Jurnal RechtsVinding BPHN

Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012

BP HN

INTERAKSI HUKUM LOKAL DAN HUKUM NASIONAL DALAM URUSAN PERTANAHAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (Interac on of Local Law and Na onal Law in Ma er of Land in Yogyakarta) Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H. Kepala Sub Bidang Peneli an Kebutuhan Hukum Bidang Substansi Hukum Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN Abstrak

lR ec hts V

ind

ing

Tanah dalam konsep budaya Jawa menjadi hal yang amat sakral dan pen ng. Bagi masyarakat Jawa, tanah memiliki nilai yang setara dengan harga diri manusia. Seper halnya di Daerah Is mewa Yogyakarta (DIY), tanah memiliki nilai tersendiri, termasuk juga sistem pengelolaannya. Bahkan Undang-undang Nasional dak mampu menembus sistem pengelolaan tanah di DIY. Tulisan ini akan mengkaji lebih jauh tentang sejarah keis mewaan urusan pertanahan di Kasultanan dan Paku Alaman Yogyakarta dan realitasnya dalam menyikapi Rancangan Undang-Undang keis mewaan Yogyakarta. Dengan menggunakan metode yuridis norma f, sejarah penguasaan dan pemilikan tanah oleh raja atau Sultan Yogyakarta dan Paku Alam merupakan pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian Giyan yang dikukuhkan kembali dalam amanat penggabungan diri Sultan dan Paku Alam ke dalam Pemerintahan Republik Indonesia. Dengan demikian Yogyakarta mempunyai sistem pengelolaan tanah yang khusus, ada yang mengiku hukum pertanahan nasional, dan ada pula yang masih diatur oleh Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Paku Alaman. Agar dak menimbulkan masalah atau polemik baru dalam dinamika poli k dan sejalan dengan sistem hukum nasional, masalah pertanahan di DIY perlu mendapat perha an khusus. Kata kunci: agraria, kesultanan Yogyakarta, keis mewaan daerah, poli k Abstract

Jur

na

Land in the concept of Javanese culture into something that is sacred and important. For the Javanese, the land has a value equivalent to human dignity. As in the Special Region of Yogyakarta (DIY), the land has value, including its management system. Even the Na onal Law can not penetrate the soil management systems in the province. This paper will examine further features of the history of land affairs in the Sultanate of Yogyakarta and Paku Alaman and reality in the bill addressing the privilege of Yogyakarta. By using a norma ve juridical methods, the history of the control and ownership of land by the king or the Sultan of Yogyakarta and Paku Alam is an implementa on of the agreement Giyan agreement which reaffirmed the mandate of merging himself Sultan and Paku Alam to the Government of the Republic of Indonesia. Thus Yogyakarta has a special system of land management, there are following the na onal land laws, and some are s ll governed by the Sultanate and Rijksblad Rijksblad Paku Alaman. In order not to cause any problems or new polemical and poli cal dynamics in line with the na onal legal system, problems of land in the province needs special a en on. Keywords: agrarian, land, the sultanate of Yogyakarta, the privilege, poli cs

53


Kasultanan dan Pakualaman. Penguasaan

Tanah dalam konsep dan budaya Jawa menjadi hal yang amat pen ng sebagaimana

dan penggunaan tanah ini diatur berdasarkan Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman.

Terdapat lembaga di Keraton yang

diungkapkan dalam pepatah “Sakdhumuk bathuk sanyari bhumi, ditohi pa , pecahing dhadha wutahing ludira”. Makna dari ungkapan tersebut bahwa kedudukan tanah bagi masyarakat Jawa yang agraris nilainya setara dengan harga diri manusia yang

mengurusi

Is mewa

Yogyakarta

(DIY)

Wahono Sarto Griyo.Suatu lembaga yang ada di Keraton yang menetapkan kebijakan mengenai tanah Keraton.

Sedangkan untuk pengurusan sehari-hari

atau operasionalnya tanah milik Kasultanan

tanah yang khusus. Undang-Undang Pokok (UUPA)

seakan

dak

Kismo.Pani

mampu

menembus sistem pengelolaan tanah yang

bertugas melakukan pengelolaan tanah Kasultanan dan Paku Alaman. Organisasi ini mempunyai struktur yang cukup rapi sampai di

lR ec hts V

khusus dan mandiri tersebut. Sebagai bekas

wilayah Kasultanan dan Pura Pakualaman, mempunyai

ga

kelompok

status

tanah dengan sistem hukum yang berbeda

pengaturannya. Pertama, tanah bekas hak

dikonversi menjadi salah satu hak atas tanah

menurut UUPA dan tunduk pada ketentuan

hukum agraria nasional. Kedua, tanah milik Kasultanan dan Pakualaman yang telah

na

diberikan menjadi milik perorangan atau desa. Tanah ini diatur dengan Peraturan Daerah. Ke ga, tanah milik Sultan dan

Jur

Pakualam yang berada di bawah kewenangan

54

ngkat desa dan mempunyai

otoritas penuh dalam

pengelolaan serta

pemanfaatan tanah Kasultanan dan Pura Paku Alaman untuk berbagai kepen ngan dan kesejahteraan rakyat di Yogyakarta.

barat yang dipunyai oleh orang-orang Eropa dan Timur Asing. Tanah model ini telah

Kismo adalah sejumlah abdi

dalem yang tergabung dalam satuan khusus,

ind

dikenal mempunyai sistem pengelolaan

1

yaitu

ing

Daerah

DIY

pertanahan

dan Pura Pakualaman dilakukan oleh Pani

darah.1

Agraria

tentang

lembaga Kawedanaan Ageng Purnakawan

dicerminkan dengan dahi, akan dikukuhi sampai pecahnya dada, dan tumpahnya

BP HN

A. Latar belakang

Hingga saat ini keberadaan tanah

Kasultanan dan Pura Paku Alaman tersebut terhampar di

luas

Yogyakarta.

di

berbagai

Tanah-tanah

daerah tersebut

dipergunakan untuk kepen ngan rakyat, seper

digunakan atau ditempa

sebagai

rumah nggal, gedung sekolah, perkantoran, lahan

pertanian,

penghijauan,

tempat

ibadah, dan pemakaman. Rakyat berhak menggunakan tanah tersebut, namun

dak

bisa mengambil alih hak kepemilikannya.

Soedargo, Hukum Agraria dalam Era Pembangunan, Prisma, nomor 6, tahun 1973, hal. 47.


oleh Pemerintah Daerah dengan kebijakan

Paku Alam mempunyai hak milik penuh atas

yang tertuang dalam Instruksi Kepala Daerah

seluruh tanah Kasultanan dan Pura Paku

Is mewa Yogyakarta No. K./898/I/A/75.

Alaman (domein verklaring).

Hingga saat ini belum ada WNI non pribumi

BP HN

Dari sini dapat dilihat bahwa Sultan dan

yang diberikan hak milik atas tanah.

Rakyat yang kebetulan menempa tanah-tanah Kasultanan dan Pura Paku

Seorang WNI non pribumi yang ingin

Alaman dibekali dengan Serat Kekancingan

membeli tanah milik rakyat, harus melalui

sebagai tanda bahwa dia mempunyai hak

proses administrasi yang cukup

untuk

nggal di tanah tersebut. Kaitannya

Tahapan proses yang harus dilalui dimulai

dengan pajak, berbekal Serat Kekancingan

dengan proses pelepasan hak atas tanah

yang dikeluarkan oleh keraton tersebut,

oleh rakyat. Proses ini mengakibatkan tanah

rakyat yang memanfaatkan tanah tersebut

tersebut kembali menjadi tanah negara yang

terbebas

tanah

dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Kemudian

sebagaimana diatur dalam hukum agraria

pihak yang berkepen ngan mengajukan

nasional. Bahkan rakyat pun

dak perlu

permohonan pemberian hak kepada Kepala

menyerahkan Glondhong Pengarem-arem

Daerah Is mewa Yogyakarta. Hak yang

atau semacam uang terima kasih kepada

diberikan juga bukan hak milik atas tanah

pihak keraton karena boleh menggunakan

tersebut, namun hak yang bisa diberikan

tanah tersebut. Dengan kata lain tanah

untuk WNI non pribumi adalah Hak Guna

milik Kasultanan dan Pura Pakualaman

Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan

tersebut digunakan secara gra s oleh rakyat

(HGB).

ing

pajak

ind

pungutan

lR ec hts V

dari

panjang.

