Jurnal BETA, Volume 7 No 1, September 2008

Jurnal BETA, Volume 7 No 1, September 2008_________________________________________

1


ANALISIS MODEL LAPORAN KEUANGAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK PENGELOLAAN KEUANGAN PERGURUAN TINGGI SWASTA DI KABUPATEN SIDOARJO* Sigit Hermawan dan Heri Widodo** ABSTRAK The study is aimed at: (1) to know the private universities financial statement models in Sidoarjo; (2) to explain the accountability aspect of the private universities financial statement models in Sidoarjo; and (3) to identify an ideal financial statement for private universities to support the public accountability of financial management. The results of the study are: (1) the financial statement models created by the private universities in Sidoarjo are balance sheet, business outcome statement, revenue and expense budgeting plan statement, and accountability statement for each division; (2) the accounting aspect of the private universities financial statement models in Sidoarjo based on users’ perspective are diverse. The financial statement users state that the financial statement accountability in University “Y” is adequate although it still needs some revisions. On the other hand, the financial statement users of STKIP “X” Sidoarjo state that the financial statement created gives inadequate information in deciding a strategic decision; (3) the private universities financial statement models in Sidoarjo compared with PSAK No. 45, as required by IAI have not been fulfilled the aspects of public accountability. In this case, University “Y” as PTS has carried out the efforts to generate standardized and transparent financial statement. Key words: financial statement models, public accountability, PSAK No.45 A. PENDAHULUAN Laporan keuangan penting artinya baik bagi lembaga berorientasi laba (profit oriented) maupun lembaga nirlaba (not profit oriented) karena laporan keuangan merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan organisasi dan sebagai media pertanggungjawaban publik kepada para stakeholders. The American Institute of Certified Public Accountants (The AICPA) melalui Accounting Principles Board (APB) Statement No. 4 menyatakan bahwa financial statement are the means by which

**

Sigit Hermawan dan Heri Widodo adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

2


the information accumulated and processed in financial accounting is periodically communicated to those who use it. (APB,1970:10) Pentingnya laporan keuangan juga dinyatakan oleh Syakhroza, (2003;13), yakni bahwa pertanggungjawaban kepada publik tidak saja merupakan monopoli kewajiban bagi perusahaan-perusahaan yang berorientasi bisnis tetapi juga merupakan kewajiban bagi perusahaan yang tidak bermotif mencari laba – organisasi nirlaba (non profit organization). Dengan demikian, meskipun belum merupakan suatu kebiasaan bagi organisasi nirlaba tetapi tren ke depan tuntutan dari masyarakat banyak agar organisasi nirlabapun mulai menerapkan keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada publik. Organisasi nirlaba

membutuhkan

laporan

keuangan

sebagai

media

keterbukaan

dan

pertanggungjawabannya. Demikian pula dengan laporan keuangan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang berguna sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan strategis dan sebagai bentuk media pertanggungjawaban pengelola kepada para stakeholder. Para stakeholder PTS dapat menggunakan laporan keuangan untuk menilai a) jasa yang diberikan oleh PTS dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut; dan b) cara pengelola melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerja manajer. Organisasi pemerintah, para donatur, anggota organisasi, dan masyarakat pengguna jasa PTS perlu mengetahui kemampuan PTS dalam memberikan jasanya. Begitu pula dengan pengurus dan pengelola PTS yang harus melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi. Menurut Suryono (2001:8), laporan keuangan perguruan tinggi yang saat ini ada hanyalah berupa laporan penerimaan dan pengeluaran. Laporan ini disusun dengan dua sisi yakni sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan diperoleh dari pemerintah,

