Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
BP HN
PERLINDUNGAN TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA IRREGULAR DI LUAR NEGERI (Protec on of Irregular Indonesian Workers in Overseas)
AdharinalƟ, S.H., M.H. Kepala Sub Bidang Peneli an Hukum Tidak Tertulis Pusat Peneli an dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN
lR ec hts V
ind
ing
Abstrak Indonesia merupakan salah satu negara terbesar yang mengirimkan warga negaranya bekerja ke luar negeri, namun banyak diantaranya dak memiliki dokumen yang sah (dalam kondisi irregular). Dengan statusnya tersebut, hak-hak mereka beserta keluarganya banyak yang dak tertunaikan dan diperlakukan dak semes nya. Bagaimana perlindungan terhadap mereka merupakan permasalahan yang harus diberikan solusinya. Dalam peneli an yang menggunakan pendekatan norma f ini memperlihatkan bahwa tenaga kerja Indonesia yang dak berdokumen (irregular situa on) beserta keluarganya secara hukum mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut terlihat dalam Interna onal Conven on 1990 on the Protec on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, meskipun hingga saat ini pemerintah belum mera fikasi konvensi tersebut. Untuk mendapatkan perlindungan terhadap worker irregular perlu diupayakan ra fikasi atas konvensi tenaga kerja Indonesia yang dak berdokumen (irregular situa on) beserta keluarganya. kata kunci: tenaga kerja irregular, perlindungan hukum, bantuan hukum, hak asasi manusia
Abstract Indonesia is one of the largest countries that send their ci zens to work in a foreign country, but many of them do not have valid documents (in the irregular condi on). With such status, their rights and their families many of which are not guaranteed and should not be treated. How to protect against them is a problem that should be the solu on. In a study using a norma ve approach shows that Indonesian workers are undocumented (irregular situa on) and their families are legally protected. Protec on is seen in the 1990 Interna onal Conven on on the Protec on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, although un l now the government has not ra fied the conven on. To obtain the protec on of irregular workers have sought ra fica on of the Conven on of Indonesian workers are undocumented (irregular situa on) and his family.
Jur
na
key words: Indonesian workers, law protec on, legal aid, human rights
157
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
TKI ke luar negeri antara lain negara-negara
sangat pen ng dalam kehidupan manusia sehingga
se ap
pekerjaan.
orang
Pekerjaan
membutuhkan
dapat
dimaknai
sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung nggi dan dihorma . Makna dan ar
pen ngnya pekerjaan
Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 27 ayat (2)
menyatakan bahwa se ap Warga Negara berhak
atas
pekerjaan
dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri
menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun
ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar
na
negeri semakin meningkat.
Indonesia merupakan salah satu negara
terbesar yang mengirim warga negaranya
Jur
untuk bekerja di luar negeri baik atas dasar permintaan maupun
negara
atas
yang
inisia f
bersangkutan
ak f
Pelaksana
Penempatan TKI yang mencari lapangan kerja di luar negeri. Negara tujuan pengiriman
158
Bahwa
hak
TKI
untuk
memilih,
mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri, telah dijamin melalui Pasal 31 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Penempatan tenaga kerja ke luar negeri diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai
dengan
keahlian,
keterampilan,
bakat, minat, dan kemampuan dengan memperha kan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum (Pasal 32 ayat (2) UU Ketenagakerjaan).
lR ec hts V
bagi se ap orang tercermin dalam Undang-
Indonesia
Hongkong dan negara lainnya.
ind
karena itu hak atas pekerjaan merupakan
Timur Tengah, Malaysia, Singapura, Brunei,
BP HN
Pekerjaan mempunyai makna yang
ing
A. Pendahuluan
Selanjutnya, Pasal 34 UU Ketenagakerjaan
mengamanatkan
bahwa
ketentuan
mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b diatur dengan undang-undang. Untuk menjalankan amanat tersebut, maka pada tanggal 18 Oktober 2004 diberlakukan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (UU PPTKI LN). Sebelum diberlakukannya UU PPTKI LN, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans)
membuat
keputusan
untuk memberikan landasan hukum dalam penempatan TKI ke luar negeri yaitu KEP104 A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, namun keputusan tersebut dak mencakup pengaturan perlindungan TKI di luar negeri.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
dimaksud adalah masuknya TKI ke negera
antara lain menyangkut legalitas pengiriman
tujuan penempatan tanpa dokumen yang
TKI ke luar negeri. Banyak TKI yang dipulangkan
sah, atau mereka datang ke negara tujuan
dari negara tempat mereka bekerja misalnya
penempatan dengan berdokumen sah namun
di Malaysia, menyusul diberlakukannya
selama di sana dokumen sah tersebut menjadi
BP HN
Permasalahan klasik yang sering mbul
dak sah lagi. Contoh kasus adalah over stay
berkaitan dengan tenaga kerja luar negeri.
dan peyalahgunaan paspor (menggunakan
Tidak adanya dokumen yang sah menjadi
visa umroh dan/atau haji untuk bekerja di
salah satu penyebab pengusiran TKI. Pemu-
luar negeri). Selain itu, kondisi irregular
langan secara paksa ini dak hanya terhadap
juga terjadi ke ka TKI mengalami perlakuan
tenaga kerja Indonesia (buruh imigran) saja,
dak manusiawi dari majikan, dan kemudian
Perburuhan
Malaysia
ing
yang
Peraturan
melarikan diri sedangkan dokumen mereka
melainkan juga terhadap keluarganya. untuk
masih berada di tangan majikan, padahal
mengirim orang-orang asing dan mengem-
dokumen sah untuk dapat masuk ke negara
balikan mereka ke negara asalnya. Akan
lain adalah paspor.1
memiliki
wewenang
ind
Negara
Penyebab utama munculnya tenaga
pengusiran adalah dua hal yang berbeda.
kerja yang berangkat secara gelap/lewat
Pengusiran harus dilakukan terhadap orang
belakang ( dak berdokumen) antara lain
asing dengan cara-cara yang pantas.
biaya yang lebih murah dan prosesnya yang
lR ec hts V
tetapi kekuasaan mengusir dan cara-cara
Se ap orang yang akan masuk ke negara
real f cepat. Tenaga kerja dak berdokumen
lain harus disertai dengan dokumen yang sah.
menjadi masalah serius karena rawannya
TKI yang masuk ke negara tujuan penempatan
perlindungan hukum bagi yang bersangkutan
dengan membawa dokumen yang sah,
dan melemahkan posisi tawar (bargaining
dinamakan TKI dengan kondisi regular.
posi on) dengan pengguna jasa tenaga kerja.