Yogyakarta serta diperkenankan untuk bisa

Langkah tersebut bukan merupakan

menempa tanah itu secara turun temurun.

ndakan diskriminasi namun lebih kepada

Disinilah terletak hubungan erat antara

perlindungan terhadap rakyat, terutama

sultan dengan rakyatnya. Sultan berharap

rakyat kecil yang hidup sebagai petani.

dapat berbagi rasa dengan rakyatnya melalui

Per mbangan

sistem penataan tanah yang

dikarenakan WNI non pribumi biasanya

dak saling

ndakan

tersebut

mempunyai ngkat kehidupan ekonomi yang

membebani.

Selain

atas

penggunaan

tanah

untuk

lebih nggi dari pada golongan pribumi. Per mbangan lain adalah mengingat

Sultan juga menerapkan prinsip larangan

wilayah Yogyakarta yang sempit. Pemberian

pengasingan tanah atau memperalihkan

hak milik bagi WNI non pribumi, dikhawa rkan

tanah kepada Warga Negara Indonesia (WNI)

akan menyebabkan rakyat kecil menjadi

non pribumi (saat ini disebut WNI keturunan).

terdesak. Bahkan dikhawa rkan rakyat ini

Prinsip ini diatur dalam Rijksblad Kasultanan

nan nya hanya menjadi kaum buruh di tanah

dan Pura Pakualaman dan telah diadopsi

mereka sendiri. Kebijakan yang dilakukan

Jur

na

kesejahteraan rakyatnya secara langsung,

55


Yogyakarta (RUU Keis mewaan DIY) yang

“Tahta untuk Rakyat” yang sangat dijaga oleh

diusulkan oleh pemerintah.

BP HN

tersebut merupakan bagian dari budaya luhur Sultan. Tanah lahirkan tahta, tahta untuk

Terdapat beberapa pasal yang terkait

rakyat, dimana rajanya bercermin di kalbu

dengan masalah pertanahan dalam RUU ini.

rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat

Pertama, Pasal 26 yang secara utuh mengatur

berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat.2

mengenai pertanahan. Kemudian Pasal 7,

Budaya adiluhur yang mengedepankan

Pasal 35 dan Pasal 37 .

Mengenai kewenangan urusan di bidang

dilestarikan. Namun dak dapat dipungkiri

pertanahan dalam draf RUU Keis mewaan

bahwa budaya tersebut seakan bertentangan

DIY yang diajukan oleh pemerintah, diatur

dengan prinsip hukum nasional, yaitu UUPA

dalam Pasal 7 ayat (2) d

dan

rakyat

Undang-Undang

tersebut

ing

wajib

kesejahteraan

Kewarganegaraan.

“Kewenangan dalam urusan is mewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pertanahan dan penataan ruang”.

Banyak kalangan terutama jajaran pemerintah

ind

pusat berharap bahwa, budaya adiluhur tersebut dapat dirasionalisasikan sesuai

Sedangkan dalam penjelasan Pasal

nasionalis. Dengan dasar nasionalisme saat

itu disebutkan bahwa kewenangan dalam

ini keis mewaan DIY diusulkan untuk diatur

urusan pertanahan dan penataan ruang

dalam suatu undang-undang.

melipu

lR ec hts V

dengan nilai-nilai modernitas dan berjiwa

kewenangan

untuk

mengatur

Diskusi yang berkembang dalam pem-

dan mengurus kepemilikan, penguasaan

bicaraan konsep keis mewaan Yogyakarta,

dan pengelolaan Sultanaat Grond dan

terdapat

Pakualamanaat Grond. Khusus di bidang

ga hal pen ng yang mengisi

keis mewaan Yogyakarta, yaitu:

pertanahan, Sultan dan Pakualam sebagai

1.

bidang pemerintahan;

Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama

2.

bidang pertanahan,

berwenang memberikan arahan umum

3.

bidang kebudayaan.

kebijakan, per mbangan, persetujuan dan veto terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan DPRD dan Gubernur dan/

hingga akhir tahun 2011 masih masuk dalam

atau Peraturan Daerah yang berlaku yang

da ar inventaris masalah (DIM) yang belum

mengatur masalah pertanahan.

na

Khusus mengenai urusan pertanahan,

berdasarkan

Pola yang diusung dalam draf RUU

draf Rancangan Undang-Undang tentang

Keis mewaan DIY menempatkan Sultan dan

Keis mewaan Provinsi Daerah Is mewa

Paku Alam sebagai Gubernur Utama dan Wakil

pembahasannya,

Jur

disepaka

2

56

http://www.kotajogja.com/, diakses tanggal 5 Januari 2012.


Dalam hubungannya dengan urusan

Gubernur Utama yang mempunyai fungsi

pertanahan,

pengayom

masyarakat.

dapat dilihat bahwa hak veto yang diberikan

Sedangkan dalam hal penyelenggaraan

kepada Sultan dan Paku Alam terutama

pemerintahan dilaksanakan oleh Gubernur,

dalam urusan pertanahan di Yogyakarta

selaku Kepala Daerah. Hal tersebut tentunya

lebih kepada persetujuan atau penolakan

akan

ke ka

saja terhadap rancangan Peraturan Daerah

nan nya Kepala Daerah (Gubernur) dan

Is mewa yang diajukan DPRD dan Gubernur

Wakil Kepala Daerah (Wakil Gubernur)

dan/atau Peraturan Daerah yang berlaku

bukan Sultan atau Paku Alam yang sedang

dan bukan merupakan hak mengatur dan

jumeneng atau bertahta, dimanakah letak

semacam hak memiliki atas tanah. Sultan

keis mewaan Yogyakarta.

dan Paku Alam dak memiliki hak tunggal

pemersatu

menimbulkan

Sebab

salah

pertanyaan,

satu

keis mewaan

uraian

diatas

ing

dan

berdasarkan

BP HN

sebagai simbol, pelindung, penjaga budaya,

yang kuat dalam pengaturan peruntukan tanah seper

dipimpin oleh Sultan yang sedang Jumeneng

banyak perubahan terutama terkait masalah

atau bertahta saat itu dalam rangka menjaga

pertanahan di Yogyakarta ke ka nan nya

norma-norma dasar yang diwariskan secara

RUU Keis mewaan DIY menjadi undang-

turun temurun.

undang. Hal inilah yang akan dibahas dalam

lR ec hts V

ind

Yogyakarta adalah kepala daerahnya yang

Menyikapi

kekhawa ran

tersebut

sebelumnya. Akan terjadi

penulisan ini.

pemerintah pusat memberikan semacam hak veto sebagaimana diatur dalam draf

C. Permasalahan

Penjelasan Pasal 7 RUU Keis mewaan DIY

Dari uraian di atas, dirumuskan perma-

bagi Sultan ataupun Paku Alam. Apabila

salahan sebagai berikut:

melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

1.

3

Bagaimana sejarah keis mewaan urusan

(online) , kata veto merupakan kata benda

pertanahan di Kasultanan dan Paku

yang mempunyai ar

Alaman Yogyakarta?

hak kons tusional

penguasa atau pemegang pemerintahan

Bagaimana

urusan

untuk mencegah, menyatakan, menolak, atau

Yogyakarta

dalam

membatalkan keputusan. Hak veto biasanya

Keis mewaan DIY?

na

melekat pada salah satu lembaga

2.

pertanahan menyikapi

di RUU

nggi

negara merupakan suara tunggal is mewa untuk dalam pengambilan keputusan yang

Jur

memiliki efek menghambat atau meniadakan keputusan mayoritas.

3

http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/, diakses tanggal 5 Januari 2012.

57


tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram dan

Penulisan ini didasarkan pada peneli an hukum norma f.4 Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku kepustakaan, ar kel, serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah

hal ini tetap harus hidup dalam kesadaran hukum

BP HN

D. Metode PeneliƟan

masyarakat.7

Konsekuensi

dari

diberlakukannya asas domein tersebut maka rakyat

dak mempunyai hak eigendom.

