Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Sulawesi Selatan Tahun 2013 sebanyak 980.604 rumah tangga
Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Sulawesi Selatan Tahun 2013 sebanyak 118 Perusahaan
Jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian di Sulawesi Selatan Tahun 2013 sebanyak 168 Unit Jumlah sapi/kerbau di Sulawesi Selatan pada 1 Mei 2013 sebanyak 1.070.471 ekor
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN
Ucapan Terima Kasih Seluruh jajaran BPS Provinsi Sulawesi Selatan mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam rangka menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2013. Dalam kesempatan ini secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada: • Gubernur Sulawesi Selatan • Ketua DPRD Sulawesi Selatan • Para Bupati/Wali Kota se -Sulawesi Selatan • Kepala BPS kabupaten/kota se -Sulawesi Selatan • Para Camat/Lurah/Kepala Desa se -Sulawesi Selatan • Lembaga/Instansi yang terkait • Para Petugas Lapangan Sensus Pertanian 2013 • Seluruh Masyarakat dan stakeholder Sulawesi Selatan yang telah membantu menyukseskan Sensus Pertanian 2013
Seuntai Kata Sensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 (sepuluh) tahun sekali sejak 1963. Pelaksanaan ST2013 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan mengacu pada sejumlah rekomendasi dari FAO yang menetapkan “The World Programme for the 2010 Around Agricultural Censuses Covering Periode 2006-2015”. Pelaksanaan ST2013 dilakukan secara bertahap, yaitu pencacahan lengkap usaha pertanian pada bulan Mei 2013, dilanjutkan dengan pendataan rinci melalui Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian pada bulan November 2013 dan Survei Struktur Ongkos Komoditas Pertanian Strategis dalam setiap subsektor pertanian pada bulan Mei-Oktober 2014. Buku ini disusun untuk memberi gambaran awal hasil ST2013 mengenai jumlah rumah tangga usaha pertanian, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum, dan jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan rumah tangga usaha pertanian di seluruh Indonesia. Di samping itu, publikasi ini juga menyajikan jumlah sapi dan kerbau dari hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 dan hasil ST2013. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website http:\\st2013.bps.go.id. Publikasi ini merupakan persembahan perdana dari berbagai publikasi yang akan diterbitkan BPS terkait dengan pelaksanaan ST2013. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut berpartispiasi dalam menyukseskan Sensus Pertanian 2013. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Makassar, 17 Agustus 2013 Kepala Badan Pusat Statistik Propinsi Sulawesi Selatan
Nursam Salam, SE
Dukungan Gubernur “Melalui kegiatan Sensus Pertanian tahun 2013, kita harapkan dapat diperoleh data pertanian yang lengkap sampai wilayah administratif terbawah yang tidak hanya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembangunan secara makro dan mikro tapi juga dapat dijadikan benchmark dari pembangunan data pertanian yang berkualitas”.
Diseminasi Angka Tetap ST2013
Rangkaian Kegiatan ST2013
Pengolahan ST2013-L di Provinsi
Diseminasi Angka Sementara ST2013
Pengolahan ST2013-P di Kabupaten Pelaksanaan Sensus Pertanian 1-31 Mei 2013 Pemutakhiran ST2013-P
Pencacahan ST2013-L
Pelatihan Petugas Pencacah Lengkap (PCL)
Pelatihan Instruktur Daerah (INDA)
Pelatihan Instruktur Nasional (INNAS)
Pembahasan Konsep dan Definisi ST2013
Workshop Internal BPS dan Rapat Interkementerian/Lembaga
1. Pelatihan Petugas Pengolah 2. Monitoring Kualitas 3. Evaluasi Pasca Survey 4. Editing/Coding (Coaching)
Rangkaian Kegiatan ST2013
1973
1963 • Sensus pertanian pertama. • Cakupan wilayah: daerah perdesaan di seluruh Indonesia, kecuali Irian Jaya (Papua). • Satuan wilayah sensus terkecil adalah lingkungan. • Tujuan utama: mendapatkan data statistik di sektor pertanian yang dapat menggambarkan struktur pertanian di Indonesia. • Data yang dikumpulkan: penggunaan lahan, irigasi, penggunaan pupuk, ternak, rumah tangga pertanian, tenaga kerja pertanian, fasilitas transportasi untuk menjual hasil pertanian, alat-alat pertanian. • Hasil sensus belum sempura, disebabkan antara lain presisi sampling design rendah, response rate belum optimal, dan Landreform yang dilancarkan pemerintah dengan UndangUndang No.5 Tahun 1960 yang berpengaruh terhadap jawaban responden.
