KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) TAHUN 2011-2015 Maryuhembri Email. :
[email protected] Supervisor: Auradian Marta, S.IP., MA Department of Government Science Faculty of Social and Political Sciences University of Riau Government Science Faculty of Social Studies Program, University of Riau Campus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru 28293Tel / Fax. 0761-63277
ABSTRACT Green open space (RTH) in Kuantan Singingi managed by the local government through the Office of Market, Hygiene and in 2014 an area of 112.26 hectares with trees that have been planted 8.720 (average rat 78 trees per ha) situated in Taluk Kuantan as its capital. This study aims to identify and explain as well as factors that affect the capability of the government of Regency Kuantan Singingi in the Management of green open space (RTH) Year 2011-2015. This study uses qualitative research methods with descriptive research, which can be interpreted as a problem-solving process was investigated by describing the state of the research subjects were based on the facts that appear during the study were then followed by the popularity of existing theories. Based on the results of the study found the spread of green open space (RTH) is generally uneven. There is still a lack of green open space (RTH) in Kuantan Singingi the area of 122 ha, but local authorities are already working to make the creation of decent and green space as needed. The problem of budget constraints, human resources, infrastructure constraint Singingi Kuantan district government in the management of RTH maximum.
Keywords: Capability, Management, Local Government
PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah Kota sebagai pusat dari usaha dan aktifitas manusia, yang merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya kunjung oleh masyarakat. Ketertarikan ini dapat membuat kota menjadi tempat yang tidak pernah berhenti untuk membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Mengingkatkan pembangunan kota berimbas kepada berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), hal ini disebabkan oleh adanya perubahan peruntukan dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pemukiman, industri, perdagangan, pelebaran jalan, parkir, dan tempat pedagang kaki lima. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan. JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pengalokasian tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang pengolahan lingkungan hidup yang selama ini terkonsentrasi di Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun masalah dari lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan (sampah), ketidaksediaan Ruang Terbuka Hijau, pemcemaran udara dan air. Ruang terbuka hijau sendiri dapat diartikan bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanamanguna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau demi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah Page 1
perkotaan tersebut. Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alami maupun yang sengaja ditanam. Namun pemerintah daerah juga harus melakukan pengelolahan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan etika dan estetika lingkungan, sehingga ruang terbuka hijau ini dapat bermanfaat dan berfungsi secara maksimal. Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan (sampah), ketidaktersediaan ruang terbuka hijau, pencemaran udara dan air. Oleh karena itu, sejak Desember 2004, Indonesia meratifikasi Kyoto Protocol. Menurut Supriadi (2005: 6164) tujuan Kyoto Protocol adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca, yaitu karbondioksida, metan, nitrous oxide, sulfur heksafluorida, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008–2012. Menurut Ernawi (2012 : 20) ruang terbuka bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (nodes), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya. Sedangkan pembanguan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada penjelasan Pasal 29 Ayat ( 1 ) berbunyi: Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau terbagi dua yakni ruang terbuka hijau publik yang dimiliki, disediakan dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Sedangkan ruang terbuka privat merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh orang pribadi/ataupun badan yang digunakan untuk kepentingan kalangan terbatasa ataupun sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam Pasal 6 disebutkan Jenis RTHKP meliputi: a. Taman kota; b. Taman wisata alam; c. Taman rekreasi; d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman; e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial; f. Taman hutan raya; g. Hutan kota; h. Hutan lindung; i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah; j. Cagar alam; k. Kebun raya; l. Kebun binatang; m. Pemakaman umum; n. Lapangan olah raga; o. Lapangan upacara; p. Parkir terbuka; q. Lahan pertanian perkotaan; r. Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET); s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa; t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian; u. Kawasan dan jalur hijau; v. Daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara; dan w. Taman atap (roof garden). Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka Page 2
Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Adipura (Menteri Lingkungan Hidup, 2007). Adipura diberikan untuk Kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai bersih dan hijau (clean and green city). Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang berusaha memperoleh Piala Adipura dengan mengupayakan pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Akan tetapi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Kuantan Singingi masih belum mencapai ketentuan yakni 30% dari total luas wilayah, selain itu kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian penting. Pada tahun 2014 jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Kuantan Singingi seluas 409.281,52 Ha atau 53,46% dari total luas kabupaten 765.603 Ha. Adapun rincian ruang terbuka hijau di Kabupaten Kuantan Singingi, yakni: Tabel 1.1 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Kuantan Singingi No 1 2
Jenis Ruang Terbuka Hijau
Hutan Lindung Kawasan Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam 3 RTH Kota Taluk Kuantan 4 Lahan Pertanian 5 Danau 6 Rawa 7 Sungai 6 Bendungan Luas Ruang Terbuka Hijau Luas Kabupaten Kuantan Singingi Persentase RTH Sumber: BPS Kuantan Singingi, 2015
kecil yakni RTH Kota Taluk Kuantan, Hutan Lindung, Kawasan Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Kuantan Singingi yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan pada tahun 2014 seluas 112,26 Ha dengan 8,720 pohon yang telah ditanam (rata-rat 78 pohon per Ha) yang berada di Taluk Kuantan sebagai ibukota kabupaten. Adapun luas RTH di Taluk Kuantan sebagai berikut:
Luas/ Ukuran Ha) 45.245,9 52.016,4 112,26 12.544 180,95 20.627,95 1.902,43 236,10 132.865,99 765.603 17,35%
Berdasarkan tabel di atas, jelaslah bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari berbagai jenis peruntukannya. Dimana dari luas Kabupaten Kuantan Singingi 17,35% terdiri dari ruang terbuka hijau yang alami maupun dikelola oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan untuk lahan pertanian, lahan perkebunan, hutan produksi tetap dan produksi terbatas serta pemukiman penduduk tidak menjadi bagian dari ruang terbuka hijau. Akan tetapi jumlah RTH yang dikelola pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Page 3
Tabel 1.2 Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Kuantan Tengah N o 1
Jenis Ruang Terbuka Hijau
Luas/ Ukuran
Taman Kota - Taman Tugu Proklamasi 0,04 Ha - Taman Jalan Diponegoro 0,06 Ha - Taman Simpang Tiga Tugu Jalur 0,01 Ha - Taman PEMDA 2,70 Ha - Taman Jalur Simpang STM 0,03 Ha - Taman Balai Adat 0,04 Ha - Taman Air Mancur Tepian Narosa 0,50 Ha - Taman Kuburan Keramat 0,02 Ha - Taman Lambang Kuantan Singin 0,03 Ha 2 Tempat Berolahraga/Upacara/Tempat Ibadah - Lapangan Limuno 1,60 Ha - Lapangan Upacara Pemkab Kuantan Singingi 1,40 Ha - Mesjid Agung dan Sport Center 40 Ha 3 Hutan Kota - Hutan Pulau Bungin 4,20 Ha - Hutan sekitar areal Perkantoran Pemkab Kuantan Singingi 58,05 Ha 4 Usaha Estetika - Dekorasi Tebing Miring Gelanggang 0,50 Ha Pacu Jalur di Tepian Narosa - Dekorasi Gelanggang Pacu Jalur 2,40 Ha 5 Median Jalan dan Pulau-Pulau Jalan - Median jalan dari STM – Desa 0,05 Ha Sawah - Median jalan dari TK Pembina – Bundaran Kantor Bupati 0,08 Ha - Median jalan arah RSUD Teluk Kuantan 0,06 Ha - Median jalan bundaran kantor Bupati – kantor DPRD – kantor Dinas Kesehatan 0,07 Ha - Median jalan Simpang Carano sampai ke Sport Center 0,30 Ha - Kantor Dispora – Bundaran 0,02 Ha 6 Gerbang Masuk Kota Teluk Kuantan - Gerbang Jake 0,04 Ha - Gerbang Kari 0,04 Ha - Gerbang Sentajo 0,04 Ha Total Luas RTH Kecamatan Kuantan Tengah 112,26 Ha Total Luas Kecamatan Kuantan Tengah 27.074 Ha Persentase RTH Kecamatan Kuantan Tengah 0,41% Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kab. Kuantan Singingi, 2016.
Berdasarkan hasil penelitian, maka pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kabupaten Kuantan Singingi bersifat swakelola sehingga menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing jenis ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Kabupaten Kuantan Singingi di kelola oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kuantan Singingi, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan Instansi terkait. Adapun gejala-gejala yang terlihat dilapangan yakni: 1. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Kuantan Singingi dikelola oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga pengelolaan ruang terbuka hijau kurang efektif. Hal ini dikarenakan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan lebih terfokus dalam mengelola pasar dan kebersihan. Kewenangan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan yang berkosentrasi melaksanakan tugas pengelolaan RTH hanya ada pada seksi pertamanan, sehingga pengelolaan ruang terbuka hijau menjadi kurang efektif. Seharusnya pengelolaan ruang terbuka hijau dikelola oleh seksi tersendiri yang berbeda di bawah bidang pertamanan. 2. Ruang terbuka hijau di Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat terbatas dan tidak sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah sebagai Ibukota Kabupatan Kuantan Singingi yakni hanya 0,41% dari seharusnya 20-30%. 3. Belum berjalannya peraturan perundang-undangan mengenai ruang terbuka hijau di Kabupaten Kuantan Singingi. Sampai dengan saat ini belum ada Peraturan Daerah yang khusus mengenai ruang terbuka hijau di Kabupaten Kuantan Singingi. Berdasarkan fenomena atau latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang ruang terbuka hijau dengan judul : “KAPABILITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI DALAM PENGELOLAAN Page 4