Penguasaan tanah oleh rakyat melalui hak anggaduh (menggarap) dengan kewajiban

pertanahan di Yogyakarta.

menyerahkan separo atau seper ga hasil tanahnya jika merupakan tanah pertanian

1. Sejarah KeisƟmewaan Urusan Pertanahan di Kasultanan dan Paku Alaman Yogyakarta

mereka dibebani kerja tanpa upah untuk kepen ngan Raja.8

Berdasarkan kewenangannya sebagai

pemilik dan penguasa tanah mutlak atau

ind

Sejarah penguasaan dan pemilikan tanah

dan apabila berupa tanah pekarangan, maka

ing

E. Pembahasan

oleh raja atau Sultan Yogyakarta dan Paku

Alam merupakan pelaksanaan kesepakatan dari perjanjian Giyan . Perjanjian yang 13

Februari

1755

membagi

Kerajaan

Mataram menjadi dua, yaitu Kasunanan Surakarta

(Susuhunan)

atau menetapkan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh rakyatnya, yaitu melipu : a.

Hak anggaduh;

b.

Hak angganggo (memakai) turun–

hts V

dilaksanakan di daerah Giyan pada tanggal

pemegang domein. Sultan telah menentukan

dan

Kasultanan

Ngayogyakarta Hadiningrat (Kasultanan).5 Pada masa kekuasaan Inggris, oleh Letnan

Re c

Gubernur Thomas Stamford Raffles, wilayah Kasultanan Yogyakarta disempitkan lagi pada

temurun;

c.

Hak andarbeni (memiliki);

d.

Hak pungut hasil;

e.

Hak didahulukan;

f.

Hak blengket.

tahun 1813 menjadi wilayah Kasultanan dan wilayah Pakualaman.6 Hasil perjanjian Giyan menyatakan bahwa Sultan Hamengku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Gra indo Persada, 2003), hal. 14. Moedjanto, G., Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hal.13. Selo Soemardjan, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981), hal. 18. KPH Notoyudo dalam Umar Kusumoharyono, Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta setelah berlakunya UU No. 5 / 1960, Yustisia Edisi Nomor 68, Mei - Agustus 2006, hal. 2. Boedi Harsono, Undang – Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, (Djakarta: Djambatan, 1968), hal. 56.

Jur

4

na l

Buwono mempunyai hak milik (domein) atas

5 6 7

8

58


Pengaturan tersebut berlaku di seluruh

mempengaruhi hak ulayat persekutuan, tetapi juga perorangan, sehingga hak milik berubah

domeinverklaring tersebut ini merupakan

menjadi hak mengelola tanah atau hak

pernyataan sepihak dari Sultan. Seper yang

memungut hasil saja. Kekuasaan menguatkan

termuat dalam Pasal 1 Rijksblaad Kasultanan

paham milik raja (vorstendomein) dan hak

No. 16 tahun 1918 :

milik raja (vorsteneigendomsrecht) karena

Yogyakarta.

menurut adat raja adalah segala-galanya.

“Sakabehing bumi kang ora ana tandha yek ne kadarben ing liyan, mawa wenang eigendom, dadi bumi kagungane Kraton Ingsun Ngayogyakarta. “

Semuanya adalah untuk raja dan kepunyaan raja. Dalam

(Seluruh tanah yang dak ada tanda bukyang dimiliki seper eigendom menjadi milik keraton Yogyakarta).

yang

terkesan

dan menjunjung raja mereka. Sebab dalam

menge-

depankan feodalisme tersebut menggeli k untuk memunculkan pertanyaan apakah perbuatan

tersebut

bukan

merupakan

ndakan sewenang-wenang. Berangkat dari

kenyataannya rakyat tetap menganggap dirinya sebagai pemilik hak atas tanah mereka, hal itu terbuk dengan terus berlangsungnya kegiatan seper

percaya bahwa sultan atau raja adalah

seorang suci. Rakyat merasa bangga jika miliknya diperlukan oleh raja, pemimpin

mereka yang suci.9 Hal tersebut berlaku juga

Re c

dalam sejarah Kasultanan Yogyakarta. beberapa

perbuatan

raja

yang pada masa sekarang ini menurut kita merupakan

ndakan

sewenang-wenang.

Namun selama tekanan tersebut dak berat

jual beli, sewa menyewa,

gadai dan sebagainya yang dilakukan oleh rakyat di tanah mereka. Raja pun

hts V

pemahaman pada masa tersebut, rakyat

Terdapat

pemahaman

tersebut hanya ditujukan untuk menghorma

ind

Pernyataan

pelaksanaannya

ing

Kasultanan

BP HN

Asas

wilayah

dak

menganggap dirinya sebagai pemilik tanah dalam ar yang luas. Yang diminta dari rakyat hanyalah penyetoran sebagian dari hasil bumi atas tanah mereka dan raja hanya mengatur segala urusan pertanahan di wilayahnya.10 Terdapat

pengaturan

beberapa pertanahan

pembabakan di

Yogyakarta,

menurut kronologi sejarah yang in nya adalah sebagai berikut11: Periode pertama, berlangsung hingga tahun

hukum adat. Kekuasaan raja

1918, yakni saat dimulainya reorganisasi

dak hanya

Jur

na l

bagi rakyat perbuatan tersebut menjadi suatu

9

10 11

B. Ter Haar, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh K. ng. Soebakti Poesponot, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985), hal. 78. Erman Rajagukguk, Pemahaman Rakyat tentang Hak atas Tanah, Prisma, Jakarta, 1979, hal. 4. http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/05/hukum-pertanahan-di-yogyakarta-sebelum.html. diakses tanggal 4 Februari 2011.

59

Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012 Pasal 3

ini berlaku asas bahwa tanah adalah milik

(1) Sakabehe bumi kang wus kapranata maneh kang wus terang dienggo uwong cilik dienggoni utawa diolah ajeg utawa nganggo bera pangolahe, kadidene kang kasebut ing register kelurahan, iku padha diparingake marang kalurahan anyar mawa wewenang panggadhuh cara Jawa, dene bumi kang diparingake marang siji-sijine kalurahan mau, bumi kang kalebu ing wewengkone kalurahan miturut register kalurahan.

raja; sebagian diantaranya diberikan kepada kerabat dan pejabat keraton sebagai tanah lungguh, sedang rakyat hanya mempunyai wewenang anggadhuh (meminjam). Dalam hal ini rakyat dak memiliki hak hukum atas sebidang tanah, tetapi hanya sekedar menggarapnya. Oleh karenanya zaman ini

BP HN

keagrariaan. Pada masa kabekelan/apanage

(Semua tanah yang terletak dalam wilayah yang telah diorganisir yang nyata-nyata dipakai rakyat, baik yang ditempa maupun yang diolah secara tetap atau dak tetap sebagaimana tercatat dalam register kalurahan, diberikan kepada kalurahan baru tersebut dengan hak anggadhuh / inlandsbezitsrecht. Ada pun tanah yang diberikan kepada masing-masing kalurahan itu adalah tanah yang termasuk dalam register kalurahan).

ing

merupakan zaman penderitaan bagi rakyat kecil, dimana selain diharuskan menyerahkan sebagian hasil tanamnya, rakyat masih diwajibkan bekerja di perusahaan-perusahaan

ind

pertanian.

Periode kedua, ditandai dengan dilaksana-

kannya perubahan dalam sistem pemilikan

tanah tahun 1918 hingga tahun 1950-an. Pa-

Pasal 4

sebagian terbesar dari tanah yang termasuk

Kejaba wewenange penggadhuh tumrap bumi lungguhe lurah sarta perabot kelurahan tuwin bumi kang diparingake minangka dadi pensiune (pengarem-arem) para bekel kang dilereni, iku wenang penggadhuh kang kasebut ing bab 3 diparingake marang kalurahan mawa anglestareake wewenange kang padha nganggo bumi ing nalika tumindake pembangune pranatan anyar, wewenange nganggo bumi kang dienggo nalika iku, ditetepake

lR ec hts V

da masa ini raja melepaskan hak-haknya atas

wilayahnya, yang kemudian menjadi hak milik pribumi anggota masyarakat desa, dan diadakannya pembagian baru dari persilpersil tanah untuk penduduk desa.12

Peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang

proses

perubahan

sistem pemilikan tanah ini adalah Rijksblad

Kasultanan 1918 No. 16 tanggal 8 Agustus

1918, yang beberapa pasalnya berbunyi

Jur

na

sebagai berikut:

12

60

Ibid.

turun temurun, sarta siji-sijine kalurahan sepira kang dadi wajibe dhewe-dhewe, dipasrahi amranata dhewe ngatase angliyaake bumi sajerone sawetara lawase sarta angliyerake wewenange nganggo bumi mau, semono iku mawa angelingi pepacak kang wis utawa kang bakal ingsun dhawuhake, utawa kang panin¬dake terang dhawuhingsung.

Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012 (Selain untuk keperluan dimaksud pasal 5, Pemerintah dak akan menarik kembali tanahtanah yang dipergunakan oleh penduduk, apabila dak untuk kepen ngan umum dan dengan gan rugi yang ditetapkan oleh Pa h Kerajaan dengan persetujuan Residen di Yogyakarta dan telah mendengar pendapat komisi taksir. Pelaksanaan hal ini akan diatur kemudian dengan peraturan Pa h Kerajaan).

Pasal 5

dengan ketentuan diatas.

Mengenai proses perubahan pertanahan

ing

di wilayah Paku Alaman diatur dalam Rijksblad Paku Alaman 1918 No. 18 tanggal 17 Agustus 1918 yang isinya sama atau hampir sama Periode akhir periode kedua ini

ind

(1) ing samangsa-mangsa ingsung kena mundhut kondur bumi sawatara bageyan kang padha diparingake marang kalurahan mawa wewenang penggadhuh, menawa bumi mau bakal diparingake marang kabudidayan tetanen iku bakal ingsun paringi wewenang ing atase bumi mau miturut pranatan bab pamajege bumi, mungguh laku-lakune kang kasebut ing ndhuwur iki bakal kapranatan kamot ing pranatan.

BP HN

(Kecuali hak anggadhuh atas tanah lungguh lurah dan perabot kelurahan serta tanah yang diberikan sebagai tanah pensiun para bekel (pamong desa) yang diberhen kan, hak anggadhuh / inlandsbezitsrecht yang tersebut pada pasal 3 diberikan kepada kelurahan dengan melestarikan hak para pemakai tanah pada saat berlakunya reorganisasi, hak pakai itu ditetapkan turun temurun (erfelijk gebruiksrecht), dan kelurahan diserahi mengatur sendiri mengenai ‘angliyaake’ tanah untuk sementara waktu ( jdelijke voorveending) dan ‘angliyer-ake’ hak pakai tanah (overdracht van dat gebruiksrecht), dengan mengingat peraturan yang sudah atau akan ditetapkan kemudian.

bisa

dipas kan

waktunya,

dak

disebabkan

karena sekitar tahun 1950-an terjadi banyak peris wa pen ng yang berkaitan dengan

lR ec hts V

bidang agraria seper dihapuskannya pajak kepala tahun 1946, digan kannya pajak tanah dengan pajak pendapatan tahun 1951, dan diberikannya hak milik perseorangan

(Sewaktu-waktu hak anggadhuh / inlandsbezitsrecht yang diberikan kepada kalurahan dapat ditarik kembali jika tanah itu diperlukan untuk perusahaan pertanian / landbouw onderneming menurut aturan penyewaan tanah/grondhuur reglement). Pasal 6

Jur

na

Kejaba tumrap lelakon kang kasebut ing bab 5, ingsun ora bakal mundhut bumikang dianggo uwong cilik kang katemtoake ing bab 3, menawa ora tumrap kaperluane ngakeh, semono iku mawa amaringi karugian kang nam¬toake dening Pepa hingsun, sabiyantu kalayan Kanjeng Tuan Residen ing Ngayogyakarta, sawuse karembug dening kumisi juru taksir, dene panindake kang bakal namtoake ing tembe kamot ing layange undang-undang Pepa hingsun.

turun-temurun tahun 1954. Periode

ke ga,

berlangsung

sejak

tahun 1950-an, hingga tahun 1984 yakni saat

diberlakukannya

Undang-Undang

No. 5 Tahun 1960 secara penuh di Daerah Is mewa Yogyakarta. Pada periode ini berlaku ketentuan bahwa semua tanah yang dak dapat dibuk kan secara hak oleh pihak

lain adalah domain Keraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman. Keraton memberikan hak anggadoh ke kelurahan. Keraton memberikan hak anggadoh turun temurun kepada rakyat yang nyata-nyata dipergunakan rakyat dan

61


(ser fikat/surat yang dikeluarkan Keraton) ,

Tanah di ap- ap kelurahan.13

jadi para sentono ini termasuk kerabat.

BP HN

mulai saat ini muncul Buku Administrasi Pada periode ini, urusan pertanahan

Kedua, tanah Keraton yang digunakan

merupakan urusan rumah tangga Daerah

untuk keperluan eksistensi Keraton yaitu

Is mewa

mungkin Keprabon yang di dalam Rancangan

Yogyakarta.

Yogyakarta

memberi

Daerah hak

Is mewa

milik

turun

Undang-Undang sudah ada defenisinya.

Ke ga, tanah Keraton yang dipakai

temurun atas bidang tanah pada Warga Negara Indonesia. Tanda sah hak milik tanah

sebagai rumah jabatan.

Keempat, tanah Keraton yang dipakai

model D, E, dan da ar atau register leter C.

oleh pihak lain yaitu instansi pemerintah

Sedangkan tanah sah hak milik di Yogyakarta

atau lembaga badan hukum swasta maupun

yang berada di dalam wilayah sultan adalah

perorangan, baik dengan perjanjian maupun

pe kan register bawenang andarbabumi

hanya ijin saja.

ing

di Yogyakarta, diluar tanah sultan adalah

Jadi selama ini eksis ngnya apabila

ind

miras layang kurat pe kan soko yatno

misalnya kalau pihak ke ga itu mengadakan

pustoko.

milik

keinginan untuk itu biasanya dari pihak

IX)

Keraton maupun Pakualaman ada kerja sama

pernah menyatakan bahwa siapa saja baik

dengan bupa daerah setempat, dan secara

perorangan maupun badan hukum dapat

operasional bupa ini yang akan mengatur

memanfaatkan dan menggunakan tanah

dengan pihak ke ga. Tetapi ada juga yang

keraton tersebut asalkan jelas peruntukannya

langsung yaitu dengan perjanjian. Kalau

dan melaporkan ke lembaga yang berwenang

dengan masyarakat yaitu hanya ijin saja, yaitu

menangani. Sebab bagi Sultan yang pen ng

dengan cara magersari.

Dalam

Sultan

tanah

(Hamengkubuwono

lR ec hts V

keraton,

penggunaan

adalah adanya pengakuan bahwa tanah tersebut adalah tanah Keraton.

Sedangkan penggunaan tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground dapat 14

digolongkan menjadi :

Satu, tanah Keraton yang sudah diberikan

Jur

na

kepada para sentono dengan kekacingan

13

14

62

Kelima, tanah Keraton yang masih

digarap oleh masyarakat, dak ada bangunan,

baik dengan ijin maupun

dak. Termasuk

yang di Pasir Besi yang di arah Kulon Progo ini dengan tanah Paku Alam Ground, kemudian kalau di Yogya umumnya, selain di Kulon Progo tersebar adalah Sultan Ground.

Risalah Rapat Panitia Kerja Komisi II DPR RI, Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin,10 Oktober 2011, hal. 3 Ibid. hal. 6


Pakulaman untuk kepemilikan tanah bagi

masih kosong sama sekali dan belum dikuasai

WNI non pribumi yang masih berlaku hingga

oleh pihak lain.

sekarang. Berdasarkan Rijksblad Kasultanan

BP HN

Keenam, tanah-tanah keraton yang

kedudukan

1918 nomor 16 juncto 1925 nomor 23, serta

tanah dan fungsinya masing-masing yakni

Rijksblad Paku Alaman 1918 nomor 18 juncto

dapat dibagi menjadi15:

1925 nomor 25, Pasal 6 ayat (1) :

Sedangkan

berdasarkan

I.

Tanah yang dipakai Sultan Sendiri;

II.

Tanah yang diberikan Sultan kepada

”adol utawa angliyerake wewenang andarbeni utawa nganggo bumi … marang wong kang dudu bangsa Jawa lan maneh nyewaake utawa nggaduhake bumi gawe marang wong kang dudu bangsa Jawa, … kalarangan”.

Pemerintah Hindia Belanda untuk kantor,

ing

gedung; III. Tanah yang diberikan kepada orang asing

(Menjual atau memindahkan hak milik atau hak pakai atas tanah … kepada yang bukan bangsa Jawa (baca: bangsa Indonesia) dan juga menyewakan atau menggaduhkan tanah kepada bukan bangsa Jawa (baca: bangsa Indonesia) … dilarang).

