Jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi NTT Tahun 2013 sebanyak 778.685 rumah tangga Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum di Provinsi NTT Tahun 2013 sebanyak 127 Perusahaan Jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian di Provinsi NTT Tahun 2013 sebanyak 465 Unit Jumlah sapi/kerbau di Provinsi NTT pada 1 Mei 2013 sebanyak 929.324 ekor
S
Seuntai Kata
ensus Pertanian 2013 (ST2013) merupakan sensus pertanian keenam yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 10 (sepuluh) tahun sekali sejak 1963. Pelaksanaan ST2013 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik dan mengacu pada sejumlah rekomendasi dari FAO yang menetapkan “The World Programme for the 2010 Around Agricultural Censuses Covering Periode 2006-2015”. Pelaksanaan ST2013 dilakukan secara bertahap, yaitu pencacahan lengkap usaha pertanian pada bulan Mei 2013, dilanjutkan dengan pendataan rinci melalui Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian pada bulan November 2013 dan Survei Struktur Ongkos Komoditas Pertanian Strategis dalam setiap subsektor pertanian pada bulan Mei-Oktober 2014. Buku ini disusun untuk memberi gambaran awal hasil ST2013 mengenai jumlah rumah tangga usaha pertanian, jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum, dan jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan rumah tangga usaha pertanian di seluruh Indonesia. Di samping itu, publikasi ini juga menyajikan jumlah sapi dan kerbau dari hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 dan hasil ST2013. Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada website http:\\st2013.bps. go.id. Publikasi ini merupakan persembahan perdana dari berbagai publikasi yang akan diterbitkan BPS terkait dengan pelaksanaan ST2013. Kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas bantuan semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah ikut berpartispiasi dalam menyukseskan Sensus Pertanian 2013. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan publikasi ini, kami juga mengucapkan terima kasih. Kupang, 29 Juli 2013 Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur
1 Ir. S. Aden Gultom, MM
Dukungan Gubernur Provinsi NTT Dalam rangka memperoleh gambaran mengenai statistik pertanian yang lengkap dan rinci, maka Badan Pusat Statistik (BPS) akan melaksanakan kegiatan Sensus Pertanian 2013 (ST2013). Kegiatan pendataan di lapangan akan dilaksanakan pada tanggal 1 - 31 Mei 2013. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar Bupati/Walikota memfasilitasi para Camat di wilayah masing-masing, untuk membantu petugas BPS agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar dan sukses. - Drs. Frans Lebu Raya -
2
Diseminasi Angka Tetap ST2013
Rangkaian Kegiatan ST2013
Pengolahan ST2013-L di Provinsi
Diseminasi Angka Sementara ST2013
Pengolahan ST2013-P di Kabupaten/Kota Pelaksanaan Sensus Pertanian 1-31 Mei 2013 Pemutakhiran ST2013-P
Pencacahan ST2013-L
Pelatihan Petugas Pencacah Lengkap (PCL)
1. Monitoring Kualitas 2. Editing/Coding (Coaching) 3. Pelatihan Petugas Pengolah 4. Evaluasi Pasca Survey
Pelatihan Instruktur Daerah (INDA)
Pelatihan Instruktur Nasional (INNAS)
Pembahasan Konsep dan Definisi ST2013
Workshop Internal BPS dan Rapat Interkementerian/Lembaga
3
Rangkaian Kegiatan ST2013
4
5
H A R A J SE AN I N A T R E P S U S SEN DI INDONESIA 1963
1
• Sensus pertanian pertama. • Cakupan wilayah: daerah perdesaan di seluruh Indonesia, kecuali Irian Jaya (Papua). • Satuan wilayah sensus terkecil adalah lingkungan. • Tujuan utama: mendapatkan data statistik di sektor pertanian yang dapat menggambarkan struktur pertanian di Indonesia. • Data yang dikumpulkan: penggunaan lahan, irigasi, penggunaan pupuk, ternak, rumah tangga pertanian, tenaga kerja pertanian, fasilitas transportasi untuk menjual hasil pertanian, alat-alat pertanian. • Hasil sensus belum sempura, disebabkan antara lain presisi sampling design rendah, response rate belum optimal, dan Landreform yang dilancarkan pemerintah dengan UndangUndang No.5 Tahun 1960 yang berpengaruh terhadap jawaban responden.
