juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Kerangka anggaran pembangunan daerah tahun 2014 memberikan gambaran arah pembangunan

yang

diperlukan

untuk

pelaksanaan

kegiatan

dengan

memperhatikan

kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Anggaran pembangunan daerah tersebut pendanaannya bersumber antara lain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat. Secara umum komponen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu: a) Penerimaan daerah, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya; b) Pengeluaran daerah, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah maupun yang ditugaskan serta kebutuhan lainnya yang sejalan dengan perundangan yang berlaku, dengan pendistribusiannya mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum; c) Pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya. Peraturan perundangan yang mengatur pajak dan retribusi daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pemberlakuan

pelaksanaannya

efektif

pada

Tahun

2010.

Sebagai

pelaksanaan

dari

Perundangan-undangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014

III-1

tentang Pajak daerah dan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, sumber penerimaan daerah (provinsi), terdiri atas : 1.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;

2.

Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus;

3.

Kelompok-lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.1. Pendapatan Daerah 3.1.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2014 untuk pendapatan daerah, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan serta penerimaan dari BUMD.

Upaya-upaya

yang

dilakukan

oleh

Pemerintah

daerah

untuk

meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara: a.

Intensifikasi dan ekstensifikasi objek pendapatan daerah dari sumber PAD yang lebih efektif;

b.

Revitalisasi peran dan skala usaha BUMD;

c.

Mendukung Kanwil Direktorat Jendral Pajak dan kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam rangka optimalisasi pemungutan PBB, PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) dan PPh Pasal 21;

d.

Memperkuat kemampuan analisis yang makin akurat terhadap kondisi makro ekonomi nasional dan regional untuk kepentingan penyusunan asumsiasumsi perhitungan pendapatan daerah;

e.

Validasi potensi pendapatan secara berkesinambungan;

f.

Optimalisasi pengelolaan asset dan keuangan daerah;


III-2

g.

Peningkatan akurasi data Sumber Daaya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian Dana Perimbangan;

h.

Optimalisasi ruang koordinasi perhitungan Dana Perimbangan degan unsur pemerintah pusat;

i.

Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/ masyarakat;

j.

Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;

k.

Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;

l.

Memperkuat

pelaksanaaan

koordinasi

pemungutan

dengan

seluruh

stakeholder; m. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif; n.

Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;

o.

Menerapkan SOP yang makin teruji;

p.

Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;

q.

Penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan yang berada di pusat-pusat komunitas publik;

r.

Memberikan pilihan untuk membayar pajak melalui ATM (e-Samsat);

s.

Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;

t.

Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;

u.

Mempertajam sistem pengendalian kinerja;

v.

Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara online;.

3.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2014 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 105,40% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan: a.

PAD dapat direalisasikan sebesar 106,08% dari target yang ditetapkan dengan

rincian

penerimaan

pajak

daerah

dapat

dicapai

sebesar

103,33%. Penerimaan retribusi daerah dapat dicapai sebesar 113,73%, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 101,31% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 166,19%. b.

Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 110,49% dari target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil


III-3

bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 126,12%, dana alokasi umum sebesar 100% dan dana alokasi khusus sebesar 100%. c.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 99,25% dari target yang ditetapkan dengan rincian : penerimaan hibah dapat direalisasikan sebesar 95,60%, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 99,27%. Anggaran dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2014

selengkapnya disajikan dalam daftar sebagai berikut : Tabel 3.1 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2014

(Rp) 3

Realisasi *) (Rp) 4

Pencapaian Target % 5

21.293.061.427.605,00

22.442.203.801.551,00

105,40

14.299.546.318.505,00

15.169.404.080.240,00

106,08

13.311.002.682.000,00

13.753.760.402.652,00

103,33

4.571.605.000.000,00

4.938.844.130.900,00

108,03

5.222.173.000.000,00

5.301.025.311.100,00

101,51

1.834.232.432.000,00

2.119.915.120.776,00

115,58

48.116.000.000,00

53.640.529.666,00

111,48

1.634.876.250.000,00

1.340.335.310.210,00

81,98

No

Pendapatan Daerah

Anggaran Setelah Perubahan

1

2

A. PENDAPATAN DAERAH 1. Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah a). b). c). d). e).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan Pajak Rokok

b. Retribusi Daerah

61.620.227.000,00

70.083.252.728,00

113,73

a).

Retribusi Pelayanan Kesehatan

21.720.782.000,00

26.783.379.839,00

123,31

b).

Retribusi Laboratorium Kemetrologian

14.000.000.000,00

15.627.737.000,00

111,63

c).