Sedangkan TKI yang dak memiliki dokumen
Dengan mudahnya mereka menekan TKI
yang sah ke ka dan/atau selama berada di
dengan kondisi irregular ini.
negara tujuan penempatan, dinamakan TKI
dengan kondisi irregular. Penggunaan is lah
mendapatkan perlakuan
legal-ilegal bagi TKI sudah
Selain
dak relevan
dak manusiawi.
dak diberikan tempat
nggal yang
layak, mereka juga sering dak memperoleh
sah
dak saja disebabkan pelanggaran
jatah makan yang selayaknya. Kadang dalam
keimigrasian semata melainkan juga karena
sehari mereka hanya mendapatkan jatah
kondisi lain. Pelanggaran keimigrasian yang
makan sekali, padahal mereka bekerja
na
lagi mengingat TKI yang dak berdokumen
Jur 1
TKI dengan kondisi irregular sering
Hugo Graeme and W. R. Bohning, Providing Information to Outgoing Indonesian Migrant Workers, First Published, (Manila: International Labour Of ice, 2000), hal. 14-15.
159
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
saja melainkan juga bagi anggota keluarga
juga dak mendapatkan hari libur, sebagai
mereka. Perlindungan bagi anggota keluarga
pembantu rumah tangga, mereka bekerja
pekerja harus sama dengan perlindungan bagi
tujuh hari dalam seminggu. Mereka juga
pekerja migran itu sendiri. Perlindungan ini
dak memiliki asuransi kesehatan dan
merupakan hak bagi para pekerja migran dan
asuransi jiwa, sehingga apabila mereka sakit,
menjadi tanggung jawab negara (pengirim
ataupun meninggal dunia, dak ada jaminan
dan penerima) karena dak dapat dipungkiri
biaya untuk pengobatan dan pengembalian
bahwasanya para pekerja migran ini (baik
jenazah ke Indonesia. Mereka bekerja di
yang berkondisi reguler maupun irregular)
bawah ancaman sang majikan. Jika mereka
telah memberikan sumbangan yang cukup
ber ndak atas ke daknyaman tersebut maka
besar bagi pertumbungan ekonomi di negara
si majikan akan melaporkan status mereka ke
pengirim dan penerima. Indonesia belum
pihak kepolisian sebagai pekerja yang dak
mera fikasi satupun konvensi internasional
berdokumen sah.
mengenai perlindungan pekerja imigran.
dokumen-dokumen
ing
ind
Dengan
BP HN
dari subuh hingga tengah malam. Mereka
resmi,
Di
Asia,
hanya
Philipina
yang
telah
menandatangani dan mera fikasi semua
perlindungan hukum saat bekerja di luar
Konvensi mengenai perlindungan tenaga
negeri. Dalam UU PPTKI LN, perlindungan
kerjanya di luar negeri2.
lR ec hts V
TKI dapat lebih aman dan mendapatkan
TKI diatur dalam Bab VI Pasal 77 – Pasal 84. Lalu bagaimana dengan TKI dengan kondisi
B. Permasalahan
irregular, apakah mereka juga berhak mendapatkan
perlindungan
yang
sama
halnya dengan TKI berkondisi reguler?
Terkait dengan perlindungan tenaga
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana perlindungan yang diberikan kepada TKI di luar negeri yang berkondisi irregular. Untuk mengetahui hal ini maka
kerja migran, Perserikatan Bangsa-Bangsa
perlu
(PBB) telah mengeluarkan konvensi yaitu
berikut:
Interna onal Conven on on The Protec on
1.
on The Rigth of All Migrant Workers and
Member of Their Families 1990 (Konvensi
na
Internasional tentang Perlindungan Semua
2.
dijawab
permasalahan
Bagaimana kondisi perlindungan TKI di luar negeri secara umum? Apakah telah dilaksanakan perlindungan hukum TKI irregular di luar negeri?
Pekerja Imigran dan Anggota Keluarganya). Dalam konvensi tersebut terlihat bahwa
Jur
salah satu instrumen hukum internasional dak hanya melindungi pekerja migran
2
160
sebagai
“RI Belum Ratiϔikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran” (Kompas, 9 September 1995).
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
ke tahun jumlah TKI yang bekerja di luar negeri
Metode peneli an yang digunakan adalah peneli an norma f. Dalam peneli an
semakin meningkat, tetapi permasalahannya
BP HN
C. Metode PeneliƟan
pun semakin meningkat pula.
Bekerja di luar negeri merupakan hak
norma f digunakan data sekunder berupa ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional serta bahan-bahan bacaan yang terkait dengan tema yang diperoleh melalui studi dokumen (studi kepustakaan). Dalam mengolah dan menganalisis data digunakan
se ap warga negara, sehingga Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan mekanisme pelaksanaan hak warga negara tersebut. TKI bukan komoditas sehingga pengaturan mekanisme penempatannya harus tetap menjunjung
nggi nilai-nilai kemanusiaan.
ing
metode analisis kualita f.
