Jurnal RechtsVinding BPHN

BP HN

Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012

Jurnal RechtsVinding merupakan majalah ilmiah hukum yang memuat naskah-naskah ah h di bidang hukum. huku Jurnal RechtsVinding terbit secara berkala ga nomor dalam setahun. ahun. n

: Dr. Wicipto Se adi, S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional nal Kementerian emente Hukum Huku dan HAM RI

Pemimpin Umum Chief Execu ve Officer

: Noor M. Aziz, S.H., M.H., M.M. Kepala Pusat Peneli an dan Pengembangan mbangan ngan Sistem Huk Hukum Nasional BPHN

Wakil Pemimpin Umum Vice Chief Execu ve Officer

: Purwanto, S.H., M.H.

Pemimpin Redaksi Editor in Chief

: Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.

Anggota Dewan Redaksi Editorial Board

: Suherman Toha, S.H.,., M.H., H., APU. Ahyar Ari Gayo, S.H., H., ., M.H. M.H Suharyo, S.H., M.H.

Redaktur Pelaksana Managing Editor

: Teguh Imansyah, yah, ah, S.IP., M.Si. M.

Sekretaris Secretaries

: Apri Lis yanto, o, S.H. Ade Irawan rawan wan Taufik, S.H. S.H Emaa Elviyani Sembiring, S.H. yani Br. Sembiri Sem

lR ec hts V

ind

ing

Pembina Adviser

Febriananing : Nunuk Febrian Febriananingsih, S.H., M.H. Endang dang Wahyuni Wahyu SSetyawa , S.E. Eko Noer Kr Kris ya yanto, S.H. Nevey Va Varida A Ariani, S.H., M.H.

Desain Layout Layout and cover

: Tyas Dian A Anggraeni, S.H., M.H.

Mitra Bestari Peer Reviewer

: Prof. Dr. IBR Supancana, S.H., LL.M. Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M. TTopo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. Dr. Mudzakkir, S.H., M.H. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N.

na

Tata Usaha Administra on

Jur

Alamat: Redaksi Jurnal RechtsVinding Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen Sutoyo Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.105, Fax.: 021-8002265 e-mail: jurn [email protected]; [email protected]; [email protected]

Isi Jurnal RechtsVinding dapat diku p dengan menyebutkan sumbernya (Cita on is permi ed with acknowledgement of the source)

ing

ind

lR ec hts V

na

Jur

BP HN

ing

ind

lR ec hts V

na

Jur

BP HN


BP HN

PENGANTAR REDAKSI Puji syukur kehadirat Allah, SWT, yang atas perkenan-Nya Jurnal RechtsVinding (JRV) ini dapat diterbitkan. Terbitnya JRV merupakan hasil kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas segenap warga Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional (Puslitbangsiskumnas) dengan restu dan arahan dari Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). JRV digagas untuk pertama kali pada 2 Januari 2012 dengan maksud untuk meningkatkan manfaat hasil peneli an hukum sehingga berdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. JRV juga diharapkan mampu

ing

menjadi referensi terkini dari kemajuan ilmu hukum.

Nama “Rechtsvinding” diambil dari salah satu aliran hukum yang memandang bahwa hukum bukan semata-mata peraturan perundang-undangan, tetapi bukan pula semata-mata rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat, melainkan dialek ka dari keduanya. Is lah “Rechtsvinding” juga

ind

sering sekali digunakan dalam sistem peradilan dengan padanan “penemuan hukum oleh Hakim”. Untuk konsepsi terakhir, Hakim diposisikan bukan sekedar sebagai corong undang-undang, tetapi sebagai penyelaras antara peraturan perundang-undangan dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, gagasan-gagasan ilmiah yang dimuat dalam JRV pun diharapkan

lR ec hts V

mampu menggambarkan proses dialek s antara peraturan perundang-undangan dengan rasa keadilan masyarakat. Untuk Volume 1 Nomor 1 ini, JRV memuat ar kel yang merefleksikan gambaran dialek s antara peraturan perundang-undangan dan rasa keadilan masyarakat untuk ga pokok bahasan utama: proses legislasi, kebijakan hukum pertanahan, dan proses pengelolaan administrasi pemerintahan.

JRV diawali dengan tulisan Dr. Wicipto Se adi, S.H., M.H. yang menyoro masalah pembangunan hukum di Indonesia. Tulisan tersebut mempertegas kembali bahwa dalam melaksanakan pembangunan hukum, satu hal pen ng yang harus diperha kan adalah bahwa hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, materi hukum, dan budaya hukum. Selanjutnya, Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M., menggambarkan lebih jauh bahwa dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan bagian yang menjadi sangat pen ng dan

dak boleh terabaikan adalah pengkajian, peneli an

na

dan naskah akademik. Kedua tulisan ini pada dasarnya merupakan pemikiran tentang bagaimana pembentukan hukum nasional dapat lebih responsif menggali rasa keadilan masyarakat, serta tetap berpegang pada asas-asas hukum dan Kons tusi sebagai lambang kesepakatan nasional.

Jur

Dalam pembangunan hukum bidang pertanahan Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., menggambarkan

bahwa poli k hukum pertanahan perlu dikembalikan untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu langkah yang ditawarkan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah perlunya menerapkan poli k hukum pertanahan prisma k sebagai refleksi atas

rasa keadilan masyarakat. Tulisan ini bergayung sambut dengan tulisan Tyas Dian Anggraeni, S.H.,

i


M.H., yang menyoro masalah pertanahan juga memaparkan proses dialek s hukum pertanahan

BP HN

Daerah Is mewa Yogyakarta yang dikenal mempunyai sistem pengelolaan tanah yang khusus.

Dalam hal pengelolaan negara, dialek ka hukum dan masyarakat juga tergambar dari tulisan Tirta N. Mursitama, Ph.D yang memandang bahwa dalam membangun pelayanan publik yang transparan perlu kerjasama masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah yang dimotori oleh birokrasi. Tulisan ini kemudian disambut oleh Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H yang melihat bahwa birokrasi sebagai motor pengelolaan pemerintahan perlu mendapatkan penyegaran dengan mereformulasi salah satu kewenangan yang dimiliki oleh birokrasi. Kewenangan ini adalah diskresi. Reformulasi diskresi juga sangat diperlukan dalam rangka penataan hukum administrasi. Masih dalam lingkup

ing

penataan hukum administrasi, Apri Lis yanto, S.H., melihat bahwa pengelolaan pemerintahan yang baik juga perlu memperha kan pembaharuan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Upaya mewujudkan Good Governance juga dibahas oleh Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. yang memaparkan bahwa kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental sekaligus prasyarat

ind

utama menuju pengelolaan Negara yang lebih baik. Kondisi administrasi pemerintahan juga dibahas oleh Adharinal , S.H., M.H., yang menyoro masalah ketenagakerjaan dak berdokumen. Semoga gagasan-gagasan yang dibangun dan dipaparkan berbagai ar kel di nomor perdana ini dapat menyemarakan khasanah pemikiran hukum dan berkontribusi bagi pembangunan hukum

Jur

na

lR ec hts V

yang berkeadilan.

ii

Redaksi


BP HN

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi …………………………………………………………………………………………………….... DaŌar Abstrak

ing

Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum Dr. Wicipto SeƟadi, S.H., M.H. ………………………………………………………………………………….....

i-ii

1-16

17-32

Arah Poli k Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H. ……………………………………………………………………………………..

33-52

Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Is mewa Yogyakarta Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H. …………………………………………………………………………………..

53-74

Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik Tirta N. Mursitama, Ph.D. …………………………………………………………………………………………….

75-92

Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H. ……………………………………………………………………………………...

93-112

Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Apri LisƟyanto, S.H. ………………………………………………………………………………………………………

113-134

Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. ………………………………………………………………………….…..

135-156

Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri AdharinalƟ, S.H., M.H. …………………………………………………………………………………………………

157-173

lR ec hts V

ind

Urgensi Peneli an Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M. ……………………………………………………………………...

Jur

na

Biodata Penulis Indeks Pedoman Penulisan Jurnal RechtsVinding

iii

ing

ind

lR ec hts V

na

Jur

BP HN


Wicipto Se adi Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum

BP HN

Kata Kunci bersumber dari arƟkel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

Jur na lR ec hts Vin din g

Kons tusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan an tersebut mengandung m makna bahwa hukum merupakan sesuatu yang supreme. Dengan supremasii hukum diharapkan di lahir keter ban (order) atau tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan dilan sehingga se hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas negara. Dari empat belas tahun pasca reformasi refo Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu agenda utama, namun Indonesia sia belum be mampu keluar dari berbagai persoalan hukum, dan bahkan terjebak ke dalam ironi sebagai salah paling korup. alah satu negara ne Peneli an yang mengangkat permasalahan tentang kondisi penegakan kan hukum saat saa ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan. Dari hasil peneli an terlihat ba bahwa prestasi penegakan un masih juga terlihat t hukum mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun beberapa masalah di berbagai sisi. Satu satu hal pen ng yang harus diperha kan dalam pelaksanakan pembangunan hukum, alam pelaks yaitu hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan esatuan sistem s yang di dalamnya terdapat ya huku elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum.

Kata kunci: rule of law, supremasi hukum, pembangunan gunan hukum, hukum stabilitas nasional, penegakan hukum

Wicipto Se adi Development of Law in Order to Enhancement of Law ent Supremacy Suprem

The Cons tu on declare that Indonesia esia is a state of law. Provision implies that the law is something that is supreme. With the rule of law is expected ected to appear app order or a harmonious society and jus ce so that law can play a role in maintaining the stability of the country. Of the fourteen years of post-reform Indonesia, ne of the main agenda, but Indonesia has not been able to get out of development of the law became one a variety of legal issues, and even stuck to the irony as one of the most corrupt countries. The research raised issues about the current urrent state of law enforcement is being carried out by using literature methods. From the research shows ws that achieve achievement of law enforcement began to appear in recent years, although roblems on the th various sides. One of the important things that must be considered it is also seen some problems in implemen ng the construc o on of the law, the law must be understood and developed as an integrated system in which there is ins tu onal elements, elements of legal substance, and legal cultur elements.

su Keywords: rule of law, supremacy of law, development of law, na onal stability, law enforcement


BP HN

Kata Kunci Bersumber dari arƟkel. Lembar Abstrak ini boleh dikopi tanpa ijin dan biaya.

Noor Muhammad Aziz Urgensi PeneliƟan dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan g-undangan


Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, Perundangan peneli an merupakan aspek pen ng dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, ang-undang disamping aspek dra ing. Karena bukan sesuatu yang mustahil apabila suatu undang-undang ndang dibentuk d tanpa didasari suatu riset yang komprehensif dan mendalam hasilnya akan menuai permasalahan permasalah baru. Tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana manfaat penelili an hukum dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan pendekata yuridis empiris ditemukan bahwa peneli an hukum sangat bermanfaat untuk mendukung kung Naskah Akademik Ak Rancangan Undang-Undang tertentu, khususnya dalam menuangkan aspek-aspek masalah yuridis, aspek berkaitan dengan de ga bermanfaat untuk menyusun rencanasosiologis dan filosofis. Disamping itu Peneli an Hukum juga rencana pembangunan hukum yang lebih responsif tanpa keluarr dari asas-asas asas-a pembentukan hukum. Oleh karena itu op malisasi hasil peneli an untuk pembentukan peraturan aturan perundang-undangan pe memerlukan alam satu sat alur proses legislasi. langkah-langkah yuridis dimana peneli an perlu dimasukkan dalam

Kata kunci: legislasi, naskah akademik, pengkajian, peneli an, ke kebijakan, poli k, sosiologis

Noor Muhammad Aziz Urgency of Legal Research and Analysis of Thee Establishment of legisla on Establ

In Law No. 12 Year 2011 on the Establishment tablishment Regula on of legisla on, research is an important aspect in the prepara on of legisla on, as well as asp aspects of dra ing. For it is not impossible if a law is based on established without a comprehensive ensive and in-depth research results will reap new problems. his paper will raise issues about how the benefi of legal research in the ac vi es of the establishment of laws enefits o and regula ons. By using a juridical approach to empirical research found that the law is very useful to ridical appr support the Academic Manuscript cript par cular bill, especially in the pouring aspects related to legal issues, sociological and philosophical. sophical. Besides, Beside Legal Research is also useful to draw up development plans are more responsive law without dep depar ng from the principles of the legal establishment. Therefore, the op miza on results for the forma on of legisla on requiring judicial measures which research needs to for be included in thee legisla ve pr process flow.

Keywords: legisla academic dra , assessment, research, policy, poli cal, sociological la on, ac


BP HN


Nurhasan Ismail Arah PoliƟk Hukum Pertanahan Dan Perlindungan Kepemilikan Tanah Masyarakat


Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Agra merupakan arah dari poli k hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk uk menjamin menjami terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari hal tersebut terlihat dari adanya anya perha pe an khusus kepada kelompok masyarakat lemah melalui kebijakan pertanahan. Belakangan, kangan, terjadi te pergeseran poli k pertanahan, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah hanya didapat idapat oleh sekelompok kecil masyarakat, yaitu perusahaan besar. Tulisan yang membahas tentang poli k hukum p pertanahan nasional saat ini dan bentuk perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat dilakukan akukan dengan metode peneli an sosio-yuridis. Dari hasil peneli an terlihat bahwa pada saat inii terdapat upaya upa untuk menghidupkan per yang diin kebijakan pertanahan yang mengembalikan keseimbangan seper diinginkan UUPA. Langkah yang ditawarkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan menerapka poli k hukum pertanahan prisma k yang mendasarkan pada beberapa prinsip seper prinsip nsip keberagaman kebe hukum dalam kesatuan, makan keadilan dan kemanfaatan di atas prinsip persamaan atas dasar ke daksamaan, prinsip mengutamakan kepas an hukum, dan prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan. erpaduan.

Kata Kunci: poli k hukum, agraria, hukum prisma k, fungsi sos sosial, land reform

Nurhasan Ismail Poli cal Direc on of Land Law and Protecc on Of Peo People’s Land Ownership

Land use and tenure are s pulated in the he Basic Agrarian Agr Law (UUPA) is the poli cal direc on of the Indonesian land law aimed at ensuring the realiza aliza on of prosperity for all Indonesian people. Manifesta ons of this is evident from the presence of parr cular concern to the community weaker over land policy. Indonesia. Later, the poli cal shi of land, d, land use and a tenure which obtained only by a small group of people, the big companies. Studies that discuss iscuss the poli cal current na onal land law and forms of protec on of land rights community do with socio-legal socio-lega research methods. From the research shows that there are now d policy that restores the balance as desired UUPA. Measures offered to make this efforts to turn the land w of the t land prisma c poli cs based on several principles like the principle of happen is to apply the law legal diversity in unity, the principle princ of equality on the basis of inequality, the principle that the jus ce and expediency over the rule of law, and the principle of differen a on in func onality integra on.

Keywords: poli c of law law, agrarian, prisma c law, social func oning, land reform


BP HN


Tyas Dian Anggraeni Interaksi Hukum Lokal dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah IsƟ mewa Yogy Yogyakarta Ɵmewa


Tanah dalam konsep budaya Jawa menjadi hal yang amat sakral dan pen ng. Bagi tanah gi masyarakat Jawa, J memiliki nilai yang setara dengan harga diri manusia. Seper halnya di Daerah Iss mewa Yo Yogyakarta (DIY), tanah memiliki nilai tersendiri, termasuk juga sistem pengelolaannya. Bahkan undang-undang nasional ndang-un dak mampu menembus sistem pengelolaan tanah di DIY. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang le sejarah keis mewaan urusan pertanahan di Kasultanan dan Paku Alaman dan realitasnya n Yogyakarta Yog dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang Keis mewaan Yogyakarta. Dengan me menggunakan metode yuridis norma f, sejarah penguasaan dan pemilikan tanah oleh raja atau dan Paku Alam u Sultan Yogyakarta Yogyak merupakan pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian Giyan yang ang dikukuhkan kkembali dalam amanat han Republik Indonesia. Dengan demikian penggabungan diri Sultan dan Paku Alam ke dalam Pemerintahan Yogyakarta mempunyai sistem pengelolaan tanah yang khusus, s, ada yang mengiku hukum pertanahan nasional, dan ada pula yang masih diatur oleh Rijksblad Kasultanan ltanan dan da Rijksblad Paku Alaman. Agar dak menimbulkan masalah atau polemik baru dalam dinamikaa poli k dan sejalan dengan sistem hukum nasional, masalah pertanahan di DIY perlu mendapat perhaa an khusu khusus.

Kata kunci: agraria, kesultanan Yogyakarta, keis mewaan daerah, poli k waan daer

Tyas Dian Anggraeni Interac on of Local Law and Na onal Law w in Ma er of Land in Yogyakarta

Land in the concept of Javanese culture something that is sacred and important. For the Javanese, the re into som land has a value equivalent to human man dignity. dignity As in the Special Region of Yogyakarta (DIY), the land has value, including its management system. the Na onal Law can not penetrate the soil management ystem. Even E systems in the province. This paper aper will examine exam further features of the history of land affairs in the Sultanate of Yogyakarta and Paku Alaman in the bill addressing the privilege of Yogyakarta. By using a an and reality r norma ve juridical methods, thods, the history histo of the control and ownership of land by the king or the Sultan of Yogyakarta and Paku Alam is an implementa on of the agreement Giyan agreement which reaffirmed im the mandate of merging himself himse Sultan and Paku Alam to the Government of the Republic of Indonesia. Thus Yogyakarta has a special system of land management, there are following the na onal land laws, and sy some are s ll governed by the Sultanate and Rijksblad Rijksblad Paku Alaman. In order not to cause any ned b problems or new w polemical and poli cal dynamics in line with the na onal legal system, problems of land in the province needs spe special a en on.

Keywords: agrarian, land, the sultanate of Yogyakarta, the privilege, poli cs ds: agraria


BP HN


Tirta N. Mursitama Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pela Pelayanan Publik


Pelayanan publik merupakan pilar pen ng reformasi birokrasi yang menjadi njadi tolok ukur kinerja pemerintah. Namun, lebih dari sepuluh tahun reformasi bergulir dan implementasi ntasi otonomi ot daerah, fakta memperlihatkan masih minimnya perubahan substansial dalam penyelenggaraan enggaraan pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana aimana keterkaitan organisasi masyarakat, dunia usaha dan layanan publik; serta bagaimana peran organisasi dan dunia anisasi masyarakat ma usaha dalam mendorong terwujudnya transparansi pelayanan publik. Dengan menggunakan mengg pendekatan yuridis empiris, tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam pelayanan 3 ( ga) aktor yang nan publik, terdapat ter ng dimotori oleh ole birokrasi. Ke ganya dak terlibat, yaitu: masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah yang bisa berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan mendukung perwujudan sistem transparansi nasional. Untuk itu perlu dibangun strategi kerjasama segi ga antara pemerinta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan birokrasi yang professional, efisien,, cepat, dan bekerja berdasarkan prinsipprinsip tata kelola yang baik.

Kata Kunci: masyarakat madani, dunia usaha, transparansi, paransi, pelayanan pe publik, pemerintah, birokrasi, administrasi, korupsi

Tirta N. Mursitama Public and Business Par cipa on in Building Public Service Transparency System ding Na onal o

Public service is one of the important rtant pillars pilla of bureucracy reform which serves as a benchmark of government performance. However, r, a er more m than a decade of reform and the implementa on of local autonomy, it shows a limited progress of public service in Indonesia. This ar cle a empts to address two ques ons: 1) How are the interlinkages rlinkages between civil society and business in public service? 2) What is the role of civil society and business in promo pro ng public service transparency?. By u lising empirical approach, ar three key actors involved in public services namely society, business, this ar cle concludes that there are and government which are he heavily interrelated and suppor ve in promo ng na onal public service transparency system. tem. Hence, we need to develop a strategy of triangular coopera on among government, community and business ness in order to create a professional and efficient bureaucracy on the basis of good governance principles. nciples.

Keywords: civil socie society, business, transparency, public service, government, bureaucracy, administra on, corrup on


Arfan Faiz Muhlizi Reformulasi Diskresi Dalam Penataan Hukum Administrasi

BP HN



Instrumen hukum paling klasik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan tahan guna mewujudkan m masyarakat yang adil dan makmur adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). ). Untuk mencapai me tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, birokrasi menjadi alat yang efek f didalam menjalankan pengelolaan negara. Persoalan hukum dari birokrasi yang menjadi permasalahan saat ini adalah adala persinggungan asas legalitas (wetma gheid) dan diskresi (pouvoir discre onnaire) pejabat negara nega (ekseku f). Tulisan ini berusaha menjawab permasalahan di atas dengan lebih meni kberatkan bahasan m mengenai “diskresi” dalam hukum administrasi. Dengan metode yuridis norma f, peneli an n ini menyimpulkan menyimpu bahwa diskresi memang diperlukan dalam hukum administrasi, khususnya di dalam menyelesaikan persoalan dimana menyelesai nya mengatur secara s peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya umum. Disamping itu diskresi juga diperlukan dalam hal terdapat prosedur yang dakk dapat diselesaikan menurut administrasi dise yang normal. Dengan demikian penataan Hukum Administrasi menjadi sangat sa pen ng dan tentunya bukan perund sekedar melihat dari sisi pembentukan atau penataan peraturan perundang-undangan terkait administrasi negara, tetapi lebih jauh dari itu adalah penataan tatanan hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan kultur masyarakat, birokrasi, dan penegak hukum.

Kata kunci: pemerintahan, administrasi, sistem, tem, juridis, jurid poli s, legisme, rechtsvinding, kekuasaan, kewenangan, diskresi, kesejahteraan

Arfan Faiz Muhlizi Reformula on Of Discre on In Thee Arrangement Arrangeme Administra ve Law

The most classical legal instruments ts to carry carr out government administra on in order to realize a just and prosperous society is the Law of State Administra Adm on (HAN). To achieve the objec ves of the government, the bureaucracy into an effec ve tool iin the management of state run. Legal issues of bureaucracy which is the case today is thee intersec on of the principle of legality (wetma gheid) and discre onary (pouvoir discre onnaire) state officials (exe (execu ve). This ar cle tries to answer the above problems with a more focused discussion on thee “discre “disc on” in administra ve law. With norma ve juridical methods, the study concluded that discre on was necessary in administra ve law, especially in solving problems in which the legisla on has not been be set or simply set in general. Besides, discre on is also required in case there are procedures that can no not be resolved according to the normal administra on. Thus the arrangement of Administra ve Law to be very important and certainly not just a look from the side of the forma on or arrangement nt of the leg legisla on related to state administra on, but further than that is the arrangement of the legal order whic which consists of the structure, substance, and the culture of the society, bureaucracy, and enforcement ment the law.

Keywords: eywords: governance, administra on, systems, juridical, poli cal, legisme, rechtsvinding, power, authority, discre on, welfare


Apri Lis yanto Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

BP HN



Pengadaan barang dan jasa secara ideal bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, ransparansi, dan d keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam prak k,, pelaksana pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih banyak sekadar memenuhi kewajiban administra f tanpa mempedulikan mempe aspek substan fnya. Tulisan ini akan membahas ten tang pembenahan regulasi di bidang dang pengadaan penga barang dan jasa. Melalui peneli an yuridis norma f, peneli an ini menemukan regulasi asi terkait ter dengan pengadaan barang dan jasa memiliki kelemahan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pengadaan isme pelaksanaan pelak barang/jasa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mekanisme kerja, tradisi, dan d perilaku birokrasi yang berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan yangg bersih, pembaharuan peraturan perlu pemb enuhi kebutuhan kebutuha pemerintah dan sekaligus disesuaikan agar fleksibilitas pengadaan barang dan jasa memenuhi menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada. Disamping ping itu perlu pe pula adanya pembenahan terhadap regulasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu u dari Peraturan Per Presiden diubah menjadi Undang-Undang.

Kata kunci: Pembaharuan, fleksibilitas, kepas an hukum, ukum, pemerintahan pemeri yang baik

Apri Lis yanto Reforma on Regula on of Goods and Services Procurement ervices Government Gover

Procurement of goods and servicess are ideally aimed at ensuring efficiency, transparency and fairness in the implementa on of development ment ac vi es by the government. In prac ce, the implementa on of es are s ll a lot just to meet the administra ve du es regardless of the the procurement of goods / services substan ve aspects. This paperr will discuss discus the reform of regula on in the field of public procurement. Through norma ve juridical research, search, this th study found the regula ons related to procurement of goods and services have drawbacks, s, par cularly w with regard to the implementa on mechanisms of goods / services. To address these concerns, cerns, the mechanism m of ac on, tradi ons, and bureaucra c behavior that could poten ally hinder the realiza ealiza on o of good governance, regulatory reform needs to be adjusted so that the flexibility of the procurement of goods and services meet the needs of government and at the same me avoiding ditabraknya ya exis exi ng procurement principles. Besides, it also needs a revamping of the regula on in the areas of Procurement, rocuremen which is converted to the President of the Regula ons Act.

Key words:: Reforma on, Flexibility, law certainty, good governance


BP HN


Nunuk Febriananingsih Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan han Yang Ba Baik


Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selamaa ini menunjukkan bahwa menunju informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kesiapan lembaga-lembaga ga pemerintah pem dalam mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) P) dalam upaya up mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan metode peneli an hukum kum norma n f diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik blik memberi memb jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, meskipun lembaga pemerintah pem belum siap mengimplementasikan UU KIP. Hal ini terlihat dari belum tersedianya dengan urusan dianya informasi terkait t tata kepemerintahan seper kebijakan publik dan pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah perlu segera mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan an oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP.

Kata kunci: keterbukaan informasi publik, pemerintahan han yang baik, pemerintahan terbuka

Nunuk Febriananingsih Transparan on of Public Informa on in Open Government Governmen through Good Governance

Freedom of informa on is a fundamental human right. ri Past experience shows that informa on and nongovernmental agencies are considered ered hard to reach communi es. Issues raised in this paper is how the readiness of government agencies in implemen mplemen ng n the law is in an effort to realize good governance. By using the method of norma ve legal research arch note tthat the Act No. 14 of 2008 concerning Freedom of Informa on cess informa info gives assurance to the public to access on from public bodies, although the government agency implemen ng the law is not yet ready. This Th is evident from the unavailability of informa on rela ng to the affairs of governance such as publi public policy and public service. For the Government should immediately implement in accordance nce with the law is mandated by the Government Regula on Number 61 Year 2010 menta on of the law is. concerning the implementa

Keyword: public disclosure, closure good governance, open government


Adharinal Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Irregular Di Luar Negeri

BP HN



Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirimkan warga negaranya egaranya bekerja beke ke luar negeri, namun banyak diantaranya dak memiliki dokumen yang sah (dalam kondisi irreg irregular). Dengan statusnya tersebut, hak-hak mereka beserta keluarganya banyak yang dak tertunaikan aikan da dan diperlakukan dak semes nya. Bagaimana perlindungan terhadap mereka merupakan permasalahan permasala yang harus diberikan solusinya. Dalam peneli an yang menggunakan pendekatan normaa f ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja Indonesia yang dak berdokumen (irregular situa on) beserta keluarganya secara hukum ta keluarga mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut terlihat dalam Interna rna onal Conv Conven on 1990 on the Protec on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, meskipun hingga saat ini dapatkan perlindungan perl pemerintah belum mera fikasi konvensi tersebut. Untuk mendapatkan terhadap irregular worker perlu diupayakan ra fikasi atas konvensi tenaga kerja Indonesia donesia yang yan dak berdokumen (irregular situa on) beserta keluarganya.

kata kunci: tenaga kerja irregular, perlindungan hukum, um, bantuan hukum, hu hak asasi manusia

Adharinal Oversea Protec on of Irregular Indonesian workers in Overseas

Indonesia is one of the largest countries untries that send their ci zens to work in a foreign country, but many of them do not have valid documents ts (in the irregular irr condi on). With such status, their rights and their families many of which are not guaranteed aranteed and a should not be treated. How to protect against them is a problem that should be the solu on. n. In a study stu using a norma ve approach shows that Indonesian workers are undocumented (irregular situa itua on) an and their families are legally protected. Protec on is seen in the 1990 Interna onal Conven on n on the Protec on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, although h un l now the g government has not ra fied the conven on. To obtain the protec on ave sought ra fica on of the Conven on of Indonesian workers are undocumented of irregular workers have fa (irregular situa on) and his family.

Key words: Indonesian nesian wor workers, law protec on, legal aid, human rights

ing

ind

lR ec hts V

na

Jur

BP HN

ing

ind

lR ec hts V

na

Jur

BP HN

ing

ind

lR ec hts V

na

Jur

BP HN


BP HN

PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM (Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law) Dr. Wicipto SeƟadi, S.H., M.H. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM RI Abstrak

Kata kunci:

lR ec hts V

ind

ing

Kons tusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa hukum merupakan sesuatu yang supreme. Dengan supremasi hukum diharapkan lahir keter ban (order) atau tata kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan sehingga hukum dapat berperan dalam menjaga stabilitas negara. Dari empat belas tahun pasca reformasi Indonesia, pembangunan hukum menjadi salah satu agenda utama, namun Indonesia belum mampu keluar dari berbagai persoalan hukum, dan bahkan terjebak ke dalam ironi sebagai salah satu negara paling korup. Peneli an yang mengangkat permasalahan tentang kondisi penegakan hukum saat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kepustakaan. Dari hasil peneli an terlihat bahwa prestasi penegakan hukum mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meskipun masih juga terlihat beberapa masalah di berbagai sisi. Satu satu hal pen ng yang harus diperha kan dalam pelaksanakan pembangunan hukum, yaitu hukum harus dipahami dan dikembangkan sebagai satu kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat elemen kelembagaan, elemen materi hukum, dan elemen budaya hukum. rule of law, supremasi hukum, pembangunan hukum, stabilitas nasional, penegakan hukum Abstract

na

The Cons tu on declare that Indonesia is a state of law. Provision implies that the law is something that is supreme. With the rule of law is expected to appear order or a harmonious society and jus ce so that law can play a role in maintaining the stability of the country. Of the fourteen years of postreform Indonesia, development of the law became one of the main agenda, but Indonesia has not been able to get out of a variety of legal issues, and even stuck to the irony as one of the most corrupt countries. The research raised issues about the current state of law enforcement is being carried out by using literature methods. From the research shows that achievement of law enforcement began to appear in recent years, although it is also seen some problems on the various sides. One of the important things that must be considered in implemen ng the construc on of the law, the law must be understood and developed as an integrated system in which there is ins tu onal elements, elements of legal substance, and legal cultur elements. rule of law, supremacy of law, development of law, na onal stability, law enforcement

Jur

Keywords:

1


dengan baik. Penegakan hukum masih

Reformasi kons tusi telah menegaskan secara eksplisit bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-

dianggap sebagai hal yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbaikan ekonomi nasional yang belum kunjung pulih.

Pemerintah secara tegas mengakui

Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mengandung makna antara lain bahwa adanya

pengakuan

terhadap

prinsip

supremasi hukum dan kons tusi, adanya prinsip peradilan yang bebas dan

dak

memihak yang menjamin persamaan se ap warga negara dalam hukum, serta jaminan

hukum yang belum bisa teratasi. Di bidang kelembagaan

hukum,

misalnya,

masih

terdapat permasalahan: (a) kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga-lembaga penegak hukum membawa akibat terabaikannya prinsip impar alitas dalam banyak putusan lembaga yudika f. Hal ini akan berperan terhadap terjadinya

ind

keadilan bagi se ap orang termasuk terhadap

masih banyaknya permasalahan di bidang

ing

Tahun 1945 menyatakan: ”Negara Indonesia

BP HN

A. Pendahuluan

penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang

berkuasa. Ar nya, dengan hukum yang benarbenar supreme diharapkan akan melahirkan

sistem hukum maupun goyahnya kepas an hukum; (b) Independensi lembaga hukum harus disertai dengan akuntabilitas. Namun

lR ec hts V

keter ban (order) atau tata kehidupan yang

degradasi kepercayaan masyarakat kepada

harmonis dan keadilan bagi masyarakat, dengan demikian pada gilirannya hukum

dapat berperan dalam menjaga stabilitas

Namun demikian berdasarkan pengalaman sepuluh tahun reformasi yang hendak

menjadikan pembangunan hukum sebagai

salah satu agenda utamanya, Indonesia

terjebak ke dalam ironi. Sedikitnya ada Indonesia diketahui

na

secara internasional sebagai salah satu

negara paling korup tetapi koruptor yang dapat dijerat dengan hukum masih belum memuaskan, baik kuan tas maupun kualitas.

Jur

Kedua, sebagaimana disebut di atas, secara

kons tusional Indonesia menetapkan dirinya sebagai negara hukum tetapi dalam kenyataannya hukum belum dapat ditegakkan

2

akuntabilitas lembaga hukum dak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana ia harus bertanggung jawab maupun

bagi sebuah negara.

dua ironi. Pertama,

demikian dalam prak k, pengaturan tentang

tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan pertanggungjawabannya. Hal yang demikian telah memberikan kesan adanya transparansi di dalam

proses

penegakan hukum; (c) Di samping itu, sinyalemen tentang kurangnya integritas dari para penyelenggara negara juga sangat mempriha nkan. Kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung di berbagai lembaga negara,

berpengaruh

memudarnya

supremasi

besar

terhadap

hukum

serta

semakin berdampak pada ke dakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.


D. Pembahasan

Dari uraian di atas kemudian dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.

3.

Apakah kondisi penegakan hukum telah

Masalah

penegakan

hukum

pasca

menunjukkan supremasi hukum?

Reformasi menghadapi situasi yang semakin

Apakah penegakan supremasi hukum

kompleks dan pelik. Hukum yang semula

akan berpengaruh posi f bagi stabili-

diharapkan menjadi

tas nasional dalam rangka mewujudkan

alat untuk membangun kehidupan yang

Negara demokra s?

harmonis, berkeadilan dan berkepas an

Bagaimana arah pembangunan hukum

dalam masyarakat yang ter b, ternyata

menuju terwujudnya supremasi hu-

juga dilanda krisis yang tak kalah hebatnya.

kum?

Korupsi, konflik daerah, dan ndak kekerasan

ang penyangga dan

ing

1.

1. Penegakan Hukum sebagai Refleksi Supremasi Hukum

BP HN

B. Permasalahan

dalam bentuk main hakim sendiri kini masih

ind

C. Metode PeneliƟan

marak menandai hebatnya krisis ini.

Berdasarkan iden fikasi masalah seba-

Kekecewaan menjadi

dak terelakkan

dengan kenyataan bahwa amanat reformasi

masuk dalam peneli an hukum yang norma f

untuk

dengan studi kepustakaan. Untuk itu tulisan

pemberantasan

ini mempergunakan metode peneli an

lainnya menjadi semakin memilukan ke ka

lR ec hts V

gaimana diuraikan di atas, maka tulisan ini

yuridis norma f.

1

Namun demikian tetap

akan menggunakan data peneli an empiris sebagai

pendukung.

Dengan

pokok permasalahan diteli norma f.

2

demikian

secara yuridis

Tulisan ini juga menggunakan pen-

menegakkan

hukum

KKN

dan

melalui

kasus-kasus

jantung penegakan hukum diterpa badai hebat dengan diketahuinya keterlibatan para penegak hukum dalam kasus KKN yang mencolok mata. Ke ka

terhadap

intervensi hukum

rezim

berkurang

penguasa di

era

dekatan sosio hukum, sehingga memiliki

kebebasan ini, nyatanya kekuatan lain—

perspek f lebih luas dengan melihat hukum

yang berhubungan dengan pasar—dapat

dalam hubungannya dengan sistem sosial,

melakukan penetrasi ke dalam lembaga-

3

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hal. 15. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet. v, (Jakarta: PT Raja Gra indo Persada, 2001), hal. 13-14, dan juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hal. 15. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ibid. Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 153.

Jur

1

na

poli k, dan ekonomi masyarakat.

2

3

3


Persoalan poli k adalah warisan birokrasi

dengan rezim sebelumnya.

yang korup dan rekrutmen poli k yang keliru.

BP HN

lembaga penegak hukum yang sama kuat bersifat

Sedangkan persoalan paradigma k adalah

“tebang pilih” tak terhindarkan, meski

ambiguitas orientasi atas konsepsi Negara

penyebabnya bukanlah faktor poli s seper

hukum. Berdasarkan pemetaan masalah

pada era sebelumnya. Faktor-faktor teknis

tersebut maka solusi yang ditawarkan untuk

yang

poli k penegakan hukum adalah solusi poli k

Penegakan

hukum

berkaitan

yang

dengan

kekuatan

dan

profesionalitas lembaga dan aparat menjadi

dan solusi paradigma k.

Solusi poli k yang dimaksudkan adalah

keadilan hukum bagi rakyat. Penegakan

untuk mengatasi kasus-kasus KKN dan

hukum sangat bergantung pada aparat

pelanggaran HAM warisan masa lalu perlu

yang bersih, peduli dan profesional baik di

diselesaikan dengan keputusan poli k yang

kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh

tegas untuk memutus hubungan dengan

jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-

kasus-kasus peninggalan Orde Baru. Ada 3

fungsi penegakan hukum tersebut.

( ga) cara. Pertama, melakukan amputasi

hukum

tanpa

ind

Penegakan

ing

sangat menentukan dalam memberikan

pandang

(pemberhen an

pejabat-

pejabat birokrasi terutama birokrasi penegak

menyengsarakan

adalah

hukum, yang berada pada usia dan level

indikator yang sering didengungkan rakyat

tertentu, melalui Undang-Undang Lustrasi

untuk mengukur seberapa jauh komitmen

agar ndakan hukum dapat dilakukan secara

pemerintah dalam sektor ini. Tindakan

tegas dan lugas. Kedua, melakukan pemu han

represif harus bersifat imparsial dan non

dengan memberikan pegampunan secara

diskrimina f, sehingga mudah mendapat

nasional (na onal pardon) atas para pelaku

dukungan masyarakat, apalagi untuk kasus

pelanggaran di masa lalu, dengan alasan

korupsi yang luar biasa. Hadirnya Komisi

bahwa sangat sulit melakukan penyelesaian

Pemberantasan Korupsi semes nya menjadi

secara tegas berdasarkan hukum atas kasus

momentum

total

yang begitu banyak dan rumit dan yang

melawan korupsi, seraya memperbaiki kinerja

dilakukan oleh mereka sebagai akibat adanya

Kepolisian, Kejaksaan serta Kehakiman agar

sistem yang memaksa ke ka itu.4

banyak

lR ec hts V

rakyat

baru

dalam

perang

na

Problem penegakan hukum selama ini

Ke ga, perlu ada pergeseran orientasi

paradigma atas konsepsi Negara hukum dari

disebabkan, paling dak, oleh dua hal yakni

rechtsstaat menjadi the rule of law seper

persoalan poli k dan persoalan paradigma k.

yang banyak dikembangkan di negara-negara

Jur 4

atas

bulu terhadap para koruptor yang telah

menjadi ujung tombak penegakan keadilan.

4

massal)

Menurut Mahfud MD, pada masa beliau menjabat sebagai Menteri Kehakiman, pernah merancang Rancangan Undang-Undang Lustrasi dan Pemutihan ini, tetapi terhenti bersamaan dengan lengsernya Gus Dur sebagai Presiden. Lebih jauh lihat http://mahfudmd.com/ index.php?page= web. BeritaDetail&id=152&PHPSESSID=oi 7k16ehepf8hj65p6r5o58813, diakses pada 15 Februari 2012.


Menurut

Anglo Saxon. Dengan paradigma ini maka

Presiden,

masyarakat

Indonesia belum memberikan perha an

melepaskan

sungguh-sungguh

diri

dari

jebakan-jebakan

BP HN

se ap upaya penegakan hukum akan mampu

terhadap

stabilitas.

mendorong

Padahal pembangunan di negara penganut

para penegak hukum untuk krea f dan

sistem demokrasi apa pun memerlukan

berani menggali nilai-nilai keadilan serta

stabilitas nasional yang baik. Guncangan

menegakkan e ka dan moral di dalam

terhadap stabilitas nasional pas ada. Hanya,

masyarakat dalam se ap penyelesaian kasus

guncangan harus dikelola dengan baik.

formalitas-prosedural

serta

Teori

hukum.

yang

mengatakan

stabilitas

berbanding terbalik dengan kebebasan dan

penegakan hukum, terlihat pula beberapa

keterbukaan masih bisa diperdebatkan.

prestasi menggembirakan dalam penegakan

Namun pendekatan seper

hukum. Prestasi KPK dapat disebut sebagai

di nggalkan

contoh dari ”sedikit” keberhasilan dalam

stabilitas dengan pendekatan otoriter suatu

penegakan hukum. KPK dipandang ins tusi

saat akan mengalami periode instabilitas

yang lebih berhasil menegakkan hukum

yang membahayakan.

karena personalia di KPK diseleksi dari orang-

dengan teori The New Way to Understand

orang yang rela f bersih dan birokrasinya

Why The Na on Rise and Fall karya Bremmer

bukanlah birokrasi warisan lama.

yang dinilai relevan dengan persoalan di

banyak

wajah

karena

lR ec hts V

ind

ada

ing

suram

Meski

ini sebaiknya

negara

penganut

Hal ini berbeda

Indonesia.5 Teori itu mengatakan bahwa

2. Stabilitas Nasional sebagai Pendukung Supremasi Hukum

negara yang terbuka terhadap kebebasan dan

Presiden Repubik Indonesia, Susilo

yang mampu mengatasi guncangan internal

berbagai

tanpa harus khawa r negara itu akan jatuh.

kesempatan menugaskan kepada Lembaga

“Jadi dia punya kapasitas untuk menghadapi

Ketahanan Nasional (Lemhanas) memikirkan

guncangan ekonomi, sosial, keamanan, dan

bagaimana

poli k sedemikian rupa.”

Bambang

Yudhoyono,

dalam

memelihara

dan

mem-

pertahankan stabilitas nasional Indonesia

Pengelolaan stabilitas di era keterbukaan

pada era keterbukaan, kebebasan dan

ini diperlukan karena kita menginginkan

demokrasi.

idiom

pembangunan demokrasi yang di dalamnya

penciptaan stabilitas dak melulu dikaitkan

mengakomodasi harmoni dengan kebebasan

dengan

dan keterbukaan, penegakan hukum dan

na

Presiden

Orde

Baru,

berharap,

otoritarian

Jur

bertentangan dengan demokrasi.

5

keterbukaan justru bisa memiliki stabilitas

dan

toleransi.

Meskipun

stabilitas

daklah

Lebih jauh lihat Ian Bremmer, The J Curve: A New Way to Understand Why The Nation Rise and Fall, (Simon & Schuster, Inc. 2006). Lihat juga http://www.jcurvebook.com/.

5


mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

dibuat tanpa demokrasi. Hal ini terjadi di

melaksanakan keter ban dunia berdasarkan

Indonesia (pada era Orde Baru), Malaysia

kemerdekaan,

dan Singapura yang meski stabil namun dak

keadilan sosial.

demokra s. Sebuah negara dapat disebut

Filosofi

BP HN

inheren dengan demokrasi. Stabilitas dapat

perdamaian

abadi

yang

dianut

hukum

nasional

dan

dalam

demokra s bila rule of law-nya bekerja.

pembangunan

Selain itu juga dak ada lagi konflik separa s,

kurang lebih 40 (empat puluh) tahun

dan

dak ada kekerasan di masyarakat

yaitu konsep hukum pembangunan yang

yang diselesaikan di luar prosedur hukum.

menempatkan peranan hukum sebagai

Stablilitas yang kemudian tercipta adalah

sarana

stabilitas dalam kerangka demokrasi dan

Dalam konsep yang demikian, pelaksanaan

bukan stabilitas yang otoriter.

pembangunan hukum mempunyai fungsi:

ing

pembaharuan

selama

masyarakat.7

sebagai pemelihara dalam keter ban dan sebagai sarana penegak keadilan, dan

sadar, sistema s, dan berkesinambungan

sebagai sarana pendidikan masyarakat.8

untuk membangun kehidupan bermasyarakat,

Oleh karena itu apabila dalam pelaksanaan

berbangsa, dan bernegara yang semakin

pembangunan, hukum diar kan sebagai

maju, sejahtera, aman, dan tenteram di dalam

sarana untuk mencapai tujuan negara, maka

bingkai dan landasan hukum yang adil dan

poli k hukum nasional harus berpijak pada

pas .6 Pelaksanaan pembangunan tersebut

kerangka dasar, yaitu9:

merupakan upaya untuk mencapai tujuan

a.

lR ec hts V

Pembangunan hukum merupakan upaya

mengarah

alinea keempat UUD 1945, yaitu melindungi

yaitu masyarakat adil dan makmur

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah

berdasarkan Pancasila.

8 9

6

b.

pada

cita-cita

bangsa

Poli k hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara.

na

Jimly Asshiddiqie, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1998), hal. 28. Pada dasarnya, fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (law as a tool of social engeneering) relatif masih sesuai dengan pembangunan hukum nasional saat ini, namun perlu juga dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi (beureucratic engineering) yang mengedepankan konsep panutan atau kepemimpinan, sehingga fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dapat menciptakan harmonisasi antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah yang disebut “beureucratic and social engineering” (BSE). Lihat Romli Atmasasmita, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003, hal. 7. Dirangkum dari Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1982). Mahfud MD, Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006. Dalam konteks ini politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan negara.

Jur

7

Poli k hukum nasional harus selalu

negara sebagaimana yang tercakup dalam

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,

6

keamanan, sebagai sarana pembangunan,

ind

3. Arah Pembangunan Hukum


terbesar

pembangunan

hukum nasional pun masih belum berubah,

yaitu: berbasis moral agama, menghargai

yaitu: adanya kesenjangan antara UUD

dan melindungi hak asasi manusia tanpa

1945,

diskriminasi, mempersatukan seluruh

dan

unsur bangsa, meletakkan kekuasaan

keadilan sosial dan berpihak pada konsep

di

sebesar-besarnya

bawah

kekuasaan

rakyat,

dan

yang jiwanya

BP HN

nilai Pancasila sebagai dasar negara,

jelas-jelas adalah

menurut

teks

disemanga

kemakmuran

asas

rakyat,

membangun keadilan sosial.

dengan

Apabila dikaitkan dengan cita hukum

undangan yang menyusul di bawahnya.10

negara Indonesia, maka poli k hukum

Mencuatnya kembali paradigma kerakyatan

harus

unsur

dan keadilan sosial ke permukaan, menjadi

bangsa demi integrasi atau keutuhan

indikasi bahwa paradigma inilah yang harus

bangsa, mewujudkan keadilan sosial

dipergunakan untuk menata kembali sistem

dalam ekonomi dan kemasyarakatan,

hukum yang bertalian dengan tatanan

mewujudkan demokrasi (kedaulatan

kehidupan berpoli k itu, baik mengenai

rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan

keorganisasian,

hukum) serta menciptakan toleransi

penataan

hidup beragama berdasar keadaban dan

rakyat termasuk perimbangan kekuasaan

kemanusiaan.

dan keuangan antara pemerintah pusat dan

melindungi

semua

garis poli k dan Perundang-

lR ec hts V

ind

d.

Persoalan

Poli k hukum harus dipandu oleh nilai-

ing

c.

pemilihan

umum,

lembaga-lembaga

dan

perwakilan

daerah pada tahun-tahun yang lalu.

Pada prinsipnya, kerangka utama strategi

Perspek f

pembangunan

hukum

nasional hingga saat ini pun masih merujuk

nasional itu selama ga dasawarsa yang lalu

pada teori yang dibangun oleh Mochtar

mempunyai konsep dasar yang sama, yaitu

Kusumaatmadja

UUD 1945. Landasan idealnya sama, yakni

memodifikasi

Pancasila, landasan poli s operasionalnya

terutama teori Roscoe Pound “Law as a tool

pun sama, yakni tujuan nasional yang

of social engineering” yang berkembang di

tercantum dalam pembukaan UUD itu, dan

Amerika Serikat. Apabila dijabarkan lebih

landasan struktural kelembagaan pemerintah

lanjut maka secara teori s Teori Hukum

yang akan mendukung beban pembangunan

Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja

itu pun sama, yakni sistem pemerintah

dipengaruhi

presidensial.

D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal

yang

menggubah

beberapa

teori

cara

berpikir

dari

dan

hukum,

Herold

Jur

na

poli k mengenai pembangunan hukum

10

Bandingkan dengan Solly Lubis, Pembangunan Hukum Nasional, makalah disampaikan pada: Seminar Pembangunan Hukum Naional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

7


(Policy

Approach)

ditambah

dengan

masyarakat.

yang

(minus konsepsi mekanisnya). Mochtar

keter ban dan keteraturan dalam usaha

mengolah semua masukan tersebut dan

pembangunan dan pembaharuan memang

menyesuaikannya pada kondisi Indonesia.11

diinginkan, bahkan mutlak perlu agar dapat

Ada sisi menarik dari teori yang disampaikan

mengarahkan kegiatan manusia ke arah

Laswell dan Mc Dougal dimana diperlihatkan

yang dikehendaki oleh pembangunan dan

betapa pen ngnya kerja sama antara

pembaharuan itu. Oleh karena itu, maka

pengemban hukum teori s dan penstudi

diperlukan sarana berupa peraturan hukum

pada umumnya (scholars) serta pengemban

yang tertulis dan sesuai dengan hukum yang

hukum prak s (specialists in decision) dalam

hidup dalam masyarakat.

Roscoe

ing

dari

BP HN

melandasi konsep tersebut adalah bahwa

Hukum

Lebih jauh, Mochtar berpendapat bahwa

proses melahirkan suatu kebijakan publik,

penger an hukum sebagai sarana lebih luas

di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan.

dari hukum sebagai alat karena:

ind

yang di satu sisi efek f secara poli s, namun Oleh karena itu maka Teori Hukum

1.

Di

Indonesia

peranan

perundang-

undangan dalam proses pembaharuan

memperagakan pola kerja sama dengan

hukum lebih menonjol, misalnya jika

melibatkan keseluruhan stakeholders yang

dibandingkan dengan Amerika Serikat

ada dalam komunitas sosial tersebut.

yang

Dalam proses tersebut maka Mochtar

(khususnya putusan the Supreme Court)

Kusumaatmadja

pada tempat lebih pen ng.

lR ec hts V

Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja

menambahkan

adanya

tujuan pragma s (demi pembangunan)

2.

menempatkan

yurisprudensi

Konsep hukum sebagai “alat” akan

sebagaimana masukan dari Roescoe Pound

mengakibatkan hasil yang

dan Eugen Ehrlich dimana terlihat korelasi

berbeda dengan penerapan “legisme”

antara pernyataan Laswell dan Mc Dougal

sebagaimana pernah diadakan pada

bahwa kerja sama antara akademisi hukum

zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia

(peneli ) dan pengemban hukum prak s itu

ada sikap yang menunjukkan kepekaan

idealnya mampu melahirkan teori hukum

masyarakat untuk menolak penerapan

(theory about law), teori yang mempunyai

konsep seper itu.

pragma s

na

dimensi

atau

kegunaan

3.

dak jauh

Apabila “hukum” di sini termasuk juga

prak s. Mochtar Kusumaatmadja secara

hukum internasional, maka konsep

cemerlang mengubah penger an hukum

hukum sebagai sarana pembaharuan

sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai

masyarakat

sarana (instrument) untuk membangunan

sebelum konsep ini diterima secara

Jur 8

pikiran

Pound

teori

11

Pokok-pokok

sudah

diterapkan

jauh

Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, (Jakarta: CV Utomo, 2006), hal. 411.


dan menciptakan pemerintah yang bersih

nasional.12

dan berwibawa semakin menambah beban

BP HN

resmi sebagai landasan kebijakan hukum

pemerintah yang dak kecil di masa kini dan perubahan

masa mendatang. Kelima hal di atas secara

paradigma dalam kehidupan poli k dan

muta s mutandis akan mempengaruhi pula

ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem

konsep pembangunan hukum nasional yang

otoritarian kepada sistem demokrasi, dan dari

akan diterapkan.

sistem sentralis k ke dalam sistem otonomi.

Dalam

Saat

ini

telah

terjadi

melaksanakan

pembangunan

hukum, satu hal pen ng yang harus

berdampak terhadap sistem hukum yang

diperha kan adalah, bahwa hukum harus

dianut selama ini yang meni kberatkan

dipahami dan dikembangkan sebagai satu

kepada produk-produk hukum yang lebih

kesatuan sistem yang di dalamnya terdapat

banyak

elemen kelembagaan, elemen materi hukum,

berpihak

kepada

kepen ngan

dan elemen budaya hukum.

ind

penguasa daripada kepen ngan rakyat dan

ing

Perubahan paradigma tersebut sudah tentu

produk hukum yang lebih mengedepankan

Hukum Nasional adalah kesatuan hukum

dominasi kepen ngan pemerintah pusat

yang dibangun untuk mencapai tujuan

daripada kepen ngan pemerintah daerah.

Negara yang bersumber dari falsafah dan kons tusi negara, di dalam kedua hal itulah

kecenderungan sistem otonomi menjadi lebih

terkandung tujuan, dasar, dan cita hukum

diperluas; dan kedua, kecenderungan sistem

negara Indonesia. Semua diskursus tentang

mul partai yang berdampak terhadap sistem

hukum nasional yang hendak dibangun,

kabinet presidensial yang selama ini dianut

haruslah

dalam UUD 1945. Ke ga, kecenderungan

dengan demikian upaya reformasi hukum,

pemisahan

secara

akan sangat tergantung kepada reformasi

tegas (separa on bukan differen a on)

kons tusi. Bila kons tusi yang dibangun

antara ekseku f, legisla f, dan yudika f.

masih memberi peluang bagi lahirnya sebuah

Fenomena

otoritarianisme, maka

lR ec hts V

Hal ini juga berdampak pada: pertama,

(bukan

ke ga

pembedaan)

sangat

berpengaruh

terhadap law making process, dan law

enforcement process. Keempat, masuknya

keduanya,

daklah akan lahir

sebuah hukum nasional yang demokra s. Reformasi

kons tusi

yang

telah

berlangsung, melalui beberapa kali aman-

Masyarakat (LSM) ke dalam pengambilan

demen UUD 1945, membawa perubahan

keputusan pemerintah dan proses legislasi.

yang sangat besar, terhadap hukum nasional.

Kelima, adanya perintah kepada Presiden

Perubahan tersebut, telah mengarahkan

Jur

Lembaga

kepada

Swadaya

na

pengaruh-pengaruh

merujuk

untuk melaksanakan pemberantasan KKN

12

Ibid. hal. 415.

9


masyarakat.

Tujuan

dari

hukum

yang

dengan prinsip-prinsip negara demokrasi

demokra s

dak saja hanya tercapainya

kons tusional. Amandemen tersebut juga

keadilan, akan tetapi juga terciptanya

telah menegaskan secara eksplisit bahwa

keter ban (order). Hukum harus berfungsi

Indonesia adalah negara hukum.13

menciptakan keteraturan sebagai prasyarat

BP HN

kepada cita-cita negara hukum, sesuai

demokra s

untuk dapat memberikan perlindungan

se daknya mempunyai karakter dan alur

bagi rakyat dalam memperoleh keadilan,

pikir sebagai berikut:

keteraturan, dan ketenangan dan bukan

a.

untuk menyengsarakannya.

Hukum

nasional

yang

Hukum nasional dibuat sesuai dengan cita-cita bangsa, yakni masyarakat adil

ing

demokra s,

Hukum

untuk

pemberlakuan dan penerapan norma yang

mencapai tahap tertentu dari tujuan

justru menimbulkan ke dakadilan, karena

negara sebagaimana tertuang di dalam

penerapan prak k hukum yang demikian

Pembukaan UUD 1945,

akan

nasional

Hukum

nasional

dirancang

harus

menjamin

harus

menimbulkan

Pembangunan

meminimalisisasi

ke dakadilan

hukum

adalah

baru. konsep

integrasi bangsa dan negara baik teritori

yang berkesinambungan dan

maupun

mengintegrasikan

berhen sehingga penegakan hukum

dan

nomokrasi,

boleh mengabaikan keadaan dan dimensi

ar nya pembangunan hukum harus

waktu saat hukum itu ditetapkan dan

mengundang par sipasi dan menyerap

berlaku. Selain dak bijaksana, hal tersebut

aspirasi masyarakat melalui prosedur

pada gilirannya akan berpotensi mengingkari

dan mekanisme yang fair, transparan

kepas an hukum itu sendiri.

ideologi,

lR ec hts V

c.

dan makmur berdasar falsafah negara.

ind

b.

Pembangunan hukum nasional yang

prinsip

demokrasi

dak pernah dak

dan akuntabel; dan berorientasi pada

Prinsip non-retroak f itu sendiri telah

pembangunan keadilan sosial; dan

digariskan di dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945

menjamin hidupnya toleransi beragama

yaitu hak untuk

yang berkeadaban.

hukum yang berlaku surut adalah hak asasi

dak dituntut atas dasar

manusia yang dak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun demikian, frasa

maka hukum nasional harus mengabdi kepa-

‘yang dak dapat dikurangi dalam keadaan

da kepen ngan nasional, dan menjadi pilar

apa pun’ mendapat kri k karena ada norma-

demokrasi untuk tercapainya kesejahteraan

norma internasional, perkecualian terhadap

rakyat dan secara sosiologis menjadi sarana

prinsip

untuk tercapainya keadilan dan keter ban

kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Jur

na

Sebagai implementasi dari hal tersebut,

13

10

non-retroak f,

yaitu

kejahatan-

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.”


Saat ini tata hubungan dan tata kelola

pada lahirnya banyak lembaga negara

lembaga-lembaga utama maupun penunjang

atau organ, baik lembaga utama (primary

tersebut

cons tu on

lembaga

mengakibatkan disharmoni, yang dapat

pendukung/penunjang (state auxiliary body/

mengganggu jalannya pemerintahan, dan

SAB). Peran auxiliaries bodies dibutuhkan

mengakibatkan konflik antar lembaga. Oleh

untuk

tugas

karena itu tata hubungan antar lembaga

hukum

negara perlu diatur secara tegas dalam

organs)

memperkuat

pelayanan

publik,

maupun

pelaksanaan penegakan

peraturan

perencanaan hukum.

khusus.

belum

jelas

diatur,

sehingga

perundang-undangan

secara

ing

dan peradilan serta pembentukan dan

BP HN

Perubahan UUD 1945 telah berimplikasi

Salah satu persoalan mendasar, dalam

Namun demikian, maraknya kelahiran

membangun hukum nasional yang demo-

dan dikaji ulang urgensi pembentukannya dan

kra s, adalah, bagaimana membuat sistem

eksistensinya secara selek f agar benar-benar

hukum yang kondusif bagi keberagaman

bermanfaat dan

sub-sistem,

ind

berbagai komisi negara saat ini perlu ditata

dak membebani kinerja

keberagaman

substansi,

dan perekonomian nasional. Pengkajian

pengembangan bidang-bidang hukum yang

ulang tersebut paling dak mencakup:

dibutuhkan masyarakat, juga kondusif bagi

ngkat kepercayaan keberadaannya;

terciptanya kesadaran hukum masyarakat,

lR ec hts V

a. b.

kadar urgensinya;

dan kebebasan untuk melaksanakan hak-

c.

eksistensi dan kinerjanya; dan

hak, dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan

d.

efisiensi dan efek vitas pelaksanaan

aturan yang berlaku.

tugasnya.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk

mewujudkan hal tersebut adalah dengan

Dengan demikian harus dilakukan ndak lanjut yang mencakup:

yang disusun melalui instrumen perencanaan

a.

penguatan dan pemberdayaan SAB yang

penyusunan undang-undang yang dikenal

masih diperlukan;

dengan

c.

Program

Legislasi

Nasional

14

pengintegrasian SAB yang tugas dan

(Prolegnas) , dan membuka kran pengujian

fungsinya tumpang ndih;

undang-undang melalui mekanisme judicial

penghapusan atau penggabungan SAB

review ke Mahkamah Kons tusi.

na

b.

yang

dak mempunyai urgensi dan

Jur

eksistensi.

14

membentuk peraturan perundang-undangan

Prolegnas

dibuat

untuk

menjamin

ketepatan isi dan ketepatan prosedur yang didasarkan pada falsafah dan UUD NRI 1945.

Program Legislasi Nasional adalah instrument perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. (lihat Undang-Undang No. 12 Tahun 2011).

11


segi filosofis, segi sosiologis, segi historis,

perundang-undangan di Indonesia, dite-

serta dapat dipertanggungjawabkan.

BP HN

Untuk kali pertama dalam sejarah peraturan tapkan Prolegnas jangka menengah 2005-

Dalam rangka pembangunan hukum

2009 melalui Keputusan Dewan Perwakilan

nasional, maka diperlukan pula adanya suatu

Rakyat (DPR) pada tanggal 01 Pebruari

Grand Design Sistem dan Poli k Hukum

2005 sebanyak 284 RUU. Kemudian untuk

Nasional (GDSPHN) yang jelas. GDSPHN

Prolegnas 2010-2014 terdapat 247 RUU.

merupakan sebuah desain komprehensif,

Sedangkan judicial review dilakukan sebagai

yang menjadi

koreksi agar pembentukan undang-undang

stakeholders, yang mencakup seluruh unsur

harus konsisten secara asas, oleh karena

dari mulai perencanaan, legislasi, diseminasi

itu penyusunan RUU harus didasarkan

dan budaya hukum masyarakat. Grand

atas sebuah kajian dan peneli an yang

Design Sistem dan Poli k Hukum Nasional

mendalam yang melipu

merupakan guide line komprehensif, yang

ing

aspek asas-asas,

menjadi

dituangkan dalam suatu Naskah Akademik

stakeholder pembangunan hukum, yang

(NA). NA itu sendiri merupakan landasan

mencakup desain struktur pembangunan

dan pertanggungjawaban akademik untuk

hukum secara utuh.

ind

norma, ins tusi dan seluruh prosesnya yang

k fokus dan tujuan seluruh

Grand design harus diawali dengan

dalam Rancangan Undang-Undang. Dengan

pemikiran paling mendasar, sebagai berikut:

disusunnya NA RUU diharapkan proses

a.

lR ec hts V

se ap asas dan norma yang dituangkan

Pembangunan hukum harus mencakup:

harmonisasi dan keterkaitannya dengan

Asas, Norma, Ins tusi, proses-proses

peraturan lain sudah dapat dilakukan sejak

dan

dini, sehingga dapat menghindari kendala di

mengabaikan budaya hukum;

atas.

b.

penegakkannya

dengan

tanpa

Dalam rangka harmonisasi hukum,

Tidak kurang dari Presiden Republik

diperlukan suatu mekanisme legislasi

Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, ke ka

yang lebih sistemik, komprehensif dan

membuka Konvensi Hukum Nasional pada

holis k;

tanggal 15 April 2008 yang diselenggarakan

c.

oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional

na

(BPHN) di Jakarta, mengingatkan pen ngnya

d.

Konsistensi pada hirarki regulasi yang berpuncak pada kons tusi. Pengabdian

kepada

kepen ngan

nasional sebagai pilar untuk tercapainya

dan memantapkan sistem hukum nasional,

tujuan hukum, yaitu terciptanya keadilan

melalui perundang-undangan yang bisa

dan keter ban dalam rangka negara

mengeksplorasi pikiran-pikiran yang jernih

kesejahteraan.

Jur

penyusunan naskah akademik, dalam menata

dan pikiran-pikiran yang benar agar

dak

dangkal, dan betul-betul memperha kan

12

pedoman bagi seluruh

e.

Grand design dilakukan per sektor hukum.


perbudakan. Melalui penerapan prinsip law

hukum, pembangunan hukum harus dilihat

as a tool of social engineering, negara tersebut

secara utuh, yang dak terlepas dari sejarah.

kemudian berhasil mengubah pola pikir,

Di dunia ini, dak ada negara yang langsung

karakter, dan budaya hukum masyarakatnya,

serta-merta memiliki infrastruktur hukum

menjadi demokra s, dan menjunjung nggi

yang mapan dan demokra s, tanpa melalui

HAM, tanpa mengingkari kenyataan dan

proses perubahan yang panjang. Karena

prinsip legalitas, dan menjadikan segala fakta

hukum adalah refleksi dari masyarakat itu

filosofis, sosiologis, yuridis yang ada dalam

sendiri. Oleh karena itu koreksi, penyem-

sejarah sebagai modal untuk membangun

purnaan dan perubahan orientasi hukum

hukum modernnya.

ing

BP HN

Dalam rangka keadilan dan kepas an

Respon terhadap perkembangan global

harus dilakukan dengan tetap memegang

adalah suatu keniscayaan. Namun demikian,

paradigma perubahan dan kenyataan adanya

prinsip hukum modern yang terkait dengan

dimensi waktu dan kondisi yang sangat me-

kedaulatan, imunitas negara, kewajiban

nentukan perkembangan hukum itu sendiri.

negara untuk melindungi warganegaranya,

ind

teguh asas dan kepas an hukum serta

daklah

dan menjaga keutuhan wilayah, dan seluruh

terlepas dari sejarah negara itu sendiri.

infrastruktur negaranya, adalah landasan

Oleh karena itu, dengan telah dimulainya

yang harus selalu dipegang teguh dalam

reformasi,

kita memulai

pembangunan hukum nasional, sehingga

segala sesuatunya dari nol. Semua hal yang

dengan demikian, hukum yang dibangun

baik, yang ada dalam produk-produk hukum

akan menjadi instrumen yang bermanfaat

posi f yang sudah ada, harus menjadi modal

dan maslahat, sesuai pilar utama yaitu

pembangunan hukum, sementara yang dak

hukum yang mengabdi pada kepen ngan

baik, dan dak sesuai lagi, harus kita koreksi

bangsa dan negara secara utuh.

hukum,

lR ec hts V

Pembangunan

daklah berar

dan perbaiki. Pembangunan hukum adalah

konsep yang berkesinambungan, dan dak pernah berhen , sehingga masalah keadilan,

penegakan hukum, dan sikap masyarakat terhadap hukum, dak boleh mengabaikan

na

keadaan dan dimensi waktu dan yurisdiksi.