(WNA): hak Eigendom, Opstal; golongan abdi dalem; V.

ind

IV. Tanah Golongan diberikan menurut Tanah Kasentanan diberikan kepada keluarga/ kerabat Raja;

VI. Tanah pekarangan Bupa , untuk pegawai

Hak milik atas tanah

VII. Tanah Kebonan dan pekarangan di luar

pusat pemerintahan diberikan ke Pa h (Rijkbestuurder);

VIII. Pekarangan penduduk di luar tanahtanah I-VII;

IX. Sawah Mahosan yang dikerjakan dan

dipelihara Bekel dengan membayar pajak (Pajeg/Paos); Kembali

kepada

dengan per mbangan melindungi warga

pribumi yang secara ekonomis tergolong lemah. Dapat dirasakan disini bahwa Sultan

Yogyakarta

sangat

peduli

dan

selalu

mengutamakan keberpihakan terhadap nasib rakyatnya. Bagi Sultan, rakyat merupakan bagian yang secara langsung mengokohkan

kekuasaan

Sultan,

selain mempunyai hak milik atas tanah di

wilayahnya secara utuh pada masa tersebut,

na

dak diberikan

kepada warga negara Indonesia non-pribumi

lR ec hts V

dengan perkampungan di sekelilingnya;

terdapat prinsip lain yang unik dalam urusan

gaimana prinsip manunggaling kawula gus (bersatunya rakyat dan raja) . Kebijakan Sutan dalam Rijksblad yang telah diadopsi menjadi Peraturan Kepala Daerah Is mewa Yogyakarta tersebut sebenarnya telah sesuai dan selaras

Jur

pertanahan Kasultanan Yogyakarta dan Pura

legi masi poli k kepemimpinannya seba-

15

Mochammad Tauchid., Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Pertama, (Djakarta: Tjakrawala, 1952), hal. 135.

63


daerah,

melainkan

untuk melindungi golongan masyarakat yang

pertanahan,

lemah.16 Prinsip dan kebijakan yang seakan

anggaran keis mewaan dan posisi keraton. Dalam

mengandung ke dakadilan dan diskriminasi

juga

pemerintahan,

pendidikan,

kebudayaan,

BP HN

dengan UUPA yang juga mempunyai misi

amanat

Penggabungan

diri

tersebut dapat diterima. Dalam hukum,

tersebut Sultan dan Paku Alam menyertakan

suatu pandangan bahwa ke dakadilan dan

kewenangan untuk menangani segala urusan

diskriminasi dalam kebijakan dan perlakuan

pemerintahan di daerahnya. Hak tersebut

yang

antara lain untuk mengatur pemerintahannya

dimaksudkan

untuk

melindungi

yang melipu

dan kemudian dikokohkan dalam is lah

pengangkatan dan pemberhen an pimpinan

“diskriminasi posi f (posi ve discrimina on)

daerahnya termasuk juga mengatur urusan

atau keadilan korek f (correc ve jus ce).

17

penentuan sendiri cara

ing

kepen ngan yang lemah dapat dibenarkan

pertanahannya. Berdasarkan keis mewaan tersebut, saat ini di Yogyakarta terdapat

Sultan dan Pakualam menimbulkan kesan

beberapa kelompok status tanah dengan

adanya dualisme hukum pertanahan di

sistem hukum yang berbeda pengaturannya

Yogyakarta. Namun hal tersebut merupakan

antara lain:

konsekuensi dari keis mewaan yang dimiliki

a.

ind

Masih berlangsungnya pengaturan oleh

oleh orang-orang Eropa dan Timur asing

lain di Indonesia.

yang pada tahun 1960 yang sudah di

lR ec hts V

oleh Yogyakarta dibandingkan dengan daerah

oleh

konversi menjadi salah satu hak atas

Yogyakarta berawal dari keluarnya Amanat

tanah menurut UUPA dan tunduk pada

Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX

ketentuan hukum agraria nasional.

Keis mewaan

yang

dimiliki

dan Sri Paduka Paku Alam VIII pada tanggal Kasultanan

Hadiningrat

menjadi milik perorangan dan desa sejak

dan Kadipaten Pakualaman adalah daerah

tahun 1954 tunduk pada ketentuan

is mewa dan merupakan bagian dari wilayah

dalam beberapa Peraturan Daerah.

Ngayogyakarta

c.

Tanah-tanah

yang

milik

sudah

diberikan

(domein)

Sultan

Sultan Yogyakarta tetap dalam keduduk-

dan Paku Alam yang berada di bawah

annya sebagai kepala pemerintahaan yang

kewenangan Kasultanan dan pakualaman

mengendalikan semua wilayah kekuasaan

yang penguasaan dan penggunaannya

kesultanan. Keis mewaan yang dimiliki oleh

diatur berdasarkan Rijksblad Kasultanan

Sultan

dan Pakualaman.

na

64

Tanah milik (domein) Kasultanan dan Pakualaman

dak terbatas pada status kepala

Jur 17

b.

5 September 1945 yang menyatakan bahwa

Republik Indonesia.

16

Tanah bekas hak barat yang di miliki

Tri Widodo Utomo, Hukum Pertanahan Dalam Perspektif Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Navila, 1992), hal. 120. Maria Sumardjono SW, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi , Kompas , Jakarta, 2001.


kan dualisme hukum tersebut menimbul-

untuk menyusun peraturan perundangundangan di masa mendatang.

BP HN

Perbedaan pengaturan yang menimbul-

Berdasarkan latar belakang tersebut

kan ke dakpas an hukum. Ke ka berbicara dalam konteks Negara Kesatuan Republik

regulasi

Indonesia tentunya merupakan persoalan

secara

yang serius dan harus segera diselesaikan,

keis mewaan Yogyakarta sangat diperlukan.

ke ka status keis mewaan suatu daerah

Undang-Undang tersebut pada satu sisi

dapat mengalahkan hukum nasional yang

harus memper mbangkan keis mewaan

berlaku. Hal ini juga dak bisa sepenuhnya

Yogyakarta yang sudah diakui sejak tahun

dianggap mengabaikan keberadaan keraton

1950. Dan pada sisi yang lain, harus dapat

Yogyakarta,

hukum

menyesuaikan dengan perkembangan ma-

terutama dalam hal pertanahan selaras

syarakat yang ada. Kehadiran undang-undang

juga dengan sikap nasionalisme Sultan HB

tersebut juga diharapkan akan mampu

IX ke ka menyatakan untuk bergabung

menciptakan kepas an hukum terutama

dengan NKRI. Sultan HB IX pada saat itu

dalam hal urusan pertanahan sehingga

sangat mengharapkan bahwa terjadinya

akan sangat berguna bagi Yogyakarta dalam

penggabungan Keraton Yogyakarta dengan

menyelenggarakan proses pemerintahannya

Republik Indonesia yang masih sangat muda

dari masa ke masa.

mengatur

yang

aspek-aspek

ing

kepas an

tegas

undang-undang

lR ec hts V

ind

sebab

berupa

tersebut diharapkan akan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh.

2. Realitas urusan pertanahan dalam menyikapi RUU KeisƟmewaan DIY

Dalam rangka pembangunan hukum,

Sebagaimana telah diuraikan di atas

yang merupakan proses mengakomodasi

bahwa Sultan dan Paku Alam mempunyai

dan merespon terhadap dua dunia yaitu

kewenangan

dunia cita-cita atau ide dan dunia nyata,

pertanahan di wilayahnya. Dalam RUU

jika hukum yang dibangun diharapkan daya

Keis mewaan DIY, Kewenangan urusan

jangkau berlaku ke masa yang akan datang

pertanahan diatur pada Bab

tetapi dengan

Kewenangan, dalam Pasal 7 :

dak mengabaikan kondisi18

kondisi yang ada pada saat sekarang. Maka

1)

mutlak

terhadap

urusan

IV tentang

Kewenangan Provinsi Daerah Is mewa Yogyakarta sebagai daerah otonom

masyarakat saat ini kini akan menjadi bahan

mencakup

kewenangan

dalam

Jur

na

faktor sejarah dan realita dalam kehidupan

18

Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hal.13.