RUANG TERBUKA TAHUN 2011-2015”
HIJAU
(RTH)
Perumusan Masalah Kabupaten Kuantan Singingi tidak hanya menguatkan pada pembangunan yang berbasis ekonomi dan mengutamakan keuntungan namun juga berusaha untuk mewujudkan pembangunan yang tetap mengedepankan dan memperhatikan aspek lingkungan hidup. Untuk mencapai itu semua maka pihak dan instansi terkait memerlukan strategi untuk dapat mewujudkan hal tersebut. Kapabilitas dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau agar dalam hal pembangunan pun sesuai dengan penataan ruang dan fungsi-fungsi yang utama dari Ruang Terbuka Hijau itu sendiri dan agar dalam pengelolaannya tidak disalahgunakan dan tetap terjaga kelestarian dari Ruang Terbuka Hijau yang sudah terbangun. Berdasarkan dari identifikasi masalah yang ditemukan sebagai berikut: 1. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) kurang efektif. 2. Luas ruang terbuka hijau (RTH) masih sedikit. 3. Belum ada peraturan daerah mengenai ruang terbuka hijau. Sehubungan dengan perumusan masalah di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah : 1. Bagaimanakah kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011-2015? 2. Apakah faktor yang mempengaruhi kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011-2015? Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menjelaskan kapabilitas pemerintah Pemerintah JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011-2015. 2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011-2015. 2. Manfaat Penelitian a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi bagi pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dan Dinas Pekerjaan Umum dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH). b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan kajian ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. c. Sebagai bahan informasi dan kajian secara ilmiah bagi kita semua. Tinjauan Pustaka 1. Kapabilitas Pemerintahan Menurut Amir (2011:86) menjelaskan bahwa kapabilitas ialah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano bisa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar. Menurut Moenir (1998:116) kapabilitas atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia. Page 5
Menurut Hubeis dan Najib (2014:47) kapabilitas organisasi adalah kumpulan sumber daya yang menampilkan tugas atau aktivitas secara integratif. Biasanya, kapabilitas organisasi ditentukan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) pendekatan fungsional dan (2) pendekatan rantai nilai (Value Chain). Kedua pendekatan tersebut banyak digunakan oleh organisasi untuk membentuk kapabilitas organisasi. akan tetapi, yang perlu digaris bawahi kapabilitas hanya dapat dibentuk jika ada kerjasama yang terjalin diantara berbagai sumber daya dalam orgaisasi. Pada organisasi yang kompleks, kapabilitas mempengaruhi struktur hierarki organisasi tersebut. Semakin tinggi tingkat kapabilitas, semakin banyak pula integrasi antar kapabilitas yang tingkatnya lebih rendah. Oleh karena itu dalam hal ini sangat diperlukan perpaduan diantara kapabilitas fungsional yang ada dalam organisasi. Merujuk pada pendapat beberapa pakar tersebut, maka kapabilitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam mengintegrasi dan mengeksplorasi sumber daya dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi tersebut, baik sumber daya manusia, keuangan, kelembagaan dan lain-lain. Kapabilitas organisasi tidak dapat tercipta hanya dengan satu sumber daya saja tanpa dukungan sumber daya lainnya. Amir (2011:98) dalam menentukan keberhasilan kapabilitas organisasi, perlu di perhatikan adalah fungsi keuangan, pemasaran, operasi, dan Sumber Daya Manusia. a) Fungsi keuangan Sumber dana, cara pengelolaan nya, sehingga menciptakan keuangan yang sehat dalam penjalanan aktivitas dari organisasi tersebut. b) Operasi Memiliki sistem operasi yang baik apakah mau continus (dimana produk diproses secara berkelanjutan sehingga perlu perangkat otomatis) atau bisa juga yang berkaitan dengan operating leverage, terkait dengan bagaimana dampak aktivitas penjualan berdampak pada pendapatan. c) Sumber Daya Manusia JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Memiliki tim kerja yang solid, hubungan industrial, mutu suasana kerja yang baik, serta perhatian perusahaan dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. 2. Governability Governability melibatkan bentukbentuk baru organisasi politik, ekonomi, dan sosial yang memungkinkan pemerintah untuk merespon tantangan modernisasi, perubahan nilai-nilai individu dan kolektif, dan adanya tuntutan sosial yang baru dan harapan yang melebihi batas dari lembaga-lembaga tradisional. Menurut Pratikno dan Lay (2006) Governability adalah kapasitas negara bangsa untuk mengelola dan menyediakan barangbarang politik (political goods), dimana hirarki barang-barang politik menyangkut: a) Keamanan (fungsi monopoli negara) yang bisa dilakukan melalui; mencegah invasi asing, mengeliminasi ancaman domestik yang mengacam tatanan sosial, mencegah kriminalitas dan mengelola perbedaan kepentingan didalam masyarakat tanpa kekuatan koeresif. b) Tata hukum sebagai standar perilaku yang meregulasi interaksi penduduk, c) Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata, d) Pelayanan pendidikan yang terjangkau dan merata, e) Penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan dan sarana komunikasi, f) Sistim uang dan perbankan yang stabil, g) Kesempatan ekonomi dan lingkungan bisnis yang kondusif, h) Tersedianya ruang publik (publik shere) yang menjamin; hak untuk berpartisipasi dan berkompetisi, respek dan menyokong institusi politik nasional dan regional, toleran terhadap perbedaan, hak-hak dasar sipil dan asasi serta pengawasan dan pengaturan lingkungan. 3. Manajemen Pemerintahan Manajemen pemerintahan adalah proses kegiatan dalam rangka melaksanakan tatakelola atau pengelolaan pemerintahan yang Page 6