Kita juga perlu belajar, dari berbagai

negara yang saat ini memiliki sistem dan poli k

Jur

hukum yang demokra s, tetapi bermula dari sejarah panjang dan mengalami masamasa yang sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip demokrasi itu, seper adanya

E. Penutup 1. Kesimpulan a. Beberapa prestasi penegakan hukum mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir, meski masih juga terlihat beberapa masalah di berbagai sisi. Masalah penegakan hukum pasca Reformasi

menghadapi

situasi

yang semakin kompleks dan pelik. Hukum yang semula diharapkan menjadi

ang penyangga dan alat

13


berani menggali nilai-nilai keadilan

yang harmonis, berkeadilan dan

serta menegakkan e ka dan moral

berkepas an

di dalam masyarakat dalam se ap

yang

membangun dalam

ter b,

dilanda

krisis

masyarakat

ternyata yang

BP HN

kehidupan

untuk

tak

penyelesaian kasus hukum.

juga kalah

b. Supremasi

hukum

hebatnya. Ada ga cara yang bisa

dalam

dilakukan untuk mengatasi hal ini.

stabilitas nasional sebagai salah

Pertama,

satu prasyarat dapat berjalannya

melakukan

amputasi

rangka

diperlukan

(pemberhen an masal) atas pejabat-

mekanisme

pejabat birokrasi terutama birokrasi

baik.

usia dan level tertentu melalui UU Lustrasi agar

ndakan hukum

Pembangunan

secara

di

negara

penganut sistem demokrasi apa pun memerlukan stabilitas nasional yang baik. Menurut teori The New Way to Understand Why The Na on Rise

ind

dapat dilakukan secara tegas dan

demokrasi

ing

penegak hukum, yang berada pada

mewujudkan

and Fall karya Brumer dikatakan bah-

dengan memberikan pegampunan

wa negara yang terbuka terhadap

secara nasional (na onal pardon)

kebebasan dan keterbukaan justru

atas para pelaku pelanggaran di

bisa memiliki stabilitas yang mampu

masa lalu, dengan alasan bahwa

mengatasi guncangan internal tanpa

sangat sulit melakukan penyelesaian

harus khawa r negara itu akan

secara tegas berdasarkan hukum

jatuh. Pengelolaan stabilitas di era

atas kasus yang begitu banyak dan

keterbukaan ini diperlukan karena

rumit dan yang dilakukan oleh

keinginan membangun demokrasi

mereka

adanya

yang di dalamnya mengakomodasi

sistem yang memaksa ke ka itu.

harmoni dengan kebebasan dan

Ke ga, perlu pergeseran orientasi

keterbukaan, penegakan hukum

paradigma atas konsepsi Negara

dan toleransi. Salah satu upaya

hukum dari rechtsstaat menjadi

struktural

the rule of law seper yang banyak

untuk mewujudkan hal ini adalah

dikembangkan di Negara-negara

menegakkan supremasi hukum.

lR ec hts V

lugas. Kedua, melakukan pemu han

akibat

na

sebagai

Anglo Saxon. Dengan paradigma

Pembangunan

bisa

hukum

dilakukan

nasional

ini maka se ap upaya penegakan

hingga saat ini pun masih merujuk

hukum akan mampu melepaskan

pada Teori Hukum Pembangunan.

diri dari jebakan-jebakan formalitas-

Pokok-pokok

prosedural serta mendorong para

landasi konsep tersebut adalah

penegak hukum untuk krea f dan

bahwa keter ban dan keteraturan

Jur 14

c.

yang

pikiran

yang

me-


dalam usaha pembangunan dan

pembangunan hukum, sementara

pembaharuan memang diinginkan,

yang

bahkan

lagi, harus kita koreksi dan perbaiki.

perlu,

bahwa hukum dalam ar diharapkan

dapat

dan norma

mengarahkan

2. Saran

kegiatan manusia ke arah yang

a. Perlu

dak sesuai

BP HN

mutlak

dak baik, dan

didorong

diundangkannya

UU Lustrasi Nasional agar ndakan

dan pembaharuan itu. Oleh karena

hukum dapat dilakukan secara tegas

itu, maka diperlukan sarana berupa

dan lugas. Sekaligus memberikan

peraturan hukum yang tertulis

pegampunan

dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui mekanisme yang demokra s. Dalam

(na onal

secara

pardon)

nasional atas

para

pelaku pelanggaran di masa lalu, dengan alasan bahwa sangat sulit melakukan

penyelesaian

ind

melaksanakan pembangunan hu-

ing

dikehendaki oleh pembangunan

secara

tegas berdasarkan hukum atas kasus

diperha kan adalah, bahwa hukum

yang begitu banyak dan rumit dan

harus dipahami dan dikembangkan

yang dilakukan oleh mereka sebagai

sebagai satu kesatuan sistem yang

akibat adanya sistem yang memaksa

di dalamnya terdapat elemen ke-

ke ka itu.

lR ec hts V

kum, satu hal pen ng yang harus

lembagaan, elemen materi hukum,

b. Perlu terus-menerus disosialisasikan

Nasional adalah kesatuan hukum

akademis

yang dibangun untuk mencapai

paradigma atas konsepsi Negara

tujuan Negara yang bersumber dari

hukum dari rechtsstaat menjadi

falsafah dan kons tusi negara. Di

the rule of law agar pembangunan

dalam kedua hal itulah terkandung

hukum

tujuan, dasar, dan cita hukum nega-

lebih dinamis. Dengan paradigma

ra Indonesia. Pembangunan hukum

ini maka se ap upaya penegakan

harus dilihat secara utuh, yang

hukum akan mampu melepaskan

dak terlepas dari sejarah. Oleh

diri dari jebakan-jebakan formalitas-

karena itu, dengan telah dimulainya

prosedural serta mendorong para

reformasi,

segala

penegak hukum untuk krea f dan

sesuatunya harus dimulai dari nol.

berani menggali nilai-nilai keadilan

Semua hal yang baik, yang ada dalam

serta menegakkan e ka dan moral

produk-produk hukum posi f yang

di dalam masyarakat dalam se ap

sudah ada, harus menjadi modal

penyelesaian kasus hukum.

Jur

na

dan elemen budaya hukum. Hukum

daklah berar

dalam

berbagai

pergeseran

dapat

forum orientasi

bergerak

secara

15


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Asshiddiqie, Jimly, Agenda Pembangunan Hukum Nasional Di Abad Globalisasi, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1998).

Atmasasmita, Romli, Menata Kembali Masa Depan Pembangunan Hukum Nasional, Makalah disampaikan dalam “Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII” di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Bremmer, Ian, The J Curve: A New Way to Understand Why The Na on Rise and Fall, ( Simon & Schuster, Inc. 2006). Lihat juga h p://www.jcurvebook.com/.

ing

Cyberconsult, Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999).

Hartono, Sunarya , Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, (Bandung: Binacipta, 1982). Lubis, Solly, Pembangunan Hukum Nasional, Makalah Disampaikan Pada:Seminar Pembangunan

ind

Hukum Naional VIII Tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasionaldepartemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI, di Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Mahfud, MD, Poli k Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Seminar Arah

lR ec hts V

Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen, BPHN, 2006. Shidarta, Karakteris k Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan, (Jakarta: CV Utomo, 2006).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peneli an Hukum Norma f: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet. V, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Peneli an Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979). Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Peneli an Hukum Norma f, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:

Jur

na

CV. Rajawali, 1990).

16


BP HN

Urgensi PeneliƟan dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Legal Research and Assessment of urgency The Establishment of legisla on)

Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M. Kepala Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

lR ec hts V

ind

ing

Abstrak Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, peneli an merupakan aspek pen ng dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, disamping aspek dra ing. Karena bukan sesuatu yang mustahil apabila suatu undang-undang dibentuk tanpa didasari suatu riset yang komprehensif dan mendalam hasilnya akan menuai permasalahan baru. Tulisan ini akan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana manfaat peneli an hukum dalam kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris ditemukan bahwa peneli an hukum sangat bermanfaat untuk mendukung Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tertentu, khususnya dalam menuangkan aspek-aspek berkaitan dengan masalah yuridis, sosiologis dan filosofis. Disamping itu Peneli an Hukum juga bermanfaat untuk menyusun rencana-rencana pembangunan hukum yang lebih responsif tanpa keluar dari asas-asas pembentukan hukum. Oleh karena itu op malisasi hasil peneli an untuk pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan langkah-langkah yuridis dimana peneli an perlu dimasukkan dalam satu alur proses legislasi. Kata kunci: legislasi, naskah akademik, pengkajian, peneli an, kebijakan, poli k, sosiologis

na

Abstract In Law No. 12 Year 2011 on the Establishment Regula on of legisla on, research is an important aspect in the prepara on of legisla on, as well as aspects of dra ing. For it is not impossible if a law is based on established without a comprehensive and in-depth research results will reap new problems. his paper will raise issues about how the benefits of legal research in the ac vi es of the establishment of laws and regula ons. By using a juridical approach to empirical research found that the law is very useful to support the Academic Manuscript par cular bill, especially in the pouring aspects related to legal issues, sociological and philosophical. Besides, Legal Research is also useful to draw up development plans are more responsive law without depar ng from the principles of the legal establishment. Therefore, the op miza on results for the forma on of legisla on requiring judicial measures which research needs to be included in the legisla ve process flow.

Jur

Keywords: legisla on, academic dra , assessment, research, policy, poli cal, sociological

17


A. Pendahuluan1

dra

peraturan perundang-undangan. Hal

ini pen ng untuk dikaji lebih dalam karena

dari se ap

bukan sesuatu yang mustahil apabila suatu

pergerakan kehidupan, terlebih dalam hal

undang-undang dibentuk tanpa didasari

pengambilan suatu kebijakan. Karena dak

suatu riset yang komprehensif dan mendalam

dapat dipungkiri bahwa se ap kebijakan yang

hasilnya

akan dikeluarkan memerlukan perangkat

baru, misalnya ditolak masyarakat karena

pendukung se daknya terdapat

ga hal

bertentangan dengan persepsi masyarakat,

utama perangkat pendukung dari se ap

terdapat materi yang bertentangan dengan

kebijakan yaitu Sumber Daya Manusia (SDM),

UUD yang menyebabkan diajukan judicial

Sumber Daya Barang, dan Perangkat Regulasi

review ke Mahkamah Kons tusi, atau sulit

(peraturan perundang-undangan).

diimplementasikan oleh aparat penegak

pada

merupakan komponen in

Penyusunan perangkat regulasi tentu menempel dari aspek-aspek pendukung

B. Permasalahan Dari latar belakang di atas, penulisan

No.10

Tahun

2004)

ini diarahkan untuk menjawab

tentang Pedoman Pembentukan Peraturan

beberapa

permasalahan sebagai berikut:

lR ec hts V

Undang-undang

permasalahan

hukum di tengah-tengah masyarakat.

lainnya dari suatu kebijakan. Undang-undang No.12 Tahun 2011 (sebagai penggan

menuai

ind

bukan merupakan sesuatu yang paralel dan

akan

ing

Regulasi

BP HN

dasarnya

Aspek

1.

Apa penger an peneli an hukum dan

perundang-undangan secara teknis telah

apa manfaat peneli an hukum dalam

mengatur tentang hal yang berhubungan

pembentukan peraturan perundang-

dengan tata cara penyusunan peraturan

undangan yang baik?

perundang-undangan. Teknis dan tata cara

2.

Bagaimana mekanisme yang tepat dalam

yang dituangkan dalam undang-undang

rangka op malisasi hasil peneli an

tersebut lebih banyak menyoro dari aspek

bagi kegiatan pembentukan peraturan

dra ing, padahal ada hal-hal yang pen ng

perundang-undangan yang baik?

yang perlu mendapat perha an, seper

di mana sumber-sumber atau bahan-

Berdasarkan permasalahan dan tujuan

undangan itu didapat atau peneli an apa saja

peneli an di atas, tulisan ini menggunakan

yang diperlukan sebagai bahan penyusunan

pendekatan

na

bahan untuk penyusunan dra perundang-

2

18

yuridis

empiris2,

yaitu

Tulisan ini diolah kembali dari makalah yang pernah Penulis sampaikan dalam Forum Dialog: Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Sistem Hukum Nasional, tanggal 31 Maret 2011 di Medan, Sumatera Utara. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normati: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hal. 15.

Jur

1



prinsip-prinsip umum.4 Peneli an sebenar-

gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan

nya merupakan terjemahan dari “research”.

hukum dalam praktek legislasi di Indonesia.

Penger an research awalnya digunakan

Pendekatan

mengkaji

untuk peneli an di bidang teknik dan ilmu

bagaimana ketentuan norma f diwujudkan

alam. Namun dalam perkembangannya

senyatanya di masyarakat. Peneli an ini juga

research juga mulai digunakan dalam ilmu

menggunakan pendekatan yuridis norma f3

ekonomi, ilmu-ilmu sosial dan terakhir

karena

sekunder

dalam ilmu hukum dan ilmu poli k.5 Dalam

sebagai sumber tambahan, berupa berbagai

peneli an yang dilakukan untuk bidang teknik

peraturan

dan

dan ilmu pengetahuan alam berbeda dengan

referensi dokumen lain yang terkait dengan

peneli an untuk bidang sosial. Peneli an

pengkajian, peneli an dan proses legislasi.

bidang teknik dan ilmu pengetahuan alam

menggunakan

empiris

data

perundang-undangan

ing

yuridis

BP HN

pendekatan yang digunakan untuk melihat

dak memberikan penilaian, tetapi yang

ini termasuk peneli an yang bersifat deskrip f

dikejar adalah obyek fitasnya karena hanya

anali s yakni akan menggambarkan secara

matema k dan ilmu-ilmu alam saja yang

keseluruhan obyek yang diteli

secara

dianggap dapat menghasilkan ilmu yang

sistema s dengan menganalisis data yang

obyek f. Sedangkan pemikiran dan peneli an

diperoleh.

di bidang-bidang lainnya, terutama yang

lR ec hts V

ind

Sedangkan dilihat dari sifatnya, peneli an

menyangkut kehidupan mental manusia, baik

D. Pembahasan

1. PengerƟan PeneliƟan Hukum dan Manfaat PeneliƟan Hukum Dalam Pembentukan Perundang-undangan

dalam masyarakat (seper sejarah, sosiologi,

Peneli an menurut Kamus Besar Bahasa

kegiatan ilmiah. Hal itu disebabkan manusia

Indonesia adalah kegiatan pengumpulan,

dan masyarakat terlalu cepat berubah-ubah,

pengolahan, analisis, dan penyajian data yang

sehingga sulit mengadakan eksperimen

dilakukan secara sistema s dan obyek f untuk

secara berulang-ulang, yang akan dapat

memecahkan suatu persoalan atau menguji

menghasilkan hasil peneli an yang sama.6

na

suatu hipotesis untuk mengembangkankan

hukum,

poli k

dan

sebagainya)

dak

mungkin menghasilkan ilmu, atau merupakan

Research yang semula dipakai dalam ar

peneli an yang digunakan bagi suatu tujuan

lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet. v, (Jakarta: PT Raja Gra indo Persada, 2001), hal. 13-14; Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam dan Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979) hal.15. Lihat: Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Cetakan Pertama, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988). Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 96. Ibid., hal. 97.

Jur

3

sebagai perorangan (psikologi), maupun di

4

5 6

19


prak s (applied research) biasanya dikaitkan

e.

ka panjang dengan maksud menemukan

sehingga

“Research

hal-hal baru dalam ilmu pengetahuan,

Development” atau peneli an dan

yang belum diketahui oleh bangsa-

pengembangan (Litbang) dan Perencanaan

bangsa lain di dunia, seper peneli an

(Planning). Namun sesuai perkembangannya

ruang angkasa.

dikenal

dengan

kata peneli an biasanya desertai dengan

f.

Service Research, yaitu peneli an untuk

kata keterangan atau kata yang menunjukan

memperoleh produksi dan mutu barang

tujuan

yang lebih baik, menyangkut peneli an

atau

kegunaan

peneli an

itu,

misalnya7:

materi, maupun yang mengenai orang,

ing

a.

organisasi dan struktur perusahaan atau

Basic Research, yaitu peneli an yang bertujuan

memperoleh

jawatan.

dasar-dasar

atau asas-asas baru suatu cabang ilmu ini dak secara langsung (tetapi hanya secara

dak langsung) bermanfaat

bagi prak k. Karena itu basic research murni. b.

Applied yang

menjadi

peneli an

Reseach,

dilakukan

yaitu

peneli an

dengan

maksud

supaya hasilnya secara langsung dapat

diterapkan ke dalam prak k atau di dalam proses produksi. Oleh karena itu peneli an terapan ini biasanya dilakukan oleh

perusahaan-perusahaan

dan

jawatan-jawatan, bekerjasama dengan universitas-universitas. c.

Deskrip ve

Research/Survey,

yaitu

na

peneli an yang menganalisis data-data

yang dikumpulkan, serta melaporkannya sekedar untuk informasi baru. Diagnos c atau Prescrip ve Research,

Jur

d.

yaitu peneli an untuk menemukan cara bagaimana mengatasi suatu masalah.

Ibid., hal. 100-102.

materi

metodologi

peneli an yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diku p oleh

Sunarya

Hartono

menyebutkan

macam-macam peneli an yang dikenal yaitu

lR ec hts V

diterjemahkan

Berdasarkan

ind

tertentu, sehingga peneli an semacam

20

BP HN

dengan “development” atau pengembangan and

7

Offensive Reseach, yaitu peneli an jang-

peneli an historis, peneli an deskrip f, peneli an

perkembangan,

peneli an

kasus dan peneli an lapangan, peneli an korelasional,

peneli an

eksperimental

sungguhan, dan peneli an eksperimental semu atau peneli an ndakan. Sedang tugas ilmu dan peneli an adalah: a. b. c.

menggambarkan secara jelas dan cermat hal-hal yang dipersoalkan; menerangkan

kondisi-kondisi

yang

mendasari peris wa; menyusun teori, ar nya mencari dan merumuskan dalil-dalil (hukum-hukum atau kausalitas mengenai hubungan antara kondisi yang satu dan kondisi yang lain, atau hubungan antara satu peris wa dengan peris wa yang lain);


es masi

e.

prediksi, dan

atau

proyeksi

ramalan, peris wa-

disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan (ar

yang ke-2 dari pandangan Soerjono

BP HN

membuat

peris wa yang akan (bakal) terjadi, atau

Soekanto), atau sebagai perilaku yang teratur

gejala-gejala yang akan mbul;

dan ajeg (ar yang ke-8), bahwa benar dapat

melakukan pengendalian atau peng-

dilakukan

arahan, yaitu melakukan

terhadap Hukum itu. Sedang apabila hukum

ndakan-

ndakan guna mengendalikan atau

peneli an

empiris

sosiologis

itu dianggap sebagai “petugas” (ar

ke-6),

mengarahkan peris wa-peris wa atau

proses (ar ke-7) sebagai lembaga hukum

gejala-gejala tertentu ke arah yang

(legal ins tu on), atau sebagai tata hukum

dikehendaki.

posi f (ar ke-4), peneli an hukum historis

Peneli an hukum sebenarnya berasal dari dua kata yaitu peneli an8 dan hukum9. memperoleh data dan informasi tentang norma atau kaedah hukum, bila sesuatu

materi hukum telah diatur dalam peraturan dan

hukum/kebutuhan

hukum

aspek-aspek

masyarakat

tentang sesuatu materi yang belum diatur

kemudian ingin untuk diatur sebagai ius cons tuendum.10

Melihat

peneli an

kasus,

banyaknya

penger an atas hukum, maka pendekatan peneli an yang dilakukan juga berbeda.

peneli an

korelasional atau peneli an kausal-kompara f dapat diadakan.11 Akan tetapi, peneli an perkembangan

(development research), peneli an dasar (basic research), dan peneli an terapan lainnya yang menyangkut hukum

daklah

dapat dilakukan menurut metode-metode

lR ec hts V

perundang-undangan,

deskrip f,

ind

Peneli an hukum adalah suatu proses untuk

ing

d.

peneli an

sosial,

tetapi

membutuhkan

metode peneli an yang berbeda dan khas, yang sesuai dengan objek atau materi hukum itu sendiri, yaitu norma-norma hukum. Oleh karena itu, perlu sekali dibedakan antara peneli an hukum dan peneli an sosial.12

Apabila hukum dianggap sebagai suatu

9

Jur

10

Pengertian seperti yang tertulis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkankan prinsip-prinsip umum. Sedang dalam kajian BPHN tentang Kedudukan dan Peranan Penelitian Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan dikatakan bahwa penelitian adalah suatu proses untuk mengumpulkan informasi tentang sesuatu. Soerjono Soekanto misalnya mengartikan hukum sebagai :1) Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum; 2) Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan; 3) Hukum dalam arti kaidah atau norma; 4) Hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis; 5) Hukum dalam arti keputusan pejabat; 6) Hukum dalam arti petugas; 7) Hukum dalam arti proses pemerintah; 8) Hukum dalam arti perilaku yang teratur atau ajeg; 9) Hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa hukum mempunyai arti Lembaga Hukum Masyarakat. BPHN, Pengkajian Hukum tentang Kedudukan dan Peranan Penelitian Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tahun 1999, hal.17. Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 118. Menurut Sunaryati Hartono saat ini memang banyak sarjana, baik dari kalangan sarjana sosiologi maupun dari kalangan sarjana hukum sendiri, masih mengira bahwa karena ilmu hukum dikelompokkan ke dalam ilmu-ilmu sosial, metode penelitian Hukum juga (harus) sama dengan metode peneltian yang digunakan untuk penelitian empiris sosiologis.

na

8

11 12

21


6) Penel an untuk mengetahui tentang

yang dilakukan antara lain dapat dibedakan

keadaan hukum yang sebenarnya

sebagai berikut13:

(penerapan hukum);

a.

peneli an

BP HN

hukum

Macam-macam

7) Peneli an tentang kesadaran hukum

Menurut bidang hukum yang diteli misalnya :

suatu golongan atau kelompok

1) Peneli an Hukum Adat;

masyarakat; 8) Peneli an

2) Peneli an Hukum Pidana;

menentukan

3) Peneli an Hukum Perdata;

kebijaksanaan pemerintah di dalam

4) Peneli an Hukum Dagang;

salah satu bidang hukum;

Hukum

Publik

9) Peneli an

ing

5) Peneli an Internasional;

Hukum

menyusun

(jangka panjang);

Adminstrasi

Negara;

c.

8) Peneli an Hukum Perselisihan; 9) Peneli an Hukum Agraria; 10) Peneli an Hukum Laut;

Menurut metode dan cara penulisan/

ind

7) Peneli an

untuk

rancangan Pembangunan hukum

6) Peneli an Hukum Tata Negara;

penyajian peneli an:

1) Peneli an deskrip f; 2) Peneli an editoral;

lR ec hts V

11) Peneli an Hukum Lingkungan; 12) Peneli an Hukum Angkasa; 13) dan sebagainya. b.

untuk

Menurut kegunaan hasil peneli an:

3) Peneli an

tentang

perwatakan

(charakterisketch); 4) Peneli an reflek f; 5) Peneli an eksplora f; 6) Peneli an kri s

1) Peneli an untuk keperluan pemeriksaan perkara di muka pengadilan,

Menurut Sunarya Hartono, kiranya sulit

yang dilakukan oleh: Polisi, Jaksa,

diterima, bahwa untuk sekian banyak macam

Pengacara, Hakim.

peneli an hanya satu metode peneli an

2) Peneli an yang dilakukan oleh

saja yang paling cocok dan benar. Hal ini

konsultan hukum untuk keperluan

dikarenakan ragam peneli an dan penulisan

negosiasi;

itu biasanya dak muncul dalam bentuk yang murni, tetapi menunjukan sifat condong

4) Inventarisasi Jurisprudensi;

ke arah (overheersend) salah satu bentuk

5) Penelitan

peneli an. Oleh karena itu kecenderungan

na

3) Inventarisasi Perundang-undangan; untuk

kepen ngan

Jur

pendidikan dan pengajaran;

13 14

22

Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 118-121. Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 121.

yang terjadi adalah14:


Para peneli

dak menggunakan satu

metode peneli an dan/atau satu gaya

hukum dapat berlaku dengan baik ditengahtengah masyarakatnya. Kita

penulisan saja. Akan tetapi, para peneli menggunakan suatu kombinasi dari

efek fitas hukum tanpa membicarakan

beberapa metode peneli an dan gaya

lebih dahulu tentang hukum dalam tataran

penulisan secara serentak.

norma ve (law in books) dan hukum dalam

Metode-metode

peneli an

yang

dikombinasikan itu bergantung kepada: 1) subjek

peneli an

dak mungkin untuk mengukur

ngkat

bahwa efek fitas hukum adalah masalah

3) besar kecilnya dana peneli an;

pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh

4) sarana peneli an yang tersedia;

dengan cara memperbandingkan antara

5) tenaga peneli yang tersedia;

realitas hukum dalam teori, dengan realitas

ind

2) tujuan peneli an (objek peneli an);

7) lingkungan/tempat peneli

hukum dalam praktek sehingga nampak

dilaku-

kan.

keberadaan

sistem

sebagaimana

hukum

dikemukakan

nasional

oleh

W.

Friedman, yakni terdiri atas Materi Hukum (Legal Substance), Struktur (Legal Structure) Budaya

Hukum

(Legal

Culture).15

Di sisi lain sistem hukum juga dipahami akan

mencakup sarana dan prasarana dari hukum Sesuai

perbedaan antara keduanya. Untuk mencari

lR ec hts V

sistem biasanya akan melihat kepada

itu sendiri.

adanya kesenjangan antara keduanya16. Hukum dianggap dak efek f jika terdapat

Memandang hukum sebagai suatu

dengan

keberadaan

hukum

na

secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka

korelasi dari kedua teori tersebut dalam suatu sistem hukum nasional adalah dengan

Jur

melihat sejauhmana effek fitas suatu sistem

16

membandingkan kedua variable ini adalah efek fitas hukum. Donald Black berpendapat

6) waktu peneli yang tersedia;

15

tataran realita (law in ac on), sebab tanpa

(materi

peneli an);

dan

dak dapat menjelaskan tentang

ing

b.

BP HN

a.

solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum (das sein) dengan ideal hukum (das sollen) agar 2 (dua) variable (law in books dan law in ac on) menjadi

sama?

Pertanyaan

berikutnya

adalah manakah yang harus berubah dari kedua variable tersebut, apakah hukumnya yang harus diubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu ngkah laku masyarakat yang harus berubah

mengiku kehendak hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut

harus terlebih dahulu dilakukan peneli an hukum, apakah dalam bentuk peneli an hukum norma f atau peneli an hukum

Friedman W, Legal Theory, Fifth Edition, (New York: Columbia University Press, 1967). hal. 29. Soerjono Soekanto tentang Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, dalam buku Zulfadli Barus, Berϔikir Kritis dan Sistemik Dalam Filsafat Hukum, (Jakarta: CELS, 2004), hal. 48.

23


sosiologis. Peneli an hukum yang dilakukan bahan pustaka atau

karena adanya kesenjangan antara law in

data sekunder belaka dinamakan peneli an

books dan law in ac on, maka perubahan-

hukum norma f dan peneli an yang meneli

perubahan

data primer disebut peneli an hukum

dilakukan perubahan tentu harus dilakukan

sosiologis.17

peneli an.

mbal balik antara fakta hukum dengan

menemukan jawaban yang benar (right

fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai

answer) dan/atau jawaban yang tak sekali-

independent variable dan fakta sosial

kali keliru (true answer) mengenai suatu

dilihat sebagai dependent variable. Dengan

permasalahan hukum19. Peneli an akan

demikian peneli an jenis ini bermula dari

kian terasa diperlukan apabila kian banyak

norma-norma hukum baru menuju ke fakta-

saja permasalahan bermunculan dalam

fakta. Bila ternyata ada kesenjangan antara

kehidupan.

keduanya, maka yang harus diubah adalah

kehidupan sejalan dengan kian maraknya

fakta-fakta sosial agar sesuai dengan dengan

kehidupan berbangsa dan bernegara, dan

keinginan hukum sebab diasumsikan bahwa

sehubungan dengan itu kian banyak pula

hukum telah lengkap dan final sehingga

bermunculan masalah-masalah di dalam

yang harus diubah adalah fakta sosialnya.

kehidupan hukum akan semakin banyak pula

Jadi, hukum di sini berfungsi sebagai alat

diperlukan peneli an dengan hasil-hasil yang

keter ban sosial. Itulah sebabnya peneli an

cermat, berketerandalan dan sahih untuk

ini disebut juga dengan peneli an hukum

menjelaskan serta menjawab permasalahan

doktrinal, sehingga bersifat kualita f.

yang ada20.

lR ec hts V

ind

norma f

ing

adalah seluruh upaya untuk mencari dan

hukum

kompleks

suatu

Menurut pandangan Sunarya Hartono,

diperkaya

dengan

peneli an hukum norma f, merupakan

dipergunakannya

metode

kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum.

dan teknik yang lazim dipergunakan dalam

Bahkan, peneli an hukum yang bersifat

peneli an

sehingga

norma f hanya mampu dilakukan oleh

peneli an

seorang sarjana hukum. Sebagai seorang

hukum

ilmu-ilmu

ilmu-ilmu

sosial,

dilakukannya

na

memungkinkan

hukum siologis atau sociological research.18

yang sengaja dididik untuk memahami dan

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV Radjawali, 1985), hal. 15. Ronny Hanitijo Soemitro, Masalah-Masalah Sosiologi Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hal. 110. Soetandyo Wignyosoebroto, Sebuah Pengantar Ke arah perbincangan tentang Pembinaan Penelitian Hukum Dalam PJP II (Makalah), Disampaikan pada Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II, Juli 1995. Ibid.,

Jur 24

Semakin

sosial,

bantuan

kemungkinan

20

Sebelum

peneli an yang menganalisis hubungan

peneli an

19

diperlukan.

Menurut Soetandyo “Peneli an Hukum”

Dengan

18

pun

adalah

Peneli an

17

BP HN

dengan cara meneli

Bilamana terjadi inefek fitas hukum


apabila kita mencari asas hukum, teori

itu, peneli an hukum norma f bukanlah

hukum, dan sistem hukum, terutama

merupakan hal yang baru bagi dosen Fakultas

dalam hal penemuan dan pembentukan

Hukum. Akan tetapi, karena bertahun-tahun

asas-asas hukum baru pendekatan

terjadi salah paham, seakan-akan peneli an

hukum yang baru, dan sistem hukum

hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat

nasional (yang baru).

Socio yuridis atau socio legal, rasanya kini

f.

undang, atau peraturan perundang-

metode peneli an norma f itu.21

undangan

(termasuk

keputusan-

keputusan)

yang

(legisla ve

dari

metode

ing

kegunaan 22

g.

sebagai berikut : Untuk

mengetahui

apakah

dan

atau

posi fnya mengenai suatu masalah yang

tetapi terlebih-lebih untuk menyusun

tertentu dan ini merupakan tugas semua

rencana jangka panjang.

dapat

menyusun

dokumen-

lR ec hts V

Untuk

norma f

dapat

putusan

peneli an, seper yang dapat dilakukan dalam

pengadilan, akta notaris, ser fikat,

kegiatan 1,2,3,4 dan 5. Peneli an seper itu

kontrak dan sebagainya) yang diperlukan

merupakan peneli an yang monodisipliner.

oleh masyarakat. Hal ini menyangkut

Akan tetapi, metode peneli an norma f

pekerjaan notaris, pengacara, jaksa,

tu dapat digunakan bersama-sama dengan

hakim,

metode peneli an lain, misalnya, bersama-

(seper

pembelaan,

dan

pejabat

(government

sama dengan metode peneli an sosial.

lawyers).

Untuk menulis makalah/ceramah atau

Hal ini merupakan condi o sine qua

non apabila kita hendak menyusun RUU

buku hukum.

atau

(lihat bu r 6), atau hendak menyusun suatu

menerangkan kepada orang lain apakah

rencana pembangunan hukum (bu r 7).

dan bagaimanakah hukumnya mengenai

Akan tetapi, dalam peneli an mengenai

peris wa atau masalah yang tertentu.

dampak suatu lembaga hukum dalam

Untuk melakukan peneli an dasar (basic

masyarakat, atau peneli an hukum yang

research) di bidang hukum, khususnya

menyangkut pembangunan hukum masa

dapat

menjelaskan

na

Untuk

Jur

e.

peneli an

digunakan sebagai satu-satunya metode

hukum

tuduhan,

d.

Metode

gugatan,

dokumen

c.

rencana-rencana

jangka pendek dan jangka menengah,

hukum

sarjana hukum. b.

menyusun

pembangunan hukum, baik rencana

mengenal

bagaimanakah

Untuk

ind

a.

baru

dra ing)

peneli an hukum norma f dapat dilihat

22

Untuk menyusun rancangan undang-

perlu disadari kembali betapa pen ngnya Beberapa

21

BP HN

menguasai disiplin hukum. Oleh karena

Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 139-140. Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 140.

25


depan (futuris k atau an sipatoris), juga

d.

Peneli an

hukum

untuk

menulis

makalah sebagai kerangka acuan diskusi

depan (futurologi), metode peneli an hukum

atau seminar.

norma f disamping metode peneli an sosial

e.

kegiatan-kegiatan

seper

itu

Peneli an hukum untuk menyusun naskah akademik suatu RUU baru.

atau metode peneli an sosial legal. Dengan demikian,

BP HN

diperlukan metode peneli an tentang masa

f.

Peneli an hukum untuk menemukan suatu kebijaksanaan (Policy) Pemerintah

merupakan kegiatan yang interdisipliner.

yang baru, yang sebaiknya diambil

Disamping hal-hal diatas, peneli an hukum masih dapat dibedakan menjadi

dalam

Peneli an

tertentu, misalnya peneli an hukum

monodisipliner

dan

Peneli an hukum interdisipliner23. Disamping

hukum Perhubungan, atau di bidang perumahan, dan sebagainya.

seper : di

bidang

hukum

untuk menentukan bidang hukum apa

untuk

mencapai

saja yang perlu dikembangkan dalam

jenjang kesarjanaan yang

tertentu

lima tahun mendatang supaya perangkat

(misalnya laporan pendidikan klinis

Hukum Indonesia siap menampung dan

hukum S1, S2, S3).

mengayomi berbagai kebutuhan yang

Peneli an hukum untuk pendalaman dan

akan mbul.

Peneli an

hukum

lR ec hts V

b.

Peneli an hukum untuk menentukan rencana pembangunan hukum, misalnya

(notaris,

pengacara, pejabat, jaksa, dsb). a.

g.

ind

Peneli an hukum dalam rangka tugastugas

yang

mengenai Kebijaksanaan di bidang

itu ada hal lain yang menjadi pembeda a.

pembangunan

ing

hukum

sektor

pengembangan ilmu hukum (penulisan,

Peneli an hukum tersebut dalam bu r 1,

untuk mempelajari asas-asas hukum

2, 3, 4, dan 5 biasanya merupakan peneli an

posi f atau untuk mengembangkan

hukum monodisipliner, walaupun ada juga

asas-asas hukum yang baru), termasuk

tesis (S2) atau disertasi (S3), monograf atau

peneli an dasar/Basic research).

makalah yang bersifat mul disipliner atau

Peneli an hukum untuk menyusun

interdisipliner.

bahan-bahan peneli an hukum yang

Akan tetapi, peneli an hukum untuk

baru, seper penyusunan inventarisasi,

menyusun naskah akademik RUU (bu r

ensiklopedi hukum, kamus hukum,

6) dan untuk menemukan kebijaksanaan

komentar

peraturan

apa yang diperlukan untuk pengembangan

komentar

sektor pembangunan yang tertentu (bu r

terhadap putusan pengadilan, dan

7), -apalagi untuk mengadakan perencanaan

sebagainya.

hukum atau legal planning (bu r 8) senan asa

na

c.

textbook, monografi, dan peneli an

terhadap

Jur

perundang-undangan,

23

26

Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 142-143.


peraturan

(karena

masalah

peneli an hukum akan dapat memecahkan

kegunaan/manfaat RUU atau kebijaksanaan

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan

yang bersangkutan) apabila peneli an ini

substansi peraturan perundang-undangan,

benar-benar ingin berbobot dan hasilnya

khususnya dalam menjawab aspek-aspek

dapat dilaksanakan.

yang berkaitan dengan masalah yuridis,

selalu

menyinggung

Disamping itu peneli an hukum juga 24

perundang-undangan,

karena

BP HN

harus merupakan peneli an interdisipliner

sosiologis dan filosofis. Selain itu, peneli an juga bermanfaat untuk menyusun rencana-

a.

Peneli an hukum murni, misalnya untuk

rencana pembangunan Hukum yang lebih

mengembangkan suatu teori.

responsif, baik rencana jangka pendek dan

Peneli an terapan yang lebih memen-

jangka menengah, dan terlebih-lebih untuk

b.

ngkan aksiologi seper

penyusunan

ing

dibedakan dalam :

menyusun rencana jangka panjang.

naskah akademik RUU, dan sebagainya.

Manfaat yang begitu besar dari peneli an

dibedakan

diharapkan dapat membantu para dra er

antara peneli an hukum yang merupakan

dalam pembentukan peraturan perundang-

peneli an:

undangan yang lebih responsif tanpa keluar

dapat

juga

ind

Selanjutnya

dari asas-asas pembentukan hukum. Dengan

a.

Sejarah Hukum;

b.

Hukum posi f;

c.

Perbandingan hukum; dan

d.

Hukum yang akan datang (futuris c).

lR ec hts V

kata lain bahwa hasil peneli an diharapkan mampu membentuk naskah akademik yang berkualitas karena di dalamnya memuat latar belakang pemikiran, landasan filosofis,

Berdasarkan

berbagai

penger an

dan pembagian peneli an hukum di atas maka para peneli

dapat memilih atau

menggunakan metode mana yang ideal

dalam suatu peneli an, yang pen ng hasil dan

peneli annya bermanfaat

peraturan

dapat

dalam

dipahami

pembentukan

perundang-undangan

na

bagaimanakah latar belakang mengenai

Jur

komprehensif

sebagai

bahan

secara Naskah

Akademik RUU. Peneli an hukum dirasakan peranannya dalam pelaksanaan penyusunan

24

suatu RUU, dan naskah akademik, juga berfungsi sebagai sarana informasi anali s, serta forecas ng atas suatu RUU sehingga kelak undang-undang yang dibentuk itu punya kualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat

yaitu

untuk mengetahui atau mengenal apa dan suatu masalah hukum tertentu

sosiologis, yuridis, dan tujuan pembentukan

2. Mekanisme dan OpƟmalisasi PeneliƟan Hukum dalam Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Untuk mengetahui peran peneli an dalam penyusunan peraturan perundangundangan, maka sebaiknya diketahui apa

Sunaryati Hartono, Op.Cit., hal. 144.

27


yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan

a.

peneli an hukum ini, serta mekanisme

Tahap Pra-Legislasi.

BP HN

Dalam Tahap Pra Legislasi akan dilalui

pentahapan pembentukan legislasinya.

proses: (i) Perencanaan RUU; (ii) Persiapan

Berdasarkan hasil kajian BPHN dasar dari

penyusunan Rancangan Undang-undang

pelaksanaan kegiatan peneli an baru diatur

yang terdiri dari Pengkajian, Peneli an,

secara jelas semenjak tahun 1993, yaitu

dan penyusunan naskah akademik; (iii)

dalam TAP MPR No. II/MPR 1993 tentang

Teknik Penyusunan Rancangan Undang-

25

GBHN. Begitu juga dalam Peraturan Presiden

undang yang terdiri dari pengajuan Izin

Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005 tentang

Prakarsa kepada Presiden, Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rancangan

ing

Undang-undang

(RPJM) Tahun 2004 –2009 dikatakan bahwa

Kementerian, dan Sosialisasi Rancangan

kegiatan peneli an diperlukan dalam rangka

Undang-undang yang dilanjutkan dengan

pembentukan hukum, khususnya untuk

finalisasi penyusunan Rancangan Undang-

dapat lebih memahami kenyataan yang ada

ind

undang; dan (iv) Perumusan RUU yang terdiri dari Teknis Penyusunan Rancangan

No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Undang-undang

Peraturan Perundang-undangan juga secara

Amanat Presiden kepada Ketua Dewan

implisit menyinggung mengenai peneli an

Perwakilan Rakyat. Jadi kegiatan peneli an

hukum ini.

dan pengkajian dilakukan pada tahap pra-

lR ec hts V

dalam masyarakat. Dalam Undang-undang

dikenal sebagai pembentukan peraturan

sebelum penyusunan naskah akademik

26

Pelaksanaan pem-

guna mendapatkan bahan baku untuk

bentukan peraturan perundang-undangan

menyusun naskah akademik dimaksud,

biasanya dilakukan dengan memperbaharui

kemudian dituangkan dalam naskah RUU

peraturan yang telah ada yang dikenal dengan

sebelum diserahkan ke DPR.

pembaharuan”

dan

membuat

peraturan yang sama sekali baru yang dikenal dengan “dimensi penciptaan”. Penyusunan

peraturan

perundang-

b.

Tahap Legislasi Dalam Tahap Legislasi akan dilalui proses:

(i)

Pembahasan

Undang-undang

pelaksanaannya terbagi dalam 3 ( ga) tahap,

Pengesahan RUU Oleh Presiden; dan

yaitu Tahap Pra-Legislasi, Tahap Legislasi,

(iii) Pengundangan Rancangan Undang-

dan Tahap Pasca Legislasi.

undang menjadi Undang-undang.

na

Oleh

Rancangan

undangan, khususnya undang-undang dalam

Jur 28

penyampaian

legislasi sebagai langkah pendahuluan

“dimensi

26

dan

Pembentukan hukum secara umum perundang-undangan.

25

Antar

DPR;

(ii)

Lihat : Pengkajian tentang Peranan dan Kedudukan Penelitian Hukum Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, (Jakarta: Puslitbang BPHN, Tahun 1999). Lihat Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan


sosial, manajerial poli k, ekononomi, agama,

Tahap Pasca Legislasi Dan pada Tahap Pasca Legislasi akan

hankam dll. Dari pengkajian tersebut dapat

dilalui proses: (i) Pendokumentasian

tersimpulkan cara bagaimana kita sebaiknya

Undang-undang;

Penyebarluasan

mengatasi masalah hukum yang kita hadapi,

Undang-undang; (iii) Penyuluhan Undang-

mekanisme apa yang perlu di ngkatkan,

undang; (iv) Penerapan Undang-undang;

atau sarana dan prasarana yang diperlukan.27

dan (v) Harmonisasi Undang-undang.

Karenanya sebagian besar dari pengkajian

(ii)

BP HN

c.

hukum justru dimaksudkan untuk mengkaji : Melihat

tahapan

pelaksanaan

1)

penyusunan undang-undang di atas, maka

ing

terjadi di dalam masyarakat, dan

peneli an sebenarnya sebagai sub sistem penyusunan suatu undang-undang, yaitu

Masalah-masalah hukum apa yang bagaimana mengatasinya;

2)

pada tahap pra-legislasi, sebagai rangkaian

Bagaimana

mewujudkan

yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam

kita

dapat

dan

dan

harus

menyempurnakan

ind

Sistem Hukum Nasional kita, yang

sistem penyusunan undang-undang yaitu

mencakup

sebagai langkah pendahuluan. Dalam proses

Hukum, Lembaga dan Aparatur serta

penyusunan peraturan perundang-undangan

Sarana dan Prasarana Hukum;

3)

lR ec hts V

bagian yang menjadi sangat pen ng dan dak boleh terabaikan adalah melihat pada hasil-

hasil peneli an dan pengkajian serta naskah

4)

Budaya

Hukum,

Materi

Bagaimana kita dapat mempercepat proses pembangunan hukum; bagaimana kita harus merencanakan

akademik yang pernah dilakukan, karena hasil

pembangunan hukum Nasional kita dan

pelaksanaan dari ke ga kegiatan tersebut akan

menyusun

sangat menentukan kualitas dari rancangan

hukum Nasional jangka panjang, jangka

peraturan perundang-undangan yang akan

menengah dan jangka pendek;

disusun.

5)

Berdasarkan pola pikir dan kerangka

Rencanna

Pembangunan

memonitor dan mengevaluasi penerapan UU baru di dalam masyarakat;

pembangunan hukum yang disusun oleh

BPHN kegiatan pengkajian adalah kegiatan penginventarisasian berbagai permasalahan

materi

hukum yang

menyimpulkan, bahwa diperlukan peraturan

na

mbul di dalam masyarakat,

hukum

jika

hasil

pengkajian

njauannya bersifat inter

atau pranata atau hukum yang baru, maka

dan mul disipliner. Dalam pengkajian harus

dilakukan peneliƟan yang lebih menekankan

dapat diiden fikasikan berbagai dimensi

pada peneli an norma f, yang digabung

Jur

oleh karena itu

masalah yang melipu

27

Dalam kaitannya dengan pembentukan

aspek teknologi,

BPHN, Departemen Kehakiman RI, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, 1995/1996, hal. 100.

29


pendekatan

sosio-legal

dan

perbandingan hukum28. Peneli an

baiknya, baik yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, maupun oleh

adalah

suatu

kegiatan

lembaga-lembaga peneli an lainnya.

yang dilakukan menurut metode ilmiah atau informasi, dan atau teknologi baru,

E. Penutup

1. Kesimpulan

membuk kan kebenaran atau ke dakbenaran hipotesa,

sehingga

dapat

dirumuskan

teori atau proses gejala alam atau sosial. Bertolak dari penger an peneli an tersebut, maka peneli an hukum bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang proses gejala sosial tentang aspek-aspek Data dan informasi itu dapat berupa

aspek-aspek hukum dari perkembangan kebutuhan hukum masyarakat terhadap

lR ec hts V

suatu materi yang telah diatur, atau dapat pula berupa aspek-aspek hukum/ kebutuhan

hukum baru masyarakat terhadap materi yang belum pernah diatur. Berdasarkan

data

dan

informasi

yang lengkap yang diperoleh dari hasilhasil peneli an/pengkajian hukum itulah kemudian dilakukan penyusunan naskah akademik dari

yang

suatu

akan

rancangan

menjadi

embrio

undang-undang.

Penyusunan suatu naskah rancangan undangundang yang dak didasarkan pada data dan

na

informasi yang lengkap dan akurat akan sulit

untuk dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi prak s maupun dari segi ilmiah.

Jur

Berdasarkan hal tersebut sangat perlu

peneli an hukum diefek

28

30

Ibid.

beragam

an dengan sebaik-

penger an

peneli an hukum, yang kesemuanya itu mengarah pada suatu proses mencari jawab atas permasalahan hukum. Peneli an hukum pada

dasarnya adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan

ind

hukum dari materi yang diteli .

a.1. Terdapat

ing

yang sistema k untuk menemukan data

BP HN

dengan

jawaban yang benar (right answer)

dan/atau jawaban yang tak sekalikali keliru (true answer) mengenai suatu permasalahan hukum

a.2. Manfaat dalam

peneli an

hukum

pembentukan

peraturan

perundang-undangan adalah untuk mendapatkan bahan baku (raw material) dari seluruh aspek baik yuridis, sosiologis maupun filosofis secara lengkap dan akurat yang kemudian dijadikan bahan untuk penyusunan

Naskah

Akademik,

dan dari naskah akademik tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dalam suatu rancangan undang-undang. Peneli an hukum tersebut akan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan

substansi

perundang-undangan,

peraturan sehingga


hukum dimasukkan dalam satu alur

pembahasan di DPR, dan dapat

proses legislasi karena pengkajian,

memprediksi bahwa undang-undang

peneli an

tersebut akan dapat diterapkan

naskah akademik adalah kegiatan

secara efek f di masyarakat, atau

serumpun yang menghimpun data

dengan kata lain dapat membantu

dan

para dra er dalam pembentukan

penyusunan peraturan perundang-

peraturan

undangan.

memperlancar

perundang-undangan

BP HN

proses

dapat

informasi

yang lebih responsif tanpa keluar asas-asas

pembentukan

b. Sedangkan mekanisme dalam rangka op malisasi hasil peneli an bagi

langkah-langkah

juridis

ada untuk

mengakomodasi peran peneli an

lR ec hts V

secara lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan.

Di

dalam

aturan yang mengatur tentang Penyusunan Peraturan Perundangundangan saat ini belum disebutkan

secara lebih eksplisit mengenai

peneli an dan peran peneli an hukum. Padahal disadari bahwa

agar produk peraturan perundangundangan kita baik dan berkualitas

permulaan

a. Untuk efek fnya kegiatan-kegiatan peneli an hukum yang dilakukan, maka perlu diusahakan :

ind

kegiatan pembentukan peraturan perlu

bagi

2. Saran

hukum.

perundang-undangan

penyusunan

ing

dari

dan

1) koordinasi peneli an hukum; 2) peningkatan kemampuan tenaga fungsional peneli hukum;

3) adanya suatu sistem peneli an hukum yang baik; 4) adanya kesatuan faham di antara peneli

hukum mengenai

konsepsi atau metode yang semes nya dipergunakan dalam peneli an hukum untuk keperluan pembentukan peraturan perundang-undangan; b. Untuk lebih menjamin agar hasil peneli an

komprehensif dalam pembentukan

berguna dalam penyusunan, baik

peraturan

dalam naskah akademik maupun

na

perlu adanya mekanisme yang

yang

perundang-undangan

diawali

dengan

kegiatan

hukum

peneli

naskah akademik, yang kemudian

juga

dituangkan dalam dra

perundang-undangan.

Jur

lebih

rancangan undang-undang, para

peneli an, pengkajian, penyusunan RUU, atau

dapat

dianjurkan teknis

dra ing

memahami peraturan

dengan kata lain bahan-bahan kegiatan peneli an dan pengkajian

31


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Barus, Zulfadli, Berfikir Kri s dan Sistemik Dalam Filsafat Hukum, (Jakarta: CELS, 2004)

BPHN, Departemen Kehakiman RI, Pola Pikir dan Kerangka Sistem Hukum Nasional Serta Rencana Pembangunan Hukum Jangka Panjang, 1995/1996.

BPHN, Pengkajian Hukum tentang Kedudukan dan Peranan Peneli an Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tahun 1999.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, Cetakan Pertama, 1988).

ing

Friedman, W, Legal Theory, Fi h Edi on, (New York: Columbia University Press, 1967). Hartono, CFG Sunarya , peneli an Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994). CV Radjawali, 1985).

ind

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, Peneli an Hukum Norma f Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Soemitro, Ronny Hani jo, Masalah-masalah Sosiologi Hukum, (Bandung: Sinar Baru, 1989) Wignyosoebroto, Soetandyo, Sebuah Pengantar Ke arah perbincangan tentang Pembinaan Peneli an Hukum Dalam PJP II (Makalah), pada Seminar Akbar 50 Tahun Pembinaan Hukum

lR ec hts V

Sebagai Sebagai Modal Bagi Pembangunan Hukum Nasional Dalam PJP II, Juli 1995. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara 1945 Beserta Perubahannya. Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Jur

na

undangan.

32


BP HN

ARAH POLITIK HUKUM PERTANAHAN DAN PERLINDUNGAN KEPEMILIKAN TANAH MASYARAKAT

(Poli cal Direc on of Land Law and Protec on Of People’s Land Ownership) Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta Abstrak

lR ec hts V

ind

ing

Penguasaan dan pemanfaatan tanah yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan arah dari poli k hukum pertanahan Indonesia yang bertujuan untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud dari hal tersebut terlihat dari adanya perha an khusus kepada kelompok masyarakat lemah melalui kebijakan pertanahan. Belakangan, terjadi pergeseran poli k pertanahan, dimana penguasaan dan pemanfaatan tanah hanya didapat oleh sekelompok kecil masyarakat, yaitu perusahaan besar. Tulisan yang membahas tentang poli k hukum pertanahan nasional saat ini dan bentuk perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat dilakukan dengan metode peneli an sosio-yuridis. Dari hasil peneli an terlihat bahwa pada saat ini terdapat upaya untuk menghidupkan kebijakan pertanahan yang mengembalikan keseimbangan seper yang diinginkan UUPA. Langkah yang ditawarkan untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menerapkan poli k hukum pertanahan prisma k yang mendasarkan pada beberapa prinsip seper prinsip keberagaman hukum dalam kesatuan, prinsip persamaan atas dasar ke daksamaan, prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepas an hukum, dan prinsip diferensiasi fungsi dalam keterpaduan. Kata Kunci: poli k hukum, agraria, hukum prisma k, fungsi sosial, land reform. Abstract

na

Land use and tenure are s pulated in the Basic Agrarian Law (UUPA) is the poli cal direc on of the Indonesian land law aimed at ensuring the realiza on of prosperity for all Indonesian people. Manifesta ons of this is evident from the presence of par cular concern to the community weaker over land policy. Indonesia. Later, the poli cal shi of land, land use and tenure which obtained only by a small group of people, the big companies. Studies that discuss the poli cal current na onal land law and forms of protec on of land rights community do with socio-legal research methods. From the research shows that there are now efforts to turn the land policy that restores the balance as desired UUPA. Measures offered to make this happen is to apply the law of the land prisma c poli cs based on several principles like the principle of legal diversity in unity, the principle of equality on the basis of inequality, the principle that the jus ce and expediency over the rule of law, and the principle of differen a on in func onality integra on.

Jur

Keywords: poli c of law, agrarian, prisma c law, social func oning, land reform

33


A. Pendahuluan1

dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait

Makan Tanpa Nasi”. Ungkapan tersebut dapat dimaknai sebagai ungkapan ”asal omong atau asal bunyi” karena dinilai dak mengandung makna apapun. Bagi sekelompok orang tertentu, hidup tanpa memiliki tanah seper halnya makan

dak harus nasi

bukanlah persoalan hidup. Bagi kelompok ini,

dengan harga diri (nilai sosial), sumber

BP HN

“Hidup Tanpa Memiliki Tanah Bagai

pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai poli k), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak mempunyai tanah berar kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta.

Keniscayaan dan kebutuhan memiliki

namun ada tanah yang dapat disewa dari pemiliknya atau ada tanah kosong tanpa peduli siapa yang mempunyai dan dapat

tanah sudah tertanam sudah sedemikian mendalam dalam

memiliki tanah namun cukup ada bangunan

atau tempat kegiatan usaha sehingga mereka dapat menjaga keberlangsungan hidup.

Pandangan demikian hanya dianut oleh

sebagian kecil umat manusia karena gaya hidup yang nomaden atau karena sikap pesimis terhadap hidup atau sebagai bentuk

”pembangkangan” terhadap ke dak-mau-

tahuan negara terhadap keberadaan mereka atau ke dakhadiran negara dalam kehidupan

mereka. Namun bagi mayoritas manusia,

na

memiliki tanah seper

halnya makan nasi

atau bahan pangan yang mengandung

Jur

karbohidrat merupakan suatu keniscayaan

1

2

34

sejarah

berbagai

ungkapan

daerah2:

ditohi pa ” atau ”ango’ apoteya tolang ebanding apoteya mata” atau ”uissi la pernah merigat” atau ”ulos na so boi maribak”.

lR ec hts V

yang dapat digunakan untuk tempat nggal

lintasan

”sakdhumuk batok senyari bumi, yen perlu

tempat nggal atau tempat kegiatan usaha.

Bagi kelompok ini juga merasa dak perlu

dalam

kehidupan manusia. Hal ini ditunjukkan

ind

digunakan untuk mendirikan bangunan

ing

yang pen ng bukanlah memiliki tanahnya,

Ungkapan-ungkapan ini menggambarkan

kedudukan dan fungsi tanah yang begitu sangat pen ng bagi kehidupan manusia. Tanah merupakan sumber penghidupan karena dari tanah mengalir semangat harga diri, kemakmuran, kekuasaan, dan kesakralan. Oleh karenanya, se ap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya. Perjuangan tersebut disertai tekad bulat untuk

mengorbankan

nyawa

daripada

menanggung malu atau kehilangan harga karena dak punya tanah. Menyadari begitu teramat bermakna fungsi memiliki tanah bagi se ap manusia baik

Tulisan ini diolah dari makalah yang penulis sampaikan dalam Seminar bertema: “Penyelesaian Sengketa dan Kon lik Pertanahan Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pertanahan Nasional” yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, pada tanggal 17 November 2011. Departemen Penerangan RI, Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia, (Jakarta: Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri, 1982) hal. 18.


poli k, poli k pembangunan ekonomi, dan

Para Pendiri Negara ini sudah meni pkan

lebih khusus poli k pembangunan hukum

satu amanah melalui Pasal 33 ayat (3) UUD

pertanahan, kita sebagai bangsa belum

Negara RI 1945 kepada para penguasa

mampu

negara Republik Indonesia agar mengatur

isi amanah. Kebijakan pertanahan yang

penggunaan sumber daya alam termasuk

dikembangkan

tanah untuk meningkatkan kemakmuran

menjabarkan kandungan semangat amanah

seluruh rakyat Indonesia. Sumber daya tanah

kons tusi dan UUPA. Akibatnya, bangsa

dan sumber daya alam lainnya bukanlah

Indonesia semacam terkena ”karma” atas

milik

namun

pengingkaran amanah berupa konflik hukum

kepunyaan kita semua sebagai bangsa.

dan kepen ngan struktural pertanahan yang

Kepada negara sebagai organisasi kekuasaan

dak mereda intensitasnya sampai ungkapan

golongan

tertentu,

memahami

dan

belum

melaksanakan sepenuhnya

ing

satu

BP HN

dalam kesendiriannya maupun kelompok.

konflik yang paling

penggunaan tanah bagi kemakmuran seluruh

merdeka seper yang terjadi di Papua.

ind

bangsa dibebankan amanah untuk mengatur

Tulisan

komponen bangsa dan bukan kelompok

ini

nggi berupa tuntutan

mencoba

memberikan

gambaran perjalanan arah poli k hukum

tertentu.

pertanahan yang terjadi secara singkat dan

ayat (3) UUD Negara RI 1945 mengandung

dampaknya dalam aspek tertentu terhadap

dasar dan sekaligus arahan bagi poli k

perlindungan hukum kepemilikan tanah

pembangunan

masyarakat.

lR ec hts V

Amanah yang tersurat dalam Pasal 33

hukum

pertanahan

dan

sumber daya alam lainnya. Amanah tersebut

Dalam

perjalanan

pembangunan

poli k, poli k pembangunan ekonomi, dan

konsisten dan progresif ke dalam Undang-

lebih khusus poli k pembangunan hukum

Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan

pertanahan, kita sebagai bangsa belum

Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang disebut

mampu

juga dengan Undang-Undang Pokok Agraria

isi amanah. Kebijakan pertanahan yang

(UUPA). Penjabaran ke dalam UUPA masih

dikembangkan

dalam tataran asas-asas hukum yang harus

menjabarkan kandungan semangat amanah

dikembangkan ke dalam berbagai peraturan

kons tusi dan UUPA. Akibatnya, bangsa

pelaksanaan yang lebih kongkret sehingga

Indonesia semacam terkena ”karma” atas

dapat lebih operasional untuk meningkatkan

pengingkaran amanah berupa konflik hukum

kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

dan kepen ngan struktural pertanahan yang

na

kemudian dijabarkan dengan semangat yang

Jur

Namun seper dikatakan oleh seorang

memahami

dan

belum

melaksanakan sepenuhnya

dak mereda intensitasnya sampai ungkapan

pemikir Islam bahwa yang paling berat

konflik yang paling

nggi berupa tuntutan

dalam kehidupan adalah melaksanakan

merdeka seper yang terjadi di Papua.

amanah. Dalam perjalanan pembangunan

35


sebagai penjabaran tujuan dan prinsip

Dari uraian di atas, permasalahan yang

1945 namun di sisi lain UUPA beserta prinsip-

diangkat dalam tulisan ini adalah: Bagaimana

arah

poli k

hukum

sumber bagi pengembangan kebijakan dan

pertanahan nasional saat ini? 2.

Bagaimana

dampak

poli k

hukum

pertanahan saat ini terhadap perlindungan

hak

kepemilikan

tanah

peraturan perundang-undangan pertanahan nasional. Arahnya adalah untuk menjamin terwujudnya kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan

masyarakat? 3.

prinsip hukumnya berkedudukan sebagai

Bagaimana alterna f poli k hukum pertanahan di masa depan dalam rangka mengurangi dampak nega f dari poli k

tersebut, UUPA mengandung prinsip-prinsip

ing

1.

hukum dari Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI

BP HN

B. Permasalahan

penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk mendorong kemajuan bidang ekonomi, industri, dan bidang lain yang pelaksanaannya

hukum pertanahan yang ada saat ini?

ind

tergantung pada ketersediaan tanah. Namun demikian UUPA juga memberikan perha an


Tulisan ini menggunakan pendekatan

lebih jauh daripada sekedar pendekatan

doktrinal, sehingga memiliki perspek f lebih luas dengan melihat hukum agraria dalam

hubungannya dengan sistem sosial, poli k, dan ekonomi masyarakat.3

pertanahan pada masa sebelumnya. dimaksudkan

terwujudnya

menjamin

tujuan

tersebut,

patkan

sebagai

UUPA

dapat

hukum

pertanahan

ditem-

progresif4

progresif, UUPA dimaksudkan

1. Arah PoliƟk Hukum Pertanahan hukum

Dengan pilihan prinsip-prinsip yang

atau Hukum Prisma k.5 Sebagai hukum

D. Pembahasan

Poli k

lemah dan termarjinalkan oleh kebijakan

lR ec hts V

sosio hukum, dengan maksud ingin melihat

khusus terhadap kelompok masyarakat yang

dalam

instrumen

untuk

sebagai

menciptakan

suatu

perubahan masyarakat yang maju di bidang ekonominya

melalui

penataan

struktur

pemilikan tanah, yang di satu sisi mendorong

yang digunakan sebagai pedoman untuk

ke arah perubahan pertanian dan industri

mewujudkan tujuan sudah tertuang dalam

yang semakin maju namun dengan

na

penger an pilihan tujuan dan prinsip hukum

dak

Jur

UUPA. Di satu sisi, UUPA berkedudukan

3

4

5

36

Cyberconsult, Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, (Jakarta: Bank Dunia, 1999), hal. 153. Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif : Penjelajahan Suatu Gagasan, dalam Majalah Newsletter, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 59, Desember 2004. Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan : Pendekatan Ekonomi-Politik, (Jakarta-Yogyakarta: Huma dan Magister Hukum UGM, 2007)


tekanan pada produk vitas tanah

dak

terciptanya pemerataan pemilikan tanah.

menimbulkan kerusakan terhadap fungsi dan

BP HN

mengabaikan keadilan dalam penger an

kemampuan fisik tanah (Pasal 15 dan Pasal

UUPA dijabarkan dari 2 (dua) kelompok nilai

10), pemberian perlakuan khusus kepada

sosial yaitu modern dan tradisional sesuai

kelompok yang lemah dan marjinal dengan

dengan kemajemukan masyarakat Indonesia.

membebankan kewajiban kepada pemerintah

Penjabaran nilai sosial modern tercermin dari

(negara) untuk melindungi golongan ekonomi

prinsip-prinsip: individualisasi kepemilikan

lemah dan pendistribusian tanah kepada

hak atas tanah (Pasal 4 jo.Pasal 9 dan pasal-

mereka sebagai penyeimbang pada prinsip

pasal hak atas tanah), dorongan pemanfaatan

persamaan beserta semangat persaingan

tanah yang dapat menghasilkan produksi

yang mengiringi (Pasal 11 dan Pasal 17), dan

yang se nggi- ngginya melalui kewajiban

pencegahan dominasi dalam penguasaan dan

memanfaatkan secara intensif (Pasal 10,

pengusahaan tanah oleh perusahaan dengan

Pasal 13, dan Pasal 15), persamaan akses

kewajiban kegiatan usaha di sektor pertanian

bagi se ap orang untuk mempunyai tanah

dan industri dilakukan dalam wadah koperasi

di seluruh wilayah Indonesia dengan

dan larangan monopoli (Pasal 12 dan Pasal

ind

ing

Sebagai hukum prisma k, prinsip-prinsip

dak

membedakan status kewarganegaraan atau

13).

Melalui prinsip-prinsip hukum yang

hak atas tanah), dan pemberian kepemilikan

diramu dari perpaduan antara nilai sosial

tanah bagi pengembangan usaha berskala

modern dan tradisional dimaksudkan agar

besar di sektor pertanian atau industri

pengaturan penguasaan dan pemanfaatan

dengan batasan tertentu (Pasal 28 dan Pasal

tanah mengarah pada terciptanya ke-

35).

makmuran yang merata bagi semua orang dan

lR ec hts V

jender (Pasal 4 dan Pasal 9 dan pasal-pasal

tradisional

kelompok masyarakat. Melalui perpaduan

tercermin dari prinsip-prinsip: pelekatan

prinsip-prinsip hukum tersebut, UUPA di satu

fungsi sosial hak atas tanah dan pembatasan

sisi hendak mendorong kemajuan ekonomi

luas tanah yang dapat dipunyai se ap

pertanian dan industri dengan memberikan

orang sebagai pencegah agar individualisasi

hak atas tanah secara individual kepada se ap

kepemilikan

mengarah

orang atau perusahaan dalam skala besar

kepemilikan mutlak dan menumpuknya

dan mewajibkan kepada mereka berproduksi

pemilikan tanah pada segelin r orang

secara op mal. Namun di sisi lain, UUPA

(Pasal 6 dan Pasal 7 jo.Pasal 17), dorongan

berusaha mencegah terjadinya dampak

ke arah konservasi sumber daya tanah

sosial-ekonomi-poli k nega f dari proses

melalui pembebanan kewajiban memelihara

pencapaian kemajuan dengan membebankan

kesuburan tanah dan larangan pemilikan

fungsi sosial hak atas tanah, kewajiban

tanah absentee sebagai penyeimbang agar

konservasi tanah, perlakuan khusus bagi

nilai

tanah

sosial

dak

Jur

na

Penjabaran

37


sebagai dasar bagi pemerataan kemakmuran

koperasi bagi usaha skala besar, dan larangan

dan keuntungan dari perusahaan berskala

monopoli.

besar yang dapat dinikma secara bersama yang

oleh para karyawan dan masyarakat di

terkandung dalam UUPA, dalam perjalanan

sekitar perusahaan. Namun demikian, cara

pelaksanaannya belum dapat dijabarkan

dan tujuan yang sudah konsisten dengan

secara utuh baik pada masa Orde Lama

UUPA

maupun Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada

karena beberapa sebab, yaitu: Pertama,

masa Orde Lama, poli k hukum pertanahan

kurang kuat dan konsentra fnya komitmen

sudah mengarah pada upaya mewujudkan

pemerintah untuk melaksanakan program

pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

landreform

Melalui program landreform yang sudah

perusahaan karena pimpinan negara terlalu

diatur dalam UU No.56 Tahun 1960 beserta

sibuk dengan persoalan poli k konfronta f.

peraturan

Hal ini menyebabkan pemerintah

prisma k

pelaksanaannya,

perombakan

tersebut

struktur penguasaan tanah yang

mengalami

ing

hukum

ind

Semangat

dan

kegagalan

kepemilikan

saham

dak

mpang

cukup mempunyai kekuatan untuk melawan

sudah dimulai dengan mengambilalih tanah-

perlawanan para tuan tanah baik di ngkat

tanah kelebihan dari batas maksimum dan

pengembangan

tanah-tanah

kemudian

melalui partai nasionalis dan keagamaan

direncanakan untuk didistribusikan kepada

yang menjadi afiliasi para tuan tanah maupun

kelompok masyarakat yang dak mempunyai

di ngkat pelaksanaannya, yang dak rela

tanah. Tanah-tanah yang dikuasai langsung

tanahnya diambil alih untuk dijadikan obyek

negara ditetapkan sebagai obyek landreform

landreform.

yang

lR ec hts V

absentee,

untuk didistribusikan kepada masyarakat yang

kebijakan

di

parlemen

Kedua, kebijakan yang konfronta f

belum mempunyai tanah. Semangat koperasi

dan

sebagai wadah pengusahaan tanah dalam

perusahaan berskala besar yang menguasai

skala luas sudah dimulai melalui Peraturan

tanah yang sangat luas terutama yang

Menteri

No.11

berstatus perusahaan asing dengan cara

Tahun 1962 yang menetapkan kepemilikan

melakukan ndakan nasionalisasi. Kebijakan

saham dari perusahaan terbagi menjadi

nasionalisasi dilancarkan sejak tahun 1958

3 bagian yaitu 50% tetap dipunyai oleh

sampai 1963 kepada perusahaan asing

pendiri perusahaan, 25% diserahkan kepada

baik yang bergerak di bidang perkebunan

karyawan, dan 25% kepada masyarakat di

dan sektor perekonomian lainnya. Tanah-

sekitar tempat beroperasinya perusahaan

tanah hasil nasionalisasi itu kemudian

dan

Pertanian

Jur

na

Agraria

Tujuannya

jelas,

agar

revolusioner

terhadap

terhadap

dak dijadikan obyek landreform, namun

melalui pemerintah daerah.

