangan ciri kebangsaannya. Hal ini disebabkan oleh sistem pendidikan nasional yang berakar pada nilai-nilai agama dan kebudayaan nasional. Fullan mengatakan, “Changes in beliefs are even more difficult, they challenge the core values held by individuals regarding the purposes 168


ISSN: 0854 – 2627

of education” (Michael, 2001: 44). Kepercayaan keagamaan berperan kuat dalam menentukan orientasi sistem pendidikan suatu bangsa. Husain dan Ashraf dalam bukunya Krisis Pendidikan Islam memandang bahwa pendidikan Islam sangat menekanan kesadaran keagamaan untuk menumbuhkan keimanan dan kesalehan dalam diri peserta didik. Hal ini dijadikan tujuan fundamental yang sekaligus menjadi ciri khusus pendidikan Islam. Desakan untuk mengkaji ajaran Islam dapat dijadikan pegangan untuk memperkuat kesadaran tersebut (Ashraf, 1986: 55, 121). Pendidikan sebagai upaya bimbingan terhadap manusia ke arah pembentukan diri menuju masa depan yang gemilang merupakan proses penyempurnaan diri (becoming atau istikmal) bagi setiap individu. Hal ini mengindikasikan perlunya disiplin diri yang hanya bisa dicapai melalui pendidikan sebagai proses pembudayaan. Pendidikan yang semata-mata berpola transfer ilmu pada hakekatnya adalah praktek indoktrinasi, bukan sebagai proses pembudayaan (Mulkhan, 2002: 274). Terhadap tindakan ini Fazlur Rahman dalam Islam & Modernity: Tranformation of an Intellectual Tradition, mengatakan: “As for indoctrination in the sense of brainwashing, I have already pointed out that this technique of creating future generations of the faithful in fact ultimately backfire (Rahman, 1982: 159). Indoktrinasi dalam pendidikan dapat memunculkan generasi yang tertekan yang pada akhirnya bisa menjadi pemberontak. Pendidikan dengan cara ini justru dinilai tidak berhasil dalam mengemban tugasnya. Pengembangan pendidikan Islam di Indonesia

perlu

didasarkan

pada

tipologi

rekonstruksi

sosial

menuju

antropomorfisme yang bertolak dari teosentrisme. Upaya pemanusiawi-an manusia dalam sistem pendidikan Islam di Indonesia harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang sesuai ajaran Islam. Bertolak dari pemikiran ini, pendidikan humanistik tidak boleh mengembangkan humanisme ateis (anti Tuhan) atau humanisme yang melupa-kan tradisi budaya bangsa dan humanisme yang melupakan rakyat (masyarakat bawah). Praktek pendidikan yang paternalistik dan otoriter tidak sesuai dengan prinsip pemeliharaan kemerdekaan dan kemandirian kreativitas anak. 2. Menghormati Martabat Manusia dan Hak Asasinya Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengharuskan proses pembelajaran menekankan pengembangan potensi peserta didik secara adil dan didasarkan pada nilai-nilai moral. Pembelajaran ditujukan untuk menjamin hak asasi peserta didik sebagai manusia yang berkembang yang aktif belajar sendiri untuk mewujudkan kemampuannya sesuai potensi yang dimiliki. Subyek didik baik secara individual 169