Ke depan kita harus mampu mempengaruhi penempatan TKI dak saja menguntungkan
D. Pembahasan
secara
tetapi
juga
mampu
meningkatkan aspirasi kemanusiaan.3
dua pasal dalam
Berdasarkan Pasal 34 UU Ketenaga-
kons tusi kita yang mengatur tentang hak
kerjaan, penempatan tenaga kerja di luar
atas pekerjaan. Pasal tersebut adalah Pasal
negeri
27 ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (2) UUD
Untuk menjalankan amanat tersebut maka
1945. Pasal 27 ayat (2) berbunyi: “Tiap- ap
dibuatlah undang-undang tersendiri yang
warga negara berhak atas pekerjaan dan
mengatur mengenai penempatan TKI di luar
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,
negeri.
lR ec hts V
Se daknya ada
ekonomis
ind
1. Perlindungan TKI di Luar Negeri
sedangkan Pasal 28 D ayat (2) berbunyi:
diatur
dengan
Sebagaimana
undang-undang.
diketahui
bahwa
“Se ap orang berhak untuk bekerja serta
penempatan TKI di luar negeri itu rentan
mendapat imbalan dan perlakuan yang adil
dengan perlakuan
dan layak dalam hubungan kerja”.
perlakuan eksploita f lainnya di negara
dak manusiawi atau
penerima. Oleh karenanya maka aspek
se ap orang diberikan kebebasan untuk
penempatan TKI di luar negeri dak dapat
memilih di mana mereka akan bekerja, apakah
dilepaskan dari aspek perlindungannya.
akan bekerja di dalam negeri atau bekerja di
Dengan demikian, judul undang-undang
luar negeri. Keterbatasan lowongan kerja di
sebagaimana
dalam negeri menyebabkan banyaknya TKI
Ketenagakerjaan adalah Undang-Undang
mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun
tentang Penempatan dan Perlindungan
amanat
Pasal
34
UU
Jur
na
Berdasarkan ketentuan tersebut maka
3
“Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) di Luar Negeri (Bagian II).” (http://hukum.kompasiana.com/2010/12/15/perlindungan-hukum-terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektorpembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.
161
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Dalam rangka pemberian perlindungan
dengan namanya, undang-undang ini secara
kepada TKI di luar negeri diperlukan
umum mengatur tentang penempatan dan
koordinasi lintas sektoral yang melibatkan
perlindungan tenaga kerja di luar negeri.
peran serta para pemangku kepen ngan
Untuk aspek perlindungannya diatur dalam
baik di dalam maupun di luar negeri. Tanpa
Pasal 77-84 UU PPTKILN.
adanya kerjasama dengan instansi dan pihak-
Se ap Calon TKI / TKI mempunyai
BP HN
Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sesuai
pihak terkait, maka pelaksanaan tugas-tugas pokok tersebut akan sulit dilaksanakan secara
perundang-
op mal. Di dalam negeri, instansi terkait
mulai dari pra penempatan,
diantaranya Kemenakertrans, Kementerian
masa penempatan, sampai dengan purna
Luar Negeri, Pemerintah Daerah, instansi
penempatan
PPTKILN).
keimigrasian, Badan Nasional Penempatan
Swasta
dan Perlindungan Tenaga Kerja di Indonesia
memberikan
(BNP2TKI), aparat penegak hukum dan instansi
perlindungan kepada Calon TKI / TKI sesuai
teknis terkait lainnya. Sedangkan lembaga
dengan perjanjian penempatan (Pasal 82
swasta adalah Pelaksana Penempatan TKI
PPTKILN). Se ap Calon TKI / TKI yang bekerja
Swasta (PPTKIS) beserta jaringan rekruternya
ke luar negeri baik secara perseorangan
serta organisasi kemasyarakatan dan lembaga
maupun yang ditempatkan oleh pelaksana
swadaya masyarakat.
sesuai
memperoleh
dengan
undangan,
Pelaksana
peraturan
(Pasal
77
Penempatan
TKI
untuk
lR ec hts V
bertanggungjawab
UU
ind
untuk
ing
perlindungan
hak
penempatan TKI swasta wajib mengiku
program pembinaan dan perlindungan TKI
yang berperan dalam perlindungan TKI antara
(Pasal 83 PPTKILN). Program pembinaan
lain Perwakilan RI, Perwakilan Pelaksana
dan perlindungan TKI diatur lebih lanjut
Penempatan TKI Swasta, Mitra Usaha
dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi
Pelaksana Penempatan TKI, pengguna jasa
peraturan pemerintahnya sampai saat ini
TKI, dan instansi resmi yang berwenang di
belum diterbitkan.
bidang ketenagakerjaan di negera penerima,
Dalam UU Ketenagakerjaan, perlin-
juga
lembaga/organisasi
resmi
seper
dungan terhadap hak-hak tenaga kerja dapat
Badan Perserikatan Bangsa-bangsa yang
dikelompokkan sebagai berikut:
berkompeten di bidang ketenagakerjaan atau
a.
hak asasi manusia serta Non Government
Perlindungan
keselamatan
dan
Organiza on (NGO) yang bergerak di bidang
kesehatan kerja;
ketenagakerjaan / Hak Asasi Manusia
Perlindungan Sosial Tenaga Kerja, berupa
(HAM).
Jur
c.
Perlindungan norma kerja;
na
b.
perlindungan upah, Jamsostek, jaminan kema an,
jaminan
pemeliharaan
kesehatan, dan tabungan hari tua.
162
Di luar negeri, instansi atau lembaga
Pemberian perlindungan terhadap WNI di luar negeri, termasuk TKI merupakan salah satu tugas pokok Perwakilan RI di luar negeri
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Pembentukan BNP2TKI ini didasarkan pada
UUD 1945 dan Undang-Undang No. 37 Tahun
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006
1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU
tentang Badan Nasional Penempatan dan
Hubungan LN). Perlindungan kepada warga
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
negara Indonesia di luar negeri ini, termasuk
c.