38

BP HN

kelompok yang lemah, pewadahan dalam

terdapat

ditempatkan di bawah pengawasan ABRI.

pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah

Dalam perkembangannya, sebagian dari


penguasaan dan pemanfaatan/pengusahaan

kemudian justru menjadi salah satu sumber

tanah bagi kegiatan usaha perkebunan dan

konflik pertanahan antara ABRI dengan

industri. Liberalisasi dan swastanisasi belum

6

BP HN

perusahaan tersebut dikelola oleh ABRI, yang

terlalu banyak dikembangkan. Terhadap

masyarakat di sekitarnya.

Ke ga, adanya sikap dak percaya kepada

perusahaan swasta yang sudah diberikan

pemerintah dari salah satu kekuatan partai

peranan dilakukan pengawasan yang cukup

poli k yang ada dan kemudian melakukan

ketat seper

persyaratan pemberian luas

tanah disesuaikan dengan ”equity capital”

sepihak dari para tuan tanah. Kekuatan partai

atau modal yang dipunyai oleh perusahaan.

poli k tersebut kemudian dalam peris wa

Hal ini dimaksudkan untuk mencegah

Gerakan 30 September 1965 telah dinilai

terjadinya spekulasi penguasaan tanah dan

melakukan pemberontakan terhadap negara.

mencegah terjadinya dampak nega f kepada

Akibatnya, pengambilalihan tanah secara

masyarakat.

sepihak dinilai juga dak sah dan di era Orde

Namun

ind

ing

ndakan pengambil-alihan tanah secara

dalam

perkembangannya,

pelan tapi pas terutama sejak pertengahan

tuan tanah; Keempat, kemiskinan yang

dekade 1980’an dan semakin intensif awal

merajalela di akhir pemerintahan Orde Lama

1990’an, swastanisasi dan liberalisasi sema-

yang disebabkan oleh kegagalan program

kin menjadi mainstream substansi kebijakan

Berdiri Di Atas Kaki Sendiri (BERDIKARI) di

pertanahan, bahkan semakin mengarah

semua bidang merupakan faktor penyebab

pada komodi sasi tanah yang berdampak

gagalnya arah poli k hukum pertanahan di

nega f bagi perlindungan kepemilikan tanah

Era Orde Lama.

masyarakat7. Perkembangan tersebut dapat

lR ec hts V

Baru kemudian diserahkan kembali kepada

Pada masa Orde Baru, terjadi perubahan ideologi

pembangunan

dari

sosialisme

dicerma dari beberapa fakta yaitu : a.

”Pema -surian” program landreform

ala Indonesia yang dikembangkan oleh

sebagai

Soekarno ke arah kapitalisme beserta

kepemilikan

anak kandungnya berupa liberalisasi dan

bermakna adanya kebijakan untuk dak

swastanisasi penguasaan dan pemanfaatan

melaksanakan lagi program landreform

tanah. Pada awalnya, pemerintah Orde

(Policy of non Enforcement) meskipun

Baru

peraturan perundang-undangan yang

mempertahankan

na

masih

peranan

pemerataan

tanah.

Pema -surian

mengaturnya

secara

formal

tetap

Jur

badan usaha milik negara (BUMN) dalam

instrumen

6 7

Mohtar Mas’oed, Ekonomi dan Struktur Politik : Orde Baru 1966-1971, (Jakarta: LP3ES, 1989), hal. 60-61. Ifdhal Kasim, Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru, (Jakarta : ELSAM, 1996).

39


dikategorikan sebagai ”Barang Milik

landreform ini semakin sempurna ke ka

Negara/Instansi Pemerintah” di luar

dalam masyarakat berkembang persepsi

kepen ngan tempat mendirikan kantor

keterkaitan landreform dengan Partai

atau di luar misi pelayanan publik.

Pema -surian

Komunis Indonesia yang sudah dilarang.

Kebebasan menjadikan tanah sebagai

Adanya kebebasan dan persaingan bagi

barang komoditas dapat dicerma dari:

se ap orang dan badan hukum untuk

(a) kebebasan memperjual belikan tanah

menguasai dan memiliki tanah serta

sebagai obyek mendapatkan keuntungan

menempatkan tanah sebagai barang

yang sebanyak-banyaknya dari tanah

komoditas.

dengan mengabaikan fungsi sosial hak

Kebebasan

menguasai

ing

b.

c.

BP HN

program

berlaku.

atas tanah sebagaimana diamanahkan

dan memiliki tanah tampak dari: (a) dak

dikembangkannya

Pasal 6 UUPA. Kebebasan ini secara

kebijakan

yuridis dibuka kemungkinannya melalui

pembatasan kepemilikan tanah bagi

Kepmenpera No.11/KPTS/1994 tentang

ind

tanah pekarangan yang menurut UU

Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan

diatur; (b) begitu juga perusahaan

Rumah Susun dan Kepmenpera No.9/

berbadan hukum mempunyai kebebasan

KPTS/M/1995

mempunyai tanah seberapa pun luas

Pengikatan

yang diinginkan meskipun di dalamnya

pembolehan

terkandung penguasaan spekula f yang

Hak Guna Usaha untuk menyerahkan

bertentangan dengan prinsip Pasal 6

pengusahaan tanah kepada perusahaan

UUPA. Baru pada tahun 1999 dengan

lain

Peraturan Menteri Negara Agraria/

Pengusahaan atau bentuk yang lain

Kepala BPN No.2 Tahun 1999 tentang

jika prak k demikian sudah menjadi

Ijin

kebiasaan

lR ec hts V

No.56 Tahun 1960 diamanahkan untuk

Lokasi

dilakukan

pembatasan

Jual

Beli

Pedoman Rumah;

perusahaan

melalui

Kontrak

sebagaimana

(b)

pemegang

Manajemen

ditentukan

namun luasannya masih cukup

nggi;

dalam Pasal 12 ayat (2) PP No.40 Tahun

(c)

batas

1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai.

diabaikannya

ketentuan

maksimum pemilikan tanah pertanian

d.

Terjadinya persegeseran dari poli k pertanahan

Tahun 1960; (d) masuknya instansi

pemerataan pemilikan tanah sebagai

pemerintah baik secara langsung atau

cara

melalui badan usaha milik negara/daerah

rakyat ke arah poli k pertanahan

yang didirikan menjadi pesaing baru

yang mendorong ke arah konsentrasi

dalam penguasaan dan pemanfaatan

penguasaan dan pemanfaatan tanah

tanah melalui Hak Pakai Selamanya

pada sekelompok kecil subyek terutama

atau Hak Pengelolaan yang kemudian

perusahaan

na

yang sudah ditentukan dalam UU No.56

Jur 40

tentang

yang

mewujudkan

besar.

mendorong kemakmuran

Pergeseran

ini


yang populis tersebut dak mempunyai

sumberdaya tertentu termasuk tanah

pengaruh apapun.

dak

didistribusikan

kepada

f.

Ideologisasi

pengorbanan

oleh

sebanyak mungkin orang, namun cukup

rakyat pemilik tanah bagi terujudnya

dikuasai dan dimanfaatkan oleh subyek

kepen ngan negara atau umum. Ar nya

tertentu yang mempunyai kemampuan

rakyat pemilik tanah diminta berkorban

mengusahakan baik secara permodalan

dengan cara melepaskan hak atas tanah

maupun manajemen dan penguasaan

untuk diserahkan kepada pemerintah

teknologi.

dengan besaran gan rugi yang diinginkan

Melalui konsentrasi penguasaan dan

pemerintah meskipun dampaknya bagi

ing

e.

perlu

BP HN

sejalan dengan logika kapitalisme, yaitu

kesejahteraan pemilik tanah mengalami

pemanfaatan tanah oleh perusahaan berskala

besar

pemerataan

diharapkan

kemakmuran

penurunan. Demikian semangat yang

terjadi

terkandung dalam Permendagri No.15

melalui

Tahun 1975 tentang Pembebasan Hak

ind

ketersediaan lapangan kerja dan upah yang ditentukan dalam bentuk ”Upah

Atas Tanah Bagi Kepen ngan Umum dan

Minimum Kabupaten/Propinsi” (UMK/P)

Keppres No.55 Tahun 1993 yang menjadi

dengan dasar kebutuhan fisik minimum

penggan nya.

lR ec hts V

(KFM) dan bukan kebutuhan hidup

minimum (KHM). Berbagai kebijakan dikembangkan

untuk

mendukung

Pada masa Orde Reformasi sekarang,

semangat kebijakan kapitalis k, liberal, dan

terjadinya konsentrasi penguasaan dan

persaingan

pemanfaatan tanah oleh perusahaan

Ar nya

berskala besar ini berupa kemudahan

melanjutkan yang sudah ada dan diprak kkan

mendapatkan

lokasi

pada masa Orde Baru, bahkan melalui

(Permennag No.2 Tahun 1993 yang

instansi sektoral kebijakan kapitalis k dan

digan dengan Permennag No.2 Tahun

liberal itu semakin meningkat, meskipun

1999), fasilitas perpajakan, dan termasuk

Badan

pembiaran hak tradisional masyarakat

untuk meredam dan mengembalikannya

lokal

pada semangat UUPA namun

atau

perijinan

hak

ulayat

masyarakat

dak mengalami perubahan.

kebijakan

Pertanahan

pertanahan

Nasional

berusaha dak cukup

mendapatkan

ulayat sudah terdapat kebijakan yaitu

sektoral. Hal ini dapat dicerma dari 2 (dua)

Permennag/Ka.BPN No.5 Tahun 1999

kelompok kebijakan, yaitu :

yang memberikan perha an namun

a.

Jur

na

hukum adat. Meskipun untuk hak

Terdapat

dukungan

masih

kebijakan

dari

atau

instansi

rencana

aplikasinya oleh pemerintah daerah

kebijakan pertanahan yang dibangun

belum di ndaklanju sehingga kebijakan

oleh instansi sektoral di luar Badan Pertanahan Nasional yang semakin

41


kapitalis k

intensitas

dan

liberal

semangat di

bidang

kebijakan

Kementerian

Pertanian yang akan membuka

semangat

pemerintah dengan membina

pertanahan yaitu : 1) rencana

menunjukkan

liberal

dak ingin

BP HN

meningkatkan

petani

agar

mampu

berproduksi lebih op mal lagi;

3) pemberian perlindungan kepada penguasaan

pangan

Estate

tanah oleh perusahaan perkebunan

Program”. Pemerintah dalam rangka

berskala besar dari kemungkinan

menjamin ketahanan dan kedaulatan

terjadinya tuntutan atau pendudukan

pangan berencana membuka tanah

tanah atau gangguan terhadap

melalui

”Food

pertanian baru, namun penguasaan dan pemanfaatannya akan diberikan kepada perusahaan berskala besar

kegiatan usaha

pemanfaatan

oleh siapa pun

dengan cara kriminalisasi terhadap se ap gangguan kegiatan usaha perkebunan. Hal ini ditentukan

ind

dan bukan didistribusikan kepada

dan

ing

jutaan hektar tanah untuk pertanian

dalam Pasal 21 UU No.18 Tahun

kebijakan ini memang merupakan

2004 tentang Perkebunan. Di satu

kelanjutan dari kebijakan konsentrasi

sisi, ketentuan Pasal 21 tersebut


bertujuan untuk menjamin kepas an

yang sudah dikembangkan di masa

dan perlindungan hukum bagi se ap

Orde Baru. Sebaliknya kebijakan

perusahaan perkebunan yang sudah

ini memang sudah mengabaikan

mendapatkan ijin dan HGU. Namun

semangat pemerataan pemilikan

di sisi lain, ketentuan dapat menjadi

tanah pertanian yang dikehendaki

ancaman bagi warga masyarakat

oleh dasar poli k pertanahan yaitu

hukum adat yang atas dasar hak

UUPA;

ulayatnya

lR ec hts V

warga masyarakat petani. Ar nya,

memanfaatkan

2) masih dalam rangka menjamin

tanah yang sama namun belum

ketahanan dan kedaulatan pangan,

mendapatkan rekognisi apapun bagi

pemerintah melalui badan usaha

penggunaan tanah oleh perusahaan

milik

perkebunan.

negara

berencana

untuk

4) Melalui UU Rumah Susun yang baru

dipunyai petani untuk diusahakan

disahkan oleh DPR, pemerintah

tanaman pangan. Di satu sisi

didorong

rencana kebijakan ini menunjukkan

semangat liberalisasi penguasaan

kepedulian pemerintah terhadap

dan pemanfaatan tanah dengan

kebutuhan

cara

Jur

na

menyewa tanah pertanian yang

pokok

masyarakat,

namun di sisi lain rencana tersebut

42

untuk

untuk

memperkuat

melanjutkan

kepemilikan

tanah oleh orang asing baik untuk


”pesaing” warga negara untuk

maupun sebagai sarana

investasi.

Dengan

demikian,

pemerintah

mendapatkan tanah. Pemerintah/

kebijakan

BP HN

ditempa

pemerintah

dinilai

daerah

seharusnya

seakan-akan terhormat di mata

menjadi fasilitator dan advokator

investor

yang

agar se ap warga negara dapat

sebenarnya, pemerintah menjadi

mempunyai tanah. Namun dengan

dak terhormat di mata warga

kedudukan sebagai pesaing, bukan

negaranya sendiri karena begitu

dak mungkin nan nya, justru

asing.

Namun

warga negara harus menyewa tanah

menengah ke bawah mendapatkan

untuk tempat nggal atau kegiatan

sulitnya

warga

ing

negara

sangat

usaha dari pemerintah/ pemerintah

tanah bagi bangunan Rumah Susun

daerah seper

Sederhana/Bersubsidi. 5) Semakin

intensifnya

zaman kolonial.

semangat

ind

liberalisme di kalangan instansi

pemerintah atau pemerintah daerah menguasai

dan

yang terjadi pada

b.

memanfaatkan

Di tengah-tengah meanstream poli k pertanahan

yang

kapitalis k

dan

liberal tersebut, Badan Pertanahan

yaitu bagi kegiatan usaha. Hal ini

Nasional

dilakukan dengan memanfaatkan

menghidupkan kebijakan pertanahan

Hak Pakai Selamanya atau Hak

yang

Pengelolaan yang dipunyai untuk

seper

digunakan

demikian, kebijakan tersebut

lR ec hts V

tanah di luar pelayanan publik

sebagai

sumber

(BPN)

berusaha

mengembalikan

untuk

keseimbangan

yang diinginkan UUPA. Namun dak

pendapatan. Pemanfaatan demikian

cukup mendapatkan dukungan dari

dimungkinkan oleh UU No.1 Tahun

instansi sektoral lainnya termasuk oleh

2004

aparat penegak hukum. Kebijakan yang

tentang

Perbendaharaan

Negara dan PP No.6 Tahun 2006

dimaksud yaitu :

tentang

Barang

1) Penyusunan RPP Reforma Agraria

Milik Negara/Daerah. Di satu sisi,

yang sudah dimulai pada awal

kebijakan

pemerintahan SBY, namun RPP

Pengelolaan tersebut

membuka

na

kemungkinan diperolehnya peningkatan

pendapatan

pemerintah/

ini tampaknya dak

dak berlanjut dan

terdengar

lagi

beritanya.

Kendalanya dapat ditebak yaitu

pembiayaan pembangunan. Dari

Reforma Agraria yang sebenarnya

sisi lain, kebijakan tersebut justru

dapat

telah menempatkan pemerintah/

meningkatkan produksi pertanian

pemerintah

dengan tetap menjunjung

Jur

pemerintah daerah sebagai sumber

daerah

sebagai

menjadi

sarana

untuk nggi

43


pemerataan pemilikan tanah, dinilai

Perpres No.65 Tahun 2006. Perpres

menjadi faktor penghambat bagi

ini

pengembangan usaha perkebunan

semangat untuk menyeimbangkan

atau pertanian berskala besar yang

antara

kapitalis k dan liberal. Penilaian

tanah yang akan diambil dengan

demikian

kepen ngan umum yang diwakili

dikembangkan

dan

sudah

oleh

ditanamkan

Pendayagunaan sebagai

Pener ban Tanah

penggan

penyeimbangan

dan

tersebut

Terlantar

PP

tanahnya

ind

mener bkan

dilakukan

melalui

diperlukan

tanah

jika

sungguh-sungguh

bagi

kepen ngan

umum, namun pemerintah wajib

jutaan hektar dengan kerugian

memberikan gan

negara mencapai triliunan rupiah.

untuk menjamin keberlangsungan

Di pihak lain, BPN berniat untuk

kesejahteraan pemilik tanah.

lR ec hts V

terlantar perusahaan yang mencapai

menempatkan

tanah

sehingga

mendorong

rugi yang layak

terlantar

tersebut sebagai obyek landreform terjadinya

Namun semangat keseimbangan dalam

Perpres tersebut

dak mampu melawan

pemerataan tanah pertanian /

”Ideologisasi pengorbanan Rakyat Demi

perkebunan. Namun demikian, PP

Kepen ngan Umum” yang sudah ditanamkan

yang sedemikian populisnya ini

sejak Orde Baru. Ar nya rakyat diharuskan

kehabisan kekuatan menghadapi

untuk berkorban untuk kepen ngan umum

perlawanan baik instansi sektoral

termasuk harus menerima jika pengorbanan

pendukung liberalisasi dan spekulasi

itu menuntut mereka dalam kondisi miskin.

penguasaan

maupun

Di samping itu, semangat keseimbangan

perusahaan berskala besar yang

tersebut harus menghadapi satu bentuk

mempunyai kekuatan pengaruh yang

perlawanan baru yaitu kriminalisasi atau

sangat

korupsisasi oleh Penegak Hukum terhadap

na

tanah

nggi dalam pelaksanaan

Jur

kebijakan.

44

kepen ngan

Pemilik tanah wajib menyerahkan

mengandung poli k pertanahan akan

oleh

keseimbangan hak dan kewajiban.

No.36

Tahun 1998. PP ini di satu pihak yang

pemerintah

dikehendaki

ing

tentang

instansi

pemilik

Pasal 6 dan Pasal 18 UUPA. Upaya

2) Pemberlakuan PP No.11 Tahun 2010

kepen ngan

sebagaimana

sejak Orde Baru.

mengandung

BP HN

sebenarnya

sebenarnya

se ap pembayaran gan rugi yang melampaui

3) Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) padahal

Pengadaan Tanah Untuk Kepen ngan

NJOP menurut Perpres hanyalah pedoman

Umum dan perubahannya dalam

awal

dalam

pelaksanaan

musyawarah

yang akan menentukan besarnya gan rugi


komponen rakyat, sedangkan yang

rugi terhadap se ap kepemilikan tanah

lain mengembangkan cara konsentrasi

yang


dak berser pikat meskipun mereka

sudah menempa

untuk mewujudkan arah poli k hukum

tanah puluhan tahun

pertanahan tersebut.

sebagaimana ditentukan dalam PP No.24 tahun 1997 tentang Penda aran Tanah. Jika

BP HN

yang sebenarnya dan pembayaran gan

b.

Arah

dan

prinsip

poli k

hukum

pertanahan yang kapitalis k dan liberal

maka penegakan hukum telah menjadi

yang digunakan selama ini memang di

kekuatan baru bagi proses marjinalisasi dan

satu sisi telah menimbulkan kemajuan

kemiskinan warga negara pemilik tanah

dalam pembangunan sektor perkebunan

yang terkena pengadaan tanah dan belum

ing

kriminalisasi atau korupsisasi terus berlanjut,

dan proper

di Indonesia. Namun di

balik keberhasilan atau dampak posi f

berser fikat .

tersebut, poli k hukum pertanahan juga

Arah

dan

yang

poli k

hukum

berlangsung

sampai

lR ec hts V

pertanahan

prinsip

nega f. Di antara dampak sampingan nega f adalah : 1) terjadinya

kesenjangan

penguasaan

dan

dalam

pemanfaatan

sekarang seper yang digambarkan di atas

sumberdaya alam berupa tanah.

telah

berbagai

Dengan kata lain, ada ke mpangan

persoalan sosial-ekonomi dan poli k, yaitu :

dalam distribusi penguasaan dan

a.

berkontribusi

Konflik

terhadap

kewenangan

pemerintah

yang

antar

instansi

pemilikan tanah. Ada sekelompok

terkait

dengan

kecil

subyek

menguasai

dan

pertanahan yaitu BPN di satu pihak

memanfaatkan tanah yang sangat

dengan

luas/besar,

Kementerian

Kehutanan,

namun

sebagian

besar warga masyarakat

terkait lainnya. Sumber konfliknya adalah

menguasai

perbedaan cara dalam mewujudkan

bagian sumberdaya yang rela f

amanah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI

terbatas. Secara umum,

1945. Di satu pihak terdapat kebijakan

kesenjangan semakin meningkat

yang mengembangkan cara pemerataan

seper


Gini sebesar 0,308 pada tahun 1999

untuk mewujudkan kemakmuran seluruh

dan 0,363 pada tahun 2005.8 Data

na

Kementerian Pertanian dan kementerian

Jur 8

telah mendatangkan dampak sampingan

ind

2. Dampak PoliƟk Hukum Pertanahan Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Tanah Masyarakat

dan

hanya

memanfaatkan ngkat

ditunjukkan oleh Indeks

Joyo Winoto, Mandat Politik, Konstitusi dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, tulisan yang disampaikan dalam Kuliah Umum di Balai Senat Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur – Yogyakarta, 2007, hal. 5.

45


yang diperuntukkan bagi kelompok

bahwa

penduduk

masyarakat berpenghasilan rendah,

Indonesia menguasai sekitar 56%

namun sebaliknya begitu sangat

aset berupa proper , perkebunan,

mudahnya perolehan tanah untuk

dan tanah pertanian9, sehingga

membangun rumah mewah atau

ada 99,80% penduduk Indonesia

menegah bagi kelompok masyarakat

yang harus bersaing menguasai

menengah-atas13;

0,2%

dari

BP HN

di bidang pertanahan menunjukkan

dan memanfaatkan sisanya sebesar

(2)

sulitnya

kaum

miskin

mendapatkan

ruang

perkotaan

menunjukkan bahwa pada tahun

tempat berusaha, bahkan tempat

2003 sebanyak 70% rumah tangga petani

hanya

menguasai

tanah

pertanian rata-rata sebesar 0,17

usaha kecil atau pasar tradisional yang sudah ada mengalami kemandegan atau

penggusuran14.

pedesaan yang menguasai 55,3% 11

Sebaliknya

penyediaan ruang tanah bagi pasar-

ind

Ha.10 Sebaliknya ada 10% penduduk

ing

44%. Data lain di bidang pertanian

pasar modern seper

mall atau

bisnis ritel dan bagi pembangunan

tanah pertanian .

Bahkan jika dibandingkan de-

kantor pemerintah dengan mudah dapat disediakan15. Pelan tapi pas

sawit, se ap perusahaan rata-rata

kemudahan itu telah menggusur

lR ec hts V

ngan sektor perkebunan kelapa 12

menguasai 7.500 Ha.

Data kuan ta f di atas memang

dak

mutakhir,

namun

secara

dan

meminggirkan

kelompok

miskin perkotaan dan pedagang tradisional16.

kualita f kesenjangan khususnya di

(3) sempitnya ruang pedestarian

perkotaan dapat dicerma dari fakta,

bagi pejalan kaki atau pesepeda

yaitu : (1) betapa sulitnya memperoleh

karena ruang lalu lintas hanya

tanah bagi pembangunan rumah

diperuntukkan

bagi

kendaraan

susun milik atau rumah susun sewa

10

Jur

11

[email protected], Ketimpangan Kepemilikan Aset Sebagai Penyebab kemiskinan, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2008). Zulfadhli, H, Tanah Untuk Petani, tulisan yang disampaikan dalam Seminar Nasional HKTI ”Reforma Agraria, Pelaksanaan otonomi Daerah, dan Penataan Ruang, 2009; lihat juga Iwan N. Selamat, Ketimpangan Struktur Agraria Indonesia, 2009. Khudori, Petani, Kemiskinan, dan Reforma Agraria, dalam Kompas, Jakarta, 16 Maret 2007. NN, Palm Oil Problem : Plantation Companies in Conϔlict With Villagers, Tuesday, May, 19th, dalam The Jakarta Post, Jakarta, 2009, hal. 5. Eko Budihardjo, Mitropolis atau Miseropolis, dalam Kompas, Jakarta, Sabtu 22 September 2007, hal. 6. Lucinda, Di Tengah Kepungan Bisnis Ritel, dalam Harian Bernas, Yogyakarta, tanggal 18 Mei 2010, hal. 4. Kompas, 2008, Tajuk Rencana : Kasus dan Penggusuran, Sabtu 26 Januari, hal. 6. Patrick McAuslan, Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata, (Jakarta: PT Gramedia, 1986), hal. 16.

na

9

12

13 14 15 16

46


pribadi.

Konsekuensinya,

pejalan

di ruang pedestarian yang sempit

alam yang rela f miskin, namun

atau menggunakan bagian pinggir

sebagian lainnya berada di wilayah

badan jalan dengan resiko tertabrak

yang

kendaraan bermotor.

alam yang sangat kaya. Kantong

BP HN

tersebut mempunyai sumberdaya

mempunyai

sumberdaya

kemiskinan yang terdapat di daerah yang

diukur

angka

masih dapat dipahami meskipun itu

garis kemiskinan yang digunakan

menunjukkan kurang maksimalnya

dengan

patokan

sebesar Rp 211.726,- perkapita/ perbulan, maka pada tahun 2010

sumberdaya

alam

pelaksanaan tanggungjawab negara. Sebaliknya, suatu kepriha nan besar dan pertanyaan mendasar harus dikemukakan

ind

masih terdapat 13.33% atau 31.02

miskin

ing

problem bangsa Indonesia. Jika

Pemerintah pada tahun 2010 yaitu

terhadap

kantong

juta orang miskin.17 Jumlah orang

kemiskinan yang terdapat di daerah

miskin akan semakin

yang sangat kaya sumberdaya alam

jika

nggi lagi

orang

yang

seper

penghasilan

tepat

Sumatera termasuk di wilayah

memasukkan

lR ec hts V

memperoleh pada

angka

garis

kemiskinan

atau menggunakan angka garis

di Papua, Kalimantan, dan

pesisirnya. 3) Poli k hukum pertanahan juga

ditetapkan

telah mendorong terjadinya konflik

Perserikatan Bangsa-Bangsa yaitu

struktural antar kelompok subyek

sebesar US$ 3 atau sekitar Rp

yaitu :

kemiskinan

yang

18

(a) berlangsung dan berkembang-

Terlepas dari pro-kontra kriteria dan

nya konflik struktural yang

jumlah orang miskin, jumlah orang

dipicu oleh kebijakan negara

miskin di beberapa daerah berada

yang

di atas rata-rata angka kemiskinan

kesenjangan

nasional yaitu mencapai 2 – 3 kali

dan kemiskinan di daerah yang

lipat. Sebagian besar orang miskin

sangat kaya sumberdaya alam.

itu berada di daerah pedesaan yaitu

Konflik struktural itu melibatkan

mencapai 64,23 pada tahun 2010.

kelompok masyarakat lokal baik

Sebagian daerah yang menjadi

atas dasar kebutuhan dan historis

Jur

na

750.000,-

18

kemiskinan

kaki atau pesepeda harus berjalan

2) realitas kemiskinan masih menjadi

17

kantong-kantong

perkapita/perbulan.

mendorong sosial

terjadinya ekonomi

Berita Resmi Statistik, Proϔil Kemiskinan Di Indonesia 2010, dalam Berita Resmi Statistik No.45/07/Th XIII, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 1 Juli 2010). Kompas, 2011, Kemiskinan Tampak Nyata, Senen, 15 Agustus, hal. 15.

47


Utara,

obyek konflik, para pelaku usaha

Barat, Nusa Tenggara Barat,

atau investor yang memperoleh

dan

akses dan aset dalam skala

berupa tuntutan pemisahan diri

besar, dan pemerintah atau

atau keluar dari ikatan Negara

pemerintah

sebagai

Kesatuan RI seper yang pernah

pelaksana kewenangan negara

terjadi di Aceh serta yang

dalam pembuatan kebijakan

sudah dan terus berlangsung di

dan pendistribusian akses dan

Papua.

aset. Jumlah dan intensitas konflik

terus

berlangsung

sejalan

dengan

rendahnya

ngkat

harapan

masyarakat

Puncak

konflik

tanah yang terkena pengadaan tanah untuk kepen ngan umum dengan

instansi

pemerintah

yang memerlukan tanah. Konflik

perubahan kebijakan yang akan

ini akan terus berlangsung

memberikan

karena di satu sisi pemilik tanah

hukum

perlindungan

terhadap

akses

tanah

atau

lR ec hts V

memperoleh hak

atas

tanah.

Akibatnya

merasa

dak

mendapatkan

perlindungan hukum terhadap hak-hak

individunya

rendahnya

tanpa harapan akan adanya

diberikan. Namun di sisi lain,

perubahan mengungkapkannya

instansi pemerintah didorong

dalam bentuk-bentuk konflik.

untuk

Semula

konfliknya

mempercepat perolehan tanah

ndakan ”reclaiming”

termasuk cara yang represif

bentuk

terhadap hak

hak

historis

ndakan

lokasi-lokasi

seper

rugi

mencari

cara

konsinyasi gan

yang

untuk

rugi

mereka

ke Pengadilan meskipun tanpa

pendudukan

persetujuan pemilik tanah tanpa

kons tusional

atau

atau

gan

dengan

masyarakat lokal dalam kondisi

hanya

yang

menjadi

berupaya memenuhi harapan pemilik

bentuk konflik tersebut

gan

na

obyek konflik. Namun ke ka dak

tanah rugi

mendapatkan

yang

menjamin

keberlangsungan kesejahteraan

dari negara, konfliknya berubah

mereka

menjadi

dikehendaki oleh Perpres No.36

Jur

mendapatkan respon posi f ndakan

kekerasan

seper yang terjadi di Pasuruan, Kebumen, Lampung, Sumatera

48

Sulawesi

(b) Konflik struktural antara pemilik

ind

akan kemungkinan terjadinya

Papua.

ing

daerah

Kalimantan,

BP HN

mempunyai keterkaitan dengan

Tahun 2005.

sebagaimana


Untuk

mengurangi

atau

b.

Prinsip

untuk mewujudkan adanya persamaan secara sosial ekonomi terutama di

pemikiran untuk mengembangkan poli k

masyarakat majemuk seper Indonesia

hukum pertanahan yang ”prisma k”. Arah

harus

poli k hukum pertanahan prisma k ini mewujudkan

mendorong

kemajuan

antara kelompok-kelompok masyarakat.

ing

Bagi kelompok yang sudah mampu, dapat mempunyai tanah berdasarkan

memberikan perha an terhadap kelompok

persyaratan dan prosedur yang umum

yang lemah secara sosial-ekonomi-poli k

ind

berlaku. Namun bagi kelompok yang

dengan memberikan akses kepada mereka

lemah harus ada intervensi negara untuk

mempunyai tanah. Untuk mewujudkan

memberikan kemudahan dan fasilitas

tujuan tersebut, poli k hukum pertanahan

pemberian

prisma k mendasarkan pada prinsip hukum

pengembangan

lR ec hts V

dasar

kebijakan pertanahan, yaitu : a.

Prinsip keberagaman hukum dalam

c.

Kesatuan;

Prinsip

ini

penghormatan

menekankan

terhadap

pada

di

bidang

pertanahan

khususnya

dengan memberikan pengakuan dan

penghormatan terhadap kewenangan

pemerintahan masyarakat hukum adat

na

sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 18B

ayat (2) UUD Negara RI 1945. Namun pengakuan dan penghormatan tersebut harus sesuai dengan kepen ngan bangsa

Jur

dan negara sebagai konsekuensi dari komitmen kebangsaan yang sudah kita

tanah.

Dengan

adanya

perbedaan perlakuan tersebut, semua kelompok akan mencapai persamaan kondisi sosial ekonomi.

Prinsip mengutamakan keadilan dan kemanfaatan di atas kepas an hukum; Prinsip ini menekankan bahwa

perbedaan

hukum yang terdapat dalam masyarakat

kebijakan

realita ke daksamaan (perbedaan) di

perekonomian

dan pemanfaatan tanah namun tetap

sebagai

dikembangkan

pertanahan yang mendasarkan pada

dan

Indonesia melalui penataan penguasaan

tertentu

dasar

Prinsip ini menekankan bahwa

hukum pertanahan yang ada, maka perlu

untuk

atas

ke daksamaan;

bahkan

meniadakan dampak nega f dari poli k

dimaksudkan

persamaan

BP HN

3. AlternaƟf PoliƟk Hukum Pertanahan

mewujudkan pemerataan penguasaan dan pemilikan tanah merupakan kebijakan yang lebih memenuhi rasa keadilan dan

kemanfaatan

bagi

masyarakat.

Berdasarkan prinsip ini, menumpuk penguasaan dan pemanfaatan tanah merupakan dan

ndakan yang

dak adil

dak bermanfaat karena hanya

menimbulkan kecemburuan sosial dan penelantaran tanah yang merugikan kepen ngan bersama.

sepaka .

49


diferensiasi

fungsi

dalam

Indonesia yang dikembangkan oleh Soekarno ke arah kapitalisme beserta

keterpaduan; Prinsip ini menekankan bahwa di

BP HN

Prinsip

anak kandungnya berupa liberalisasi

satu sisi pembagian kewenangan di

dan

antara instansi pemerintah merupakan

dan pemanfaatan tanah.

suatu

masa reformasi terdapat upaya

kebutuhan

untuk

terjadinya

swastanisasi

penguasaan

untuk

Oleh karenanya harus dicegah terjadinya

pertanahan yang mengembalikan

egoisme sektoral yang menyebabkan

keseimbangan

terjadinya

diinginkan UUPA. Namun demikian,

hambatan

terhadap

pencapaian tujuan bersama. Untuk itu, keterpaduan di antara instansi pemerintah menjadi keniscayaan agar kebijakan yang dak saling tumpang-

kebijakan

seper

kebijakan tersebut mendapatkan

yang

dak cukup

dukungan

dari

instansi sektoral lainnya termasuk oleh aparat penegak hukum.

ind

dikembangkan

menghidupkan

Pada

efek vitas pencapaian tujuan bersama.

ing

d.

ndih dan saling menafikan.

b. Beberapa dampak poli k hukum pertanahan terhadap perlindungan

E. Penutup

hak kepemilikan tanah masyarakat

lR ec hts V

1. Kesimpulan

a. Arah poli k hukum pertanahan pada awalnya adalah untuk menjamin terwujudnya

kemakmuran

bagi

seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan

tujuan

tersebut,

UUPA mengandung prinsip-prinsip penguasaan dan pemanfaatan tanah

untuk mendorong kemajuan bidang ekonomi, industri, dan bidang lain

yang pelaksanaannya tergantung

na

pada ketersediaan tanah. UUPA juga memberikan perha an khusus terhadap

kelompok

masyarakat

yang lemah dan termarjinalkan oleh

Jur

kebijakan pertanahan pada masa sebelumnya. Tetapi pada masa Orde Baru, terjadi perubahan ideologi pembangunan dari sosialisme ala

50

adalah:

1) Konflik

kewenangan

antar

instansi pemerintah yang terkait dengan pertanahan yaitu BPN di satu pihak dengan Kementerian Kehutanan, Pertanian terkait

Kementerian dan

kementerian

lainnya.

Sumber

konfliknya adalah perbedaan cara dalam mewujudkan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945. Di satu pihak terdapat kebijakan yang mengembangkan cara pemerataan penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan seluruh sedangkan

kemakmuran

komponen

rakyat,

yang

lain

mengembangkan

cara


tanah

untuk

mewujudkan arah poli k hukum pertanahan tersebut; penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam berupa tanah. Ada sekelompok kecil subyek menguasai dan memanfaatkan tanah yang sangat luas/besar, namun sebagian besar warga masyarakat hanya menguasai memanfaatkan

bagian

yang

rela f

terbatas;

sistem hukum nasional ke depan hukum pertanahan yang prisma k.

b. Perlu koordinasi dan penyamaan persepsi antar instansi pemerintah yang terkait dengan pertanahan yaitu BPN di satu pihak dengan Kementerian

Kehutanan,

Kementerian

Pertanian

kementerian

terkait

mengenai

cara

dan lainnya

pemerataan

penguasaan dan pemanfaatan tanah untuk mewujudkan kemakmuran

3) Tingkat kemiskinan di Indonesia masih nggi; konflik

seluruh komponen rakyat.

struktural

lR ec hts V

4) terjadi

mengembangkan

ind

sumberdaya

rangka

perlu diadopsi prinsip-prinsip poli k

2) terjadinya kesenjangan dalam

dan

a. Dalam

ing

pemanfaatan

2. Saran

BP HN

konsentrasi penguasaan dan

pertanahan.

c.

Alterna f

yang

ditawarkan

untuk mengurangi atau bahkan meniadakan

dampak

nega f

dari poli k hukum pertanahan saat ini adalah mengembangkan

poli k hukum pertanahan yang ”prisma k”

dengan

bersandar

pada Prinsip keberagaman hukum dalam Kesatuan; Prinsip persamaan

atas dasar ke daksamaan; Prinsip

na

mengutamakan

keadilan

dan

kemanfaatan di atas kepas an hukum; Prinsip diferensiasi fungsi

Jur

dalam keterpaduan.

51


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Berita Resmi Sta s k No.45/07/Th XIII, Profil Kemiskinan Di Indonesia 2010, (Jakarta: Badan Pusat Sta s k, 1 Juli 2010).

Budihardjo, Eko, Mitropolis atau Miseropolis, (Kompas, Sabtu 22 September 2007).

Departemen Penerangan RI, Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia, (Jakarta: Ditjen Agraria Departemen Dalam Negeri, 1982).

Ismail, Nurhasan, Perkembangan Hukum Pertanahan : Pendekatan Ekonomi-Poli k, (Jakarta-

ing

Yogyakarta: Huma dan Magister Hukum UGM, 2007).

Kasim, Ifdhal, Tanah Sebagai Komoditas : Kajian Kri s Atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru, (Jakarta: ELSAM, 1996).

Khudori, Petani, Kemiskinan, dan Reforma Agraria (Kompas, 16 Maret 2007).

ind

Kompas, 2008, Tajuk Rencana : Kasus dan Penggusuran, Sabtu 26 Januari. Kompas, 2011, Kemiskinan Tampak Nyata, Senen, 15 Agustus.

Lucinda, Di Tengah Kepungan Bisnis Ritel, (Yogyakarta, Harian Bernas, 2010). Mas’oed, Mohtar, Ekonomi dan Struktur Poli k : Orde Baru 1966-1971 (Jakarta: LP3ES, 1989). 1986).

lR ec hts V

McAuslan, Patrick, Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata (Jakarta, PT Gramedia, Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif : Penjelajahan Suatu Gagasan, (Majalah Newsle er, Kajian Hukum Ekonomi dan Bisnis, Nomor 59, Desember 2004). The Jakarta Post, 2009, Palm Oil Problem : Planta on Companies in Conflict With Villagers, Tuesday, May, 19th.

Universitas Gadjah Mada, 2008, Ke mpangan Kepemilikan Aset Sebagai Penyebab kemiskinan, Portal UGM(C)UGM, Kontak Webmaster : [email protected]. Winoto, Joyo, Mandat Poli k, Kons tusi dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, (Bulaksumur – Yogyakarta, Kuliah Umum, Balai Senat Universitas Gadjah Mada, 2007).

Zulfadhli, H, 2009, Tanah Untuk Petani, tulisan yang disampaikan dalam Seminar Nasional HKTI

na

”Reforma Agraria, Pelaksanaan otonomi Daerah, dan Penataan Ruang; lihat juga Iwan N.

Jur

Selamat, Ke mpangan Struktur Agraria Indonesia, 2009.

52


BP HN

INTERAKSI HUKUM LOKAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM URUSAN PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Interac on of Local Law and Na onal Law in Ma er of Land in Yogyakarta) Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H. Kepala Sub Bidang Peneli an Kebutuhan Hukum Bidang Substansi Hukum Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Abstrak

lR ec hts V

ind

ing

Tanah dalam konsep budaya Jawa menjadi hal yang amat sakral dan pen ng. Bagi masyarakat Jawa, tanah memiliki nilai yang setara dengan harga diri manusia. Seper halnya di Daerah Is mewa Yogyakarta (DIY), tanah memiliki nilai tersendiri, termasuk juga sistem pengelolaannya. Bahkan Undang-undang Nasional dak mampu menembus sistem pengelolaan tanah di DIY. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang sejarah keis mewaan urusan pertanahan di Kasultanan dan Paku Alaman Yogyakarta dan realitasnya dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang keis mewaan Yogyakarta. Dengan menggunakan metode yuridis norma f, sejarah penguasaan dan pemilikan tanah oleh raja atau Sultan Yogyakarta dan Paku Alam merupakan pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian Giyan yang dikukuhkan kembali dalam amanat penggabungan diri Sultan dan Paku Alam ke dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian Yogyakarta mempunyai sistem pengelolaan tanah yang khusus, ada yang mengiku hukum pertanahan nasional, dan ada pula yang masih diatur oleh Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Paku Alaman. Agar dak menimbulkan masalah atau polemik baru dalam dinamika poli k dan sejalan dengan sistem hukum nasional, masalah pertanahan di DIY perlu mendapat perha an khusus. Kata kunci: agraria, kesultanan Yogyakarta, keis mewaan daerah, poli k Abstract

Jur

na

Land in the concept of Javanese culture into something that is sacred and important. For the Javanese, the land has a value equivalent to human dignity. As in the Special Region of Yogyakarta (DIY), the land has value, including its management system. Even the Na onal Law can not penetrate the soil management systems in the province. This paper will examine further features of the history of land affairs in the Sultanate of Yogyakarta and Paku Alaman and reality in the bill addressing the privilege of Yogyakarta. By using a norma ve juridical methods, the history of the control and ownership of land by the king or the Sultan of Yogyakarta and Paku Alam is an implementa on of the agreement Giyan agreement which reaffirmed the mandate of merging himself Sultan and Paku Alam to the Government of the Republic of Indonesia. Thus Yogyakarta has a special system of land management, there are following the na onal land laws, and some are s ll governed by the Sultanate and Rijksblad Rijksblad Paku Alaman. In order not to cause any problems or new polemical and poli cal dynamics in line with the na onal legal system, problems of land in the province needs special a en on. Keywords: agrarian, land, the sultanate of Yogyakarta, the privilege, poli cs

53


Kasultanan dan Pakualaman. Penguasaan

Tanah dalam konsep dan budaya Jawa menjadi hal yang amat pen ng sebagaimana

dan penggunaan tanah ini diatur berdasarkan Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman.

Terdapat lembaga di Keraton yang

diungkapkan dalam pepatah “Sakdhumuk bathuk sanyari bhumi, ditohi pa , pecahing dhadha wutahing ludira”. Makna dari ungkapan tersebut bahwa kedudukan tanah bagi masyarakat Jawa yang agraris nilainya setara dengan harga diri manusia yang

mengurusi

Is mewa

Yogyakarta

(DIY)

Wahono Sarto Griyo.Suatu lembaga yang ada di Keraton yang menetapkan kebijakan mengenai tanah Keraton.

Sedangkan untuk pengurusan sehari-hari

atau operasionalnya tanah milik Kasultanan

tanah yang khusus. Undang-Undang Pokok (UUPA)

seakan

dak

Kismo.Pani

mampu

menembus sistem pengelolaan tanah yang

bertugas melakukan pengelolaan tanah Kasultanan dan Paku Alaman. Organisasi ini mempunyai struktur yang cukup rapi sampai di

lR ec hts V

khusus dan mandiri tersebut. Sebagai bekas

wilayah Kasultanan dan Pura Pakualaman, mempunyai

ga

kelompok

status

tanah dengan sistem hukum yang berbeda

pengaturannya. Pertama, tanah bekas hak

dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah

menurut UUPA dan tunduk pada ketentuan

hukum agraria nasional. Kedua, tanah milik Kasultanan dan Pakualaman yang telah

na

diberikan menjadi milik perorangan atau desa. Tanah ini diatur dengan Peraturan Daerah. Ke ga, tanah milik Sultan dan

Jur

Pakualam yang berada di bawah kewenangan

54

ngkat desa dan mempunyai

otoritas penuh dalam

pengelolaan serta

pemanfaatan tanah Kasultanan dan Pura Paku Alaman untuk berbagai kepen ngan dan kesejahteraan rakyat di Yogyakarta.

barat yang dipunyai oleh orang-orang Eropa dan Timur Asing. Tanah model ini telah

Kismo adalah sejumlah abdi

dalem yang tergabung dalam satuan khusus,

ind

dikenal mempunyai sistem pengelolaan

1

yaitu

ing

Daerah

DIY

pertanahan

dan Pura Pakualaman dilakukan oleh Pani

darah.1

Agraria

tentang

lembaga Kawedanaan Ageng Purnakawan

dicerminkan dengan dahi, akan dikukuhi sampai pecahnya dada, dan tumpahnya

BP HN

A. Latar belakang

Hingga saat ini keberadaan tanah

Kasultanan dan Pura Paku Alaman tersebut terhampar di

luas

Yogyakarta.

di

berbagai

Tanah-tanah

daerah tersebut

dipergunakan untuk kepen ngan rakyat, seper

digunakan atau ditempa

sebagai

rumah nggal, gedung sekolah, perkantoran, lahan

pertanian,

penghijauan,

tempat

ibadah, dan pemakaman. Rakyat berhak menggunakan tanah tersebut, namun

dak

bisa mengambil alih hak kepemilikannya.

Soedargo, Hukum Agraria dalam Era Pembangunan, Prisma, nomor 6, tahun 1973, hal. 47.


oleh Pemerintah Daerah dengan kebijakan

Paku Alam mempunyai hak milik penuh atas

yang tertuang dalam Instruksi Kepala Daerah

seluruh tanah Kasultanan dan Pura Paku

Is mewa Yogyakarta No. K./898/I/A/75.

Alaman (domein verklaring).

Hingga saat ini belum ada WNI non pribumi

BP HN

Dari sini dapat dilihat bahwa Sultan dan

yang diberikan hak milik atas tanah.

Rakyat yang kebetulan menempa tanah-tanah Kasultanan dan Pura Paku

Seorang WNI non pribumi yang ingin

Alaman dibekali dengan Serat Kekancingan

membeli tanah milik rakyat, harus melalui

sebagai tanda bahwa dia mempunyai hak

proses administrasi yang cukup

untuk

nggal di tanah tersebut. Kaitannya

Tahapan proses yang harus dilalui dimulai

dengan pajak, berbekal Serat Kekancingan

dengan proses pelepasan hak atas tanah

yang dikeluarkan oleh keraton tersebut,

oleh rakyat. Proses ini mengakibatkan tanah

rakyat yang memanfaatkan tanah tersebut

tersebut kembali menjadi tanah negara yang

terbebas

tanah

dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kemudian

sebagaimana diatur dalam hukum agraria

pihak yang berkepen ngan mengajukan

nasional. Bahkan rakyat pun

dak perlu

permohonan pemberian hak kepada Kepala

menyerahkan Glondhong Pengarem-arem

Daerah Is mewa Yogyakarta. Hak yang

atau semacam uang terima kasih kepada

diberikan juga bukan hak milik atas tanah

pihak keraton karena boleh menggunakan

tersebut, namun hak yang bisa diberikan

tanah tersebut. Dengan kata lain tanah

untuk WNI non pribumi adalah Hak Guna

milik Kasultanan dan Pura Pakualaman

Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan

tersebut digunakan secara gra s oleh rakyat

(HGB).

ing

pajak

ind

pungutan

lR ec hts V

dari

panjang.

Yogyakarta serta diperkenankan untuk bisa

Langkah tersebut bukan merupakan

menempa tanah itu secara turun temurun.

ndakan diskriminasi namun lebih kepada

Disinilah terletak hubungan erat antara

perlindungan terhadap rakyat, terutama

sultan dengan rakyatnya. Sultan berharap

rakyat kecil yang hidup sebagai petani.

dapat berbagi rasa dengan rakyatnya melalui

Per mbangan

sistem penataan tanah yang

dikarenakan WNI non pribumi biasanya

dak saling

ndakan

tersebut

mempunyai ngkat kehidupan ekonomi yang

membebani.

Selain

atas

penggunaan

tanah

untuk

lebih nggi dari pada golongan pribumi. Per mbangan lain adalah mengingat

Sultan juga menerapkan prinsip larangan

wilayah Yogyakarta yang sempit. Pemberian

pengasingan tanah atau memperalihkan

hak milik bagi WNI non pribumi, dikhawa rkan

tanah kepada Warga Negara Indonesia (WNI)

akan menyebabkan rakyat kecil menjadi

non pribumi (saat ini disebut WNI keturunan).

terdesak. Bahkan dikhawa rkan rakyat ini

Prinsip ini diatur dalam Rijksblad Kasultanan

nan nya hanya menjadi kaum buruh di tanah

dan Pura Pakualaman dan telah diadopsi

mereka sendiri. Kebijakan yang dilakukan

Jur

na

kesejahteraan rakyatnya secara langsung,

55


Yogyakarta (RUU Keis mewaan DIY) yang

“Tahta untuk Rakyat” yang sangat dijaga oleh

diusulkan oleh pemerintah.

BP HN

tersebut merupakan bagian dari budaya luhur Sultan. Tanah lahirkan tahta, tahta untuk

Terdapat beberapa pasal yang terkait

rakyat, dimana rajanya bercermin di kalbu

dengan masalah pertanahan dalam RUU ini.

rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat

Pertama, Pasal 26 yang secara utuh mengatur

berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat.2

mengenai pertanahan. Kemudian Pasal 7,

Budaya adiluhur yang mengedepankan

Pasal 35 dan Pasal 37 .

Mengenai kewenangan urusan di bidang

dilestarikan. Namun dak dapat dipungkiri

pertanahan dalam draf RUU Keis mewaan

bahwa budaya tersebut seakan bertentangan

DIY yang diajukan oleh pemerintah, diatur

dengan prinsip hukum nasional, yaitu UUPA

dalam Pasal 7 ayat (2) d

dan

rakyat

Undang-Undang

tersebut

ing

wajib

kesejahteraan

Kewarganegaraan.

“Kewenangan dalam urusan is mewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanahan dan penataan ruang”.

Banyak kalangan terutama jajaran pemerintah

ind

pusat berharap bahwa, budaya adiluhur tersebut dapat dirasionalisasikan sesuai

Sedangkan dalam penjelasan Pasal

nasionalis. Dengan dasar nasionalisme saat

itu disebutkan bahwa kewenangan dalam

ini keis mewaan DIY diusulkan untuk diatur

urusan pertanahan dan penataan ruang

dalam suatu undang-undang.

melipu

lR ec hts V

dengan nilai-nilai modernitas dan berjiwa

kewenangan

untuk

mengatur

Diskusi yang berkembang dalam pem-

dan mengurus kepemilikan, penguasaan

bicaraan konsep keis mewaan Yogyakarta,

dan pengelolaan Sultanaat Grond dan

terdapat

Pakualamanaat Grond. Khusus di bidang

ga hal pen ng yang mengisi

keis mewaan Yogyakarta, yaitu:

pertanahan, Sultan dan Pakualam sebagai

1.

bidang pemerintahan;

Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama

2.

bidang pertanahan,

berwenang memberikan arahan umum

3.

bidang kebudayaan.

kebijakan, per mbangan, persetujuan dan veto terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan DPRD dan Gubernur dan/

hingga akhir tahun 2011 masih masuk dalam

atau Peraturan Daerah yang berlaku yang

da ar inventaris masalah (DIM) yang belum

mengatur masalah pertanahan.

na

Khusus mengenai urusan pertanahan,

berdasarkan

Pola yang diusung dalam draf RUU

draf Rancangan Undang-Undang tentang

Keis mewaan DIY menempatkan Sultan dan

Keis mewaan Provinsi Daerah Is mewa

Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil

pembahasannya,

Jur

disepaka

2

56

http://www.kotajogja.com/, diakses tanggal 5 Januari 2012.


Dalam hubungannya dengan urusan

Gubernur Utama yang mempunyai fungsi

pertanahan,

pengayom

masyarakat.

dapat dilihat bahwa hak veto yang diberikan

Sedangkan dalam hal penyelenggaraan

kepada Sultan dan Paku Alam terutama

pemerintahan dilaksanakan oleh Gubernur,

dalam urusan pertanahan di Yogyakarta

selaku Kepala Daerah. Hal tersebut tentunya

lebih kepada persetujuan atau penolakan

akan

ke ka

saja terhadap rancangan Peraturan Daerah

nan nya Kepala Daerah (Gubernur) dan

Is mewa yang diajukan DPRD dan Gubernur

Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

dan/atau Peraturan Daerah yang berlaku

bukan Sultan atau Paku Alam yang sedang

dan bukan merupakan hak mengatur dan

jumeneng atau bertahta, dimanakah letak

semacam hak memiliki atas tanah. Sultan

keis mewaan Yogyakarta.

dan Paku Alam dak memiliki hak tunggal

pemersatu

menimbulkan

Sebab

salah

pertanyaan,

satu

keis mewaan

uraian

diatas

ing

dan

berdasarkan

BP HN

sebagai simbol, pelindung, penjaga budaya,

yang kuat dalam pengaturan peruntukan tanah seper

dipimpin oleh Sultan yang sedang Jumeneng

banyak perubahan terutama terkait masalah

atau bertahta saat itu dalam rangka menjaga

pertanahan di Yogyakarta ke ka nan nya

norma-norma dasar yang diwariskan secara

RUU Keis mewaan DIY menjadi undang-

turun temurun.

undang. Hal inilah yang akan dibahas dalam

lR ec hts V

ind

Yogyakarta adalah kepala daerahnya yang

Menyikapi

kekhawa ran

tersebut

sebelumnya. Akan terjadi

penulisan ini.

pemerintah pusat memberikan semacam hak veto sebagaimana diatur dalam draf

C. Permasalahan

Penjelasan Pasal 7 RUU Keis mewaan DIY

Dari uraian di atas, dirumuskan perma-

bagi Sultan ataupun Paku Alam. Apabila

salahan sebagai berikut:

melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.

3

Bagaimana sejarah keis mewaan urusan

(online) , kata veto merupakan kata benda

pertanahan di Kasultanan dan Paku

yang mempunyai ar

Alaman Yogyakarta?

hak kons tusional

penguasa atau pemegang pemerintahan

Bagaimana

urusan

untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau

Yogyakarta

dalam

membatalkan keputusan. Hak veto biasanya

Keis mewaan DIY?

na

melekat pada salah satu lembaga

2.

pertanahan menyikapi

di RUU

nggi

negara merupakan suara tunggal is mewa untuk dalam pengambilan keputusan yang

Jur

memiliki efek menghambat atau meniadakan keputusan mayoritas.

3

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/, diakses tanggal 5 Januari 2012.

57


tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram dan

Penulisan ini didasarkan pada peneli an hukum norma f.4 Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, ar kel, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah

hal ini tetap harus hidup dalam kesadaran hukum

BP HN

D. Metode PeneliƟan

masyarakat.7

Konsekuensi

dari

diberlakukannya asas domein tersebut maka rakyat

dak mempunyai hak eigendom.

Penguasaan tanah oleh rakyat melalui hak anggaduh (menggarap) dengan kewajiban

pertanahan di Yogyakarta.

menyerahkan separo atau seper ga hasil tanahnya jika merupakan tanah pertanian

1. Sejarah KeisƟmewaan Urusan Pertanahan di Kasultanan dan Paku Alaman Yogyakarta

mereka dibebani kerja tanpa upah untuk kepen ngan Raja.8

Berdasarkan kewenangannya sebagai

pemilik dan penguasa tanah mutlak atau

ind

Sejarah penguasaan dan pemilikan tanah

dan apabila berupa tanah pekarangan, maka

ing

E. Pembahasan

oleh raja atau Sultan Yogyakarta dan Paku

Alam merupakan pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian Giyan . Perjanjian yang 13

Februari

1755

membagi

Kerajaan

Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta

(Susuhunan)

atau menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh rakyatnya, yaitu melipu : a.

Hak anggaduh;

b.

Hak angganggo (memakai) turun–

hts V

dilaksanakan di daerah Giyan pada tanggal

pemegang domein. Sultan telah menentukan

dan

Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat (Kasultanan).5 Pada masa kekuasaan Inggris, oleh Letnan

Re c

Gubernur Thomas Stamford Raffles, wilayah Kasultanan Yogyakarta disempitkan lagi pada

temurun;

c.

Hak andarbeni (memiliki);

d.

Hak pungut hasil;

e.

Hak didahulukan;

f.

Hak blengket.

tahun 1813 menjadi wilayah Kasultanan dan wilayah Pakualaman.6 Hasil perjanjian Giyan menyatakan bahwa Sultan Hamengku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Gra indo Persada, 2003), hal. 14. Moedjanto, G., Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal.13. Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal. 18. KPH Notoyudo dalam Umar Kusumoharyono, Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta setelah berlakunya UU No. 5 / 1960, Yustisia Edisi Nomor 68, Mei - Agustus 2006, hal. 2. Boedi Harsono, Undang – Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, (Djakarta: Djambatan, 1968), hal. 56.

Jur

4

na l

Buwono mempunyai hak milik (domein) atas

5 6 7

8

58


Pengaturan tersebut berlaku di seluruh

mempengaruhi hak ulayat persekutuan, tetapi juga perorangan, sehingga hak milik berubah

domeinverklaring tersebut ini merupakan

menjadi hak mengelola tanah atau hak

pernyataan sepihak dari Sultan. Seper yang

memungut hasil saja. Kekuasaan menguatkan

termuat dalam Pasal 1 Rijksblaad Kasultanan

paham milik raja (vorstendomein) dan hak

No. 16 tahun 1918 :

milik raja (vorsteneigendomsrecht) karena

Yogyakarta.

menurut adat raja adalah segala-galanya.

“Sakabehing bumi kang ora ana tandha yek ne kadarben ing liyan, mawa wenang eigendom, dadi bumi kagungane Kraton Ingsun Ngayogyakarta. “

Semuanya adalah untuk raja dan kepunyaan raja. Dalam

(Seluruh tanah yang dak ada tanda bukyang dimiliki seper eigendom menjadi milik keraton Yogyakarta).

yang

terkesan

dan menjunjung raja mereka. Sebab dalam

menge-

depankan feodalisme tersebut menggeli k untuk memunculkan pertanyaan apakah perbuatan

tersebut

bukan

merupakan

ndakan sewenang-wenang. Berangkat dari

kenyataannya rakyat tetap menganggap dirinya sebagai pemilik hak atas tanah mereka, hal itu terbuk dengan terus berlangsungnya kegiatan seper

percaya bahwa sultan atau raja adalah

seorang suci. Rakyat merasa bangga jika miliknya diperlukan oleh raja, pemimpin

mereka yang suci.9 Hal tersebut berlaku juga

Re c

dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta. beberapa

perbuatan

raja

yang pada masa sekarang ini menurut kita merupakan

ndakan

sewenang-wenang.

Namun selama tekanan tersebut dak berat

jual beli, sewa menyewa,

gadai dan sebagainya yang dilakukan oleh rakyat di tanah mereka. Raja pun

hts V

pemahaman pada masa tersebut, rakyat

Terdapat

pemahaman

tersebut hanya ditujukan untuk menghorma

ind

Pernyataan

pelaksanaannya

ing

Kasultanan

BP HN

Asas

wilayah

dak

menganggap dirinya sebagai pemilik tanah dalam ar yang luas. Yang diminta dari rakyat hanyalah penyetoran sebagian dari hasil bumi atas tanah mereka dan raja hanya mengatur segala urusan pertanahan di wilayahnya.10 Terdapat

pengaturan

beberapa pertanahan

pembabakan di

Yogyakarta,

menurut kronologi sejarah yang in nya adalah sebagai berikut11: Periode pertama, berlangsung hingga tahun

hukum adat. Kekuasaan raja

1918, yakni saat dimulainya reorganisasi

dak hanya

Jur

na l

bagi rakyat perbuatan tersebut menjadi suatu

9

10 11

B. Ter Haar, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh K. ng. Soebakti Poesponot, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 78. Erman Rajagukguk, Pemahaman Rakyat tentang Hak atas Tanah, Prisma, Jakarta, 1979, hal. 4. http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/05/hukum-pertanahan-di-yogyakarta-sebelum.html. diakses tanggal 4 Februari 2011.

59

Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012 Pasal 3

ini berlaku asas bahwa tanah adalah milik

(1) Sakabehe bumi kang wus kapranata maneh kang wus terang dienggo uwong cilik dienggoni utawa diolah ajeg utawa nganggo bera pangolahe, kadidene kang kasebut ing register kelurahan, iku padha diparingake marang kalurahan anyar mawa wewenang panggadhuh cara Jawa, dene bumi kang diparingake marang siji-sijine kalurahan mau, bumi kang kalebu ing wewengkone kalurahan miturut register kalurahan.

raja; sebagian diantaranya diberikan kepada kerabat dan pejabat keraton sebagai tanah lungguh, sedang rakyat hanya mempunyai wewenang anggadhuh (meminjam). Dalam hal ini rakyat dak memiliki hak hukum atas sebidang tanah, tetapi hanya sekedar menggarapnya. Oleh karenanya zaman ini

BP HN

keagrariaan. Pada masa kabekelan/apanage

(Semua tanah yang terletak dalam wilayah yang telah diorganisir yang nyata-nyata dipakai rakyat, baik yang ditempa maupun yang diolah secara tetap atau dak tetap sebagaimana tercatat dalam register kalurahan, diberikan kepada kalurahan baru tersebut dengan hak anggadhuh / inlandsbezitsrecht. Ada pun tanah yang diberikan kepada masing-masing kalurahan itu adalah tanah yang termasuk dalam register kalurahan).

ing

merupakan zaman penderitaan bagi rakyat kecil, dimana selain diharuskan menyerahkan sebagian hasil tanamnya, rakyat masih diwajibkan bekerja di perusahaan-perusahaan

ind

pertanian.

Periode kedua, ditandai dengan dilaksana-

kannya perubahan dalam sistem pemilikan

tanah tahun 1918 hingga tahun 1950-an. Pa-

Pasal 4

sebagian terbesar dari tanah yang termasuk

Kejaba wewenange penggadhuh tumrap bumi lungguhe lurah sarta perabot kelurahan tuwin bumi kang diparingake minangka dadi pensiune (pengarem-arem) para bekel kang dilereni, iku wenang penggadhuh kang kasebut ing bab 3 diparingake marang kalurahan mawa anglestareake wewenange kang padha nganggo bumi ing nalika tumindake pembangune pranatan anyar, wewenange nganggo bumi kang dienggo nalika iku, ditetepake

lR ec hts V

da masa ini raja melepaskan hak-haknya atas

wilayahnya, yang kemudian menjadi hak milik pribumi anggota masyarakat desa, dan diadakannya pembagian baru dari persilpersil tanah untuk penduduk desa.12

Peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang

proses

perubahan

sistem pemilikan tanah ini adalah Rijksblad

Kasultanan 1918 No. 16 tanggal 8 Agustus

1918, yang beberapa pasalnya berbunyi

Jur

na

sebagai berikut:

12

60

Ibid.

turun temurun, sarta siji-sijine kalurahan sepira kang dadi wajibe dhewe-dhewe, dipasrahi amranata dhewe ngatase angliyaake bumi sajerone sawetara lawase sarta angliyerake wewenange nganggo bumi mau, semono iku mawa angelingi pepacak kang wis utawa kang bakal ingsun dhawuhake, utawa kang panin¬dake terang dhawuhingsung.

Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012 (Selain untuk keperluan dimaksud pasal 5, Pemerintah dak akan menarik kembali tanahtanah yang dipergunakan oleh penduduk, apabila dak untuk kepen ngan umum dan dengan gan rugi yang ditetapkan oleh Pa h Kerajaan dengan persetujuan Residen di Yogyakarta dan telah mendengar pendapat komisi taksir. Pelaksanaan hal ini akan diatur kemudian dengan peraturan Pa h Kerajaan).

Pasal 5

dengan ketentuan diatas.

Mengenai proses perubahan pertanahan

ing

di wilayah Paku Alaman diatur dalam Rijksblad Paku Alaman 1918 No. 18 tanggal 17 Agustus 1918 yang isinya sama atau hampir sama Periode akhir periode kedua ini

ind

(1) ing samangsa-mangsa ingsung kena mundhut kondur bumi sawatara bageyan kang padha diparingake marang kalurahan mawa wewenang penggadhuh, menawa bumi mau bakal diparingake marang kabudidayan tetanen iku bakal ingsun paringi wewenang ing atase bumi mau miturut pranatan bab pamajege bumi, mungguh laku-lakune kang kasebut ing ndhuwur iki bakal kapranatan kamot ing pranatan.

BP HN

(Kecuali hak anggadhuh atas tanah lungguh lurah dan perabot kelurahan serta tanah yang diberikan sebagai tanah pensiun para bekel (pamong desa) yang diberhen kan, hak anggadhuh / inlandsbezitsrecht yang tersebut pada pasal 3 diberikan kepada kelurahan dengan melestarikan hak para pemakai tanah pada saat berlakunya reorganisasi, hak pakai itu ditetapkan turun temurun (erfelijk gebruiksrecht), dan kelurahan diserahi mengatur sendiri mengenai ‘angliyaake’ tanah untuk sementara waktu ( jdelijke voorveending) dan ‘angliyer-ake’ hak pakai tanah (overdracht van dat gebruiksrecht), dengan mengingat peraturan yang sudah atau akan ditetapkan kemudian.

bisa

dipas kan

waktunya,

dak

disebabkan

karena sekitar tahun 1950-an terjadi banyak peris wa pen ng yang berkaitan dengan

lR ec hts V

bidang agraria seper dihapuskannya pajak kepala tahun 1946, digan kannya pajak tanah dengan pajak pendapatan tahun 1951, dan diberikannya hak milik perseorangan

(Sewaktu-waktu hak anggadhuh / inlandsbezitsrecht yang diberikan kepada kalurahan dapat ditarik kembali jika tanah itu diperlukan untuk perusahaan pertanian / landbouw onderneming menurut aturan penyewaan tanah/grondhuur reglement). Pasal 6

Jur

na

Kejaba tumrap lelakon kang kasebut ing bab 5, ingsun ora bakal mundhut bumikang dianggo uwong cilik kang katemtoake ing bab 3, menawa ora tumrap kaperluane ngakeh, semono iku mawa amaringi karugian kang nam¬toake dening Pepa hingsun, sabiyantu kalayan Kanjeng Tuan Residen ing Ngayogyakarta, sawuse karembug dening kumisi juru taksir, dene panindake kang bakal namtoake ing tembe kamot ing layange undang-undang Pepa hingsun.

turun-temurun tahun 1954. Periode

ke ga,

berlangsung

sejak

tahun 1950-an, hingga tahun 1984 yakni saat

diberlakukannya

Undang-Undang

No. 5 Tahun 1960 secara penuh di Daerah Is mewa Yogyakarta. Pada periode ini berlaku ketentuan bahwa semua tanah yang dak dapat dibuk kan secara hak oleh pihak

lain adalah domain Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Keraton memberikan hak anggadoh ke kelurahan. Keraton memberikan hak anggadoh turun temurun kepada rakyat yang nyata-nyata dipergunakan rakyat dan

61


(ser fikat/surat yang dikeluarkan Keraton) ,

Tanah di ap- ap kelurahan.13

jadi para sentono ini termasuk kerabat.