ISSN: 0854 – 2627

maupun kolektif perlu dipahami secara benar agar proses pendidikan dapat berhasil (Suyata, 1999: 96). Konsep pendidikan harus didasar-kan pada asumsi dasar tentang manusia, terutama pada potensi atau fitrahnya. Pendidikan humanistik menekankan proses pembelajaran bukan sekedar hasil. Pendidikan yang menekankan hasil cenderung menciptakan proses belajar yang mekanistik, mematikan mental dan kreativitas anak. Proses pendidikan harus didasarkan pada prinsip penghargaan hak, minat dan kemauan setiap peserta didik. Akan tetapi di sisi lain, peserta didik juga dikembangkan untuk menghormat guru. Dalam pendidikan Islam klasik, menghormati guru menjadi keharusan (syarat) bagi santri. Sisi negatif dari keharusan menghormati guru adalah munculnya sikap taqlid (mengikuti pendapat tanpa kritik) dan sikap pengultusan terhadap guru. Padahal Islam melarang umatnya untuk bersikap taqlid buta (Q.S. al-Isra/17: 36). Justru Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir rasional dan melarang mengikuti pendapat yang tidak diketahui dasarnya. Banyak ayat yang bergaya retorik yang menyuruh umatnya untuk berpikir. Adapun penghormatan pada guru sebagai syarat peserta didik dalam belajar, seperti konsep al-Zarnuji (Al-Zarnuji, t.t.: 16), tidak dimaksudkan untuk membunuh kreativitas peserta didik. Sikap hormat tidak boleh mengakibatkan pengultusan yang hanya boleh dilakukan terhadap Tuhan yang harus disembah manusia. Persyaratan hormat kepada guru hanyalah untuk mendidik karakter peserta didik supaya memiliki jiwa hormat. Penghormatan kepada guru yang diperankan sebagai pengganti orang tua dalam mendidiknya diharapkan bisa memunculkan sikap hormat kepada orang lain yang lebih tua. Sikap ini juga menuntut sikap sayang kepada yang lebih muda. Islam mengajarkan bahwa pendidikan sesungguhnya berperan penting untuk membawa bangkitnya kesadaran kritis masyarakat tentang perlunya menghormati hak asasi manusia. Pendidikan dalam konteks ini haruslah diberi makna sebagai proses pembebasan kemanusiaan. Pendidikan harus merupakan proses humanisasi, bukannya proses dehumanisasi (Fakih, 2003: 142). Pendidikan tidak hanya menjadikan manusia berbeda dari binatang tetapi juga harus merupakan proses memuliakan status peserta didik sebagai manusia seutuhnya. Inti pendidikan adalah mengangkat harkat dan martabat manusia guna memenuhi kebutuhan hidup sehingga mencapai kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Nilai-nilai tersebut hidup dan berkembang serta dikembangkan dalam 170


ISSN: 0854 – 2627

lingkungan yang berbudaya. Orientasi ini menjadi tuntutan kehidupan masa depan dalam kehidupan global (Tilaar, 2004: 55). Harapan pendidikan adalah terwujudnya manusia Indonesia terdidik yang berkembang potensinya sebagai makhluk mulia yang memiliki kekuatan spritual keagamaan. Hasil pendidikan harus berupa manusia religius yang kreatif dan berakhlak mulia. 3. Berwawasan kebangsaan Sebagai jiwa sila Persatuan Indonesia, wawasan kebangsaan menghendaki manusia sebagai pelaku aktif dalam pendidikan untuk mengantarkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen untuk membangun bangsa. Dalam proses pemberdayaan anak manusia diperlukan adanya kebebasan supaya potensinya bisa berkembang maksimal. Sumber belajar yang perlu diperkaya tidak hanya lingkungan tetapi juga manajemen dan para pelaksana proses pendidikan sesuai tuntutan kemerdekaan dan hak asasi peserta didik. Proses ini berorientasi pada pemberdayaan yang harus merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat sehingga lingkungan mengkondisikan terbentuknya sikap produktif dari peserta didik. Pemberdayaan ini menuntut adanya kebebasan Paradigma pembebasan dalam pendidikan dimaksudkan sebagai proses membebaskan peserta didik, masyarakat dan negara dari segala bentuk tekanan dan ancaman.