• Sensus Pertanian yang kedua • Cakupan wilayah: daerah perdesaan dan perkotaan di seluruh Indonesia, kecuali Irian Jaya. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Pengumpulan data pada pertanian rakyat, perkebunan rakyat dan perkebunan besar, perikanan laut dan perikanan tambak dilakukan secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. • Pencacahan perkebunan besar dilakukan secara lengkap, sedangkan untuk perikanan laut dan tambak hanya dilakukan pada blok sensus terpilih di Sumatera, Jawa, dan Bali. • Data yang dikumpulkan: (a) struktur pertanian rakyat yang meliputi data penguasaan dan penggunaan lahan pertanian; struktur tanaman musiman dan tahunan; peternakan; perikanan laut dan darat; peralatan pertanian; pengairan; pemupukan; dsb. (b) Potensi pertanian masingmasing desa yang meliputi luas dan penggunaan tanah; keadaan pengairan dan potensi pengairan; fasilitas pengolahan; pemasaran; pengangkutan dan penggudangan; mekanisme pertanian; perikanan; koperasi; dsb. (c) Data perkebunan besar seperti struktur perkebunan; jenis tanaman; luas dan produksi; pengolahan hasil perkebunan dan pemasarannya; dsb. (d) Data perikanan laut yang meliputi rumah tangga perikanan; alatalat penangkap ikan; perahu/kapal perikanan; penanaman modal; dan jumlah nelayan.
1983 • Sensus pertanian yang ketiga. • Cakupan: semua kegiatan di sektor pertanian (kecuali kehutanan dan perburuan) di seluruh Indonesia, termasuk Irian Jaya dan Timor Timur, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Data yang dikumpulkan: sama dengan Sensus Pertanian 1973. • Konsep pertanian 1983 rumah tangga pertanian mencakup: - Rumah tangga pertanian pengguna lahan: Tanaman padi/palawija, tanaman hortilkultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya ikan/biota lain di kolam air tawar/sawah, dan budidaya ikan/biota lain di tambak air payau. - Rumah tangga pertanian yang tidak menggunakan lahan: Budidaya ikan/biota lain di laut, budidaya ikan/biota lain di perairan umum, Penangkapan ikan/biota lain di laut, dan penangkapan ikan/biota lain di perairan umum • Pengumpulan data pokok di sektor pertanian, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, dilakukan melalui pendaftaran rumah tangga pertanian pada blok sensus terpilih. • Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu pencacahan lengkap untuk perusahaan pertanian, KUD, Podes dan pencacahan sampel untuk rumah tangga pertanian.
1993 • Sensus pertanian yang keempat. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan di seluruh Indonesia, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. • Pencacahan sampel untuk rumah tangga pertanian hanya dilakukan di wilayah kabupaten daerah perdesaan. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah wilayah pencacahan (wilcah). • Sebagai persiapan pencacahan, setahun sebelumnya dilakukan pemutakhiran wilcah. • Konsep rumah tangga pertanian mengalami perluasan dibanding Sensus Pertanian 1983, yaitu untuk konsep rumah tangga pertanian pengguna lahan ditambah dengan usaha budidaya kayu-kayuan kehutanan, dan setiap komoditas yang diusahakan harus memenuhi Batas Minimal Usaha |(BMU) sedangkan untuk rumah tangga pertanian tidak menggunakan lahan ditambah dengan usaha pemungutan hasil hutan dan atau penangkapan satwa liar serta usaha di bidang jasa pertanian.