1983
6
1973
2
• Sensus Pertanian yang kedua • Cakupan wilayah: daerah perdesaan dan perkotaan di seluruh Indonesia, kecuali Irian Jaya. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Pengumpulan data pada pertanian rakyat, perkebunan rakyat dan perkebunan besar, perikanan laut dan perikanan tambak dilakukan secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. • Pencacahan perkebunan besar dilakukan secara lengkap, sedangkan untuk perikanan laut dan tambak hanya dilakukan pada blok sensus terpilih di Sumatera, Jawa, dan Bali. • Data yang dikumpulkan: (a) struktur pertanian rakyat yang meliputi data penguasaan dan penggunaan lahan pertanian; struktur tanaman musiman dan tahunan; peternakan; perikanan laut dan darat; peralatan pertanian; pengairan; pemupukan; dsb. (b) Potensi pertanian masing-masing desa yang meliputi luas dan penggunaan tanah; keadaan pengairan dan potensi pengairan; fasilitas pengolahan; pemasaran; pengangkutan dan penggudangan; mekanisme pertanian; perikanan; koperasi; dsb. (c) Data perkebunan besar seperti struktur perkebunan; jenis tanaman; luas dan produksi; pengolahan hasil perkebunan dan pemasarannya; dsb. (d) Data perikanan laut yang meliputi rumah tangga perikanan; alatalat penangkap ikan; perahu/kapal perikanan; penanaman modal; dan jumlah nelayan.
3
• Sensus pertanian yang ketiga. • Cakupan: semua kegiatan di sektor pertanian (kecuali kehutanan dan perburuan) di seluruh Indonesia, termasuk Irian Jaya dan Timor Timur, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Data yang dikumpulkan: sama dengan Sensus Pertanian 1973. • Konsep pertanian 1983 rumah tangga pertanian mencakup: - Rumah tangga pertanian pengguna lahan: Tanaman padi/palawija, tanaman hortilkultura, tanaman perkebunan, peternakan, budidaya ikan/biota lain di kolam air tawar/sawah, dan budidaya ikan/biota lain di tambak air payau. - Rumah tangga pertanian yang tidak menggunakan lahan: Budidaya ikan/biota lain di laut, budidaya ikan/biota lain di perairan umum, Penangkapan ikan/biota lain di laut, dan penangkapan ikan/biota lain di perairan umum • Pengumpulan data pokok di sektor pertanian, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, dilakukan melalui pendaftaran rumah tangga pertanian pada blok sensus terpilih. • Pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu pencacahan lengkap untuk perusahaan pertanian, KUD, Podes dan pencacahan sampel untuk rumah tangga pertanian.
1993
4
• Sensus pertanian yang keempat. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan di seluruh Indonesia, baik di daerah perdesaan maupun perkotaan. • Pencacahan sampel untuk rumah tangga pertanian hanya dilakukan di wilayah kabupaten daerah perdesaan. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah wilayah pencacahan (wilcah). • Sebagai persiapan pencacahan, setahun sebelumnya dilakukan pemutakhiran wilcah. • Konsep rumah tangga pertanian mengalami perluasan dibanding Sensus Pertanian 1983, yaitu untuk konsep rumah tangga pertanian pengguna lahan ditambah dengan usaha budidaya kayu-kayuan kehutanan, dan setiap komoditas yang diusahakan harus memenuhi Batas Minimal Usaha |(BMU) sedangkan untuk rumah tangga pertanian tidak menggunakan lahan ditambah dengan usaha pemungutan hasil hutan dan atau penangkapan satwa liar serta usaha di bidang jasa pertanian.
2013 • • • • • • •
•
2003
5
• Sensus pertanian yang kelima. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga, baik di daerah perdesaan dan perkotaan, dilakukan di seluruh Indonesia pada bulan Agustus 2003, kecuali di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang dilaksanakan pada bulan Mei 2004. • Pendaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan secara lengkap di daerah perdesaan dan perkotaaan kecuali daerah perkotaan bukan pantai dan non konsentrasi pertanian dilakukan secara sampel. • Pedaftaran bangunan dan rumah tangga dilakukan diseluruh Indonesia pada bulan Agustus 2003, kecuali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dilaksanakan pada bulan Mei 2004. • Satuan wilayah sensus terkecil adalah blok sensus. • Setahun sebelumnya dilakukan pemutakhiran blok sensus sebagai persiapan pencacahan. • Beberapa perubahan mendasar dibanding Sensus Pertanian 1993: (a) perusahaan pertanian dan KUD tidak dicacah yang dilakukan dalam Sensus Pertanian hanya up dating direktori perusahaan pertanian, (b) kegiatan listing dilakukan secara lengkap di daerah perdesaan dan sampel di daerah perkotaan, (c) penarikan sampel untuk subsektor palawija, hortikultura, perkebunan, peternakan dilakukan per komoditas sedangkan perikanan menurut jenis budidaya atau sarana penangkapan, (d) jumlah komoditas yang dicakup diperluas. • Konsep rumah tangga pertanian sama dengan 1993. • Pengolahan data dilakukan dengan scanner.