3


masyarakat atau sumber-sumber lain. Sisi pengeluaran pada umumnya dipergunakan untuk biaya rutin seperti gaji dosen, belanja barang, pemeliharaan sarana dan prasarana dan biaya pengembangan untuk pengembangan profesi, pengembangan mahasiswa, pengadaan sarana dan prasarana baru dan untuk investasi lainnya dalam peningkatan proses belajar mengajar. Model laporan keuangan tersebut memiliki banyak kelemahan karena hanya berbasis kas (cash basis) dengan sistem tata buku tunggal (single entry system) sehingga tidak dapat menyajikan informasi jumlah harta (aktiva), kewajiban, kenaikan aktiva bersih, pendapatan dan beban. Model laporan keuangan tersebut telah lama ditinggalkan bahkan pada sistem informasi akuntansi keuangan daerah (pemkab dan pemkot) telah pula ditinggalkan dan diganti dengan model laporan keuangan yang lebih informatif yang menyajikan elemen aktiva, kewajiban, kenaikan aktiva bersih, pendapatan, dan beban. Apabila model laporan keuangan yang disajikan oleh PTS seperti tersebut maka sangat dipertanyakan aspek akuntabilitasnya. Karena hakekatnya akuntabilitas adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan (disclosure) segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pertanggungjawaban yang dimaksud lebih banyak diarahkan pada pengelolaan keuangan melalui penyediaan laporan keuangan yang informatif. Maka menjadi hal yang ironis apabila perguruan tinggi (baca PTS), lebih-lebih yang memiliki Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi tidak menyajikan model laporan keuangan yang informatif dan menjamin aspek akuntabilitas publik. Maka akan menjadi kajian

4


penelitian yang menarik untuk mengetahui model laporan keuangan PTS kaitannya dengan aspek akuntabilitas dan model laporan keuangan yang ideal yang menjamin akuntabilitas publik pengelolaan keuangan PTS. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui model laporan keuangan PTS di Kabupaten Sidoarjo ; 2) untuk menjelaskan aspek akuntabilitas publik dari model laporan keuangan PTS di Kabupaten Sidoarjo ; 3) untuk mengidentifikasi model laporan keuangan PTS yang ideal dan mendukung akuntabilitas publik pengelolaan keuangan.

B. METODE PENELITIAN Subyek penelitian ini adalah PTS yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan obyek penelitian ini adalah model laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh PTS setiap tahunnya. PTS yang disajikan sebagai subyek penelitian adalah Universitas ”Y” Sidoarjo mewakili universitas, dan STKIP ” X” Sidoarjo mewakili Sekolah Tinggi, sedangkan Akademi tidak ada. Sumber dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga cara yakni a) pengamatan, b) interview, dan c) dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara merekam data lapangan, melakukan member check kepada subyek penelitian, melakukan triangulation test dalam rangka memperoleh keabsahan data dan melakukan penyempurnaan analisis. Setelah melakukan keabsahan data, maka proses berikutnya adalah menentukan langkah-langkah analisis guna menjawab rumusan masalah : 1. untuk menjawab pertanyaan pertama tentang model-model laporan keuangan PTS maka digunakan teknik dokumentasi berupa pengambilan data laporan keuangan tahunan pada masing-masing PTS. Apabila tidak memungkinkan untuk pengambilan

5


data secara dokumentasi karena dilakukan dengan observasi atau melihat sekilas laporan tersebut. Teknik dokumentasi dan observasi tersebut dapat di-cross check dengan wawancara kepada key informant. Key informant yang dipilih adalah kepala BAK sebagai pelaksana teknik penyusunan laporan keuangan tahunan. Atau juga kepada wakil rektor II yang membidangi administrasi keuangan ; 2. untuk menjawab pertanyaan kedua tentang aspek akuntabilitas publik laporan keuangan maka digunakan teknik wawancara dengan stakeholder laporan keuangan, seperti ketua dan bendahara yayasan, rektor. Wawancara dikaitkan dengan tersedianya data yang lengkap tentang pengelolaan keuangan mulai dari jumlah harta (aktiva), hutang yang menjadi tanggungan, kenaikan aktiva bersih, hasil operasional dan arus kas masuk dan keluar. Selain itu juga akan dilakukan pengecekan dokumen hasil dari dokumentasi untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan telah didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah ; 3. untuk menjawab pertanyaan ketiga tentang model laporan keuangan PTS yang ideal dan mendukung aspek akuntabilitas publik maka dibandingkan antara model laporan keuangan yang sekarang ada dengan kajian teori tentang model laporan keuangan yang disyaratkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia seperti dalam PSAK No. 45. Perbandingan didasarkan bentuk laporan yang dihasilkan oleh PTS dan bentuk laporan menurut PSAK No. 45. Apabila laporan keuangan telah disusun sesuai dengan PSAK no. 45 maka akuntabilitas laporan keuangan PTS terjamin dan sebaliknya bila tidak atau belum sesuai dengan PSAK No. 45 maka akuntabilitas laporan keuangan PTS belum terjamin.