BP HN
sesuai dengan amanat yang tertuang dalam
penyederhanaan birokrasi pelayanan
pemberian bantuan dan penyuluhan hukum,
penempatan TKI seper penyederhanaan
serta pelayanan konsuler (Bab V Pasal 18 –
prosedur penempatan yang semula 24
24 UU Hubungan LN).
simpul menjadi 14 simpul;
Selain
peran
instansi,
lembaga,
d.
meringankan
beban
biaya
yang
ditanggung oleh Calon TKI dengan
ing
maupun organisasi tersebut, keberhasilan
membebaskan
perlindungan TKI bergantung pada diri TKI
biaya
fiskal,
dak
menaikkan biaya paspor, membebaskan
itu sendiri. Dalam hal ini adalah kemampuan
biaya pengurusan Kartu Tenaga Kerja Luar
dan kemauan TKI untuk memberdayakan dan
Negeri (KTKLN), membebaskan biaya
ind
melindungi dirinya.
Pembekalan
Melalui Instruksi Presiden Nomor 06
Pemberangkatan
(PAP);
tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI
Akhir
e.
meningkatkan
kualitas
TKI
melalui
pela han keterampilan, kemampuan,
telah melakukan berbagai langkah untuk
bahasa dan persiapan mental. Hanya
meningkatkan pelayanan penempatan dan
akan menempatkan TKI yang dinilai
perlindungan kepada TKI ke luar negeri.
sudah memenuhi syarat kompetensi
Langkah-langkah tersebut adalah:4
yang dibuk kan dengan ser fikat dari
a.
peningkatan dasar hukum atau landasan
Lembaga Ser fikasi Profesi (LSP) yang
hukum yang menjadi dasar pengaturan
ditunjuk oleh Kemenakertrans;
lR ec hts V
di Luar Negeri, para pemangku kepen ngan
penempatan dan perlindungan TKI di luar
memberikan
perlindungan
terhadap
negeri dari bentuk Keputusan Menteri
hak dan harta TKI melalui program
Tenaga Kerja No. 104 A/Kepmen/1999
asuransi TKI yang dilaksanakan oleh
tentang Penempatan TKI ke Luar Negeri
lima Konsorsium Asuransi. Dalam hal
menjadi UU PPTKILN;
ini, Konsorsium Asuransi tersebut juga
Nasional
diwajibkan untuk bekerjasama dengan
Penempatan dan Perlindungan Tenaga
lembaga bantuan hukum/lawyer di
Kerja Indonesia (BNP2TKI).
negara penempatan TKI;
na
pembentukan
Badan
Jur
b.
f.
4
“Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindngan TKI di Luar Negeri”, (http://kampungtki.com/ baca/22868) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.
163
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Undang-Undang No. 21 Tahun 2007
dengan delapan negara penempatan
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
yaitu Malaysia, Korea Selatan, Jordania,
Perdagangan Orang melalui pencegahan
Kuwait, Taiwan, Australia dan Uni Emirat
( ndak pidana) dan penanganan (korban),
Arab dalam bentuk penandatanganan
dengan cara: peningkatan kewaspadaan
Memorandum of Understanding (MoU).
masyarakat mengenai ciri dan modus
Saat ini dipersiapkan penandatanganan
operandi
MoU dengan enam negara, yaitu: Qatar,
orang, pela han an perdagangan orang,
Yunani, Kuwait dan Yordan (revisi),
peneli an, perluasan kesempatan kerja,
Jepang,
perlindungan korban, dan pembentukan
hubungan
Brunei
Darussalam
serta
membentuk empat sentra layanan
n.
ind
memanfaatkan
menjadi
usaha
lima negara, di luar negara-negara yang
usaha,
telah memiliki Atase Ketenagakerjaan,
akses untuk memperoleh kredit modal
yaitu Singapura, Brunai Darussalam,
Perbankan. Mendorong terbentuknya
Korea Selatan, Qatar dan Yordania;
Asosiasi TKI purna yang dimaksudkan
melakukan
penandatanganan
sebagai wadah integrasi dan konsultasi
kesepakatan bersama dengan pihak
TKI Purna dalam meningkatkan dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia
mengembangkan potensi dan usaha
dalam rangka penegakan hukum;
yang mereka miliki.
lR ec hts V
bimbingan wirausaha, pengembangan
berpar sipasi
ak f
dalam
seper
pendampingan,
membangun
forum
meningkatkan perlindungan bagi TKI,
ILC, sidang IOM, pertemuan
2. Perlindungan Hukum TKI Irregular di Luar Negeri Ibarat dua sisi mata uang, pengiriman
TKI ke luar negeri selain memberikan dampak
melakukan registrasi dan penerbitan
posi f berupa peningkatan kesejahteraan
SIPPTKIS, dimana sampai saat ini telah
keluarga mereka dan penerimaan devisa
terda ar 496 PPTKIS;
negara,
na
UNIFEM, dan pertemuan CEDAW;
melaksanakan
Jur
m. turut
ndak
pidana
khususnya
164
dapat
TKI
membentuk Atase Ketenagakerjaan di
interna onal yang diharapkan dapat
l.
agar
pemberdayaan
ekonomi produk f dengan memberikan
Kuala Tungkal;
k.
dan
penghasilannya
(SP3TKI) di Serang, Denpasar, Riau, dan
j.
membina purna
penempatan dan perlindungan TKI
i.
ndak pidana perdagangan
gugus tugas;
Maroko; h.