6
Sensus Pertanian keenam. Pelaksanaan di seluruh wilayah Indonesia pada bulan Mei 2013. Satuan wilayah sensus terkecil adalah Blok Sensus. Dalam pelaksanaan pencacahan lengkap, dilakukan dua kali kunjungan yaitu pertama melakukan pemutakhiran rumah tangga dan identifikasi rumah tangga pertanian pada kunjungan kedua melakukan pencacahan lengkap usaha pertanian. Dalam pelaksanaan pemutakhiran wilayah administrasi dikelompokkan berdasarkan konsentrasi pertaniannya. Untuk daerah konsentrasi usaha pertanian, dilakukan secara door to door, dan untuk daerah nonkonsentrasi secara snowball. Cakupan: usaha pertanian rumah tangga, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan lainnya yaitu usaha pertanian yang dikelola bukan oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan bukan oleh rumah tangga. Konsep rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya melakukan dan bertanggungjawab dalam kegiatan pembudidayaan, pemeliharaan, pengembangbiakan, pembesaran/penggemukan komoditas pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dan termasuk jasa pertanian. Pengolahan data dilakukan dengan scanner.
7
Konsep dan Definisi Sensus Pertanian 2013 Usaha Pertanian
adalah kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasil produksi dijual/ditukar atas risiko usaha (bukan buruh tani atau pekerja keluarga). Usaha pertanian meliputi usaha tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan, termasuk jasa pertanian. Khusus tanaman pangan (padi dan palawija) meskipun tidak untuk dijual (dikonsumsi sendiri) tetap dicakup sebagai usaha.
Rumah Tangga Usaha Pertanian
adalah rumah tangga yang salah satu atau lebih anggota rumah tangganya mengelola usaha pertanian dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual, baik usaha pertanian milik sendiri, secara bagi hasil, atau milik orang lain dengan menerima upah, dalam hal ini termasuk jasa pertanian.
Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum
adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan jenis usaha di sektor pertanian yang bersifat tetap, terus menerus yang didirikan dengan tujuan memperoleh laba yang pendirian perusahaan dilindungi hukum atau izin dari instansi yang berwenang minimal pada tingkat kabupaten/kota, untuk setiap tahapan kegiatan budidaya pertanian seperti penanaman, pemupukan, pemeliharaan, dan pemanenan. Contoh bentuk badan hukum: PT, CV, Koperasi, Yayasan, SIP Pemda.
Perusahaan Tidak Berbadan Hukum atau Bukan Usaha Rumah Tangga Usaha Pertanian
adalah usaha pertanian yang dikelola oleh bukan perusahaan pertanian berbadan hukum dan bukan oleh rumah tangga seperti, pesantren, seminari, kelompok usaha bersama, tanksi militer, lembaga pemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan lain-lain yang mengusahakana pertanian.
Jumlah Sapi dan Kerbau
adalah jumlah sapi dan kerbau yang dipelihara pada tanggal 1 Mei 2013 baik untuk usaha (pengembangbiakan/penggemukan/ pembibitan/pemacekan) maupun bukan untuk usaha (konsumsi/hobi/angkutan/perdagangan/ lainnya). Catatan: 1. Dalam publikasi hasil Sensus Pertanian 2003 yang diterbitkan BPS, rumah tangga pertanian adalah rumah tangga yang mengusahakan komoditas dimana setiap komoditas harus memenuhi batas minimal usaha (BMU). 2. Dalam tabel-tabel di booklet ini data rumah tangga pertanian 2003 menggunakan konsep ST2013 dan master wilayah 2013 untuk rumah tangga usaha pertanian.
8
Gambaran Umum Usaha Pertanian di Provinsi NTT
B
erdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah usaha pertanian di Provinsi NTT sebanyak 778.685 dikelola oleh rumah tangga, sebanyak 127 dikelola oleh perusahaan pertanian berbadan hukum dan sebanyak 465 dikelola oleh selain rumah tangga dan perusahaan berbadan hukum. Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Kupang merupakan tiga kabupaten dengan urutan teratas yang mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian terbanyak, yaitu masingmasing 101.069 rumah tangga, 57.869 rumah tangga, dan 57.093 rumah tangga. Sedangkan Kota Kupang merupakan wilayah yang paling sedikit jumlah rumah tangga usaha pertaniannya, yaitu sebanyak 7.924 rumah tangga.