Pendidikan

harus

memberikan

kesempatan

seluas-luasnya

bagi

perkembangan pribadi yang bebas dan mengenal kata hati dan kemanusiaan serta bebas dari tekanan fisik dan psikis. Kebaikan esensial sifat manusia, tanggung jawab dan janjinya untuk mentaati nilai-nilai ajaran Islam itu dalam pandangan Husain dan Ashraf dapat membentuk pola pendidikan bagi peserta didik. Hasilnya adalah generasi yang membentuk masyarakat yang memiliki kedudukan dan strata yang berlainan namun bisa hidup selaras yang terikat dengan satu iman yang sama (Ashraf, 1986: 54). Kerukunan hidup masyarakat menjadi tujuan wawasan kebangsaan dalam sila Persatuan Indonesia. Karena itu, proses pendidikan harus didasarkan pada jati diri manusia. Dalam kehidupannya tak seorang pun pernah secara sempurna menjadi “manusia terdidik”. Tujuan yang dirumuskan lembaga pendidikan seharusnya bukan harga mati. Manusia selalu dalam suatu perjalanan tanpa henti. Menurut pandangan ini, keterikatan guru dengan kurikulum bersifat relatif. Hal ini tidak berarti guru tidak penting dalam kelas. Guru sebagai sumber materi/ide dan memberikan fasilitas untuk menentukan tujuan belajar. Guru harus menerima pikiran dan perasaan siswa tanpa kritik personal. Pendidik juga harus menyatakan dirinya terbuka dan jujur 171


ISSN: 0854 – 2627

menerima perasaan dirinya. Model ini tidak mudah karena menuntut sikap kemandirian dan kreativitas tinggi. Pendidikan Islam disamping sebagai aktivitas pembelajaran juga menjadi media dan aktivitas membangun kesadaran, kedewasaan dan kedirian peserta didik. Kesadaran, kedewasaan dan kedirian itulah yang menjadi tujuan pendidikan. Dalam Islam, pendidikan sebagai proses interaksi sosial yang melibatkan pengaruh pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan perilaku yang diinginkan sesungguhnya merupakan inti dari misi risalah Islamiyah. Interaksi sosial dalam sistem pendidikan ini berperan penting dalam menentukan nilai kebangsaan. Artinya, peserta didik yang memiliki rasa kesetiakawanan sosial akan membentuk masyarakat yang sadar akan arti penting kebersamaan dalam sistem sosial kemasyarakatan. Kalau kesadaran ini muncul dalam setiap diri peserta didik akan membentuk bangsa yang menjunjung jiwa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga terhindar dari kerusuhan yang bertentangan dengan jiwa humanisme. 4. Menghargai Kebebasan Secara Demokratis Jiwa kerakyatan dalam sila keempat didasarkan pada kebijaksanaan, permusyawaratan dan perwakilan. Nilai-nilai ini muncul karena adanya kesadaran dan kehendak bebas manusia. Menurut Ali Syari’ati, manusia adalah makhluk mandiri yang mulia, berpikir, sadar akan dirinya sendiri, berkehendak bebas, citacita dan merindukan ideal dan bermoral (Syari’ati, 1996: 47-49). Atas dasar itulah. tujuan utama pendidikan, menurut Bayraktar Bayrakli, adalah menjadikan peserta didik bisa menemukan dirinya sendiri (dimensi batin), memahami kapasitasnya dan mendisiplinkan dirinya. Tujuan ini membuat peserta didik sadar untuk merealisasikan dirinya sebagai manusia (Bayrakli, 2004: 128). Orang menentukan tingkah lakunya sendiri. Kunci pengembangan-nya adalah kesadaran diri, pemahaman diri seperti adanya dan seperti harapannya. Pendidikan Islam sebagai bimbingan dan pengembangan sesuai makna tarbiyah yakni pengembangan potensi (Mahjub, 1987: 18). berimplikasi pada pemberian peran guru sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk jalan ke arah penggalian potensi peserta didik. Guru menjadi mitra belajar siswa dalam mengaktualisasikan potensi dirinya. Oleh karena itu, tujuan pendidikan Islam adalah mempersiapkan individu dalam menumbuhkan segenap potensi yang ada, baik jasmani maupun rohani untuk kesempurnaan hidupnya sehingga menjadi manusia yang berguna. 172