2003 • Sensus pertanian yang kelima. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga, baik di daerah perdesaan dan perkotaan, dilakukan di seluruh Indonesia pada bulan Agustus 2003, kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2004. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan secara lengkap di daerah perdesaan dan perkotaaan kecuali daerah perkotaan bukan pantai dan non konsentrasi pertanian dilakukan secara sampel. • Pedaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan diseluruh Indonesia pada bulan Agustus 2003, kecuali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilaksanakan pada bulan Mei 2004. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Setahun sebelumnya dilakukan pemutakhiran blok sensus sebagai persiapan pencacahan. • Beberapa perubahan mendasar dibanding Sensus Pertanian 1993: (a) perusahaan pertanian dan KUD tidak dicacah yang dilakukan dalam Sensus Pertanian hanya up dating direktori perusahaan pertanian, (b) kegiatan listing dilakukan secara lengkap di daerah perdesaan dan sampel di daerah perkotaan, (c) penarikan sampel untuk subsektor palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan dilakukan per komoditas sedangkan perikanan menurut jenis budidaya atau sarana penangkapan, (d) jumlah komoditas yang dicakup diperluas. • Konsep rumah tangga pertanian sama dengan 1993. • Pengolahan data dilakukan dengan scanner.
2013 • • • • • • •
•
Sensus Pertanian keenam. Pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Mei 2013. Satuan wilayah sensus terkecil adalah Blok Sensus. Dalam pelaksanaan pencacahan lengkap, dilakukan dua kali kunjungan yaitu pertama melakukan pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian pada kunjungan kedua melakukan pencacahan lengkap usaha pertanian. Dalam pelaksanaan pemutakhiran wilayah administrasi dikelompokkan berdasarkan konsentrasi pertaniannya. Untuk daerah konsentrasi usaha pertanian, dilakukan secara door to door, dan untuk daerah nonkonsentrasi secara snowball. Cakupan: usaha pertanian rumah tangga, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan lainnya yaitu usaha pertanian yang dikelola bukan oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan bukan oleh rumah tangga. Konsep rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan dan bertanggungjawab dalam kegiatan pembudidayaan, pemeliharaan, pengembangbiakan, pembesaran/penggemukan komoditas pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dan termasuk jasa pertanian. Pengolahan data dilakukan dengan scanner.
Konsep dan Definisi Sensus Pertanian 2013 Usaha Pertanian adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga). Usaha pertanian meliputi usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, termasuk jasa pertanian. Khusus tanaman pangan (padi dan palawija) meskipun tidak untuk dijual (dikonsumsi sendiri) tetap dicakup sebagai usaha.
Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian.
Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budidaya pertanian seperti penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Contoh bentuk badan hukum: PT, CV, Koperasi, Yayasan, SIP Pemda.
Perusahaan Tidak Berbadan Hukum atau Bukan Usaha Rumah Tangga Usaha Pertanian adalah usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perusahaan pertanian berbadan hukum dan bukan oleh rumah tangga seperti, pesantren, seminari, kelompok usaha bersama, tanksi militer, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lain-lain yang mengusahakana pertanian.
Jumlah Sapi dan Kerbau adalah jumlah sapi dan kerbau yang dipelihara pada tanggal 1 Mei 2013 baik untuk usaha (pengembangbiakan/ penggemukan/pembibitan/pemacekan) maupun bukan untuk usaha (konsumsi/hobi/angkutan/perdagangan/ lainnya). Catatan: 1. Dalam publikasi hasil Sensus Pertanian 2003 yang diterbitkan BPS, rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang mengusahakan komoditas dimana setiap komoditas harus memenuhi batas minimal usaha (BMU). 2. Dalam tabel-tabel di booklet ini data rumah tangga pertanian 2003 menggunakan konsep ST2013 dan master wilayah 2013 untuk rumah tangga usaha pertanian.