BP HN
bilateral
meningkatkan
ing
g.
pemberantasan
perdagangan
yang
orang,
menyangkut
juga
memunculkan
berbagai
permasalahan. Kasus kekerasan fisik/psikis yang menimpa TKI baik sebelum, selama
TKI
bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah
sebagaimana diamanatkan di dalam
asal, penempatan yang dak sesuai, standar
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
workers dapat diberlakukan kepada para
kerja yang disepaka , pelecehan seksual, dan
pekerja tersebut. Salah satu prosedur yang
kasus tenaga kerja yang dak berdokumen
harus dilakukan oleh para calon tenaga kerja
sah, sering muncul seiring dengan proses
migran adalah dengan melengkapi dokumen-
pengiriman TKI kita ke luar negeri.
dokumen pen ng. Tidak
Sempitnya lahan pekerjaan di dalam negeri,
murah
pengiriman,
dan ngkat
mudahnya
BP HN
gaji yang rendah karena dak sesuai kontrak
jarang
pula,
pelanggaran
proses
pengiriman tenaga kerja ke luar negeri
dan
juga dilakukan oleh PPTKIS yang dapat
pendidikan
menyebabkan
adanya perlindungan bagi
gaji di negeri sendiri serta ke adaan informasi
tenaga kerja migran, misalnya: PPTKIS lebih
ke desa-desa tentang tata cara bekerja di
memfokuskan diri pada upaya mendapatkan
luar negeri, disebut-sebut sebagai penyebab
calon
bermigrasinya warga negara kita ke luar
menunggu permintaan (job order) negara
negeri sebagai TKI yang dak berdokumen
asal, dak adanya pela han dan pembinaan
yang sah.
bagi calon sesuai dengan ketentuan yang
ing
keterampilan yang masih rendah, rendahnya
daripada
ind
sebanyak-banyaknya
Majikan di luar negeri lebih senang
berlaku,
dak memberikan informasi yang
dak
jelas dan lengkap kepada calon tenaga kerja
berdokumen sah untuk masuk ke negaranya
migran yang akan berangkat ke luar negeri,
karena upahnya yang jauh lebih murah juga
serta sistem perjanjian kerja yang lebih
dak perlu membayar “levy”. Buruh migran
menguntungkan PPTKIS ke mbang para
pun dapat dengan mudah di eksploitasi
calon-calon yang bersangkutan. Singkatnya,
oleh majikannya karena sang majikan tahu
PPTKIS
bahwa perlindungan kepada buruh migran
perolehan profit yang sebanyak-banyaknya
sangat minim, apalagi buruh migran itu
ke mbang
lR ec hts V
memperkerjakan tenaga kerja yang
lebih
mengedepankan
mengindahkan
aspek
peraturan
dak memahami dengan baik bahasa di
perundang-undangan yang berlaku dan dak
negara, di mana mereka bekerja. Majikan
sesuai dengan job order negara asal. Hal ini
bisa memperlakukan buruh migran sesuka
menyebabkan adanya ke dak-seimbangan
ha
karena mereka tahu buruh migran
perbandingan antara jumlah calon tenaga
ini
dak memiliki kekuatan dan sulit
kerja migran dengan jumlah yang diminta
na
mengorganisasikan diri supaya memiliki posisi tawar secara kolek f.
Untuk dapat bekerja di luar negeri, para
berdasarkan job order negara asal. Mereka ini menjadi masalah serius karena rawannya perlindungan bagi yang bersangkutan
yang telah ditentukan baik oleh negara
tawar (bargaining posi on) dengan negara
penerima maupun oleh negara pengirim
pengguna jasa tenaga kerja. Jangankan
agar segala akibat hukum sebagai legal
tenaga kerja migran yang berkondisi irregular,
Jur
calon tenaga kerja harus mengiku prosedur
dan
melemahkan
posisi
165
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
telah mera fikasinya. Indonesia belum
pun
mera fikasi konvensi ini.
dak sedikit yang
dak mendapatkan
perlindungan baik untuk dirinya sendiri
b.
Peraturan-peraturan yang diatur dalam Konvensi ILO No. 143/1975 tentang
maupun untuk keluarganya. Keberadaan tenaga kerja yang irregular
Conven on Corcerning Migra on In
ini telah meyita perha an dunia sehingga
Abusive
keberadaannya perlu diatur dalam suatu
of
instrumen hukum internasional. Instrumen-
Treatment of Imigrant Worker (Migrasi
instrumen tersebut antara lain adalah:
Dalam Keadaan Disalahgunakan dan
a.
Peningkatan
97/1949 tentang Concerning Migra on for Employment (Migrasi Untuk Pekerja
Condi on
Equality
and
and
Promo on
Opportunity
Kesempatan
and
Terhadap
ing
Peraturan-peraturan tenaga kerja migran yang diatur dalam Konvensi ILO No.
Tenaga Kerja Migran). Konvensi ini ditandatangani di Jenewa pada tanggal 24 Juni 1975. Menurut data ILO tahun 2011, baru 23 negara saja yang
ind
Migran), antara lain:
1) hak atas pelayanan dan informasi
mera fikasinya dan Indonesia
dak
termasuk di dalamnya. Konvensi ini
membantu tenaga kerja migran
antara lain mengatur:
(Art.2);
1) kewajiban bagi negara penerima
lR ec hts V
yang akurat dan cuma-cuma untuk
2) Langkah-langkah untuk mencegah propaganda
yang
menyesatkan
mengenai pengiriman tenaga kerja ke luar negeri (Art. 3);
3) pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja migran (Art. 5); 4) penerapan pihak
sanksi
yang
hukum
bagi
mempromosikan
untuk menghorma hak-hak tenaga kerja migran (Art. 1); 2) penekanan yang
perlu
pada
usaha-usaha
dilakukan
untuk
menindaklanju tentang keberadaan tenaga kerja migran illegal yang memperkerjakan
tenaga
kerja
migran secara illegal (Art. 2 dan 3);
kebe-
3) Pengaturan
radaan tenaga kerja migran illegal
kesempatan
(clandes ne) (Annex I Art. 8 dan
jaminan sosial, dan kebebasan
Annex II Art. 3).
individual atau kolek f bagi tenaga
mengorganisasikan
na
atau
Konvensi
ini
tentang
persamaan
mengenai
jabatan,
kerja migran dan beserta anggotaditandatangani
di
anggota keluarganya (Art. 10);
Jenewa pada tanggal 1 Juli 1949. Menurut
4) Konvensi ini dalam konsiderannya
data Interna onal Labour Organiza on
juga mengakui adanya fakta-fakta
(ILO) tahun 2011, baru 49 negara yang
tentang imigran gelap (clandestain),
Jur 166
BP HN
tenaga kerja migran yang berkondisi regular
sehingga perlu diterapkan suatu
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
PART I :
meng-eliminasi terjadinya perlakuan
PART II : Non-discrimina on with respect to rights.
kejam atau penyalahgunaan yang lebih jauh terhadap tenaga kerja
Scope and Defini on.