ISSN: 0854 – 2627

Nilai humanistik juga ditunjukkan oleh unsur demokrasi dalam pendidikan. Demokrasi pendidikan memberikan peluang terbaik yang dapat memberikan kesempatan yang sama dan adil, menghormati harkat dan martabat sesama manusia dan peluang kerjasama yang dapat memenangkan semua pihak (Mastuhu, 2003: 85). Masyarakat demokratis adalah kehidupan bersama di mana setiap warganya baik laki-laki maupun perempuan memiliki martabat sebagai makhluk manusia yang bebas. Martabat sebagai manusia bebas ini menyebabkan manusia berhak memeiliki keyakinan dan pendirian yang tidak bisa dirubah secara paksa oleh siapa pun juga (Zamroni, 2001: 28). Demokrasi sebagai pilar dalam pendidikan humanistik mengandung makna bahwa semua anak (warga negara) memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Hal ini juga menuntut proses pembelajaran dilaksanakan berdasarkan keterbukaan, kesejajaran, tidak otoriter dan tidak membeda-bedakan. Atas dasar inilah, peserta didik harus diberi kebebasan. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Dengan kebebasan, manusia memperoleh jalan untuk mengembangkan potensinya. Agar potensi itu dapat berkembang secara serasi dan maksimal, maka peserta didik perlu ditinjau dalam kedudukannya sebagai individu (pribadi) dan dalam keterkaitannya dengan masyarakat. Pencapaian potensi maksimal sebagai pribadi yang aktif dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi di tingkat lokal, nasional dan global, juga menjadi arah pendidikan multikultural (Budianta, 2003: 98). Kebebasan tidak bisa diartikan tanpa batas sebab ketiadaan batasan kebebasan akan mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini setara dengan pengertian tentang hak dan kewajiban (Barnadib, 1988: 24). Kebebasan tanpa kendali justeru berakibat pada hilangnya nilai kemanusiaan manusia sendiri. Meski manusia bisa tumbuh dengan sendirinya namun pengalaman keberagamaan dan pendidikan belum berkembang sepenuhnya. Generasi muda yang tumbuh di masyarakat liberal-sekuler berkembang menjadi hewan. Rahman mengatakan: For, if humans could grow by themselves, highly sophisticated religious and educational systems would not have developed in the first place. And what we are seeing develop in societies whose liberals think they are the first secular liberals in human history is that, instead of growing into humans, many of the new generation are in fact growing into animals (Rahman, 1982: 159).

173


ISSN: 0854 – 2627

Kritik ini didasarkan pada hilangnya sifat kemanusiaan manusia yang hanya bisa ditegakkan dengan memegang teguh dan melaksanakan ajaran agama. Bahaya ini dialami oleh dunia Barat yang memisahkan ilmu pengetahuan dari agama (paradigma formism) (Tilaar,