dilakukan oleh penguasa untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Fungsi manajemen pemerintahan menurut Supriyanto (2009:41) dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring atau evaluasi. 2. Menajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasaman antara pemerintah dan masyarakat. 3. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan. 4. Manajemen pemerintahan berarti penetapan pedoman perencanaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian bidang tatakelola pemerintahan. Sederhananya manajemen pemerintahan merupakan suatu kegiatan tatakelola pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. 4. Kebijakan Kebijakan merupakan ketentuanketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Kansil dan Christine, 2003 : 190). Kemudian menurut Ibrahim (2004 : 2) kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan. Sedangkan menurut Ndraha (2011 : 498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintah adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etik, dan moral, diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan. Berdasarkan pendapat di atas, maka yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
untuk dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap upaya masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mencapai tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki dalam penyusunan kebijakan tersebut. 5. Ruang Terbuka Hijau Menurut Joga (2011:92) RTH merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri RTH di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya. Berbagai pengertian yang selama ini dikenal, seperti dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. RTH merupakan bagian dari ruang terbuka (open space) yang diklasifikasikan sebagai ruang atau lahan yang mengandung unsur dan struktur alami. RTH ini dibedakan dalam dua macam : RTH alami dan RTH Binaan. RTH sebagai infrastruktur hijau memiliki fungsi beragam, yaitu : a. Konservasi tanah dan air: Pembangunan kota lebih dimaknai sebagai pembangunan fisik perkotaan berupa gedung, jalan, jembatan, dan perkerasan. Permukaan lahan yang tertutup perkerasan dan bangunan semakin hari semakin meluas seiring dengan perubahan lahan alami menjadi lahan terbangun. Keadaan ini menyebabkan air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah (infiltrasi), sehingga peresapan air tanah (dangkal) terhambat. Keberadaan RTH sangat penting untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah, menyuplai cadangan air tanah, dan mengaktifkan siklus hidrologi. b. Ameliorasi Iklim: Kemajuan teknologi mampu memengaruhi iklim mikro pada Page 7
c.
d.
e.
f.
ruang tertutup dalam bangunan agar lebih nyaman, tetapi belum mampu memengaruhi ruang terbuka perkotaan. Massalisasi penggunaan alat penyejuk udara (AC) terbukti berpengaruh negatif terhadap kenaikan suhu udara di ruang luar sekitar bangunan. Iklim di daerah perkotaan berkaitan dengan suhu udara, kelembaban, aliran udara, dan penyinaran matahari. Keberadaan RTH mampu mencipatakan Iklim Mikro yang lebih baik. Pengendali Pencemaran: Pencemaran di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, dan kota besar lainnya, pada umumnya tinggi. RTH mempunyai kemampuan mengendalikan pencemaran, baik pencemaran udara, air, maupun suara bising. Peningkatan bahan pencemar di udara, khususnya karbon dioksida akibat kegiatan industri dan kendaraan bermotor, dapat diserap tanaman dalam proses fotosintesis. Keberadaan RTH dapat mengendalikan bahan pencemar (polutan), sehingga tingkat pencemaran dapat ditekan dan konsentrasi karbon dioksida dapat berkurang. Habitat Satwa dan Konservasi Plasma Nutfah: Dengan pemilihan jenis tanaman yang tepat, RTH dapat dijadikan sebagai habitat satwa liar (burung, serangga), tempat konservasi plasma nutfah, dan keanekaragaman hayati. Keberadaan satwa liar di wilayah perkotaan memberi warna tersendiri bagi kehidupan warga kota dan menjadi indikator tingkat kesehatan lingkungan kota. Sarana Kesehatan dan Olahraga: Melalui proses fotosintesis, tanaman menghasilkan oksigen (O2), gas yang sangat dibutuhkan manusia untuk bernapas. Oleh karena itu, RTH yang dipenuhi pepohonan sering disebut sebagai paru-paru kota. Keberadaan RTH sangat berperan untuk meningkatkan kesehatan dan olahraga. Sarana Rekreasi dan Wisata: Suasana kota yang padat bangunan dengan dinamika kehidupan yang serba cepat dan rutinitas pekerjaan sehari-hari membuat warga cepat jenuh. Warga membutuhkan suasana baru untuk bersantai dan keluar dari rutinitas
JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
g.
h.
i.
j.