Retribusi Pelayanan Pendidikan

5.889.810.000,00

6.546.050.000,00

111,14

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

7.508.185.000,00

8.961.392.949,00

119,35

92.700.000,00

221.980.290,00

239,40

1.600.000.000,00

2.592.752.500,00

162,05

29.000.000,00

33.449.195,00

115,34

7.789.750.000,00

8.144.613.445,00

104,56

1.100.000.000,000

1.108.917.510,00

100,81

90.000.000,00

62.980.000,00

69,98

1.800.000.000,00

0,00

0,00

300.432.018.000,00

304.380.444.819,00

101,31

5.700.000.000,00

7.942.559.864,00

139,34

1.300.000.000,00

1.318.242.901,00

101,40

0,00

0,00

d). e). f). g). h). i).

c.

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga (TAHURA) Retribusi Penyeberangan di Air Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah Retribusi Izin Trayek

j).

Retribusi Izin Usaha Perikanan

k).

Retribusi Perpanjangan IMTA

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan a). Perusahaan Milik Daerah 1)

P.D. Jasa dan Kepariwisataan

2)

P.T. Agronesia


III-4

0,00

3)

P.T. Jasa Sarana

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD – Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank 1) Bank bjb PD. Bank Perkreditan Rakyat 2) (PD.BPR) PD. Perkreditan Kecamatan 3) (PD.PK) Bagian Laba atas Penyertaan Modal c). pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang d. Sah Hasil Penjualan Aset Daerah Yang a). Tidak Dipisahkan 1) Pelepasan Hak Atas Tanah Penjualan Peralatan/Perlengkapan 2) Kantor Penjualan Rumah Jabatan/Rumah 3) Dinas Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4) Empat 5) Penjualan Drum Bekas 6) Penjualan Bahan Bekas Bangunan b).

b). c). d). e). f). g). h). i). j) k). l). 2

Penerimaan Jasa Giro Pendapatan Bunga Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pekerjaan Pendapatan Denda Pajak Pendapatan Denda Retribusi Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan dari Sewa Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan a. Pajak a). Bagi Hasil Pajak 1).Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2).Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21 3).Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya b). Alam 1). Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)


4.400.000.000,00

6.624.316.963,00

150,55

294.220.818.000,00

295.936.631.041,00

100,58

289.000.000.000,00

289.750.588.647,00

100,26

4.381.514.000,00

5.040.119.372,00

115,03

839.304.000,00

1.145.923.022,00

136,53

511.200.000,00

501.253.914,00

98,05

626.491.391.505,00

1.041.179.980.041,00

166,19

100.300.000,00

574.994.272,00

573,27

100.300.000,00

116.646.750,00

116,30

0,00

80.950.000,00

0,00

0,00

20.096.350,00

0,00

0,00

293.185.172,00

0,00

0,00 0,00

18.116.000,00 46.000.000,00

0,00 0,00

32.080.000.000,00

38.988.705.328,00

121,54

325.000.000.000,00

491.849.315.072,00

151,34

0,00

89.710.000,00

-

0,00

1.455.710.783,00

-

112.842.975.900,00

154.660.625.572,00

0,00

0,00

-

0,00

862.108.325,00

-

0,00

146.123.118.863,00

-

14.441.490.900,00

14.106.460.640,00

97,68

142.026.624.705,00

152.288.990.856,00

107,23

137,06

0,00

40.166.678,330,00

2.950.971.505.100,00

3.260.505.636.017,00

110,49

1.185.070.089.100,00

1.494.604.220.017,00

126,12

972.241.894.000,00

1.076.897.693.149,00

110,76

118.099.329.000,00

181.856.156.868,00

153,99

786.092.806.000,00

864.300.003.170,00

109,95

68.049.759.000,00

30.741.533.111,00

45,18

212.828.195.100,00

417.706.526.868,00

196,26

1.662.559.200,00

2.309.110.857,00

138,89

III-5

-

2). Bagi Hasil dari Tetap/Landrent 3). Bagi Hasil dari Eksploitasi 4). Bagi Hasil dari Bumi 5). Bagi Hasil dari Alam 6). Bagi Hasil dari Panas Bumi b. 3

Iuran

844.734.085,00

274,39

4.587.300.000,00

7.034.716.050,00

153,35

101.878.815.600,00

190.764.523.459,00

187,25

52.126.428.000,00

128.905.966.720,00

247,29

52.265.232.000,00

87.847.475.697,00

168,08

1.687.686.386.000,00

1.687.686.386.000,00

100,00

78.215.030.000,00

78.215.030.000,00

100,00

4.042.543.604.000,00

4.012.294.085.294,00

99,25

23.256.256.000,00

22.232.854.794,00

95,60

4.019.287.348.000,00

3.990.061.230.500,00

99,27

Iuran Eksplorasi dan Pungutan Minyak Pertambangan Gas Pertambangan

Dana Alokasi Umum

c. Dana Alokasi Khusus LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH a. Pendapatan Hibah b.

307.860.300,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI.