1998: 211). Kesadaran yang diciptakan oleh

pengetahuan itu tidak memiliki ruh dan mati sehingga tidak bisa membangkitkan emosi. Adapun kesadaran karena keyakinan dan agama akan menyalakan seluruh eksistensi manusia (Muthahhari, 1984: 154). Karena itu, pendidikan Islam sangat menekanan kesadaran tersebut supaya tumbuh keimanan dan kesalehan dalam diri seseorang yang dijadikan tujuan fundamental yang sekaligus menjadi ciri khusus pendidikan Islam. Keimanan dan kesalehan itu menjadi dasar bersikap bijaksana yang merupakan jiwa sila keempat dari Pancasila. Dalam proses humanisasi, pendidikan harus memperlakukan peserta didik secara bijaksana sehingga tidak bertentangan dengan martabat manusia sebagai makhluk mulia. 5. Menjunjung dan Menegakkan Keadilan Sosial Sebagai implikasi dari sikap bijaksana dan penegakan keadilan sosial yang merupakan pengamalan sila kelima Pancasila dalam proses pendidikan mutlak diperlukan. Keadilan sosial merupakan cermin kesalehan sosial yang muncul dari kesadaran bangsa yang religius. Ajaran suci dalam Islam dapat dijadikan pegangan untuk memperkuat kesadaran keimanan dan kesalehan tersebut (Ashraf, 1986: 55, 121). Kesadaran itu muncul bukan karena adanya tekanan yang memang berlawanan dengan konsep humanisme tapi karena adanya kebebasan dalam diri peserta didik untuk menilai segi positif dan negatif dari pebuatan yang dilakukan. Misi Islam adalah menegakkan masyarakat yang adil, sehat, harmonis, dan sejahtera secara material dan spiritual (Azra, 1999: 55). Kebebasan menempat-kan manusia sebagai makhluk berakal untuk dapat memilih yang baik dan benar. Inilah yang menjadi keistimewaan manusia dalam pemikiran pendidikan humanistikIslami. Nilai-nilai ke-Islaman harus menjiwai sistem pendidikan. Keimanan dan amal salih yang menciptakan kehidupan manusia dan masyarakat berkeadilan, damai dan sejahtera mengantarkan pendidikan Islam menjadi pendidikan yang humanis karena berdasar pada. Proses pembelajaran dalam pendidikan Islam harus dikembangkan dari konsep spiritual-religius supaya bisa menghsilkan manusia yang bersikap rasional, kritis, kreatif, mandiri, bebas, terbuka dan profesional dengan tetap memiliki komitmen terhadap nilai-nilai amanah individu, solider terhadap sesama manusia, tidak semena-mena terhadap makhluk lain dan alam sekitar serta mampu dan mau 174


ISSN: 0854 – 2627

mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Realitas bangsa Indonesia yang plural, baik dari segi agama, ras, etnis, tradisi, budaya, dan lainnya menghendaki adanya manusia yang unggul dalam aspek intelektual, profesionalitas, moral maupun spiritual. Semua itu dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan kewajiban asasi manusia yang mendapatkan rida Tuhan. Berdasarkan filosofi tersebut, paradigma pendidikan humanistik Islami di Indonesia berusaha mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila. Dari sila Ketuhanan Yang Mahaesa dapat diketahui bahwa agama merupakan sumber etika dan moral bangsa Indonesia. Pendidikan humanistik berupaya mewujudkan manusia Indonesia yang mau menjalankan nilai-nilai agama yang dianutnya. Nilainilai agama dijadikan dasar dalam setiap kegiatan hidup manusia. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pendidikan humanistik mengantarkan manusia supaya memiliki arti bagi kehidupan bersama manusia Indonesia lainnya untuk mewujudkan cita-cita yang diinginkan. Bangsa Indonesia harus menjadi manusia dan masyarakat yang humanis yang mengakui hak asasi manusia. Sila ketiga, persatuan Indonesia merupakan alat kehidupan bersama bangsa Indonesia. Pendidikan humanistik harus mampu mengembangkan masyarakat bhinneka. Manusia humanis akan mengembangkan budaya untuk mengangkat citra bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan menjadi dasar demokrasi dan pandangan populis. Pendidikan memperjuangkan nilai-nilai kerakyatan sehingga bisa hidup bersama antarmasyarakat. Kehidupan bersama adalah kepentingan rakyat, bukan kepetingan penguasa atau golongan. Dalam pendidikan, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan dasar bagi penguasaan dan pemanfaatan ilmu untuk kesejahteraan bersama antar warga. Kesejahteraan sosial menjadi idealisme masyarakat humanis. Manusia Pancasila adalah profil manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang satu menunjang dan mendukung nilai yang lain. Tilaar memandang bahwa keutuhan nilai-nilai Pancasila menjiwai seluruh proses humanisasi manusia Indonesia. Dalam proses humanisasi itu ada nilai-nilai yang mendapat prioritas, yaitu nilai Ketuhanan Yang Mahaesa. Nilai-nilai perikemanusiaan tentu juga perlu mendapat perhatian agar citra buruk sebagai bangsa tidak berbudaya dapat 175