BP HN
standar khusus yang bertujuan untuk
PART III : Human rights of all migrant workers and members of their
migran illegal (eksploitasi).
families. hukum
PART IV : Other rights of migrant workers
internasional itu dapat terlihat bahwa
and members of their families
eksistensi tenaga kerja migran yang
who are documented or in a
Dari
kedua
instrumen
dak
regular situa on.
ing
berdokumen sah ini secara faktual ternyata diakui oleh se ap negara sehingga perlu
PART V : Provisions applicable to par cular
menerapkan suatu standar khusus guna
categories of migrant workers and members of their families
mengeliminir terjadinya lonjakan pengiriman
PART VI : Promo on of sound, equitable,
ind
dan pengeksploitasian secara besar-besaran.
yang
humane and lawful condi ons
lebih nyata kepada tenaga kerja migran
in connec on with interna onal
yang
migra on
Untuk
memberikan
perlindungan
dak berdokumen sah (berkondisi
lR ec hts V
irregular), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
of
workers
and
members of their families
melalui Majelis Umum telah mengeluarkan
PART VII : Applica on of the Conven on
Resolusinya dengan nomor 45/158 tanggal
PART VIII: General provisions
18 Desember 1990 yang kemudian menjadi
PART IX : Final provisions
Konvensi Internasional.5 Konvensi tersebut Interna onal
Menurut Konvensi ini, bahwa se ap
Conven on on the Protec on of the Rights of
pekerja migran dan keluarganya mempunyai
All Migrant Workers and Members of Their
hak-hak asasi berupa:
Families, yang
terdiri dari 93 Pasal yang
a.
Hak kebebasan dasar;
terbagi dalam 9 Bab yang terpisah dengan
b.
Persamaan di hadapan hukum;
Preamble. Secara umum Konvensi Tahun
c.
Hak untuk memiliki kerahasiaan pribadi;
1990 ini dak hanya mengatur perlindungan
d.
Persamaan sebagai warga negara;
tenaga kerja migran yang memiliki dokumen
e.
Kebebasan berkumpul / berserikat;
(regular situa on) saja melainkan juga yang
f.
Mengirimkan pendapatan;
g.
Hak untuk mendapatkan informasi.
dengan
nama
na
dikenal
dak
berdokumen
(irregular
situa on)
Jur
termasuk keluarganya. Berikut ini substansi Konvensi Tahun 1990 tersebut:
5
www.ohchr.org. Diakses tanggal 12 Januari 2012.
167
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012 The Conven on recognizes that “the human problems involved in migra on are even more serious in the case of irregular migra on” and the need to encourage appropriate ac on “to prevent and eliminate clandes ne movements and trafficking in migrant workers, while at the same me assuring the protec on of their fundamental human rights”.
Di sisi lain, hak-hak lain pekerja migran
BP HN
yang berdokumen sah (dalam kondisi reguler) dan anggota keluarga mereka, adalah: a.
Hak untuk mendapatkan cu (Art. 38);
b.
Bebas untuk ber ndak;
c.
Bergerak bebas dalam wilayah kerja mereka dan bebas memilih dimana mereka ingin bertempat
f. g. h. i.
kenyataan bahwa mereka berada dalam
Hak untuk berpar sipasi dalam poli k,
kondisi yang irregular bukanlah suatu alasan
kegiatan masyarakat, dan ikut terlibat
untuk merampas hak-hak meraka dari prinsip-
dalam pengambilan keputusan (Art. 41
prinsip persamaan sebagai warga negara
dan 42);
dalam hal pemberian upah dan kondisi-
Persamaan sebagai warga negara dalam
kondisi pekerjaan lainnya termasuk upah
mengakses pendidikan, kursus dan
lembur, upah kerja, upah cu mingguan, dan
pelayanan sosial;
upah libur karena hari libur, memperoleh
ing
39);
ind
e.
Dari pembukaan konvensi tersebut di atas,
Terlibat ak f dalam pembuatan kontrak
keamanan, perawatan kesehatan, dan lain-
kerja;
lainnya (Art. 25). Mereka juga berhak untuk
lR ec hts V
d.
nggal (Art.
Hak untuk berkumpul kembali dengan
mendapatkan pertolongan dalam keadaan
keluarga mereka;
darurat (Art. 28).6
Pengecualian dalam hal pajak dan
Bagaimana
pun
juga,
hak-hak
kewajiban bea dan cukai;
fundamental para pekerja migran yang dak
Hak untuk memilih ak vitas.
berdokumentasi ini tetap diberikan oleh konvensi ini, se dak- daknya karena mereka
dak mengatur hak-hak
adalah sama sebagai manusia dan warga
khusus un-documented workers or in a
Negara, sayangnya, Indonesia yang tercatat
regular situa on secara tersendiri. Namun
sebagai anggota dari organisasi ILO belum
bukan berar
menandatangani konvensi ini.
Konvensi ini
mereka
dak mendapatkan
perlindungan.
dalam
pembukaan
na
Di
(Preamble)
Jur
Konvensi Tahun 1990 disebutkan bahwa:
6
168
Sebagai manusia yang memiliki hak
asasi, meskipun memiliki status TKI
dak
berdokumen yang sah, mereka dak boleh dianiaya atau diperlakukan atau dibunuh secara kejam, dak berperikemanusiaan atau
Asbjorn Eide; Catarina Krause; Allan Rosas, Ed., Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook Secondary Revised Edition. (Martinus Nijhoff Publishers), hal. 391-392.