Gambaran Umum Usaha Pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 980.604 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 118 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 168 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Bone, Gowa, dan Bulukumba merupakan tiga kabupaten/kota dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu masing-masing 114.209 rumah tangga, 78.708 rumah tangga, dan 63.779 rumah tangga. Sedangkan Kota Parepare merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya, yaitu sebanyak 2.373 rumah tangga
Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian selain perusahaan dan rumah tangga di Provinsi Sulawesi Selatan untuk perusahaan sebanyak 118 unit dan lainnya 168 unit. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak berlokasi di Kabupaten Barru yaitu sebanyak 18 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian terbanyak terdapat di Kabupaten Maros, yaitu sebanyak 28 unit dan paling sedikit di Kabupaten Toraja Utara, yaitu sebanyak 1 unit
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 dan 2013 Berdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan mengalami penurunan sebanyak 98.297 rumah tangga dari 1.078.901 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 980.604 rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti menurun sebesar 0,95 persen per tahun. Penurunan terbesar terjadi di Kota Makassar dan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Sinjai, yaitu masingmasing sebesar 55,51 persen dan 1,46 persen selama sepuluh tahun.
Komposisi jumlah usaha pertanian di rumah tangga dan di perusahaan selama sepuluh tahun terakhir juga tidak berubah. Berdasarkan hasil ST2003 dan ST2013, 99,99 persen usaha pertanian berada di rumah tangga dan sisanya sebesar 0,01 persen berada di perusahaan. Berikut diagram perbandingan jumlah rumah tangga usaha pertanian dan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum pada tahun 2003 dan tahun 2013.
Banyaknya Usaha Pertanian Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 Menurut Kabupaten dan Cakupan Usaha 2003 No
Kab/Kota
(1)
(2)
2013
RTP
Perusah aan
(3)
Pertumbuhan (2003−2013)
RTP
Perusa haan
Lainnya
(4)
(5)
(6)
(7)
RTP
Perusahaan
Absolut (8)
% (9)
Absolut (10)
% (11)
-1.663
-7.72
0
0
-6.601
-9.38
-1
-25.00
1 2
Kep. Selayar Bulukumba
21.534 70.380
1 8
19.871 63.779
1 6
3
Bantaeng
29.613
1
29.790
1
177
0.60
0
-50.00
4
Jeneponto
63.326
2
59.247
1
-4.079
-6.44
-1
-50.00
5
Takalar
43.513
12
39.466
12
-4.047
-9.30
0
0.00
6
Gowa
89.708
5
78.708
13
-11.000
-12.26
8
160.00
7
Sinjai
39.489
0
38.911
2
-578
-1.46
2
100.00
8
Maros
43.101
7
39.495
8
-3.606
-8.37
1
14.29
9
46.111
2
39.059
9
-7.052
-15.29
7
350.00
10
Pangkajene dan Kep. Barru
26.674
12
20.032
18
-6.642
-24.90
6
50.00
11
Bone
123.769
4
114.209
6
-9.560
-7.72
2
50.00
12
Soppeng
43.037
4
36.609
1
-6.428
-14.94
-3
-75.00
13
Wajo
63.515
5
58.309
6
-5.206
-8.20
1
20.00
14
Sidenreng Rappang
39.191
6
33.664
7
-5.527
-1410
1
16.67
15
Pinrang
53.026
5
47.743
2
-5.283
-9.96
-3
-60.00
16
Enrekang
33.431
1