ISSN: 0854 – 2627

dihilangkan. Budaya kekerasan dan tidak berperikemanusiaan bukanlah nilai luhur bangsa Indonesia (Tilaar, 2004: 313-314). Karena itu, humanisasi pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh melepaskan nilai-nilai Pancasila. Dasar negara yang dirumuskan oleh para pendiri negara yang mayoritas Muslim memandang sila-sila tersebut sebagai penjabaran nilai-nilai humanisme Islam. Pendidikan Islam berupaya membentuk manusia Indonesia yang mampu bekerja untuk mencapai kebahagiaan hidup umat manusia seluruhnya sebagai orientasi pendidikan humanistik-Islami. Orientasi humanistik dalam sistem pendidikan nasional juga bisa ditinjau dari sudut konsep dan tujuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak secara langsung ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara. Orientasi pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia sesuai kemampuannya sendiri. Pendidikan ini berusaha menjadikan manusia sesuai sisi kemanusiaannya sendiri. Akan tetapi hal ini tidak berarti pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara tidak penting dan tidak menjadi harapan dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Pemenuhan kebutuhan di luar diri peserta didik dalam sistem pendidikan nasional menjadi orientasi sampingan yang bersifat lanjutan dari pemenuhan kebutuhan dirinya sendiri. Setelah peserta didik berkembang dan memiliki kreativitas yang tinggi akan berpengaruh dan memberikan manfaat bagi dunia di luar dirinya. Orientasi ini tidaklah bersifat egoistis namun hanya bersifat individual. Justru inilah orientasi pendidikan humanistik; dan inilah yang manusiawi. Dengan demikian, sistem pendidikan nasional di Indonesia mengarah kepada perwujudan model pendidikan humanistik. Sebagai sebuah konsep tentu dalam pelaksanaannya perlu kebijakan yang kondusif untuk merealisasikan konsep yang sudah bersifat humanis supaya menjadi kenyataan. Kebijakan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama bagi semua komponen bangsa; dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama masalah pendidikan sampai pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan serta orang tua dan masyarakat yang akan mendapatkan manfaat pendidikan. Semuanya bertanggung jawab atas terwujudnya pendidikan yang bersifat humanis. Penutup Misi utama ajaran Islam untuk memberikan kasih sayang merupakan inti humanisme. Indonesia meskipun bukan negara yang didirikan dan dibangun atas dasar 176


ISSN: 0854 – 2627

agama namun menempatkan agama sebagai sumber ajaran yang harus menjadi dasar dan pandangan hidup seluruh bangsa ini. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi inti ajaran humanisme-Pancasila yang menjadikan nilai kemanusiaan. Pancasila menjadi sumber nilai humanisme bagi bangsa Indonesia dan karenanya menjadi muatan kurikulum pendidikan seluruh jenjang dalam sistem pendidikan di Indonesia. Paradigma pendidikan humanistik Islami di Indonesia berusaha mewujudkan nilainilai kemanusiaan berdasarkan Pancasila dalam diri manusia. Manusia Pancasila adalah profil manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang satu menunjang dan mendukung nilai yang lain. Visi humanis sistem pendidikan nasional juga bisa ditinjau dari sudut konsep dan tujuan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan tidak secara langsung ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dan negara. Orientasi pendidikan adalah pengembangan potensi peserta didik menjadi manusia sesuai kemampuannya sendiri. Pendidikan ini berusaha menjadikan manusia sesuai sisi kemanusiaannya sendiri. Akan tetapi hal ini