65


sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Keis mewaan DIY tergambar bahwa hak veto

Undang tentang Pemerintahan Daerah

yang nan nya akan diberikan untuk Sultan

dan

dan Paku Alam merupakan “senjata” mereka

urusan-urusan

is mewa

yang

ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap

Kewenangan dalam urusan is mewa

kebijakan dalam urusan pertanahan untuk

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

rakyat Yogyakarta. Namun pemberian hak

mencakup:

veto tersebut belum memecahkan rumitnya

a. penetapan

fungsi,

tugas

dan

yang nan nya

Wakil Gubernur Utama;

mekanisme pengaturan hak veto tersebut

Daerah Provinsi;

hak veto yang diberikan kepada Sultan dan

kebudayaan; dan

Pakualam ke ka nan

d. pertanahan dan penataan ruang.

Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah bukan Sultan atau Paku

Penyelenggaraan kewenangan dalam

Alam yang sedang jumeneng lebih terkait

urusan-urusan is mewa sebagaimana

pada mekanisme pengaturan, bukan tentang

dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada

hak milik atas tanah. Hak veto yang diberikan

nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan

lebih kepada sebuah kontrol terhadap

kepada rakyat.

langkah-langkah pemerintah yang dipandang

Pengaturan lebih lanjut kewenangan

bertentangan dengan atau menyimpang dari

dalam

norma-norma dasar yang dikenal dan dianut

lR ec hts V

4)

mbul antara lain pada

nan nya ke ka akan di implementasikan,

ind

c.

urusan pertanahan di Yogyakarta. Kerumitan

wewenang Gubernur Utama dan b. penetapan kelembagaan Pemerintah

3)

BP HN

Dalam naskah akademik RUU tentang

ing

2)

urusan-urusan pemerintahan Provinsi

urusan-urusan

is mewa

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Perdais.

oleh masyarakat Yogyakarta. Harus diberikan batasan-batasan yang

jelas pengunaan hak veto tersebut. Bagaimana

Dalam penjelasan Pasal itu disebutkan bahwa:

Jur

na

“Kewenangan dalam urusan pertanahan dan penataan ruang melipu kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepemilikan, penguasaan dan pengelolaan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat Grond. Khusus di bidang pertanahan, Sultan dan Pakualam sebagai Gubernur Utama dan Wakil Gubernur Utama berwenang memberikan arahan umum kebijakan, per mbangan, persetujuan dan veto terhadap rancangan Peraturan Daerah Is mewa yang diajukan DPRD dan Gubernur dan/ atau Peraturan Daerah yang berlaku.”

66

kekuatan veto yang dimiliki oleh Sultan dan Paku Alam juga harus dipertegas. Samakah dengan kekuatan hak veto yang dimiliki oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki efek mempengaruhi bahkan merubah se ap resolusi Dewan Keamanan. Apakah Sultan dan Paku Alam boleh menggunakan hak veto dengan bebas. Sebab jika digunakan dengan bebas maka dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.


alasan apa saja yang dapat menjadi dasar

selebar terkembangnya payung (mung kari sak megaring songsong).

BP HN

Dan ke ka dibatasi maka alasan-

Kekhawa ran tersebut bukanlah sesuatu

itu apakah hak veto Sultan bersifat mutlak,

yang berlebihan. Sebab sebagaimana telah

ar nya langsung menggugurkan rancangan

terurai di atas dalam sejarah pengaturan

peraturan daerah yang diajukan baik oleh

tanah di Kasultanan Yogyakarta dan Pura

pemerintah daerah maupun DPRD. Sebab

Pakualaman, kewenangan Sultan dan Paku

jika hak veto tersebut bersifat mutlak maka

Alam dak hanya terbatas dalam keikutsertaan

bagaimana dengan nasib rancangan perda

atau hanya merupakan hak kons tusional

yang telah disusun apakah masih boleh

penguasa untuk mencegah, menyatakan,

diajukan kembali. Mekanisme tersebut harus

menolak, atau membatalkan keputusan saja

dipikirkan dengan matang agar nan nya

semacam hak veto. Namun juga termasuk

ing

digunakannya hak veto oleh Sultan. Selain

memiliki tanah dan mendistribusikan kepada

dak menimbulkan masalah baru.

rakyatnya untuk kesejahteraan rakyatnya.

ind

Ke ka nan nya Gubernur dan Wakil Gubernur dak dijabat oleh Sultan atau Paku

Menghilangkan suatu tradisi yang telah

Alam atau kerabat keraton sebagai akibat dari

lama hidup dalam suatu masyarakat terlebih

sistem pemilihan kepala daerah langsung.

dak pernah ada konflik di dalamnya yang

menyebabkan perpecahan tentunya

nan nya kurang memahami secara arif dan

mudah. Masyarakat sudah terlanjur nyaman

benar bagaimana relasi masyarakat dengan

dengan kondisi tersebut apalagi ke ka

tanah. Kekhawa ran bahwa akan muncul

dirasa dak merugikan diri mereka. Namun

sifat otoriter yang dengan semena-mena

dualisme pengaturan urusan pertanahan

menghapuskan dan/ atau mengambilalih

yang

hak-hak rakyat yang telah diberikan oleh

menimbulkan ke dakpas an hukum, yang

Sultan dan Paku Alam.

sebenarnya merugikan masyarakat sendiri

lR ec hts V

Dikhawa rkan kepala daerah yang terpilih

terjadi

di

Yogyakarta

dak

tentunya

Kekhawa ran terbesar adalah terjadi

terutama mereka yang telah turun temurun

ndakan melepaskan dan/atau melakukan

mendapatkan kepercayaan menggunakan

wewengkon

tanah-tanah Kasultanan dan Pura Pakulaman.

Kasultanan dan Pura Pakualaman kepada

Secara hukum nasional status mereka

investor baik domes k apalagi investor asing

terhadap tanah tersebut menjadi dak jelas

melalui produk hukum Peraturan Gubernur.

karena dak tercatat secara nasional.

aset

tanah

na

tukar-menukar

Selain Pasal 7 yang mengatur urusan

hal-hal yang di khawa rkan oleh pihak

kewenangan dibidang pertanahan. Dalam

Kasultanan dan Pura Paku Alaman bahwa

RUU Keis mewaan DIY urusan pertanahan

wewengkon keraton nan nya hanya nggal

diatur juga dalam Pasal 10 :

Jur

Sehingga cepat atau lambat akan terjadi

67


besarnya ditujukan untuk pengembangan

Gubernur Utama dan Wakil Gubernur

kebudayaan, kepen ngan sosial, dan

a.

kesejahteraan masyarakat.

Memberikan arah umum kebijakan dalam penetapan kelembagaan Pemerintah

Daerah

pertanahan,

Provinsi, penataan

Hukum

ruang,

Pemerintah.

dan 6)

dengan

Peraturan

Tata guna, pemanfaatan, dan pengelola-

rancangan Perdais yang telah disetujui

Grond serta penataan ruang Provinsi

bersama oleh DPRD Provinsi Daerah

Daerah Is mewa Yogyakarta diatur lebih

ing

an Sultanaat Grond dan Pakualamanaat

persetujuan

lanjut dengan Perdais.

Memberikan saran dan per mbangan

Setelah

semua

aturan

terkait

kewenangan di bidang pertanahan, pasal

yang dibuat oleh Pemerintah Daerah

selanjutnya mengatur mengenai tugas atau

Provinsi dengan pihak ke ga yang

kewajiban yang dibebankan kepada Sultan

membebani masyarakat.

dan Paku Alam untuk melakukan konsolidasi

ind

terhadap rencana perjanjian kerjasama

dan klasifikasi pertanahan sebagaimana

pertanahan diatur pada Bagian Ke ga

diatur dalam Pasal 35 huruf (c dan d):

tentang Pertanahan dalam Pasal 26 :

1)

3)

Sri Paku Alam IX masing-masing dalam

kewenangan pertanahan dan penataan

kedudukannya sebagai Sri Sultan dan Sri

ruang sebagaimana dimaksud dalam

Paku Alam memiliki tugas:

Pasal 7 ayat (2) huruf d, Kasultanan dan

-

rangka

melakukan konsolidasi dan klasifikasi

Pakualaman ditetapkan sebagai Badan

Sultanaat Grond dan Pakualamanaat

Hukum.

Grond;

Sebagai Badan Hukum, Kasultanan

-

menda arkan hasil klasifikasi dan

mempunyai hak milik atas Sultanaat

konsolidasi

Grond.

dimaksud pada huruf c kepada

Sebagai Badan Hukum, Pakualaman

Badan Pertanahan Nasional Republik

mempunyai

hak

milik

tanah

sebagaimana

Indonesia;

atas

Pakualamanaat Grond.