BP HN

mulai saat ini muncul Buku Administrasi Pada periode ini, urusan pertanahan

Kedua, tanah Keraton yang digunakan

merupakan urusan rumah tangga Daerah

untuk keperluan eksistensi Keraton yaitu

Is mewa

mungkin Keprabon yang di dalam Rancangan

Yogyakarta.

Yogyakarta

memberi

Daerah hak

Is mewa

milik

turun

Undang-Undang sudah ada defenisinya.

Ke ga, tanah Keraton yang dipakai

temurun atas bidang tanah pada Warga Negara Indonesia. Tanda sah hak milik tanah

sebagai rumah jabatan.

Keempat, tanah Keraton yang dipakai

model D, E, dan da ar atau register leter C.

oleh pihak lain yaitu instansi pemerintah

Sedangkan tanah sah hak milik di Yogyakarta

atau lembaga badan hukum swasta maupun

yang berada di dalam wilayah sultan adalah

perorangan, baik dengan perjanjian maupun

pe kan register bawenang andarbabumi

hanya ijin saja.

ing

di Yogyakarta, diluar tanah sultan adalah

Jadi selama ini eksis ngnya apabila

ind

miras layang kurat pe kan soko yatno

misalnya kalau pihak ke ga itu mengadakan

pustoko.

milik

keinginan untuk itu biasanya dari pihak

IX)

Keraton maupun Pakualaman ada kerja sama

pernah menyatakan bahwa siapa saja baik

dengan bupa daerah setempat, dan secara

perorangan maupun badan hukum dapat

operasional bupa ini yang akan mengatur

memanfaatkan dan menggunakan tanah

dengan pihak ke ga. Tetapi ada juga yang

keraton tersebut asalkan jelas peruntukannya

langsung yaitu dengan perjanjian. Kalau

dan melaporkan ke lembaga yang berwenang

dengan masyarakat yaitu hanya ijin saja, yaitu

menangani. Sebab bagi Sultan yang pen ng

dengan cara magersari.

Dalam

Sultan

tanah

(Hamengkubuwono

lR ec hts V

keraton,

penggunaan

adalah adanya pengakuan bahwa tanah tersebut adalah tanah Keraton.

Sedangkan penggunaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground dapat 14

digolongkan menjadi :

Satu, tanah Keraton yang sudah diberikan

Jur

na

kepada para sentono dengan kekacingan

13

14

62

Kelima, tanah Keraton yang masih

digarap oleh masyarakat, dak ada bangunan,

baik dengan ijin maupun

dak. Termasuk

yang di Pasir Besi yang di arah Kulon Progo ini dengan tanah Paku Alam Ground, kemudian kalau di Yogya umumnya, selain di Kulon Progo tersebar adalah Sultan Ground.

Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI, Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin,10 Oktober 2011, hal. 3 Ibid. hal. 6


Pakulaman untuk kepemilikan tanah bagi

masih kosong sama sekali dan belum dikuasai

WNI non pribumi yang masih berlaku hingga

oleh pihak lain.

sekarang. Berdasarkan Rijksblad Kasultanan

BP HN

Keenam, tanah-tanah keraton yang

kedudukan

1918 nomor 16 juncto 1925 nomor 23, serta

tanah dan fungsinya masing-masing yakni

Rijksblad Paku Alaman 1918 nomor 18 juncto

dapat dibagi menjadi15:

1925 nomor 25, Pasal 6 ayat (1) :

Sedangkan

berdasarkan

I.

Tanah yang dipakai Sultan Sendiri;

II.

Tanah yang diberikan Sultan kepada

”adol utawa angliyerake wewenang andarbeni utawa nganggo bumi … marang wong kang dudu bangsa Jawa lan maneh nyewaake utawa nggaduhake bumi gawe marang wong kang dudu bangsa Jawa, … kalarangan”.

Pemerintah Hindia Belanda untuk kantor,

ing

gedung; III. Tanah yang diberikan kepada orang asing

(Menjual atau memindahkan hak milik atau hak pakai atas tanah … kepada yang bukan bangsa Jawa (baca: bangsa Indonesia) dan juga menyewakan atau menggaduhkan tanah kepada bukan bangsa Jawa (baca: bangsa Indonesia) … dilarang).

(WNA): hak Eigendom, Opstal; golongan abdi dalem; V.

ind

IV. Tanah Golongan diberikan menurut Tanah Kasentanan diberikan kepada keluarga/ kerabat Raja;

VI. Tanah pekarangan Bupa , untuk pegawai

Hak milik atas tanah

VII. Tanah Kebonan dan pekarangan di luar

pusat pemerintahan diberikan ke Pa h (Rijkbestuurder);

VIII. Pekarangan penduduk di luar tanahtanah I-VII;

IX. Sawah Mahosan yang dikerjakan dan

dipelihara Bekel dengan membayar pajak (Pajeg/Paos); Kembali

kepada

dengan per mbangan melindungi warga

pribumi yang secara ekonomis tergolong lemah. Dapat dirasakan disini bahwa Sultan

Yogyakarta

sangat

peduli

dan

selalu

mengutamakan keberpihakan terhadap nasib rakyatnya. Bagi Sultan, rakyat merupakan bagian yang secara langsung mengokohkan

kekuasaan

Sultan,

selain mempunyai hak milik atas tanah di

wilayahnya secara utuh pada masa tersebut,

na

dak diberikan

kepada warga negara Indonesia non-pribumi

lR ec hts V

dengan perkampungan di sekelilingnya;

terdapat prinsip lain yang unik dalam urusan

gaimana prinsip manunggaling kawula gus (bersatunya rakyat dan raja) . Kebijakan Sutan dalam Rijksblad yang telah diadopsi menjadi Peraturan Kepala Daerah Is mewa Yogyakarta tersebut sebenarnya telah sesuai dan selaras

Jur

pertanahan Kasultanan Yogyakarta dan Pura

legi masi poli k kepemimpinannya seba-

15

Mochammad Tauchid., Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Pertama, (Djakarta: Tjakrawala, 1952), hal. 135.

63


daerah,

melainkan

untuk melindungi golongan masyarakat yang

pertanahan,

lemah.16 Prinsip dan kebijakan yang seakan

anggaran keis mewaan dan posisi keraton. Dalam

mengandung ke dakadilan dan diskriminasi

juga

pemerintahan,

pendidikan,

kebudayaan,

BP HN

dengan UUPA yang juga mempunyai misi

amanat

Penggabungan

diri

tersebut dapat diterima. Dalam hukum,

tersebut Sultan dan Paku Alam menyertakan

suatu pandangan bahwa ke dakadilan dan

kewenangan untuk menangani segala urusan

diskriminasi dalam kebijakan dan perlakuan

pemerintahan di daerahnya. Hak tersebut

yang

antara lain untuk mengatur pemerintahannya

dimaksudkan

untuk

melindungi

yang melipu

dan kemudian dikokohkan dalam is lah

pengangkatan dan pemberhen an pimpinan

“diskriminasi posi f (posi ve discrimina on)

daerahnya termasuk juga mengatur urusan

atau keadilan korek f (correc ve jus ce).

17

penentuan sendiri cara

ing

kepen ngan yang lemah dapat dibenarkan

pertanahannya. Berdasarkan keis mewaan tersebut, saat ini di Yogyakarta terdapat

Sultan dan Pakualam menimbulkan kesan

beberapa kelompok status tanah dengan

adanya dualisme hukum pertanahan di

sistem hukum yang berbeda pengaturannya

Yogyakarta. Namun hal tersebut merupakan

antara lain:

konsekuensi dari keis mewaan yang dimiliki

a.

ind

Masih berlangsungnya pengaturan oleh

oleh orang-orang Eropa dan Timur asing

lain di Indonesia.

yang pada tahun 1960 yang sudah di

lR ec hts V

oleh Yogyakarta dibandingkan dengan daerah

oleh

konversi menjadi salah satu hak atas

Yogyakarta berawal dari keluarnya Amanat

tanah menurut UUPA dan tunduk pada

Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX

ketentuan hukum agraria nasional.

Keis mewaan

yang

dimiliki

dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal Kasultanan

Hadiningrat

menjadi milik perorangan dan desa sejak

dan Kadipaten Pakualaman adalah daerah

tahun 1954 tunduk pada ketentuan

is mewa dan merupakan bagian dari wilayah

dalam beberapa Peraturan Daerah.

Ngayogyakarta

c.

Tanah-tanah

yang

milik

sudah

diberikan

(domein)

Sultan

Sultan Yogyakarta tetap dalam keduduk-

dan Paku Alam yang berada di bawah

annya sebagai kepala pemerintahaan yang

kewenangan Kasultanan dan pakualaman

mengendalikan semua wilayah kekuasaan

yang penguasaan dan penggunaannya

kesultanan. Keis mewaan yang dimiliki oleh

diatur berdasarkan Rijksblad Kasultanan

Sultan

dan Pakualaman.

na

64

Tanah milik (domein) Kasultanan dan Pakualaman

dak terbatas pada status kepala

Jur 17

b.

5 September 1945 yang menyatakan bahwa

Republik Indonesia.

16

Tanah bekas hak barat yang di miliki

Tri Widodo Utomo, Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Navila, 1992), hal. 120. Maria Sumardjono SW, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , Kompas , Jakarta, 2001.


kan dualisme hukum tersebut menimbul-

untuk menyusun peraturan perundangundangan di masa mendatang.

BP HN

Perbedaan pengaturan yang menimbul-

Berdasarkan latar belakang tersebut

kan ke dakpas an hukum. Ke ka berbicara dalam konteks Negara Kesatuan Republik

regulasi

Indonesia tentunya merupakan persoalan

secara

yang serius dan harus segera diselesaikan,

keis mewaan Yogyakarta sangat diperlukan.

ke ka status keis mewaan suatu daerah

Undang-Undang tersebut pada satu sisi

dapat mengalahkan hukum nasional yang

harus memper mbangkan keis mewaan

berlaku. Hal ini juga dak bisa sepenuhnya

Yogyakarta yang sudah diakui sejak tahun

dianggap mengabaikan keberadaan keraton

1950. Dan pada sisi yang lain, harus dapat

Yogyakarta,

hukum

menyesuaikan dengan perkembangan ma-

terutama dalam hal pertanahan selaras

syarakat yang ada. Kehadiran undang-undang

juga dengan sikap nasionalisme Sultan HB

tersebut juga diharapkan akan mampu

IX ke ka menyatakan untuk bergabung

menciptakan kepas an hukum terutama

dengan NKRI. Sultan HB IX pada saat itu

dalam hal urusan pertanahan sehingga

sangat mengharapkan bahwa terjadinya

akan sangat berguna bagi Yogyakarta dalam

penggabungan Keraton Yogyakarta dengan

menyelenggarakan proses pemerintahannya

Republik Indonesia yang masih sangat muda

dari masa ke masa.

mengatur

yang

aspek-aspek

ing

kepas an

tegas

undang-undang

lR ec hts V

ind

sebab

berupa

tersebut diharapkan akan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh.

2. Realitas urusan pertanahan dalam menyikapi RUU KeisƟmewaan DIY

Dalam rangka pembangunan hukum,

Sebagaimana telah diuraikan di atas

yang merupakan proses mengakomodasi

bahwa Sultan dan Paku Alam mempunyai

dan merespon terhadap dua dunia yaitu

kewenangan

dunia cita-cita atau ide dan dunia nyata,

pertanahan di wilayahnya. Dalam RUU

jika hukum yang dibangun diharapkan daya

Keis mewaan DIY, Kewenangan urusan

jangkau berlaku ke masa yang akan datang

pertanahan diatur pada Bab

tetapi dengan

Kewenangan, dalam Pasal 7 :

dak mengabaikan kondisi18

kondisi yang ada pada saat sekarang. Maka

1)

mutlak

terhadap

urusan

IV tentang

Kewenangan Provinsi Daerah Is mewa Yogyakarta sebagai daerah otonom

masyarakat saat ini kini akan menjadi bahan

mencakup

kewenangan

dalam

Jur

na

faktor sejarah dan realita dalam kehidupan

18

Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hal.13.

65


sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Keis mewaan DIY tergambar bahwa hak veto

Undang tentang Pemerintahan Daerah

yang nan nya akan diberikan untuk Sultan

dan

dan Paku Alam merupakan “senjata” mereka

urusan-urusan

is mewa

yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap

Kewenangan dalam urusan is mewa

kebijakan dalam urusan pertanahan untuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rakyat Yogyakarta. Namun pemberian hak

mencakup:

veto tersebut belum memecahkan rumitnya

a. penetapan

fungsi,

tugas

dan

yang nan nya

Wakil Gubernur Utama;

mekanisme pengaturan hak veto tersebut

Daerah Provinsi;

hak veto yang diberikan kepada Sultan dan

kebudayaan; dan

Pakualam ke ka nan

d. pertanahan dan penataan ruang.

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah bukan Sultan atau Paku

Penyelenggaraan kewenangan dalam

Alam yang sedang jumeneng lebih terkait

urusan-urusan is mewa sebagaimana

pada mekanisme pengaturan, bukan tentang

dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada

hak milik atas tanah. Hak veto yang diberikan

nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan

lebih kepada sebuah kontrol terhadap

kepada rakyat.

langkah-langkah pemerintah yang dipandang

Pengaturan lebih lanjut kewenangan

bertentangan dengan atau menyimpang dari

dalam

norma-norma dasar yang dikenal dan dianut

lR ec hts V

4)

mbul antara lain pada

nan nya ke ka akan di implementasikan,

ind

c.

urusan pertanahan di Yogyakarta. Kerumitan

wewenang Gubernur Utama dan b. penetapan kelembagaan Pemerintah

3)

BP HN

Dalam naskah akademik RUU tentang

ing

2)

urusan-urusan pemerintahan Provinsi

urusan-urusan

is mewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.

oleh masyarakat Yogyakarta. Harus diberikan batasan-batasan yang

jelas pengunaan hak veto tersebut. Bagaimana

Dalam penjelasan Pasal itu disebutkan bahwa:

Jur

na

“Kewenangan dalam urusan pertanahan dan penataan ruang melipu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond. Khusus di bidang pertanahan, Sultan dan Pakualam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama berwenang memberikan arahan umum kebijakan, per mbangan, persetujuan dan veto terhadap rancangan Peraturan Daerah Is mewa yang diajukan DPRD dan Gubernur dan/ atau Peraturan Daerah yang berlaku.”

66

kekuatan veto yang dimiliki oleh Sultan dan Paku Alam juga harus dipertegas. Samakah dengan kekuatan hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki efek mempengaruhi bahkan merubah se ap resolusi Dewan Keamanan. Apakah Sultan dan Paku Alam boleh menggunakan hak veto dengan bebas. Sebab jika digunakan dengan bebas maka dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.


alasan apa saja yang dapat menjadi dasar

selebar terkembangnya payung (mung kari sak megaring songsong).

BP HN

Dan ke ka dibatasi maka alasan-

Kekhawa ran tersebut bukanlah sesuatu

itu apakah hak veto Sultan bersifat mutlak,

yang berlebihan. Sebab sebagaimana telah

ar nya langsung menggugurkan rancangan

terurai di atas dalam sejarah pengaturan

peraturan daerah yang diajukan baik oleh

tanah di Kasultanan Yogyakarta dan Pura

pemerintah daerah maupun DPRD. Sebab

Pakualaman, kewenangan Sultan dan Paku

jika hak veto tersebut bersifat mutlak maka

Alam dak hanya terbatas dalam keikutsertaan

bagaimana dengan nasib rancangan perda

atau hanya merupakan hak kons tusional

yang telah disusun apakah masih boleh

penguasa untuk mencegah, menyatakan,

diajukan kembali. Mekanisme tersebut harus

menolak, atau membatalkan keputusan saja

dipikirkan dengan matang agar nan nya

semacam hak veto. Namun juga termasuk

ing

digunakannya hak veto oleh Sultan. Selain

memiliki tanah dan mendistribusikan kepada

dak menimbulkan masalah baru.

rakyatnya untuk kesejahteraan rakyatnya.

ind

Ke ka nan nya Gubernur dan Wakil Gubernur dak dijabat oleh Sultan atau Paku

Menghilangkan suatu tradisi yang telah

Alam atau kerabat keraton sebagai akibat dari

lama hidup dalam suatu masyarakat terlebih

sistem pemilihan kepala daerah langsung.

dak pernah ada konflik di dalamnya yang

menyebabkan perpecahan tentunya

nan nya kurang memahami secara arif dan

mudah. Masyarakat sudah terlanjur nyaman

benar bagaimana relasi masyarakat dengan

dengan kondisi tersebut apalagi ke ka

tanah. Kekhawa ran bahwa akan muncul

dirasa dak merugikan diri mereka. Namun

sifat otoriter yang dengan semena-mena

dualisme pengaturan urusan pertanahan

menghapuskan dan/ atau mengambilalih

yang

hak-hak rakyat yang telah diberikan oleh

menimbulkan ke dakpas an hukum, yang

Sultan dan Paku Alam.

sebenarnya merugikan masyarakat sendiri

lR ec hts V

Dikhawa rkan kepala daerah yang terpilih

terjadi

di

Yogyakarta

dak

tentunya

Kekhawa ran terbesar adalah terjadi

terutama mereka yang telah turun temurun

ndakan melepaskan dan/atau melakukan

mendapatkan kepercayaan menggunakan

wewengkon

tanah-tanah Kasultanan dan Pura Pakulaman.

Kasultanan dan Pura Pakualaman kepada

Secara hukum nasional status mereka

investor baik domes k apalagi investor asing

terhadap tanah tersebut menjadi dak jelas

melalui produk hukum Peraturan Gubernur.

karena dak tercatat secara nasional.

aset

tanah

na

tukar-menukar

Selain Pasal 7 yang mengatur urusan

hal-hal yang di khawa rkan oleh pihak

kewenangan dibidang pertanahan. Dalam

Kasultanan dan Pura Paku Alaman bahwa

RUU Keis mewaan DIY urusan pertanahan

wewengkon keraton nan nya hanya nggal

diatur juga dalam Pasal 10 :

Jur

Sehingga cepat atau lambat akan terjadi

67


besarnya ditujukan untuk pengembangan

Gubernur Utama dan Wakil Gubernur

kebudayaan, kepen ngan sosial, dan

a.

kesejahteraan masyarakat.

Memberikan arah umum kebijakan dalam penetapan kelembagaan Pemerintah

Daerah

pertanahan,

Provinsi, penataan

Hukum

ruang,

Pemerintah.

dan 6)

dengan

Peraturan

Tata guna, pemanfaatan, dan pengelola-

rancangan Perdais yang telah disetujui

Grond serta penataan ruang Provinsi

bersama oleh DPRD Provinsi Daerah

Daerah Is mewa Yogyakarta diatur lebih

ing

an Sultanaat Grond dan Pakualamanaat

persetujuan

lanjut dengan Perdais.

Memberikan saran dan per mbangan

Setelah

semua

aturan

terkait

kewenangan di bidang pertanahan, pasal

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

selanjutnya mengatur mengenai tugas atau

Provinsi dengan pihak ke ga yang

kewajiban yang dibebankan kepada Sultan

membebani masyarakat.

dan Paku Alam untuk melakukan konsolidasi

ind

terhadap rencana perjanjian kerjasama

dan klasifikasi pertanahan sebagaimana

pertanahan diatur pada Bagian Ke ga

diatur dalam Pasal 35 huruf (c dan d):

tentang Pertanahan dalam Pasal 26 :

1)

3)

Sri Paku Alam IX masing-masing dalam

kewenangan pertanahan dan penataan

kedudukannya sebagai Sri Sultan dan Sri

ruang sebagaimana dimaksud dalam

Paku Alam memiliki tugas:

Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan

-

rangka

melakukan konsolidasi dan klasifikasi

Pakualaman ditetapkan sebagai Badan

Sultanaat Grond dan Pakualamanaat

Hukum.

Grond;

Sebagai Badan Hukum, Kasultanan

-

menda arkan hasil klasifikasi dan

mempunyai hak milik atas Sultanaat

konsolidasi

Grond.

dimaksud pada huruf c kepada

Sebagai Badan Hukum, Pakualaman

Badan Pertanahan Nasional Republik

mempunyai

hak

milik

tanah

sebagaimana

Indonesia;

atas

Pakualamanaat Grond.

2)

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan

Sebagai Badan Hukum, Kasultanan

Sri Paku Alam IX dalam kedudukannya

dan Pakualaman merupakan subyek

sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur

hukum yang berwenang mengelola dan

Provinsi Daerah Is mewa Yogyakarta

memanfaatkan Sultanaat Grond dan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

Pakualamanaat Grond dengan sebesar-

huruf (e) mempunyai tugas menyiapkan

Jur

4)

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan

penyelenggaraan

Dalam

na

2)

lR ec hts V

Pasal yang secara utuh mengatur masalah

1)

68

diatur

terhadap

Memberikan

Is mewa Yogyakarta dan Gubernur; c.

Ketentuan lebih lanjut tentang Badan

kebudayaan,

penganggaran; b.

5)

BP HN

Utama berwenang:


dengan dengan pelaksanaan teknisnya nan

dan pemanfaatan Sultanaat Grond dan

dilapangan, sebab nan nya ada perbedaan

Pakualamanaat Grond, serta penataan

antara Sultanaat Ground, Pakualamanaat

ruang

Ground, tanah milik Pemerintah Daerah DIY

Provinsi

Daerah

Is mewa

BP HN

kerangka umum kebijakan pengelolaan

dan milik rakyat DIY, dan juga tanah milik

Yogyakarta;

masing-masing ahli waris dari Sultan dan Berbagai pasal yang terdapat dalam RUU

Pakualaman.

Selain status pertanahan dalam RUU

kepas an hukum. Salah satunya sebagaimana

ini juga belum dipaparkan secara rinci

telah diuraikan diatas, terkait hak veto dalam

mengenai hak atas tanahnya. Dalam hal ini

rangka pelaksanaan kewenangan Sultan dan

termasuk juga kedudukan Sultan sebagai

Paku Alam.

pihak yang mempunyai hak is mewa dalam

ing

Keis mewaan DIY masih belum memberikan

bidang pertanahan di Yogyakarta. Diperlukan

kepas an hukum adalah kedudukan Sultan

suatu rumusan yang komprehensif tentang

dan Paku Alam dalam urusan pertanahan,

pengaturan hak atas tanah yang dimiliki oleh

juga

dak ditegaskan urusan pertanahan

Sultan. Harus dibedakan dengan sedemikian

yang mana yang menjadi keis mewaan

rupa mana hak-hak yang seharusnya menjadi

Sultan dan Paku Alam. Sebab seper telah

hak pemerintah, dan mana yang seharusnya

lR ec hts V

ind

Hal lain yang terkesan belum memberikan

diurai diatas, bahwa tanah di Yogyakarta

menjadi

bermacam-macam jenis dan golongannya.

keis mewaan Yogyakarta menjadi hak dari

Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah

Sultan dan Pakualam.

yang

memang

karena

pertanahan yang diatur terutama dalam

Dalam rangka memberikan kepas an

Pasal 10 apakah sama dengan Pasal 7 ataukah

hukum terhadap keraton telah banyak

dengan pertanahan sebagaimana diatur

dilakukan berbagai macam diskusi maupun

dalam Pasal 26 RUU Keis mewaan ini.

sarasehan. Salah satu bentuk pemberian

Pertanahan dalam Pasal 7 dan Pasal 10 dak dijelaskan dengan lebih rinci, berbeda

dengan pertanahan yang ada dalam Pasal 26

di sebutkan dengan lebih rinci yaitu Sultanaat

hak atas tanah kepada Kasultanan dan Pakualaman19:

•

Hak Pengelolaan (HPL) bagi Kasultanan dan paku alaman. HPL merupakan bentuk khusus dari

dikhawa rkan akan menimbulkan penafsiran

Hak Menguasai Negara (HMN), sebab HPL

yang berbeda-beda tentang pertanahan

mempunyai kewenangan yang bersifat

tersebut. Kondisi ini akan menyulitkan terkait

publik disamping juga kewenangan yang

na

Ground dan Paku Alamanaat Ground. Hal ini

Jur 19

hak

Nurhasan Ismail, Sistem Pertanahan di DIY dalam Kerangka keistimewaan, Makalah Seminar yang diselenggarakan PARWI FOUNDATION, 26 April 2003, Novotel, hal. 9.

69


bersifat perdata terbatas. Dengan HPL,

kepada rakyat yang menguasainya,

maka Kasultanan dan Pura Pakualaman

sehingga HPL-nya

dapat melakukan kewenangan antara

sisi lain rakyat yang menguasai dan

lain :

menggunakan tanah-tanah milik

budaya dan ekonomi dengan tetap

BP HN

dak hilang. Di

mengedepankan serta berpijak pada

Berdasarkan hukum yang berlaku,

Kasultanan dan Pura Pakualaman

dan penggunaan tanah-tanah yang

juga semakin diperkuat status hak

dimiliki untuk berbagai kepen ngan

nya sehingga secara yuridis dan

dan kegiatan yang bersifat sosial,

ekonomis lebih duntungkan.

rencana

ing

peruntukan

1) Menyusun

HPL hanya dapat diberikan kepada

prinsip “Tahta untuk rakyat”. 2) Menggunakan

sendiri

instansi pemerintah dan Badan Usaha

tanah-

Milik Negara/Daerah (BUMN/D) sehingga

tanah yang diperuntukkan bagi

perlu penegasan dan penentuan sikap

ind

kepen ngan yang terkait langsung dengan simbol-simbol dan eksistensi

baik dari negara dan Pihak Kasultanan

lembaga

dan Pura Pakulaman, karena hingga saat

Kasultanan

dan

Pura

ini status mereka belum jelas apakah

Pakualaman.

lR ec hts V

3) Sedangkan untuk tanah-tanah yang saat ini digunakan oleh rakyat baik

merupakan badan hukum publik atau badan hukum privat.

untuk tempat nggal maupun untuk

kegiatan usaha, sejalan dengan

prinsip Tahta untuk Rakyat, maka

Pemberian Hak Milik (HM) Hak milik adalah hak atas tanah

tetap diserahkan

yang hanya mengandung kewenangan-

kepada rakyat yang bersangkutan

kewenangan yang bersifat keperdataan

sesuai dengan rencana peruntukan

saja. Dengan HM pihak Kasultanan

dan penggunaan tanah sebagaimana

dan Pura Pakualaman masih dapat

telah disusun dalam perjanjian awal

melaksanakan prinsip “Tahta Untuk

penggunaan tanah milik Kasultanan

Rakyat” melalui pemberian HGB atau

dan

Hak Pakai diatas tanah HM kepada warga

pengurusannya

Pura

pakualaman.

hukumnya,

na

kepas an

Untuk

terhadap

masyarakat

yang

sudah

menguasai

tanah-tanah ini pihak kasultanan

dan menggunakan. HM hanya dapat

dan

dapat

diberikan kepada orang perseorangan

merekomendasikan kepada Badan

yang berstatus Warga Negara Indonesia

Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi

Tunggal, sehingga badan hukum baik

Yogyakarta untuk memberikan Hak

privat maupun publik pada prinsipnya

Guna Bangunan atau Hak Pakai

dak dapat mempunyai HM, kecuali

Jur 70

•

Pura

Pakulaman


ini akan memberikan kepas an hukum

hingga Kasultanan dan Pura Pakualaman

dalam urusan pertanahan.

BP HN

ditunjuk langsung oleh pemerintah. Sedimungkinkan menjadi badan hukum

Manfaat langsung yang dirasakan

dengan HM, asalkan mereka membentuk

oleh rakyat Yogyakarta terhadap tanah

badan hukum privat seper Yayasan atau

yang

berdasarkan penetapan dari dengan

berstatus magersari namun tercatat

Perda sebagai badan hukum publik.

dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini

mereka

tempa ,

walaupun

tentunya menguntungan juga bagi rakyat

pun yang nan nya diterapkan dan

Yogyakarta yang hidup dalam koridor

dipilih, diharapkan mampu memberikan

hukum NKRI.

kepas an hukum urusan pertanahan di Yogyakarta. Pengaturan tersebut pen ng dalam rangka penataan dan pengelolaan

F. Penutup

1) Kesimpulan

ind

kepemilikan aset dan tanah Kasultanan dan Pakualaman. Langkah yang adalah

dak kalah pen ng

pendataan

oleh

Badan

lR ec hts V

Pertanahan Nasional (BPN) mengenai tanah-tanah di Yogyakarta berdasarkan penggolongannya.

Agar

nan nya

dalam RUU Keis mewaan DIY ini dapat dilampirkandatapertanahandiYogyakarta

secara lebih terperinci antara Sultanaat

Ground, Pakualamanaat Ground, tanah milik pemerintah DIY,tanah milik rakyat.

Menanggapi kekhawa ran masya-

rakat Yogyakarta dengan munculnya RUU Keis mewaan DIY yang ditakutkan akan mengganggu atau mengambil tanah

na

milik Keraton yang telah lama mereka kelola, baik sebagai tempat

nggal,

tanah garapan, untuk sekolahan, tempat

Jur

ibadah dan lain sebagainya. Ada baiknya kekhawa ran

tersebut

ing

Pengaturan status tanah mana

dihilangkan,

karena apabila digarap dan dirumuskan dengan serius, RUU Keis mewaan DIY

a. Sejarah

penguasaan dan pemi-

likan tanah oleh raja atau Sultan Yogyakarta

dan

Paku

alam

merupakan

pelaksanaan

kese-

pakatan dari perjanjian Giyan . Perjanjian yang dilaksanakan di daerah Giyan

pada

tanggal 13

Februari 1755 membagi Kerajaan Mataram

menjadi

dua,

yaitu

Kasunanan Surakarta (Susuhunan) dan

Kasultanan

Hadiningrat

Ngayogyakarta

(Kasultanan).

Pada

masa kekuasaan Inggris, oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, wilayah

Kasultanan

Yogyakarta

disempitkan lagi pada tahun 1813 menjadi wilayah Kasultanan dan wilayah Pakualaman. Hasil perjanjian Giyan

menyatakan bahwa Sultan

Hamengku

Buwono

mempunyai

hak milik (domein) atas tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram dan hal ini tetap harus hidup dalam

71


hak untuk mengatur dan mengurus

sih berlangsungnya pengaturan oleh

pertanahan secara mandiri. Urusan

Sultan dan Pakualam menimbulkan

pertanahan pada masa Kasultanan

kesan adanya dualisme hukum

diatur sendiri oleh Sultan dibantu

pertanahan di Yogyakarta. Namun

abdi dalemnya yang disebut Pani

hal tersebut merupakan konse-

Kismo.

kuensi dari keis mewaan yang

yang dikeluarkan oleh lembaga

dimiliki oleh Yogyakarta diban-

Kasultanan

dingkan dengan daerah lain di

Sultan dan Pakualam berkuasa

Indonesia.

penuh dan mutlak atas tanah yang

yang

dimiliki oleh Yogyakarta berawal dari keluarnya Amanat Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri

dan

di

Paku

wilayahnya.

mempunyai menyusun

Risjkblad

Kasultanan

kewenangan

rencana

Alaman

untuk

peruntukan

dan penggunaan tanah-tanah yang

5 September 1945 yang menyatakan

dipunyai untuk berbagai kepen ngan

bahwa Kasultanan Ngayogyakarta

dan kegiatan yang bersifat sosial,

Hadiningrat

budaya dan ekonomi. Kasultanan

dan

Kadipaten

dan

wa dan merupakan bagian dari

untuk menggunakan sendiri tanah-

wilayah Republik Indonesia. Dalam

tanah yang diperuntukkan bagi

amanat Penggabungan diri tersebut

kepen ngan mereka terutama yang

Sultan dan Paku Alam menyertakan

terkait langsung dengan simbol dan

kewenangan

eksistensinya. Seiring perjalanan

lR ec hts V

Pakualaman adalah daerah is me-

untuk

menangani

Paku

Alaman

waktu

daerahnya.

Yogyakarta semakin kabur karena

mempunyai

dak

sistem

ternyata

berwenang

segala urusan pemerintahan di b. Yogyakarta

sinergis

dengan

Sebagian

UUPA

akan adanya undang-undang baru

atau mengiku hukum pertanahan

yang melindungi dan mengatur

nasional yang berlaku dan beberapa

keis mewaan Yogyakarta mutlak

wilayah masih diatur oleh Rijksblad

dibutuhkan.

Urusan

Kasultanan dan Rijksblad Paku

dalam dra

RUU Keis mewaan

Alaman.Kondisi ini sebagai akibat

DIY diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

dari

d

na

dengan

pemberian

status

daerah

“Kewenangan

ada.

hukum

nasional

diatur

yang

keis mewaan

pengelolaan tanah yang khusus.

Jur 72

ada

ind

Paduka Paku Alam VIII pada tanggal

Berdasarkan

ing

Keis mewaan

BP HN

kesadaran hukum masyarakat. Ma-

Kebutuhan

pertanahan

dalam

urusan

is mewa di Yogyakarta. Dimana salah

is mewa sebagaimana dimaksud

satu bentuk keis mewaan adalah

pada ayat (1) mencakup pertanahan


ruang”.

Dalam

2) Saran

penjelasan Pasal itu disebutkan bahwa

kewenangan

dalam

urusan pertanahan dan penataan ruang

melipu

kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepemilikan,

penguasaan

dan

pengelolaan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat di

bidang

Grond.

Khusus

pertanahan,

Sultan

dan Pakualam sebagai Gubernur utama dan Wakil Gubernur utama berwenang memberikan arahan

Perlu kajian lebih mendalam serta sosialisasi yang lebih luas atas RUU Keis mewaan DIY, terutama terkait pengaturan pertanahan agar

dak

menimbulkan masalah atau polemik baru, khususnya dalam urusan pertanahan harus diatur dengan cermat sehingga nan nya

dak memunculkan masalah

baru yang berpotensi menimbulkan perpecahan

di

kalangan

internal

masyarakat yogyakarta serta selaras dengan sistem hukum nasional.

ind

umum kebijakan, per mbangan,

BP HN

penataan

ing

dan

persetujuan dan veto terhadap rancangan

Peraturan

Daerah

Is mewa yang diajukan DPRD dan dan/atau

Peraturan

lR ec hts V

Gubernur

Jur

na

Daerah yang berlaku.

73


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Harsono, Boedi, Undang–Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, (Djakarta: Djambatan, 1968).

Rajagukguk, Erman, Pemahaman Rakyat tentang Hak atas Tanah, Prisma, Jakarta,1979.

Notoyudo, KPH dalam Umar Kusumoharyono, Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta setelah berlakunya UU No. 5 / 1960, Yus sia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006.

Sumardjono, Maria SW, kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas , Jakarta, 2001.

ing

Moedjanto, G., Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994). Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982).

Soemardjan, Selo, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981).

ind

Soedargo, Hukum Agraria dalam Era Pembangunan, Prisma, nomor 6, tahun 1973. Soekanto,Suryono & Sri Mamudji, Peneli an Hukum Norma f, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Haar, Ter, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh K. ng. Soebak Poesponot, (Jakarta:

lR ec hts V

Pradnya Paramita, 1985).

Utomo, Tri Widodo, Hukum Pertanahan Dalam Perspek f Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Navila, 1992).

Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Pertama, (Djakarta: Tjakrawala, 1952). Ismail, Nurhasan, Sistem Pertanahan di DIY dalam Kerangka keis mewaan , Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh PARWI FOUNDATION, 26 April 2003, Novotel. Risalah Rapat Pani a Kerja Komisi II DPR RI, Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Keis mewaan Propinsi Daerah Is mewa Yogyakarta, Senin,10 Oktober 2011. h p://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ h p://www.kotajogja.com/

na

http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/05/hukum-pertanahan-di-yogyakarta-sebelum.

Jur

html.

74


BP HN

Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha Dalam Mewujudkan Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik

(Public and Business Par cipa on in Building Na onal Public Service Transparancy System) Tirta N. Mursitama, Ph.D Dosen Departemen Hubungan Internasional Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara Abstrak

lR ec hts V

ind

ing

Pelayanan publik merupakan pilar pen ng reformasi birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah. Namun, lebih dari sepuluh tahun reformasi bergulir dan implementasi otonomi daerah, fakta memperlihatkan masih minimnya perubahan substansial dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana keterkaitan organisasi masyarakat, dunia usaha dan layanan publik; serta bagaimana peran organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong terwujudnya transparansi pelayanan publik. Dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, tulisan ini menyimpulkan bahwa dalam pelayanan publik, terdapat 3 ( ga) aktor yang terlibat, yaitu: masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah yang dimotori oleh birokrasi. Ke ganya dak bisa berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan mendukung perwujudan sistem transparansi nasional. Untuk itu perlu dibangun strategi kerjasama segi ga antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mewujudkan birokrasi yang professional, efisien, cepat, dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Kata Kunci: masyarakat madani, dunia usaha, transparansi, pelayanan publik, pemerintah, birokrasi, administrasi, korupsi Abstract

na

Public service is one of the important pillars of bureucracy reform which serves as a benchmark of government performance. However, a er more than a decade of reform and the implementa on of local autonomy, it shows a limited progress of public service in Indonesia. This ar cle a empts to address two ques ons: 1) How are the interlinkages between civil society and business in public service? 2) What is the role of civil society and business in promo ng public service transparancy? By u lising empirical approach, this ar cle concludes that there are three key actors involved in public services namely society, business, and government which are heavily interrelated and suppor ve in promo ng na onal public service transparancy system. Hence, we need to develop a strategy of triangular coopera on among government, community and business in order to create a professional and efficient bureaucracy on the basis of good governance principles.

Jur

Keywords: civil society, business, transparancy, public service, government, bureaucracy, administra on, corrup on

75


A. Pendahuluan1 publik

merupakan

pilar

pen ng reformasi birokrasi yang menjadi tolok ukur kinerja pemerintah. Namun, lebih dari sepuluh tahun reformasi bergulir dan implementasi otonomi daerah, fakta memperlihatkan masih minimnya perubahan substansial

dalam

penyelenggaraan

layanan publik serta keterkaitan antara ke ganya.

Bagian

kedua

memaparkan

kerangka kerja untuk menganalisa peran organisasi masyarakat. Sedangkan bagian ke ga berupa penutup.

B. Permasalahan

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan

pelayanan publik di negeri ini. tahun 2010 pun menujukkan penurunan tahun-tahun

permasalahan sebagai berikut:

ing

Indeks integritas pelayanan publik pada dibanding

BP HN

Pelayanan

organisasi masyarakat, dunia usaha dan

1.

keterkaitan

organisasi

masyarakat, dunia usaha dan layanan

sebelumnya.

publik?

Beberapa instansi maupun daerah memang

2.

Bagaimana kondisi pelayanan publik

ind

menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan

Bagaimana

saat ini?

pelayanan publik, namun secara umum kualitas pelayanan publik masih sangat

3.

Bagaimana peran organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam mendorong

kurang bahkan cenderung bobrok.

hts V

Tulisan ini bertujuan membahas peran

organisasi masyarakat sebagai bagian dari

terwujudnya transparansi pelayanan publik?

masyarakat madani (civil society) dan dunia usaha

dalam

mendorong

terwujudnya

Berdasarkan permasalahan dan tujuan

publik. Argumentasi yang dikedepankan

peneli an di atas, peneli an ini dilakukan

Re c

sistem transparansi nasional pelayanan

adalah kerjasama antara pemerintah, swasta

dengan menggunakan pendekatan empiris2,

dan masyarakat dalam mewujudkan sistem

yaitu pendekatan yang digunakan untuk

transparansi

melihat gejala-gejala sosial yang berkaitan

nasional

pelayanan

publik

merupakan sebuah keharusan.

Tulisan ini terbagi dalam Pertama,

76

dengan hukum di tengah masyarakat.

ga bagian

pendefinisian

Tulisan ini diolah kembali dari makalah yang penulis dipresentasikan dalam Seminar Nasional Sistem Transparansi Nasional Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Has Asasi Manusia Republik Indonesia di Yogyakarta, 15 Maret 2011. Penelitian empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Pemikiran empiris ini disebut juga pemikiran sosiologis. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 2011), hal. 14-15.

Jur 2

upaya

na l

utama.

1



adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan

D. Pembahasan

dalam rangka pemenuhan kebutuhan

a.

perundang-undangan bagi se ap warga

BP HN

1. Korelasi Organisasi Masyarakat, Dunia Usaha dan Layanan Publik

pelayanan sesuai dengan peraturan

Organisasi Masyarakat Organisasi

masyarakat

negara dan penduduk atas barang, jasa,

diar kan

dan/atau pelayanan administra f yang

sebagai organisasi-organisasi masyarakat

disediakan oleh penyelenggara pelayanan

madani, civil society organiza ons (CSOs).

publik. Menurut Pasal 4 undang-undang

Dalam batasan ini yang termasuk di

ini, penyelenggaraan pelayanan publik

dalamnya adalah organisasi keagamaan,

ing

berasaskan:kepen nganumum,kepas an

organisasi berbasis massa, perserikatan,

hukum, kesamaan hak, keseimbangan

organisasi berbasis etnik, organisasi

hak dan kewajiban, keprofesionalan,

komunitas, organisasi non-pemerintah, profesional

dan

par sipa f, persamaan perlakuan / dak

organisasi

diskrimina f, keterbukaan, akuntabilitas,

ind

asosiasi

yang memiliki afiliasi poli k.3 Untuk

fasilitas dan perlakuan khusus bagi

kepen ngan pembahasan dalam tulisan

kelompok, rentan, ketepatan waktu,

ini organisasi dan atau jaringan yang

serta

negara yang formal. b.

Dunia Usaha

hts V

disebut di atas diposisikan di luar aparat

kecepatan,

kemudahan,

dan

keterjangkauan.

Birokrasi merupakan aktor utama dalam

penyediaan pelayanan publik. Birokrasi

Dunia usaha secara sederhana diar kan sebagai kalangan pengusaha

Re c

/ entrepreneur baik dalam konteks individual maupun gabungan dalam asosiasi pengusaha. c.

merupakan

gabungan

fungsi dari berbagai faktor dalam kerangka penyelenggaraan

pemerintahan.

Sebagai

mesin negara, birokrasi memiliki legi masi prima kepada publik. Adapun faktor-faktor utama

yang

mempengaruhi

pelayanan

publik dan penyelenggaraan pemerintahan

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

di Indonesia antara lain adalah kelembagaan,

menyebutkan bahwa pelayanan publik

kepegawaian, proses

na l

25

akuntabilitas.

pengawasan, dan

4

Jur

Nomor

prinsipnya

tunggal untuk menghadirkan pelayanan

Layanan Publik

Undang-Undang

pada

3

4

Hans Antlov, Rustam Ibrahim dan Peter van Tuij, “NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democratizing Country” dalam Lisa Jordan dan Peter van Tuij (eds), “NGO Accountability: Politics, Principles and Innovations”, (London: Earthscan, 2006), hal. 146. Eko Prasodjo, Reformasi Kedua, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009) hal. 80.

77


yang merupakan standar minimal pelayanan

Faktor-faktor tersebut merupakan pe-

publik yang dianggap memadai.

BP HN

nentu baik-buruknya proses pelayanan yang

Kondisi demikian dapat digambarkan

diberikan. Namun, faktanya saat ini mem-

secara lebih detail dengan gambar Grafik 1.

perlihatkan bahwa faktor-faktor tersebut

Sedangkan

belum mampu disinergikan, bahkan ada

untuk

pelayanan publik di

kecenderungan terdapat faktor yang hilang.

indeks

integritas

ngkat daerah pun

setali ga uang alias sama saja. Penurunan

2. Kondisi Terkini Pelayanan Publik

juga terjadi sejak tahun 2008 dari 6,69 menjadi 6,46 pada tahun 2009 dan semakin

secara reguler menyelenggarakan survei

memburuk di tahun 2010 menjadi 5,07. Dari

integritas pelayanan publik baik di pusat

hasil survei tersebut menunjukkan bahwa

maupun di daerah sejak tahun 2007. Grafik

integritas pelayanan publik terus memburuk.

1 di bawah ini menggambarkan bahwa

Ini menandakan ada permasalahan dalam

integritas pelayanan publik meningkat dari

pelayanan publik. Bahkan untuk pelayanan

tahun 2007 ke tahun 2008. Namun sejak

publik di daerah di bawah standar minimum

tahun 2008, integritas pelayanan publik baik

yang ditetapkan KPK.

ind

ing

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam tabel 1 disajikan hasil survei

di pusat maupun di daerah terus mengalami

integritas pelayanan publik tahun 2010 yang

lR ec hts V

penurunan.

Pada tahun 2008, indeks pelayanan

memiliki skor nilai di atas 6. Unit layanan di

publik di ngkat pusat adalah 6,84 kemudian

bawah ini dikategorikan memiliki integritas

menurun menjadi 6,64 pada tahun 2009. Pada

pelayanan yang baik. Para pemakai jasa

tahun 2010 kembali mengalami penurunan

merasa puas dengan pelayanan yang mereka

ke angka 6,16. Walau masih di atas angka 6

dapatkan. Salah satu contohnya, adalah izin

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Jur

6,16 5,07

5,53

2007

Pusat Daerah

0

2008

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2011

78

6,64 6,46

6,84 6,69

na

SKOR NILAI

Grafik 1 Integritas Pelayanan Publik 2007-2010

2009 Tahun

2010


Tabel 1 Unit Layanan yang Memiliki Indeks Di atas 6 Indekss Integritas ritas

Unit Layanan

BP HN

No. 1

Izin pemasukan dan pengeluaran benih – Kementerian Pertanian

2

Izin Usaha Tetap – Badan Koordinasi Penanaman Modal

3

Izin pemasukan karkas, jeroan dan daging dari luar negeri - Kementerian Pertanian

7,56

4

Pengajuan Tanda Penda aran Tipe Kendaraan Bermotor (TPT) – Kementerian Perindustrian

7,56 7

5

Penerbitan Angka Pengenal Impor r Terbatas (APIT) - Badan Koordinasi Penanaman Modal

7,5

6

Penda aran MD/ML – Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,48

7

Sewa Lahan – PT. Kawasan Berikat Nusantara

8

Layanan Kas ke Bank Umum – Bank Indonesia

7,7 7

7,67 7

7,45

7,37

Izin prinsip dan izin usaha BPR – Bank Indonesia Jasa Pelayanan Logis k – PT. Kawasan Berikat Nusantara

7,34

7,17

11

Layanan legislasi bagi dokumen yang akan digunakan di luar negeri – Kementerian an Luar Negeri Nege

7,14

12

Perizinan Ekspor/Impor terhadap barang-barang yang termasuk kategori makanan dan oba obatobatan – Badan Pengawas Obat dan Makanan

7,13

13

Ser fikasi Peralatan – Kementerian Komunikasi dan Informa ka

7,13


9 10

14

Ser fikasi Produk – PT. Sucofindo

7,07

15

Izin prinsip dan izin tetap industri obat tradisional – Kementerian Kesehatan esehatan

7,06

16

Izin Pengangkutan BBM – Kementerian Energi dan SDM

7,06

17

Layanan Kepengurusan Paspor Dinas – Kementerian Luar Negeri ege

7,05

18

Ser fikasi ISO – PT. Sucofindo

7,03

19

Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (UIPHHK) K) – Kementerian Kementer Kehutanan

6,99

20

Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan bukan hutan produksi – Kementerian ukan kayu pada p Kehutanan

6,98

21

Izin Penyimpanan LPG/LNG – Kementerian Energi nergi dan SDM

6,95

22

Izin Stasiun Radio - Kementerian Komunikasi dan Informa Inform ka

6,91

23

Ser fikasi Guru – Kementerian Pendidikan ikan

6,88

24

Res tusi PPN – Kementerian Keuangan gan

6,77

25

Izin penyalur alat kesehatan – Kementerian Kesehatan Kes

6,74

26

Rawat Jalan - RSCM

6,7

27

Rawat Inap - RSCM

6,62

28

Layanan Fasilitas Pelabuhan han – PT. Pelindo Pelind II

6,53

29

Layanan Pendirian Balai Kerja – Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi ai La han Ke

6,48

30

Izin impor bahan Perdagangan han baku – Kementerian Kemente

6,43

31

Izin Pendidikan kan Luar Sekolah – Kementerian Pendidikan Nasional

6,33

32

Layanan Kapal (Jasa dan Tambat) – PT. Pelindo II Jasa Labuh La

6,22

33

Pembuatan BNP2TKI buatan KTKLN – BN

6,05

Sumber: KPK, 2011 (h p://www.kpk.go.id/modules/news/ar cle.php?storyid=1645)

pemasukan dan pengeluaran benih pada

indeks integritas daerah terpilih pada tahun

Kementerian Pertanian yang mendapatkan

2010. Pada tabel 2 terlihat bahwa skor

skor ter nggi sebesar 7,7 disusul oleh Badan

ter nggi hanya mencapai 5,82 yang diper-

Koordinasi Penanaman Modal dalam pela-

oleh Jakarta Barat. Sementara itu kota-kota

yanan izin usaha tetap (IUT) dengan nilai 7,67.

besar seper

Sedangkan dalam laporan tentang hal

yang sama, KPK juga mengeluarkan da ar

Surabaya dan Makassar ma-

sing-masing memiliki nilai sebesar 5,52 menempa urutan ke 9 dan 4,7 di posisi ke 20.

79


Buruknya integritas pelayanan publik

Tabel 2 Indeks Integritas Daerah Kota

baik di pusat maupun daerah terindikasi

Indeks Integritas Daerah

BP HN

No.

karena persoalan sikap dan perilaku korup f.

1

Jakarta Barat

5,82

2

Samarinda

5,8

Struktur dan sistem poli k yang korup

3

Jakarta Utara

5,78

telah melahirkan apa sme dan sikap yang

4

Tanjung Pinang

5,72

cenderung toleran terhadap perilaku korupsi.

5

Serang

5,66

6

Pon anak

5,59

Akibatnya sistem sosial yang terbentuk

7

Yogyakarta

5,59

8

Bandung

5,57

dan perilaku yang permisif dan menganggap

9

Surabaya

5,52

korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan

10

Ambon

5,4

normal.

11

Jakarta Pusat

5,39

12

Jakarta Timur

5,14

13

Manado

14

Jakarta Selatan

4,97

15

Jayapura

4,91

16

Mataram

4,89

17

Pekanbaru

4,89

18

Palembang

4,83

19

Semarang

4,73

20

Makassar

4,72

21

Bandar Lampung

4,54

22

Medan

4,44

ing

dalam masyarakat telah melahirkan sikap

Fenomena ini sesuai dengan pernyataan

Daniel Lev (2007) bahwa:5

lR ec hts V

Sumber: KPK, 2011 (h p://www.kpk.go.id/modules/ news/ar cle.php?storyid=1645)

Begitu juga pemikiran Thoha (2003)

perjalanan birokrasi di negeri ini. Birokrat

dimana struktur birokrasi, norma, nilai,

telah berkembang sebagai penguasa dan

dan regulasi yang ada dalam birokrasi

bukan sebagai pelayan publik. Implikasinya

Indonesia

semakin menyulitkan peningkatan kualitas

pada pemenuh-an kepen ngan penguasa

pelayanan. Paradigma usang ini juga tercermin

daripada pemenuhan hak sipil warga negara.6

dari perilaku sebagian besar aparatur negara

Kegagalan pemerintah ini memunculkan

kita, dimana kepen ngan kelompok menjadi

sikap apa s dari pengguna layanan, dalam

tujuan utama daripada menjalankan fungsi

hal ini masyarakat, karena kebutuhan

utama sebagai abdi masyarakat.

dan aspirasinya

na

Hal ini dak lepas dari sejarah panjang

Jur 5

6

80

“Semua lembaga pemerintahan di ngkat nasional dan lokal telah diperlemah secara fungsional selama masa Orde Baru. Hal ini bukanlah sekadar prak k korup, tetapi—dan secara lebih mendalam lagi—merupakan masalah etos, sebuah re-orientasi yang menjauh dari tanggung jawab sebagaimana didefinisikan secara legal (terutama terhadap publik) dan mendekat kepada kemudahan, pemberian dan kesempatan yang berasal dari cantolan ke kekuasaan poli k

ind

5

memang

masih

berorientasi

dak dapat diakomodasi.

Daniel Lev , The State and Law Reform in Indonesia, dalam Tim Lindsey, ed., Law Reform in Developing and Transition States, (London: Routledge. 2007). Eko Prasojo, Op. Cit, hal. 50.


puncak segi ga karena memiliki legi masi

publik juga dirasakan masih jauh dari harapan

yang otorita f yang diperoleh dari warganya

masyarakat.

dalam menyelenggarakan jalannya roda

BP HN

Outcome kualitas dan kinerja pelayanan

pemerintahan (dalam hal ini disamakan

saja karena akan berkembang menggurita

penger an antara pemerintahan dan negara).

dalam sikap mental bangsa Indonesia. Penulis

Dengan demikian, pemerintah juga memiliki

menawarkan strategi kerjasama segi ga

kekuatan memaksa yang sah secara hukum

mewujudkan birokrasi yang professional,

untuk diterapkan kepada warganya dalam

efisien, cepat, dan bekerja berdasarkan

konteks penyelenggaraan pemerintahan. Hal

prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good

ini berupa pelayanan publik yang dilakukan

governance).

oleh para pejabat publik atau birokrasi.

ing

Realitas ini dak bisa dibiarkan begitu

Sedangkan

Memperha kan kompleksitas perma-

dua

pilar

penyangga

adalah

berikutnya adalah swasta dan masyarakat.

kerangka kerja yang dapat digunakan dalam

Kedudukan swasta atau dunia usaha pen ng

mewujudkan transparansi pelayanan publik.

karena menyediakan kebutuhan pemerintah

Kerangka kerja ini visualisasi dan modifikasi

dan masyarakat dalam hal menggerakkan

dari tulisan Eigen tentang peran masyarakat

perekonomian melalui mekanisme pasar.

madani.7

Swasta memiliki hubungan yang sangat

mbul,

berikut

ind

yang

lR ec hts V

salahan

dekat dengan pemerintah. Bahkan demi memperlancar

kepen ngan

bisnisnya,

swasta hampir selalu mengiyakan apa yang dikatakan atau diminta oleh pemerintah. Disinilah potensi pelanggaran prinsip-prinsip good governance bisa terjadi. Pilar

penyangga

berikutnya

adalah

masyarakat, dalam hal ini masyarakat madani.

Kerangka kerja segi ga ini terdiri dari

na

ga pilar yaitu pemerintah, swasta / dunia

usaha dan masyarakat. Ke ganya dak bisa berdiri sendiri melainkan saling berkaitan dan

mendukung

perwujudan

sistem

Jur

transparansi nasional. Pemerintah berada di

7

Pemerintah

dapat

berdiri

tegak karena mendapat legi masi dari masyarakat

yang

memilihnya.

Apalagi

dalam sistem demokrasi, pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua kebijakan dan

ndakannya kepada masyarakatnya.

Pemerintah ada untuk melayani masyarakat.

Peter Eigen, “The Role of Civil Society”, dalam Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries, hal. 83-89, diakses dari http://www.undp.org/ governance/contactcdrom_contents/CONTACT.doc/ corruption_report/chapter05.pdf

81


bagi masuknya civil society ke ka negara

masyarakat harus melakukan kontrol dan

memberikan pelayanan kepada rakyatnya.

selanjutnya koreksi atas kebijakan atau

Legi masi tunggal masih melekat kepada

sebaliknya

yang

terjadi

BP HN

maka

Apabila

birokrasi sebagai kepanjangan kebijakan

ndakan tersebut.

poli k yang dikonversi menjadi pelayanan

pemerintah, swasta dan masyarakat ini dak

publik sebagai salah satu wujudnya. Ruang

bisa berdiri sendiri. Untuk mewujudkan

pengawasan pun saat ini seolah berada dalam

sistem transparansi nasional mereka harus

ruang yang hampa karena dalam proses

saling bekerja sama mengingat secara

ar kulasinya kepada pemangku kebijakan,

alamiah hakekat masing-masing adalah

seringkali dak ditanggapi dan hanya bersifat

berbeda

seremonial semata.

kerja

sehingga

segi ga

saling

melengkapi.

ing

antara

Kerangka

Selain itu, peranan masyarakat madani

Pemerintah menyediakan kepemimpinan

dak lagi sekedar pengawasan dari luar

poli k sedangkan swasta berlaku sebagai

sebagai alterna f dari fungsi pengawasan

madani hadir dan menjadi penggerak bila

internal birokrasi yang ada. Melainkan,

pemerintah dan atau swasta dak mampu

masyarakat

mencapai hasil yang seharusnya dicapai

melakukan penguatan peran kelembagaan

secara sah atau dengan kata lain melahirkan

lainnya. Oleh karena itu penguatan peran

penyimpangan yang harus dikoreksi.

masyarakat sipil ini pen ng karena posisinya

lR ec hts V

ind

mesin penggerak perekonomian. Masyarakat

madani

dapat

sekaligus

sebagai stakeholders sekaligus penerima

3. Peran Civil Society dan Dunia Usaha a.

Posisi Peran Civil Society

bangsa kita semakin luntur kredibilitasnya.

penopang kerangka kerja segi ga yang dapat

Kondisi ini memberikan ruang sekaligus

dilakukan dalam mendorong terwujudkan

peluang bagi civil society untuk menjadi

sistem

transparansi

nasional.

bagian pen ng dalam pelayanan publik.

peran

civil

dalam

Faktor pengawasan memang ranah yang

penyelenggaraan pelayanan publik selama

paling memungkinkan untuk organisasi

ini melipu advokasi dan pengawasan yang

na

peran masyarakat madani sebagai satu pilar

menjadi

dalam

penyeimbang

society

Pertama, monitoring

sekaligus

teriden fikasi dalam bentuk katalisator

penyelenggaraan

dialog (catalyst of dialogue), melakukan

mengawal

kebijakan publik.

penyeimbang

kepen ngan

(balancing

Apalagi, Sistem Administrasi Indonesia

interest), pemberian sinyal (picking up

belum memberikan ruang yang formal

signals), dan mobilisasi untuk aksi bersama.8

Jur 82

Terdapat beberapa padangan tentang

Implementasi konsep Trias poli ka

masyarakat

8

manfaat pelayanan.

Studi peran civil society dalam monitoring kegiatan Operasi Pasar Khusus (OPK) beras di Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, Siregar, Abdul Malik, http://www.digilib.ui.ac.id/.


berbagai organisasi masyarakat ini, mereka

diperha kan dalam dinamika masyarakat

dapat memberikan asistensi, nasehat-nasehat

memang mulai menguat

dalam agenda

yang profesional kepada pejabat publik atas

pemberantasan sikap dan perilaku korupsi.

sesuatu hal (baca: kebijakan publik dan atau

Peran civil society sebagai katalis dilakukan

rancangannya).

dengan instrumen dialog antara pembuat

Peran

BP HN

Iden fikasi peran-peran tersebut apabila

sosialisasi

tersebut

diatas

kebijakan, pemberi layanan dan masyarakat

juga melipu

sebagai subjek sekaligus objek kebijakan.

keuntungan dan manfaat suatu rancangan

Dialog ini biasanya dilakukan untuk mencapai

atau kebijakan publik baik kepada masyarakat

konsensus atau kesepakatan bersama antara

luas maupun pejabat publik itu sendiri. Peran

pemerintah, masyarakat dan stakeholders

ini dapat dilakukan dalam bentuk kampanye

lainnya untuk memformulasikan dan mem-

publik

buat role model penyelenggaraan kebijakan.

kesadaran masyarakat dan juga aparat

Lokus peran civil society dalam memi-

pemerintah. Sedangkan dari sisi konsultasi,

nimalisir perilaku permisif sekarang ini dak

civil society menerapkan peran sebagai

lagi berkutat pada tataran hilir semata.

katalisator proses berbagi pengetahuan

Penguatan peran di tataran hulu juga tampak,

(knowledge sharing) hingga melakukan

dalam rangka memperbaiki paradigma para

pela han-pela han.

ing

pemberian penjelasan atas

campaign)

membangun

lR ec hts V

ind

(public

pemangku kebijakan untuk menjalankan

Peran civil society yang ke ga adalah

tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi

menjadi sumber ide-ide/gagasan pemikiran

negara.

baru yang inova f demi perbaikan pelayanan publik. Ide inova f ini dapat digali dari

yang kedua. Penguatan peran civil society

kekayaan pengetahuan lokal (indigenous

dalam melakukan sosialisasi dan konsultasi.

knowledge) maupun berasal dari pengalaman

Penguatan ini difokuskan dalam membangun

keberhasilan dari negara lain. Masyarakat

kerangka hukum dan kebijakan publik. Bentuk

madani dapat melakukan riset tentang

advokasi yang dilakukan antara lain dengan

pengalaman terbaik di berbagai negara

memperjuangkan aspirasi dan kepen ngan

tentang suatu hal (misal, pemberantasan

publik saat formulasi kebijakan publik

korupsi) yang kemudian disesuaikan dengan

dalam bentuk undang-undang, peraturan

konteks lokal ke-Indonesiaan. Misalnya,

pemerintah pusat dan daerah (Perda)

lahirnya produk undang-undang diantaranya

dilaksanakan.

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi

na

Hal tersebut berkait dengan peran

Jur

Dalam konteks ini, masyarakat madani

berperan sebagai sumber keahlian dan pengetahuan yang spesifik dan independen bagi birokrasi. Dengan atribut yang dimiliki

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Contoh lain sosialiasi dan kampanye publik yang dilakukan masyarakat madani adalah adanya dukungan yang besar terhadap diskriminasi perlakuan hukum terhadap rakyat kecil yang

83


b.

Berdasarkan kerangka kerja segi ga di atas, peran swasta merupakan penggerak dari dinamika perekonomian suatu bangsa. Dunia usaha menjadi pilar yang strategis karena memiliki dua peran tak terpisahkan bak dua sisi mata uang. Pertama, dunia usaha potensial berkontribusi pada berjalannya cepat,

untuk menumbuhkembangkan semangat mengedepankan

mengingat

pola

perilaku

dak akan bisa ditumbangkan perilaku

korupsi

meniscayakan

ancangan holis k yang ditandai perubahan seluruh wilayah kepribadian, baik wilayah

kogni f (pengetahuan), afek f (sikap dan kemauan), dan behavioral ( ndakan). Dalam

kesempatan yang sama, sangat diperlukan juga

pengkondisian

lingkungan

sosial

yang bersifat menolak, menentang, serta

na

menghukum korupsi di satu sisi, tetapi juga

menerima, mendukung, dan menghargai sikap an korupsi. Peran masyarakat sipil,

Jur

utamanya LSM, menjadi pen ng sebagai salah satu subyek pengkondisian itu. Di

sinilah esensi peran yang kelima berupa

membangun kapasitas (capacity building) terutama bagi warga negara.

84

berbiaya

rendah.

melakukan praktek-praktek pelayanan publik berdasarkan prinsip good governance dalam sistem pelayanan publik yang baik. Dunia usaha dak mentolerir atau dak

memberikan uang sogok, dak memberikan hadiah atau iming-iming barang, uang,

lR ec hts V

dengan

dengan ancangan parsial. Penumbangan pola

dan

ind

masyarakat luas. Pendidikan dirasa pen ng

transparansi

efisien,

Yakni dengan mendorong birokrasi untuk

dalam memberikan pendidikan terhadap

korupsi

ing

sistem pelayanan publik yang profesional,

Terakhir, civil society juga berperan

an korupsi

Peran Dunia Usaha: Dua Sisi Mata Uang

BP HN

kerap terjadi akhir-akhir ini seper kasus Aguswandi pengecas handphone, kasus Prita melawan RS Internasional Omni Tangerang hingga memunculkan solidaritas massa berupa penggalangan ”koin keadilan untuk Prita”, sampai Kasus seorang nenek Minah melawan PT RSA di Banyumas yang didakwa mencuri ga biji kokoa dan lain-lain. Hal ini menunjukkan semakin ngginya kesadaran masyarakat terhadap peran mereka dalam mewujudkan transparansi dalam pelayanan publik. Kemampuan melakukan pengawasan atas jalannya kebijakan atau proses penegakan hukum tersebut merupakan wujud peran keempat dari civil society.

dan atau jasa tertentu bagi para pelayan pelayanan publik dalam melayani kepen ngan dunia usaha. Yang harus ditunjukkan oleh dunia usaha adalah bagaimana mendapat pelayanan terbaik, cepat, dengan biaya yang jelas dan pas setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. ar

Dunia usaha harus cerewet dalam kri s dengan mendorong pemerintah

untuk

membangun

sistem

pelayanan

publik yang baik. Dengan kata lain, dunia usaha dapat berpar sipasi mewujudkan sistem transparansi nasional bila ia

dak

memberikan imbalan tertentu bagi para birokrat dalam menjalankan tugasnya. Bila ini tercapai maka dunia usaha berperan posi f dalam menggerakkan perekonomian bangsa dengan cara-cara berbisnis yang


suatu daerah dapat terbangun di era

yang baik.

otonomi daerah yang memiliki berbagai

Peran kedua adalah, dunia usaha

BP HN

berlandaskan e ka dan prinsip tata kelola

permasalahan

dan

harus

menghadapi

berpotensi dapat menghambat terwujudnya

tantangan yang kompleks. Model ini terdiri

sistem

Bahkan

dari ga komponen utama yaitu komponen

berpotensi pula menghancurkan sistem

modal masyarakat dan karakteris k daerah,

pelayanan publik yang sudah ada, yang

komponen modal pemerintahan (governance

semes nya

dalam ar

transparansi

nasional.

di ngkatkan,

dunia

luas) dan komponen model

pemerintah pusat. Komponen pertama

melawan e ka dan melanggarkan prinsip

adalah modal masyarakat dan karakteris k

good governance. Misalnya, karena ingin

daerah. Letaknya ada di bagian paling bawah

cepat mendapatkan izin maka dunia usaha

model tersebut. Komponen ini berupa modal,

memberikan iming-iming hadiah tertentu

kapasitas, kapabilitas, karakteris k khas yang

kepada oknum birokrat. Masih banyak

dimiliki daerah tersebut dan melekat pada

contoh lain seper kenginan mendapatkan

masyarakat setempat.

ing

ndakan- ndakan yang

ind

usaha melakukan

bila

Hal ini dapat digambarkan dengan

dalam tender pemerintah dan keinginan

diagram berikut ini yang di dalamnya terbagi-

mendapatkan dispensasi atas syarat-syarat

bagi menjadi enam sub komponen:

tertentu dan lain-lain.

a.

lR ec hts V

keringanan hukuman, keinginan menang

Dalam tulisan ini akan dipaparkan salah satu hasil peneli an yang penulis dan

m

lakukan tentang best prac ce pelayanan usaha di

b.

ga kota di Indonesia pada era 9

adanya modal finansial dan sumber daya alam yang dimiliki daerah tersebut. Bahan baku yang tersedia dan sejauh mana proses produksi bisa berjalan

otonomi daerah . Dalam peneli an ini

dengan

melibatkan peran masyarakat dan dunia

rantai produksi perusahaan sehingga

usaha dalam pelayanan publik khususnya

menciptakan

perizinan usaha di Purbalingga, Makassar

added).

dan Banjarbaru.

c.