6


C. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Model Laporan Keuangan PTS di Kabupaten Sidoarjo 1.1. Model Laporan Keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo Model laporan keuangan yang ada di Universitas ”Y” Sidoarjo adalah : a. untuk laporan keuangan tahunan, telah disusun laporan neraca, dan laporan sisa hasil usaha. Laporan keuangan model seperti ini baru dilaksanakan pada tahun 2006, karena hal tersebut merupakan salah satu rekomendasi audit dari Lembaga Pembina dan Pengawas Keuangan Pimpinan Pusat (LPPK PP) Muhammadiyah. Adapun masing-masing laporan akan dijelaskan sebagai berikut : 1.

laporan neraca menyajikan jumlah aktiva lancar, jumlah aktiva tidak lancar, jumlah kewajiban jangka pendek dan jangka panjang, serta jumlah saldo awal aktiva bersih, dan jumlah kewajiban dan aktiva bersih.

2.

laporan sisa hasil usaha menyajikan informasi perbandingan pendapatan dan biaya-biaya. Hasil akhir dari laporan sisa hasil usaha adalah surplus atau minus sisa hasil usaha per periode.

b. untuk laporan keuangan bulanan, dibuatlah model laporan pertanggungjawaban dana berupa laporan keuangan yang terdiri atas laporan sumber dana, laporan pengeluaran lain-lain, laporan pengeluaran akomodasi, laporan honorarium, laporan potongan dan angsuran, laporan pencairan dan penggunaan dana pada setiap bagian dan fakultas (BAA, BAU, BAK, Pusdakom, Penerbitan, LP3, LPPM, Perpustakaan, Pascasarjana, dan fakultas). Laporan-laporan tersebut akan disajikan dalam satu laporan yakni laporan pertanggungjawaban dana. Laporan ini akan berisi jumlah pemasukan pada sisi kiri, dan jumlah pengeluaran pada sisi kanan. Hasil perbandingan jumlah

7


pemasukan dan jumlah pengeluaran adalah saldo akhir, apakah surplus atau minus. Laporan ini ditanda tangani oleh kepala BAK, mengetahui wakil rektor II dan bendahara BPH. 1.2. Model Laporan Keuangan STKIP ”X” Sidoarjo Model laporan keuangan yang ada di STKIP ”X” Sidoarjo adalah : a. untuk laporan keuangan tahunan disusun laporan anggaran pendapatan dan belanja tahunan. Laporan ini akan terdiri atas dua sisi yakni sisi kiri untuk jumlah pemasukan, dan sisi kanan untuk jumlah pengeluaran. Laporan ini sesungguhnya adalah laporan lanjutan dari laporan anggaran pendapatan dan belanja untuk bulan Desember. Jadi pertanggungjawaban tahunan yang disusun sesungguhnya adalah laporan pertanggungjawaban untuk bulan terakhir (Desember). b. untuk laporan bulanan disusun laporan anggaran pendapatan dan belanja bulanan. Laporan ini terdiri atas sisi kiri untuk pemasukan dan sisi kanan untuk pengeluaran. Untuk pemasukan akan berisi tentang pencairan dana yang berasal dari yayasan dan untuk pengeluaran akan berisi tentang pertanggungjawaban dana pada masingmasing bagian dan jurusan (BAA, BAU, BAK, perpustakaan, jurusan). Laporan oleh masing-masing bagian dan jurusan ini harus diserahkan kepada bagian keuangan satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan. Laporan masing-masing bagian dan jurusan akan ditanda tangani oleh kepala bagian atau ketua jurusan dan mengetahui kepala keuangan. Untuk laporan pertanggungjawaban dana akan ditanda tangani oleh kepala keuangan dan mengetahui pembantu ketua II.