34.663
2
1.232
3.69
1
100.00
17
Luwu
55.775
4
52.295
4
-3.480
-6.24
0
0.00
18
Tana Toraja
41.805
7
40.250
2
-1.555
-3.72
-5
-71.43
19
Luwu Utara
53.869
7
52.187
1
-1.682
-3.12
-6
-85.71
20
Luwu Timur
33.721
0
36.067
6
2.346
6.69
6
100.00
21
Toraja Utara
35.424
0
30.196
1
-5.228
-14.76
1
100.00
22
Kota Makassar
14.610
41
6.500
6
-8.110
-55.51
-35
-85.37
23
Kota Parepare
3.702
1
2.373
1
-1.329
-35.90
0
0.00
24
Kota Palopo Sulawesi Selatan
10.577
0
7.181
2
-3.396
-32.11
2
100.00
1.078.901
135
980.604
118
-98.297
-9.11
-17
-12.59
Catatan: Untuk tahun 2003 tidak dilakukan pendataan terhadap non-rumah tangga usaha pertanian * Untuk tahun 2003 di Provinsi Aceh tidak dilakukan Sensus Pertanian, diganti dengan Pendataan Lengkap Usaha Tani 2009 Keterangan: RTP (Rumah Tangga Pertanian), Perusahaan (Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum), Lainnya (Perusahaan Tidak Berbadan Hukum atau Bukan Usaha Rumah Tangga Usaha Pertanian)
Perbandingan Jumlah Sapi dan Kerbau di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 dan 2013 Pelaksanaan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1-30 Juni 2011, mencatat populasi sapi dan kerbau kondisi 1 Juni 2011. Populasi sapi dan kerbau hasil PSPK di Sulawesi Selatan mencapai 1.082.180 ekor. Sementara itu, dari hasil sensus pertanian 2013, populasi sapi dan kerbau mencapai 1.070.471 ekor.
Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013 apabila dirinci menurut wilayah, kabupaten/kota yang memiliki sapi dan kerbau paling banyak adalah Bone dengan jumlah populasi sebanyak 262.409 ekor, kemudian Gowa (88.573 ekor), dan Wajo (79.505 ekor). Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki sapi dan kerbau paling sedikit adalah Palopo dengan jumlah populasi sebanyak 3.092 ekor.
Jumlah Sapi dan Kerbau Berdasarkan Hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 dan Sensus Pertanian 2013 Menurut Kab/Kota (ekor) No
Pertumbuhan 2011-2013 Absolut % (5) (6) 2.144 12.51
2011
2013
(2) Kep. Selayar
(3) 17.142
(4) 19.286
2
Bulukumba
54.922
55.662
740
1.35
3
Bantaeng
19.139
20.359
1.220
6.37
4
Jeneponto
22.471
23.367
896
3.99
5
Takalar
38.584
39.439
855
2.22
6
Gowa
90.193
88.573
-1.620
-1.80
7
Sinjai
75.403
71.024
-4.379
-5.81
8
Maros
60.063
61.373
1310
2.18
9
Pangkajene dan Kep
35.841
35.752
-89
-0.25
10
Barru
53.549
51.649
-1.900
-3.55
11
Bone
279.217
262.415
-16.802
-6.01
12
Soppeng
27.020
27.304
284
1.05
13
Wajo
76.538
79.505
2.967
3.88
14
Sidenreng Rappang
36.077
32.729
-3.348
-9.28
15
Pinrang
23.283
25.092
1.809
7.77
16
Enrekang
46.958
48.351
1.393
2.97
17
Luwu
19.544
21.671
2.127
10.88
18
Tana Toraja
27.684
28.533
849
3.07
19
Luwu Utara
34.419
33.210
-1.209
-3.51
20
Luwu Timur
15.342
14.915
-427
-2.78
21
Toraja Utara
19.572
19.613
41
0.21
22
Kota Makassar
3.107
3.427
320
10.30
23
Kota Parepare
3.605
4.130
525
14.56
24
Kota Palopo
(1) 1
Kab/Kota
Sulawesi Selatan
2.507
3.092
585
23.33
1.082.180
1.070.471
-11.709
-1.08
Penyebaran Rumah Tangga Usaha Pertanian di Sulawesi Selatan Tahun 2013 123°
121°
119°
2°
2°
117° N
LUWU UTARA
W
E