3.1.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan yang dihadapi meliputi : 1) Pajak Daerah : a) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara

tepat

waktu

serta

pemahaman

terhadap

ketentuan

pemberlakukan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan; b) Belum seluruh Wapu/ Badan Usaha PBBKB yang terdaftar di wilayah Jawa Barat, melaporkan kegiatan usahanya secara rutin; c) Ketersediaan saran dan prasarana layanan perpajakan di CPDP/ Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan dan perubahan regulasi yang ada; d) Akses

data

terhadap

penerimaan

dan

perhitungan

transfer

penerimaan pajak Rokok dari Kementerian Keuangan, masih terbatas sehingga mempengaruhi tingkat akurasi perhitungan target Pajak Rokok, yang baru diberlakukan mulai tahun anggaran 2014. 2) Retribusi Daerah : a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi; b) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum optimal; c) Masih belum optimalnya kualitas aparatur pengelola retribusi; d) Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang perlu terus ditingkatkan; e) Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah; LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014

III-6

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; a) Belum

optimalnya

manajemen

perusahaan

daerah

dalam

mengimplementasikan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) b) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan dalam menyikapi persaingan usaha yang makin kuat di daerah; c) Belum optimalnya sinergi bisnis antara sesama BUMD maupun dengan BUMN; 4) Lain-lain Pendapatan Asli daerah yang Sah: a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi; b) Belum optimalnya kualitas aparatur pengelola ; c) Ketersediaan perangkat hukum dalam pengelolaan lain lain PAD yang Sah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam system pengendalian dan pengawasannya. 5) Dana Perimbangan : a) Penerimaan dana bagi hasil pajak pusat (PBB. PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 WP OPDN) masih belum optimal karena belum ditunjang oleh keakuratan data objek dan subjek pajak serta tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak yang masih harus terus ditingkatkan; b) Belum optimalnya data potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan; c) Masih terjadinya keterlambatan pemerintah daerah penghasil migas dalam menyampaikan perhitungan, monitoring data produksi dan lifting migas sehingga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam; d) Dalam penggunaan Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) masih dihadapkan pada permasalahan pada ketidakselarasan program penggunaan DBH

di pusat dan daerah, sesuai roadmap

kegiatan DBH CHT dari kementrian perdagangan; e) Penetapan alokasi DBH CHT ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan,

dilakukan

setelah

APBD

ditetapkan,

sehingga

pelaksanannya harus dilakukan setelah APBD perubahan. Kondisi ini menjadikan pelaksanaannya tidak optimal karena sisa waktu anggaran yang tersedia menjadi terbatas. b. Solusi 1) Pajak Daerah


III-7

a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, seperti

dilakukan

Operasi

Gabungan

dengan

Mitra

POLRI,

Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak Kecamatan/kelurahan, maupun perorangan dimana setiap pegawai Cabang pelayanan minimal menelusuri 2 Wajib Pajak pemilik Kendaraan Bermotor per hari. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah; b) Peningkatan stadarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh CPDP/ Samsat melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung; c) Penyempurnaan

ketatalaksanaan

pelayanan

perpajakan,

melalui

perbaikan dan penambahan SOP, Standar Pelayanan, pemeliharaan ISO 9001:2008, penamahan outlet pelayanan, peningkatan layanan info pajak kendaraan serta pencanangan layanan PKB Tahunan melalui eSamsat pada ATM bank bjb yang tersebar di 1.300 titik ATM milik bank bjb; d) Melakukan

penyempurnaan

system

layanan

perpajakan

melalui

sentralisasi program aplikasi samsat online se Jawa Barat. Selain itu telah dilakukan pula integrasi data base wajib pajak dengan NIK pada program e-KTP dengan data base kepolisian daerah; e) Meningkatkan sosialisasi yang makin massif terhadap seluruh pemilik kendaraan bermotor, terkait kebijakan penerapan pajak progresif; f)

Melakukan penelusuran WAPU yang melakukan transaksi di wilayah Jawa Barat erdasarkan catatan dari BPH Migas;

g) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Provinsi dan Kab/kota serta BPH Migas dalam rangka persiapan pelaksanaan pendataan/ cross

check data laporan Wapu ke perusahaan dan rekonsiliasi dengan data BPH Migas. 2)

Retribusi Daerah a) Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah yang diorientasikan pada tariff dan potensinya; b) Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap; c) Penambahan aparatur pengelola retribusi yang potensial, dengan melakukan alih tugas antar OPD lingkup pemerintah provinsi serta


III-8

melanjutkan

keperansertannya

dalam

pelaksanaan

diklat

teknis/

fungsional untuk para pengelola retribusi bersangkutan; d) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan; e) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemunngutan retribusi daerah; 3)

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan a) Meningkatkan koordinasi dengan managemen BUMD dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, guna memperkuat daya saingnya serta kontribusinya dalam penguatan perekonomian masyarakat daerah; b) Meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengisian jabatan pimpinan BUMD perbankan guna penguatan profesionalitas manajemen perbankan daerah; c) Meningkatkan peran dan

fungsi

forum

BUMD,

sebagai wahana

koordinasi dan konsultasi antar perusahaan daerah dalam memperkuat skala usaha serta perasalahan dalam managemen pengelolaan usaha yang menjadi core bussiness-nya. 4)