8


2. Aspek Akuntabilitas Model Laporan Keuangan PTS di Kabupaten Sidoarjo 2.1. Aspek Akuntabilitas Model Laporan Keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang diperoleh sebelumnya maka peneliti melakukan wawancara kepada user (pengguna) laporan keuangan seperti Ketua, Bendahara, Rektor, dan Wakil Rektor II menyangkut aspek akuntabilitas laporan keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo. Berikut disajikan data responden Tabel 1. Data Responden di Universitas ”Y” Sidoarjo No Nama Jabatan 1 Prof. Dr. AJ, MA Rektor 2 Drs. AH, M.Ag Wakil Rektor II 3 Drs. MR Ketua BPH 4 Drs. AR, M.Ag Bendahara BPH Sumber : Data Wawancara Wawancara pertama dilakukan kepada Rektor Universitas ”Y” Sidoarjo, Prof. Dr. AJ, MA. Pertanyaan diarahkan pada penggunaan laporan keuangan yang ada untuk pengambilan keputusan di Universitas ”Y” Sidoarjo. Atas pertanyaan tersebut, tanggapan Rektor adalah bahwa laporan keuangan akan digunakan untuk pengambilan keputusan strategis seperti ketika rapat dengan BPH yang membahas tentang pembangunan fisik maka laporan keuangan sangat membantu dengan memberikan informasi misalnya jumlah hutang pada BNI yang masih menjadi tanggungan dan kas yang tersedia, sehingga diketahui kelayakan pembangunan tersebut akan dijalankan atau tidak. Pertanyaan berikutnya diarahkan pada aspek akuntabilitas dari laporan keuangan. Atas pertanyaan tersebut, tanggapan Rektor adalah bahwa apabila yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah tersedianya informasi yang lengkap dan terstandar maka laporan keuangan yang ada sudah cukup bagus untuk memenuhi kriteria akuntabilitas.

9


Wawancara kedua dilakukan kepada Wakil Rektor II, Drs. AH, M.Ag. Pertanyaan diarahkan pada penggunaan laporan keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo untuk pengambilan keputusan strategis. Atas pertanyaan tersebut, tanggapan Wakil Rektor II menyatakan bahwa laporan keuangan biasanya untuk evaluasi kegiatan dan juga untuk keputusan perencanaan ke depan, misalnya bila ada rencana kenaikan gaji. Sedangkan untuk aspek akuntabilitas laporan keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo, wakil rektor II menyatakan bahwa telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan PP Muhammadiyah, walaupun mungkin ada beberapa yang disesuaikan dengan kondisi Universitas ”Y” Sidoarjo. Wawancana ketiga dilakukan kepada Ketua BPH, Drs. MR. Atas pertanyaan peneliti tentang kemanfaatan laporan keuangan bila digunakan untuk pengambilan keputusan, maka ketua BPH menyatakan bahwa sangat bermanfaat khususnya pada sumber data yang harus tersedia, misalnya kas yang harus tersebut untuk pengembalian hutang jangka panjang. Sedangkan tentang aspek akuntabilitas laporan keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo, ketua BPH menyatakan bahwa telah dilaksanakan dengan baik karena semua informasi tersedia, seperti kas yang ada, hutang kepada pihak ketiga, pendapatan dari aktivitas utama dan lain-lain. Wawancara keempat dilakukan kepada Bendahara BPH, Drs. AR, M.Ag. Atas pertanyaan peneliti tentang kemanfaatan laporan keuangan bila digunakan untuk pengambilan keputusan, maka Bendahara BPH menyatakan bahwa hal tersebut sangat bermanfaat untuk bersama-sama dengan rektorat membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan keuangan, misalnya tentang pengembangan dan pembangunan fisik. Sedangkan aspek akuntabilitas dari laporan keungan Universitas ”Y” Sidoarjo, maka