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
dinilai belum maksimal dan belum seutuhnya
Hak Asasi Manusia (Interna onal Declara on
melindungi keluarganya di luar negeri.
of Human Right)). Selain itu juga, mereka
Jika diama lebih lanjut, pasal pengaturan
dak dapat menjadi sasaran penangkapan
penempatan TKI di LN dalam UU PPTKILN
BP HN
menghina (Pasal 6 Deklarasi Internasional
atau
lebih banyak mengatur tentang penempatan,
pengasingan (Pasal 9 Deklarasi Internasional
yaitu mulai dari Pasal 10 sampai Pasal 76
Hak Asasi Manusia (Interna onal Declara on
(ada 67 pasal) ke mbang pasal mengenai
of Human Right)).
perlindungan yang hanya diatur dengan 14
TKI
dak
keluarganya
penahanan
berdokumen
juga
berhak
berserta
pasal (mulai Pasal 77 sampai Pasal 84).
Dalam UU Ketenagakerjaan dan UU
mendapatkan
bantuan hukum sesuai dengan ketentuan
ing
sewenang-wenang,
PPTKILN dak diatur perlindungan TKI yang
di
dak berdokumen (irregular condi on)
negara tujuan serta hukum dan kebiasaan
beserta keluarganya. Oleh karena itu kita
internasional. Pemberian hak ini menjadi
perlu mera fikasi Interna onal Conven on
tanggung jawab bersama perwakilan Republik
on the Protec on of the Rights of All Migrant
Indonesia di negara tujuan penempatan
Workers and Members of Their Families 1990
dengan perwakilan PPTKIS.
mengingat juga Indonesia sebagai salah satu
perundang-undangan
ind
peraturan
negara pengirim tenaga kerja ke luar negeri
lR ec hts V
Terhadap TKI yang berkondisi irregular
dak
terbanyak baik yang berdokumen maupun
manusiawi dari majikan, dan kemudian
dak berdokumen. Dengan mera fikasinya
dikarenakan mengalami perlakuan melarikan diri,
dak bisa ditangani semata-
mata sebagai persoalan keimigrasian. Mereka
maka: a.
adalah korban yang harus dipulihkan.
posisi tawar kita terhadap negara penerima paling
dak sejajar dalam
Kebijakan penempatan TKI di luar
negosiasi pembuatan perjanjian bilateral
negeri pada masa mendatang perlu lebih
dengan negara tujuan penempatan. Kita
memberikan
TKI
dapat meletakkan perlindungan buruh
tanpa melihat legal ataupun illegal, karena
migran dengan skema internasional
secara kons tusional, negara kita memang
sebagai
telah menjamin hak se ap warga negara
tersebut;
perlindungan
kepada
na
atas pekerjaan dan penghidupan yang
b.
kasus
bahan
utama
perjanjian
ndakan
dak
manusiawi
terhadap tenaga kerja yang berkondisi
perlindungan se ap orang dalam memenuhi
irregular khususnya yang dialami TKI kita
haknya untuk bekerja dan mendapatkan
beserta keluarganya, se daknya menjadi
imbalan serta perlakuan yang adil dan
berkurang;
Jur
layak bagi kemanusiaan serta terpenuhinya
layak dalam hubungan kerja. Akan tetapi pengaturan lebih lanjut jaminan tersebut
c.
buk konsistensi poli cal will pemerintah dalam
mewujudkan
poli k
hukum
169
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
Interna onal Conven on on the
keluarganya terutama TKI yang
Protec on of the Rights of All
dak
BP HN
d.
perlindungan TKI di luar negeri beserta berdokumen sah;
Migrant Workers and Members of
kerjasama dengan negara-negara dalam
Their Families, antara lain berupa
mengurangi
Hak kebebasan (Basic Freedom);
ndakan
dak manusiawi
Persamaan di hadapan hukum
akan lebih meningkat
(Due Process), Hak untuk memiliki Dengan
mera fikasi Konvensi 1990
pribadi
(Right
to
Privacy), Persamaan sebagai warga
negara termasuk TKI baik yang tertuang
negara (Equality with Na onals);
lainnya, semakin mencerminkan konsistensi poli cal will negara dalam membuat poli k
Kebebasan (Right
berkumpul/berserikat
to
Union
Menyampaikan
Ac vi es); pendapatan
(Transfer of earnings); dan Hak untuk
ind
hukum perburuhan kita termasuk dalam
ing
ini, semangat perlindungan terhadap warga dalam kons tusi maupun dalam peraturan
TKI
mendapatkan informasi (Right to
baik yang berdokumen maupun yang dak
Informa on). Mereka juga berhak
berdokumen.
mendapatkan
E. Penutup
perlindungan
kepada
lR ec hts V
memberikan
1. Kesimpulan
a. Berdasarkan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa TKI yang
dak berdokumen (irregular
situa on)
beserta
keluarganya
juga mendapatkan perlindungan. Perlindungan yang dimaksud adalah
berupa terpenuhinya hak asasi manusia yang berlaku bagi seluruh
na
buruh migran. Hak asasi manusia
bagi tenaga kerja yang dilindungi UUD 1945 berupa perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan
Jur
kerja serta penghindupan yang layak bagi kemanusiaan. Sedangkan hak asasi manusia pekerja migran sebagaimana yang diamanatkan
170
kerahasiaan
pemberian
upah
dan dan kondisi-kondisi pekerjaan lainnya termasuk upah lembur, upah kerja, upah cu mingguan, dan upah libur karena hari libur, memperoleh keamanan, peratwatan kesehatan,
serta mendapatkan pertolongan dalam keadaan darurat. Bagaimanapun juga hak-hak fundamental para pekerja migran yang
dak
berdokumentasi ini tetap diberikan, se dak- daknya
karena
mereka
adalah sama sebagai manusia dan warga negara. Mereka juga
dak
boleh dianiaya atau diperlakukan atau dibunuh secara kejam,
dak
berperikemanusiaan atau menghina. Dari aspek hukum, mereka
dak
dapat menjadi sasaran penangkapan sewenang-wenang,
penahanan
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
bantuan
hukum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di
negara
tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional
dari
perwakilan
Republik Indonesia di negara tujuan penempatan dengan perwakilan PPTKIS. Terhadap TKI yang berdokumen korban
dak
karena
menjadi
penganiayaan
majikan
dan sehingga dia melarikan diri, harus mendapatkan perlindungan
a. Indonesia harus segera mera fikasi Interna onal Conven on on the Protec on of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 1990.