Sementara itu jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum dan usaha pertanian selain perusahaan dan rumah tangga di Provinsi NTT untuk perusahaan sebanyak 127 unit dan lainnya 465 unit. Jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum terbanyak berlokasi di Kabupaten Rote Ndao yaitu sebanyak 31 perusahaan sedangkan di Kabupaten Sabu Raijua tidak terdapat perusahaan. Jumlah perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian terbanyak terdapat di Kabupaten Manggarai Barat, yaitu sebanyak 85 unit dan paling sedikit di Kabupaten Ende, yaitu sebanyak 4 unit.
9
Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian dan Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2003 dan 2013
B
erdasarkan angka sementara hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013, jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi NTT mengalami kenaikan sebanyak 49.348 rumah tangga dari 729.337 rumah tangga pada tahun 2003 menjadi 778.685 rumah tangga pada tahun 2013, yang berarti meningkat sebesar 0,68 persen per tahun. Peningkatan terbesar terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya dan penurunan terendah terjadi di Kabupaten Ende, yaitu masing-masing sebesar 22,57 persen dan -9,84 persen selama sepuluh tahun.
10
Komposisi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Pulau Flores dan di luar Pulau Flores selama sepuluh tahun terakhir juga tidak berubah. Berdasarkan hasil ST2003, 40,06 persen rumah tangga usaha pertanian berada di Pulau Flores dan sisanya sebesar 59,94 persen berada di luar Pulau Flores. Sementara menurut hasil ST2013, komposisinya adalah 39,51 persen di Pulau Flores dan 60,49 persen di luar Pulau Flores. Berikut diagram perbandingan jumlah rumah tangga usaha pertanian dan jumlah perusahaan pertanian berbadan hukum pada tahun 2003 dan tahun 2013.
Banyaknya Usaha Pertanian Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian 2003 dan 2013 Menurut Kabupaten/Kota dan Cakupan Usaha 2003 No.
Kabupaten/Kota
(1)
(2)
2013
Pertumbuhan 2003-2013
RTP
Perusahaan
RTP
Perusahaan
Lainnya
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
RTP
Perusahaan
Absolut
%
Absolut
%
(8)
(9)
(10)
(11)
01
Sumba Barat
15.532
5
16.693
4
8
1.161
7,47
(1)
02
Sumba Timur
32.956
3
36.940
3
9
3.984
12,09
0
-20,00 0,00
03
Kupang
52.155
2
57.093
9
12
4.938
9,47
7
350,00
04
Timor Tengah Selatan
91.454
3
101.069
4
70
9.615
10,51
1
33,33
05
Timor Tengah Utara
43.423
1
44.947
3
11
1.524
3,51
2
200,00
06
Belu
57.186
1
57.869
8
6
683
1,19
7
700,00
07
Alor
31.305
1
31.488
2
14
183
0,58
1
100,00
08
Lembata
20.239
0
21.621
7
81
1.382
6,83
7
-
09
Flores Timur
38.695
2
38.906
6
16
211
0,55
4
200,00
10
Sikka
46.322
5
46.721
7
9
399
0,86
2
40,00
11
Ende
40.240
0
36.281
3
4
(3.959)
-9,84
3
-
12
Ngada
22.466
2
24.009
7
15
1.543
6,87
5
250,00 50,00
13
Manggarai
44.482
4
48.239
6
14
3.757
8,45
2
14
Rote Ndao
21.901
0
21.576
31
5
(325)
-1,48
31
-
15
Manggarai Barat
35.080
0
41.456
10
85
6.376
18,18
10
-
16
Sumba Tengah
10.340
0
11.663
1
6
1.323
12,79
1
-
17
Sumba Barat Daya
37.795
0
46.326
3
5
8.531
22,57
3
-
18
Nagekeo
21.119
0
22.618
4
35
1.499
7,10
4
-
19
Manggarai Timur
43.740
0
49.411
1
39
5.671
12,97
1
-
20
Sabu Raijua
14.824
0
15.835
0
10
1.011
6,82
0
-
71
Kota Kupang
8.083
6
7.924
8
11
(159)
-1,97
2
33,33
729.337
35
778.685
127
465
49.348
6,77
92
262,86
Nusa Tenggara Timur
Catatan: Untuk tahun 2003 tidak dilakukan pendataan terhadap perusahaan tidak berbadan hukum atau bukan usaha rumah tangga usaha pertanian Keterangan: RTP (Rumah Tangga Pertanian), Perusahaan (Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum), Lainnya (Perusahaan Tidak Berbadan Hukum atau Bukan Usaha Rumah Tangga Usaha Pertanian)
11
Perbandingan Jumlah Sapi dan Kerbau di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 dan 2013
P
elaksanaan Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia mulai 1-30 Juni 2011, mencatat populasi sapi dan kerbau kondisi 1 Juni 2011. Populasi sapi dan kerbau hasil PSPK di Provinsi NTT mencapai 928.703 ekor. Sementara itu, dari hasil sensus pertanian 2013, populasi sapi dan kerbau mencapai 929.324 ekor.