Banyaknya Rumah Tangga Usaha Pertanian
LUWU TIMUR TORAJA UTARA
S
< 10000
TANA TORAJA LUWU
10001 - 30000
PINRANG
4°
PAREPARE
4°
ENREKANG WAJO
30001 - 50000 50001 - 80000
SOPPENG BARRU
> 80000
BONE PANGKAJENE DAN KEPULAUAN MAROS SINJAI TAKALAR
GOWA
BULUKUMBA
6°
6°
JENEPONTO
KEPULAUAN SELAYAR
200
117°
0 Skala
119°
121°
200 Km
123°
Sumber : Peta Wilayah Kerja Statistik Badan Pusat Statistik, 2012
Penyebaran Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum Di Sulawesi Selatan Tahun 2013
123°
121°
119°
2°
2°
117° N
W
LUWU UTARA
E
Banyaknya Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum
LUWU TIMUR
TORAJA UTARA PALOPO TANA TORAJA LUWU
S
<3 3- 6
4°
4°
ENREKANG PINRANG SIDENRENG RAPPANG PAREPARE WAJO
7- 9 10 - 13
SOPPENG BARRU BONE
> 13
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
6°
6°
MAROS MAKASSAR SINJAI GOWA BULUKUMBA TAKALAR JENEPONTO BANTAENG
KEPULAUAN SELAYAR
200
117°
0 Skala
119°
121°
200 Km
123°
Sumber : Peta Wilayah Kerja Statistik Badan Pusat Statistik, 2012
Penyebaran Non-Rumah Tangga Usaha Pertanian di Sulawesi Selatan Tahun 2013 121°
119°
123°
2°
2°
117° N
W
LUWU UTARA
E
Banyaknya Non Rumah Tangga Usaha Pertanian
LUWU TIMUR
TORAJA UTARA PALOPO TANA TORAJA LUWU
S
<3 3- 4
4°
4°
ENREKANG PINRANG SIDENRENG RAPPANG PAREPARE WAJO
5- 7 8 - 12
SOPPENG BARRU
> 12
BONE PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
6°
6°
MAROS MAKASSAR SINJAI GOWA TAKALAR BULUKUMBA JENEPONTO BANTAENG
KEPULAUAN SELAYAR
200
117°
0 Skala
119°
121°
200 Km
123°
Sumber : Peta Wilayah Kerja Statistik Badan Pusat Statistik, 2012
Penyebaran Sapi dan Kerbau di Sulawesi Selatan Tahun 2013 123°
121°
119°
2°
2°
117° N
W
LUWU UTARA
E
TORAJA UTARA
S
TANA TORAJA ENREKANG
Banyaknya Ternak Sapi dan Kerbau
LUWU TIMUR
PALOPO
< 15000 LUWU
15001 - 40000
4°
4°
PINRANG SIDENRENG RAPPANG PAREPARE WAJO
40001 - 60000 60001 - 90000
SOPPENG BARRU BONE
> 90000
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
6°
6°
MAROS MAKASSAR SINJAI GOWA BULUKUMBA TAKALAR JENEPONTO BANTAENG
KEPULAUAN SELAYAR
200
117°
0 Skala
119°
121°
200 Km
123°
Sumber : Peta Wilayah Kerja Statistik Badan Pusat Statistik, 2012
Setiap pembangunan, termasuk pula pembangunan di bidang pertanian, bila diharapkan berhasil baik maka memerlukan perencanaan yang matang dan teliti serta didasarkan atas angka-angka statistik khususnya di bidang pertanian yang lengkap, aktual, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya Sensus Pertanian 2013 ini, diharapkan dapat memberi solusi dan pencerahan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk membuat kebijakan dan evaluasi program pembangunan pertanian. Semoga dengan tema “Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik”, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi semua kalangan pengambil kebijakan demi terwujudnya masa depan petani yang lebih baik.
Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SULAWESI SELATAN Jl. Haji Bau No. 6 Makassar Sulawesi Selatan 90125 Telp. : (0411) 854838 (sentral) 872879Fax. : (0411) 851225 Homepage : http://sulsel.bps.go.id E-mail :
[email protected]