Lain-lain PAD yang Sah a) Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lain-lain PAD Yang Sah; b) Mlakukan penyegaran maupun penambahan aparatur pengelola serta melanjutkan keperansertaannya dalam berbagai diklat teknis subtanstif dan fungsional; c) Melaksanakan revieu peraturan perundnagan dalam pengelolaan lain lain PAD yang Sah serta sosialisasinya kepada stakeholder terkait;

5)

Dana Perimbangan a) Meningkatkan diukungan dan fasilitasi kepada KPP dan Kanwil DJP Jabar I dan II dengan membuat regulasi terkait pendaftaran wajib pajak cabang/ lokasis bagi pelaku yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Jawa Barat; b) Guna memperkuat informasi dalam perhitungan lifting migas dan penyaluran dana bagi hasil SDA. Pada setiap triwulan dilakukan perhitungan

bersama

Kementrian

ESDM,

Kementrian

Keuangan,

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil; c) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahn yang terkait dana perimbangan;


III-9

d) Mengusulkan pengkajian kembali kebijakan earmarking DBH CHT yang sejalan dengan roadmap pemanfaatan DBH CHT;

2.1. Belanja Daerah 2.1.1. Kebijakan Belanja Daerah Sejalan dengan ketentuan Permendagri No. 13 Tahun 2006 Djo Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 jo Permendagri Nomor 21 Tahun 2012, pada dasarnya terdapat dua jenis belanja langsung yaitu : Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil. Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah tahun 2014 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan. Di samping itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan menjadi pemicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Jawa Barat yang tepat sasaran menuju Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera. Belanja daerah secara nominal, untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi mengalami penurunan. Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami kenaikan yang bervariasil. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2012 (realisasi) dan target Tahun 2013, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 70% dan 30%. Sedangkan untuk target Tahun 2014 komposisinya sekitar 60% dan 40%.


III-10

Belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan dapat diukur dengan capaian prestasi kerja yang telah ditetapkan. Kelompok belanja langsung ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Kebijakan

Belanja

secara

umum

dapat

dilakukan

dengan

mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut: a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional; b. Secara

kewilayahan belanja

daerah harus disusun secara

adil

dan

proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diberikan anggaran penyeimbang. Belanja Langsung adalah belanja yang diarahkan dalam rangka pelaksanaan urusan provinsi dan merupakan alokasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan.

Belanja Tidak Langsung merupakan pendukung untuk

koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersifat umum dalam rangka sinergitas program Provinsi Jawa Barat. Kebijakan mendukung

belanja

pencapaian

daerah

target

Tahun

IPM

80

2014 dan

masyarakat. Dengan perencanaan anggaran

tetap

diarahkan

peningkatan yang

untuk

kesejahteraan

konsisten dan

fokus,

diproyeksikan pencapaian IPM 80 tercapai pada Tahun 2021-2022. Perencanaan pembangunan

yang

mendukung

pencapaian

IPM

80

diarahkan

untuk

memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2014 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain meliiputi : 1.

Pendanaan kegiatan Common Goals Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan

2.

Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJP 2005-2025

3.

Pendukungan percepatan pembangunan nasional (Inpres No. 1/2010) dan program pembangunan yang berkeadilan (Inpres No. 3/2010)

4.

Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program)

5.

Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru)

6.

Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit performance Jawa Barat


III-11

secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Jawa Barat 7.

Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu : belanja bagi hasil, belanja pegawai, belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan dukungan program prioritas nasional (antara lain : dana pendamping DAK dan PNPM)

8.

Pengalokasian anggaran untuk belanja yang presentase telah ditentukan dalam peraturan perundang undangan : a. Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja dalam rangka pengingkatan indeks pendidikan; b. Alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji, dalam rangka peningkatan indeks kesehatan; c. Alokasi anggaran untuk bidang infrustuktur minimal 10% dari total PKB,PBBKB dan BBNKB sesuai dengan pasal 8 UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa : hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota dialokasikan untuk pembanggunan dan/atau pemelihara jalan serta peningkatan modal transportasi umum.

9.

Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi OPD/Biro.

10. Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang

perekonomian

diupayakan

sebesar

10%,

dalam

rangka

peningkatan Indeks Daya Beli 11. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (earmarked), yaitu Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dan dana BOS Pemerintah 12. Pengalokasian anggaran bagi pemenuhan janji Kampanye Gubernur terpilih. Kebijakan belanja difokuskan pada peningkatan elektrifikasi Rumah Tangga, peningkatan kondisi jaringan irigasi perdesaan (saluran tersier), peningkatan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan peningkatan Jaringan Irigasi Desa

(JIDES),

Membangun

Sistem

Penyediaan

Air

Minum

(SPAM)

Metropolitan Bandung, Penanganan Jalan Provinsi, Penanganan Gerakan Rehabilitasi Lahan Kritis (GRLK), Pendukungan Pembangunan Bandara Internasional