sehari-hari. Mereka membutuhkan tempat rekreasi dan wisata alami. Taman lingkungan, taman kota, hutan kota, kebun binatang, kebun raya, maupun bentuk RTH rekreasi lainnya sangat berperan mengembalikan kreativitas kehidupan manusia dari rutinitas dan kejenuhan dalam bekerja. Anak-anak hingga lanjut usia dapat berkaktivitas di ruang luar. Oleh karena itu, keberadaan RTH mendukung ketersediaan RTH sebagai tempat sarana rekreasi dan interaksi sosial masyarakat. Sarana Pendidikan dan Penyuluhan: RTH bermanfaat sebagai sarana pendidikan dan penyuluhan tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup. RTH dapat digunakan untuk membangkitkan cita rasa terhadap alam dan lingkungan. Keberadaan tanaman dan unsur alam lainnya sebagai habitat satwa burung secara tidak langsung menjadi sarana pembelajaran bagi warga terutama anak-anak, selain meningkatkan kualitas lingkungan kota. Area Evakuasi Bencana : Sering terjadinya bencana di Indonesia akhir-akhir ini, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kebakaran, perlu pengembangan mitigasi bencana dengan menyiapkan area terbuka di kawasan perkotaan yang dapat berfungsi sebagai tempat evakuasi. RTH, seperti taman, halaman, lapangan bola, dapat digunakan sebagai area evakuasi warga saat terjadi bencana. Pengendali Tata Ruang Kota: RTH sebagai kawasan preservasi atau konservasi yang berbentuk jalur hijau dapat dijadikan alat pengendali tata ruang kota dengan fungsi sebagai sabuk hijau (green belt) atau jalur hijau pembatas kawasan maupun pembatas wilayah kota. Estetika: Keberadaan RTH dapat meningkatkan daya tarik dan keindahan suatu kota. Tanaman memiliki bentuk, warna, dan tekstur beranekaragam sehingga dapat menambah keindahan pemandangan lanskap kota. Di samping itu, sebagai unsur yang hidup dan berkembang, tanaman dapat berubah dari waktu ke waktu (bersemi,
Page 8
berbunga, berbuah, rontok, dan sebagainya) sehingga menjadi daya tarik tersendiri. Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. 1. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kota Teluk Kuantan sebagai Ibukota Kabupaten Kuantan Singingi. Peneliti tertarik untuk meneliti di daerah ini karena luas area ruang terbuka hijau (RTH) belum sesuai dengan ketentuan yang ada mengenai tata ruang. 2. Jenis Data a. Data Primer b. Data Sekunder 3. Sumber Data a. Informan kunci yaitu mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti b. Informan tambahan yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial maupun terlibat secara langsung. Oleh karena itu di dalam penelitian ini penulis menggunakan informan tambahan karena untuk mencari informasi tambahan mengenai kapabilitas pemerintahan daerah dalam pengelolaan RTH. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Wawancara (interview) b. Dokumentasi 5. Teknik Analisa Data Setelah pengumpulah data tahap selanjutnya ialah analisis data, yaitu penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang cepat dan pemahaman arti keseluruhan. Tahap ini merupakan tahap akhir sebelum menarik kesimpulan hasil penelitian. Data yang sudah diolah akan memberikan gambaran mengenai hasil penelitian. Data yang di peroleh selama penelitian dikompilasi kedalam tabel dan dianalisis sekaligus dibahas secara deskriptif kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan (traskrip). Bentuk lain data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau rekaman vidio. Kemudian data yang diolah tersebut bertujuan untuk menghasilkan rumusan yang dapat di jadikan sebagai hasil akhir untuk rekomendasi tentang kapabilitas pemerintahan dalam pengelolaan RTH. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Kapabilitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tahun 2011-2015 1. Kapabilitas Kelembangaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kuantan Singingi sudah dimulai sejak tahun 2002, yaitu dengan cara menanami Ruang Terbuka Hijau (RTH) koridor (pinggir jalan), namun demikian Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dilakukan pada saat itu sangat jauh dari harapan, pemanfaatan Ruang Terbuka yang ada menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah mulai nampak. Kegiatan pelaksanaan pemanfaatan Ruang Terbuka menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kuantan Singingi tentunya berkat dukungan pemerintah dalam hal ini, dana pembelian bibit, pemagaran, pemupukan, penyiraman dan pemeliharaan bersumber dari dana APBD. Pengelolaan RTH di Kabupaten Kuantan Singingi melibatkan berbagai dinas dalam pemerintahan kabupaten. Dinas-dinas yang terkait antara lain BAPPEDA, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan, dan lainnya. Tugas dan fungsi BAPPEDA dalam pengelolaan RTH ialah merencanakan RTH dalam tata ruang daerah Kabupaten Kuantan Singingi dan melakukan koordinasi dengan BAPPEDA Provinsi untuk membuat peraturan mengenai tata ruang, insfrastuktur regional, dan pembinaan. BAPPEDA hanya melakukan Page 9