Dari temuan, paparan dan analisa

baik

dalam nilai

mendukung

tambah

(value

Kearifan lokal (local wisdom), budaya perusahaan

dan

semangat

kewira-

usahaan para pelaku usaha di daerah

diabstraksikan ke dalam sebuah model best

tersebut.

na

dalam peneli an yang dilakukan kemudian

prac ce perijinan usaha yang integra f

d.

Tentu

dak kalah pen ngnya adalah

seper gambar di atas. Model ini menjelaskan

terjaganya keter ban, keamanan dan

bagaimana best prac ce perijinan usaha

cita rasa keramahan masyarakat.

Jur 9

Ketersediaan dan kualitas tenaga kerja,

Tirta N. Mursitama, Hamid Chalid, Desy Hariyati dan Sigit Indra Prianto, Reformasi Pelayanan Perizinan dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, Banjarbaru), (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010).

85

e.

Komitmen dan kepedulian terhadap

intepretasi atas modal pemerintah pusat

lingkungan hidup sehingga se ap ak fitas

berupa

bermasyarakat, bekerja, berproduksi

pusat dan intepretasi atas modal masyarakat

dalam perusahaan maupuan dalam

dan karakteris k kedaerahan yang dimiliki

sektor lain pun harus memperha kan

oleh daerah tersebut. Dua arus intepretasi

pelestarian lingkungan. Lebih dalam lagi,

besar ini sangat dinamis. Di satu sisi peraturan-

bagaimana mampu mewujudkan ekologi

peraturan pusat kadang secara substansi

hijau (green ecology).

terlalu umum atau melakukan generalisasi

Seberapa besar pasar yang ada di

untuk seluruh wilayah Indonesia. Belum lagi

wilayah tersebut, kemampuan teknologi

seringnya aturan pusat itu bergan

yang dimiliki para pelaku usaha.

implementasi di daerah belum berjalan

na

f.

lR ec hts V

ind

ing

BP HN


Komponen

kedua

adalah

modal

Jur

pemerintahan (governance dalam ar luas). Dalam komponen kedua yang terpen ng adalah bagaimana visi dan misi daerah dapat disusun dengan memper mbangkan

86

dengan

peraturan-peraturan

sempurna

akibatnya

pemerintah

ke ka

minimnya

sosialiasi. Hal ini semakin rumit bila peraturan tersebut merupakan produk pertarungan kepen ngan-kepen ngan

tertentu

demi

meraih kekuasaan atau melanggengkannya.


Sedangkan di sisi yang lain, kemampuan

b.

adanya perdagangan bebas hingga

intepretasi pemerintah daerah atas modal

secara

masyarakat dan karakteris k wilayah juga

perjanjian bebas antara ASEAN dan China

dak kalah pen ng. Diperlukan kejelian

(ASEAN China Free Trade Agreement).

menganalisis

dan

akhirnya

ditandatanganinya

BP HN

melihat,

spesifik

Daerah harus lebih lihai menyiasa

agar mendapatkan berkah posi f dari

bentuk visi dan misi daerah. Jadi, visi dan

perdagangan bebas dan ACFTA ini.

misi daerah merupakan produk akhir dari

Walaupun untuk hal terakhir, Indonesia

tarikan-tarikan intepretasi atas peraturan

dalam posisi yang lemah dan dirugikan.

pemerintah pusat dan modal masyarakat

Ar nya keuntungan yang kita dapatkan

ing

mengejawantahkan modal tersebut ke dalam

dan karakteris k daerah. Hasil akhir visi dan

jauh lebih kecil dibandingkan yang China

misi daerah dak bisa serta merta dikatakan sebagai intepretasi yang lebih berat dari salah

dapatkan;

c.

satu sisi saja, misalnya apakah intepretasi atas

otonomi daerah (power shi ing from

ind

central to local government) dan pemberian wewenang yang lebih besar

government heavy) atau intepretasi atas

kepada daerah sebenarnya bisa menjadi

masyarakat dan karakteris k daerah (local

peluang. Daerah bisa mengejawantahkan

heavy). Tentu, seberapa besar komposisi

pemikiran-pemikiran

di antara keduanya, hanya diketahui dan

dan akhirnya mengimplementasikannya

dipahami oleh pemerintahan daerah dengan

tentu setelah ditetapkan dana visi dan

segenap pranata poli k, pelaku usaha dan

misi daerah;

lR ec hts V

peraturan-peraturan pemerintah (central

masyarakat di daerah tersebut.

Ternyata intepretasi atas dua komponen

sendiri

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) berperan pen ng

daklah cukup karena dalam

untuk mengatur tata hubungan antar

penyusunan visi dan misi daerah faktor yang

lembaga sesuai dengan tugas pokok

mempengaruhi sangat kompleks. Merujuk

dan fungsinya, mengatur agar dak ada

pada model di atas, di dalam lingkaran

penyalahgunaan wewenang (abuse of

penyusunan visi dan misi daerah dipengaruhi

power) di antara para aktor yang terlibat.

juga oleh sub elemen lain yaitu:

Dengan demikian, ide-ide tersebut dapat

a.

kekuatan dan pengaruh globalisasi yang

disusun

paling dak akan menimbulkan tuntutan

dan secara substan f memenuhi syarat,

pembebasan tarif atau penurunan tarif

tetapi juga secara prosedural dan

hingga seminim mungkin, terjadi arus

mekanismenya pun jelas. Akhirnya,

masuk dan keluar barang (free flow of

dengan adanya tata kelola yang baik

goods) dan jasa (free flow of services)

ini

hingga sumber daya manusia (free of

akuntabilitas, responsibilitas, keadilan

Jur

na

tersebut

d.

mereka

dak hanya secara sistema s

menjamin

adanya

transparansi,

natural person/skilled-labor);

87


elit-elit tertentu. Dengan demikian fungsi

pemerintahan daerah.

kontrol juga akan berjalan. Yakni, apakah

dalam ar

luas) lahirlah suatu krea fitas,

terobosan-terobosan berupa inovasi yang bertujuan

meningkatkan

pembangunan

daerah. Tidak lain dak bukan inovasi ini lahir dari proses di dalam modal pemerintahan setelah

memper mbangkan

dinamika

intepretasi modal pemerintah pusat dan modal daerah dalam bentuk investasi. Untuk

produk dari modal pemerintahan tadi selaras dengan

investasi yang dilakukan dak akan berhasil dan dak akan menjadi cerita-cerita sukses reformasi perijinan usaha.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan

beberapa kesimpulan sebagai berikut: a.

Dalam pelayanan publik, terdapat 3 ( ga)

high return) atau investasi dengan resiko

aktor yang terlibat, yaitu: masyarakat,

sedang atau rendah dengan imbal yang tentu

dunia usaha, dan pemerintah yang

dak se nggi investasi lainnya.

dimotori oleh birokrasi. Ke ganya dak bisa berdiri sendiri melainkan saling

ini adalah dalam bidang usaha ekonomi

berkaitan dan mendukung perwujudan

bertujuan untuk mendorong penanaman

sistem

modal yang lebih

Pemerintah

lR ec hts V

Serangkaian investasi, dalam konteks

nggi lagi baik secara

transparansi memiliki

nasional. peran

sangat

domes k (dari daerah itu, maupun dari luar

pen ng karena memiliki legi masi yang

daerah tersebut) hingga penanaman modal

otorita f yang diperoleh dari warganya

asing dari luar negeri. Inovasi yang terus-

dalam

menerus, kadang gagal tapi tak sedikit yang

roda pemerintahan. Dengan demikian,

berhasil, akhirnya melahirkan best prac ce

pemerintah juga memiliki kekuatan

dalam perijinan usaha (cerita sukses dalam

memaksa yang sah secara hukum

reformasi perijinan usaha).

untuk diterapkan kepada warganya

Hal terakhir yang dak bisa di nggalkan

dalam

menyelenggarakan

konteks

jalannya

penyelenggaraan

pemerintahan. Hal ini berupa pelayanan

pemerintahan, pelaku usaha di daerah

publik yang dilakukan oleh para pejabat

(dalam modal pemerintahan) itu harus

publik

pula memper mbangkan atau ditujukan

swasta atau dunia usaha juga pen ng

untuk kepen ngan stakeholders yang luas.

karena

Pemangku kepen ngan ini pada in nya

pemerintah dan masyarakat dalam hal

adalah publik, bukan individu-individu atau

menggerakkan perekonomian melalui

na

adalah, langkah yang dilakukan pelaku

Jur 88

dicitakan/diharapkan

ind

nggi dengan imbal yang nggi (high risk,

yang

publik. Bila dak, bisa dipas kan investasi-

dapat melahirkan inovasi harus melalukan serangkaian investasi. Ada yang beresiko

apa

ing

Dari modal pemerintahan (governance

BP HN

dan independensi di dalam proses

atau

birokrasi.

menyediakan

Kedudukan kebutuhan


standar minimum yang ditetapkan KPK.

hubungan yang sangat dekat dengan

Buruknya integritas pelayanan publik

pemerintah. Bahkan demi memperlancar

baik di pusat maupun daerah terindikasi

kepen ngan bisnisnya, swasta hampir

karena persoalan sikap dan perilaku

selalu mengiyakan apa yang dikatakan

korup f. Struktur dan sistem poli k

atau diminta oleh pemerintah. Di

yang korup telah melahirkan apa sme

sinilah potensi pelanggaran prinsip-

dan sikap yang cenderung toleran

prinsip good governance bisa terjadi.

terhadap perilaku korupsi. Akibatnya

Pilar

adalah

sistem sosial yang terbentuk dalam

masyarakat, dalam hal ini masyarakat

masyarakat telah melahirkan sikap dan

madani.

berikutnya

Pemerintah

dapat

perilaku yang permisif dan menganggap

berdiri

korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan

tegak karena mendapat legi masi dari

normal.

masyarakat yang memilihnya. Apalagi harus

mempertanggungjawab-kan

Implementasi konsep Trias poli ka bangsa kita semakin luntur kredibilitasnya.

ndakannya

Kondisi ini memberikan ruang sekaligus

kepada masyarakatnya. Pemerintah ada

peluang bagi civil society dan dunia

untuk melayani masyarakat. Apabila

usaha untuk menjadi bagian pen ng

sebaliknya yang terjadi maka masyarakat

dalam pelayanan publik, peran ini dapat

harus melakukan kontrol dan selanjutnya

digambarkan sebagai berikut:

kebijakan

dan

lR ec hts V

semua

koreksi atas kebijakan atau

ndakan

tersebut. b.

c.

ind

dalam sistem demokrasi, pemerintah

ing

penyangga

BP HN

mekanisme pasar. Swasta memiliki

Menurut

survei

yang

dilaksanakan

oleh KPK, integritas pelayanan publik baik di pusat maupun di daerah terus

mengalami penurunan. Pada tahun 2008,

indeks pelayanan publik di ngkat pusat adalah 6,84 kemudian menurun menjadi

6,64 pada tahun 2009. Pada tahun 2010

na

kembali mengalami penurunan ke angka 6,16. Walau masih di atas angka 6 yang merupakan standar minimal pelayanan

Jur

publik yang dianggap memadai. Ini menandakan

ada

permasalahan

dalam pelayanan publik. Bahkan untuk pelayanan publik di daerah di bawah

1) Peran Masyarakat Madani: a) Masyarakat dapat menjalankan peran

pengawasan.

Faktor

pengawasan memang ranah yang

paling

memungkinkan

untuk organisasi dalam

mengawal

masyarakat sekaligus

menjadi penyeimbang penyelenggaraan kebijakan publik. Selain itu, peranan masyarakat madani

dapat

sekaligus

melakukan penguatan peran kelembagaan

lainnya.

Oleh

karena itu penguatan peran masyarakat sipil ini pen ng karena

posisinya

sebagai

89


stakeholders sekaligus penerima

d) Masyarakat

madani sebagai

hadap

juga

masyarakat

Pendidikan

sumber

luas.

dirasa

pen ng

keahlian dan pengetahuan yang

untuk menumbuhkembangkan

spesifik dan independen bagi

semangat an korupsi dengan

birokrasi. Dengan atribut yang

mengedepankan

dimiliki

organisasi

mengingat pola perilaku korupsi

masyarakat ini, mereka dapat

dak akan bisa ditumbangkan

nasehat yang profesional kepada pejabat publik atas sesuatu hal rancangannya).

transparansi

ancangan

Penumbangan

pola

parsial. perilaku

korupsi meniscayakan ancangan holis k yang ditandai perubahan

ind

(baca: kebijakan publik dan atau

dengan

ing

berbagai

memberikan asistensi, nasehat-

seluruh wilayah kepribadian, baik

dapat

wilayah kogni f (pengetahuan),

menjadi menjadi sumber ide-

afek f (sikap dan kemauan), dan

ide/gagasan

baru

behavioral ( ndakan). Dalam

yang inova f demi perbaikan

kesempatan yang sama, sangat

pelayanan publik. Ide inova f

diperlukan juga pengkondisian

ini dapat digali dari kekayaan

lingkungan sosial yang bersifat

pengetahuan lokal (indigenous

menolak,

knowledge) maupun berasal dari

menghukum korupsi di satu

pengalaman keberhasilan dari

sisi, tetapi juga menerima,

negara lain. Masyarakat madani

mendukung, dan menghargai

dapat melakukan riset tentang

sikap

pengalaman terbaik di berbagai

masyarakat sipil, utamanya LSM,

negara tentang suatu hal (misal,

menjadi pen ng sebagai salah

pemberantasan korupsi) yang

satu subyek pengkondisian itu.

kemudian disesuaikan dengan

Disinilah esensi peran yang

konteks lokal ke-Indonesiaan.

kelima

Misalnya,

kapasitas (capacity building)

madani pemikiran

na

lR ec hts V

c) Masyarakat

lahirnya

undang-undang

produk

diantaranya

Jur

UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

90

BP HN

berperan

dapat

memberikan pendidikan ter-

manfaat pelayanan. b) Masyarakat

madani

menentang,

an korupsi.

berupa

serta

Peran

membangun

terutama bagi warga negara. 2) Peran Dunia Usaha: a) Dunia

usaha

potensial

berkontribusi pada berjalannya sistem pelayanan publik yang


berbiaya rendah. Yakni dengan mendorong

birokrasi

melakukan

untuk

praktek-praktek

2. Saran Dari uraian di atas, dapat dirumuskan

BP HN

profesional, cepat, efisien, dan

beberapa saran sebagai berikut: a. Perlu

dibangun

strategi

pelayanan publik berdasarkan

kerjasama

prinsip

pemerintah, masyarakat dan

good

governance

segi ga

dalam sistem pelayanan publik

dunia

yang baik. Dunia usaha harus

mewujudkan

menunjukkan

bagaimana

professional, efisien, cepat, dan

mendapat pelayanan terbaik,

bekerja berdasarkan prinsip-

dan pas

setelah memenuhi usaha

dapat

pula

birokrasi

yang

(good governance).

ind

b) Dunia

rangka

prinsip tata kelola yang baik

b. Perlu

persyaratan yang diperlukan.

dalam

ing

cepat, dengan biaya yang jelas

usaha

antara

penguatan

peran

masyarakat sipil. Hal ini pen ng

berpotensi menghambat ter-

karena

wujudnya sistem transparansi

stakeholders sekaligus penerima

nasional. Bahkan berpotensi

manfaat pelayanan.

lR ec hts V

pula menghancurkan sistem pelayanan

publik

yang

c.

posisinya

Dunia

Usaha

kri s

dengan

sebagai

perlu

lebih

mendorong

sudah ada, yang semes nya

pemerintah untuk membangun

di ngkatkan, bila dunia usaha

sistem pelayanan publik yang

melakukan

baik. Dengan kata lain, dunia

yang

ndakan- ndakan

melawan

melanggarkan

e ka

prinsip

dan

good

usaha

dapat

mewujudkan

berpar sipasi sistem

governance. Misalnya, karena

paransi

nasional

ingin cepat mendapatkan izin

dak

memberikan

transbila

ia

imbalan

tertentu bagi para birokrat

iming-iming hadiah tertentu

dalam menjalankan tugasnya.

kepada oknum birokrat. Masih

Bila ini tercapai maka dunia

banyak contoh lain seper

usaha berperan posi f dalam

kenginan mendapatkan keri-

menggerakkan

nganan hukuman, keinginan me-

bangsa

nang dalam tender pemerintah

berbisnis yang berlandaskan

dan keinginan mendapatkan

e ka dan prinsip tata kelola

dispensasi atas syarat-syarat

yang baik.

Jur

na

maka dunia usaha memberikan

perekonomian

dengan

cara-cara

tertentu dan lain-lain.

91


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Antlov, Hans, Rustam Ibrahim dan Peter van Tuij, NGO Governance and Accountability in Indonesia: Challenges in a Newly Democra zing Country dalam Lisa Jordan dan Peter van Tuij (eds), NGO Accountability: Poli cs, Principles and Innova ons, (London: Earthscan, 2006).

Eigen, Peter, The Role of Civil Society”, dalam Corrup on and Integrity Improvement Ini a ves in Developing Countries, h p://www.undp.org/governance/ contactcdrom_contents/ CONTACT. doc/ corrup on_report/chapter05.pdf. and Transi on States, (London: Routledge, 2007).

ing

Lev, Daniel, The State and Law Reform in Indonesia, dalam Tim Lindsey, ed., Law Reform in Developing Malik, Abdul, Studi peran civil society dalam monitoring kegiatan Operasi Pasar Khusus (OPK) beras di Kelurahan Galur Kecamatan Johar Baru Jakarta Pusat, Siregar, h p://www.digilib.ui.ac.id/. Mursitama, Tirta N., Hamid Chalid, Desy Hariya dan Sigit Indra Prianto, Reformasi Pelayanan

ind

Perizinan dan Pembangunan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, Banjarbaru), (Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010). Prasodjo, Eko, Reformasi Kedua, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009). Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peneli an Hukum Norma : Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta:

Jur

na

lR ec hts V

CV. Rajawali, 2011).

92


REFORMULASI DISKRESI DALAM PENATAAN HUKUM ADMINISTRASI

BP HN

(Reformula on Of Discre on In The Arrangement Administra ve Law) Arfan Faiz Muhlizi, S.H.,M.H. Kepala Sub Bidang Fasilitasi Jabatan Fungsional Peneli Hukum dan Peneli an PUSLITBANG BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI

lR ec hts V

ind

ing

Abstrak Instrumen hukum paling klasik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan tersebut, birokrasi menjadi alat yang efek f didalam menjalankan pengelolaan negara. Persoalan hukum dari birokrasi yang menjadi permasalahan saat ini adalah persinggungan asas legalitas (wetma gheid) dan diskresi (pouvoir discre onnaire) pejabat negara (ekseku f). Tulisan ini berusaha menjawab permasalahan di atas dengan lebih meni kberatkan bahasan mengenai “diskresi” dalam hukum administrasi. Dengan metode yuridis norma ve, peneli an ini menyimpulkan bahwa diskresi memang diperlukan dalam hukum administrasi, khususnya di dalam menyelesaikan persoalan dimana peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur secara umum. Disamping itu diskresi juga diperlukan dalam hal terdapat prosedur yang dak dapat diselesaikan menurut administrasi yang normal. Dengan demikian penataan Hukum Administrasi menjadi sangat pen ng dan tentunya bukan sekedar melihat dari sisi pembentukan atau penataan peraturan perundang-undangan terkait administrasi negara, tetapi lebih jauh dari itu adalah penataan tatanan hukum yang terdiri dari struktur, substansi, dan kultur masyarakat, birokrasi, dan penegak hukum. Kata kunci: pemerintahan, administrasi, sistem, juridis, poli s, legisme, rechtsvinding, kekuasaan, kewenangan, diskresi, kesejahteraan

Jur

na

Abstract The most classical legal instruments to carry out government administra on in order to realize a just and prosperous society is the Law of State Administra on (HAN). To achieve the objec ves of the government, the bureaucracy into an effec ve tool in the management of state run. Legal issues of bureaucracy which is the case today is the intersec on of the principle of legality (wetma gheid) and discre onary (pouvoir discre onnaire) state officials (execu ve). This ar cle tries to answer the above problems with a more focused discussion on the “discre on” in administra ve law. With norma ve juridical methods, the study concluded that discre on was necessary in administra ve law, especially in solving problems in which the legisla on has not been set or simply set in general. Besides, discre on is also required in case there are procedures that can not be resolved according to the normal administra on. Thus the arrangement of Administra ve Law to be very important and certainly not just a look from the side of the forma on or arrangement of the legisla on related to state administra on, but further than that is the arrangement of the legal order which consists of the structure, substance, and the culture of the society, bureaucracy, and enforcement the law. Keywords: governance, administra on, systems, power, authority, discre on, welfare

juridical,

poli cal,

legisme, rechtsvinding,

93


A. Pendahuluan

Gagasan

sangat

Pemerintahan

besar

akan

yang

melahirkan

kuat

(strong

government). Dalam Negara kesejahteraan, pemerintahan yang kuat memang diperlukan dalam rangka membawa masyarakatnya menuju ke ngkat kesejahteraan yang lebih baik. Tetapi sejarah juga merekam bahwa Pemerintahan yang kuat juga berpotensi melahirkan perbuatan penyelenggara negara yang merugikan masyarakatnya dengan dilaksanakannya diskresi secara berlebihan. Penyalahgunaan

wewenang

melalui 2 (dua) pendekatan; personal dan sistem. Secara personal telah dimulai pada masa Plato. Menurut Plato3, penyelenggaraan kekuasaan yang ideal dilakukan secara paternalis k, yakni para penguasa yang bijaksana haruslah menempatkan diri selaku ayah yang baik lagi arif dalam ndakannya terhadap anak-anaknya sehingga terpadulah kasih dan ketegasan demi kebahagiaan anakanak itu sendiri. Pada bagian lain, Plato mengusulkan agar negara menjadi baik, harus dipimpin oleh seorang filosof, karena

ind

terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau

kekuasaan yang baik, dapat dilaksanakan

BP HN

poli k

dalam

konsep hukum administrasi selalu diparalelkan

filosof adalah manusia yang arif bijaksana, menghargai kesusilaan, dan berpengetahuan nggi. Tetapi murid Plato, Aristoteles,

dengan konsep detournement de pouvoir.1 Bestuur dirumuskan sebagai: het oineignlijk

gebruik makn van haar bevoegdheid door

de overheid. Hirvan is sprake indien een overheidsorgaan zijn bevoegdheid kennelijk

Re c

gebruik dan tot

doeleinen waartoe die bevoegdheid is gegeven. De overheid schendt aldus het specialiteitsbegensel

yang diterjemahkan

secara bebas sebagai “penggunaan wewenang dak sebagaimana mes nya”.2 Dalam hal ini

na l

pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan

Jur

yang telah diberikan kepada wewenang itu.

1

2 3

94

berpendapat bahwa pemegang kekuasaan

hts V

Dalam Verklarend Woordenboek Openbaar

tot een order doel hee

penyelenggaraan

ing

Kekuasaan yang mendapat dukungan

tentang

haruslah orang yang takluk pada hukum, dan harus senan asa diwarnai oleh penghargaan dan penghormatan terhadap kebebasan, kedewasaan dan kesamaan derajat. Hanya saja dak mudah mencari pemimpin dengan kualitas pribadi yang sempurna. Oleh karena itu, pendekatan sistem dengan bersandar pada hukum merupakan alterna f yang paling memungkinkan. Plato sendiri, di usia tuanya terpaksa mengubah gagasannya yang semula mengidealkan pemerintah itu dijalankan oleh raja-filosof menjadi pemerintahan yang dikendalikan

Philipus M. Hadjon, Kriminalisasi Perbuatan Administrasi Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah disampaikan dalam Continuing Legal Education BPHN Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 9 September 2009. Ibid. J.H. Harper, Filsafat Politik Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiaveli, (Jakarta: PT Raja Gra indo Persada, 2002) hal. 54.


ini bisa dilakukan dengan dua mekanisme.

baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan

Pertama, dengan menggunakan mekanisme

pada pengaturan hukum yang baik.

check and balance6 antara lembaga-lembaga

BP HN

oleh hukum. Penyelenggaraan negara yang

Berdasarkan pendapat Plato ini, maka

negara dengan adanya pembagian kekuasaan,

penyelenggaraan pemerintahan yang di-

serta memberi ruang poli k yang luas bagi

dasarkan pada hukum merupakan salah satu

hidupnya kelompok oposisi sebagai kekuatan

alterna f yang baik dalam penyelenggaraan

pengontrol;

negara.

yuridis

Penyelenggaraan

pemerintahan

Kedua,

yang

adalah

mekanisme

mengedepankan

regulasi

yang di antaranya melahirkan UU No. 28

dalam rangka pembatasan kekuasaan guna

Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

menghindari kekuasaan yang absolut, karena

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,

akan menimbulkan kerusakan yang besar,

dan Nepo sme, (UU KKN) dan UU No. 31

sebagaimana pendapat Lord Acton, power

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

tends to corrupt, absolute power corrupt

Pidana Korupsi (UU TPK) yang kemudian

absolutely.4 Kerusakan yang besar akibat

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dan

absolu sme kekuasaan ini terjadi karena

berbagai Hukum Administrasi Negara (HAN)

selalu ada nafsu untuk mempertahankan

yang di antaranya adalah UU No.5 Tahun

kekuasaan dengan berbagai cara, dan

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

perilaku defensif akibat ketakutan kehilangan

sebagaimana diubah UU No.9 Tahun 2004 dan

kekuasaan.

yang

UU No.51 Tahun 2009. Mekanisme pertama

dikatakan Aung San Suu Kyi bahwa “It is not

dilakukan untuk mendapatkan keseimbangan

power that corrupts, but fear. Fear of losing

dalam penyelenggaraan negara, sedangkan

power corrupts those who wield it, and fear

mekanisme

of the scourge of power corrupts those who

mendapatkan sebuah kepas an hukum.

ini

sebagaimana

Re c

Hal

hts V

ind

ing

berdasarkan hukum ini sangat pen ng

are subject to it.”5

untuk

Hukum Administrasi (HAN) merupakan instrumen

menuju

terselenggaranya pemerintahan yang baik.

terwujudnya pemerintahan yang bersih

Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata

kekuasaan

secara

hukum

hukum

paling

klasik

untuk

na l

pengaturan

Dikutip dari Sri Soemantri Martosoewignjo, Undang-Undand Dasar 1945, Kedudukan dan Artinya Dalam Kehidupan Bernegara, Makalah disampaikan pada Stadium Generale dan 40 Tahun Pengabdiannya di Universitas Padjadjaran Bandung, 2001, hal. 7. Kalimat ini dikutip dari statement Aung San Suu Kyi ketika dibebaskan oleh Rezim Militer Burma dari Penjara dan menjadi tahanan kota pada 2010. Lebih jauh lihat web resmi Piece Pledge Union di http://www.ppu.org.uk/ people/suukyi.html, bandingkan juga dengan http://chandrasway.blogspot.com/2010/12/aung-san-suu-kyi-iam-happy-because-i.html Suprianto mengatakan bahwa “Tidak mungkin mengharapkan pemerintah sebagai suatu komponen dari proses politik memenuhi prinsip pemerintahan yang bersih apabila tidak memiliki moral, Proaktif serta check and balances. Lebih jauh lihat Suprianto, 2004, Syariat Islam dalam Mewujudkan “Clean Governance and Good Government” dalam www. transparansi.or.id. hal. 1.

Jur

5

dilakukan

dengan

Pembatasan

4

kedua

6

95


Salah satu alat negara yang paling pen ng

dalam HAN, karena di sini akan terlihat

untuk mencapai tujuan itu adalah birokrasi.

dengan masyarakat, kualitas dari hubungan

Untuk itu birokrasi perlu dibangun sedemikian

pemerintah

inilah

rupa sehingga menjadi baik dan mampu

se daknya dapat dijadikan ukuran apakah

mendorong percepatan pencapaian tujuan.

penyelenggaraan pemerintahan sudah baik

Pemerintahan yang bersih iden k dengan

atau belum. Di satu sisi HAN dapat dijadikan

birokrasi yang baik. Tetapi dalam membangun

instrumen yuridis oleh pemerintah dalam

birokrasi yang bersih dengan mekanisme

rangka melakukan pengaturan, pelayanan,

yuridis, salah satu persoalan hukum yang

dan perlindungan bagi masyarakat, di sisi

mengedepan adalah persinggungan asas

lain HAN memuat aturan norma f tentang

legalitas yang mengutamakan kepas an

bagaimana pemerintahan dijalankan, atau

hukum (wetma gheid) dan diskresi (pouvoir

sebagaimana dikatakan Sjachran Basah,7

discre onnaire) pejabat negara (ekseku f)

bahwa salah satu in

yang

antara

dengan

masyarakat

justru

ind

hakikat HAN adalah

ing

hubungan

BP HN

pemerintah

konkrit

mengesampingkan

asas

untuk memungkinkan administrasi negara

legalitas dan lebih mengutamakan efisiensi

menjalankan fungsinya, dan melindungi

(doelma gheid).

administrasi

negara

dari

Saat ini mekanisme yuridis begitu

melakukan

dominan

lR ec hts V

perbuatan yang salah menurut hukum.

digunakan

dalam

rangka

Di sisi lain, dalam mengelola Negara

reformasi birokrasi yang ditandai dengan

perlu diingat bahwa penyelenggara negara

dilakukannya formalisasi terhadap Asas-

bukan hanya berkewajiban untuk baik dan

asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang

bersih dalam penyelenggaraan tugasnya

pada awalnya merupakan code of ethic ke

mengelola negara, tetapi lebih dari itu

dalam peraturan perundang-undangan. Hal

adalah berkewajiban memenuhi tercapainya

ini terlihat dengan pembentukan beberapa

masyarakat

makmur.

regulasi di bidang ini, seper UU Pelayanan

Pemerintahan yang baik dan bersih bukanlah

Publik, dan penyusunan RUU Administrasi

tujuan, melainkan sarana untuk mencapai

Pemerintahan. Namun demikian perlu dijaga

tujuan. Ar nya, pemerintahan yang bersih

agar jangan sampai regulasi ini berimbas

dak akan bernilai apapun apabila tujuan ini

pada terjadinya kriminalisasi perbuatan

dak tercapai. Dengan demikian mekanisme

administrasi yang dilakukan oleh pejabat

juridis maupun poli s di atas harus dibuat

administrasi (birokrat). Salah satu hal yang

sedemikian rupa sehingga benar-benar

menyebabkannya adalah makin terkikisnya

mampu mendorong tercapainya tujuan dan

ruang diskresi sebagai akibat menguatnya

adil

dan

Jur

na

yang

bukan menghambat pencapaian tujuan.

7

96

Sjachran Basah, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 6.


Dengan adanya perkembangan masyarakat,

peraturan perundang-undangan tertulis.

maka seringkali terdapat keadaan-keadaan

BP HN

ke dakpercayaan terhadap code of live selain Perlu diingat bahwa diskresi muncul

tertentu/mendesak yang membuat Pajabat/

karena adanya tujuan kehidupan bernegara

Badan administrasi pemerintahan dak dapat

yang harus dicapai, tujuan bernegara

menggunakan kewenangannya khususnya

dari faham negara kesejahteraan adalah

kewenangan yang bersifat terikat (gebonden

untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.

bevoegheid), dalam melakukan

Tidak

hukum dan ndakan faktual secara normal.

dapat

dipungkiri

bahwa

negara

ndakan

Sebagai negara yang bertujuan untuk

kesejahteraan modern yang tercermin dalam

memajukan kesejahteraan umum, melekatnya

pembukaan UUD 1945. Dalam paragraf

fungsi memajukan kesejahteraan umum

keempat

dalam welfare state (negara kesejahteraan)

dari

pembukaan

UUD

1945

ing

Indonesia pun merupakan bentuk negara

menimbulkan

bernegara yang hendak dicapai. Hal tersebut

terhadap penyelenggaraan pemerintahan

mengakibatkan

yaitu pemerintah harus berperan ak f

pemerintah

harus

ind

tersebut tergambarkan secara tegas tujuan ak f

beberapa

konsekuensi

mencampuri

sosial-ekonomi masyarakat (public service)

ekonomi masyarakat. Untuk itu kepada

yang mengakibatkan administrasi negara

pemerintah dilimpahkan bestuurszorg atau

dak boleh menolak untuk mengambil

public service. Agar servis publik dapat

keputusan ataupun ber ndak dengan dalih

dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal,

ke adaan peraturan perundang-undangan

kepada administrasi negara diberikan suatu

(rechtsvacuum). Oleh karena itu untuk

kemerdekaan tertentu untuk ber ndak atas

adanya keleluasaan bergerak, diberikan

inisia f sendiri menyelesaikan berbagai

kepada administrasi negara (pemerintah)

permasalahan pelik yang membutuhkan

suatu kebebasan ber ndak yang seringkali

penanganan

juga disebut freies ermessen sepanjang

terhadap permasalahan itu dak ada, atau

dak ada penyalahgunaan kewenangan

masih belum dibentuk suatu dasar hukum

lR ec hts V

berperan mencampuri bidang kehidupan

Di dalam menjalankan pemerintahan,

na

telah

dilengkapi

secara

kehidupan

cepat,

sosial

sementara

penyelesaiannya oleh lembaga legisla f8

(detournament de povoir). Pemerintah

bidang

dengan

kewenangan-kewenangan baik yang bersifat

yang kemudian dalam hukum administrasi negara diberikan kewenangan bebas berupa diskresi.

Jur

atribu f maupun yang bersifat delega f.

8

Patuan Sinaga, Hubungan antara kekuasaan dengan Pouvoir Discretionnaire Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hal. 73.

97


1.

hukum administrasi?

diberikannya kebebasan ber ndak (freies ermessen) kepada administrasi negara dalam

Mengapa diskresi diperlukan dalam

2.

BP HN

SF Marbun9 mengatakan bahwa dengan

Upaya apa yang bisa dilakukan untuk

melaksanakan tugasnya mewujudkan welfare

mereformulasi diskresi dalam penataan

state atau social rechtsstaat di Belanda

hukum administrasi?

sempat menimbulkan kekhawa ran bahwa akibat dari freies ermessen akan menimbulkan


kerugian bagi warga masyarakat. Oleh karena

Berdasarkan

iden fikasi

masalah

sebagaimana diuraikan di atas, maka tulisan

bagi warga masyarakat, tahun 1950 Pani a

ini masuk dalam peneli an hukum yang

de Monchy di Netherland membuat laporan

norma f, untuk itu tulisan ini mempergunakan

tentang asas-asas umum pemerintahan yang

metode peneli an juridis norma f. 10

ing

itu untuk meningkatkan perlindungan hukum

baik atau algemene beginselen van behoorlijk

metode

yuridis

norma f

mbul keberatan

dimaksudkan untuk menjelaskan berbagai

dari pejabat-pejabat dan pegawai-pegawai

peraturan perundang-undangan yang terkait

pemerintah di Netherland karena ada

dengan hukum administrasi.

ind

bestuur. Pada mulanya

Dengan

kekhawa ran bahwa Hakim atau Pengadilan

Peneli an

ini

juga

menggunakan

pendekatan sosio hukum, dengan maksud

is lah itu untuk memberikan penilaian

ingin melihat lebih jauh daripada sekedar

terhadap

kebijaksanaan-kebijaksanaan

pendekatan doktrinal, sehingga memiliki

yang diambil pemerintah, namun keberatan

perspek f lebih luas dengan melihat hukum

demikian sekarang ini telah lenyap ditelan

administrasi negara dalam hubungannya

masa karena telah hilang relevansinya.

dengan sistem sosial, poli k, dan ekonomi

lR ec hts V

Administrasi kelak akan mempergunakan

masyarakat.11

B. Permasalahan

Dari uraian di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

Jur

10

SF Marbun, Menggali dan Menemukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Di Indonesia, dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 205. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), hal. 15. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pemikiran normatif didasarkan pada penelitian yang mencakup (1) asas-asas hukum, (2) sistematik hukum, (3) taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum. Lebih jauh tentang ini lihat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet. v, (Jakarta: PT Raja Gra indo Persada, 2001), hal. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal. 15. Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, Proyek Bank Dunia (Jakarta: Cyberconsult, 1999) hal. 153.

na

9

11

98


Sjachran Basah mengatakan bahwa freies

1. Diskresi Dalam Hukum Administrasi

atas inisia f sendiri, akan tetapi dalam

kebebasan mengambil keputusan dalam se ap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Sedangkan menurut hukum yang di cita-citakan (ius cons tuendum). Konsepsi ini berbeda dengan Rancangan UndangUndang Administrasi Pemerintahan Dra bulan Juli 2008, di mana dalam Pasal 6 mengar kan diskresi sebagai wewenang badan atau pejabat pemerintahan dan atau untuk melakukan pilihan dalam mengambil

ndakan hukum dan atau ndakan faktual dalam administrasi pemerintahan.

hukum yang memberikan definisi diskresi secara bervariasi. Di antaranya adalah Indroharto, Sjachran Basah, Diana Halim

Koentjoro, Esmi Warassih, dan S. Prajudi Atmosudirjo.

Indroharto

diskresi

menyebut

sebagai

wewenang

fakulta f, yaitu wewenang yang

dak

mewajibkan badan atau pejabat tata usaha

negara menerapkan wewenangnya, tetapi memberikan pilihan sekalipun hanya dalam

hal-hal tertentu sebagaimana ditentukan

hukum berdasarkan Pancasila.14 Sedangkan Diana Halim Koentjoro mengar kan freies ermessen sebagai kemerdekaan ber ndak administrasi

13

negara

atau

pemerintah

(ekseku f) untuk menyelesaikan masalah yang mbul dalam keadaan kegen ngan yang memaksa, dimana peraturan penyelesaian untuk masalah itu belum ada.15 Lebih lanjut

Esmi Warassih mengatakan bahwa dalam

rangka pelaksanaan kebijaksanaan publik, para birokrat dapat menentukan kebijaksanaannya sendiri untuk menyesuaikan dengan situasi

Selanjutnya

dimana mereka berada, terutama yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya seper

informasi, dana, tenaga ahli,

tenaga-tenaga terampil maupun mengenai pengetahuan yang mereka miliki. Itu berar , diskresi merupakan fenomena yang amat pen ng dan fundamental, terutama di dalam mengimplementasikan suatu kebijaksanaan publik. Dengan adanya diskresi ini diharapkan agar dengan kondisi yang ada dapat dicapai suatu hasil atau tujuan yang maksimal.16

na

dalam peraturan dasarnya.

JCT Simorangkir dkk,Kamus Hukum, Penerbit Sinar Gra ika, Jakarta, 2008, hal. 38. Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hal. 99-101. Sjachran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1997), hal. 3. Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 41. Esmi Warassih, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005), hal. 138139.

Jur

13

sebagaimana telah ditetapkan dalam negara

lR ec hts V

Selain itu, terdapat beberapa pakar

12

administrasi negara itu sesuai dengan hukum,

ind

badan hukum lainnya yang memungkinkan

pelaksanaannya haruslah ndakan- ndakan

ing

Menurut Kamus Hukum,12 diskresi berar

wewenang

ermessen adalah kebebasan untuk ber ndak

BP HN

D. Pembahasan

14

15 16

99


S. Prajudi Atmosudirjo17 mendefinisikan

adalah

(Perancis), freies ermessen (Jerman) sebagai

disiplin berat bagi Pegawai Negeri Sipil

kebebasan

berupa

ber ndak

atau

mengambil

mengenai

hukuman

pemberhen an

sebagaimana

diatur dalam Pasal 8 huruf b Peraturan

negara yang berwenang dan berwajib

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang

menurut pendapat sendiri. Selanjutnya

Pemberhen an Pegawai Negeri Sipil, yaitu

dijelaskannya bahwa diskresi diperlukan

dalam hal pemberhen an karena dihukum

sebagai pelengkap dari asas legalitas, yaitu

penjara berdasarkan putusan pengadilan

asas hukum yang menyatakan bahwa se ap

yang telah mempunyai kekuatan hukum

ndak atau perbuatan administrasi negara

tetap, karena dengan sengaja melakukan

ing

keputusan dari para pejabat administrasi

Undang-

suatu ndak pidana kejahatan yang diancam

dak mungkin bagi

dengan pidana penjara se nggi- ngginya 4

undang-undang untuk mengatur segala

(empat) tahun, atau diancam dengan pidana

macam kasus posisi dalam praktek kehidupan

yang lebih berat. Di dalam penjelasannya

sehari-hari. Dengan kesadaran semacam

disebutkan

ini maka kemudian populer sebuah prinsip

sebagaimana dimaksud dalam pasal ini

perundang-undangan

mengatakan

dapat dilakukan dengan hormat atau dak

bahwa “there is no rule without excep on”.

dengan hormat, satu dan lain hal tergantung

Oleh sebab itu perlu adanya kebebasan atau

pada per mbangan pejabat yang berwenang

diskresi dari administrasi negara yang terdiri

atas berat atau ringannya perbuatan yang

atas diskresi bebas dan diskresi terikat.

dilakukan dan besar atau kecilnya akibat yang

ketentuan

lR ec hts V

yang

ind

berdasarkan

Undang. Akan tetapi

Pada diskresi bebas, Undang-Undang hanya

menetapkan

batas-batas

bahwa

pemberhen an

di mbulkan oleh perbuatan itu.

dan

Meskipun

maksimum

ancaman

mengambil

pidana terhadap suatu ndak pidana telah

keputusan apa saja asalkan dak melampaui/

ditetapkan, namun pidana yang dijatuhkan/

melanggar batas-batas tersebut, sedangkan

diputuskan oleh Hakim terhadap jenis ndak

pada

Undang-Undang

pidana itu dapat berbeda-beda sehubungan

menetapkan beberapa alterna f keputusan

dengan berat ringannya ndak pidana yang

dan administrasi negara bebas memilih salah

dilakukan dan atau besar kecilnya akibat

satu alterna f keputusan yang disediakan

yang di mbulkannya. Berhubung dengan

oleh undang-undang.

itu,

administrasi

negara

bebas

terikat,

na

diskresi

Jur 100

ketentuan

BP HN

diskresi, discre on (Inggris), discre onair

harus

17

Contoh konkrit dari diskresi terikat

maka

dalam

memper mbangkan

S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hal. 82.


apakah Pegawai Negeri Sipil yang telah

Asas

legalitas

sebenarnya

hanya

dianut oleh rezim hukum pidana. Hukum

diberhen kan atau dak atau apakah akan

Administrasi dak mengiku asas ini. Tetapi

diberhen kan dengan hormat ataukah dak

pesinggungan kedua rezim hukum ini

dengan hormat haruslah diper mbangkan

terjadi ke ka terjadi perbuatan melawan

faktor-faktor yang mendorong Pegawai

hukum yang dilakukan oleh pejabat negara.

Negeri Sipil yang bersangkutan melakukan

Sebagai contoh, dalam UU No. 31 Tahun

ndak pidana kejahatan itu, serta harus pula

1999

BP HN

melakukan ndak pidana kejahatan itu akan

tentang

Pemberantasan

Tindak

Pidana Korupsi (UU TPK) yang kemudian

pengadilan yang dijatuhkan.

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Di

Dalam hal ini, pejabat yang berwenang

ing

diper mbangkan berat ringannya putusan

sini terlihat bahwa perbuatan administrasi

menjatuhkan hukuman disiplin berat dapat

negara

menentukan sendiri hukuman disiplin berat

dengan merumuskan bahwa “…….secara

yang akan dijatuhkannya apakah berupa

melawan hukum melakukan perbuatan

pemberhen an dengan hormat

dak atas

memperkaya diri sendiri atau orang lain

permintaan sendiri ataukah pemberhen an

atau suatu korporasi yang dapat merugikan

ind

telah

dak dengan hormat tergantung penilaiannya

keuangan

mengalami

negara

atau

kriminalisasi

perekonomian

negara,…18. Serta “….. menyalahgunakan

yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil

kewenangan, kesempatan atau sarana yang

sehingga apakah Pegawai Negeri Sipil yang

ada padanya karena jabatan atau kedudukan

bersangkutan pantas dijatuhi hukuman

yang dapat merugikan keuangan negara atau

disiplin pemberhen an dengan hormat

perekonomian negara….”.

lR ec hts V

mengenai berat ringannya pelanggaran

dak atas permintaan sendiri ataukah pemberhen an

dak

dengan

hormat

Penggunaan is lah “dapat” di dalam

UU TPK bisa dimaknai bahwa perbuatan-

merupakan diskresi yang terikat. Mengenai

perbuatan

yang

contoh kasusnya akan diuraikan didalam

keuangan

negara

bagian hasil peneli an dan pembahasan.

negara merupakan perbuatan pidana meski

berpotensi atau

merugikan

perekonomian

kerugian negara tersebut belum terjadi. Hal

teori s diskresi merupakan jalan keluar yang

ini merupakan celah mul interpretasi yang

diberikan atas berbagai kelemahan aliran

justru “menggoda” oknum-oknum pengawas

legisme yang melahirkan asas legalitas.

dan penegak hukum untuk melakukan

Jur

na

Bila menoleh kembali ke belakang, secara

18

Selengkapnya baca pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Pasal ini pernah diajukan judicial review oleh Ir.Dawud Djatmiko pada 2006 dalam perkara Nomor : 003/PUU-IV/2005, tetapi hal terkait kata-kata “dapat” justru tidak mendapatkan perhatian dari Mahkamah Konstitusi. Bandingkan dengan http: //www.transparansi. or.id/ artikel/ pemberantasan-korupsi-tak-sebatas-legalitas/

101


sehingga memerlukan diskresi, sekurang-

de povoir). Bahkan terdapat kecenderungan

kurangnya mengandung unsur-unsur sebagai

untuk mengadili secara pidana sebuah produk

berikut :

kebijakan yang dikeluarkan oleh pejabat

a.

BP HN

penyalahgunaan kewenangan (detournament

Persoalan-persoalan yang muncul harus

negara yang seharusnya diadili secara Tata

menyangkut kepen ngan umum, yaitu:

Negara (lewat mekanisme Judicial Review

kepen ngan bangsa dan negara, ke-

atau Execu ve review) atau secara Tata Usaha

pen ngan masyarakat luas, kepen ngan

Negara.

rakyat banyak/bersama, serta kepen-

Selain itu, perumusan pasal ini juga b.

kerugian negara, sementara per mbangan bahwa

perbuatan

tersebut

ba- ba, berada di luar rencana yang

merupakan

diskresi yang bermanfaat bagi kepen ngan

Munculnya persoalan tersebut secara

ing

masih terlalu meni kberatkan pada unsur

ngan pembangunan.

telah ditentukan.

d.

umum atau dak kurang diperha kan. Hal

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut,

ind

peraturan perundang-undangan belum mengaturnya atau hanya mengatur

sehingga dak berani menjalankan tugasnya

secara umum, sehingga administrasi

karena dak ada ruang sama sekali melakukan

negara mempunyai kebebasan untuk

freies ermessen.

menyelesaikan atas inisia f sendiri.

lR ec hts V

ini menimbulkan ketakutan aparat birokrasi

Diskresi lahir dari aliran Rechtsvinding

e.

Prosedurnya

dak dapat diselesaikan

yang menyadari bahwa pembuat undang-

menurut administrasi yang normal,

undang

kecepatan

atau jika diselesaikan menurut prosedur

gerak masyarakat atau proses perkembangan

administrasi yang normal justru kurang

sosial yang sangat dinamis, sehinggga

berdaya guna dan berhasil guna.

dak dapat mengiku

undang-undang selalu ke nggalan. Undang-

f.

Jika persoalan tersebut dak diselesaikan

undang dak dapat lengkap dan dak dapat

dengan cepat, maka akan menimbulkan

mencakup segala-galanya. Di sini selalu

kerugian bagi kepen ngan umum.

ada leemten (kekosongan dalam undangundang), sehingga harus dipahami dengan jalan mengadakan rekonstruksi hukum.

bahwa sebagian kekuasaan yang

dipegang oleh badan pembentuk undang-

oleh Saut P Panjaitan19 mengatakan bahwa

undang dipindahkan ke dalam tangan

persoalan-persoalan pen ng yang mendesak,

pemerintah/administrasi negara, sebagai

na

102

berar

Marcus Lukman sebagaimana diku p

Jur 19

Dengan adanya freies ermessen ini

Marcus Lukman sebagaimana dikutip oleh Saut P. Panjaitan, Makna dan Peranan Freies ErmessenDalam Hukum Administrasi Negara dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001) hal. 117.


yang dalam bahasa ilmu administrasi negara

terjadi pergeseran supremasi badan legisla f

(Public Administra on), disebut birokrasi

digan

oleh supremasi badan ekseku f20,

(beauraucracy) atas bestur (Bestuur).

Secara keilmuan banyak definisi tentang

karena dianggap administrasi negara telah melakukan penyelesaian masalah tanpa

hukum

harus

Undang-

para sarjana.23 Dari sekian banyak definisi

Undang dari bidang legisla f21, tetapi hal

yang ada, in “hukum administrasi” adalah

tersebut terjadi karena pada prinsipnya

keseluruhan

Badan/Pejabat administrasi pemerintahan

dengan penyelenggaraan pemerintahan (het

dak boleh menolak untuk memberikan

geheel van regels betreffende het besturen)

pelayanan kepada masyarakat dengan alasan

dan yang menyatakan hubungan hukum

hukumnya dak ada ataupun hukumnya ada

(rechtsbetrekking) pemerintah dengan warga

tetapi

negara.

perubahan

dak jelas, sepanjang hal tersebut

administrasi

yang

peraturan

dikemukakan

yang

berkaitan

ing

menunggu

Hukum administrasi terdiri dari dua

ind

masih menjadi kewenangannya.

bagian, yaitu bagian khusus dan bagian

lebih banyak dibicarakan dalam hukum

umum. Pada bagian khusus (bijzonder deel)

administrasi. Hukum Administrasi (Negara)

yakni hukum-hukum yang terkait dengan

biasa disebut juga dengan Hukum Tata Usaha

bidang-bidang pemerintahan tertentu seper

Negara atau Hukum Tata Pemerintahan.

hukum lingkungan, hukum tata ruang, hukum

lR ec hts V

Dalam perkembangannya, diskresi ini

22

Hukum

kesehatan, hukum perpajakan, hukum cukai,

Administrasi, adalah berada pada lingkungan

hukum yang bersifat sektoral, dan lain-lain.

jabatan di luar kekuasaan Legisla f, Yudika f,

Sedangkan bidang umum (algemeen deel),

dan kekuasaan yang dijalankan MPR, dan

yakni berkenaan

BPK. Lingkup Pemerintahan tersebut juga

prinsip-prinsip yang berlaku untuk semua

Lingkup

Pemerintahan

dalam

dak termasuk kekuasaan Presiden yang

dengan teori-teori dan

bidang hukum administrasi.24

bersifat Kenegaraan (staatrechtelijk), sebagai

Jika dipetakan lebih jauh, hingga saat

penyelenggara negara. Pemerintahan dalam

ini,

uraian ini semata-mata diar kan sebagai

bidang hukum administrasi masih bersifat

lingkungan jabatan administrasi negara atas

sektoral dan bahkan ada yang dak norma f.

perundang-undangan

di

na

Peraturan

Bandingkan dengan A. Siti Soetami, Hukum Administrasi Negara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2000), hal. 46. Bandingkan dengan Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), hal. 42. Bagir Manan, “Orasi pada Seminar RUU Administrasi Pemerintahan se – Sumatera di Medan ” 29 Juni 2005. Marbun, “Makalah pada seminar Indonesia – Jerman – RUU tentang Administrasi Pemerintahan, di Jakarta, 5 April 2005. Ibid.

Jur

20

BP HN

badan ekseku f. Hal ini bukan berar bahwa

21

22 23

24

103


perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Administrasi di Indonesia yang masih

Dengan demikian, perbaikan administrasi

sektoral, (bijzondere bestuurswe en) meng-

pemerintahan perlu dilakukan secara bertahap

akibatkan:

Perundang-undangan

25

Pertama,

dak ada standard

menurut prioritas-prioritasnya.

baku menyangkut is lah di bidang hukum

Salah satu upaya yang bisa dilakukan

administrasi, asas maupun /konsep. contoh:

untuk menyempurnakan HAN yang telah ada

“keputusan tata usaha negara” dijumbuhkan

tersebut adalah dengan melakukan Kodifikasi

dengan “keputusan

Hukum Administrasi. Dalam rangka melakukan

“melampaui

administra f”, atau

kewenangan”

dijumbuhkan

Kodifikasi

administrasi yang perlu diperha kan, yaitu:27

hukum administrasi. contoh: asas

Pertama, hukum untuk penyelenggaraan

praesump o iustae causa (vermoeden van

pemerintahan (het recht voor het besturen

rechtma gheid) dak diiku oleh sebagian

door de overdheid; recht voor het bestuur:

besar

perundang-undangan

normering van het bestuursoptreden). Kedua,

sektoral. Ke ga, dak terdapat pemahaman

hukum oleh pemerintah (het recht dat uit

yang sama menyangkut konsep-konsep

dit bestuur onstaat; recht van het bestuur :

dalam hukum administrasi. Misal: diskresi

nadere regelgeving, beleidsregels, concrete

dijumbuhkan dengan melanggar undang-

bestuursbesluiten). Ke ga, hukum terhadap

undang, penyalahgunaan wewenang dijum-

pemerintah yaitu hukum yang menyangkut

buhkan dengan penyalahgunaan sarana dan

perlindungan hukum bagi rakyat terhadap

kesempatan, serta penggunaan delegasi dan

ndakan pemerintahan (het recht tegen het

terdapat

lR ec hts V

peraturan

ing

sinkronisasi

dak

mandat secara salah.26 Kondisi demikian

sangat berpengaruh bagi public service,

bestuur). Diskresi

merupakan

bagian

utama

penegakan hukum, perlindungan hukum bagi

dari hukum administasi dalam rangka

rakyat, dan usaha pemberantasan korupsi.

penyelenggaraan

pemerintah.

Selain

diskresi ini, beberapa bagian utama lain

di bidang administrasi pemerintahan yang

dalam penyelenggaraan pemerintah adalah:

perlu dilakukan adalah bersifat menyeluruh.

sumber

Namun ada hal-hal yang segera perlu dilaku-

dan mandat;

kan, terutama untuk menjamin kelancaran

pemerintahan. Berdasarkan asas negara

na

Perbaikan-perbaikan dan penyempurnaan

Jur 104

Umum,

terdapat 3 ( ga) komponen dasar hukum

asas

27

Administrasi

wewenang”.

Kedua,

26

Hukum

ind

dengan “penyalahgunaan

25

BP HN

Hukum

Peraturan

wewenang: Asas

atribusi,

delegasi

penyelenggaraan

Philipus M. Hadjon, RUU Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Hukum Administrasi, diakses dari http:// dialektikahukum.blogspot.com /2009/02/ruu-administrasi-pemerintahan-dalam.html. Ibid. Ibid.


hukum, asas dasar adalah asas legalitas

badan peradilan). Di sisi lainnya dak banyak

(rechtma gheid van bestuur); dan prosedur

ketentuan

penggunaan wewenang.

yang dimuat di dalamnya dan itu pun

materil

(substansial)

BP HN

hukum

dak secara lengkap atau jelas dijabarkan,

2. Reformulasi Diskresi dan Penataan HAN

sehingga berpotensi menimbulkan mul

interpretasi diantara para hakim sesamanya apalagi para penyelenggara administrasi

pembentukan UU tentang Administrasi

negara. Hal senada dikemukakan oleh

Pemerintahaan yang hingga saat ini masih

A.A. Oka Mahendra29 yang melihat bahwa

dibahas. Dalam rangka pembentukan UU

RUU Administrasi Pemerintahan secara

tersebut, perlu dilakukan juga harmonisasi

umum perlu mengatur hukum materil

terhadap peraturan perundang-undangan

penyelenggaraan administrasi pemerintahan

yang lain. Salah satu yang paling pen ng

atau mengatur syarat-syarat dan tata cara

adalah harmonisasi antara RUU Administrasi

pembuatan keputusan Tata Usaha Negara

Pemerintahan dengan UU Peradilan Tata

yang dapat dijadikan landasan yuridis

Usaha Negara serta UU Pemberantasan

untuk menilai prosedur dan materi muatan

Korupsi agar diskresi bisa dimasukkan sebagai

keputusan Tata Usaha Negara sesuai atau

ind

ing

Salah satu agenda penataan HAN adalah

lR ec hts V

bagian yang pen ng. Harmonisasi

Rancangan

umum pemerintahan yang baik.

Administrasi

Dalam melakukan harmonisasi tersebut,

Undang-undang

perlu dipahami bahwa penataan HAN ke

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terlihat

depan perlu memperha kan fungsi dan tujuan

secara jelas dalam pandangan dari Paulus

dari kegiatan pemerintahan itu sendiri. Hal

Effendi Lotulung28 yang menyatakan bahwa

ini pen ng untuk bisa menempatkan posisi

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara

diskresi dalam penyelenggaraan negara,

lebih banyak menekankan pada hukum acara

sebagaimana yang diungkapkan Talizidhuhu

atau prosedur di peradilan, sehingga lebih

Ndraha30 yang menyebutkan bahwa kegiatan

banyak bersifat hukum prosedural (Formal),

pemerintahan harus sesuai dengan tujuan

yang berlaku bagi badan peradilan (hal mana

lembaga yang bersangkutan (pemerintah)

memang formal karena ditujukan untuk suatu

yang telah ditetapkan. Menurut Ryaas

Undang-undang

tentang

dengan

na

Pemerintahan

Paulus Effendi Lotulung,, Makalah pada seminar Indonesia-Jerman, Tinjauan Umum atas Rancangan UndangUndang Administrasi Pemerintahan, Jakarta, 5 April 2005. AA. Oka Mahendra, “Harmonisasi RUU Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Peradilan TUN dan Undang-Undang lainnya”, Makalah pada Seminar Nasional RUU Administrasi Pemerintahan, Jakarta, 13 Oktober 2005. Talizidhuhu Ndraha, Makalah pada Semiloka I, Kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, “Fungsi Pemerintahan”, Jakarta, 27 April 2004.

Jur

28

hubungan

dak dengan Undang-undang dan asas-asas

29

30

105


Rasyid31 ada ga fungsi hakiki Pemerintahan,

Pemerintahan bukan hanya akan memberi

yaitu Pelayanan (service), pemberdayaan

batas-batas

(Empowerment)

Badan/Pejabat administrasi Pemerintahan,

pembangunan

akan

(development). Dengan pemahaman itu, Rancangan

pertanggung-jawaban

merumuskan

penggunaan diskresi yang

penger an

“Administrasi

oleh

mengenai

Badan/Pejabat

Pemerintahan

terhadap

dak hanya

Pemerintahan” adalah tatalaksana dalam

bersifat pasif dalam ar menunggu adanya

mengambil

gugatan dari masyarakat melalui Pengadilan

ndakan hukum dan atau

Tata Usaha Negara akan tetapi juga bersifat

pemerintahan. Rancangan Undang-Undang

ak f dengan adanya kewajiban memper-

Administrasi Pemerintahan Dra

tanggungjawabkan

bulan Juli

ing

badan atau pejabat

penggunaan

diskresi

kepada Pejabat atasannya mengingat hal

terhadap diskresi dengan menyebutkan

tersebut merupakan suatu kewajiban yang

bahwa Pejabat pemerintahan dan atau

sifatnya melekat pada kewenangan yang

badan hukum lainnya yang menggunakan

menjadi dasar adanya diskresi itu sendiri32

diskresi

keputusan

dan di dalam penjelasannya disebutkan

wajib memper mbangkan tujuan diskresi,

bahwa pertanggungjawaban kepada atasan

peraturan

dilaksanakan dalam bentuk tertulis dengan

mengambil

lR ec hts V

dalam

ind

2008 dalam Pasal 6 ayat (1) memberi batasan

perundang-undangan

yang

menjadi dasar diskresi dan asas-asas umum

memberikan

pemerintahan yang baik. Selanjutnya ayat (2)

keputusan diskresi.

alasan-alasan

pengambilan

dan ayat (3) menyebutkan bahwa penggu-

Tetapi yang disayangkan adalah meskipun

naan diskresi wajib dipertanggungjawabkan

Pasal 6 RUU Administrasi Pemerintahan telah

kepada pejabat atasannya dan masyarakat

mengatur tentang kewajiban melaporkan

yang dirugikan akibat keputusan diskresi

ndakan diskresi kepada atasan dalam

yang telah diambil serta dapat diuji melalui

bentuk tertulis dengan memberikan alasan-

upaya administra f atau gugatan di Peradilan

alasan pengambilan keputusan diskresi,

Tata Usaha Negara.

namun apabila ketentuan tersebut

dilaksanakan dak ada sanksinya sehingga hal

Rancangan Undang-Undang Administrasi

tersebut dapat menyebabkan Badan/Pejabat

na

tersebut

berar

dak

bahwa

Jur 106

mengatur

Administrasi

Ketentuan

32

juga

Undang-undang Administrasi Pemerintahan,

ndakan faktual

31

tetapi

diskresi

BP HN

dan

penggunaan

Ryaas Rasyid, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan, (Jakarta : P.T. Yarsif Watampone, 1997), hal. 11-12 Rusma Dwiyana, Akuntabilitas Administrasi dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat Pemerintahan, diunduh dari www.wordpress.com, Januari 2009.


kriteria kepen ngan umum harus ditetapkan

keputusan diskresi berdalih bahwa keputusan

oleh suatu peraturan perundang-undangan.

BP HN

Administrasi Pemerintahan yang menerbitkan

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat

yang diambilnya bukan keputusan diskresi

disimpulkan bahwa penggunaan kewenangan

keputusan yang diambilnya adalah keputusan

diskresi oleh Badan/Pejabat administrasi

diskresi. Walaupun demikian paling

dak

pemerintahan hanya dapat dilakukan dalam

batas-batas

hal tertentu dimana peraturan perundang-

penggunaan diskresi sebagai suatu norma

undangan yang berlaku dak mengaturnya

yang mengikat, maka hal tersebut sudah

atau karena peraturan yang ada yang

cukup untuk menghindari dilaksanakannya

mengatur tentang sesuatu hal

penyalahgunaan wewenang (detournement

dan hal tersebut dilakukan dalam keadaan

de pouvoir) dan perbuatan sewenang-

darurat/mendesak demi kepen ngan umum

wenang (willekeur) oleh Badan/Pejabat

yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan

Administrasi Pemerintahan, sebab tujuan

perundang-undangan.

akan

dijadikannya

dak jelas

ind

dengan

ing

dak tahu bahwa

ataupun berdalih ia

Dalam perkembangannya, Rancangan

dan menjadikan Hukum Administrasi Negara

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

menunjang kepas an hukum yang memberi

akan memperluas kewenangan absolut

jaminan dan perlindungan hukum, baik bagi

Pengadilan Tata Usaha Negara melalui Pasal

warga negara maupun administrasi negara.33

44 yang menyebutkan bahwa kewenangan

Penggunaan freies ermessen oleh Badan/

untuk memeriksa dan memutus perkara

lR ec hts V

utama dari norma fisasi adalah menciptakan

Pejabat administrasi negara dimaksudkan

yang berkaitan dengan

untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

atau pejabat pemerintahan dan atau badan

pen ng dan mendesak serta ba- ba yang

hukum lainnya yang menimbulkan kerugian

sifatnya kumula f. Bisa saja muncul persoalan

material maupun immaterial dilaksanakan

yang pen ng tapi

oleh Pengadilan Tata Usaha Negara.

dak mendesak untuk

segera diselesaikan. Ada pula kemungkinan muncul persoalan mendesak, tapi

Dengan adanya tambahan kewenangan

untuk

menguji

perkara-perkara

yang

berkaitan dengan

persoalan baru dapat dikualifikasi sebagai

pejabat pemerintahan dan atau badan hukum

persoalan pen ng apabila persoalan tersebut

lainnya yang menimbulkan kerugian material

menyangkut kepen ngan umum, sedangkan

maupun immaterial, maka semakin lengkap

na

terlalu pen ng untuk diselesaikan. Suatu

Jur 33

dak

ndakan badan

ndakan badan atau

fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai fungsi kontrol yuridis terhadap pemerintah.

Rusli K. Iskandar, Normatiϔisasi Hukum Administrasi Negara, dalam SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 187.

107


mempunyai

kekuasaan

(power)

1. Kesimpulan

untuk

melaksanakan tugas pelayanannya tadi, yang apabila disalahgunakan akan menjadi fatal akibatnya dari segi hukum. Untuk itu perlu adanya kontrol, yang dengan demikian kemungkinan akan adanya penyalahgunaan kekuasaan,

kesewenang-wenangan

dan

lain-lain dapat dihindari atau diperkecil kemungkinan. Kontrol yuridis merupakan bagian dari kontrol lain-lainnya terhadap pemerintah seper

kontrol poli s, kontrol

administrasi, kontrol ekstern organisasi/

lembaga baik yang struktural maupun non struktural.35 ekstern

yang

berbentuk

lR ec hts V

Kontrol

organisasi/lembaga yang bersifat struktural sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor.

37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI yang

berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang dilaksanakan oleh

penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk

yang

diselenggarakan

oleh

BUMN, BUMD dan BHMN serta badan swasta atau perorangan yang diberi tugas menyelenggarakan

pelayanan

a. Diskresi diperlukan dalam hukum administrasi

dalam

menyelesaikan

persoalan

peraturan

publik

tertentu yang sebagian atau seluruh dananya

yang

perundang-undangan

mengatur secara umum, sehingga administrasi

negara

mempunyai

kebebasan untuk menyelesaikan atas

inisia f

sendiri.