b. Perlu diberikan penyuluhan kepada calon TKI agar
dak menjadi TKI
dak berdokumen.
ind
pemulihan fisik dan mentalnya di
BP HN
mendapatkan
2. Saran
ing
atau pengasingan dan berhak untuk
samping pemenuhan hak asasi manusianya dan pemberian bantuan
Jur
na
lR ec hts V
hukum.
171
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
BP HN
DAFTAR PUSTAKA Anam, M .Choirul. “3 Status , Ra fikasi , dan Perlindungan Buruh Migrant: Belajar dari Meksiko”, Sebuah Pengantar. Disampaikan dalam acara FGD Legal Frame Work on Migrant Worker. BPHN. Jakarta, 26 April 2011.
Bonasahat, Albert. “Konvensi Internasional tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya Menguatkan Kerangka Kebijakan Indonesia: Observasi dan Rekomendasi dari ILO”. Disampaikan dalam acara FGD Legal Frame Work on Migrant Worker di BPHN, Jakarta, 26 April 2011.
ing
Eide, Asbjorn; Catarina Krause; Allan Rosas, ed. Economic, Social and Cultural Rights: A Textbook Secondary Revised Edi on. (Mar nus Nijhoff Publishers).
Graeme, Hugo and W. R. Bohning. Providing Informa on to Outgoing Indonesian Migrant Workers. First Published. (Manila: Interna onal Labour Office, 2000).
ind
Protec ng the Least Protected: Rights of Migrant Workers and The Role of Trade Unions: Guidelines for Trade Unions, Labour Educa on 1996/2 No. 103.
RI Belum Ra fikasi Konvensi Perlindungan Pekerja Migran”. (Jakarta: Kompas, 9 September 1995). Sunarno. Kebijakan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan
lR ec hts V
Buruh Migran dan Anggota Keluarganya. Disampaikan dalam acara FGD Legal Frame Work on Migrant Worker di BPHN, Jakarta, 26 April 2011.
The new Lexicon; Webster Dic onary at The English Language. Vol. I. (Dansburg: Lexicon Inc, 1995).
“Buruh Migran Indonesia Terancam Kebijakan An
Buruh Migran”. (www.hukumonline.com).
Diakses pada tanggal 12 Januari 2012.
“Moratorium tak Kurangi Minat WNI jadi TKI”. (h p:// nasional. Viva news. com/news/read/263428minat-masyarakat-daerah-jadi-tki-masih- nggi) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012. “Pemerintah harus Jamin Pemulangan TKI Ilegal.” (h p:// nasional. vivanews.com/news/ read/260071-pemerintah-harus-jamin-pemulangan-tki-ilegal) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.
na
“Peran Atase Ketenagakerjaan untuk Meningkatkan Perlindngan TKI di Luar Negeri”. (h p:// kampungtki.com/baca/22868.) Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.
“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
Informal.” (h p://yudicare.wordpress.
com/2011/03/17/perlindungan-hukum-tenaga-kerja-indonesia-tki-informal/.) Diakses pada
Jur
tanggal 3 Januari 2012.
“Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Sektor Pembantu Rumah Tangga) di Luar Negeri (Bagian II)”. (h p://hukum.kompasiana.com/ 2010/12/15/perlindungan-hukum-
172
Volume 1 Nomor 1 Januari-April 2012
terhadap-tenaga-kerja-indonesia-sektor-pembantu-rumah-tangga-di-luar-negeri-bagian-ii/)
BP HN
Diakses pada tanggal 3 Januari 2012.
Indonesia. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
_________. Undang-undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU No. 40 Tahun 2004. LN Tahun 2004 No. 150. TLN No. 4456.
_________. Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. UU No. 39 Tahun 2004, LN Tahun 2003 No. 39. TLN No. 4279.
_________. Undang-undang tentang Ketenagakerjaan, UU No. 13 Tahun 2003, LN Tahun 2003 No.39. TLN No. 4279. No. 156. TLN No. 3882.
ing
_________. Undang-undang tentang Hubungan Luar Negeri. UU No. 37 Tahun 1999. LN Tahun 1999 ________. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU No. 21 Tahun 2007. LN Tahun 2007 No. 58. TLN No 4720. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
ind
________. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan _________. Instruksi Presiden Nomor 06 Tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
lR ec hts V
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. No. 104 A/Kepmen/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri. Universal Declara on of Human Right.
The Interna onal Conven on 1990 on The Protec on of All Migrant Workers and Members of Their Families.
Interna onal Convenant on Civil and Poli cal Right.
Interna onal Labour Organiza on. Conven on Number 97 Revised 1949 Migra on for Employment.
_________. Conven on Number 143 1975 Migra on in Abusive Condi on and The Promo on of Equality of Opportunity and Treatment of Migrant Workers. A Primer on The UN Conven on on The Protec on of The Right of All Migrant Workers and Member of The Families”. Right of Migrant Workers, Philippine Migrant Rights Watch Asian Partnership
Jur
na
in Interna onal Migra on, December 1997.
173