Jawa

Barat

(BIJB)

Kertajati,

Dukungan

Penyediaan

Transportasi untuk pekerja di kawasan industri, Penanganan Non Struktural (Konservasi) Wilayah Sungai Citarum, Pendukungan Penyelenggaraan Pendidikan, Penyelenggaraan Keseahata, Kebudayaan, Penyelenggaraan


III-12

Porprov 2014, Penyelenggaraan PON 2016, Pemenuhan Kebutuhan Produksi Daging

Sapi

Lokal,

Promosi

Investasi,

Penanganan

Perkebunan,

Pendukungan Kredit Cintra Rakyat, Pendukungan Desa Membangun, Pendukungan Revitalisasi Posyandu, Pendukungan Perikanan dan Kelautan, Pendukungan Kepariwisataan dan Kerjasama Penelitian Kreatif untuk Solusi Pembangunan Jabar.

2.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Dalam Tahun Anggaran 2014, Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp.24.225.747.390.906,00

dan

dapat

direalisasikan

sebesar

Rp.20.918.433.386.476,00 atau 86,35%. Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk belanja tidak langsung Rp.19.372.474.878.534,00 dan dapat direalisasikan sebesar

Rp.16.959.626.420.346,00

atau

87,54%

dan

belanja

langsung

dialokasikan sebesar Rp.4.853.272.512.372,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp.3.958.806.966.130,00 atau 81,57%. Rincian selengkapnya untuk alokasi anggaran dan realisasi belanja daerah dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

Nomor

Belanja Daerah

ABELANJA DAERAH . 1. BELANJA TIDAK LANGSUNG a. Belanja Pegawai b. Belanja Subsidi c. Belanja Hibah d. Belanja Bantuan Sosial


Realisasi *)

Pencapaian Target

(Rp)

(Rp)

%

24.225.747.390.906,00 20.918.433.386.476,00

86,35

19.372.474.878.534,00 16.959.626.420.346,00

87,54

1.706.329.491.688,97

1.570.351.720.049,00

92,03

10.000.000.000,00

6.805.400.000,00

68,05

6.886.319.731.400,00

6.179.782.845.290,00

89,74

8.186.000.000,00

2.871.320.000,00

35,08

e. Belanja Bagi Hasil

5.804.361.085.247,03

5.461.539.028.033,00

94,09

f. Belanja Bantuan Keuangan

4.646.350.570.198,00

3.738.146.028.076,00

80,45

310.928.000.000,00

130.078.898,00

0,04

4.853.272.512.372,00

3.958.806.966.130,00

81,57

332.511.928.187,00

305.002.725.902,00

91,73

b. Belanja Barang dan Jasa

2.472.566.360.718,00

c. Belanja Modal

2.048.194.223.467,00

2.223.243.629.502,00 1.430.560.610.726,00

89,92 69,84

g. Belanja Tidak Terduga

2. BELANJA LANGSUNG a. Belanja Pegawai

Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI


III-13

2.1.3. Permasalahan dan Solusi a. Permasalahan : 1) Belanja Tidak Langsung Untuk

belanja

tidak

langsung

Rp.19.372.474.878.534,00

dari

alokasi

sebesar

direalisasikan

sebesar

Rp.16.959.626.420.346,00 atau 87,54%. Belanja yang penyerapannya rendah adalah belanja tidak terduga. Hal ini disebabkan karena penyerapan belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan diperkirakan

bencana

sebelumnya,

alam

dan

termasuk

bencana

sosial

pengembalian

yang

atas

tidak

kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut: a) Belanja

pegawai

dialokasikan

sebesar

Rp.1.706.329.491.688,97

direalisasikan sebesar Rp.1.570.351.720.049,00 atau 92,03%; b) Belanja

subsidi

dialokasikan

sebesar

Rp.10.000.000.000,00

direalisasikan Rp.6.805.400.000,00 atau 68,05%; c) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp.6.886.319.731.400,00 yang diperuntukkan untuk: (1) Pemerintah

Pusat/Instansi

Vertikal

sebesar

Rp.131.869.647.000,00 terdiri dari: kepada BKKBN Provinsi Jawa Barat, kepada Kepolisian Daerah Jawa Barat, kepada Panglima Kodam III/Siliwangi, kepada Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung, kepada Lanal Kota Cirebon, dan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiriadinata Tasikmalaya. (2) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar Rp.1.712.809.070.900,00, terdiri dari: Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Swasta sebesar Revitalisasi Pembangunan

Kobong Tidak

sebesar Layak

Huni

Rp.184.860.000.000,00, Rp.74.200.000.000,00, (RUTILAHU)

sebesar

Rp.169.960.000.000,00,

Revitalisasi

Posyandu

sebesar

Rp.101.764.600.000,00,

Sedangkan

bantuan

lainnya

diperuntukan bagi Peningkatan Sarana Keagamaan, Peningkatan Insfrastruktur Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Umum, KONI, Penyelenggaraan Kesetaraan Paket B, Pemberdayaan Juara Gugus SD, Kesejahteraan Guru dan TU Sukwan PLB, LKPJ GUBERNUR JAWA BARAT ATA 2014