tidak berarti pemenuhan kebutuhan

masyarakat dan negara tidak penting dan tidak menjadi harapan dari pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Sebagai sebuah konsep tentu dalam pelaksanaannya perlu kebijakan yang kondusif untuk merealisasikan konsep yang sudah bersifat humanis supaya menjadi kenyataan. Kebijakan ini tentu menjadi tanggung jawab bersama bagi semua komponen bangsa; dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan utama masalah pendidikan sampai pihak sekolah yang menyelenggarakan pendidikan serta orang tua dan masyarakat yang akan mendapatkan manfaat pendidikan. Semuanya bertanggung jawab atas terwujudnya pendidikan yang bersifat humanis. Humanisasi pendidikan Islam di Indonesia tidak boleh melepaskan nilai-nilai Pancasila. Manusia Pancasila adalah profil manusia Indonesia. Nilai-nilai dalam kelima sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Nilai yang satu menunjang dan mendukung nilai yang lain. Pendidikan berdasar humanisme-Pancasila memiliki karakteristik: (1) menghormati keyakinan religius, (2) menghormati martabat manusia dan hak asasinya, (3) memiliki wawasan kebangsaan, (4) menghargai kebebasan secara demokratis, (5) menjunjung dan menegakkan keadilan sosial.

177


ISSN: 0854 – 2627

Daftar Pustaka Abbagnano, Nicola. (1972). “Humanism”, dalam Paul Edward, (eds), The Encyclopedia of Philosophy, jil. III, New York: Macmillan. Al-Zarnuji. (t.t.). Ta’lim al-Muta’allim: Tariqah al-Ta’allum. Semarang: Toha Putra. Azra, Azyumardi. (1999). Pendidikan Islam: Tradisi dan Moderasi menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Barnadib, Imam. (1988). Ke Arah Perspektif Baru Pendidikan. Jakarta: Proyek Pengembangan

Lembaga

Pendidikan

Tenaga

Kependidikan,

Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan. Bayrakli, Bayraktar. (2004). Prinsip dan Metode Pendidikan Islam: Sebuah Paradigma Baru Pendidikan yang Memanusiakan Manusia, terj. & ed. Suharsono. Jakarta: Inisiasi Press. Boisard, Marcel A. (1980). Humanisme dalam Islam, terj. M. Rasjidi. Jakarta: Bulan Bintang. Djohar. (2000). “Pendidikan yang Membebaskan untuk Konstruksi Masyarakat Madani”, dalam Widodo Usman (ed.), Membongkar Mitos Masyarakat Madani. Yogykarta: Pustaka Pelajar. Effendy, Bahtiar. (2010). “Islam and The State in The Indonesian Experience”, Islam and Civilisational Renewal, vol. 2 No. 1, Oct. Fakih, Mansour, Antonius M. Indrianto dan Eko Prasetyo. (2003). Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan: Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Insist Press. Fullan, Michael. (2001). The New Meaning of Educational Change. New York: Teachers College Press. Hassan, Fuad. (2004). “Pendidikan adalah Pembudayaan”, dalam Tony D. Widiastono (ed.), Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Husain, Syed Sajjad dan Syed Ali Ashraf. (1986). Krisis Pendidikan Islam, ed. & terj. Rahmani Astuti. Bandung: Risalah. Iqbal, Muhammad. (1971). The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Lahore: Asyraf Publication. Kraemer, Joel L. (1986). Humanism in the Renaissance of Islam: The Cultural Revival during the Buyid Age. Leiden: E.J. Brill. Madjid, Nurcholish. (2000). “Kedaulatan Rakyat: Prinsip Kemanusiaan dan Musyawaah dalam Masyarakat Madani”, dalam Widodo Usman (ed.), Membongkar Mitos Masyarakat Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 178