perencanaan terkait tata ruang secara keseluruhan Kabupaten Kuantan Singingi. BAPPEDA telah membuat Kajian Masterplan RTH, tetapi hal tersebut hanya sebatas konsep. Untuk implementasi di lapangan dilakukan oleh dinas-dinas terkait. Dalam pengelolaan taman dan jalur hijau sumber dana diperoleh dari APBD yang diterima oleh pihak dinas untuk menjalankan program RTH dan Pertamanan serta pihak dinas pun menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan dan pengelolaan RTH sehingga pembangunan dan pengelolaan dapat berjalan optimal. Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki rencana dan sebagian rencana tersebut telah terealisasi dalam menciptakan RTH di Kuantan Singingi. Namun, terdapat kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena terbatasnya sumber dana dan juga perubahan anggaran belanja dinas. Pemeliharaan RTH Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan sangat ditunjang dari APBD. Tetapi seringkali dana yang dikeluarkan tidak cukup untuk pemeliharaan RTH di Kabupaten Kuantan Singingi sehingga perlu adanya bantuan dari pihak swasta. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mewajibkan pihak swasta mengelola RTH yang ada di sekitar wilayahnya menggunakan dana CSR. Diharapkan kebutuhan untuk pemeliharaan RTH di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dipenuhi dengan bantuan dana tersebut. 2. Operasional Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kuantan Singingi banyak didominasi tanaman tranbesi, angsana, mahoni, tanjung yang tersebar di pinggir jalan, demikian juga tanaman mangga yang tersebar di halaman rumah, kantor, sekolah, sedangkan jenis tanaman yang diperuntukkan untuk taman di antaranya tanaman hias berupa palm, bougen vile, cemara kipas. Namun demikian taman tersebut juga ditanami tanaman pelindung seperti tranbesi, angsana, ketapang dll. JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Perkembangan RTH taman dan jalur hijau kota di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan RTH terus mengalami peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kuantitas, terdapat beberapa taman kota dan jalur hijau di Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan kedepannya mampu memenuhi kebutuhan RTHnya dan sesuai dengan arahan UU No 26 tahun 2007 dimana setiap kota memenuhi RTH sebesar 30%. Strategi yang dilakukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang berupa taman dan jalur hijau secara internal dan eksternal sebagai berikut: 1. Internal a. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau b. Melakukan inovasi dalam hal pembangunan dan pengelolaan taman dan jalur hijau c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Ruang Terbuka Hijau taman dan jalur hijau d. Mengembangkan koridor hijau e. Meningkatkan sarana dan prasarana pertamanan dan jalur hijau 2. Eksternal a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau b. Koordinasi yang dilakukan dengan Dinas lain dalam pengelolaan ruang Terbuka Hijau c. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta Dari segi kualitas taman dan jalur hijau yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi meningkat karena pengelolaan terhadap taman yang telah dibangun dikelola dengan baik oleh pihak dinas terkait hal tersebut dikarenakan pihak dinas memiliki sumber daya manusia yang berkualitas di bidangnya karena dalam hal pembangunan dan pengelolaan RTH dibutuhkan orang-orang yang paham akan RTH dan untuk menunjang peningkatan kualitas SDM diadakan berbagai pelatihan, Page 10
diklat juga dilakukan kunjungan ke kota lain dalam hal studi banding untuk melihat kondisi RTH yang ada di tempat tersebut sehingga jika sesuai dapat diterapkan di Kabupaten Kuantan Singingi. 3. Kepemipinan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pemerintah selaku pemegang peran sentral dan tanggung jawab selayaknya segera mengambil kebijakan, tentu dengan kewajiban melibatkan stakeholders. Selama ini, kecenderungan pemerintah untuk bergerak top down dan sendiri tanpa melibatkan peran serta masyarakat telah terbukti gagal dalam mengatasi permasalahan kelestarian ekosistem keberadaan RTH. Pemerintah harus menghindarkan diri dari klaim, bahwa solusi yang selama ini ditawarkan oleh pemerintah adalah yang paling baik dan benar. Semua hal tersebut adalah demi mewujudkan sebuah solusi yang “terbaik dari yang terbaik” dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Terkait pengelolaan RTH oleh pihak Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi sendiri memiliki komitmen yang kuat dalam pengelolaan lingkungan. Dan hal itu yang mendasari pula perkembangan pembangunan dan pengelolaan RTH yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi yang salah satunya adalah jenis taman dan jalur hijau, dengan komitmen dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Kabupaten Kuantan Singingi mampu meningkatkan dan menjaga kuantitas serta kualitas dari taman dan jalur hijau yang ada sehingga hasilnya dapat dilihat saat ini. Pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik karena adanya kesesuaian antara penggunaan sumber daya yang ada dengan komitmen dari dinas untuk melakukan tugasnya sehingga dalam perumusan strategi yang dibuat oleh dinas mampu diaplikasikan dalam tindakan nyata hal itu ditandai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas taman dan jalur hijau yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi dalam pengerahan sumberdaya yang adapun dilakukan secara optimal agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu sarana dan prasarana yang adapun
JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan dalam pembangunan dan pengelolaannya. Menurut Wechsler dan Backoff sebagaimana dikutip oleh Heene (2010:62) penerapan strategi organisasi publik pada akhirnya dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang sesuai dalam pelaksanaan program RTH sebagai berikut: 1. Faktor Internal a. Kepemimpinan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki pemimpin yang bertanggung jawab untuk memimpin dinas dalam pelaksanaan tugas dinas yang dalam hal ini adalah pelaksanaan program RTH sehingga mampu memotivasi timnya untuk melaksanakan program tersebut secara maksimal b. Kapasitas organisasi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam pembangunan dan pengelolaan RTH. c. Kesepakatan internal mengenai wewenang yang berlaku, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki komitmen yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya berkaitan dengan program RTH. d. Ruang kebebasan yang tersedia melalui pelimpahan pengendalian oleh atasan, memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program RTH dan pertamanan serta memiliki inovasi dalam pembangunan dan pengelolaan RTH taman dan jalur hijau e. Sumber keuangan diperoleh dari dana APBD dalam pelaksanaan program f. Keragaman akan wewenang, dalam program RTH pihak dinas memiliki kewenangan dalam pembangunan dan pengelolaan sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten Kuantan Singingi yang tercantum dalam RTRW. g. Perkembangan teknologi dan jasa, pembangunan taman yang dilengkapi dengan fasilitas teknologi dan peningkatan pelayanan terhadap pertamanan yang dilakukan pihak dinas. 2. Faktor Eksternal Page 11
a. Sarana yang tersedia, pihak dinas terus berupaya dalam melengkapi sarana penunjang dalam pembangunan dan pengelolaan dan meningkatkan fasilitas sarana pada RTH Kabupaten Kuantan Singingi b. Pengaruh dari berbagai agenda politik, adanya perubahan dari pemerintah pusat maupun arahan pembangunan kota yang menyangkut area RTH c. Dukungan publik terhadap organisasi dan aktivitasnya, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan RTH meningkat dengan diadakannya lomba lingkungan dan adanya sosialisasi yang dilakukan pihak dinas dalam upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya taman dan jalur hijau, dan juga keterlibatan masyarakat dalam perumusan pembangunan taman di wilayahnya agar sesuai dengan kebutuhan wilayah tersebut d. Badan hukum dalam organisasi, instansi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan memiliki dasar hukum pembentukan lembaga yang mengatur berjalannya instansi tersebut. Keberadaan RTH di wilayah perkotaan menjadi sangat penting karena dapat menjaga kelangsungan ekosistem perkotaan, seperti mempertahankan siklus hidrologi dan mikroklimat, mereduksi polusi, dan memproduksi oksigen di udara yang bermanfaat untuk kesehatan. B. Faktor Yang Mempengaruhi Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ketidakberhasilan Ruang Terbuka Hijau (RTH) selama ini, disamping pola penanganan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seperti pengaman tanaman yang tidak sesuai, karena walaupun tanaman sudah dipagari, ternak masih bisa memakan tanaman tersebut. Demikian juga media tumbuh tanaman yang belum tertangani secara teknis yaitu belum memberikan perlakuan khusus pada wilayah media tumbuh yang kurang subur, demikian juga persepsi masyarakat yang belum JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
semuanya sama, ada yang menganggap Ruang Terbuka Hijau (RTH) tidak penting, ada pula yang menganggap penanaman di pinggir jalan dan taman kota yang ada adalah suatu proyek. Yang berarti dana pemeliharaan sudah ada dan ditangani oleh pemerintah sehingga masyarakat tidak peduli jika ada tanaman yang rusak. 1. Pendanaan dan Sumber Daya Manusia Masalah klasik pengelolaan RTH, dianggap akibat keterbatasan dana dan SDM profesional, pemeliharaan RTH yang tidak konsisten, dan pemilihan jenis tanaman tak sesuai persyaratan ekologis bagi masingmasing lokasi, termasuk langkanya lahan pembibitan tanaman penghijauan. Keterbatasan dana pembangunan dan pengelolaan RTH memerlukan terobosan pengembangan pola kemitraan hijau. Sumber pendanaan pengelolaan RTH oleh Dinas Pasar Kebersihan dan Petamanan Kabupaten Kuantan Singingi seluruhnya berasal dari APBD Kabupaten yang diperuntukkan dalam pengelolaan RTH. Sedangkan jumlah tenaga pertamanan lapangan yang ditugaskan untuk mengelola RTH berjumlah 40 orang terdiri dari pekerja taman, pemotong rumput, bagian lampu, dan pengangkut sampah. Untuk lebih jelas mengenai faktor pendanaan yang menjadi hambatan dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dapat dilihat realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2011-2015 berikut: Tabel Realisasi Program Pengelolaan RTH Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2011-2015 N o . 1
2
Kegiat an Penge mbang an Taman Rekras i Pemeli haraan sarana prasara na
Tahun (Rp) 2011
2012
143.9 30.36 8
136.2 84.00 0
2013
2014
2015
47.00 0.000
47.40 0.000
491.9 13.00 0
530.3 45.77 5
363.7 42.64 0
Page 12
pertam anan 3 Pengad 168.8 644.7 190.0 189.5 aan 54.28 30.00 00.00 70.00 sarana 5 0 0 0 prasara na pertam anan 4 Penunj 939.6 939.6 ang 00.00 00.00 kapasit 0 0 as tenaga pertam anan Sumber: Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, 2016.