Diskresi

juga diperlukan apabila terdapat prosedur

yang

dak

dapat

diselesaikan menurut administrasi yang normal, atau jika diselesaikan menurut

prosedur

administrasi

yang normal justru kurang berdaya guna dan berhasil guna, atau perlu penanganan yang sangat cepat.

b. Reformulasi penataan

diskresi hukum

dalam

administrasi

sangat diperlukan meski telah ada kesepakatan secara teori s bahwa pada dasarnya diskresi sembarangan

dipakai.

dak bisa Diskresi

hanya bisa dipakai pada keadaankeadaan tertentu, seper

apabila

terjadi kekosongan hukum; adanya kebebasan interprestasi; adanya

Jur

na

bersumber dari APBN dan/atau APBD36

rangka

belum mengaturnya atau hanya

ind

melalui tromol-tromol pos, kontrol intern

BP HN

Pemerintah sebagai pelayan (public service)

E. Penutup

ing

Lintong Oloan Siahaan34 mengatakan bahwa

34

35

36

108

Lintong Oloan Siahaan, Wewenang PTUN menunda berlakunya Keputusan Pemerintah, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2006), hal. 10. Lintong Oloan Siahaan, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005), hal. 42-43. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI.


disebut Algemene Beginselen van

serta demi pemenuhan kepen ngan

Behoorlijk Bestuur, sementara di

umum. Selain itu, pembuatan diskresi

USA disebut “The principle of good

juga dibatasi oleh asas-asas hukum

public administra on.” AUPB ini

administrasi serta asas-asas umum

pada dasarnya adalah code of ethic.

pemerintahan yang baik. Di antara

Tetapi setelah lahirnya UU No. 28

asas-asas

pemerintahan

Tahun 1999 tentang Penyelenggara

yang baik yang paling mendasar

Negara yang Bersih dan Bebas dari

adalah larangan penyalahgunaan

Korupsi, Kolusi, dan Nepo sme, (UU

wewenang dan larangan ber ndak

KKN) telah terjadi formalisasi AUPB

ing

umum

BP HN

perundang-undangan;

delegasi

sewenang-wenang. Tetapi euforia semangat korupsi

dalam hukum posi f. Formalisasi ini diadopsi juga oleh UU No.5 Tahun

pemberantasan melihat

bahwa

1986 tentang Peradilan Tata Usaha

tanpa

Negara sebagaimana diubah UU

undang-undang) yang

pagar

No.9 Tahun 2004 dan UU No.51

kewenangan

Tahun 2009 yang menjadi pedoman

maka

membatasi

ind

dituangkan dalam regulasi (baca:

pejabat

penyelesaian sengketa Tata Usaha

negara akan mudah diterobos oleh

Negara. Formalisasi ini juga terlihat

pejabat negara. Pemikiran semacam

dengan disusunnya RUU Administrasi

ini

Pemerintahan sebagai bagian dari

diskresi

lR ec hts V

mengeluarkan

dilandasi

oleh

pengalaman

historis bahwa pada masa lalu,

reformasi

diskresi

oleh

UU tersebut nan nya bisa menjadi

penyelenggara negara cenderung

batasan secara hukum pembuatan

merugikan

diskresi

yang

dikeluarkan

masyarakat

dan

birokrasi.

sebagai

Keberadaan

fungsi

kontrol

mengeruk kekayaan negara. Padahal

mencegah terjadinya detournament

teori mengenai asas-asas umum

de povoir.

pemerintahan yang baik (AUPB) yang menjadi dasar pembuatan diskresi sudah banyak, tapi dalam

na

prakteknya

dak dijalankan oleh

2. Saran a. Perlu ada kesadaran dari aparan penegak

hukum

dan

legislator

bahwa

mendorong formalisasi AUPB dalam

satunya tujuan hukum, masih ada

hukum posi f. Teori mengenai asas-

keadilan dan kemanfaatan yang bisa

asas umum pemerintahan yang

diraih dengan mengembalikan ruang

baik (AUPB) telah banyak sekali

bagi code of life di luar undang-

berkembang. Di Belanda AUPB ini

undang. Undang-undang juga dak

Jur

para pejabat. Hal inilah yang

kepas an

bukan

satu-

109


dapat dibuat sangat terinci (detail) hanya

memberikan

BP HN

melainkan

algemeene richtlijnen (pedoman umum) saja. Karenanya undangundang

dak dapat mencakup

segala-galanya.

Undang-undang

bukan obat mujarab yang bisa menyelesaikan semua persoalan, dak dapat mengiku

kecepatan gerak masyarakat atau proses

perkembangan

sosial,

sehinggga undang-undang selalu ke nggalan. ada

penataan

kesadaran Hukum

bahwa

ind

b. Perlu

Administrasi

Negara bukan sekedar dipahami sebagai pembentukan atau penataan perundang-undangan

lR ec hts V

peraturan

terkait administrasi Negara, tetapi lebih jauh dari itu adalah penataan

tatanan hukum yang terdiri dari struktur,

substansi,

dan

kultur

masyarakat, birokrasi, dan penegak

Jur

na

hukum.

110

ing

karena ia


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Atmosudirjo, S. Prajudi, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).

Bagir Manan, “Orasi pada Seminar RUU Administrasi Pemerintahan se – Sumatera di Medan ” 29 Juni 2005.

Bank Dunia, Reformasi Hukum di Indonesia, Hasil Studi Perkembangan Hukum, (Jakarta: Cyberconsult, 1999).

Basah, Sjachran, Eksistensi dan Tolok Ukur Peradilan Administrasi Negara di Indonesia, (Bandung

ing

Alumni, 1997).

Basah, Sjachran, Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara, (Bandung: Alumni, 1992).

Dwiyana, Rusma, Akuntabilitas Administrasi dan Hukum Atas Keputusan Administrasi Pejabat

ind

Pemerintahan, diunduh dari www.wordpress.com, Januari 2009.

Hadjon, Philipus M., RUU Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Hukum Administrasi, Makalah.

Harper, JH., Filsafat Poli k Plato, Aristoteles, Augus nus, Machiaveli, (Jakarta: PT Raja Grafindo

lR ec hts V

Persada, 2002).

Indroharto, Usaha memehami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, (Jakarta: Sinar Harapan, 1993).

Koentjoro, Diana Halim, Hukum Administrasi Negara, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004). Lotulung, Paulus Effendi, Makalah pada seminar Indonesia-Jerman, Tinjauan Umum atas Rancangan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Jakarta, 5 April 2005. Mahendra, AA. Oka, Harmonisasi RUU Administrasi Pemerintahan dengan Undang-Undang Peradilan TUN dan Undang-Undang lainnya, Makalah pada Seminar Nasional RUU Administrasi Pemerintahan Jakarta, 13 Oktober 2005.

Marbun, SF dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

Marbun, SF, Makalah pada seminar Indonesia – Jerman – RUU tentang Administrasi Pemerintahan,

na

di Jakarta, 5 April 2005.

Martosoewignjo, Sri Soemantri, Undang-Undand Dasar 1945, Kedudukan dan Ar nya Dalam Kehidupan Bernegara, Makalah disampaikan pada Stadium Generale dan 40 Tahun

Jur

Pengabdiannya di Universitas Padjadjaran, Bandung 2001.

Ndraha, Talizidhuhu, Makalah pada Semiloka I, Kajian Reformasi Hukum Administrasi Pemerintahan, “Fungsi Pemerintahan”, Jakarta, 27 April 2004.

111


Panjaitan, Saut P., Makna dan Peranan Freies ErmessenDalam Hukum Administrasi Negara dalam

BP HN

SF Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: UII Press, 2001).

Rasyid, Ryaas, Makna Pemerintahan : Tinjauan dari Segi E ka dan Kepemimpinan, 1996.

Siahaan, Lintong Oloan, Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi di Indonesia, Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasawarsa 1991-2001, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2005).

Siahaan, Lintong Oloan, Wewenang PTUN menunda berlakunya Keputusan Pemerintah, (Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2006).

ing

Simorangkir, JCT dkk, Kamus Hukum, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peneli an Hukum Norma f: Suatu Tinjauan Singkat, edisi 1, cet.v, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan di Dalam Peneli an

ind

Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979). Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, Peneli an Hukum Norma f, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta,: CV. Rajawali, 1990). 2000).

lR ec hts V

Soetami, A. Si , Hukum Administrasi Negara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Suprianto, 2004, Syariat Islam dalam Mewujudkan “Clean Governance and Good Government” dalam www. Transparansi.or.id.

Warassih, Esmi, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005).

h p://www.ppu.org.uk/people/suukyi.html

h p://chandrasway.blogspot.com/2010/12/aung-san-suu-kyi-i-am-happy-because-i.html

Jur

na

h p: //www.transparansi. or.id/ ar kel/ pemberantasan-korupsi-tak-sebatas-legalitas/

112


PEMBAHARUAN REGULASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

BP HN

(Reforma on Regula on of Goods and Services Government Procurement) Apri LisƟyanto, S.H. Analis Hukum Pada Bidang Pengembangan Hukum dan Fasilitasi Peneli an Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN

lR ec hts V

ind

ing

Abstrak Pengadaan barang dan jasa secara ideal bertujuan untuk menjamin efisiensi, transparansi, dan keadilan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan oleh pemerintah. Dalam prak k, pelaksanaan pengadaan barang/jasa masih banyak sekadar memenuhi kewajiban administra f tanpa mempedulikan aspek substan fnya. Tulisan ini akan membahas tentang pembenahan regulasi di bidang pengadaan barang dan jasa. Melalui peneli an yuridis norma f, peneli an ini menemukan regulasi terkait dengan pengadaan barang dan jasa memiliki kelemahan, khususnya berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka mekanisme kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi yang berpotensi menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih, pembaharuan peraturan perlu disesuaikan agar fleksibilitas pengadaan barang dan jasa memenuhi kebutuhan pemerintah dan sekaligus menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada. Disamping itu perlu pula adanya pembenahan terhadap regulasi di bidang Pengadaan Barang dan Jasa, yaitu dari Peraturan Presiden diubah menjadi Undang-Undang. Kata kunci: Pembaharuan, fleksibilitas, kepas an hukum, pemerintahan yang baik

na

Abstract Procurement of goods and services are ideally aimed at ensuring efficiency, transparency and fairness in the implementa on of development ac vi es by the government. In prac ce, the implementa on of the procurement of goods / services are s ll a lot just to meet the administra ve du es regardless of the substan ve aspects. This paper will discuss the reform of regula on in the field of public procurement. Through norma ve juridical research, this study found the regula ons related to procurement of goods and services have drawbacks, par cularly with regard to the implementa on mechanisms of goods / services. To address these concerns, the mechanism of ac on, tradi ons, and bureaucra c behavior that could poten ally hinder the realiza on of good governance, regulatory reform needs to be adjusted so that the flexibility of the procurement of goods and services meet the needs of government and at the same me avoiding ditabraknya exis ng procurement principles. Besides, it also needs a revamping of the regula on in the areas of Procurement, which is converted to the President of the Regula ons Act.

Jur

Key words: Reforma on, Flexibility, law certainty, good governance

113


telah banyak dirumuskan dalam berbagai

Pengadaan barang dan jasa pemerintah dewasa ini merupakan isu startegis dan pen ng, baik dalam prespek f perdagangan internasional, maupun dari prespek f hukum nasional dan implikasinya terhadap hukum Indonesia berdasarkan alasan-alasan sebagai

ketentuan organisasi internasional4, kelima,

BP HN

A. Pendahuluan

kesepakatan dalam forum internasional memiliki implikasi norma f maupun ekonomi yang signifikan terhadap kebijakan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah suatu negara.5

Pengadaan barang/jasa untuk kepen-

berikut: pertama, Organisasi Perdagangan

ngan pemerintah merupakan salah satu alat

Dunia mengagendakan isu baru (new issues), dan perlakuan non diskrimina f dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan persaingan dan liberalisasi sebaliknya mengambil sikap defensif dan

melakukan upaya protek f dan preferensi dalam pelaksanaan

pengadaan barang/

pengadaan barang dan jasa merupakan perdebatan panjang dan kontroversial antara

negara maju dan negara berkembang,3 keempat, terdapat polarisasi yang perlu yakni

terdesentralisasinya

ketentuan-ketentuan pengadaan barang/ jasa

pemerintah

dari

norma

hukum

internasional ke dalam norma hukum yang bersifat regional maupun bilateral yang

Jur

2

3 4

5

114

rakyat

Indonesia,

karena

pengadaan

barang dan jasa terutama di sektor publik terkait erat dengan penggunaan anggaran Negara. Yang menjadi

k pen ng dari itu

adalah urgensi pelaksanaan pengadaan yang efek f dan efisien serta ekonomis untuk mendapatkan manfaat maksimal dari penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan karena pengadaan barang dan jasa sebagian besar dibiayai oleh keuangan Negara, baik

melalui APBN maupun non-APBN. Pengembangan sistem pengadaan barang

dan jasa pemerintah merupakan bagian pen ng dalam agenda proses transformasi mewujudkan keadilan guna membangun

www.wto.org, laporan hasil pertemuan tingkat menteri, Pada Singapore Meeting, yang diselenggarakan di Singapura pada 9-13 Desember 1996, dilanjutkan di Jenewa pada 18-20 Mei 1998; Seatle (AS), 30 November sampai 3 Desember 1999, Doha (Qatar), 10-14 November 2001; dan di Cancun Meksiko pada 10-14 September 2003, dan di Hongkong pada 2006. Paul J. Carrier, Soverignity Under The Agreement On Government Procurement, Minnesotta Journal of Global Trade, Winter 1997, hal. 85. Ibid, hal. 87. Martin Dischendorfer, The Existence and Development of Multilateral Rules on Government Procurement Under the Framework of the WTO, Public Procurement Law Review, (Sweet & Maxwell Limited and Contrutors, 2000), hal. 543. Frank J. Gracia, Trade and Justice: Lingking The Trade Linkage Debates, University of Pennsylvania Journal of International Economic Law, 1998. hal. 391.

na

1

nasional guna mensejahterakan kehidupan

lR ec hts V

jasa pemerintah,2 ke ga, liberalisasi dalam

ditelaah,

dalam rangka meningkatkan perekonomian

ind

perdagangan,1 kedua, negara berkembang

untuk menggerakkan roda perekonomian,

ing

yang salah satunya mengenai transparansi


akibat praktek korupsi, kolusi, dan nepo sme

dan berwibawa (good governance and

yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan

clean government). Proses transformasi

barang dan jasa pemerintah.6 Sementara

dimaksud merupakan upaya membawa

itu, hasil kajian Bank Dunia dan Bank

Indonesia dari sebuah negara dengan tata

Pembangunan Asia yang tertuang dalam

kelola pemerintahan yang buruk, karena

Country Procurement Assessment Report

merajalelanya prak k korupsi, kolusi, dan

(CPAR) tahun 2001 menyebutkan, bahwa

nepo sme (KKN), menjadi sebuah negara

kebocoran dalam pengadaan barang dan

dengan tata kelola pemerintahan yang lebih

jasa pemerintah sebesar 10-50 persen.7

baik, lebih bersih dan lebih berwibawa, dan

Kebocoran

bebas dari berbagai kepen ngan pribadi,

kondisi sosial ekonomi yang miskin, kondisi

kelompok, dan golongan.

pelayanan publik yang buruk, kekuasaan

BP HN

tatanan pemerintahan yang makin bersih

dapat

ing

ini

disebabkan

oleh

sewenang-wenang para pejabat publik,8

perubahan guna menciptakan persaingan

hukum dan peraturan yang bermacam-

usaha yang sehat, efisiensi belanja negara,

macam dengan penerapan lemah, minimnya

sekaligus public service delivery, yaitu

lembaga pengawas, relasi patron-klien, dan

dengan mewujudkan instrumen pengadaan

dak adanya komitmen dan kehendak poli k.

(procurement) yang kredibel. Perubahan

Kurangnya transparansi dan akuntabilitas

tersebut merupakan bagian dari pengelolaan

disinyalir

menjadi

dan pemanfaatan APBN dalam menunjang

penyebab

terjadinya

berjalannya fungsi pemerintahan.

korupsi

lR ec hts V

ind

Sebagai salah satu indikator kunci

Pengadaan barang dan jasa harus dapat

dilaksanakan secara efek f dan efesien

terbesar

korupsi,

sehingga

dak hanya dilakukan pada level

individu dan bisnis, bahkan poli k. Munculnya

permasalahan-perma-

serta dapat dipertanggungjawabkan, karena

salahan di atas mendorong pemerintah

potensi kerugian negara sangat besar dalam

untuk memperbaharui regulasi di bidang

proses pengadaan ini. Lebih dari 20 tahun

pengadaan barang/jasa, dengan tonggak awal

yang lalu, Begawan Ekonomi Indonesia,

yaitu dengan diterbitkannya Keppres Nomor

Profesor

Djojohadikusumo,

80 Tahun 2003 di mana prinsip reformasi

sudah mensinyalir 30-50 persen kebocoran

kebijakan umum pemerintah seper “good

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

governance” atau Tata Kelola Pemerintahan

na

Soemitro

www.kpk.go.id/modules/news/ makepdf. php? Storyid. www.antikorupsi.org/ indo/ index2. php? option=com_content&do. Korupsi sangat parah terjadi di hampir setiap relasi dengan penguasa. Sebuah studi Bank Dunia pada 1999 menyebutkan, sekitar 85,7 persen perusahaan yang disurvei mengatakan selalu atau sering kali berhadapan dengan korupsi saat berinteraksi dengan pejabat publik. Patologi pengadaan barang dan jasa pemerintah ini meliputi mark-up harga, pemerasan, penyalahgunaan wewenang, bisnis dengan orang dalam, nepotisme dan pemalsuan.

Jur

6

persoalan

7 8

115


untuk memperoleh data-data baik yang

operasional.

bersumber kepada berbagai data dan

BP HN

yang Baik mulai diterapkan pada tataran

informasi yang ”di release” oleh pemerintah;

barang/jasa yang bersih, akuntabel dan bebas

tulisan para ahli dalam bentuk buku,

KKN merupakan usaha pemerintah untuk

jurnal, ar kel lepas, surat kabar, maupun

mewujudkan good governance, melalui

informasi yang tersebar di dunia maya;

peneli an ini akan mengurai bagaimana

pengalaman para prak si dan pengambil

usaha pemerintah dalam memperbaharui

putusan; kebijakan dan regulasi nasional dan

regulasi di bidang pengadaan barang/jasa

internasional; dan lain-lain sebagainya yang

(government procurement).

terkait dengan proses pengadaan barang dan

ing

Keinginan untuk menciptakan pengadaan

jasa pemerintah.

C. Permasalahan

Salah

Berangkat dari latar belakang uraian di

satu

pendekatan

ciri

dari

norma f,

penggunaan

yaitu

melalui

analisis dan kajian terhadap norma-norma

diteli adalah:

terkait yang berlaku (“exis ng laws and

2.

Apa urgensi pemerintah melakukan

regula ons”).

perubahan regulasi pengadaan barang/

dipandang relevan guna menilai sejauhmana

jasa?

norma-norma yang berlaku masih mampu

lR ec hts V

1.

ind

atas, maka pokok permasalahan yang akan

norma f

mengakomodasikan

benahi sebagai upaya pembaharuan

kecenderungan khususnya pada proses

regulasi

pengadaan barang/jasa pemerintah.

pengadaan

barang/jasa

perkembangan

ini

Permasalahan apa saja yang perlu di

pemerintah? 3.

Pendekatan

dan

Analisis yang dilakukan dalam peneli an

Bagaimana usaha pemerintah dalam

ini difokuskan pada norma-norma yang

melaksanakan pembaharuan regulasi

terkait dengan hukum dan kebijakan, oleh

pengadaan barang/jasa pemerintah?

karena itu bersifat norma f-kualita f. Serta dalam penyajian hasil peneli an bersifat deskrip f anali s.

D. Metode PeneliƟan

Dalam peneli an digunakan beberapa yang

berkaitan

dengan

na

pendekatan

pengumpulan data dan informasi; analisis; serta penyajian. Jenis dari peneli an hukum

116

1. Urgensi Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

ini adalah peneli an yuridis norma f.9

Dalam konteks pembangunan hukum,

Peneli an yuridis norma f yaitu berupa

kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah

peneli an kepustakaan (library research)

di njau dari perspek f hukum Indonesia,

Jur 9

E. Pembahasan

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal. 26.


rupiah.13 Kedua, pengadaan barang dan jasa

sebagai berikut: pertama, pengadaan barang

pemerintah merupakan sektor signifikan

dan jasa pemerintah memiliki ar strategis

dalam

dalam proteksi dan preferensi bagi pelaku

Ke ga sistem pengadaan barang dan jasa

usaha dalam negeri.10 Hal ini dapat dilihat

pemerintah

dari besaran alokasi anggaran pengadaan

prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik

barang/jasa pemerintah yang mencapai

akan mendorong efisiensi dan efek fitas

persentase

Anggaran

belanja publik sekaligus mengondisikan

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

perilaku ga pilar yaitu pemerintah, swasta

Se ap tahun, sektor pengadaan barang

dan masyarakat dalam penyelenggaraan good

dan jasa pemerintah membelanjakan dana

governance. Keempat, bahwa ruang lingkup

yang cukup besar. Anggaran untuk sektor

pengadaan barang dan jasa pemerintah

ini dalam APBN tahun anggaran 2001, dak

melipu

kurang dari Rp.66,57 triliun atau (20% dari

aspek dalam pembangunan bangsa.

pertumbuhan

yang

mampu

ekonomi,14

menerapkan

ing

dari

upaya

berbagai sektor dalam berbagai

ind

signifikan

BP HN

pen ng dengan argumentasi

memiliki ar

12

sampai dengan 1990-an pengadaan barang/

pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nilai

jasa pemerintah diatur oleh Keppres Nomor 12

tersebut belum termasuk belanja oleh Badan

Tahun 1979, Keppres Nomor 16 Tahun 1994,

Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik

dan Keppres Nomor 18 Tahun 2000. Pada

Daerah (BUMN/BUMD) maupun Anggaran

prinsipnya keputusan-keputusan presiden

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).11

tersebut mengatur administrasi pengadaan,

Belanja Pemerintah tahun 2005 mencapai

kebijakan perlindungan kepada perusahaan

97 triliun (25% dari APBN).12 Sementara itu,

“pribumi”,

Rancangan APBN 2007, pendapatan negara

setempat, dan kebijakan untuk mendorong

diprediksikan sebesar 693 triliun rupiah

penggunaan produksi dalam negeri dan

dan belanja negara mencapai 726,3 triliun

perluasan lapangan kerja. Permasalahan-

perusahaan

nasional

dan

World Trade Organization on Government Procurement: The Plurilateral Agreement Overview of the Agreement of Government Procurement., 2005. hal. 2. Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003, tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, hal. 1. Laporan Sementara Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005, Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Desember 2005 (Jakarta: Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, 2006). Iman Sugema, ”Anggaran Tidak Memberi Ruang Untuk Menstimulasi Pertumbuhan Ekonomi” (Jakarta: INDEF, 2006). Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres No. 80 Tahun 2003, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkisar 0,6% pada tahun 2001 (Pertumbuhan ekonomi tahun 2001 sebesar 3,44%), pada tahun 2002 sebesar 0,74, dengan angka pertumbuhan ekonomi 3,66%. Mengingat betapa besarnya nilai pengadaan dan sumbangannya pada perekonomian serta banyak pihak yang terlibat dalam proses pengadaan yang baik akan berdampak luas bagi perubahan perilaku, baik pada jajaran birokrasi, maupun kalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya

Jur

13

(23% dari APBN), dibelanjakan melalui proses

lR ec hts V

11

Pada masa orde baru yaitu pada 1970-an

na

10

APBN), tahun 2002 sekitar Rp78,15 triliun

14

117


intellegent people, baik dengan sendirinya

pelaksanaan keputusan-keputusan presiden

maupun dengan bantuan lawyer tentang apa

dimaksud di antaranya adalah: 1) peraturan/

yang diharuskan menurut hukum.

BP HN

permasalahan pokok yang muncul dari

pengaturan yang ada kurang memadai lagi

Kedua, harus adanya akses secara

menghadapi tantangan dengan semakin

bebas dan fair terhadap informasi sehingga

besarnya volume APBN dan APBD yang

tercipta transparansi, dan ke ga, pembuat

semakin meningkat dan dampaknya terhadap

keputusan dalam hal ini pemerintah harus

pertumbuhan ekonomi, 2) masih ngginya

mentaa

aturan

dan

menegakkannya.

Berdasarkan elemen-elemen di atas, bahwa

APBD, 3) Adanya ke dakjelasan pengaturan

pembangunan hukum yang mempunyai level

dan

benturan

aturan

yang

ing

ngkat kebocoran dalam pelaksanaan APBN/

nggi harus mengandung hal-hal berikut ini:

mengatur

pengadaan barang/jasa pemerintah, dan 4)

……..clear, known laws, widespread informa on concerning what ever it is the law treats; decision-makersaccountability for, independence form, decisions results-comprises predictability and form of the founda on for rule-based behavior throughout society.16

diperlukannya kebijakan dalam menghadapi

ind

tantangan ke depan seper : liberalisasi

perdagangan dan Government Procurement Aggreement dalam Panel WTO.

Menurut Luhmann, hukum modern kegiatan

bisnis,

ekonomi

Secara ekonomi, fakta telah membuk kan

dan kegiatan lainnya melalui penciptaan

bahwa masyarakat yang berdasarkan rule

struktur yang terukur (calculable structure)

of law lebih efisien daripada berdasarkan

dari suatu ekspektasi sehingga hukum

tradisi atau patronage based system, dan di

mampu memerankan sebagai “condi onal

Indonesia, hukum masih bersifat personalised

programming” yang secara norma f dapat

dan patronage based.17

lR ec hts V

memfasilitasi

dikatakan bahwa jika kondisi tertentu

mengiku dan menciptakan suatu condi onal

pengaturan hukum yang jelas dan mampu

programming

memenuhi perkembangan pasar, sehingga

yang

harus

memenuhi

pihak yang terlibat dalam proses pengadaan

secara reasonable jelas sehingga para

tersebut. Pengadaan barang/jasa pemerintah

aktor akan mengetahui kosekuensi yang

baik berdasarkan hukum nasional maupun

di mbulkan, selain itu hukum harus cukup

hukum internasional harus berdasarkan

jelas untuk menginformasikan pesan pada

persaingan sehat, transparansi, efisiensi dan

na

118

prinsip kepas an hukum diperoleh oleh para

Pertama, hukum harus diketahui dan

Jur 17

pengadaan

barang/jasa pemerintah maka diperlukan

persyaratan sebagai berikut:

16

pengaturan

terpenuhi, maka konsekuensi tertentu akan

15

15

Terhadap

Luhman, Niklas, A Sociological Theory of Law, Elizabeth King and Martin Albrow (ed). Martin Albrow (London: Routledge & Kegan Paul, 1985), hal.184. Ibid. hal. 184. Ibid. hal. 185.


jasa.18 Ketatnya tata cara pengadaan barang

internasional di bidang pengadaan barang dan

dan jasa pemerintah, ketakutan Pejabat

jasa pemerintah (government procurement)

terhadap pengusutan polisi, jaksa dan Komisi

perlu diketahui perkembangannya, dengan

Pemberantasan Korupsi (KPK), serta proses

alasan sebagai berikut:

tender yang memakan waktu cukup lama,

a.

Dalam jaman globalisasi dan era per-

mulai dari pengumuman tender, tahap pra

dagangan bebas, masyarakat Indonesia

kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai dengan

mau

per-

pengumuman pemenang tender, menjadi

kembangan dan kemajuan yang terjadi

indikasi lemahnya penyerapan anggaran

di dunia, termasuk perkembangan dalam

tersebut.

ing

dak mau harus mengiku

BP HN

nondiskriminasi. Dalam konteks regulasi

bidang pengadaan barang dan jasa.

kerja, tradisi, dan perilaku birokrasi menjadi

bebas menuntut pemberlakukan tata

permasalahan yang potensial menghambat

cara

yang

pemerintah yang bersih. Hal ini mengingat

berlaku secara internasional. Dengan

penyimpangan/pelanggaran dalam penga-

demikian semua pihak harus memahami

daan adalah buruknya kualitas barang dan

dan mempelajarinya agar kita dapat

jasa yang dihasilkan sehingga

bersaing dalam era globalisasi dan

melayani kepen ngan publik secara efek f

perdagangan babas tersebut;

dan efisien, sehingga masyarakat menjadi

pengadaan

barang/jasa

ind

Dalam era globalisasi dan perdagangan

lR ec hts V

b.

Dengan perkataan lain, mekanisme

dak dapat

pihak yang paling dirugikan.

barang dan jasa yang baik merupakan alat

Pengadaan barang dan jasa di lingkungan

publik di seluruh sektor dan merupakan

pemerintah sering kali bermasalah dan terjadi

instrumen dalam membangun tata kelola

berbagai macam penyimpangan, baik dari segi

yang balk dan tata pemerintahan yang

kualitas barang yang dak sesuai, maupun

baik.

adanya unsur Korupsi, Kolusi dan Nepo sme

terjadi dalam pengadaan barang dan jasa

(KKN) antara pejabat pemerintah dengan

akan meningkatkan angka kemiskinan dan

para penyedia barang dan jasa. Banyaknya

menyebabkan

penyimpangan tersebut, justru dinilai oleh

ngunan akibat penyelewengan uang negara

banyak kalangan menyebabkan rendahnya

di luar kepen ngan rakyat. Selain itu juga

penyerapan anggaran pengadaan barang dan

akan menciptakan perilaku buruk yang

Jur

na

2. P e r m a s a l a h a n - P e r m a s a l a h a n Implementasi Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

18

Undang-undang

tentang

pengadaan

yang tepat untuk penerapan kebijakan

Sebaliknya,

penyimpangan

ke dakmerataan

yang

pemba-

Sebagai contoh realisasi belanja negara, khususnya belanja barang dan modal. pada Mei 2007 realisasi belanja barang dan modal cuma 15% meningkat jadi 37,8% pada Juni. Bahkan memasuki triwulan terakhir realisasinya baru 58%, baru setelah November dana yang dibelanjakan mencapai Rp 604,15 triliun atau 80% dari total belanja di APBN Perubahan 2007 Rp 752,4 triliun.

119


kementerian negara/lembaga masih saja

sehat karena didasari dengan penyuapan,

terus terjadi. Berdasarkan data dari Laporan

bukan karena kualitas dan manfaat. Untuk

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun

sektor swasta, penyimpangan dalam peng-

anggaran 2006 dan 2007, realisasi belanja

adaan barang dan jasa berdampak pada

pemerintah pusat yang sebagian dilaksanakan

ke dakadilan, ke dakseimbangan, dan iklim

oleh kementerian negara/lembaga maupun

kompe si usaha yang dak sehat. Hal ini akan

dana yang ditransfer ke daerah berupa

berdampak pada

ngginya harga pasaran

dana perimbangan, belum mencerminkan

karena banyak perusahaan kompe tor yang

persentase yang menggembirakan berda-

gulung kar akibat dak mampu membayar

sarkan periode per semester.

ing

BP HN

dak

mendorong persaingan usaha yang

suap.

Salah satu alasan yang dikemukakan

Banyak permasalahan yang mengemuka

berkaitan

dengan

rendahnya

realisasi

belanja barang adalah ketatnya tata cara

mulai dari daya serap anggaran yang rendah19

pengadaan barang dan jasa pemerintah yang

yang selalu terkonsentrasi pada akhir tahun

tertuang di Keppres Nomor 80 Tahun 2003

anggaran, sampai kepada penyimpangan

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

proses pengadaan yang berakibat pada

Barang/Jasa Pemerintah.20 Banyak pejabat

kerugian Negara. Meskipun undang-undang

yang berwenang kerap merasa takut melihat

tentang keuangan negara dan perangkat

makin banyaknya pengadaan barang dan jasa

undang-undang tentang perbendaharaan

yang menjadi kasus pengusutan polisi, jaksa

negara telah dilaksanakan, namun masalah

dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).21

lambatnya penyerapan dana APBN oleh

Selain itu proses tender yang memakan waktu

20

Jur

21

Sebagai ilustrasi, misalnya realisasi anggaran hingga Mei 2009 penyerapan anggaran belanja negara mencapai Rp.286,95 triliun atau 27,67 persen. Angka serapan anggaran ini dinilai rendah karena masih terdapat surplus cash yang cukup banyak, yaitu mencapai Rp.69,210 triliun. Hal ini tidak jauh berbeda, jika dibandingkan penyerapan Anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2008 mencapai Rp 246.860,9 miliar atau menyerap 35,4 persen (mengalami peningkatan sebesar 1,7 persen dari realisasi semester I tahun 2007) dari pagu alokasi anggaran belanja pemerintah pusat yang ditetapkan dalam APBN-P 2008 sebesar Rp. 697.071,0 miliar. Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam periode yang sama • semester I tahun 2007 sebesar Rp. 168.675,4 miliar, maka realisasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam semester I tahun 2008 tersebut berarti mengalami peningkatan sebesar Rp78.835,0 miliar atau sekitar 46,9 persen. Sumber: http://www.lkpp.go.id/v2/diskusi-post.php? id=12&tid=2. Seorang Pengamat ekonomi dari Institute for Development Economy and Finance, Aviliani, menyatakan, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 tahun 2003 menjadi salah satu faktor penyebab lambatnya serapan dana APBN 2009 oleh sejumlah departemen. Keppres tersebut membuat proses pengadaan barang dan proyek baru bisa selesai dalam waktu delapan bulan sementara proyek departemen seharusnya sudah dijalankan. Kasus-kasus pengadaan barang dan jasa yang dewasa ini dalam penyelidikan Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, misalnya adalah Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Ambulans yang terjadi di berbagai provinsi di Indonesia yang melibatkan Gubernur. Disamping itu juga, terdapat kasus pengadaan Radio Komunikasi di Departemen Kehutanan yang kasusnya meluas tidak terkendali. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tau iequrrahman Ruki, pada awal Januari 2007, mencatat 75% kasus korupsi berkaitan dengan procurement. Hal ini sejalan dengan laporan Country Procurement Assessment Report pads 2001, bahwa belanja pengadaan di Indonesia bocor 10-50%. Salah satu celah terjadinya kerugian negara dari kegiatan procurement adalah payung hukum yang kurang memadai.

na

19

lR ec hts V

ind

dalam proses pengadaan barang dan jasa,

120


sehat. Hal ini terjadi karena adanya aturan

tahap pra kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai

yang harus memprioritaskan the least bidder,

dengan pengumuman pemenang tender.

sementara tawaran harga di bawah 60% dari

BP HN

cukup lama, mulai dari pengumuman tender,

patokan nilai proyek hampir bisa dipas kan

persyaratan

standar mutunya rendah; (2) Spesifikasi teknis

tender oleh kantor pemerintah yang harus

barang yang susah ditemukan di pasar, yang

diumumkan ke publik dalam bentuk iklan

cenderung ke produk tertentu; (3) Sub kontrak,

dan semua perusahaan peserta tender

yang seharusnya pemerintah bisa menolak

harus diverifikasi. Aturan ini, ternyata dalam

tender yang dikontrakkan lagi ke pihak lain.

realisasinya dinilai justru memperlambat

Jika pengawasannya dak benar, maka akan

kerja departemen, apalagi jika perusahaan

terjadi peyimpanganpenyimpangan.23 Selain

yang kalah tender menuntut ke pengadian.

dalam proses pengadaan barang dan jasa

Meskipun

untuk

ini, beberapa faktor dan hal yang berpotensi

menjamin penyelenggaraan tender yang

meningkatkan resiko korupsi adalah sebagai

transparan dan akuntabel, namun lamanya

berikut:

satu

yang

misalnya

aturan

ini

ditujukan

ind

menghambat,

proses

ing

dinilai

Salah

proses tender akan memperlambat kerja kementerian/ lembaga pemerintah yang sudah

mempergunakan

lR ec hts V

seharusnya

anggaran untuk menjalankan proyek publik.

Seper

telah disebutkan sebelum-

nya, bahwa sering terdapat kecende-

kementerian/ lembaga pemerintah memiliki

rungan bahwa belanja barang dan jasa

hak preroga f untuk menetapkan pemenang,

dilakukan pada akhir tahun anggran.

yang menutup kemungkinan perusahaan

Belanja yang mendesak pada akhir ta-

yang kalah tender

hun anggaran ini, sering menjadi subyek

dak perlu menuntut proses

terjadinya penyimpangan. Hai ini terjadi,

tender berlangsung jujur dan transparan.22

karena transaksi pada periode ini kurang

Permasalahan ini diperparah oleh terbitnya

diawasi secara ketat. Di banyak lembaga

aturan-aturan pengecualian atas klausul

publik, banyak dana yang dak terbelan-

dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003.

jakan hingga akhir tahun anggaran se-

pengadaan

lagi,

sepanjang

hingga mendorong pejabat di lembaga

dan jasa terdapat beberapa hal yang sering

tersebut untuk segera menghabiskannya

terjadi penyimpangan yang menimbulkan

untuk sesuatu yang sebenarnya

resiko korupsi, yaitu (1) fenomena ban ng

diperlukan. Akibatnya, banyak dana yang

harga, yang menyebabkan persaingan dak

menghilang atau dihabiskan dalam wak-

na

Dalam proses tender pengadaan barang

Jur 23

Belanja Mendesak di Akhir Tahun Anggaran

Oleh karena itu, perlu diper mbangkan agar

ke

22

a.

dak

Pendapat yang disampaikan oleh Aviliani, Kontan, tanggal 26 Desember 2007. http://cros.sip.co.id/hukumonline/ detail. asp?id=19321 &c1=Wawancara Kasus Korupsi Pengadaan Barang.

121


informasi, namun dengan penerapan

garan. Dalam situasi “darurat” tersebut,

yang lemah dapat menimbulkan peluang

biasanya proses tender dilakukan dengan

untuk memanipulasi informasi. Oleh se-

penunjukan langsung meski sebenarnya

bab itu, transparansi dan kebebasan atas

proses tender terbuka masih memung-

informasi merupakan komponen pen ng

kinkan.

dalam upaya mengurangi terjadinya ko-

BP HN

tu singkat menjelang akhir tahun ang-

rupsi. Akses informasi perlu disediakan b.

Masa Tanggap Darurat Saat Bencana Alam

secara efisien dan layak, misalnya penggunaan situs internet, atau pengumuman

Pengadaan barang dan jasa saat

ing

di radio dan sebagainya.

terjadi bencana beresiko terjadi korupsi, karena adanya jumlah dana yang besar

d.

Standarisasi dokumen tender dan

dan harus dibelanjakan secara cepat menanggulangi

pengadaan lainnya akan lebih mudah

permasalahan

ind

untuk

Standarisasi Dokumen Tender

dipredikasi dan lebih sistema s. Bila

kemanusiaan. Resiko korupsi muncul

proses

dak ada standarisasi dokumen tender

pengadaan barang dan jasa, dan adanya

akan menimbulkan upaya manipulasi

tekanan agar bantuan dikirim secepatnya

yang menyebabkan kerancuan dalam

kepada korban yang membutuhkan.

pengambilan keputusan.

oleh

sulitnya

lR ec hts V

disebabkan

Masalah korupsi yang terjadi saat situasi

darurat

adalah

pengelolaan

prioritas bantuan yang membutuhkan buk

transaksi dan hal lain seper

efisiensi.

karena

itu,

perlu

kecenderungan

untuk

menentukan peserta tender tertentu sebagai

pemenang

beresiko

proses pengadaan barang dan jasa dan

dengan memberikan jaminan terhadap

biasanya diiku

sistem manajemen yang dilakukan secara

biaya pembelian. Jika peserta tender telah

benar, akuntabel dan transparan.

ditetapkan, pen ng untuk memas kan

Kurangnya Akses Informasi

Jur

ngkat

akan

harus dapat mengurangi resiko korupsi

kan kebijakan mengenai kebebasan atas

122

Adanya

mengurangi

Meski pemerintah telah mengeluar-

24

Penetapan Peserta Tender

pengaturan khusus yang secara esensial

na

c.

Oleh

e.

fairness

dalam

dengan peningkatan

proses tersebut dilakukan secara bersih dan jelas serta mengiku administra f

menurut

peraturan

aturan-aturan

24

yang berlaku.

Misalnya, jika negara atau organisasi untuk pengadaan barang lokal dengan menyertakan calon kontraktor atau supplier yang telah dipilih -- diperbolehkan oleh Bank Dunia kepada negara berkembang- maka sejak awal negara atau organisasi tersebut harus terbuka dan menjelaskan tentang siapa dan jumlah persentase pemilihan talon kontraktor yang dipilih.


Keikutsertaan Perusahaan Milik Pejabat Publik

g.

Keikutsertaan Perusahaan “Boneka”

BP HN

f.

Perusahaan-perusahaan

Jika perusahaan peserta tender

biasanya

berbadan

hukum

boneka resmi,

dimiliki oleh pejabat publik, maka sistem

namun

transparansi dan akuntabilitas dak dapat

dan hanya dibuat untuk membantu

dipas kan berjalan dengan baik, karena

menyembunyikan iden tas pemiliknya.

sering terjadi kepemilikan perusahaan

Selain itu, sub kontraktor dilakukan

dak diperiksa terlebih dahulu. Oleh

untuk membuat perjanjian yang kolu f

sebab itu, diperlukan persyaratan khusus,

antar sesama peserta tender. Bank

bahwa seluruh peserta tender mendapat

Dunia

dak beroperasi secara ak f

ing

mengindikasikan

perlakuan sama. Lebih lanjut juga

tanda-tanda

keterlibatan perusahaan semacam ini

diperlukan informasi tentang struktur

dalam tender, antara lain:

kepemilikan resmi perusahaan dalam

1) Ke dakjelasan bentuk pekerjaan

dokumen tender. Beberapa tanda potensi

ind

sebagai sub kontraktor pada proyek

resiko yang harus diperha kan mengenai

besar;

2) Perusahaan tersebut terda ar da-

agar dapat diambil langkah-langkah

lam yuridiksi yang memperbolehkan

pencegahannya, adalah:

kerahasiaan

lR ec hts V

status kepemilikan resmi perusahan

1) Perusahaan

dengan

struktur

kepemilikan dak jelas, tetapi sering memenangkan

kontrak-kontrak

besar pemerintah;

2) Anggota keluarga dari pejabat nggi publik yang memegang kepemilikan dan memegang peran dalam sebuah perusahaan; 3) Kelompok

masyarakat

yang

berhubungan dekat (kolega) dengan pejabat publik atau kelompok bisnis

na

yang dipimpin oleh pejabat publik; dan

4) Pejabat publik kerap datang atau

Jur

berhubungan perusahaan.

dengan

pemilik

kepemilikan

dan

pengelolanya; 3) Perusahaan menghendaki pembayaran faktur secara rahasia yang diatur secara hukum; 4) Adanya pekerjaan yang terselubung dalam portofolionya; 5) Struktur kepemilikan terdiri dari kantor hukum atau kelompok bisnis; 6) Minimnya fasilitas yang dimiliki perusahaan; Jalur komunikasi untuk perusahaan

berupa tempat

nggal perorangan atau

layanan mesin penjawab telepon; dan Tidak adanya catatan kinerja dalam database perusahaan. Pengaturan pengadaan barang dan jasa yang baik merupakan alat yang tepat untuk penerapan kebijakan publik di seluruh

123


3) Pembebanan kewajiban keuangan

sektor dan merupakan instrumen dalam

kepada

tata pemerintahan yang baik. Sebaliknya,

pembelanjaan

korupsi dalam pengadaan barang dan jasa

modal yang

akan dan

meningkatkan

angka

menyebabkan

dak

kemiskinan

atas

atau

penanaman

dak diperlukan atau

bermanfaat

yang

secara

ekonomi biasanya bernilai sangat

ke dakmerataan

besar; dan

pembangunan akibat penyelewengan uang negara diluar kepen ngan rakyat. Selain itu

4) Pembebanan atas biaya perbaikan

juga akan menciptakan perilaku buruk yang

awal kepada pemerintah yang kerap

mendorong persaingan usaha yang

diiku dengan berbagai alasan biaya

ing

dak

perawatan.

sehat karena didasari dengan penyuapan, bukan karena kualitas dan manfaat. Untuk sektor swasta, korupsi dalam

b) Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dapat terdiri

pada

ke dakadilan,

ind

pengadaan barang dan jasa akan berdampak

atas beban kepada pemerintah untuk

ke dakseimbangan,

biaya

Akibatnya, harga pasaran akan menjadi nggi,

peminjaman hutang untuk investasi atau

karena banyak perusahaan kompe tor yang

pembelanjaan, yang

gulung kar akibat dak mampu membayar

secara benar demi kepen ngan ekonomi

suap.

negara. Lebih jauh, dampak ekonomi

lR ec hts V

dan iklim kompe si usaha yang dak sehat.

Dari permasalahan di atas akan me-

pelaksanaan,

perawatan

dan

dak digunakan

dapat terjadi apabila ngkat penanaman

munculkan berbagai dampak yang merugikan,

modal

berikut ini di sajikan beberapa dampak akibat

akibat

ngginya angka korupsi yang

prak k menyimpang dalam pengadaan

dapat

mengancam

barang dan jasa di pemerintah:

bisnis, sehingga kelak mempengaruhi

a)

terus

berkurang

sebagai

penyelenggara

pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja.

Dampak Finansial

Dampak Finansial dapat terdiri dari: 1) Pengeluaran yang pembelanjaan, sehingga

dak pen ng

Dampak Lingkungan Korupsi dalam pengadaan barang

untuk

dan jasa dapat mengakibatkan dampak

investasi,

jasa,

buruk bagi lingkungan. Karena proyek-

pendapatan

negara

menjadi rendah;

Jur

c)

mahal

biaya

na

dengan

2) Sub perincian kualitas penyediaan

124

pemerintah

BP HN

membangun tata kelola yang baik dan

proyek yang dikerjakan, sering mengiku

dak

standarisasi lingkungan yang

berlaku. Akibat dari penolakan mengiku

atau pekerjaan dak sesuai dengan

standarisasi tersebut akan berdampak

harga yang dibayar;

kerusakan

parah

pada

lingkungan

dalam jangka panjang dan tentunya


berimplikasi

pada

ngginya

bahwa pemerintah tak dapat dipercaya.

resiko

Kemudian secara moral, masyarakat

d) Dampak pada Kesehatan Keselamatan Manusia

BP HN

masalah kesehatan.

seakan mendapat pembenaran atas

dan

ndakannya

nilai kemanusiaan.

kesehatan dan keselamatan manusia akibat

kualitas

Demikian pula dengan perusahaan

lingkungan

yang jujur, akan menjadi rugi karena

yang buruk, penanaman modal yang

kehilangan kesempatan untuk melakukan

an -lingkungan atau ke dakmampuan standarisasi

ak vitas bisnisnya, jika peserta tender

ing

memenuhi

kesehatan

yang melakukan korupsi dak mendapat

dan lingkungan. Penyimpangan yang

hukuman. Meski sesungguhnya hasil

merugikan akan menyebabkan kualitas buruk,

yang

pekerjaannya jauh lebih baik dibanding

dapat

perusahaan korup yang mengandalkan

ind

pembangunan

berdampak pada kerentanan bangunan sehingga memunculkan resiko korban. e)

Dampak pada Inovasi

pemerintah

karena dianggap dak melanggar nilai-

Resiko kerusakan dapat terjadi pada sebagai

mencurangi

dengan kualitas pekerjaan yang buruk.

3. Usaha Pemerintah Dalam Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

lR ec hts V

Penyimpangan, membuat kurangnya

korupsi untuk mendapatkan tender

kompe si yang akhirnya mengarah kepada kurangnya daya inovasi. Perusahaanperusahaan yang bergantung pada hasil

korupsi tak akan menggunakan sumber dayanya untuk melakukan inovasi. Hal ini akan memicu perusahaan-perusahaan yang dak

dak melakukan korupsi untuk merasa

harus

menanamkan

modal berbentuk inovasi karena korupsi telah membuat mereka

dak mampu

na

Menurunnya Tingkat kepada Pemerintah

perundang-undangan

nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Sebelum Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan atas

pedoman

pengadaan

sebelumnya

telah berlaku Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang selama hampir tujuh tahun

mengakses pasar.

terakhir digunakan sebagai pedoman dalam

Kepercayaan

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan dalam pelaksanaanya Keppres tersebut telah

Penerapan hukum yang konsisten

mengalami beberapa kali perubahan. Keppres

sangat diperlukan. Ke ka orang menyadari

Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pembenahan

bahwa pelaku korupsi di lingkungan

regulasi sebelumnya yang diatur dalam

pemerintahan

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang

Jur

f)

Peraturan

dak dijatuhi hukuman

yang memadai, mereka akan menilai

125


Sejak dimulainya REPELITA I pada

dalam pelaksanaanya terdapat berbagai

tahun 1969 sampai tahun 1999 tercatat

kekurangan yang perlu di sempurnakan,

ada 16 Keppres tentang hal tersebut yang

sehingga kembali diadakan penyempurnaan

sebagian pasal-pasalnya mengatur tentang

melalui penetapan Perpres terbaru yaitu

pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Keppres Nomor 18 Tahun 2000 Tentang

2011 telah terbit kembali perubahan Perpres

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/

Nomor 54 Tahun 2010 yaitu melalui Perpres

Jasa Instansi Pemerintah mengatur ketentuan-

Nomor 35 Tahun 2011 yang poin perubahan

ketentuan tentang (i) ketentuan umum

penunjukan

pengadaan barang dan jasa yang mencakup,

langsung jasa konsultasi dalam keadaan

penger an, maksud dan tujuan, prinsip

tertentu serta kriteria keadaan tertentu.

dasar, e ka dan ruang lingkup pengadaan

mencakup

tentang

ing

Nomor 54 Tahun 2010, yang pada tahun

hanya

barang dan jasa (pengadaan barang dan jasa

tahun 2003 telah mencakup perubahan

di lingkungan pemerintah pusat, propinsi,

kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah

kabupaten/kota serta BUMN dan BUMD), (ii)

antara lain:

ketentuan pelaksanaan pengadaan barang

Mengurangi ekonomi biaya

ind

Sebenarnya pada Keppres Nomor 80

a.

nggi dan

dan jasa termasuk ketentuan tentang metode pengadaan, sanggahan, pelelangan gagal,

lR ec hts V

untuk meningkatkan efisiensi, b.

Meningkatkan persaingan sehat,

dan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai

c.

Penyederhanaan Prosedur,

dengan dana pinjaman/ hibah luar negeri,

d.

Melindungi dan memperluas peluang

(iii) ketentuan tentang perjanjian/kontrak

usaha kecil/koperasi kecil,

pengadaan barang dan jasa, (iv) ketentuan

Mendorong penggunaan produksi/jasa

tentang pengawasan pelaksanaan pengadaan

dalam negeri,

serta (v) ketentuan tentang pendayagunaan

e. f.

Meningkatkan

profesionalisme

SDM

pelaksana dan pengelola proyek, g.

Konsistensi

kebijakan

pengadaan

barang/jasa pemerintah.

na

80 Tahun 2003 telah terbit Keppres Nomor 18 Tahun 2000, di mana ketentuan tentang

Jur

pengadaan barang dan jasa

dak diatur

tersendiri dalam satu Keppres akan tetapi diatur dalam beberapa pasal dan Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

produksi dalam negeri dan peran serta usaha kecil/koperasi setempat. Keppres Nomor 18 Tahun 2000 telah di-

lengkapi dengan Petunjuk Teknis Pengadaan

Sebelum munculnya Keppres Nomor.

126

BP HN

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, namun

Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang memuat ketentuan lebih rinci tentang prosedur pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa lainnya dan jasa konsultasi, pendayagunaan produksi dalam negeri, usaha kecil dan koperasi, pengawasan pemeriksaan, ser fikasi dan kualifikasi penyedia barang dan jasa. Dan sejak terbitnya Keppres Nomor 80 Tahun


2003 maka Keppres Nomor 18 Tahun 2000

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sudah dak berlaku lagi.

tentang

Daerah

dan

BP HN

perkembangannya,

Keppres

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun

Nomor 80 Tahun 2003 ini telah mengalami

2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

beberapa kali perubahan dan terakhir diatur

Pengangkatan,

dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

tanggal 23 Oktober 2007 tentang Perubahan

sehingga perlu diadakan pengadaan

Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003

dan pendistribusian surat suara, kartu

tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

pemilih serta perlengkapan pelaksanaan

Barang/Jasa Pemerintah, adapun perubahan

pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

Pemberhen an

Kepala Daerah secara cepat dengan

tersebut sebagai berikut: a.

dan

ing

Dalam

Pemerintahan

tetap

Perpres Nomor 61 Tahun 2004

mengutamakan aspek kualitas,

keamanan dan tepat waktu; dalam

Perpres ini dibentuk melengkapi

ind

rangka

percepatan

pengadaan

dan

Keppres No. 80 Tahun 2003, dikarenakan

pendistribusian perlengkapan pemilihan

pengakhiran tugas dan pembubaran

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

badan khusus yang dibentuk untuk

dengan segera menetapkan penyedia ba-

penyehatan

rang/jasa melalui penunjukan langsung

sebagaimana

lR ec hts V

perbankan

dimaksud

dalam

Undang-undang

dengan tetap mengacu kepada kaidah-

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

kaidah yang berlaku dalam pedoman

sebagaimana

dengan

pelaksanaan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998

Pemerintah.

telah

diubah

pengadaan

barang/jasa

harus diselesaikan dengan cepat; dan

sebagai upaya percepatan pengembalian

kekayaan negara dan menunjang per-

Perpres Nomor 70 Tahun 2005 Ditujukan

guna

memperlancar

pelaksanaan tugas Badan Pelaksana

segera menetapkan konsultan penilai

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah

melalui penunjukan langsung dengan

dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD

tetap mengacu pada kaidah-kaidah yang

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

berlaku dalam pedoman pelaksanaan

Utara, khususnya dalam melaksanakan

pengadaan barang/jasa Pemerintah.

kegiatan pengadaan barang/jasa untuk

na

baikan kondisi ekonomi nasional, dengan

rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi


Jur

b.

c.

Per mbangan-per mbangan

NAD dan Kepulauan Nias Provinsi dite-

Sumatera Utara (sebagaimana ditetapkan

tapkannya karena mendesaknya waktu

dalam Peraturan Pemerintah Penggan

pemilihan

Undang-Undang

Kepala Daerah dan Wakil

Daerah di tahun 2005 sesuai dengan

Republik

Indonesia

Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan

127


pengadaan

Kehidupan Masyarakat Provinsi Nangroe

melalui pengaturan kembali batas waktu

Aceh Darussalam (NAD) dan Kepuluan

kewajiban syarat ser fikasi bagi Pejabat

Nias Provinsi Sumatera Utara). Melalui

Pembuat Komitmen dan pani a/pejabat

penyesuaian

pengadaan dalam pengadaan barang/

Pedoman

Pelaksanaan

pelaksanaannya dapat dilakukan dengan

pemerintah

jasa pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai kondisi yang ada, diharapkan

barang/jasa

BP HN

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan

e.


Ditujukan guna percepatan peng-

berpegang pada prinsip persaingan sehat,

adaan perumahan bagi masyarakat

ing

cepat, efek f dan efisien dengan tetap

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

transparan, terbuka dan perlakuan yang

(NAD) dan masyarakat Kepulauan Nias

adil bagi semua pihak serta akuntabel.

Provinsi Sumatera Utara yang terkena


bencana alam gempa bumi dan gelom-

ind

d.

dite-

bang tsunami oleh Badan Pelaksana

tapkannya yaitu dengan berlakunya

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah


dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD

tentang Keuangan Negara dan Undang-

dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera

lR ec hts V


Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Utara, melalui penyesuaian Pedoman

Perbendaharaan

Pelaksanaan

Negara, beberapa

Barang/Jasa

ketentuan dan is lah di dalam Pedoman

Pemerintah agar pelaksanaannya dapat

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan

dilakukan dengan cepat, efek f dan

Jasa Pemerintah perlu diubah agar

efisien dengan tetap berpegang pada

selaras dengan kedua undang-undang

prinsip persaingan sehat, transparan,

dimaksud; peningkatkan transparansi

terbuka dan perlakuan yang adil bagi

dan

semua pihak serta akuntabel.

kompe si

dalam

pengadaan

barang/jasa pemerintah serta untuk

mewujudkan efisiensi dan efek fitas

f.

Perpres Nomor 85 Tahun 2006 Per mbangan-per mbangan

pengelolaan keuangan negara, melalui

tapkannya karena mendesaknya waktu

pengumuman

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah

mengenai

cara

na

terhadap

tata

dite-

ketentuan

penyempurnaan

barang/

dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi

jasa pemerintah; perolehan hasil yang

Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006

rangka

Jur

dalam

128

Pengadaan

pengadaan

maksimal dalam pelaksanaan ser fikasi

sesuai dengan Undang-Undang Nomor

bagi Pejabat Pembuat Komitmen dan

11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan

pani a/pejabat pengadaan dalam rangka

Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor

meningkatkan

6

kompetensi

keahlian

Tahun

2005

tentang

Pemilihan,


dan jasa didasarkan atas Keputusan

Pemberhen an Kepala Daerah dan Wakil

Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Kepala Daerah, sehingga perlu dilakukan

Pedoman

pengadaan

penduduk,

Pemerintah. Namun, pengaturan ini

pengadaan dan pendistribusian surat

dinilai sangat fragmenta f dan dak dapat

suara, kartu pemilih, serta perlengkapan

mengiku perubahan yang berlangsung

pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah

demikian cepat. Di samping itu, Keputusan

dan Wakil Kepala Daerah secara cepat

Presiden ini dak cukup memadai dalam

dengan tetap

mengatasi permasalahan-permasalahan

kartu

tanda

mengutamakan aspek

kualitas, keamanan dan tepat waktu; dan guna percepatan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

barang dan jasa, sehingga diperlukan perubahan-perubahan yang mengatur pengadaan barang dan jasa, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan

barang/jasa melalui penunjukan langsung

transparansi

dengan tetap mengacu pada kaidah-

pengadaan barang dan jasa.

kaidah yang berlaku dalam pedoman pengadaan

barang/jasa

lR ec hts V

pelaksanaan Pemerintah. g.

Barang/Jana

mbul dalam proses pengadaan

ind

dengan segera menetapkan penyedia

yang

Pelaksanaan

ing

Pengangkatan,

BP HN

dan

Pengesahan



dite-

dan

kompe si

dalam

Oleh sebab itu, pada tanggal 6

Agustus 2010 telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah

yang diharapkan membawa perubahanperubahan ke arah:

tapkannya dalam rangka peningkatan

a. Menciptakan iklim yang kondusif

derajat kesehatan masyarakat melalui

untuk persaingan sehat, efisiensi

pengadaan obat dan alat kesehatan

belanja negara dan mempercepat

yang perlu didukung dengan jaminan,

pelaksanaan

ketersediaan obat generik dan alat

(debo lenecking);

kesehatan; dan percepatan pengadaan

APBN/APBD

b. Memperkenalkan aturan, sistem, metoda

generik, dengan segera menetapkan

lebih

penyedia barang/jasa melalui penunjukan

memperha kan good governance;

na

dan pendistribusian bahan dan obat

dan

sederhana

prosedur

yang

dengan

tetap

c.

kaidah-kaidah

d. Memberikan Klarifikasi Aturan;

Jur

langsung dengan tetap mengacu pada pedoman

yang

berlaku

pelaksanaan

dalam

pengadaan

barang/jasa Pemerintah. Sampai

dengan

Memperjelas konsep swakelola;

e. Mendorong tumbuh

Agustus

terjadinya suburnya

inovasi, ekonomi

2010,

pengaturan tentang pengadaan barang

129


efisien dan efek f, terbuka dan bersaing,

stratetgis;

transparan dan akuntabel.

BP HN

f.

krea f serta kemandirian industri

Hadirnya Perpres Nomor 54 Tahun 2010

Memperkenalkan sistem Reward &

beserta perubahannya

Punishment yang lebih adil.

Perpres Nomor 35

Tahun 2011 adalah dalam rangka memberi Upaya pembaharuan melalui penerbitan

kesempatan kepada pengusaha untuk ikut

Perpres No 54 Tahun 2010 yang pada saat

dalam proses pengadaan barang pemerintah.

diterbitkan masih dimungkinkan berlakunya

Dengan adanya Perpres tersebut diharapkan

Keppres 80 Tahun 2003 sampai dengan

ada

sebelum tahun 2011. Perpres Nomor 54 Tahun

pemerintah pusat dan pemerintah daerah,

2010 tersebut merupakan revisi atas Keppres

selain menghindari terjadinya tumpang

keuangan

antara

ing

perimbangan

ndih dalam pengadaan barang/jasa.

Nomor 80 Tahun 2003 yang menjadi acuan

Selain itu kebijakan umum pengadaan

pelaksanaan pengadaan jasa pemerintah

barang/jasa pemerintah juga dimaksudkan

dapat menciptakan iklim yang kondusif untuk

untuk mendorong peningkatan penggunaan

persaingan sehat, efisiensi belanja negara

produksi dalam negeri, memperluas lapangan

dan mempercepat pelaksanaan APBN/APBD

kerja dan mengembangkan industri dalam

serta mendorong terjadinya inovasi, tumbuh

negeri meningkatkan peran serta usaha kecil

suburnya ekonomi krea f serta kemandirian

termasuk koperasi dan kelompok masyarakat

industri strategis dan yang terpen ng adalah

dalam

meminimalisir mul tafsir serta hal-hal yang

menyederhanakan ketentuan dan tata cara

belum jelas dalam Keppres terdahulu.

untuk mempercepat proses pengambilan

lR ec hts V

ind

selama ini. Dengan Perpres ini diharapkan

barang/jasa,

serta

Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan

keputusan dalam pengadaan barang/jasa,

Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai

sesuai dengan prinsip dasar Pelaksanaan

satu lembaga yang berwenang dalam hal

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu

membuat regulasi di bidang pengadaan

efisien, efek f, terbuka, bersaing, transparan,

barang dan jasa substansi aturan pengadaan

dan adil/ dak diskrimina f serta akuntabel. Dari uraian di atas terlihat bagaimana

dari sebelumnya. Sebab aturan baru ini

fleksibelnya ketentuan pengadaan barang

menyangkut perubahan struktur maupun

dan jasa. Hal ini ditujukan dak lain untuk

substansi pengaturannya. Dengan demikian,

memenuhi kebutuhan pemerintah dan guna

kita akan melahirkan aturan baru” pengadaan

menghindari ditabraknya prinsip pengadaan

barang/jasa tanpa meninggalkan prinsip-

yang ada, dan yang paling pen ng adalah

prinsip good governance yang telah dianut

adanya

oleh Keppres Nomor 80 Tahun 2003, seper

pengadaan barang dan jasa.

na

barang dan jasa ini lebih komprehensif

Jur 130

pengadaan

kepas an

hukum

atas

proses


permasalahan

E. Penutup

menghambat

bermasalah dan terjadi berbagai

urgen agar mampu memenuhi

macam penyimpangan, baik dari segi

sehingga

kualitas barang yang

prinsip kepas an hukum diperoleh

Kolusi dan Nepo sme (KKN) antara

proses pengadaan tersebut. Kegiatan

Indonesia, memiliki ar pen ng de-

penyedia barang dan jasa. Ketatnya tata Cara pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketakutan Pejabat terhadap pengusutan polisi, jaksa

ind

ngan argumentasi sebagai berikut:

pejabat pemerintah dengan para

ing

di njau dari perspek f hukum

pertama, pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki ar dalam

proteksi

dan

dan Komisi Pemberantasan Korupsi

strategis

(KPK), serta proses tender yang

preferensi

memakan waktu cukup lama, mulai

lR ec hts V

bagi pelaku usaha dalam negeri.

dari pengumuman tender, tahap pra

Kedua, pengadaan barang dan jasa

kualifikasi, pasca kualifikasi, sampai

pemerintah merupakan sektor sig-

dengan pengumuman pemenang

nifikan dalam upaya pertumbuhan

ekonomi, Ke ga sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mampu

menerapkan

baik akan mendorong efisiensi dan efek vitas belanja publik sekaligus yaitu

pemerintah,

ga pilar

swasta

dan

na

masyarakat dalam penyelenggaraan good governance. Keempat, bahwa ruang lingkup pengadaan barang dan

Jur

jasa pemerintah melipu berbagai sektor dalam berbagai aspek dalam pembangunan bangsa.

b. Mekanisme perilaku

kerja, birokrasi

tradisi,

dan

menjadi

tender,

yang

menyebabkan

lemahnya

penyerapan

anggaran

juga merupakan masalah yang perlu

prinsip-

prinsip tata pemerintahan yang

mengondisikan perilaku

dak sesuai,

maupun adanya unsur Korupsi,

oleh para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah

yang

di lingkungan pemerintah sering kali

pengaturan barang dan sangat pasar,

pemerintah

bersih. Pengadaan barang dan jasa

a. Perubahan yang dinamis dalam

perkembangan

potensial

BP HN

1. Kesimpulan

yang

diselesaikan. c.

Usaha pemerintah untuk melakukan pembaharuan peraturan terlihat dari banyaknya perubahan yang terjadi atas peraturan tentang pengadaan barang

dan

jasa.

perundang-undangan khusus

mengatur

Peraturan nasional pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010. Sebelum Peraturan Presiden ini diterbitkan sebagai bentuk penyempurnaan

131


atas

pedoman

pengadaan

2. Saran

hampir

tujuh

tahun

terakhir

digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

pengadaan

barang

dan jasa dan dalam pelaksanaanya Keppres tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 sebagai pembenahan regulasi sebelumnya yang diatur dalam Keppres Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan dalam

pelaksanaanya

terdapat

berbagai kekurangan yang perlu di sempurnakan, sehingga kembali

lR ec hts V

diadakan penyempurnaan melalui

penetapan Perpres terbaru yaitu Nomor 54 Tahun 2010, yang pada tahun 2011 telah terbit kembali perubahan

Perpres

Nomor

54

Tahun 2010 yaitu melalui Perpres Nomor 35 Tahun 2011 yang poin perubahan

hanya

mencakup

tentang Penunjukan Langsung Jasa Konsultasi dalam keadaan tertentu

serta kriteria keadaan tertentu. Hal ini menunjukkan fleksibilitas

na

ketentuan

pengadaan

barang

dan jasa, agar mampu memenuhi kebutuhan pemerintah sekaligus

Jur

menghindari ditabraknya prinsip pengadaan yang ada.

132

Barang dan Jasa dari sekadar Perpres menjadi undang-undang dalam rangka memberi landasan hukum yang kuat, karena pengaturan pengadaan barang dan jasa melalui suatu peraturan presiden kurang memberi landasan hukum yang kuat. Serta untuk memberi kepas an hukum, karena dengan peningkatan pengaturan pengadaan barang dan jasa dari Perpres menjadi UndangUndang akan lebih memberi kepas an hukum. Perpres 54 Tahun 2010 dari sisi

ind

Barang Jasa Pemerintah, namun

PerlupeningkatanregulasiPengadaan

ing

Nomor 80 Tahun 2003 yang selama

BP HN

sebelumnya, telah berlaku Keppres

hirarki peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih nggi, diantaranya UU dan PP. Padahal substansi yang diatur dalam Perpres 54 Tahun 2010 kerap berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih nggi,

seper

UU tentang Jasa Konstruksi,

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU Otonomi Daerah. Sehingga, para pelaksana pengadaan barang dan jasa kerap terkendala dalam meiaksanakan tugas

dengan

tumpang

ndihnya

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa.


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Bahar, Ujang, Hukum dan Pengurusan Keuangan Negara, (Jakarta: Ich ar Baru, 1987).

Black, Henry Campbel, Black Law’s Dic onary, Sixth Edi on, St Paul Minn, West Publishing Co.

Carrier, Paul J., Soverignity Under The Agreement On Government Procurement, Minneso a Journal of Global Trade, Minneso a , Winter 1997.

Dischendorfer, Mar n, The Existence and Development of Mul lateral Rules on Government Procurement Under the Framework of the WTO, Public Procurement Law Review, Ar cle

ing

Copyright (c) 2000 Sweet & Maxwell Limited and Contrutors, 2000.

Gracia, Frank J., Trade and Jus ce: Lingking The Trade Linkage Debates, University of Pennsylvania Journal of Interna onal Economic Law, Pennsylvania 1998.

Kovacs, A la, The Global Procurement Harmoniza on Ini a ve, 14 Public Procurement Review,

ind

2005.

Linarelli, John, The WTO Agreement on Government Procurement and the UNCITRAL Model Procurement Law, 1 Asian Journal. WTO & Interna onal Health and Policy, 317, 2006. Luhmann, Niklas, A Sociological Theory of Law, Elizabeth King and Mar n Albrow(ed). Mar n

lR ec hts V

Albrow, Routledge & Kegan Paul, London, 1985.

Marzuki, Peter Mahmud, Peneli an Hukum, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006). Sugema, Iman, “Anggaran Tidak Memberi Ruang Untuk Mens mulasi Pertumbuhan Ekonomi,” , INDEF, 2006.