10


Bendahara BPH menyatakan bahwa dari segi kelengkapan laporan dan bukti pendukungnya, laporan keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo bagus. 2.2. Aspek Akuntabilitas Model Laporan Keuangan STKIP ”X” Sidoarjo Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya maka peneliti melakukan wawancara untuk menggali tanggapan aspek akuntabilitas model laporan keuangan STKIP ”X” Sidoarjo. Wawancara dilakukan kepada user (pengguna) laporan keuangan yakni Ketua, Pembantu Ketua II, Ketua Yayasan, dan Bendahara Yayasan. Berikut disajikan data responden : Tabel 2. Data Responden di STKIP ”X” Sidoarjo No Nama Jabatan 1 Drs. AT, M.Hum Ketua 2 Drs. Dj, M.Pd Pembantu Ketua II 3 Drs. SK, M.Pd Ketua Yayasan 4 Hj. HI Bendahara Yayasan Sumber : Data Wawancara Wawancara pertama dilakukan kepada Ketua STKIP ”X” Sidoarjo. Peneliti menanyakan tentang penggunaan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan strategis di STKIP ”X” Sidoarjo. Atas pertanyaan tersebut, ketua menjawab bahwa penggunaan laporan keuangan selama ini untuk perencanaan biaya-biaya yang harus dikeluarkan khususnya untuk aktivitas operasional. Sedangkan aspek akuntabilitas laporan keuangan, ketua menjelaskan bahwa laporan keuangan yang ada hanya menjelaskan pendapatan (pemasukan) dan belanja (pengeluaran) yang dilakukan. Disinggung tentang informasi yang seharusnya tersedia, seperti jumlah kas, jumlah hutang, jumlah pendapatan dan beban, dan surplus atau minus, ketua menjelaskan bahwa memang sangat dibutuhkan tetapi hal tersebut belum tersedia dalam laporan keuangan yang telah dihasilkan selama ini.

11


Wawancara kedua dilakukan kepada Ketua Yayasan, Drs. SK, M.Pd. Dengan pertanyaan yang sama tentang kemanfaatan laporan keuangan untuk keputusankeputusan strategis maka ketua yayasan menjelaskan bahwa laporan keuangan digunakan untuk melihat kondisi keuangan utamanya kas yang dimiliki. Tentang aspek akuntabilitas laporan keuangan bila dilihat dari kelengkapan laporan keuangan, ketua menjelaskan bahwa kadang kesulitan untuk melihat hasil usaha selama satu periode, yang kelihatan hanyalah uang yang tersedia di Bank. Sedangkan untuk surplus atau minus hasil kegiatan belum dapat ketehui secara pasti. Wawancara ketiga dilakukan kepada Wakil Ketua II, Drs. Dj, M.Pd. Pertanyaan diarahkan pada pemanfaatan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan strategis di STKIP ”X” Sidoarjo. Atas pertanyaan tersebut, wakil ketua menjelaskan bahwa sangat bermanfaat untuk kepentingan operasional teknis dibawah kewenangan wakil ketua II yakni operasional sehari-hari dan juga bentuk pertanggungjawaban setiap bagian dan jurusan. Tentang aspek akuntabilitas, wakil ketua II menjelaskan bahwa bila yang dimaksud adalah kelengkapan laporan maka sangat kurang karena laporan keuangan yang ada hanya laporan anggaran pendapatan dan belanja sehingga tidak dapat menampilkan hasil kegiatan selama satu periode. Wawancara keempat dilakukan kepada Bendahara Yayasan, Hj. HI. Dengan pertanyaan yang sama dengan yang lain, Bendahara Yayasan menjelaskan bahwa pemanfaatannya digunakan untuk perencanaan pembangunan fisik yang akan dilakukan oleh pihak yayasan. Sedangkan aspek akuntabilitas laporan keuangan, bendahara menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban telah dilakukan dengan benar dan dilengkapi dengan bukti yang tepat. Untuk kelengkapan yang lain, misalnya laporan