III-14

Pemberdayaan Gugus SLB, Pendidikan Inklusif, Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB Swasta, Siswa (Gugus) SLB, Bidang Pendidikan lainnya, Perbaikan Jaringan Irigasi (JITUT dan JIDES), Bidang

Pertanian,

Bidang

Peternakan,

Bidang

Politik

dan

Kesatuan Bangsa, Bidang Kepariwisataan dan Budaya, Bidang Kemasyarakatan lainnya, (Ketahanan Pangan, Usaha kecil, Perindustrian dan Perdagangan), serta Bidang Olahraga dan Pemuda (Formi, Kwarda, Karang Taruna dan KNPI); (3) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat

kepada

Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp.4.019.287.348.000,00; (4) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp.439.398.217.500,00; (5) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Menengah sebesar Rp.581,492,816,000.00. Belanja

Hibah

tersebut

direalisasikan

sebesar

Rp.6.179.782.845.290,00,00 atau 89,86% yang terdiri dari : (1) Belanja

Hibah

kepada

Pemerintah

Pusat

sebesar

Rp.38.100.000.790,00; (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp.2.500.000.000,00 (3) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta sebesar Rp.1.144.156.989.500,00; (4) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat kepada Satuan

Pendidikan

Dasar

Jenjang

SD

sebesar

Rp.2,684,343,385,000,00. Rincian dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.3 BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2014 NO 1

KABUPATEN / KOTA Kabupaten Bandung

REALISASI (Rp.) 221,525,490,000

2

Kabupaten Bandung Barat

3

Kabupaten Bekasi

171,871,835,000

4

Kabupaten Bogor

297,571,030,000

5

Kabupaten Ciamis

65,189,680,000

6

Kabupaten Cianjur

150,210,140,000

7

Kabupaten Cirebon

122,691,460,000

8

Kabupaten Garut

178,148,450,000


94,947,450,000

III-15

9

Kabupaten Indramayu

98,506,765,000

10

Kabupaten Karawang

133,138,565,000

11

Kabupaten Kuningan

62,493,115,000

12

Kabupaten Majalengka

70,162,165,000

13

Kabupaten Purwakarta

39,937,495,000

14

Kabupaten Subang

73,561,400,000

15

Kabupaten Sukabumi

116,953,665,000

16

Kabupaten Sumedang

104,250,795,000

17

Kabupaten Tasikmalaya

83,623,675,000

18

Kabupaten Pangandaran

55,744,815,000

19

Kota Bandung

20

Kota Banjar

9,351,195,000

21

Kota Bekasi

142,632,730,000

22

Kota Bogor

59,298,910,000

23

Kota Cimahi

30,305,435,000

24

Kota Cirebon

21,366,475,000

25

Kota Depok

91,379,725,000

26

Kota Sukabumi

19,353,585,000

27

Kota Tasikmalaya

38,272,170,000

131,855,170,000

JUMLAH

2,684,343,385,000

(5) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan

Pendidikan

Dasar

Jenjang

SMP

sebesar

Rp.1,301,930,017,500,00, Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.4 BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Anggaran 2014 NO

KABUPATEN / KOTA

REALISASI (Rp.)

1

Kabupaten Bandung

98,799,695,000

2


43,644,587,500

3

Kabupaten Bekasi

79,407,642,500

4

Kabupaten Bogor

140,092,762,500

5

Kabupaten Ciamis

32,621,660,000

6

Kabupaten Cianjur

71,230,395,000

7

Kabupaten Cirebon

59,147,082,500

8

Kabupaten Garut

77,345,980,000

9

Kabupaten Indramayu

49,509,365,000

10

Kabupaten Karawang

69,564,557,500

11

Kabupaten Kuningan

30,342,915,000

12


29,978,507,500


III-16

13


18,380,125,000

14

Kabupaten Subang

37,307,482,500

15

Kabupaten Sukabumi

55,332,607,500

16

Kabupaten Sumedang

49,720,057,500

17


39,875,375,000

18

Kabupaten Pangandaran

26,134,567,500

19

Kota Bandung

80,462,525,000

20

Kota Banjar

5,959,207,500

21

Kota Bekasi

67,480,352,500

22

Kota Bogor

32,745,555,000

23

Kota Cimahi

16,068,897,500

24

Kota Cirebon

14,619,255,000

25

Kota Depok

43,878,887,500

26

Kota Sukabumi

11,399,760,000

27

Kota Tasikmalaya

20,880,212,500 JUMLAH

1,301,930,017,500,00


(6) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada

Satuan

Pendidikan

Dasar

dan

Satuan

Pendidikan

Menengah dan Tinggi sebesar Rp.1.008.752.452.500,00; terdiri dari: a) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada

Satuan

Pendidikan

Dasar

dan

SMP

sebesar

Rp.438.412.202.500,00; b) Belanja Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi sebesar Rp. 570.340.250.000,00. d) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp.8.186.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.2.871.320.000.00 atau 35,08%; e) Belanja Bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa

dialokasikan

Rp.5.804.361.085.247,03

direalisasikan

Rp.5.461.539.028.033,00 atau 94,09%; Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.5 RINCIAN REALISASI BELANJA BAGI HASIL KEPADA KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2014 NO 1

KABUPATEN / KOTA Kota Depok


REALISASI 363,042,161,237.00

III-17

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kab Bogor

524,904,650,529.00

Kota Bogor

175,444,557,860.00

Kota Sukabumi

43,522,222,691.00

Kab Sukabumi

168,255,133,033.00

Kab Cianjur

148,578,870,037.00

Kota Bekasi

614,453,342,270.00

Kab Bekasi

499,700,251,221.00

Kab Karawang

294,672,762,614.00

Kab Purwakarta

119,442,801,647.00

Kab Subang

126,929,670,236.00

Kota Cirebon

68,713,851,451.00

Kab Cirebon

203,161,918,928.00

Kab Indramayu

157,611,235,164.00

Kab Kuningan

78,078,954,746.00

Kab Majalengka

97,457,792,958.00

Kota Bandung

677,406,970,766.00

Kab Bandung

307,057,234,994.00

Kab Sumedang

94,219,556,067.00

Kab Garut

141,522,252,600.00

Kota Tasikmalaya

74,249,954,686.00

Kab Tasikmalaya

90,983,601,513.00

Kab Ciamis

83,592,325,606.00

Kota Cimahi

90,980,991,590.00

Kota Banjar Kab Bandung Barat Kab Pangandaran JUMLAH

18,370,327,941.00 175,617,784,242.00 23,567,851,406.00 5,461,539,028,033.00


f) Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp.4.646.350.570.198,00,00 dengan realisasi sebesar Rp.3.738.146.028.076,00 atau 80,45% yang terdiri dari: (1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota sebesar Rp.3.127.219.839.276,00, Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 NO

KABUPATEN / KOTA

1

Kabupaten Bandung

2 3 4 5


REALISASI 242,606,875,801.00 96,141,636,255.00

Kabupaten Bekasi

56,226,910,308.00

Kabupaten Bogor

164,180,612,936.00

Kabupaten Ciamis

161,841,653,970.00


III-18

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kabupaten Indramayu

189,859,281,150.00

Kabupaten Cianjur

109,216,909,830.00


55,131,836,210.00

Kabupaten Cirebon

113,992,539,736.00

Kabupaten Garut

138,433,778,866.00

Kabupaten Karawang

43,072,337,300.00

Kabupaten Kuningan

41,619,899,550.00


178,860,838,880.00

Kabupaten Subang

93,919,654,265.00

Kabupaten Sukabumi

217,690,346,350.00

Kota Sukabumi

28,143,053,665.00

Kabupaten Sumedang

145,679,187,152.00


369,107,198,403.00

Kota Bandung

171,273,886,280.00

Kota Banjar

53,129,580,340.00

Kota Bekasi

107,864,363,703.00

Kota Bogor

15,636,226,711.00

Kota Cimahi

28,398,507,790.00

Kota Cirebon

60,125,111,179.00

Kota Depok Kota Tasikmalaya Kabupaten Pangandaran

17,516,048,800.00 198,707,858,696.00 23,936,988,000.00

3.127.219.839.276,00

JUMLAH


(2) Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Desa

sebesar

Rp.609.135.000.000,00. (3) Belanja

Bantuan

Keuangan

kepada

Partai

Politik

sebesar

Rp.1.791.188.800,00. g) Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp.310.928.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.130.078.898,00 atau 0,04 %. 2) Belanja Langsung Untuk belanja langsung dari alokasi sebesar Rp.4.853.272.512.372,00 dapat direalisasikan sebesar Rp.3.958.806.966.130,00 atau 81,57%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi pada beberapa kegiatan dan adanya bagian kegiatan yang belum dan/tidak jadi direalisasikan sehubungan waktu pelaksanaan tidak mencukupi. b. Solusi : 1)

Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan;

2)

Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.