Kontan, 26 Desember 2007.

Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2005). Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI, Laporan Sementara Realisasi APBN Tahun Anggaran 2005, Periode 1 Januari 2005 sampai dengan 30 Desember 2005, Jakarta, 2006.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Latar Belakang Kebijakan dikeluarkannya Keppres Nomor 80 Tahun 2003. tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, LN. Nomor 75 Tahun 1959.

na

Republik Indonesia, Keputusan Presiden R.I. Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelakasanaan Anggaran Belanja Negara.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 1997, tentang Lembaga Kebijakan

Jur

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Republik Indonesia,Keputusan Presiden R.I. Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

Republik Indonesia, Keputusan Presiden R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

133


Pemerintah.

BP HN

Republik Indonesia, Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Republik Indonesia, Peraturan Presiden R.I. Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. www.oecd.org/dataoecd/1/36/37130136 www. wto.org www.an korupsi.org/indo/index2.php?op on=com_content& do www.bpkp.go.id/viewberita.php?aksi=view&start=2101 id=1667

Jur

na

lR ec hts V

ind

www.kppu.go.id/baru/index.php?type=art&aid=251

ing

www.kpk.go.id/modules/news/ar cle.php?storyid=1259;

134


BP HN

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PEMERINTAHAN TERBUKA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (Public Informa on Disclosure in Open Government Towards Good Governance) Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. Analis Hukum pada Bidang Peneli an Budaya Hukum dan Masyarakat Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN

ind

ing

Abstrak Kebebasan informasi merupakan hak asasi yang fundamental. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa informasi lembaga pemerintah dan non pemerintah dianggap sulit dijangkau masyarakat. Permasalahan yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana kesiapan lembaga-lembaga pemerintah dalam mengimplementasikan UU KIP dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Dengan menggunakan metode peneli an hukum norma f diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberi jaminan kepada masyarakat untuk mengakses informasi dari badan publik, meskipun lembaga pemerintah belum siap mengimplementasikan UU KIP. Hal ini terlihat dari belum tersedianya informasi terkait dengan urusan tata kepemerintahan seper kebijakan publik dan pelayanan publik. Untuk itu Pemerintah perlu segera mengimplementasikan UU KIP sesuai dengan yang diamanatkan oleh PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU KIP.

lR ec hts V

Kata kunci: keterbukaan informasi publik, pemerintahan yang baik, pemerintahan terbuka

Abstract Freedom of informa on is a fundamental human right. Past experience shows that informa on and non-governmental agencies are considered hard to reach communi es. Issues raised in this paper is how the readiness of government agencies in implemen ng the law is in an effort to realize good governance. By using the method of norma ve legal research note that the Act No. 14 of 2008 concerning Freedom of Informa on gives assurance to the public to access informa on from public bodies, although the government agency implemen ng the law is not yet ready. This is evident from the unavailability of informa on rela ng to the affairs of governance such as public policy and public service. For the Government should immediately implement in accordance with the law is mandated by the Government Regula on Number 61 Year 2010 concerning the implementa on of the law is.

Jur

na

Keyword: public disclosure, good governance, open government

135


Indonesia. Esensi dari pengakuan ini adalah

Sejak Tahun 1946 Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 59 (1) yang menyatakan bahwa “Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda

bahwa hak atas informasi sebenarnya

BP HN

A. Pendahuluan

merupakan hak yang melekat pada diri se ap manusia baik sebagai warga negara maupun sebagai pribadi.


dari seluruh kebebasan yang akan menjadi informasi kemudian menjadi salah satu hak yang diakui secara internasional, yang diatur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal HAM PBB

tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak 30 April 2008 dan mulai berlaku setelah dua tahun diundangkan,

ing

k perha an PBB”.1 Oleh sebab itu hak atas

tepatnya 30 April 2010. UU KIP adalah

yang menyatakan bahwa:

undang-undang yang memberikan jaminan terhadap semua orang untuk memperoleh

ind

informasi publik dalam rangka mewujudkan serta

Indonesia

pun

sudah

memberikan

pengakuan atas hak informasi sebagaimana

serta

ak f

baik pada ngkat pengawasan pelaksanaan penyelenggaraan negara maupun pada ngkat pelibatan masyarakat dalam proses

pengambilan kebijakan publik. UU KIP menjadi landasan operasional

Undang-Undang Dasar Negara Republik

yang memberi jaminan terbukanya akses

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

informasi bagi masyarakat secara luas dari

Pasal 28F yang menyatakan bahwa:

lembaga-lembaga negara, lembaga publik

na

Dengan demikian, maka hak atas

informasi

dak saja merupakan hak asasi

Jur

melainkan juga hak kons tusional rakyat

136

peran

diatur dalam kons tusi Perubahan Kedua

“Se ap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”

1

meningkatkan

masyarakat dalam penyelenggaraan negara,

lR ec hts V

“Se ap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan; hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa memper mbangkan garis batas negara.”

non pemerintah dan perusahaan-perusahaan publik yang mendapat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), bantuan luar negeri dan dari himpunan dana masyarakat. Dengan demikian, keberadaan UU KIP semakin menegaskan bahwa akses masyarakat terhadap informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh kons tusi UUD NRI Tahun 1945.

Toby Mendel, Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right, article 19. (www.article19. org, diakses pada tanggal 07 Januari 2012).


membangun

keterbukaan

informasi

di

B. Rumusan Masalah 1.

lembaga pemerintah dan non pemerintah Secara

khusus,

eksistensi

Publik? 2.

regulasi mengenai keterbukaan informasi lebih

demokra s

dengan

3.

mana

kesiapan

lembaga-

pemerintah

dalam

Bagaimana implementasi keterbukaan

ing

terciptanya tata pemerintahan yang

maupun lembaga-lembaga publik lain seper

baik (good governance)?

lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan,


ind

misalnya rumah sakit. Oleh sebab itu UU KIP mendukung transparansi informasi di seluruh

lembaga pemerintah yang merupakan salah

satu syarat penyelenggaraan pemerintahan

Metode pendekatan yang digunakan

dalam peneli an ini adalah peneli an hukum norma f. Peneli an hukum norma f

lR ec hts V

yang diharapkan membawa

perubahan paradigma pemerintah dalam mengelola informasi publik dari pemerintahan

yang tertutup menuju pemerintahan yang

terbuka. Jika sebelum UU KIP diundangkan, paradigmanya adalah seluruh informasi

publik adalah rahasia kecuali yang terbuka, setelah

UU

KIP

diundangkan,

paradigma tersebut bergeser menjadi seluruh informasi publik adalah terbuka untuk di

akses masyarakat kecuali yang dikecualikan/ rahasia dengan pengencualian yang terbatas

na

(Maximum Access Limited Exemp on /

Jur

MALE).

3

dalam

terbuka (open government) menuju

baik pemerintah pusat, pemerintah daerah

2

muatan

informasi publik dalam pemerintahan

terhadap informasi yang dimiliki pemerintah

namun

materi

mengimplementasikan UU KIP?

memungkinkan adanya akses masyarakat

demokra s

Sejauh lembaga

publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi

Bagaimana

Undang-Undang Keterbukaan Informasi

yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat.

BP HN

Secara umum, UU KIP diharapkan akan

yaitu berupa peneli an kepustakaan (library research) untuk memperoleh data-data berupa dokumen hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan, Keputusan Komisi Informasi, Jurnal, makalah dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteli .2 Peneli an kepustakaan (library research)

ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang melipu yaitu:3

1.

bahan hukum primer, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan penulisan ini antara lain UUD NRI tahun 1945, UU KIP, Peraturan Pemerintah (PP) No. 61

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hal. 15. Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005), hal. 28.

137


perkembangan hukum yang berlaku. Analisa

BP HN

data dilakukan secara kualita f norma f, yakni dengan cara menjabarkan dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasan atau paparan yang sistema s agar mudah dimenger serta digunakan untuk melakukan analisis dengan mengkaji data hasil peneli an berdasarkan teori dan dokumen hukum. Dengan analisa tersebut diharapkan pada

ing

akhirnya dapat mengungkapkan masalah yang terjadi secara rinci dan menghasilkan suatu kesimpulan.4

D. Pembahasan

ind

2.

Tahun 2010 tentang Pelaksananaan UU KIP, Keputusan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Keputusan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi serta peraturan perundangundangan lainnya sebagai bahan pembanding dalam penulisan ini. bahan hukum sekunder, yaitu bahanbahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut pada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam peneli an ini berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, ar kel, laporan peneli an yang sudah ada sebelumnya, internet dan berbagai publikasi ilmiah dan referensi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteli . bahan hukum ter er, yakni bahanbahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, buku pegangan dan sebagainya yang ada relevansinya dengan permasalahan peneli an.

Spesifikasi peneli an ini adalah deskrip f

na

anali s, yakni menggambarkan peraturan yang berlaku seper UU KIP dan kemudian

Jur

dianalisa secara yuridis sesuai dengan

4 5

138

Materi Muatan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Salah satu elemen pen ng dalam

lR ec hts V

3.

1.

mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi

sesuai

dengan

peraturan

perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat pen ng karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak se ap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan

masyarakat

dalam

proses

pengambilan keputusan publik. Par sipasi atau pelibatan masyarakat

dak banyak

berar tanpa jaminan keterbukaan informasi publik.5

M. Asiam Sumhudi, 1986, hal. 45-47 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 April 2008, Lembaran Negara RI Nomor 61, tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 Tahun 2008, bagian Penjelasan Umum.


badan publik menyediakan dan melayani

30 April 2008 dalam Lembaran Negara

permintaan informasi secara cepat, tepat

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61

waktu, biaya ringan/proporsional dan cara

dan Tambahan Lembaran Negara Republik

sederhana; (3) pengecualian bersifat ketat

Indonesia Nomor 4846 dan mulai berlaku

dan terbatas; (4) kewajiban badan publik

efek f sejak 2 tahun diundangkan yaitu

untuk membenahi sistem dokumentasi dan

tanggal 30 April 2010. UU KIP yang terdiri dari

pelayanan informasi.6

Tujuan dan asas keterbukaan informasi

informasi secara lengkap, tersusun rapi, dan

publik UU KIP pada dasarnya adalah

terpusat pada satu ins tusi badan informasi

memberikan arah, landasan, acuan dan

publik. Dengan demikian informasi yang

jaminan tentang pemenuhan hak publik

dibutuhkan menjadi mudah diakses baik oleh

atas

pegawai pemerintah maupun masyarakat

ketentuan peraturan perundang-undangan.

dan

UU KIP ini dimaksudkan untuk mewujudkan

menghemat

biaya

dan

yang

didasarkan

negara

yang

pada

mengefisienkan waktu kerja yang diperlukan

penyelenggaraan

ke ka menelusuri dan mencari informasi

transparan, efek f dan efisien, akuntabel dan

yang sebelumnya terserak atau dak tertata

dapat dipertanggungjawabkan.7

baik,

Sebagaimana termaktub dalam Pasal 2

meningkatkan hubungan baik antara instansi

UU KIP, asas UU KIP adalah sebagai berikut:

pemerintah dengan masyarakat. UU KIP ini

Pertama, se ap informasi publik bersifat

mengamanatkan empat peraturan turunan

terbuka dan dapat di akses oleh se ap

yaitu:

pengguna informasi publik; Kedua, informasi

PP

lR ec hts V

dengan baik. Hal ini sangat pen ng demi

tentang

masa

retensi

(masa

publik yang dikecualikan bersifat ketat dan

berlakunya kerahasiaan);

terbatas; Ke ga, se ap informasi publik harus

b.

PP tentang gan rugi;

dapat diperoleh se ap pemohon informasi

c.

Peraturan Komisi Informasi tentang

publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya

standar layanan informasi;

ringan, dan cara yang sederhana; Keempat,

Peraturan Komisi Informasi tentang

informasi publik yang dikecualikan bersifat

prosedur penyelesaian sengketa;

rahasia sesuai undang-undang, kepatuhan

na

d.

Keberadaan UU KIP sangat pen ng

sebagai landasan hukum yang berkaitan (1)

Jur

dengan

memperoleh

7

informasi

ind

otoma s

ing

14 Bab 64 Pasal ini menghendaki tersedianya

a.

6

BP HN

UU KIP telah diundangkan pada tanggal

hak

se ap

informasi;

orang (2)

untuk

kewajiban

dan kepen ngan umum, didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang mbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah diper mbangkan

Ibid. N.G.B. Mandica-Nur, Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, (IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009), hal. 7.

139


Dalam asas dan tujuan UU KIP, tampak

publik dapat melindungi kepen ngan yang

jelas bahwa UU KIP memberikan jaminan

lebih besar daripada membukanya dan

atas hak warga negara atas informasi. Sejalan

sebaliknya.

dengan hal tersebut, sudah sewajarnya jika

Adapun tujuan dari UU KIP tergambar

informasi yang dikecualikan atau dak dapat

a.

disampaikan kepada publik.8

menjamin hak warga negara untuk pembuatan

Badan publik yang di maksud dalam UU

kebijakan publik, program kebijakan

KIP adalah Lembaga Ekseku f (Kementerian

publik,

Negara,

d.

publik,

pengambilan serta

alasan

f.

Lembaga

Pemerintah Non Kementerian), Lembaga Legisla f (Sekretariat DPR, DPD, DPRD),

mendorong par sipasi masyarakat da-

Lembaga Yudika f (MK, MA, Kejaksaan

lam proses pengambilan kebijakan

Agung, Komisi Yudisial), BUMN, BUMD,

publik;

Komisi Negara, Komisi Independen, Parpol,

meningkatkan peran ak f masyarakat

LSM, Yayasan, Ormas. Dengan demikian

dalam pengambilan kebijakan publik dan

dapat dikatakan bahwa dak ada lembaga

pengelolaan Badan Publik yang baik;

pemerintah maupun non pemerintah seper

mewujudkan penyelenggaraan negara

yang di maksud dalam UU KIP terbebas dari

yang baik, yaitu transparan, efek f

kewajiban memberikan informasi kepada

dan efisien, akuntabel serta dapat

publik. Secara norma f, hak dan kewajiban

mengetahui alasan kebijakan publik

pemohon dan pengguna informasi publik

yang mempengaruhi hajat hidup orang

dan badan publik sebagai penyedia informasi

banyak;

telah diatur dalam Pasal 4-8 UU KIP secara

mengembangkan ilmu pengetahuan dan

rinci, namun terdapat aspek-aspek yang

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/

perlu diperha kan antara lain: Pertama,

atau

alasan permintaan informasi, keharusan

meningkatkan

pengelolaan

dan

mengemukakan

alasan

untuk

meminta

pelayanan informasi di lingkungan badan

informasi publik akan menjadi hambatan

publik untuk menghasilkan layanan

dalam penyediaan informasi karena alasan-

informasi yang berkualitas

alasan itu

Jur

na

g.

Negara,

pengambilan suatu keputusan publik;

dipertanggungjawabkan; e.

Lembaga

ind

c.

proses

lR ec hts V

b.

rencana

ing

dan

keputusan

140

terdapat batasan-batasan tertentu atas

pada Pasal 3, yaitu: mengetahui

8

BP HN

dengan seksama bahwa menutup informasi

dak bersifat universal; Kedua,

batasan melanggar hak-hak pribadi, hal ini akan menimbulkan mul

tafsir tergantung

Ahmad M. Ramli, KIP dan Good Governance, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU KIP di Jakarta, Tahun 2009, hal. 3.


publik, namun untuk memperolehnya harus

Ke ga, batasan tentang rahasia jabatan.

dilakukan dengan mengajukan permintaan.

Perlu batasan yang jelas tentang hal-hal yang

Yang termasuk dalam kategori informasi ini

berkaitan dengan rahasia jabatan, sebab

antara lain: da ar seluruh informasi dalam

akan menimbulkan dualisme persepsi yang

penguasaan badan publik; keputusan badan

dapat berakibat pada ke dakpercayaan

publik dan per mbangannya; kebijakan

pada lembaga dalam memberikan informasi

badan publik dan dokumen pendukungnya;

kepada publik.

rencana proyek dan anggaran tahunannya;

pribadi

yang

BP HN

bersangkutan;

perspek f

perjanjian badan publik dengan pihak ke ga,

diumumkan secara berkala diatur dalam

informasi dalam pertemuan yang bersifat

Pasal 9 UU KIP. Informasi tersebut harus

terbuka untuk umum; prosedur kerja yang

disediakan/diumumkan secara ru n, teratur

berkaitan dengan layanan publik; laporan

dan dalam jangka waktu tertentu se daknya

layanan akses informasi dan informasi lain

se ap 6 bulan sekali. Penyebaran informasi

yang telah dinyatakan terbuka untuk diakses

disampaikan dengan cara yang mudah

publik

dijangkau masyarakat dan dalam bahasa

informasi publik.

ind

ing

Informasi yang wajib disediakan dan

putusan

sengketa

Disamping berbagai jenis informasi

yang mudah dipahami, melipu : informasi

dalam UU KIP tersebut diatas yang wajib

lR ec hts V

yang berkaitan dengan badan publik (seper

berdasarkan

profil, kedudukan, kepengurusan, maksud

disediakan oleh badan publik, terdapat

dan tujuan didirikannya badan publik

informasi yang dikecualikan. Pasal 17 UU

tersebut); informasi yang berkaitan dengan

KIP menyebutkan kategori informasi yang

kegiatan dan kinerja badan publik; informasi

dikecualikan, yaitu:

tentang laporan keuangan dan informasi lain

a.

Informasi publik yang apabila dibuka dan

yang diatur dalam peraturan perundang-

diberikan kepada pemohon informasi

undangan.

publik

Informasi

yang

harus

diumumkan

secara serta merta diatur dalam Pasal 10,

b.

dapat

menghambat

proses

penegakan hukum; Informasi publik yang apabila dibuka dan

tanpa penundaan. Informasi yang di maksud

informasi publik dapat mengganggu

adalah informasi yang menyangkut ancaman

kepen ngan perlindungan hak atas

terhadap hajat hidup orang banyak dan

kekayaan intelektual dan perlindungan

keter ban umum, misalnya informasi tentang

dari persaingan usaha dak sehat;

na

dimana informasi ini wajib diumumkan

Jur

bencana, kerusuhan massal dan lain-lain.

c.

diberikan

kepada

pemohon


Informasi yang wajib tersedia se ap saat


diatur dalam Pasal 11 UU KIP. Informasi ini

publik dapat membahayakan pertahanan

sifatnya wajib dan ru n disediakan badan

dan keamanan negara;

141


f.

data pribadi seseorang (privacy) dengan


ketentuan pihak yang rahasianya diungkap

publik dapat mengungkapkan kekayaan

memberikan persetujuan tertulis dan/atau

alam Indonesia;

pengungkapan yang terkait dengan posisi


seseorang dalam jabatan-jabatan publik.


Selain terkait dengan privacy seseorang,

publik dapat merugikan ketahanan

informasi publik yang dikecualikan terkait

ekonomi nasional;

dengan keuangan negara juga bisa diakses


dengan mengajukan permintaan izin kepada


Presiden dengan ketentuan:

publik dapat merugikan kepen ngan

a.

BP HN

e.


ing

d.

Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung,

hubungan luar negeri; g.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,

Informasi publik yang apablila dibuka

dan/atau pimpinan lembaga negara

ind

dapat mengungkapkan akta oten k yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir

penegak hukum lainnya yang diberi

ataupun wasiat seseorang;

wewenang oleh undang-undang.

Informasi publik yang apabila dibuka

keuangan atau kekayaan negara diajukan

informasi publik dapat mengungkap

oleh Jaksa Agung sebagai pengacara

rahasia pribadi, memorandum atau

negara.

diberikan

kepada

surat-surat antar badan publik atau intra

badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

Informasi yang dak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Namun demikian, dengan mempermbangkan kepen ngan pertahanan dan

kemanan negara juga kepen ngan umum,

presiden

dapat

menolak

permintaan

informasi yang dikecualikan. Badan publik wajib mempunyai standar

Informasi publik dikecualikan apabila

prosedur operasional tata cara pengecualian

diper mbangkan jika membuka informasi

informasi. Standar prosedur operasional

publik

menimbulkan

tersebut se daknya memuat tentang tata

konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal

cara pengecualian informasi di internal publik,

17 dan dengan menutup informasi dapat

klasifikasi informasi yang dikecualikan serta

melindungi kepen ngan yang lebih besar

ndakan terhadap masing-masing klasifikasi

dapat

na

tersebut

Jur 142

Perkara perdata yang berkaitan dengan

pedoman

dan

i.

b.

lR ec hts V

h.

Perkara pidana diajukan oleh Kapolri,

daripada membukanya. Namun demikian,

tersebut, alasan pengecualian informasi

akses terhadap informasi yang dikecualikan

berdasarkan Pasal 17 UU KIP, tata cara

tetap dapat dilakukan sepanjang informasi

permintaan izin untuk membuka informasi

yang dikecualikan tersebut menyangkut

mengenai akta oten k yang bersifat pribadi


dan/atau

ajudikasi

non-li gasi.

Yang

membuka informasi yang dikecualikan dalam

dimaksud dengan Sengketa Informasi Publik

rangka penegakan hukum. Badan Publik

adalah sengketa yang terjadi antara badan

wajib meninjau standar prosedur operasional

publik dan pengguna informasi publik

tersebut secara berkala se daknya satu tahun

yang berkaitan dengan hak memperoleh

sekali dan menyampaikan hasilnya kepada

dan menggunakan informasi berdasarkan

Komisi Informasi.

peraturan perundang-undangan. Mediasi

BP HN

dan informasi pribadi lainnya, tata cara

Komisi Informasi (KI) diatur dalam UU

adalah penyelesaian sengketa informasi

KIP Bab VII, Pasal 23 – 50. Komisi Informasi

publik antara para pihak melalui bantuan

adalah lembaga mandiri yang berfungsi

mediator

komisi

menjalankan

Ajudikasi

adalah

KIP

dan

peraturan

ing

UU

informasi. proses

Sedangkan penyelesaian

pelaksanaannya. Komisi Informasi terdiri

sengketa informasi publik antara para pihak

atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi

yang diputus oleh Komisi Informasi.

Provinsi dan jika dibutuhkan Komisi Informasi

ind

Menurut data yang diperoleh dari

KI Pusat sejak Juli 2010 hingga Maret

untuk menetapkan petunjuk teknis standar

2011 terdapat 224 perkara. Dari jumlah

layanan informasi publik. Berkaitan dengan

itu

kewenangan ini KI Pusat sudah menerbitkan

hingga

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun

11 permohonan penyelesaian sengketa

2010 tentang Standar Layanan Informasi

informasi bukan kewenangan KI Pusat,

Publik. Selain itu, KI juga mempunyai

sehingga dilimpahkan ke KI Provinsi; 22

wewenang untuk membuat mekanisme

sengketa informasi selesai melalui mediasi; 7

penyelesaian sengketa informasi publik.

sengketa informasi selesai melalui ajudikasi;

Berkaitan dengan kewenangan ini KI Pusat

65 sengketa informasi dalam proses mediasi;

sudah

Komisi

dan 38 sengketa informasi dalam proses

Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang

analisis Majelis Pemeriksaan Pendahuluan

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi

(MPP). Sisanya, perkara tersebut dinyatakan

mengeluarkan

Dalam

hal

Peraturan

Desember

2010

menunjukkan

dak layak menjadi sengketa informasi. Pada

menyelesaikan sengketa informasi publik,

tahun 2010 ada 17 perkara yang dinyatakan

tugas Komisi Informasi baik di pusat maupun

dak layak, sedangkan pada Januari – Maret

provinsi

adalah

kewenangan

dak semua ditangani KI Pusat. Data

untuk

na

Publik.

lR ec hts V

Kabupaten/Kota. Komisi ini juga bertugas

menerima,

memeriksa

2011 sudah mencapai 29 perkara.9

dan memutus permohonan penyelesaian

Jur

sengketa informasi publik melalui mediasi

9

Komisi Informasi, Laporan 1 Tahun Implementasi UU KIP, April Tahun 2011.

143


Dari sisi kualifikasi informasi, informasi

BP HN

yang paling banyak diminta adalah berkaitan dengan informasi anggaran dan keuangan badan publik dan Da ar Informasi Publik. Dalam rangka mendorong keterbukaan informasi anggaran dan keuangan di semua Badan Publik, KI Pusat sudah menyampaikan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2011 yang pada in nya membuka informasi RKA-KL dan DIPA

ing

Badan Publik.11

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi

publik,

dak tertutup kemungkinan terjadi

kesalahpahaman

antara

pemohon

dan

ind

pemberi informasi publik. Kesalahpahaman

Sumber: www.komisiinformasi.go.id, diakses tanggal 07 Januari 2012.

publik

antara

pemohon

permohonan

sengketa

informasi

yang

ditangani KI Pusat diajukan oleh individu WNI

(56%), Badan Hukum (42%) dan Kelompok Orang (2%).10

dan

pemberi

informasi publik. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara diajukan ke

lR ec hts V

Dari sisi kualifikasi pemohon, mayoritas

ini dapat berujung pada sengketa informasi

Komisi Informasi, dengan tahapan mediasi (sifatnya final dan kesepakatan mengikat) dan dengan ajudikasi non li gasi. Data yang diperoleh dari Komisi Informasi Pusat, dalam proses penyelesaian sengketa KI Pusat mendorong agar diselesaikan kedua belah pihak melalui mediasi secara sukarela. Menurut data, sepanjang Tahun 2010-2011 jumlah sengketa yang berhasil di mediasi mencapai 21 perkara (9,37%), sedangkan

na

yang di putus melalui ajudikasi mencapai

Jur

Sumber: www.komisiinformasi.go.id, diakses tanggal 07 Januari 2012.

10 11 12

144

Ibid. Ibid. Ibid.

7 perkara. Selebihnya masih dalam proses mediasi dan administrasi.12


yang wajib diumumkan serta merta, dan

BP HN

informasi yang wajib disediakan. Implikasi lain bagi pemerintah pada saat UU KIP diterapkan nan nya adalah semua urusan tata kepemerintahan berupa kebijakankebijakan publik, baik yang berkenaan dengan pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penyusunan anggaran pemerintah, maupun pembangunan harus

ing

diketahui oleh publik, termasuk juga isi keputusan dan alasan pengambilan keputusan

Selain mediasi dan ajudikasi non li gasi, dimungkinkan

penyelesaian

sengketa

informasi melalui gugatan pengadilan yang

diatur dalam Pasal 47-48 UU KIP. Pengajuan dilakukan

melalui

kegiatan

pelaksanaan

kebijakan

publik

tersebut beserta hasil-hasilnya harus terbuka

Pengadilan

dan dapat diakses oleh publik. Sehingga ada konsekuensi bahwa aparatur pemerintahan atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur memberikan informasi

lR ec hts V

gugatan

kebijakan publik serta informasi tentang

ind

Sumber: www.komisiinformasi.go.id, diakses tanggal 07 Januari 2012

Tata Usaha Negara (PTUN) apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara dan

ke Pengadilan Negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik Bukan Negara.

yang dibutuhkan publik, hal seper

ini

bagi sebagian atau mungkin seluruhnya dari aparat pemerintah atau badan publik merupakan hal yang belum atau

dak

terbiasa untuk dilakukan. Tetapi implikasi ini

2. Kesiapan Lembaga Pemerintah Dalam Implementasi UU KIP Jika dilihat dari konteks hubungan antara

pemerintah dan warganegaranya, secara garis besar implikasi penerapan UU KIP tersebut

na

melekat pada dua pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan dan masyarakat atau publik.

Pada pihak penyelenggara pemerintahan,

Jur

ada beberapa implikasi penerapan UU KIP, seper

kesiapan lembaga pemerintah

untuk mengklasifikasikan informasi publik

menjadi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi

beserta konsekuensinya tetap harus dihadapi sejalan dengan penerapan UU KIP. Implikasi penerapan UU KIP terhadap

masyarakat atau publik adalah terbukanya akses bagi publik untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan kepen ngan publik, terbukanya akses bagi publik untuk berpar sipasi ak f dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepen ngan publik. Kemudian implikasi yang dipandang sangat

145


tahun sejak UU KIP efek f diterapkan ada

UU KIP ini daya kri s masyarakat atau

langkah-langkah baik itu beberapa kebijakan

publik terhadap kinerja penyelenggaraan

maupun penguatan kelembagaan pemerintah

pemerintahan terutama pelayanan publik

daerah untuk meminimalkan benturan yang

semakin meningkat dan diperkirakan ngkat

terjadi akibat implikasi penerapan UU KIP.

penilaian atau pengaduan masyarakat atau

UU KIP jika diterapkan akan banyak

publik terhadap kualitas layanan publik juga

memberikan manfaat dalam penyelenggaraan

semakin meningkat.

pemerintahan. Manfaat tersebut antara

lain

sejalan

dengan

meningkatnya daya kri s masyarakat, adalah peningkatan

pengetahuan

lain:13 a.

masyarakat

semakin

mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik

yang

disediakan

oleh

ngkat korupsi, demikian sebaliknya;

memperoleh indikasi dini adanya praktek

ind

b.

terjadi ke mpangan atau permasalahan

mal administrasi dan

dalam

akan

korupsi, efisiensi anggaran. Di Jepang,

banyak pengaduan masyarakat berkaitan

UU KIP diusulkan sejak tahun 1960 oleh

dengan kualitas pelayanan publik tersebut.

masyarakat, dan baru disahkan Law

Meningkatnya

masyarakat

Concerning Access to Informa on (UU

penyelenggaraan

tentang Akses terhadap Informasi yang

pemerintahan, juga merupakan implikasi

dikuasai Badan Administra f); di tahun

yang akan dihadapi dalam penerapan UU

1995 anggaran jamuan 23,6 milyar yen,

KIP. Dan hal tersebut dapat meningkatkan

sementara pada tahun 1997 hanya 12

minat dan keinginan masyarakat untuk

milyar yen di se ap provinsi. (disini

berperan serta dan berpar sipasi dalam

terjadi efisiensi 58%);

proses

publik,

maka

lR ec hts V

pelayanan

mengenai

pengetahuan

proses

penyelenggaraan

pemerintahan

c.

ndak pidana

membuka peluang par sipasi masyarakat

sesuai dengan kapasitas masing-masing.

dalam

Dengan melihat berbagai implikasi yang

negara dan pelayanan publik;

telah disebutkan di atas baik yang dihadapi

d.

mengawasi

penyelenggaraan

bagi badan publik, mendapatkan umpan balik dari masyarakat tentang kinerja

pemerintahan, maka mbul suatu pertanyaan

badan publik;

na

oleh masyarakat maupun penyelenggara sejauh mana kesiapan lembaga pemerintah

e.

Bagi masyarakat, memperoleh jaminan

dalam mengan sipasi berbagai implikasi

kepas an

tersebut, paling

memperoleh

Jur 146

nggi akses publik terhadap

laporan keuangan maka semakin rendah

lembaga

pemerintah. Sehingga apabila suatu saat

dapat mengurangi ngkat korupsi, sebab

ing

Implikasi

13

BP HN

pen ng adalah dengan adanya penerapan

dak adalah selama satu

hukum

atas

informasi

hak publik

untuk dan

Usman Abdhali Watik, Implikasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, (Surabaya: Universitas Kristen Petra, 26 Juli 2010), hal. 3-5.


Mengingat informasi biasanya dikelola oleh

wenang dari aparatur negara.

bidang hubungan masyarakat (humas) yang

BP HN

terhindar dari perlakuan sewenang-

ada di beberapa lembaga pemerintah, maka langkah awal yang harus dilakukan untuk kesiapan pemerintahan dalam penerapan UU KIP adalah sesuai amanat UU KIP. Selama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya UU KIP telah dipersiapkan pula perangkat peraturan perundang-undangan dibawahnya sebagai peraturan pelaksananya. Komisi Informasi di bentuk sebagai amanat UU KIP. Setelah dibentuknya Komisi Informasi baik di ngkat bentuk pula KI di

ngkat Kabupaten/Kota,

sebagai peraturan pelaksana UU KIP dan sesuai dengan amanat Pasal 20 ayat (2) dan

bidang pelayanan informasi publik. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Pelaksanaan UU KIP, dimana dikatakan bahwa dalam hal PPID belum ditunjuk, tugas dan tanggung jawab PPID dapat dilakukan oleh unit atau dinas di bidang informasi, komunikasi, dan/atau kehumasan. Namun demikian, PPID sudah harus ditunjuk paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak PP ini diundangkan sebagaimana di maksud dalam Pasal 21 ayat (1). Jadi

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada

tanggal 23 Agustus 2010 dalam LNRI Tahun 2010 Nomor 99.

Dalam rangka mengimplementasikan UU KIP di lingkungan lembaga pemerintah

dibutuhkan beberapa tambahan struktur,

infrastruktur dan staf yang secara khusus dan

memberi

pelayanan

na

informasi. Namun demikian, struktur yang akan di bentuk harus sederhana, efisien dan ramping, sehingga permintaan informasi

Jur

dak melalui jenjang birokrasi yang berbelitbelit dan memakan waktu yang lama. Dalam PP Pelaksanaan UU KIP pada Bab

IV Pasal 12-15 telah mengatur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

dapat

disimpulkan

bahwa

penunjukan PPID sifatnya adalah wajib

lR ec hts V

Pasal 58 UU KIP, Pemerintah menerbitkan

mengelola

fungsi dan perannya sehingga mencakup

ind

pusat, provinsi dan jika dibutuhkan di

sering muncul usulan agar humas diperluas

ing

Dalam rangka implementasi tersebut,

(mandatory). Hal ini memang sudah sesuai, sebab bidang humas memiliki tugas dan fungsi yang berbeda dari pelayanan informasi publik. Keduanya memiliki paradigma yang bertolak belakang. Paradigma bidang humas adalah mengontrol informasi yang akan disampaikan dan membentuk citra instansi yang

diinginkan.

Sedangkan

paradigma

pelayanan informasi publik adalah MALE (Maximum Access Limited Exemp on), yakni memberikan informasi sebanyak-banyaknya dengan pengecualian yang terbatas dan dak mutlak. Bersifat ketat ar nya, pengecualian informasi

dilakukan

dengan

seksama

dengan

memper mbangkan

berbagai

aspek

legal,

pengujian

kepatutan

dan

kepen ngan umum. Bersifat terbatas ar nya, alasan pengecualian hanya didasarkan pada

147


Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

memperha kan jangka waktu pengecualian

(BPKP), Kementerian Kesehatan, Kementerian

informasi Informasi. Informasi yang telah

Pendidikan Nasional, Kementerian Pekerjaan

dikecualikan dapat dinyatakan terbuka untuk

Umum,

melindungi kepen ngan umum yang lebih

Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi,

besar.

Mahkamah Agung.

Berdasarkan monitoring yang dilakuan

Pendayagunaan

langkah-langkah yang diamanatkan UU KIP

Hakekat pemerintahan adalah pelayanan

Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010,

ing

mayoritas Badan Publik belum melakukan

terlampir dalam Lampiran I Peraturan

kepada masyarakat. Pemerintahan ada karena

mengenai pelaksanaan UU KIP; (ii) menunjuk

kehendak rakyat. Untuk itu pemerintahan

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

diadakan bukan untuk melayani dirinya

Dokumentasi); dan (iii) menetapkan da ar

sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat

informasi publik yang terbuka dan yang

serta menciptakan kondisi yang menginginkan

dikecualikan.

se ap

lR ec hts V

ind

seper : (i) membuat peraturan internal

Badan

Publik

negara

yang

sudah

membuat regulasi internal dan menunjuk

masyarakat

kemampuan

dan

mengembangkan krea vitasnya

demi

mencapai tujuan bersama.14

PPID ada 22, antara lain Kementerian

Salah satu hak yang dimiliki masyarakat

Komunikasi dan Informa ka, Kementerian

sesuai kons tusi UUD NRI 1945 adalah

Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan,

hak

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata,

informasi

DPR

Kementerian

keterbukaan informasi publik (public access

Koordinator Poli k Hukum dan Keamanan,

to informa on) di dalam sistem negara yang

Arsip Nasional, Komisi Pemilihan Umum

demokra s (democra c state) selalu terkait

(KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

dengan pemerintahan yang terbuka (open

Kementerian Perhubungan, Kementerian

government) dan tata pemerintahan yang

Negara Pemberdayaan Perempuan dan

baik (good governance). Tiga konsep ini saling

Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator

terkait satu sama lain, sebab segala bentuk

Kesejahteraan

Ilmu

turunan dari pemerintahan demokra s

Pengetahuan Indonesia (LIPI), Mahkamah

memang dimaksudkan untuk menjamin hak

Kons tusi,

asasi manusia.

DPD

RI,

Polri,

na

RI,

Jur 148

Kementerian

3. Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka (Open Government) Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

KI Pusat terhadap Badan Publik sebagaimana

14

BP HN

ketentuan Pasal 17 UU KIP, dan dengan

Rakyat,

Kejaksaan

Lembaga Agung,

Badan

untuk

memperoleh

publik.

keterbukaan

Pembahasan

tentang

Ryaas Rasyid, Desentralisai Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia, (Jakarta: LP3ES), hal. 13.


pemerintahan terbuka dapat dilihat sebagai

rintahan terbuka (open government) sebagai

upaya untuk mencegah mbulnya praktek-

salah satu pondasinya.15 Kebebasan infor-

praktek korupsi, kolusi dan nepo sme (KKN)

masi (public access to informa on) merupa-

dalam mengelola sumber daya publik. Hal

kan salah satu prasyarat untuk menciptakan

ini menjadi pondasi utama dalam rangka

pemerintahan yang terbuka (open govern-

mewujudkan tata pemerintahan yang baik

ment). Pemerintahan terbuka adalah penye-

(good governance).

BP HN

Good Governance mensyaratkan peme-

lenggaraan pemerintahan yang transparan,

Komitmen moral pemerintah merubah

terbuka dan par sipatoris.16 Hal ini menca-

paradigma kekuasaan menjadi paradigma

kup seluruh proses pengelolaan sumber daya

pelayanan

publik sejak dari proses pengambilan kepu-

pemerintahan yang baik (good governance)

tusan, pelaksanaan serta evaluasinya.

menjadi prasyarat yang pen ng dalam

yang

terbuka

men-

dan

ing

Pemerintahan

publik

adanya

tata

menciptakan par sipasi masyarakat karena

syaratkan adanya jaminan atas 5 (lima) hal:17

akan

a.

kepen ngan masyarakat sebagai kons tuen

c.

d.

e.

ind

Hak untuk memantau perilaku pejabat publik dalam menjalankan peran publiknya (right to obsverve); Hak untuk memperoleh informasi (right to infoma on); Hak untuk terlibat dan berpar sipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik (right to par cipate); Kebebasan berekspresi yang salah satunya diwujudkan dalam kebebasan pers; Hak untuk mengajukan keberatan terhadap penolakan atas hak-hak yang

langsung

dengan

poli k dan lingkungan pelayanan birokrasi. Kepemerintahan yang baik (good governance)

mensyaratkan

lR ec hts V

b.

berhubungan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik

dak semata-mata didasarkan pada

pemerintah

(government)

atau

negara

(state) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik dalam intern birokrasi maupun

di luar birokrasi publik (masyarakat) sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mereka dan bagaimana pertanggungjawaban

ditolak.

se ap kebijakan yang telah dijalankan. Konsep governance mulai berkembang

memperoleh informasi merupakan salah

pada awal 1990-an ditandai dengan adanya

satu prasyarat pen ng untuk mewujudkan

cara pandang (point of view) yang baru

pemerintahan

terhadap peran pemerintah (government)

na

Dengan demikian hak publik untuk

Perwujudan

Jur

terbuka.

15

16 17

Mas Achmad Santosa, Good Governance dan Hukum Lingkungan, (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2001), Bab III. Ibid. Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka, Cetakan II, (Jakarta: USAID, 2003), hal. 18.

149


undangan yang berlaku menjadi paradigma

United Na ons Development Program men-

“Good Governance” di mana penyelenggaraan

definisikan governance sebagai berikut:18

negara yang solid dan bertanggung jawab,

BP HN

dalam menjalankan sistem pemerintahan.

”Governance is the exercise of economic, poli cal, and administra ve authority to manage a country’s affair at all levels and means by which states promote social cohesion, integra on, and ensure the well being of their popula on”.

serta efisien dan efek f, dengan menjaga

(“Kepemerintahan adalah pelaksanaan kewenangan di bidang ekonomi, poli k, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara pada se ap ngkatan dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kepaduan sosial, integrasi, dan menjamin kesejahteraan masyarakat”).

sukses mengekspor paket good governance

diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (society).19

UNDP sebagai ins tusi global yang

ing

ke seluruh dunia, utamanya ke negaranegara dunia ke ga membagi 9 (sembilan) karakteris k a.

Nilai-nilai

yang

menjunjung

nggi

lR ec hts V

a.

kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang

b.

dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan pembangunan

nasional yang mandiri, berkelanjutan,

c.

dan berkeadilan sosial. b.

Aspek fungsional dari pemerintah yang

efek f dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya

untuk

mencapai

tujuan

penyelenggaraan

peme-

nasional tersebut. Paradigma

d.

na

rintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma

“Rule

Government”

yang

Jur

menyandarkan pada peraturan perundang-

18 19

20

150

governance,

sebagai

berikut:20

“baik” dalam is lah kepemerintahan memiliki dua ar , yaitu:

good

Par cipa on. Se ap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi ins tusi legi masi yang mewakili kepen ngannya; Rule of Law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama Hukum dan HAM. Transparancy. Transparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Iinformasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor. Responsiveness. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani se ap stakeholders. Concensus Orienta on. Good governance menjadi perantara kepen ngan yang

ind

Sedangkan kata “good” yang berar

“kesinergian” interaksi yang konstruk f

e.

Sedarmayanti, Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Dua, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hal. 3. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, LAN dan BPKP, 2000. Dahlan Thaib, Transparansi dan Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintah, disampaikan dalam Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945, diselenggarakan oleh BPHN, 2006, hal. 5-6.


ini

dak dapat berjalan sendiri-sendiri,

terdapat hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi dan ke ganya adalah instrumen yang diperlukan untuk mencapai manajemen publik yang baik. PRINSIP AKUNTABILITAS

Akuntabilitas publik adalah prinsip

yang menjamin bahwa se ap kegiatan penyelenggaraan oleh

pelaku

terkena

publik harus mempunyai perspek f good governance dan pengembangan sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

kepada

dampak

secara

dapat terbuka

pihak-pihak

penerapan

yang

kebijakan.

Dalam hubungannya dengan efek vitas pelaksanaan UU KIP, prinsip akuntabilitas ini memiliki 2 aspek yaitu komunikasi publik oleh

lR ec hts V

i.

pemerintahan

dipertanggungjawabkan

ind

h.

(3) Par sipasi Masyarakat. Ke ga prinsip

BP HN

g.

yaitu (1) Akuntabilitas; (2) Transparansi; dan

ing

f.

berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepen ngan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur. Equity. Semua warga negara, baik lakilaki maupun perempuan mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka. Effec veness & Eficiency. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yeng telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (society) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepen ngan internal atau eksternal orgaisasi. Strategic Vision.21 Para pemimpin dan

pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses

informasi.

Keduanya

akan

sulit

dilakukan jika pemerintah dak menangani dengan baik kinerjanya karena menajemen kinerja yang baik adalah

k awal dari

transparansi. Prinsip Transparansi Transparansi

adalah

prinsip

yang

menjamin akses atau kebebasan bagi se ap orang untuk memperoleh informasi

yang melandasi tata pemerintahan yang baik

tentang penyelenggaraan pemerintahan,

sangat bervariasi dari satu ins tusi ke ins tusi

yakni informasi tentang kebijakan, proses

lain, namun paling dak terdapat sejumlah

pembuatan

prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip

hasil-hasil yang dicapai. Komunikasi publik

utama yang melandasi good governance,

menuntut usaha afirma f dari pemerintah

Jur

na

Jelas bahwa komponen ataupun prinsip

21

dan

pelaksanaannya,

serta

Joko Widodo, Good Governance: Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia) hal. 25-26.

151


untuk

membuka

dan

mendiseminasi

c.

maupun penyebaran informasi maupun

Transparansi

penyimpangan ndakan aparat publik di

harus

seimbang

BP HN

informasi maupun ak vitasnya yang relevan. dengan

dalam kegiatan melayani.

kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi

yang

mempengaruhi

Keterbukaan pemerintah atas berbagai

konsekuensi adanya kontrol yang berlebih-

aspek pelayanan publik pada akhirnya akan

lebihan dari masyarakat dan bahkan oleh

membuat pemerintah menjadi bertanggung

media massa. Karena itu, kewajiban akan

jawab kepada semua stakeholders yang

keterbukaan harus diimbangi dengan nilai

berkepen ngan dengan proses maupun

pembatasan, yang mencakup kriteria yang

kegiatan dalam sektor publik.

ing

hak privasi individu. Keterbukaan membawa

jelas dari Badan Publik tentang informasi apa saja yang akan diberikan dan pada siapa informasi tersebut diberikan.

Prinsip Pa sipasif

ind

Par sipasi

adalah

prinsip

bahwa

se ap orang memiliki hak untuk terlibat

dalam Bab IV, Pasal 10-16 untuk Informasi yang

dalam pengambilan keputusan di se ap

wajib disediakan dan diumumkan dan Bab V,

penyelenggaraan pemerintahan. Par sipasi

Pasal 17 untuk informasi yang dikecualikan.

dibutuhkan dalam memperkuat demokrasi,

Disini peran media menjadi sangat pen ng

meningkatkan kualitas dan efek vitas layanan

bagi transparansi pemerintah, baik sebagai

publik. Se dak- daknya ada 2 (dua) alasan

sebuah kesempatan untuk berkomunikasi

mengapa sistem par sipatoris dibutuhkan

pada publik maupun menjelaskan berbagai

dalam negara demokra s. Pertama, bahwa

informasi

juga

sesungguhnya rakyat sendirilah yang paling

sebagai ”watchdog” atas berbagai perilaku

paham mengenai kebutuhannya. Kedua,

menyimpang dari aparat birokrasi.

bermula dari kenyataan bahwa pemerintahan

lR ec hts V

Dalam UU KIP ketentuan tersebut diatur

yang

relevan

sekaligus

Prinsip Transparansi paling dak dapat

yang modern cenderung luas dan kompleks menjadikan birokrasi tumbuh membengkak

a.

Mekanisme yang menjamin sistem

di luar kendali. Oleh sebab itu untuk

keterbukaan dan standarisasi dari semua

menghindari alienasi warga negara, maka

proses-proses pelayanan publik;

para warga negara itu harus di rangsang dan

Mekanisme

di bantu dalam membina hubungan dengan

na

di ukur melalui sebuah indikator seper :

b.

yang

memfasilitasi

pertanyaan-pertanyaan publik tentang

Jur

berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses di dalam sektor publik;

152

Mekanisme yang memfasilitasi pelaporan

aparat pemerintah.


dapat melindungi kepen ngan yang

E. Penutup

informasi secara lengkap, tersusun rapi,

dan

terpusat

pada

satu

ins tusi badan informasi publik. Dengan demikian informasi yang dibutuhkan di

akses

menjadi baik

oleh

mudah pegawai

pemerintah maupun masyarakat dan otoma s menghemat biaya dan mengefisienkan waktu kerja yang mencari informasi yang sebelumnya

terserak atau dak tertata dengan baik.

Hal

ini

selaras

dengan

lR ec hts V

beberapa asas dalam UU KIP, yaitu; Pertama, se ap informasi publik

bersifat terbuka dan dapat di akses oleh se ap pengguna informasi publik. Kedua, informasi publik

yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Ke ga, se ap informasi

publik harus dapat diperoleh se ap pemohon informasi publik dengan

cepat dan tepat waktu, biaya ringan,

dan cara yang sederhana. Keempat, informasi publik yang dikecualikan

na

bersifat rahasia sesuai undang-

undang, kepatuhan dan kepen ngan umum, didasarkan pada pengujian

Jur

tentang konsekuensi yang

b. Lembaga pemerintah belum betulbetul siap mengimplementasikan UU KIP. Hal ini terlihat dari belum dilakukannya langkah-langkah yang diamanatkan UU KIP oleh mayoritas badan publik seper : (i) membuat peraturan

mbul

apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat, serta setelah diper mbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik

internal

mengenai

pelaksanaan UU KIP; (ii) menunjuk PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi);

dan

(iii)

menetapkan da ar informasi publik

ind

diperlukan ke ka menelusuri dan

dan sebaliknya.

ing

a. UU KIP ini menghendaki tersedianya

BP HN

lebih besar daripada membukanya

1. Kesimpulan

yang terbuka dan yang dikecualikan. Meski pun demikian, ditemukan bahwa terdapat 22 lembaga publik yang

sudah

membuat

regulasi

internal dan menunjuk PPID, antara lain Kementerian Komunikasi dan Informa ka, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kehutanan, Kementerian

Kebudayaan

dan

Pariwisata, DPR RI, DPD RI, Polri, Kementerian Koordinator Poli k Hukum

dan

Keamanan,

Arsip

Nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU),

Komisi

Korupsi

Pemberantasan

(KPK),

Kementerian

Perhubungan, Kementerian Negara Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Lembaga

Ilmu

Pengetahuan

Indonesia

(LIPI),

Kons tusi,

Kejaksaan

Mahkamah Agung,

153


Pembangunan (BPKP), Kementerian

tanggung jawab dalam menjalankan

Kesehatan,

tugas

Kementerian

dan

fungsinya

sehingga

Pendidikan Nasional, Kementerian

tujuan menciptakan tata kelola

Pekerjaan

pemerintahan

Umum,

Kementerian

yang

transparan,

Pendayagunaan Aparatur Negera

akuntabel dan par sipasif dapat

dan Reformasi Birokrasi, Mahkamah

tercapai sesuai dengan prinsip-

Agung.

prinsip good governance.

Implementasi UU KIP terlihat dari hubungan antara pemerintah dan warganegaranya.

Penerapan

UU

KIP melekat pada 2 (dua) pihak, yaitu penyelenggara pemerintahan

c.

Pemerintah

harus

siap

dan

sungguh-sungguh

dalam

mengimplementasikan ini,

dengan

menunjuk

UU

KIP

pejabat

penyedia informasi publik (PPID) dalam sebagaimana diamanatkan

ind

dan masyarakat atau publik. Pada

sisi penyelenggara pemerintahan,

PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang

penerapan UU KIP antara lain

pelaksanaan

menyediakan

penunjukan PPID ini bersifat wajib

informasi

informasi

yang

publik, sifatnya

lR ec hts V

baik

wajib, berkala, dan serta merta. Implementasi

lainnya

adalah

bahwa segala kegiatan urusan tata kepemerintahan seper

kebijakan

publik, pelayanan publik, pengadaan barang

dan

penyusunan

jasa

pemerintah,

anggaran

(DIPA)

termasuk isi keputusan dan alasan pengambilan kebijakan publik harus

terbuka dan dapat diakses oleh

na

masyarakat.

2. Saran

a. Pemerintah perlu meningkatkan

Jur

penerapan UU KIP agar par sipasi

masyarakat

terhadap

penyelenggaraan semakin meningkat.

154

BP HN

b. Pemerintah perlu meningkatkan

ing

c.

Badan Pengawasan Keuangan dan

kinerja

pemerintahan

(mandatory).

UU

KIP,

karena


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Suranto, Hanif dan Agus Mulyono, Dari Lokal Mengepung Nasional, Dinamika Proses Legislasi Kebebasan Memperoleh Informasi Publik Di Indonesia, Cetakan Pertama, (Jakarta: Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, 2007).

Widodo, Joko, Good Governance: Telaah dari dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia)

Koalisi Untuk Kebebasan Informasi, Melawan Ketertutupan Informasi Menuju Pemerintahan Terbuka, Cetakan II, Jakarta, Tahun 2003. Kinerja Instansi Pemerintah, LAN dan BPKP, 2000.

ing

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Santosa, Mas Achmad, Good Governance dan Hukum Lingkungan, Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), 2001.

ind

Mandica-Nur, N.G.B., Panduan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, IRDI dan USAID, Cetakan Pertama, 2009 Mandica-Nur, Notrida G.B., Panduan Keterbukaan Informasi Publik Untuk Petugas Pengelola dan Pemberi Informasi di Badan Publik, Penerbit IRDI-Kemenkominfo-USAID-DRSP, Cetakan

lR ec hts V

Pertama, Jakarta, Tahun 2009.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Peneli an Hukum Norma f Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1990).

Sedarmayan , Good Governance, Kepemerintahan yang Baik, Bagian Dua, (Bandung: Mandar Maju, 2000).

Mamudji, Sri, dkk, Metode Peneli an dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005).

Rasyid, Ryaas, Dentralisai Dalam Menunjang Pembangunan Daerah Dalam Pembangunan Administrasi Di Indonesia, (Jakarta: LP3ES) A. Makalah-Makalah

na

Ahmad M. Ramli, KIP dan Good Governance, Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi UU KIP di Jakarta, Tahun 2009.

Dahlan Thaib, Transparansi dan Pertanggungjawaban Tindakan Pemerintah, disampaikan dalam Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945, diselenggarakan oleh BPHN, 2006

Jur

Komisi Informasi, Laporan 1 Tahun Implementasi UU KIP, April Tahun 2011. Usman Abdhali Wa k, Implikasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap Peningkatan Pelayanan Publik, Universitas Kristen Petra, Surabaya, 26 Juli 2010

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

155


Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846 Tahun 2008.

BP HN

ditetapkan di Jakarta tanggal 30 April 2008, Lembaran Negara RI Nomor 61, tahun 2008 dan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 2010, Lembaran Negara RI Nomor 99 Tahun 2010.

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, ditetapkan di Jakarta tanggal 30 April 2010, Lembaran Negara RI Nomor 272 Tahun 2010.

ing

Republik Indonesia, Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian

Jur

na

lR ec hts V

ind

Sengketa Informasi Publik, ditetapkan di Jakarta tanggal 20 Agustus 2010.

156


BP HN

PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA IRREGULAR DI LUAR NEGERI (Protec on of Irregular Indonesian Workers in Overseas)

AdharinalƟ, S.H., M.H. Kepala Sub Bidang Peneli an Hukum Tidak Tertulis Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN

lR ec hts V

ind

ing

Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirimkan warga negaranya bekerja ke luar negeri, namun banyak diantaranya dak memiliki dokumen yang sah (dalam kondisi irregular). Dengan statusnya tersebut, hak-hak mereka beserta keluarganya banyak yang dak tertunaikan dan diperlakukan dak semes nya. Bagaimana perlindungan terhadap mereka merupakan permasalahan yang harus diberikan solusinya. Dalam peneli an yang menggunakan pendekatan norma f ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja Indonesia yang dak berdokumen (irregular situa on) beserta keluarganya secara hukum mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut terlihat dalam Interna onal Conven on 1990 on the Protec on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, meskipun hingga saat ini pemerintah belum mera fikasi konvensi tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap worker irregular perlu diupayakan ra fikasi atas konvensi tenaga kerja Indonesia yang dak berdokumen (irregular situa on) beserta keluarganya. kata kunci: tenaga kerja irregular, perlindungan hukum, bantuan hukum, hak asasi manusia

Abstract Indonesia is one of the largest countries that send their ci zens to work in a foreign country, but many of them do not have valid documents (in the irregular condi on). With such status, their rights and their families many of which are not guaranteed and should not be treated. How to protect against them is a problem that should be the solu on. In a study using a norma ve approach shows that Indonesian workers are undocumented (irregular situa on) and their families are legally protected. Protec on is seen in the 1990 Interna onal Conven on on the Protec on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, although un l now the government has not ra fied the conven on. To obtain the protec on of irregular workers have sought ra fica on of the Conven on of Indonesian workers are undocumented (irregular situa on) and his family.

Jur

na

key words: Indonesian workers, law protec on, legal aid, human rights

157


TKI ke luar negeri antara lain negara-negara

sangat pen ng dalam kehidupan manusia sehingga

se ap

pekerjaan.

orang

Pekerjaan

membutuhkan

dapat

dimaknai

sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung nggi dan dihorma . Makna dan ar

pen ngnya pekerjaan

Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 27 ayat (2)

menyatakan bahwa se ap Warga Negara berhak

atas

pekerjaan

dan

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri

menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun

ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar

na

negeri semakin meningkat.

Indonesia merupakan salah satu negara

terbesar yang mengirim warga negaranya

Jur

untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan maupun

negara

atas

yang

inisia f

bersangkutan

ak f

Pelaksana

Penempatan TKI yang mencari lapangan kerja di luar negeri. Negara tujuan pengiriman

158

Bahwa

hak

TKI

untuk

memilih,

mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri, telah dijamin melalui Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Penempatan tenaga kerja ke luar negeri diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai

dengan

keahlian,

keterampilan,

bakat, minat, dan kemampuan dengan memperha kan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum (Pasal 32 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).

lR ec hts V

bagi se ap orang tercermin dalam Undang-

Indonesia

Hongkong dan negara lainnya.

ind

karena itu hak atas pekerjaan merupakan

Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Brunei,

BP HN

Pekerjaan mempunyai makna yang

ing

A. Pendahuluan

Selanjutnya, Pasal 34 UU Ketenagakerjaan

mengamanatkan

bahwa

ketentuan

mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. Untuk menjalankan amanat tersebut, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 diberlakukan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI LN). Sebelum diberlakukannya UU PPTKI LN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)

membuat

keputusan

untuk memberikan landasan hukum dalam penempatan TKI ke luar negeri yaitu KEP104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, namun keputusan tersebut dak mencakup pengaturan perlindungan TKI di luar negeri.


dimaksud adalah masuknya TKI ke negera

antara lain menyangkut legalitas pengiriman

tujuan penempatan tanpa dokumen yang

TKI ke luar negeri. Banyak TKI yang dipulangkan

sah, atau mereka datang ke negara tujuan

dari negara tempat mereka bekerja misalnya

penempatan dengan berdokumen sah namun

di Malaysia, menyusul diberlakukannya

selama di sana dokumen sah tersebut menjadi

BP HN

Permasalahan klasik yang sering mbul

dak sah lagi. Contoh kasus adalah over stay

berkaitan dengan tenaga kerja luar negeri.

dan peyalahgunaan paspor (menggunakan

Tidak adanya dokumen yang sah menjadi

visa umroh dan/atau haji untuk bekerja di

salah satu penyebab pengusiran TKI. Pemu-

luar negeri). Selain itu, kondisi irregular

langan secara paksa ini dak hanya terhadap

juga terjadi ke ka TKI mengalami perlakuan

tenaga kerja Indonesia (buruh imigran) saja,

dak manusiawi dari majikan, dan kemudian

Perburuhan

Malaysia

ing

yang

Peraturan

melarikan diri sedangkan dokumen mereka

melainkan juga terhadap keluarganya. untuk

masih berada di tangan majikan, padahal

mengirim orang-orang asing dan mengem-

dokumen sah untuk dapat masuk ke negara

balikan mereka ke negara asalnya. Akan

lain adalah paspor.1

memiliki

wewenang

ind

Negara

Penyebab utama munculnya tenaga

pengusiran adalah dua hal yang berbeda.

kerja yang berangkat secara gelap/lewat

Pengusiran harus dilakukan terhadap orang

belakang ( dak berdokumen) antara lain

asing dengan cara-cara yang pantas.

biaya yang lebih murah dan prosesnya yang

lR ec hts V

tetapi kekuasaan mengusir dan cara-cara

Se ap orang yang akan masuk ke negara

real f cepat. Tenaga kerja dak berdokumen

lain harus disertai dengan dokumen yang sah.

menjadi masalah serius karena rawannya

TKI yang masuk ke negara tujuan penempatan

perlindungan hukum bagi yang bersangkutan

dengan membawa dokumen yang sah,

dan melemahkan posisi tawar (bargaining

dinamakan TKI dengan kondisi regular.

posi on) dengan pengguna jasa tenaga kerja.

Sedangkan TKI yang dak memiliki dokumen

Dengan mudahnya mereka menekan TKI

yang sah ke ka dan/atau selama berada di

dengan kondisi irregular ini.

negara tujuan penempatan, dinamakan TKI

dengan kondisi irregular. Penggunaan is lah

mendapatkan perlakuan

legal-ilegal bagi TKI sudah

Selain

dak relevan

dak manusiawi.

dak diberikan tempat

nggal yang

layak, mereka juga sering dak memperoleh

sah

dak saja disebabkan pelanggaran

jatah makan yang selayaknya. Kadang dalam

keimigrasian semata melainkan juga karena

sehari mereka hanya mendapatkan jatah

kondisi lain. Pelanggaran keimigrasian yang

makan sekali, padahal mereka bekerja

na

lagi mengingat TKI yang dak berdokumen

Jur 1

TKI dengan kondisi irregular sering

Hugo Graeme and W. R. Bohning, Providing Information to Outgoing Indonesian Migrant Workers, First Published, (Manila: International Labour Of ice, 2000), hal. 14-15.

159


saja melainkan juga bagi anggota keluarga

juga dak mendapatkan hari libur, sebagai

mereka. Perlindungan bagi anggota keluarga

pembantu rumah tangga, mereka bekerja

pekerja harus sama dengan perlindungan bagi

tujuh hari dalam seminggu. Mereka juga

pekerja migran itu sendiri. Perlindungan ini

dak memiliki asuransi kesehatan dan

merupakan hak bagi para pekerja migran dan

asuransi jiwa, sehingga apabila mereka sakit,

menjadi tanggung jawab negara (pengirim

ataupun meninggal dunia, dak ada jaminan

dan penerima) karena dak dapat dipungkiri

biaya untuk pengobatan dan pengembalian

bahwasanya para pekerja migran ini (baik

jenazah ke Indonesia. Mereka bekerja di

yang berkondisi reguler maupun irregular)

bawah ancaman sang majikan. Jika mereka

telah memberikan sumbangan yang cukup

ber ndak atas ke daknyaman tersebut maka

besar bagi pertumbungan ekonomi di negara

si majikan akan melaporkan status mereka ke

pengirim dan penerima. Indonesia belum

pihak kepolisian sebagai pekerja yang dak

mera fikasi satupun konvensi internasional

berdokumen sah.

mengenai perlindungan pekerja imigran.

dokumen-dokumen

ing

ind

Dengan

BP HN

dari subuh hingga tengah malam. Mereka

resmi,

Di

Asia,

hanya

Philipina

yang

telah

menandatangani dan mera fikasi semua

perlindungan hukum saat bekerja di luar

Konvensi mengenai perlindungan tenaga

negeri. Dalam UU PPTKI LN, perlindungan

kerjanya di luar negeri2.

lR ec hts V

TKI dapat lebih aman dan mendapatkan

TKI diatur dalam Bab VI Pasal 77 – Pasal 84. Lalu bagaimana dengan TKI dengan kondisi

B. Permasalahan

irregular, apakah mereka juga berhak mendapatkan

perlindungan

yang

sama

halnya dengan TKI berkondisi reguler?

Terkait dengan perlindungan tenaga

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui

bagaimana perlindungan yang diberikan kepada TKI di luar negeri yang berkondisi irregular. Untuk mengetahui hal ini maka

kerja migran, Perserikatan Bangsa-Bangsa

perlu

(PBB) telah mengeluarkan konvensi yaitu

berikut:

Interna onal Conven on on The Protec on

1.

on The Rigth of All Migrant Workers and

Member of Their Families 1990 (Konvensi

na

Internasional tentang Perlindungan Semua

2.

dijawab

permasalahan

Bagaimana kondisi perlindungan TKI di luar negeri secara umum? Apakah telah dilaksanakan perlindungan hukum TKI irregular di luar negeri?

Pekerja Imigran dan Anggota Keluarganya). Dalam konvensi tersebut terlihat bahwa

Jur

salah satu instrumen hukum internasional dak hanya melindungi pekerja migran

2

160

sebagai

“RI Belum Ratiϔikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran” (Kompas, 9 September 1995).


ke tahun jumlah TKI yang bekerja di luar negeri

Metode peneli an yang digunakan adalah peneli an norma f. Dalam peneli an

semakin meningkat, tetapi permasalahannya

BP HN


pun semakin meningkat pula.

Bekerja di luar negeri merupakan hak

norma f digunakan data sekunder berupa ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional serta bahan-bahan bacaan yang terkait dengan tema yang diperoleh melalui studi dokumen (studi kepustakaan). Dalam mengolah dan menganalisis data digunakan

se ap warga negara, sehingga Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan mekanisme pelaksanaan hak warga negara tersebut. TKI bukan komoditas sehingga pengaturan mekanisme penempatannya harus tetap menjunjung

nggi nilai-nilai kemanusiaan.

ing

metode analisis kualita f.

Ke depan kita harus mampu mempengaruhi penempatan TKI dak saja menguntungkan

D. Pembahasan

secara

tetapi

juga

mampu

meningkatkan aspirasi kemanusiaan.3

dua pasal dalam

Berdasarkan Pasal 34 UU Ketenaga-

kons tusi kita yang mengatur tentang hak

kerjaan, penempatan tenaga kerja di luar

atas pekerjaan. Pasal tersebut adalah Pasal

negeri

27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD

Untuk menjalankan amanat tersebut maka

1945. Pasal 27 ayat (2) berbunyi: “Tiap- ap

dibuatlah undang-undang tersendiri yang

warga negara berhak atas pekerjaan dan

mengatur mengenai penempatan TKI di luar

penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,

negeri.

lR ec hts V

Se daknya ada

ekonomis

ind

1. Perlindungan TKI di Luar Negeri

sedangkan Pasal 28 D ayat (2) berbunyi:

diatur

dengan

Sebagaimana

undang-undang.

diketahui

bahwa

“Se ap orang berhak untuk bekerja serta

penempatan TKI di luar negeri itu rentan

mendapat imbalan dan perlakuan yang adil

dengan perlakuan

dan layak dalam hubungan kerja”.

perlakuan eksploita f lainnya di negara

dak manusiawi atau

penerima. Oleh karenanya maka aspek

se ap orang diberikan kebebasan untuk

penempatan TKI di luar negeri dak dapat

memilih di mana mereka akan bekerja, apakah

dilepaskan dari aspek perlindungannya.

akan bekerja di dalam negeri atau bekerja di

Dengan demikian, judul undang-undang

luar negeri. Keterbatasan lowongan kerja di

sebagaimana

dalam negeri menyebabkan banyaknya TKI

Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang

mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun

tentang Penempatan dan Perlindungan

amanat

Pasal

34

UU

Jur

na

Berdasarkan ketentuan tersebut maka

3

“Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) di Luar Negeri (Bagian II).” (http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektorpembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.