ISSN: 0854 – 2627

------, (1998). “The Islamic Concept of Man and Its Implications for the Muslims’ Appreciation of the Civil and Political Right”, Seminar on Enriching the Universalities of Human Rights: Islamic Perspectives on the Universal Declaration of Human Right. Geneva, 9-10 November). Mahjub, ‘Abbas. (1987). Usul al-Fikr al-Tarbawiy fi al-Islam. Beirut: Dar al-Fikr. Mastuhu. (1999). Memperdayakan Sisem Pendidikan Islam. Jakarta: Logos. ------. (2003). Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional dalam Abad 21. Yogyakarta: Safiria Insani Press-Magiter Studi Islam UII. Budianta, Melina. (2003). “Multikulturalisme dan Pendidikan Multikultural: Sebuah Gambaran Umum”, dalam Burhanuddin (ed.), Mencari Akar Kultural Civil Society di Indonesia. Ciputat: Indonesian Insitute for Civil Sociey-INCIS. Moussa, Muhammad Yousef. (1379 H). Islam and Humanity’s Need of It. Cairo: The Supreme Council for Islamic Affairs. Mulkhan, Abdul Munir. (2002). Nalar Spiritual Pendidikan: Solusi Problem Filosofis Pendidikan Islam, ed. Romiyatun. Yogyakarta: Tiara Wacana. Muthahhari, Murtadha. (1984). Perspektif al-Qur'an tentang Manusia dan Agama, terj. dan ed. Haidar Bagir. Bandung: Mizan. Nasr, Seyyed Hossein. (2002). The Heart of Islam: Enduring Values for Humanity. San Fransisco: Harper. Rahim, Husni. (2001).Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Logos. Rahman, Fazlur. (1982). Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago-London: The University of Chicago Press. Rahman, Musthafa. (2011). Humanisasi Pendidikan Islam: Plus-Minus Sistem Pendidikan Pesantren. Semarang: Walisongo Press. Ramstedt, Martin. (2002). “Pancasila”, Karen Christensen and David Levinson (ed), Encyclopedia of Modern Asia. New York: Charles Scribner's Sons. Sastrapratedja, M. (2004). “Apa dan Siapakah Manusia?”, dalam Tony D. Widiastono (ed.), Pendidikan Manusia Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Sharif, M.M. (1966). A History of Muslim Philosophy: With Short Accounts of Other Disciplines and the Modern Renaissnce in Muslims Lands. Germany: Otto Harraso witz-Wiesbaden. Sidi, Indra Djati. (2003). Menuju Masyarakat Belajar: Menggagas Paradigma Baru Pendidikan. Jakarta: Paramadina & Logos. Sudarwan Danim. (2003). Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 179


ISSN: 0854 – 2627

Suyanto dan Djihad Hisyam. (2000). Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III. Yogyakarta: Adicita. Suyata. (1999). “Upaya Pembenahan Pendidikan Islam Lewat Peneataan Kembali Pemikiran dan Penerapannya”, dalam Yunahar Ilyas dan Muhammad Azhar (ed.), Pendidikan dalam Perspektif al-Qur'an. Yogykarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LPPI) UMY. Syari’ati, Ali. (1996). Humanisme: antara Islam dan Mazhab Barat, terj. Afif Muhammad, cet. 2. Bandung: Pustaka Hidayah. T. Danny. (2001). “Pendekatan Humanistik, Perspektif dalam Peningkatan SDM” dalam Kedaulatan Rakyat. Kamis, 26 Juli. Tilaar, H.A.R. (2004). Multikulturalisme: Tantangan-tantangan Global Masa Depan dalam Transformasi Pendidikan Nasional. Jakarta: Grasindo. ------. (2004). Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Jakarta: Rineka Cipta. ------. (1998). Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan dalam Perspektif Abad 21. Magelang: Tera Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yelon, Stephen L. dan Grace W. Weinstein. (1977). A Teacher’s World: Psychology in the Classroom. London: McGraw-Hill International Book Company. Zamroni. (2001). Pendidikan untuk Demokrasi: Tantangan Menuju Civil Society. Yogyakarta: Bigraf.

180


ISSN: 0854 – 2627

181

JURNAL TARBIYAH, Vol. XXIV, No. 1, Januari-Juni 2017 ISSN:

Recommend Documents