12
Berdasarkan hasil sensus pertanian 2013 apabila dirinci menurut wilayah, kabupaten/kota yang memiliki sapi dan kerbau paling banyak adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah populasi sebanyak 160.088 ekor, kemudian Kabupaten Kupang (147.715 ekor), dan Kabupaten Belu (116.528 ekor). Sedangkan kabupaten/kota yang memiliki sapi dan kerbau paling sedikit adalah Flores Timur dengan jumlah populasi sebanyak 1.901 ekor.
Jumlah Sapi dan Kerbau Berdasarkan Hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) 2011 dan Sensus Pertanian 2013 Menurut Kabupaten/Kota (ekor) No. (1) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 71
Kabupaten/Kota (2) Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Selatan Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada Manggarai Rote Ndao Manggarai Barat Sumba Tengah Sumba Barat Daya Nagekeo Manggarai Timur Sabu Raijua Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
2011
2013
(3)
(4) 12.349 90.103 152.442 168.331 99.132 112.871 4.411 3.607 1.602 12.783 31.834 29.108 28.637 51.014 32.869 13.399 16.482 30.697 22.367 9.862 4.803 928.703
11.155 85.204 147.715 160.088 105.478 116.528 4.439 4.266 1.901 14.411 35.316 32.065 29.055 53.717 31.922 11.930 13.945 32.862 21.764 10.337 5.226 929.324
Pertumbuhan 2011-2013 Absolut % (5) (6) (1.194) (4.899) (4.727) (8.243) 6.346 3.657 28 659 299 1.628 3.482 2.957 418 2.703 (947) (1.469) (2.537) 2.165 (603) 475 423 621
-9,67 -5,44 -3,10 -4,90 6,40 3,24 0,63 18,27 18,66 12,74 10,94 10,16 1,46 5,30 -2,88 -10,96 -15,39 7,05 -2,70 4,82 8,81 0,07
13
Penyebaran Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi NTT Tahun 2013
Penyebaran Rumah Tangga Usaha Pertanian di Indonesia Tahun 2013
14
Penyebaran Perusahaan Pertanian Berbadan Hukum di Provinsi NTT Tahun 2013
15
Penyebaran Perusahaan Tidak Berbadan Hukum atau Bukan Usaha Rumah Tangga Usaha Pertanian di Provinsi NTT Tahun 2013
16
Penyebaran Sapi dan Kerbau di Provinsi NTT Tahun 2013
17
18
19
Penutup S
etiap pembangunan, termasuk pembangunan di bidang pertanian, diharapkan akan berhasil dengan baik apabila dalam perencanaan dilakukan dengan matang dan teliti serta didasarkan atas angka-angka statistik khususnya di bidang pertanian yang lengkap, aktual, dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya Sensus Pertanian 2013 ini, diharapkan dapat memberi solusi dan pencerahan dari berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk membuat kebijakan dan evaluasi program pembangunan pertanian. Semoga dengan tema “Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik”, kiranya dapat menjadi penyemangat bagi semua kalangan pengambil kebijakan demi terwujudnya masa depan petani yang lebih baik.
20
Ucapan Terima Kasih Seluruh jajaran Badan Pusat Statistik Provinsi NTT mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan dan dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak dalam rangka menyukseskan seluruh rangkaian kegiatan Sensus Pertanian 2013. Dalam kesempatan ini secara khusus kami sampaikan terima kasih kepada: • Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur • Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur • Para Bupati/Wali Kota se-NTT • Kepala BPS Kabupaten/Kota se-NTT • Lembaga/Instansi yang terkait • Para Petugas Lapangan Sensus Pertanian 2013 • Seluruh penduduk Provinsi NTT yang telah membantu menyukseskan Sensus Pertanian 2013
Menyediakan Informasi untuk Masa Depan Petani yang Lebih Baik 21
BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Jl. R. Suprapto No. 5 Telp. : (0380) 834223, Fax. : Homepage : http://ntt.bps.go.id E-mail :
[email protected]