161


Dalam rangka pemberian perlindungan

dengan namanya, undang-undang ini secara

kepada TKI di luar negeri diperlukan

umum mengatur tentang penempatan dan

koordinasi lintas sektoral yang melibatkan

perlindungan tenaga kerja di luar negeri.

peran serta para pemangku kepen ngan

Untuk aspek perlindungannya diatur dalam

baik di dalam maupun di luar negeri. Tanpa

Pasal 77-84 UU PPTKILN.

adanya kerjasama dengan instansi dan pihak-

Se ap Calon TKI / TKI mempunyai

BP HN

Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sesuai

pihak terkait, maka pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut akan sulit dilaksanakan secara

perundang-

op mal. Di dalam negeri, instansi terkait

mulai dari pra penempatan,

diantaranya Kemenakertrans, Kementerian

masa penempatan, sampai dengan purna

Luar Negeri, Pemerintah Daerah, instansi

penempatan

PPTKILN).

keimigrasian, Badan Nasional Penempatan

Swasta

dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia

memberikan

(BNP2TKI), aparat penegak hukum dan instansi

perlindungan kepada Calon TKI / TKI sesuai

teknis terkait lainnya. Sedangkan lembaga

dengan perjanjian penempatan (Pasal 82

swasta adalah Pelaksana Penempatan TKI

PPTKILN). Se ap Calon TKI / TKI yang bekerja

Swasta (PPTKIS) beserta jaringan rekruternya

ke luar negeri baik secara perseorangan

serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga

maupun yang ditempatkan oleh pelaksana

swadaya masyarakat.

sesuai

memperoleh

dengan

undangan,

Pelaksana

peraturan

(Pasal

77

Penempatan

TKI

untuk

lR ec hts V

bertanggungjawab

UU

ind

untuk

ing

perlindungan

hak

penempatan TKI swasta wajib mengiku

program pembinaan dan perlindungan TKI

yang berperan dalam perlindungan TKI antara

(Pasal 83 PPTKILN). Program pembinaan

lain Perwakilan RI, Perwakilan Pelaksana

dan perlindungan TKI diatur lebih lanjut

Penempatan TKI Swasta, Mitra Usaha

dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi

Pelaksana Penempatan TKI, pengguna jasa

peraturan pemerintahnya sampai saat ini

TKI, dan instansi resmi yang berwenang di

belum diterbitkan.

bidang ketenagakerjaan di negera penerima,

Dalam UU Ketenagakerjaan, perlin-

juga

lembaga/organisasi

resmi

seper

dungan terhadap hak-hak tenaga kerja dapat

Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang

dikelompokkan sebagai berikut:

berkompeten di bidang ketenagakerjaan atau

a.

hak asasi manusia serta Non Government

Perlindungan

keselamatan

dan

Organiza on (NGO) yang bergerak di bidang

kesehatan kerja;

ketenagakerjaan / Hak Asasi Manusia

Perlindungan Sosial Tenaga Kerja, berupa

(HAM).

Jur

c.

Perlindungan norma kerja;

na

b.

perlindungan upah, Jamsostek, jaminan kema an,

jaminan

pemeliharaan

kesehatan, dan tabungan hari tua.

162

Di luar negeri, instansi atau lembaga

Pemberian perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk TKI merupakan salah satu tugas pokok Perwakilan RI di luar negeri


Pembentukan BNP2TKI ini didasarkan pada

UUD 1945 dan Undang-Undang No. 37 Tahun

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006

1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU

tentang Badan Nasional Penempatan dan

Hubungan LN). Perlindungan kepada warga

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

negara Indonesia di luar negeri ini, termasuk

c.

BP HN

sesuai dengan amanat yang tertuang dalam

penyederhanaan birokrasi pelayanan

pemberian bantuan dan penyuluhan hukum,

penempatan TKI seper penyederhanaan

serta pelayanan konsuler (Bab V Pasal 18 –

prosedur penempatan yang semula 24

24 UU Hubungan LN).

simpul menjadi 14 simpul;

Selain

peran

instansi,

lembaga,

d.

meringankan

beban

biaya

yang

ditanggung oleh Calon TKI dengan

ing

maupun organisasi tersebut, keberhasilan

membebaskan

perlindungan TKI bergantung pada diri TKI

biaya

fiskal,

dak

menaikkan biaya paspor, membebaskan

itu sendiri. Dalam hal ini adalah kemampuan

biaya pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar

dan kemauan TKI untuk memberdayakan dan

Negeri (KTKLN), membebaskan biaya

ind

melindungi dirinya.

Pembekalan

Melalui Instruksi Presiden Nomor 06

Pemberangkatan

(PAP);

tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI

Akhir

e.

meningkatkan

kualitas

TKI

melalui

pela han keterampilan, kemampuan,

telah melakukan berbagai langkah untuk

bahasa dan persiapan mental. Hanya

meningkatkan pelayanan penempatan dan

akan menempatkan TKI yang dinilai

perlindungan kepada TKI ke luar negeri.

sudah memenuhi syarat kompetensi

Langkah-langkah tersebut adalah:4

yang dibuk kan dengan ser fikat dari

a.

peningkatan dasar hukum atau landasan

Lembaga Ser fikasi Profesi (LSP) yang

hukum yang menjadi dasar pengaturan

ditunjuk oleh Kemenakertrans;

lR ec hts V

di Luar Negeri, para pemangku kepen ngan

penempatan dan perlindungan TKI di luar

memberikan

perlindungan

terhadap

negeri dari bentuk Keputusan Menteri

hak dan harta TKI melalui program

Tenaga Kerja No. 104 A/Kepmen/1999

asuransi TKI yang dilaksanakan oleh

tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri

lima Konsorsium Asuransi. Dalam hal

menjadi UU PPTKILN;

ini, Konsorsium Asuransi tersebut juga

Nasional

diwajibkan untuk bekerjasama dengan

Penempatan dan Perlindungan Tenaga

lembaga bantuan hukum/lawyer di

Kerja Indonesia (BNP2TKI).

negara penempatan TKI;

na

pembentukan

Badan

Jur

b.

f.

4

“Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindngan TKI di Luar Negeri”, (http://kampungtki.com/ baca/22868) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.

163


Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

dengan delapan negara penempatan

tentang Pemberantasan Tindak Pidana

yaitu Malaysia, Korea Selatan, Jordania,

Perdagangan Orang melalui pencegahan

Kuwait, Taiwan, Australia dan Uni Emirat

( ndak pidana) dan penanganan (korban),

Arab dalam bentuk penandatanganan

dengan cara: peningkatan kewaspadaan

Memorandum of Understanding (MoU).

masyarakat mengenai ciri dan modus

Saat ini dipersiapkan penandatanganan

operandi

MoU dengan enam negara, yaitu: Qatar,

orang, pela han an perdagangan orang,

Yunani, Kuwait dan Yordan (revisi),

peneli an, perluasan kesempatan kerja,

Jepang,

perlindungan korban, dan pembentukan

hubungan

Brunei

Darussalam

serta

membentuk empat sentra layanan

n.

ind

memanfaatkan

menjadi

usaha

lima negara, di luar negara-negara yang

usaha,

telah memiliki Atase Ketenagakerjaan,

akses untuk memperoleh kredit modal

yaitu Singapura, Brunai Darussalam,

Perbankan. Mendorong terbentuknya

Korea Selatan, Qatar dan Yordania;

Asosiasi TKI purna yang dimaksudkan

melakukan

penandatanganan

sebagai wadah integrasi dan konsultasi

kesepakatan bersama dengan pihak

TKI Purna dalam meningkatkan dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia

mengembangkan potensi dan usaha

dalam rangka penegakan hukum;

yang mereka miliki.

lR ec hts V

bimbingan wirausaha, pengembangan

berpar sipasi

ak f

dalam

seper

pendampingan,

membangun

forum

meningkatkan perlindungan bagi TKI,

ILC, sidang IOM, pertemuan

2. Perlindungan Hukum TKI Irregular di Luar Negeri Ibarat dua sisi mata uang, pengiriman

TKI ke luar negeri selain memberikan dampak

melakukan registrasi dan penerbitan

posi f berupa peningkatan kesejahteraan

SIPPTKIS, dimana sampai saat ini telah

keluarga mereka dan penerimaan devisa

terda ar 496 PPTKIS;

negara,

na

UNIFEM, dan pertemuan CEDAW;

melaksanakan

Jur

m. turut

ndak

pidana

khususnya

164

dapat

TKI

membentuk Atase Ketenagakerjaan di

interna onal yang diharapkan dapat

l.

agar

pemberdayaan

ekonomi produk f dengan memberikan

Kuala Tungkal;

k.

dan

penghasilannya

(SP3TKI) di Serang, Denpasar, Riau, dan

j.

membina purna

penempatan dan perlindungan TKI

i.

ndak pidana perdagangan

gugus tugas;

Maroko; h.

BP HN

bilateral

meningkatkan

ing

g.

pemberantasan

perdagangan

yang

orang,

menyangkut

juga

memunculkan

berbagai

permasalahan. Kasus kekerasan fisik/psikis yang menimpa TKI baik sebelum, selama

TKI

bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah

sebagaimana diamanatkan di dalam

asal, penempatan yang dak sesuai, standar


workers dapat diberlakukan kepada para

kerja yang disepaka , pelecehan seksual, dan

pekerja tersebut. Salah satu prosedur yang

kasus tenaga kerja yang dak berdokumen

harus dilakukan oleh para calon tenaga kerja

sah, sering muncul seiring dengan proses

migran adalah dengan melengkapi dokumen-

pengiriman TKI kita ke luar negeri.

dokumen pen ng. Tidak

Sempitnya lahan pekerjaan di dalam negeri,

murah

pengiriman,

dan ngkat

mudahnya

BP HN

gaji yang rendah karena dak sesuai kontrak

jarang

pula,

pelanggaran

proses

pengiriman tenaga kerja ke luar negeri

dan

juga dilakukan oleh PPTKIS yang dapat

pendidikan

menyebabkan

adanya perlindungan bagi

gaji di negeri sendiri serta ke adaan informasi

tenaga kerja migran, misalnya: PPTKIS lebih

ke desa-desa tentang tata cara bekerja di

memfokuskan diri pada upaya mendapatkan

luar negeri, disebut-sebut sebagai penyebab

calon

bermigrasinya warga negara kita ke luar

menunggu permintaan (job order) negara

negeri sebagai TKI yang dak berdokumen

asal, dak adanya pela han dan pembinaan

yang sah.

bagi calon sesuai dengan ketentuan yang

ing

keterampilan yang masih rendah, rendahnya

daripada

ind

sebanyak-banyaknya

Majikan di luar negeri lebih senang

berlaku,

dak memberikan informasi yang

dak

jelas dan lengkap kepada calon tenaga kerja

berdokumen sah untuk masuk ke negaranya

migran yang akan berangkat ke luar negeri,

karena upahnya yang jauh lebih murah juga

serta sistem perjanjian kerja yang lebih

dak perlu membayar “levy”. Buruh migran

menguntungkan PPTKIS ke mbang para

pun dapat dengan mudah di eksploitasi

calon-calon yang bersangkutan. Singkatnya,

oleh majikannya karena sang majikan tahu

PPTKIS

bahwa perlindungan kepada buruh migran

perolehan profit yang sebanyak-banyaknya

sangat minim, apalagi buruh migran itu

ke mbang

lR ec hts V

memperkerjakan tenaga kerja yang

lebih

mengedepankan

mengindahkan

aspek

peraturan

dak memahami dengan baik bahasa di

perundang-undangan yang berlaku dan dak

negara, di mana mereka bekerja. Majikan

sesuai dengan job order negara asal. Hal ini

bisa memperlakukan buruh migran sesuka

menyebabkan adanya ke dak-seimbangan

ha

karena mereka tahu buruh migran

perbandingan antara jumlah calon tenaga

ini

dak memiliki kekuatan dan sulit

kerja migran dengan jumlah yang diminta

na

mengorganisasikan diri supaya memiliki posisi tawar secara kolek f.

Untuk dapat bekerja di luar negeri, para

berdasarkan job order negara asal. Mereka ini menjadi masalah serius karena rawannya perlindungan bagi yang bersangkutan

yang telah ditentukan baik oleh negara

tawar (bargaining posi on) dengan negara

penerima maupun oleh negara pengirim

pengguna jasa tenaga kerja. Jangankan

agar segala akibat hukum sebagai legal

tenaga kerja migran yang berkondisi irregular,

Jur

calon tenaga kerja harus mengiku prosedur

dan

melemahkan

posisi

165


telah mera fikasinya. Indonesia belum

pun

mera fikasi konvensi ini.

dak sedikit yang

dak mendapatkan

perlindungan baik untuk dirinya sendiri

b.

Peraturan-peraturan yang diatur dalam Konvensi ILO No. 143/1975 tentang

maupun untuk keluarganya. Keberadaan tenaga kerja yang irregular

Conven on Corcerning Migra on In

ini telah meyita perha an dunia sehingga

Abusive

keberadaannya perlu diatur dalam suatu

of

instrumen hukum internasional. Instrumen-

Treatment of Imigrant Worker (Migrasi

instrumen tersebut antara lain adalah:

Dalam Keadaan Disalahgunakan dan

a.

Peningkatan

97/1949 tentang Concerning Migra on for Employment (Migrasi Untuk Pekerja

Condi on

Equality

and

and

Promo on

Opportunity

Kesempatan

and

Terhadap

ing

Peraturan-peraturan tenaga kerja migran yang diatur dalam Konvensi ILO No.

Tenaga Kerja Migran). Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 24 Juni 1975. Menurut data ILO tahun 2011, baru 23 negara saja yang

ind

Migran), antara lain:

1) hak atas pelayanan dan informasi

mera fikasinya dan Indonesia

dak

termasuk di dalamnya. Konvensi ini

membantu tenaga kerja migran

antara lain mengatur:

(Art.2);

1) kewajiban bagi negara penerima

lR ec hts V

yang akurat dan cuma-cuma untuk

2) Langkah-langkah untuk mencegah propaganda

yang

menyesatkan

mengenai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (Art. 3);

3) pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja migran (Art. 5); 4) penerapan pihak

sanksi

yang

hukum

bagi

mempromosikan

untuk menghorma hak-hak tenaga kerja migran (Art. 1); 2) penekanan yang

perlu

pada

usaha-usaha

dilakukan

untuk

menindaklanju tentang keberadaan tenaga kerja migran illegal yang memperkerjakan

tenaga

kerja

migran secara illegal (Art. 2 dan 3);

kebe-

3) Pengaturan

radaan tenaga kerja migran illegal

kesempatan

(clandes ne) (Annex I Art. 8 dan

jaminan sosial, dan kebebasan

Annex II Art. 3).

individual atau kolek f bagi tenaga

mengorganisasikan

na

atau

Konvensi

ini

tentang

persamaan

mengenai

jabatan,

kerja migran dan beserta anggotaditandatangani

di

anggota keluarganya (Art. 10);

Jenewa pada tanggal 1 Juli 1949. Menurut

4) Konvensi ini dalam konsiderannya

data Interna onal Labour Organiza on

juga mengakui adanya fakta-fakta

(ILO) tahun 2011, baru 49 negara yang

tentang imigran gelap (clandestain),

Jur 166

BP HN

tenaga kerja migran yang berkondisi regular

sehingga perlu diterapkan suatu


PART I :

meng-eliminasi terjadinya perlakuan

PART II : Non-discrimina on with respect to rights.

kejam atau penyalahgunaan yang lebih jauh terhadap tenaga kerja

Scope and Defini on.

BP HN

standar khusus yang bertujuan untuk

PART III : Human rights of all migrant workers and members of their

migran illegal (eksploitasi).

families. hukum

PART IV : Other rights of migrant workers

internasional itu dapat terlihat bahwa

and members of their families

eksistensi tenaga kerja migran yang

who are documented or in a

Dari

kedua

instrumen

dak

regular situa on.

ing

berdokumen sah ini secara faktual ternyata diakui oleh se ap negara sehingga perlu

PART V : Provisions applicable to par cular

menerapkan suatu standar khusus guna

categories of migrant workers and members of their families

mengeliminir terjadinya lonjakan pengiriman

PART VI : Promo on of sound, equitable,

ind

dan pengeksploitasian secara besar-besaran.

yang

humane and lawful condi ons

lebih nyata kepada tenaga kerja migran

in connec on with interna onal

yang

migra on

Untuk

memberikan

perlindungan

dak berdokumen sah (berkondisi

lR ec hts V

irregular), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

of

workers

and

members of their families

melalui Majelis Umum telah mengeluarkan

PART VII : Applica on of the Conven on

Resolusinya dengan nomor 45/158 tanggal

PART VIII: General provisions

18 Desember 1990 yang kemudian menjadi

PART IX : Final provisions

Konvensi Internasional.5 Konvensi tersebut Interna onal

Menurut Konvensi ini, bahwa se ap

Conven on on the Protec on of the Rights of

pekerja migran dan keluarganya mempunyai

All Migrant Workers and Members of Their

hak-hak asasi berupa:

Families, yang

terdiri dari 93 Pasal yang

a.

Hak kebebasan dasar;

terbagi dalam 9 Bab yang terpisah dengan

b.

Persamaan di hadapan hukum;

Preamble. Secara umum Konvensi Tahun

c.

Hak untuk memiliki kerahasiaan pribadi;

1990 ini dak hanya mengatur perlindungan

d.

Persamaan sebagai warga negara;

tenaga kerja migran yang memiliki dokumen

e.

Kebebasan berkumpul / berserikat;

(regular situa on) saja melainkan juga yang

f.

Mengirimkan pendapatan;

g.

Hak untuk mendapatkan informasi.

dengan

nama

na

dikenal

dak

berdokumen

(irregular

situa on)

Jur

termasuk keluarganya. Berikut ini substansi Konvensi Tahun 1990 tersebut:

5

www.ohchr.org. Diakses tanggal 12 Januari 2012.

167

Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012 The Conven on recognizes that “the human problems involved in migra on are even more serious in the case of irregular migra on” and the need to encourage appropriate ac on “to prevent and eliminate clandes ne movements and trafficking in migrant workers, while at the same me assuring the protec on of their fundamental human rights”.

Di sisi lain, hak-hak lain pekerja migran

BP HN

yang berdokumen sah (dalam kondisi reguler) dan anggota keluarga mereka, adalah: a.

Hak untuk mendapatkan cu (Art. 38);

b.

Bebas untuk ber ndak;

c.

Bergerak bebas dalam wilayah kerja mereka dan bebas memilih dimana mereka ingin bertempat

f. g. h. i.

kenyataan bahwa mereka berada dalam

Hak untuk berpar sipasi dalam poli k,

kondisi yang irregular bukanlah suatu alasan

kegiatan masyarakat, dan ikut terlibat

untuk merampas hak-hak meraka dari prinsip-

dalam pengambilan keputusan (Art. 41

prinsip persamaan sebagai warga negara

dan 42);

dalam hal pemberian upah dan kondisi-

Persamaan sebagai warga negara dalam

kondisi pekerjaan lainnya termasuk upah

mengakses pendidikan, kursus dan

lembur, upah kerja, upah cu mingguan, dan

pelayanan sosial;

upah libur karena hari libur, memperoleh

ing

39);

ind

e.

Dari pembukaan konvensi tersebut di atas,

Terlibat ak f dalam pembuatan kontrak

keamanan, perawatan kesehatan, dan lain-

kerja;

lainnya (Art. 25). Mereka juga berhak untuk

lR ec hts V

d.

nggal (Art.

Hak untuk berkumpul kembali dengan

mendapatkan pertolongan dalam keadaan

keluarga mereka;

darurat (Art. 28).6

Pengecualian dalam hal pajak dan

Bagaimana

pun

juga,

hak-hak

kewajiban bea dan cukai;

fundamental para pekerja migran yang dak

Hak untuk memilih ak vitas.

berdokumentasi ini tetap diberikan oleh konvensi ini, se dak- daknya karena mereka

dak mengatur hak-hak

adalah sama sebagai manusia dan warga

khusus un-documented workers or in a

Negara, sayangnya, Indonesia yang tercatat

regular situa on secara tersendiri. Namun

sebagai anggota dari organisasi ILO belum

bukan berar

menandatangani konvensi ini.

Konvensi ini

mereka

dak mendapatkan

perlindungan.

dalam

pembukaan

na

Di

(Preamble)

Jur

Konvensi Tahun 1990 disebutkan bahwa:

6

168

Sebagai manusia yang memiliki hak

asasi, meskipun memiliki status TKI

dak

berdokumen yang sah, mereka dak boleh dianiaya atau diperlakukan atau dibunuh secara kejam, dak berperikemanusiaan atau

Asbjorn Eide; Catarina Krause; Allan Rosas, Ed., Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook Secondary Revised Edition. (Martinus Nijhoff Publishers), hal. 391-392.


dinilai belum maksimal dan belum seutuhnya

Hak Asasi Manusia (Interna onal Declara on

melindungi keluarganya di luar negeri.

of Human Right)). Selain itu juga, mereka

Jika diama lebih lanjut, pasal pengaturan

dak dapat menjadi sasaran penangkapan

penempatan TKI di LN dalam UU PPTKILN

BP HN

menghina (Pasal 6 Deklarasi Internasional

atau

lebih banyak mengatur tentang penempatan,

pengasingan (Pasal 9 Deklarasi Internasional

yaitu mulai dari Pasal 10 sampai Pasal 76

Hak Asasi Manusia (Interna onal Declara on

(ada 67 pasal) ke mbang pasal mengenai

of Human Right)).

perlindungan yang hanya diatur dengan 14

TKI

dak

keluarganya

penahanan

berdokumen

juga

berhak

berserta

pasal (mulai Pasal 77 sampai Pasal 84).

Dalam UU Ketenagakerjaan dan UU

mendapatkan

bantuan hukum sesuai dengan ketentuan

ing

sewenang-wenang,

PPTKILN dak diatur perlindungan TKI yang

di

dak berdokumen (irregular condi on)

negara tujuan serta hukum dan kebiasaan

beserta keluarganya. Oleh karena itu kita

internasional. Pemberian hak ini menjadi

perlu mera fikasi Interna onal Conven on

tanggung jawab bersama perwakilan Republik

on the Protec on of the Rights of All Migrant

Indonesia di negara tujuan penempatan

Workers and Members of Their Families 1990

dengan perwakilan PPTKIS.

mengingat juga Indonesia sebagai salah satu

perundang-undangan

ind

peraturan

negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri

lR ec hts V

Terhadap TKI yang berkondisi irregular

dak

terbanyak baik yang berdokumen maupun

manusiawi dari majikan, dan kemudian

dak berdokumen. Dengan mera fikasinya

dikarenakan mengalami perlakuan melarikan diri,

dak bisa ditangani semata-

mata sebagai persoalan keimigrasian. Mereka

maka: a.

adalah korban yang harus dipulihkan.

posisi tawar kita terhadap negara penerima paling

dak sejajar dalam

Kebijakan penempatan TKI di luar

negosiasi pembuatan perjanjian bilateral

negeri pada masa mendatang perlu lebih

dengan negara tujuan penempatan. Kita

memberikan

TKI

dapat meletakkan perlindungan buruh

tanpa melihat legal ataupun illegal, karena

migran dengan skema internasional

secara kons tusional, negara kita memang

sebagai

telah menjamin hak se ap warga negara

tersebut;

perlindungan

kepada

na

atas pekerjaan dan penghidupan yang

b.

kasus

bahan

utama

perjanjian

ndakan

dak

manusiawi

terhadap tenaga kerja yang berkondisi

perlindungan se ap orang dalam memenuhi

irregular khususnya yang dialami TKI kita

haknya untuk bekerja dan mendapatkan

beserta keluarganya, se daknya menjadi

imbalan serta perlakuan yang adil dan

berkurang;

Jur

layak bagi kemanusiaan serta terpenuhinya

layak dalam hubungan kerja. Akan tetapi pengaturan lebih lanjut jaminan tersebut

c.

buk konsistensi poli cal will pemerintah dalam

mewujudkan

poli k

hukum

169


Interna onal Conven on on the

keluarganya terutama TKI yang

Protec on of the Rights of All

dak

BP HN

d.

perlindungan TKI di luar negeri beserta berdokumen sah;

Migrant Workers and Members of

kerjasama dengan negara-negara dalam

Their Families, antara lain berupa

mengurangi

Hak kebebasan (Basic Freedom);

ndakan

dak manusiawi

Persamaan di hadapan hukum

akan lebih meningkat

(Due Process), Hak untuk memiliki Dengan

mera fikasi Konvensi 1990

pribadi

(Right

to

Privacy), Persamaan sebagai warga

negara termasuk TKI baik yang tertuang

negara (Equality with Na onals);

lainnya, semakin mencerminkan konsistensi poli cal will negara dalam membuat poli k

Kebebasan (Right

berkumpul/berserikat

to

Union

Menyampaikan

Ac vi es); pendapatan

(Transfer of earnings); dan Hak untuk

ind

hukum perburuhan kita termasuk dalam

ing

ini, semangat perlindungan terhadap warga dalam kons tusi maupun dalam peraturan

TKI

mendapatkan informasi (Right to

baik yang berdokumen maupun yang dak

Informa on). Mereka juga berhak

berdokumen.

mendapatkan

E. Penutup

perlindungan

kepada

lR ec hts V

memberikan

1. Kesimpulan

a. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa TKI yang

dak berdokumen (irregular

situa on)

beserta

keluarganya

juga mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah

berupa terpenuhinya hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh

na

buruh migran. Hak asasi manusia

bagi tenaga kerja yang dilindungi UUD 1945 berupa perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan

Jur

kerja serta penghindupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan hak asasi manusia pekerja migran sebagaimana yang diamanatkan

170

kerahasiaan

pemberian

upah

dan dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya termasuk upah lembur, upah kerja, upah cu mingguan, dan upah libur karena hari libur, memperoleh keamanan, peratwatan kesehatan,

serta mendapatkan pertolongan dalam keadaan darurat. Bagaimanapun juga hak-hak fundamental para pekerja migran yang

dak

berdokumentasi ini tetap diberikan, se dak- daknya

karena

mereka

adalah sama sebagai manusia dan warga negara. Mereka juga

dak

boleh dianiaya atau diperlakukan atau dibunuh secara kejam,

dak

berperikemanusiaan atau menghina. Dari aspek hukum, mereka

dak

dapat menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang,

penahanan


bantuan

hukum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

di

negara

tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional

dari

perwakilan

Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dengan perwakilan PPTKIS. Terhadap TKI yang berdokumen korban

dak

karena

menjadi

penganiayaan

majikan

dan sehingga dia melarikan diri, harus mendapatkan perlindungan

a. Indonesia harus segera mera fikasi Interna onal Conven on on the Protec on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.

b. Perlu diberikan penyuluhan kepada calon TKI agar

dak menjadi TKI

dak berdokumen.

ind

pemulihan fisik dan mentalnya di

BP HN

mendapatkan

2. Saran

ing

atau pengasingan dan berhak untuk

samping pemenuhan hak asasi manusianya dan pemberian bantuan

Jur

na

lR ec hts V

hukum.

171


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Anam, M .Choirul. “3 Status , Ra fikasi , dan Perlindungan Buruh Migrant: Belajar dari Meksiko”, Sebuah Pengantar. Disampaikan dalam acara FGD Legal Frame Work on Migrant Worker. BPHN. Jakarta, 26 April 2011.

Bonasahat, Albert. “Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Menguatkan Kerangka Kebijakan Indonesia: Observasi dan Rekomendasi dari ILO”. Disampaikan dalam acara FGD Legal Frame Work on Migrant Worker di BPHN, Jakarta, 26 April 2011.

ing

Eide, Asbjorn; Catarina Krause; Allan Rosas, ed. Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook Secondary Revised Edi on. (Mar nus Nijhoff Publishers).

Graeme, Hugo and W. R. Bohning. Providing Informa on to Outgoing Indonesian Migrant Workers. First Published. (Manila: Interna onal Labour Office, 2000).

ind

Protec ng the Least Protected: Rights of Migrant Workers and The Role of Trade Unions: Guidelines for Trade Unions, Labour Educa on 1996/2 No. 103.

RI Belum Ra fikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran”. (Jakarta: Kompas, 9 September 1995). Sunarno. Kebijakan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan

lR ec hts V

Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Disampaikan dalam acara FGD Legal Frame Work on Migrant Worker di BPHN, Jakarta, 26 April 2011.

The new Lexicon; Webster Dic onary at The English Language. Vol. I. (Dansburg: Lexicon Inc, 1995).

“Buruh Migran Indonesia Terancam Kebijakan An

Buruh Migran”. (www.hukumonline.com).

Diakses pada tanggal 12 Januari 2012.

“Moratorium tak Kurangi Minat WNI jadi TKI”. (h p:// nasional. Viva news. com/news/read/263428minat-masyarakat-daerah-jadi-tki-masih- nggi) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012. “Pemerintah harus Jamin Pemulangan TKI Ilegal.” (h p:// nasional. vivanews.com/news/ read/260071-pemerintah-harus-jamin-pemulangan-tki-ilegal) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.

na

“Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindngan TKI di Luar Negeri”. (h p:// kampungtki.com/baca/22868.) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.

“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Informal.” (h p://yudicare.wordpress.

com/2011/03/17/perlindungan-hukum-tenaga-kerja-indonesia-tki-informal/.) Diakses pada

Jur

tanggal 3 Januari 2012.

“Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) di Luar Negeri (Bagian II)”. (h p://hukum.kompasiana.com/ 2010/12/15/perlindungan-hukum-

172


terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/)

BP HN

Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.

Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_________. Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No. 40 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 150. TLN No. 4456.

_________. Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU No. 39 Tahun 2004, LN Tahun 2003 No. 39. TLN No. 4279.

_________. Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.39. TLN No. 4279. No. 156. TLN No. 3882.

ing

_________. Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri. UU No. 37 Tahun 1999. LN Tahun 1999 ________. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 21 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 58. TLN No 4720. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

ind

________. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan _________. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.

lR ec hts V

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. No. 104 A/Kepmen/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Universal Declara on of Human Right.

The Interna onal Conven on 1990 on The Protec on of All Migrant Workers and Members of Their Families.

Interna onal Convenant on Civil and Poli cal Right.

Interna onal Labour Organiza on. Conven on Number 97 Revised 1949 Migra on for Employment.

_________. Conven on Number 143 1975 Migra on in Abusive Condi on and The Promo on of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers. A Primer on The UN Conven on on The Protec on of The Right of All Migrant Workers and Member of The Families”. Right of Migrant Workers, Philippine Migrant Rights Watch Asian Partnership

Jur

na

in Interna onal Migra on, December 1997.

173

ing

ind

lR ec hts V

na

Jur

BP HN


BP HN

Biodata Penulis

ing

Dr. Wicipto SeƟadi, S.H., M.H. Lahir di Purbalingga, 11 September 1957. Saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangundangan pada Kementerian yang sama. Menyelesaikan S1 bidang Hukum Tata Negara di Uiversitas Gajah Mada. Kemudian melanjutkan S2 pada bidang yang sama di Universitas Padjajaran dan S3 di Universitas Indonesia. Pernah mengiku Legisla ve Dra ing pada 1986 dan 1996, serta Interna onal Law Course pada tahun 2000 di Australia.

lR ec hts V

ind

Noor Muhammad Aziz, S.H., M.H., M.M. Lahir di Kebumen, 1 November 1953. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di Provinsi Sumatera Utara. Menyelesaikan S1 bidang Hukum di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta tahun 1978, S2 pada bidang yang sama di Universitas Tarumanegara (UNTAR) Jakarta tahun 2000, dan S2 bidang manajemen di UPI YAI Jakarta tahun 2002. Pernah mengiku short Course Legal Dra ing ngkat dasar pada tahun 1987 dan ngkat lanjutan pada 1991 di Belanda, serta studi banding pembentukan peraturan perundang-undangan di Australia tahun 2011. Untuk bidang hukum HKI, pernah mengiku short course Intellectual Property Rights di WIPO Geneva Switzerland, pada tahun 1991 dan short course Penegakan Hukum HKI atas sponsor JICA di Jepang tahun 2006. Prof. Dr. Nurhasan Ismail, S.H., M.Si. Lahir di Madura, 14 Juni 1955. Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.Menyelesaikan S1 bidang Hukum di UGM, S2 Program Studi Sosiologi di UGM. Pernah mengiku Overseas Short Course on : Poli cal-Economy of Development in the Third World, di Northern Illinois University, dan menyelesaikan S3 bidang hukum di UGM. Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H. Lahir di Yogyakarta,10 September 1979. Kasubbid Peneli an Kebutuhan Hukum, Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Menyelesaikan S1 bidang Hukum di Universitas Janabadra,Yogyakarta. Kemudian melanjutkan S2 pada bidang yang sama di Universitas Indonesia, Jakarta.

Jur

na

Tirta Nugraha Mursitama, S.Sos., M.M., Ph.D. (Lektor Kepala Ekonomi Poli k Internasional). Lahir di Semarang, 10 September 1974. Merupakan ketua departemen Hubungan Internasional Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara (BINUS). Menyelesaikan S1 Hubungan Internasional di FISIP UI, S2 dan S3 bidang manajemen Graduate School of Management Gakushuin University, Tokyo, Jepang. Pernah menjabat Direktur Ekseku f Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI) tahun 2009-2010 dan Direktur Ekseku f Center for East Asian Coopera on Studies (CEACoS) UI serta peserta angkatan pertama Future Defense Leaders Workshop 2010 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H. Lahir di Tuban, 17 Desember 1974. Saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bidang Fasilitasi Jabatan Peneli Hukum dan Peneli an, Puslitbangsiskumnas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya pada 1999. Kemudian menyelesaikan S2 pada bidang yang sama di Universitas Indonesia, Jakarta pada 2005.


BP HN

Apri LisƟyanto, S.H. Lahir di Wonogiri, 23 April 1982. Analis Hukum pada Bidang Pertemuan Ilmiah, Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Menyelesaikan S1 bidang Hukum di Universitas Sebelas Maret. Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. Lahir di Klaten, 08 Februari 1977. Merupakan Analis Hukum pada Sub Bidang Peneli an Hubungan Hukum dan Masyarakat, Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan HAM. Menyelesaikan S1 bidang Hukum di Universitas Indonesia, Jakarta. Kemudian melanjutkan S2 pada bidang yang sama di Universitas Padjajaran, Bandung.

ing

AdharinalƟ, S.H., M.H. Lahir di Padang, 8 Nopember 1978. Saat ini menjabat sebagai Kasubbid Peneli an Hukum Tidak Tertulis, Puslitbangsiskumnas, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum

Jur

na

lR ec hts V

ind

dan HAM Menyelesaikan S1 dan S2 bidang Hukum di Universitas Indonesia, Jakarta.

INDEKS

BP HN


A

Albert Bonasahat 172

A. Si Soetami 103

Algemeen

- Beginselen van Behoorlijk Bestuur 98,

A.A. Oka Mahendra 105

109

Abdi Dalem 54, 63, 72

- Deel 103

Abdul Malik 82

- Richtlijnen 110

ing

Abdhali Wa k Usman 146 Absentee 37, 38

Alienasi 152

Abuse of Power 87

Amanat

- Presiden 28

- dra

12, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 66

Accountability 77, 118, 151

ind

Academic

- Sri Paduka 64, 72

Amandemen 6, 9, 10 Ambiguitas 4

Aceh 48, 128

Amerika serikat 7, 8

lR ec hts V

ACFTA 87 Adat 22, 41, 42, 49, 59

Amputasi 4, 14

Adharinal

Anglo saxon 5, 14

157

Administrasi 55, 62, 82, 93-110, 117, 144, 146, 148, 150 Advokasi 82, 83

Ango’ Apoteya Tolang Ebanding Apoteya 34 Aparat 4, 18, 43, 50, 77, 83, 102, 145, 152, 162

Advokator 43

Aparatur 29, 80, 145, 147, 148, 154

Agama 7, 10, 11, 29, 38, 49, 51, 77

Apri Lis yanto 113

Agraria

Arab 164

22, 35, 36, 38, 40, 43, 54, 55, 60,

61, 64 Agraris 54

Aguswandi 84

Arfan Faiz Muhlizi 93 Aristoteles 94 Asas - Hukum 25, 26, 35, 98, 100, 104, 109

Ahmad M. Ramli 140

- Legalitas 96, 100, 101, 105

Ajudikasi 143, 144, 145

- Penyelenggaraan Pemerintahan 104

Akuntabel 10, 116, 121, 122, 128, 130, 139,

- Umum Pemerintahan yang Baik 96, 98,

Jur

na

Agus Mulyono 155

140, 154

Akuntabilitas 2, 77, 87, 106, 115, 123, 150, 151

105, 106, 109 Asbjorn Eide 168 ASEAN 87

Asia 115, 160 Asistensi 83, 90

BP HN


- migrant 165, 169, 170 Business 75

Aspirasi 10, 80, 83, 161

C

Asuransi 160, 163

Calculable 118

Atase 163, 164

Catalyst of Dialogue 82

Atribusi 104

CEDAW 164

Aung San Suu Kyi 95

Central Government Heavy 87

Australia 164

Charakterisketch 22

Authority 150

China 87

ing

Assessment 17, 115, 120

Civil Society 76, 77, 81, 82, 83, 84, 89,

B Bagir Manan 103 Balancing Interest 82 Banjarbaru 85

- of Ethic 96, 109 - of Live 97

Cohesion 150 Concrete Bestuursbesluiten 104

lR ec hts V

Bargaining Posi on 159, 165

ind

Code

Beauraucracy 103

Condi o Sine Qua Non 25

Belanda 8, 63, 98, 109

Cons tuendum 21, 99

Beleidsregels 104

Cons tu on 11

BERDIKARI 39

Conven on Corcerning Migra on in Culture

Bestuur 94, 98, 103, 104, 105, 109

166

Bestuurszorg 97

Corrupt 81, 95

Bijzonder Deel 103

Corrup on 81

Birokrasi 4, 5, 6, 14, 76, 77, 80, 81, 82, 83, 84,

Cultural 168

88, 90, 91, 96, 102, 103, 109, 110, 119, 131, 147, 148, 149, 151, 152, 154, 163

D Daerah Is mewa Yogyakarta 53, 62

Bisnis 46, 81, 84, 89, 91, 115, 118, 123, 124,

Dahlan Thaib 150

na

Birokrat 80, 84, 85, 91, 96, 99 125

Daniel Lev 80 Dawud Djatmiko 101

Budaya

Declara on 169

Jur

Boedi Harsono 58

- Hukum 9, 12, 13, 15, 23, 29

Buruh

Defensif 95, 114 Degradasi 2

BP HN


Delegasi 104, 109

Domes k 67, 88

Delega f 97

Dominasi 9, 37

Demokrasi 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 81, 89, 152

Donald Black 23

Demokra s 3, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 137, 148,

E

152

Ecology 86

Deskrip f 19, 20, 21, 22, 116, 138

Economic 114, 150, 168

Deskrip ve 20

Efek f 8, 31, 114, 115, 119, 128, 130, 139,

Desy Hariya

ing

Democracy 148

140, 146, 150

85

Detournement de Pouvoir 94, 107

Efek vitas 11, 23, 24, 50, 117, 128, 131, 151, 152

Development 1, 20, 21, 106, 114, 120, 150 Diana Halim Koentjoro 99, 103 Diferensiasi 50, 51

Eficiency 151

ind

Diagnos c 20

Efisien

81, 84, 91, 96, 114, 118, 119, 122,

128, 130, 139, 140, 147, 150

Efisiensi 11, 96, 115, 117, 118, 122, 126, 128,

Dignity 53

lR ec hts V

DIPA 144, 154

129, 130, 131, 146

Disclosure 135

Eigendom 58, 59, 63

Diskresi 93-109

Eko Budihardjo 46

Discre on 93, 100

Eko Prasodjo 77

Discre onary 93

Ekologi 86

Discre onnaire 96, 97

Ekseku f 9, 96, 99, 103, 140

Diseminasi 12, 152

Eksistensi 11, 58, 62, 70, 72, 99, 137, 167

Disharmoni 11

Eksplisit 2, 10, 31

Diskriminasi

Eksploita f 161, 165, 167

- Posi f 64

Eksplora f 12, 22 Empiris 3, 18, 19, 21, 76

Diskursus 9

Empowerment 106

na

Diskrimina f 4, 77, 114, 130

Enforcement 9, 39

Dispensasi 85, 91

Enhancement 1

Doelma gheid 96

Ensiklopedi 26

Doktrinal 24, 36, 98

Entrepreneur 77

Domein 58, 64, 71

Equity 39, 151

Domeinverklaring 55, 59

Equivalent 53

Jur

Diskusi 26, 56, 69

Erfelijk Gebruiksrecht 61

151, 154

BP HN


Eropa 54, 64

Governance 85, 86, 88, 135, 149, 150

Esmi Warassih 99

Government 25, 53, 87, 93, 94, 95, 113, 115,

Establishment 17

116, 118, 119, 135, 137, 148, 149, 150,

Ethic 96, 109

162

E ka 106

H

Eugen Ehrlich 8

Hak

ing

Etnik 77

- Andarbeni 58

Execu ve review 102

- Anggaduh 58

Exemp on 137, 147

- Angganggo 58

F Feodalisme 59 Filosof 6

ind

- Asasi Manusia 7, 10, 136, 148, 162, 169, 170

- Blengket 58

Falsafah 9, 10, 11, 15

lR ec hts V

Finansial 124

- Eigendom 58, 63 - Guna Bangunan (HGB) 55, 70

Flexibility 113

- Guna Usaha (HGU) 40, 55

Food Estate Program 42

- Informasi 136, 138, 139

Forecas ng 27

- Memungut Hasil 59

Fragmenta f 129

- Mengelola Tanah 59

Frank J. Gracia 114

- Milik 55, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 70,

Freedom 136, 170 Free

71 - Milik Raja 59

- Flow of Goods 87

- Pakai 40, 43, 61, 63, 70

- Flow of Services 87

- Pengelolaan 40, 43, 69

- of Natural Person 87

- Previlige 34 - Pungut Hasil 58

Futuris k 26

- Ulayat 41, 42, 59

Futurologi 26

- Veto 57, 66, 67, 69

Jur

na

Freies Ermessen 97, 98, 99, 100, 102, 107

Hakim 3, 22, 25, 98, 100, 105

G

Hamengku Buwono 58, 62, 64, 68, 71, 72

Good governance 87, 89, 91, 115, 116 117,

Hamid Chalid 85

130, 131, 135, 137, 140, 148, 149, 150,

Hanif Suranto 155

Hans Antlov 77

Informasi

Harmonis 2, 3, 14

BP HN


20, 21, 27, 30, 31, 99, 116, 118,

122, 123, 135-154 Informa on 135

Herold D. Laswell 7, 8

Infrastruktur 13, 147

Hindia Belanda 8, 63

Inggris 58, 71

Hipotesis 19, 21

Inisia f 97, 99, 102, 108, 158

Hirarki 12, 132

Inlandsbezitsrecht 60, 61

Historis 12, 20, 21, 47, 48, 109

Inovasi 88, 125, 129, 130

History 53

Inova f 83, 90

Holis k 12, 84, 90

Instabilitas 5

Hugo Graeme 159

Instrument 8, 11, 150

Hukum

Integrasi 7, 10, 150, 164

- Prisma k 36, 37, 38, 49, 51 - Progresif 36

ind

- Posi f 21

ing

Harmonisasi 12, 29, 105

Integrated 1 Integra f 85 Integra on 33, 150

I

lR ec hts V

Integritas 2, 76, 78, 79, 80, 89 Intensif 37, 39

Ian Bremmer 5

Intepretasi 86, 87, 88

Ideologi 10, 39, 50

Interaksi 53, 115, 150

Ideologisasi 41, 44

Interdisipliner 26, 27

Ifdhal Kasim 39

Intermediasi 150

Ijin

Internal 5, 14, 73, 82, 148, 151, 153

- Lokasi 40 ILC 164

Internasional 2, 8, 10, 22, 84, 114, 116, 118, 119, 136, 160, 161, 166, 167, 169, 171

Intervensi 3, 49,

Imigrasi 159, 162, 169

Inventarisasi 22, 26,

Immaterial 107

Investasi 43, 88, 124

Impar alitas 2, 4

Investor 43, 48, 67

Implikasi 11, 80, 114, 145, 146

Ironi 2

Important 1

Irregular 157-171

Indigenous 83, 90

Ius Cons tuendum 21, 99

Individualisasi 37

Izin Prakarsa 28

Jur

na

Iman Sugema 117

Indroharto 99

BP HN


J

- Sosial 6, 7, 10, 150

Keamanan 5, 6, 66, 85, 127, 129, 141, 148,

J.H. Harper 94

153, 168, 170

Jaksa Agung 142 Javanese 53

Kearifan Lokal 66, 85

JCT Simorangkir 99

Kebebasan 3, 5, 11, 14, 40, 94, 97, 98, 99,

Jepang 146, 164

100, 102, 108, 122, 136, 149, 150, 151,

Jerman 100, 103, 105

161, 166, 170

Keberagaman 11, 49, 51

Jordania 164

Kebijakan Publik 8, 82, 83, 89, 90, 119, 123,

ing

Jimly Asshiddiqie 6

136, 140, 145, 149, 154

Joko Widodo 151

Kebudayaan 20, 56, 64, 66, 68, 148, 153

Judicial 11, 12, 18, 102

Kebumen 48

Judicial Review 11, 12, 18, 101, 102

ind

Joyo Winoto 45

Kedaulatan

- Hukum 7

Jurisprudensi 22

- Rakyat 7

Jus ce 114

K

lR ec hts V

Keis mewaan 62, 69 Kemajemukan 37 Kemanusiaan

Kadipaten Pakualaman 58, 64, 72 Kalimantan 47, 48

7, 122, 125, 158, 161, 169,

170

Kapitalisme 39, 41, 50

Kodifikasi 104

Kapitalis k 41-45

Kogni f 84, 90

Kasultanan

Kolek f 165, 166

- Ngayogyakarta Hadiningrat 72

- Yogyakarta 58, 59, 63, 67, 71

58, 64, 71,

Kolonial 43 Kolusi 95, 109, 115, 119, 131, 149 Komisi - Independen 140

Katalisator 82, 83

- Informasi 137

Kausalitas 20

- Pemberantasan Korupsi (KPK) 4, 78, 119,

na

Kasunanan 58, 71

Kausal-Kompora f 21

Jur

Kawedanaan 54 Keadaban 7, 10 Keadilan

- Korek f 64

120, 131, 142, 148, 153 - Pemilihan Umum (KPU) 148, 153 - Yudisial 140 Konfronta f 38 Konsensus 83

BP HN


Konservasi 37

- Research 17, 135

Konsolidasi 68

- Structure 23

Kons tusi 45, 101

- Substance 23

Legalitas 96, 100, 101, 105

Konversi 54, 64, 82

Legislasi 9, 11, 12, 19, 28, 29

Koperasi 37, 38, 126, 130

Legisla f 97, 103, 140

Korea 164

Legisla on 17, 93

Korelasional 20, 21

Legisla ve Dra ing 25

Korupsi 3, 4, 80, 83, 84, 89, 90, 95, 101, 104,

Legisme 8, 93, 101,

ing

Konvensi 12, 160, 166, 167, 168, 170

105, 109, 115, 119, 120, 121, 122, 124,

Legi masi 63, 77, 81, 82, 88, 89, 150

125, 131, 146, 149,

Liberal 41, 42, 43, 44, 45

Koruptor 2, 4 Krea fitas 88, 148 Kredibel 115

L

Local Wisdom 85 Lord Acton 95

lR ec hts V

Kuwait 164

Lintong Oloan Siahaan 108 Lokasi 40, 41, 48

Kriminalisasi 42, 44, 45, 94, 96, 101 Krisis 3, 14

Liberalisasi 39, 42, 44, 50, 114, 118

ind

Korupsisasi 44, 45

LP3ES 39, 148 Lustrasi 4, 14, 15

M

Lampung 48, 80

M. Choirul Anam 172

Landbouw Onderneming 61,

Machiaveli 94

Landreform 38, 39, 40, 44,

Madani 76, 77, 81, 82, 83, 89, 90

Law

Mahfud MD 4, 6

- Certainty 113

Mahkamah - Agung 42, 148, 154

- in Ac on 23, 24

- Kons tusi 101

na

- Enforcement Process 9 - in Books 23, 24

Makassar 79, 80, 85

- Making Process 9

Mal Administrasi 146 Malaysia 6, 158, 159, 164

Legal

Mandat 45, 104

Jur

Leemten 102

- Culture 23

Mandate 53

- Issues 1, 17, 93

Mandatory 147, 154

Manunggaling Kawula Gus

63

BP HN


Muta s Mutandis 9

Manuscript 17

N

Maria SW Sumardjono 64

N.G.B Mandica-Nur 139

Marjinal 36, 37, 45, 50

Nadere Regelgeving 104

Martabat 56, 158,

Nangroe Aceh Darussalam (NAD) 128

Mar n Dischendorfer 114

Nasionalis 38, 56

Mas Achmad Santosa 149

Nasionalisasi 38

Mataram 58, 71, 80

Nasionalisme 56, 65

Mayoritas 34, 57, 144, 148, 153

Naskah Akademik (NA) 12, 26-31, 66

Meanstream 43

Na onal Law 53

Media 136, 152

Na onal Pardon 4, 14, 15

Mediator 143 Mobilisasi 82

Negosiasi 22, 169 Nepo sme 95, 109, 115, 119, 131, 149 Netherland 98 Ngayogyakarta Hadiningrat 58, 64, 71, 72

lR ec hts V

Mochammad Tauchid 63

ind

Mediasi 143, 144

ing

Marcus Lukman 102

Mochtar Kusumaatmadja 7, 8, 21

Nias 127, 128

Modal 13, 15, 24, 32, 39, 79, 85, 86, 87, 88,

Niklas Luhmann 118

119, 124, 125, 164

Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) 44

Model 54, 62, 83, 85, 87

Nomokrasi 7, 10

Modern 13, 37, 46, 97, 118, 152

non- retroak f 10

Modernitas 56

Noor Muhammad Aziz 17

Modifikasi 7, 81,

Norma

Moedjanto G. 58

Mohtar Mas’oed 39

10, 12, 15, 21, 24, 57, 66, 80, 107,

114, 116, 162,

Norma f 3, 19, 23, 24, 25, 29, 58, 76, 96, 98,

Monitoring 82, 148

103, 114, 116, 137, 138, 140, 161

Norma ve 23, 114, 135, 157

Monograf 26

Nunuk Febriananingsih 135

Monopoli 37, 38

Nurhasan Ismail 33, 36, 69

na

Monodisipliner 25, 26

Jur

Moral 5, 7, 14, 15, 95, 125, 149 Mul disiplin 26, 29

O

Mul partai 9

Offensive 20

Mul tafsir 130, 140

Open Government 135, 137, 148, 149

Openbaar 94 Operasional

BP HN


Pancasila 6, 7, 99 7, 35, 54, 62, 116, 136, 142,

143

Pani Kismo 54, 72

Pani a De Monchy 98

Oposisi 95

Papua 35, 47, 48

Opstal 63

Paradigma 4, 5, 7, 9, 13, 14, 15, 80, 83, 137,

Op mal 18

147, 149, 150

Orde

Paralel 18, 9 117

Parlemen 38

ing

- Baru 4, 5, 6, 38, 39, 41, 42, 44, 50, 80,

Parpol 140

- Lama 38, 39

Partai 9, 38, 39, 40

- Reformasi 38, 41

Pasuruan 48

Orientasi 4, 10, 13, 14, 15, 80 Oten k 142

Paternalis k 94

ind

Order 1, 2, 10, 75, 93, 165

Patrick McAuslan 46 Patronage 118

Otonom 65

Patron-Klien 115 Patuan Sinaga 97

lR ec hts V

Otonomi 9, 46, 64, 76, 85, 87, 132, 151 Otoritarian 5, 9

Paul J. Carrier 114

Otoritas 54

Paulus Effendi Lotulung 105

Otoriter 5, 6, 67

Penetrate

Overdheid 104

Pengadilan 22, 25, 26, 48, 98, 100, 101, 106,

Overdracht Van Dat Gebruiksrecht 61 Overheersend 22

107, 145

Perancis 100 Perda 67, 71, 83

P

Perdais 66, 68

Pajak

Perdata 22, 70, 132, 142 Perjanjian Giyan

- Tanah 55, 61

Pers 149

na

- Pendapatan 61

Paku Alam VIII 64, 72

Pakualam 54, 56, 64, 69, 72

Jur

Pakualaman

- Ground 56, 62

Pakualamanaat Grond 66, 68, 69, 71, 73 Pamong Desa 61

58, 71

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 47, 160, 162, 167 Persil 60 Philipus M Hadjon 94, 104 Poli k - Hukum 6

- Hukum Pertanahan 33

- Campaign 83

Polri 142, 148, 153

Pouvoir Discre onnaire 96, 97 Praesump o Iustae Causa 104 Pragma s 8 Preferensi 114, 117, 131 Prescrip ve 20 Presiden

5, 9, 12, 28, 103, 117, 118, 120,

125, 129, 131, 132, 142, 163 Presidensial 7, 9 Pribumi 55, 60, 63, 117 Primary Cons tu on Organs 11 Principle of Good Public Administra on 103 Prita 84

Privacy 142, 170 Privilege 53

Problem 4, 46, 47, 168 Procedures

Process 9, 170

Profesional 4, 77, 83, 84, 90, 91, 126 Progresif 35, 36, 52 Prolegnas 11, 12

na

Promote 150

Publik 69, 70, 71, 75-92 Publikasi 138 Pungutan 55

Punishment 130

Pura Pakualaman 54, 67, 70, 71 Purbalingga 85

Purnakawan 54 Pustoko 62 Putusan

Putusan Pengadilan 25, 26, 100, 101, 142

Q

Qatar 114, 164

lR ec hts V

Primer 3, 24, 76, 137, 138

- Service 75, 83, 97, 104, 108

ing

Portofolio 123

- Disclosure 135

ind

Popula on 150

BP HN


Proporsional 139

Protek f 114, 117, 131

Jur

Province 53 Proyeksi 21

Psikologi 19 Public

- Administra on 103, 109

R Raffles 58 Rajagukguk 59 Ra fikasi 160 Reach Communi es 135 Rechtma gheid van Bestuur 105 Rechtsbetrekking 103 Rechtsstaat 4, 14, 15, 98 Rechtsvacuum 97 Rechtsvinding 102 Reclaiming 48 Reform 33, 113 Reforma Agraria 43, 46 Reformasi Birokrasi 75, 76, 109, 148, 154 Reforma on 113 Register 60

BP HN


Register Leter C 62

Rusma Dwiyana 106

Regular 159, 165, 167, 168

Rustam Ibrahim 77

Regulasi 12, 18, 64, 65, 80, 95, 96, 109, 113,

Ryaas Rasyid 106, 148

115, 116, 119, 125, 130, 132, 137, 148,

S

153

S. Prajudi Atmosudirjo 99, 100

Rekognisi 42

Sakdhumuk Batok Senyari Bumi 34

Rekonstruksi 102, 127, 128

Satjipto Rahardjo 36, 65

Rekrutmen 4

Saut P Panjaitan 102

Rela f 6

Sedarmayan

Relevan 5, 98, 116, 138, 152, 159

Selo Soemardjan 58

REPELITA 126

Sengketa 34, 108, 109, 138, 139, 141, 143,

Resolusi 66, 136, 167 Responsibilitas 87 Retensi 139 Retroak f 10

144, 145

Sentralis k 9 Separa on 9 Serat Kekancingan 55

lR ec hts V

Responsiveness 150

150

ind

Represif 4, 48

ing

Rehabilitasi 127, 128

SF Marbun 97, 98, 102, 103, 107 Shidarta 8

Revolusioner 38

Sigit Indra Prianto 85

Reward 130

Singapura 114, 158, 164

Reward And Punishment 130

Sinkronisasi 98, 104

Rezim 3, 4, 95, 101

Sinyalemen 2

Rijkbestuurder 63

Sipil 80, 82, 84, 89, 90, 91, 100, 101

Rijksblad 54, 55, 60, 61, 63, 64, 72,

Sistem

Ritel 46 RKA-KL 144

na

Role Model 83

Ronny Hani jo Soemitro 24

- Hukum 2, 6, 7, 9, 11, 12, 23, 25, 29, 51, 54, 64, 71, 73 - Transparansi Nasional 75, 76, 81, 82, 84, 85, 88, 91

Sistema k Hukum 98

RPJM 28

Sistema s 11, 21

Rule Government 150

Si Soetami 103

Rule of law 4, 6, 14, 15, 118, 150

Sjachran Basah 96, 99

Rusli K. Iskandar 107

Soebak Poesponot 59

Jur

Roscoe Pound 7, 8

BP HN


Soemitro Djojohadikusumo 115

Survey 20

Soerjono Soekanto 3, 18, 19, 21, 23, 24, 58,

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 5, 12

76, 98, 137

Susuhunan 58, 71

Soetandyo Wignyosoebroto 24

Swadaya 9, 162

Solidaritas 84

Swastanisasi 39, 50

Solly Lubis 7 30, 76, 99

T

Tahta 56, 57, 70

ing

Sosiologi 3, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 27, Soverignity 114

Taiwan 164

Sri Mamuji 3, 18, 19, 21, 23, 24, 58, 76, 98,

Talizidhuhu Ndraha 105 Tanah

Sri Soemantri Martosoewignjo 95 Staatrechtelijk 103 Stabilitas Nasional 3, 5, 14

- Kasentanan 63

lR ec hts V

Stakeholders 8, 12, 82, 83, 88, 90, 91, 150, Standar

- Golongan 63 - Kebonan 63

Stability 1 151, 152

- Absentee 37, 38

ind

137

- Layanan Informasi 138, 139, 143 - Minimal Pelayanan 78, 89

- Lungguh 60, 61 - Negara 55 - Pekarangan 63 - Terlantar 44

Tangerang 84

State Auxiliary Body 11

Ter Haar 59

Subsidi 43

Tirta N. Mursitama 75, 85

Sulawesi 48

Transparan 75-91 Transparancy 75-91

Sultan Hamengku Buwono IX 64, 65, 68

Transparansi 75-91

Sultanaat Grond 66, 68, 69

Tri Widodo Utomo 64

Sumatera 47, 103, 127, 128

Tyas Dian Anggraeni 53

na

Sultan Ground 56, 58, 62

Sunarya Hartono 6, 19-27

U

Supremasi Hukum 1, 2, 3, 5, 14

Uissi La Pernah Merigat 34

Supreme Court 8

Ujang Bahar 133

Suprianto 95

Ulos Na So Boi Maribak 34

Surakarta 58, 71

Universal Declara on of Human Right 136

Jur

Supremacy of Law 1

BP HN


Upah Minimum Kabupaten/Propinsi 41

Y

Urgency 17

Yayasan 71, 140

Establishment 17

Yogyakarta 53

Urgensi 17

Yuridis Empiris 18, 19

UUPA 35-51, 54, 56, 64, 72

Yurisdiksi 123

Yurisprudensi 8

V Z

Variable 23, 24

Zaman 8, 43, 60

Verklarend Woordenboek Openbaar Bestuur

Zulfadli Barus 23

Vermoeden Van Rechtma gheid 104 Veto 56, 57, 66, 67, 69, 73 Voorveending 61 Vorstendomein 59

W

lR ec hts V

Vorsteneigendomsrecht 59

W. Friedman 23

W. R. Bohning 159

Wahono Sarto Griyo 54 Watchdog 152

Welfare State 97, 98 Wewengkon 60, 67 Willekeur 107

Woordenboek 94

Jur

na

Workers 157

ind

94

ing

Value Added 85

ing

ind

lR ec hts V

na

Jur

BP HN


BP HN

PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL RECHTSVINDING

Jurnal RechtsVinding merupakan media caturwulanan di bidang hukum, terbit sebanyak 3 ( ga) nomor dalam setahun (Januari-April; Mei-Agustus; September-Desember). Jurnal RechtsVinding diisi oleh para pakar hukum, akademisi, penyelenggara negara, prak si serta pemerha dan penggiat hukum. Redaksi Jurnal RechtsVinding menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang hukum yang

1.

ing

belum pernah dipublikasikan di media lain dengan ketentuan sebagai berikut:

Redaksi menerima naskah karya tulis ilmiah bidang Hukum dari dalam dan luar lingkungan Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Jurnal RechtsVinding menggunakan sistem seleksi peer-review dan redaksi. Dewan Redaksi

ind

2.

dan Mitra Bestari akan memeriksa naskah yang akan masuk dan berhak menolak naskah yang dianggap dak memenuhi ketentuan. 3.

Naskah dikirim berbentuk Karya Tulis Ilmiah berupa:

lR ec hts V

a. Hasil Peneli an; b. Kajian Teori; c.

Studi Kepustakaan; dan

d. Analisa / njauan putusan lembaga peradilan. 4.

Judul naskah harus singkat dan mencerminkan isi tulisan serta dak memberikan peluang penafsiran yang beraneka ragam, ditulis dengan huruf kapital dengan posisi tengah (centre) dan huruf tebal (bold). Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia maka judul dalam Bahasa Indonesia ditulis di atas Bahasa Inggris, begitu juga sebaliknya. Judul kedua ditulis miring (italic) dan di dalam kurung.

5.

Abstrak memuat latar belakang, permasalahan, metode peneli an, kesimpulan dan saran. Abstrak ditulis dalam Bahasa Indonesia (maksimal 200 kata) dan Bahasa Inggris (maksimal 150 kata). Abstrak ditulis dengan huruf cetak miring (italic) dalam 1 (satu) alinea dengan spasi 1

na

(satu) dan bentuk lurus margin kanan dan kiri / jus fy. Hindari pengunaan singkatan dalam abstrak. Di bawah abstrak dicantumkan minimal 3 ( ga) dan maksimal 5 (lima) kata kunci, ditulis dengan huruf cetak miring (italic). Abstract dalam Bahasa Inggris maka diiku kata kunci

Jur

(Keywords) dalam Bahasa Inggris. Abstrak dalam Bahasa Indonesia maka diiku kata kunci

dalam Bahasa Indonesia.

6.

Sistema ka Penulisan: Sistema ka penulisan harus memenuhi dan secara berurutan mencakup: -

Judul;


-

Nama Penulis (dike k di bawah judul ditulis lengkap dengan menyebutkan gelar. Jika

BP HN

penulis terdiri lebih dari satu orang maka harus ditambahkan kata penghubung ’dan’ (bukan lambang ’&’); Nama Instansi Penulis;

-

Abstrak;

-

Kata Kunci;

-

Pendahuluan (berisi latar belakang);

-

Permasalahan;

-

Metode Peneli an (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data); Pembahasan;

-

Kesimpulan (berisi kesimpulan dan saran).

Aturan Teknis Penulisan:

ind

7.

-

ing

-

a. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, diserahkan dalam bentuk file elektronik (so copy) dalam program MS Office Word serta 2 (dua) rangkap dalam bentuk cetakan (print out).

lR ec hts V

b. Jumlah halaman naskah 20 s.d. 25 halaman, termasuk abstrak, gambar, tabel dan da ar pustaka. Bila lebih dari 25 halaman, redaksi berhak untuk menyun ng ulang, dan apabila dianggap perlu akan berkonsultasi dengan penulis. c.

Ditulis dengan menggunakan MS Office Word pada kertas ukuran A4 (210 mm x 297 mm), font Calibri ukuran 12, spasi 1,5, kecuali tabel (spasi 1,0). Batas / margin atas, batas bawah, tepi kiri dan tepi kanan 3 cm.

d. Penyebutan is lah di luar Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris harus ditulis dengan huruf cetak miring (italic). e. Penyajian Tabel: -

Judul tabel ditampilkan di bagian atas tabel, rata kiri (bukan center), ditulis menggunakan font Calibri ukuran 12;

-

Gunakan angka Arab (1, 2, 3, dst.) untuk penomoran judul tabel;

na

-

Tulisan ‘Tabel’ dan ‘nomor’ ditulis tebal (bold), sedangkan judul tabel ditulis normal;

-

Tabel ditampilkan rata kiri halaman (bukan center);

-

Jenis dan ukuran font untuk isi tabel bisa disesuaikan menurut kebutuhan (Times New

Jur

Roman atau Arial Narrow ukuran 8—11) dengan jarak spasi tunggal);

-

Pencantuman sumber atau keterangan diletakkan di bawah tabel, rata kiri, menggunakan font Calibri ukuran 10.


f.

Penulisan ku pan menggunakan model catatan kaki (foot note) mengiku Turabian Style. dan Da ar Pustaka dengan tata cara penulisan sebagai berikut: -

Buku (1 orang penulis): Wendy Doniger, Spli ng the Difference (Chicago: University of Chicago Press, 1999), hal. 65.

-

Buku (2 orang penulis): Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, Primate Conserva on Biology (Chicago: University of Chicago Press, 2000), hal. 104–7.

-

BP HN

Penulisan model catatan kaki menggunakan font Cambria 10. Penulisan model catatan kaki

Buku (4 orang atau lebih penulis): Edward O. Laumann et al., The Social Organiza on of Sexuality: Sexual Prac ces in the United States (Chicago: University of Chicago Press, 1994),

-

ing

hal. 262.

Ar kel dalam Jurnal: John Maynard Smith, “The Origin of Altruism,” Nature 393 (1998): 639.

-

Ar kel dalam jurnal on-line: Mark A. Hlatky et al., “Quality-of-Life and Depressive Symptoms

ind

in Postmenopausal Women a er Receiving Hormone Therapy: Results from the Heart and Estrogen/Proges n Replacement Study (HERS) Trial,” Journal of the American Medical Associa on 287, no. 5 (2002), h p://jama.ama-ssn.org/issues/v287n5/rfull/joc10108. html#aainfo (diakses tanggal 7 Januari 2004).

Tulisan dalam seminar : Brian Doyle, “Howling Like Dogs: Metaphorical Language in Psalm

lR ec hts V

-

59” (makalah disampaikan pada the annual interna onal mee ng for the Society of Biblical Literature, Berlin, Germany, 19-22 Juni 2002). -

Website / internet : Evanston Public Library Board of Trustees, “Evanston Public Library Strategic Plan, 2000–2010: A Decade of Outreach,” Evanston Public Library,

h p://www.

epl.org/library/strategic-plan-00.html (diakses 1 Juni 2005). g.

Penulisan Da ar Pustaka: -

Bahan referensi yang dijadikan bahan rujukan hendaknya menggunakan edisi paling muktahir;

-

Penulisan da ar pustaka diklasifikasikan berdasarkan jenis acuan yang digunakan, misal Peraturan Perundang-undangan, Buku, Ar kel, Internet; Penulisan da ar pustaka disusun berdasarkan alphabet;

-

Rujukan yang diutamakan adalah sumber-sumber primer berupa laporan peneli an

na

-

(termasuk skripsi, tesis, disertasi), buku terbitan resmi, atau ar kel-ar kel peneli an dalam

Jur

jurnal dan/atau majalah ilmiah;

-

Penggunaan referensi dari internet hendaknya menggunakan situs resmi yang dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.


8.

Naskah dikirimkan dalam bentuk file elektronik (so copy) dan cetakan (hardcopy) yang

BP HN

dilampiri dengan biodata singkat (CV) penulis, alamat e-mail, nomor telepon, naskah dapat dikirim melalui: [email protected]; [email protected] dan [email protected]. 9.

Naskah dapat dikirimkan atau diserahkan secara langsung kepada:

ing

Redaksi Jurnal RechtsVinding Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.105; Fax.: 021-8002265.

10. Naskah yang belum memenuhi format dan ketentuan di atas dak akan diseleksi. Dewan Redaksi berhak menyeleksi dan mengedit ar kel yang masuk tanpa merubah substansi.

ind

Kepas an atau penolakan naskah akan diberitahukan kepada penulis. Prioritas pemuatan ar kel didasarkan pada penilaian substansi dan urutan naskah yang masuk ke Dewan Redaksi

Jur

na

lR ec hts V

Jurnal RechtsVinding. Ar kel yang dak dimuat akan dikembalikan ke penulis melalui e-mail.

Jurnal RechtsVinding BPHN

Recommend Documents