III-19

2.2. Pembiayaan Daerah 2.2.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan

daerah

terdiri

dari

penerimaan

pembiayaan

dan

pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, meningkatkan adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran

pokok,

biaya

bunga,

denda,

dan

biaya

lainnya,

dengan

mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), professional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penetapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA. Penerimaan kembali penerimaan piutang daerah, pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk

melakukan

pembangunan

pinjaman

daerah,

yang

sebagai bertujuan

salah

satu

instrumen

pendanaan

untuk mempercepat pembangunan

daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehatihatian (prudential management), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka


III-20

peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut, adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan

memberikan

manfaat bagi masyarakat. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab

utama

terjadinya

defisit

anggaran

adalah

adanya

kebutuhan

pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD. 1. Kebijakan penerimaan pembiyaan Penerimaan pembiyaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik padatahun anggaran yang bersangkutan mupun pada tahuntahun anggran berikutnya, mencangkup : sisa lebih Perhitungan Anggran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan; hasil penjualan kembali pemberian pinjaman; dan penerimaan piutang Daerah. Struktur pembiyaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2014 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu. 2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan di terima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahuntahun anggran berikutnya, mencangkup : pembentukan Dana Cadangan;


III-21

Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah; Pembayaran Pokok Utang; dan Pembayaran Pinjaman Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan Tahun Anggaran 2014 adalah : a) Penyertaan modal dan pembiayaan pinjaman manakala terjadi surplus anggran; b) Sisa Lebih Anggran tahun sebelum (SiLPA) dipergunakan sebagian sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA di upayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggran secara konsisten; c) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan dalam rangka efisisensi pengeluaran pembiayaan; d) Penyediaan

dana

bergulir

(Kredit

Cinta

Rakyat)

dengan

skema

memberikan kredit tanpa agunan dengan bunga rendah; e) Persiapan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis. 2.2.2. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Alokasi anggaran dan realisasi pembiayaan pada Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.7 Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2014

NO

PEMBIAYAAN


Realisasi

Pencapaian Target

(Rp)

(Rp)

%

3.494.683.941.804,00

3.494.683.941.804,00

100,00

3.586.471.831.054,00

3.586.471.831.054,00

100,00

(91.787.889.250,00)

(91.787.889.250,00)

100,00

458.575.000.000,00

458.575.000.000,00

100,00

358.575.000.000,00

358.575.000.000,00

100,00

PEMBIAYAAN 1

2

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Sebelumnya Koreksi PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Dana Bergulir PEMBIAYAAN NETTO


100.000.000.000,00

100.000.000.000,00

100,00

3.036.108.941.804,00

3.036.108.941.804,00

100,00

III-22

3

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

103.422.978.503,00

4.559.879.356.879,00


a. Penerimaan Pembiayaan Daerah Penerimaan

Pembiayaan

Daerah

dianggarkan

sebesar

Rp.3.494.683.941.804,00 dan direalisasikan sebesar Rp.3.494.683.941.804,00 atau 100,00%. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pengeluaran

Pembiayaan

Daerah

dianggarkan

sebesar

Rp.458.575.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.458.575.000.000,00 atau 100% digunakan untuk Penyertaan Modal kepada: 1. PT. Jasa Sarana

Rp.

213.500.000.000,00

2. PT. Tirta Gemah Ripah

Rp.

58.575.000.000,00

3. PT. BIJB

Rp.

37.500.000.000,00

4. Dana Bergulir (KCR)

Rp.

100.000.000.000,00

5. BPR dan PDPK

Rp.

5.250.000.000,00

6. PT. MIgas Hilir Jabar

Rp.

35.000.000.000,00

7. PT. Migas Hulu Jabar

Rp.

8.750.000.000,00

Adapun rekapitulasi penyertaan modal kepada perusahaan daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2014 dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 3.8 Daftar Penyertaan Modal Kepada BUMD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014

No

Nama BUMD

Jumlah Penyertaan Modal Per 1 Januari 2014 (Rp)

Jumlah Penyertaan Modal selama Tahun Anggaran 2014 (Rp)

Jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2014 (Rp)

1

PT. Bank Jabar Banten

927.498.683.463,79

0,00

927.498.683.463,79

2

PT. Agronesia

255.000.000.000,00

0,00

255.000.000.000,00

3

PD. Agrobisnis dan

72.771.688.651,00

0,00

72.771.688.651,00

73.313.799.592,00

0,00

73.313.799.592,00

217.000.000.000,00

213.500.000.000,00

430.500.000.000,00

Pertambangan 4

PD. Jasa dan Kepariwisataan

5

PT. Jasa Sarana


III-23

6

PT. Tirta Gemah Ripah

30.600.000.000,00

58.575.000.000,00

89.175.000.000,00

7

PT BIJB

0,00

37.500.000.000,00

37.500.000.000,00

8

Dana Bergulir

0,00

100.000.000.000,00

100.000.000.000,00

9

BPR dan PDPK

88.700.000.000,00

5.250.000.000,00

93.950.000.000,00

10

PT. Askrida

1.310.000.000,00

0,00

1.310.000.000,00

11

PT. Jamkrida

100.000.000.000,00

0,00

100.000.000.000,00

12

PT. Agro Jabar

19.125.000.000,00

0,00

19.125.000.000,00

13

PT.Migas Hilir Jabar

0,00

35.000.000.000,00

35.000.000.000,00

14

PT.Migas Hulu Jabar

0,00

8.750.000.000,00

8.750.000.000,00

1,785,319,171,706.79 458.575.000.000,00 2,243,894,171,706.79 Sumber Data : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 sebelum audit BPK RI


III-24

juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

Recommend Documents