12


keungan yang lebih lengkap, memang masih perlu pembenahan untuk laporan yang lebih baik lagi. 3. Model Laporan Keuangan PTS Ideal dan Mendukung Akuntabilitas Publik Berdasarkan data yang telah diperoleh baik dari wawancara, dokumentasi dan observasi diketahui bahwa : a. model laporan keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo adalah neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan anggaran pendapatan dan belanja, laporan pertanggungjawaban masing-masing bagian ; b. model laporan keuangan STKIP ”X” Sidoarjo adalah laporan anggaran pendapatan dan belanja, dan laporan pertanggungjawaban masing-masing bagian. Apabila model laporan keuangan diatas dibandingkan dengan laporan keuangan yang disyaratkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia untuk organisasi nirlaba yakni PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba maka laporan keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo masih belum memenuhi kriteria untuk pelaporan keuangan PTS. PSAK No. 45 menyatakan bahwa laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk laporan keuangan Universitas ”Y” Sidoarjo adalah neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan rencana anggaran pendapatan dan belanja, dan laporan pertanggungjawaban masing-masing bagian dan fakultas. Walaupun nampak berbeda dengan PSAK No. 45 namun upaya Universitas ”Y” Sidoarjo dibawah Majelis DIKTI Litbang PP Muhammadiyah untuk menyelenggarakan laporan keuangan yang transparan dan terstandar patut dipuji artinya upaya untuk meningkatkan aspek akuntabilitas publik laporan keuangan tetap diupayakan dengan sungguh-sungguh.

13


Untuk laporan keuangan yang disusun oleh STKIP ”X” Sidoarjo jelaslah berbeda antara yang disyaratkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dengan yang telah dihasilkan. Perbedaan yang sangat mendasar adalah tidak digunakannya sistem akuntansi double entry dan accrual basis. Hal tersebut nampak dari laporan keuangan yang dihasilkan oleh STKIP ”X” Sidoarjo, yakni laporan rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB). Model laporan keuangan seperti ini dihasilkan oleh sistem akuntansi single entry dan cash basis. Dengan demikian laporan keuangan STKIP ”X” Sidoarjo belum memenuhi aspek akuntabilitas publik.

D. SIMPULAN DAN SARAN Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka simpulan penelitian ini adalah 1) model laporan keuangan yang dihasilkan PTS di Kabupaten Sidoarjo adalah neraca, laporan sisa hasil usaha, laporan rencana anggaran pendapatan dan belanja, dan laporan pertanggungjawaban masing-masing bagian ; 2) aspek akuntabilitas laporan keuangan PTS di Kabupaten Sidoarjo menurut user (pengguna) cukup beragam. User (pengguna) laporan keuangan di Universitas ”Y” Sidoarjo menyatakan cukup baik akuntabilitas laporan keuangan yang ada walaupun beberapa masih perlu perbaikan dan pembenahan untuk lebih lengkap. Sedangkan user (pengguna) laporan keuangan di STKIP ”X” Sidoarjo menyatakan belum cukup baik dan belum lengkap karena belum memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan strategis ; 3) model laporan keuangan PTS di Kabupaten Sidoarjo bila dibandingkan dengsn PSAK No. 45, sebagaimana disyaratkan oleh IAI, maka belum memenuhi aspek akuntabilitas publik.

14


Tetapi upaya yang dilakukan oleh Universitas ”Y” Sidoarjo sebagai PTM untuk menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan terstandar cukuplah baik. Sedangkan saran dalam penelitian ini adalah 1) bagi penyelenggara keuangan PTS sebaiknya menyusun laporan keuangan yang terstandar sehingga akuntabilitas publik terjamin ; 2) bagi user (pengguna) laporan keuangan PTS sebaiknya memberikan dukungan kepada penyelenggara keuangan untuk menyusun laporan keuangan yang terstandar sehingga aspek akuntabilitas publik tetap terjamin ; 3) bagi pihak yang menjadi pembina PTS misalnya Dikti, Kopertis, Kopertais, atau PGRI hendaknya juga memberi dukungan kepada penyelenggaran keuangan untuk menyusun laporan keuangan yang terstandar sehingga aspek akuntabilitas publik tetap terjamin.