2)

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan

Sebagai Badan Hukum, Kasultanan

Sri Paku Alam IX dalam kedudukannya

dan Pakualaman merupakan subyek

sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur

hukum yang berwenang mengelola dan

Provinsi Daerah Is mewa Yogyakarta

memanfaatkan Sultanaat Grond dan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

Pakualamanaat Grond dengan sebesar-

huruf (e) mempunyai tugas menyiapkan

Jur

4)

Sri Sultan Hamengku Buwono X dan

penyelenggaraan

Dalam

na

2)

lR ec hts V

Pasal yang secara utuh mengatur masalah

1)

68

diatur

terhadap

Memberikan

Is mewa Yogyakarta dan Gubernur; c.

Ketentuan lebih lanjut tentang Badan

kebudayaan,

penganggaran; b.

5)

BP HN

Utama berwenang:


dengan dengan pelaksanaan teknisnya nan

dan pemanfaatan Sultanaat Grond dan

dilapangan, sebab nan nya ada perbedaan

Pakualamanaat Grond, serta penataan

antara Sultanaat Ground, Pakualamanaat

ruang

Ground, tanah milik Pemerintah Daerah DIY

Provinsi

Daerah

Is mewa

BP HN

kerangka umum kebijakan pengelolaan

dan milik rakyat DIY, dan juga tanah milik

Yogyakarta;

masing-masing ahli waris dari Sultan dan Berbagai pasal yang terdapat dalam RUU

Pakualaman.

Selain status pertanahan dalam RUU

kepas an hukum. Salah satunya sebagaimana

ini juga belum dipaparkan secara rinci

telah diuraikan diatas, terkait hak veto dalam

mengenai hak atas tanahnya. Dalam hal ini

rangka pelaksanaan kewenangan Sultan dan

termasuk juga kedudukan Sultan sebagai

Paku Alam.

pihak yang mempunyai hak is mewa dalam

ing

Keis mewaan DIY masih belum memberikan

bidang pertanahan di Yogyakarta. Diperlukan

kepas an hukum adalah kedudukan Sultan

suatu rumusan yang komprehensif tentang

dan Paku Alam dalam urusan pertanahan,

pengaturan hak atas tanah yang dimiliki oleh

juga

dak ditegaskan urusan pertanahan

Sultan. Harus dibedakan dengan sedemikian

yang mana yang menjadi keis mewaan

rupa mana hak-hak yang seharusnya menjadi

Sultan dan Paku Alam. Sebab seper telah

hak pemerintah, dan mana yang seharusnya

lR ec hts V

ind

Hal lain yang terkesan belum memberikan

diurai diatas, bahwa tanah di Yogyakarta

menjadi

bermacam-macam jenis dan golongannya.

keis mewaan Yogyakarta menjadi hak dari

Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah

Sultan dan Pakualam.

yang

memang

karena

pertanahan yang diatur terutama dalam

Dalam rangka memberikan kepas an

Pasal 10 apakah sama dengan Pasal 7 ataukah

hukum terhadap keraton telah banyak

dengan pertanahan sebagaimana diatur

dilakukan berbagai macam diskusi maupun

dalam Pasal 26 RUU Keis mewaan ini.

sarasehan. Salah satu bentuk pemberian

Pertanahan dalam Pasal 7 dan Pasal 10 dak dijelaskan dengan lebih rinci, berbeda

dengan pertanahan yang ada dalam Pasal 26

di sebutkan dengan lebih rinci yaitu Sultanaat

hak atas tanah kepada Kasultanan dan Pakualaman19:

•

Hak Pengelolaan (HPL) bagi Kasultanan dan paku alaman. HPL merupakan bentuk khusus dari

dikhawa rkan akan menimbulkan penafsiran

Hak Menguasai Negara (HMN), sebab HPL

yang berbeda-beda tentang pertanahan

mempunyai kewenangan yang bersifat

tersebut. Kondisi ini akan menyulitkan terkait

publik disamping juga kewenangan yang

na

Ground dan Paku Alamanaat Ground. Hal ini

Jur 19

hak

Nurhasan Ismail, Sistem Pertanahan di DIY dalam Kerangka keistimewaan, Makalah Seminar yang diselenggarakan PARWI FOUNDATION, 26 April 2003, Novotel, hal. 9.

69


bersifat perdata terbatas. Dengan HPL,

kepada rakyat yang menguasainya,

maka Kasultanan dan Pura Pakualaman

sehingga HPL-nya

dapat melakukan kewenangan antara

sisi lain rakyat yang menguasai dan

lain :

menggunakan tanah-tanah milik

budaya dan ekonomi dengan tetap

BP HN

dak hilang. Di

mengedepankan serta berpijak pada

Berdasarkan hukum yang berlaku,

Kasultanan dan Pura Pakualaman

dan penggunaan tanah-tanah yang

juga semakin diperkuat status hak

dimiliki untuk berbagai kepen ngan

nya sehingga secara yuridis dan

dan kegiatan yang bersifat sosial,

ekonomis lebih duntungkan.

rencana

ing

peruntukan

1) Menyusun

HPL hanya dapat diberikan kepada

prinsip “Tahta untuk rakyat”. 2) Menggunakan

sendiri

instansi pemerintah dan Badan Usaha

tanah-

Milik Negara/Daerah (BUMN/D) sehingga

tanah yang diperuntukkan bagi

perlu penegasan dan penentuan sikap

ind

kepen ngan yang terkait langsung dengan simbol-simbol dan eksistensi

baik dari negara dan Pihak Kasultanan

lembaga

dan Pura Pakulaman, karena hingga saat

Kasultanan

dan

Pura

ini status mereka belum jelas apakah

Pakualaman.

lR ec hts V

3) Sedangkan untuk tanah-tanah yang saat ini digunakan oleh rakyat baik

merupakan badan hukum publik atau badan hukum privat.

untuk tempat nggal maupun untuk

kegiatan usaha, sejalan dengan

prinsip Tahta untuk Rakyat, maka

Pemberian Hak Milik (HM) Hak milik adalah hak atas tanah

tetap diserahkan

yang hanya mengandung kewenangan-

kepada rakyat yang bersangkutan

kewenangan yang bersifat keperdataan

sesuai dengan rencana peruntukan

saja. Dengan HM pihak Kasultanan

dan penggunaan tanah sebagaimana

dan Pura Pakualaman masih dapat

telah disusun dalam perjanjian awal

melaksanakan prinsip “Tahta Untuk

penggunaan tanah milik Kasultanan

Rakyat” melalui pemberian HGB atau

dan

Hak Pakai diatas tanah HM kepada warga

pengurusannya

Pura

pakualaman.

hukumnya,

na

kepas an

Untuk

terhadap

masyarakat

yang

sudah

menguasai

tanah-tanah ini pihak kasultanan

dan menggunakan. HM hanya dapat

dan

dapat

diberikan kepada orang perseorangan

merekomendasikan kepada Badan

yang berstatus Warga Negara Indonesia

Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi

Tunggal, sehingga badan hukum baik

Yogyakarta untuk memberikan Hak

privat maupun publik pada prinsipnya

Guna Bangunan atau Hak Pakai

dak dapat mempunyai HM, kecuali

Jur 70

•

Pura

Pakulaman


ini akan memberikan kepas an hukum

hingga Kasultanan dan Pura Pakualaman

dalam urusan pertanahan.

BP HN

ditunjuk langsung oleh pemerintah. Sedimungkinkan menjadi badan hukum

Manfaat langsung yang dirasakan

dengan HM, asalkan mereka membentuk

oleh rakyat Yogyakarta terhadap tanah

badan hukum privat seper Yayasan atau

yang

berdasarkan penetapan dari dengan

berstatus magersari namun tercatat

Perda sebagai badan hukum publik.

dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini

mereka

tempa ,

walaupun

tentunya menguntungan juga bagi rakyat

pun yang nan nya diterapkan dan

Yogyakarta yang hidup dalam koridor

dipilih, diharapkan mampu memberikan

hukum NKRI.

kepas an hukum urusan pertanahan di Yogyakarta. Pengaturan tersebut pen ng dalam rangka penataan dan pengelolaan

F. Penutup

1) Kesimpulan

ind

kepemilikan aset dan tanah Kasultanan dan Pakualaman. Langkah yang adalah

dak kalah pen ng

pendataan

oleh

Badan

lR ec hts V

Pertanahan Nasional (BPN) mengenai tanah-tanah di Yogyakarta berdasarkan penggolongannya.