15


DAFTAR ACUAN Accounting Principles Board (APB). 1970. Basic Concept and Accounting Principles Underlying Financial Statament of Business Enterprises. APB No. 4. New York. Alderman, Wayne dan Jennifer M. Mueller. 2003. Cash Flow Classification of Restricted Funds. Http://www.nysscpa.org/cpajournal/2003/1003/dept/ d114603.htm. Diakses 7 Januari 2004. 22.10 WIB Anonim. Tanpa Tahun. Jurnal Penyesuaian. Http://www.ut.ac.id/ol-supp/FEKON /EKMA4115/modul2_kb2htm. Diakses 10 Desember 2003. 19.55 WIB Anynomous. 2000. Special Issues Relating to Implementation of FASB Statement 116, 117 and 124. Http://www.bap.org/finance/fasb.htm. Diakses 25 Nopember 2003. 21.25 WIB Anynomous. Tanpa Tahun. Cash vs Accrual Accounting. Http://www.emcp.com/ accounting4e/Stu_res/cdr/a5.html. Diakses 10 Desember 2003.19.05 WIB Anynomous. Tanpa Tahun. Chapter 16: Accounting For Colleges And Universities.Http://Capital2.Capital.Edu/Faculty/Smellum/Question.Htm. Diakses pada 3 Februari 2003. 08.45 WIB Bastian, Indra dan Gatot Supriyanto. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Konsep untuk Pemerintah Daerah. Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta Financial Accounting Standards Board. 1985. Statement of Financial Accounting Concepts No. 6. Elements of Financial Statement a Replacement of FASB Concepts Statements No. 3. Connecticut : Highridge Park, Stamford Freeman, Robert. J. dan Croug. D. Shoulders. 1999. Governmental and Non Profit Accounting Theory and Practice. 6th edition. Prentice Hall Inc. New Jersey. USA Henke, Emerson, E. 1992. Introduction to Non Profit Organisation Accounting. Fourth Edition. South Western Publishing Co. Cincinati IAI. 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. PT. Salemba Empat. Jakarta Locklear, Alesa. 1997. What's The Impact of SFAS 116 and 117 on Non-Profit Organizations? (Statement of Financial Accounting Standards). Fund Raising Management, April 1997 v28 n2 p18(3) Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya. Bandung

16


Nurkholis. 2000. Akuntabilitas Puboik dan Peran Akuntansi Pemerintahan Menyongsong Otonomi Daerah. www.otoda.or.id. Diakses 27 Desember 2005 Peltrey, Sandra. 1993. SFAS No. 117 and It’s Impact on Not For Profit Colleges and Universities. The Journal CPA Online November 1993. New York State Society of Certified Public Accountant. New York Pratolo, Suryo. 2001. Double Entry Book Keeping dan Accrual Basis Sebagai Pendukung Akuntabilitas Sektor Publik. Jurnal Akuntansi dan Investasi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Razek, Joseph R dan Gordon A. Hosch. 1990. Introduction To Governmental And Not For Profit Accounting. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersy Rosjidi. 2001. Akuntansi Sektor Publik Pemerintah : Kerangka, Standar dan Metode, Penerbit Aksara Satu. Surabaya Riyanto, Yatim. 2003. Penelitian Kualitatif. Penerbit SIC. Surabaya Setyawan, Agus. 2001. Penyajian Laporan Keuangan Sebagai Sarana Pertanggungjawaban Keuangan Lembaga Pendidikan Tinggi (Studi Kasus Pada Universitas Negeri Malang). Skripsi. Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Supriyanto. 1996. Pengelolaan Dana Pada PTN di Jatim (Studi Kasus Tentang Perencanaan, Strategi, Sumber Penerimaan dan Penggunaan Serta pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Masyarakat (Studi Kasus di Universitas Brawijaya dan IKIP Malang). Tesis. Tidak Dipublikasikan. Magister Ilmu Pendidikan. IKIP Bandung Suryono, Yoyon. 2001. Pemberdayaan Masyarakat : Mengelola Biaya Pendidikan Secara Efisien dan Lebih Adil. Jurnal DIDAKTIKA. Vol 1 No.1 April. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Syakhroza, Akhmad. 2003. Karakteristik Akuntansi Sektor Publik. Manajemen Usahawan. No. 12 Th. XXXII. Desember. www.kopertis7.go.id/direktori. Diakses 12 Januari 2006. Jam 10.25 WIB

17

Jurnal BETA, Volume 7 No 1, September 2008

Recommend Documents