Agar

nan nya

dalam RUU Keis mewaan DIY ini dapat dilampirkandatapertanahandiYogyakarta

secara lebih terperinci antara Sultanaat

Ground, Pakualamanaat Ground, tanah milik pemerintah DIY,tanah milik rakyat.

Menanggapi kekhawa ran masya-

rakat Yogyakarta dengan munculnya RUU Keis mewaan DIY yang ditakutkan akan mengganggu atau mengambil tanah

na

milik Keraton yang telah lama mereka kelola, baik sebagai tempat

nggal,

tanah garapan, untuk sekolahan, tempat

Jur

ibadah dan lain sebagainya. Ada baiknya kekhawa ran

tersebut

ing

Pengaturan status tanah mana

dihilangkan,

karena apabila digarap dan dirumuskan dengan serius, RUU Keis mewaan DIY

a. Sejarah

penguasaan dan pemi-

likan tanah oleh raja atau Sultan Yogyakarta

dan

Paku

alam

merupakan

pelaksanaan

kese-

pakatan dari perjanjian Giyan . Perjanjian yang dilaksanakan di daerah Giyan

pada

tanggal 13

Februari 1755 membagi Kerajaan Mataram

menjadi

dua,

yaitu

Kasunanan Surakarta (Susuhunan) dan

Kasultanan

Hadiningrat

Ngayogyakarta

(Kasultanan).

Pada

masa kekuasaan Inggris, oleh Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles, wilayah

Kasultanan

Yogyakarta

disempitkan lagi pada tahun 1813 menjadi wilayah Kasultanan dan wilayah Pakualaman. Hasil perjanjian Giyan

menyatakan bahwa Sultan

Hamengku

Buwono

mempunyai

hak milik (domein) atas tanah di wilayah barat Kerajaan Mataram dan hal ini tetap harus hidup dalam

71


hak untuk mengatur dan mengurus

sih berlangsungnya pengaturan oleh

pertanahan secara mandiri. Urusan

Sultan dan Pakualam menimbulkan

pertanahan pada masa Kasultanan

kesan adanya dualisme hukum

diatur sendiri oleh Sultan dibantu

pertanahan di Yogyakarta. Namun

abdi dalemnya yang disebut Pani

hal tersebut merupakan konse-

Kismo.

kuensi dari keis mewaan yang

yang dikeluarkan oleh lembaga

dimiliki oleh Yogyakarta diban-

Kasultanan

dingkan dengan daerah lain di

Sultan dan Pakualam berkuasa

Indonesia.

penuh dan mutlak atas tanah yang

yang

dimiliki oleh Yogyakarta berawal dari keluarnya Amanat Sri Paduka Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri

dan

di

Paku

wilayahnya.

mempunyai menyusun

Risjkblad

Kasultanan

kewenangan

rencana

Alaman

untuk

peruntukan

dan penggunaan tanah-tanah yang

5 September 1945 yang menyatakan

dipunyai untuk berbagai kepen ngan

bahwa Kasultanan Ngayogyakarta

dan kegiatan yang bersifat sosial,

Hadiningrat

budaya dan ekonomi. Kasultanan

dan

Kadipaten

dan

wa dan merupakan bagian dari

untuk menggunakan sendiri tanah-

wilayah Republik Indonesia. Dalam

tanah yang diperuntukkan bagi

amanat Penggabungan diri tersebut

kepen ngan mereka terutama yang

Sultan dan Paku Alam menyertakan

terkait langsung dengan simbol dan

kewenangan

eksistensinya. Seiring perjalanan

lR ec hts V

Pakualaman adalah daerah is me-

untuk

menangani

Paku

Alaman

waktu

daerahnya.

Yogyakarta semakin kabur karena

mempunyai

dak

sistem

ternyata

berwenang

segala urusan pemerintahan di b. Yogyakarta

sinergis

dengan

Sebagian

UUPA

akan adanya undang-undang baru

atau mengiku hukum pertanahan

yang melindungi dan mengatur

nasional yang berlaku dan beberapa

keis mewaan Yogyakarta mutlak

wilayah masih diatur oleh Rijksblad

dibutuhkan.

Urusan

Kasultanan dan Rijksblad Paku

dalam dra

RUU Keis mewaan

Alaman.Kondisi ini sebagai akibat

DIY diatur dalam Pasal 7 ayat (2)

dari

d

na

dengan

pemberian

status

daerah

“Kewenangan

ada.

hukum

nasional

diatur

yang

keis mewaan

pengelolaan tanah yang khusus.

Jur 72

ada

ind

Paduka Paku Alam VIII pada tanggal

Berdasarkan

ing

Keis mewaan

BP HN

kesadaran hukum masyarakat. Ma-

Kebutuhan

pertanahan

dalam

urusan

is mewa di Yogyakarta. Dimana salah

is mewa sebagaimana dimaksud

satu bentuk keis mewaan adalah

pada ayat (1) mencakup pertanahan


ruang”.

Dalam

2) Saran

penjelasan Pasal itu disebutkan bahwa

kewenangan

dalam

urusan pertanahan dan penataan ruang

melipu

kewenangan

untuk mengatur dan mengurus kepemilikan,

penguasaan

dan

pengelolaan Sultanaat Grond dan Pakualamanaat di

bidang

Grond.

Khusus

pertanahan,

Sultan

dan Pakualam sebagai Gubernur utama dan Wakil Gubernur utama berwenang memberikan arahan

Perlu kajian lebih mendalam serta sosialisasi yang lebih luas atas RUU Keis mewaan DIY, terutama terkait pengaturan pertanahan agar

dak

menimbulkan masalah atau polemik baru, khususnya dalam urusan pertanahan harus diatur dengan cermat sehingga nan nya

dak memunculkan masalah

baru yang berpotensi menimbulkan perpecahan

di

kalangan

internal

masyarakat yogyakarta serta selaras dengan sistem hukum nasional.

ind

umum kebijakan, per mbangan,

BP HN

penataan

ing

dan

persetujuan dan veto terhadap rancangan

Peraturan

Daerah

Is mewa yang diajukan DPRD dan dan/atau

Peraturan

lR ec hts V

Gubernur

Jur

na

Daerah yang berlaku.

73


BP HN

DAFTAR PUSTAKA Harsono, Boedi, Undang–Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi dan Pelaksanaannya, (Djakarta: Djambatan, 1968).

Rajagukguk, Erman, Pemahaman Rakyat tentang Hak atas Tanah, Prisma, Jakarta,1979.

Notoyudo, KPH dalam Umar Kusumoharyono, Eksistensi Tanah Kasultanan (Sultan Ground) Yogyakarta setelah berlakunya UU No. 5 / 1960, Yus sia Edisi Nomor 68 Mei - Agustus 2006.

Sumardjono, Maria SW, kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas , Jakarta, 2001.

ing

Moedjanto, G., Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman, (Yogyakarta: Kanisius, 1994). Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982).

Soemardjan, Selo, Perubahan Sosial di Yogyakarta, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1981).

ind

Soedargo, Hukum Agraria dalam Era Pembangunan, Prisma, nomor 6, tahun 1973. Soekanto,Suryono & Sri Mamudji, Peneli an Hukum Norma f, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Haar, Ter, Asas-asas Dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh K. ng. Soebak Poesponot, (Jakarta:

lR ec hts V

Pradnya Paramita, 1985).

Utomo, Tri Widodo, Hukum Pertanahan Dalam Perspek f Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Navila, 1992).

Tauchid, Mochammad, Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia, Bagian Pertama, (Djakarta: Tjakrawala, 1952). Ismail, Nurhasan, Sistem Pertanahan di DIY dalam Kerangka keis mewaan , Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh PARWI FOUNDATION, 26 April 2003, Novotel. Risalah Rapat Pani a Kerja Komisi II DPR RI, Tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Keis mewaan Propinsi Daerah Is mewa Yogyakarta, Senin,10 Oktober 2011. h p://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/ h p://www.kotajogja.com/

na

http://triwidodowutomo.blogspot.com/2010/05/hukum-pertanahan-di-yogyakarta-sebelum.

Jur

html.

74

Jurnal RechtsVinding BPHN

Recommend Documents