Berdasarkan tabel di atas, terlihat jelas program kerja yang dilaksanakan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi selama periode 2011-2105 dalam pengelolaan RTH sangat kurang sekali. Dimana tidak ada penambahan luas area RTH dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, hal ini disebabkan terbatasnya anggaran RTH yang diperuntukkan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi dan belum disahkannya RTRW Kabupaten Kuantan Singingi menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya luas RTH yang seharusnya dimiliki sebuah kota yakni 30% dari total luas wilayah. Selain keterbatasan dana juga berpengaruh dalam perekrutan pegawai dan peningkatan kemampuan pegawai, sehingga RTH yang ada hanya dikelola oleh tenaga hari lepas pertamanan yang diperkerjakan untuk melakukan pembersihan, pemeliharaan, dan penanaman pohon. Dimana dalam pengelolaan RTH tidak ada tenaga ahli yang dipekerjakan untuk perencanan, pembibitan, dan sebagainya. Belum jelasnya RTRW menjadi suatu kendala dalam penetapan areal RTH Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga tidak dapat dilakukan perencanaan untuk penambahan luas RTH serta program pembebasan lahan masyarakat yang sebelumnya masuk dalam kawasan hijau untuk RTH belum dapat dilakukan ganti rugi. Permasalahan RTRW ini menyebabkan tidak berjalannya program kerja yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pasar, JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi dalam menambah luas RTH. 2. Pemeliharaan dan Pengawasan Begitupun dari segi pemeliharaan pemerintah tidak melaksanakan secara optimal. Kawasan yang telah dibuat dan diperuntukkan untuk kawasan ruang terbuka hijau tidak dirawat secara rutin. Misalnya kawasan hutan kota yang baru saja dibangun, telah banyak rumput dan tanaman yang sudah mati tidak diganti dengan yang tanaman yang baru, begitu juga untuk tanaman disepanjang jalan yang termakan oleh ternak warga. Pemeliharaan RTH yang ada dilakukan oleh Dinas Pasar, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi dengan mempekerjakan tenaga harian lepas untuk melakukan pemeliharaan, dan penanaman kembali pohon-pohon yang mati. Akan tetapi pemeliharaan RTH hanya sebatas perawatan kebersihan dan penanaman kembali dan mengganti lampu-lampu penerang yang rusak. Selain pemeliharaan seharusnya RTH yang ada juga dilakukan pengawasan agar bentuk dan fungsi nya terus terjaga. Kurangnya pegawai pada Bidang Pertamanan menjadi kendala dalam melakukan pengawasan RTH, sehingga banyak RTH yang rusak terinjak binatang ternak dan pohonpohon yang dipatahkan. Sedangkan fungsi dari RTH sebagai ruang publik, seringkali disalah gunakan oleh masyarakat terutama pemudapemudi yang menjadikan RTH sebagai tempat bermesraan dan tempat berfoto-foto yang kemudian merusak fungsi dan bentuknya. 3. Sarana Prasarana Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sebagai penunjang, misalnya penyediaan kawasan olahraga, rekreasi, dan fasilitas lain yang mendukung penyediaan kawasan ruang terbuka hijau. Sehingga masyarakat bisa lebih memahami pentingnya kawasan ruang terbuka hijau. Sebagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut harusnya melibatkan semua elemen masyarakat serta pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang merata. 4. Peran Serta Masyarakat
Page 13
Penyediaan Kawasan Ruang Terbuka Hijau bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, tapi masyarakat juga sangat menentukan keberlangsungan dari pelaksanaan pengembangan ruang terbuka hijau. Maka semua pihak harus terlibat, sebagai pihak yang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan apabila terjadi hambatan dalam pelaksanaan penyediaan ruang hijau. PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwa Penyebaran Ruang Terbuka Hijau secara umum belum merata. Masih minimnya Ruang Terbuka Hijau Taman yang diperuntukkan untuk umum. 1. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Kuantan Singingi dikelola oleh Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan dengan total luas RTH yakni 122 Ha. Untuk pengelolaan RTH seluruh Instansi terkait ikut terlibat dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur. Sedangkan untuk pengelolaan secara langsung Dinas Pasar, Kebesihan dan Pertamanan memiliki andil yang paling besar dalam pemeliharaan, pembibitan, penanaman dengan seluruh anggaran dana berasal dari APBD Kabupaten. 2. Selama rentang waktu 2011-2015 perkembangan RTH Kabupaten Kuantan Singingi sudah mulai terlihat baik secara kualitas dan kuantitasnya, walaupun luas RTH yang ada saat ini belum mencapai 30% dari total luas wilayah. Terlihat setiap RTH yang ada baik itu taman kota dan jalur hijau sudah ditanaman dengan berbagai jenis tanaman pepohonan dan jenis tanaman bunga. 3. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi memiliki komitmen yang besar dalam pengelolaan RTH agar terciptanya lingkungan yang sehat dan hijau. Akan tetapi penambahan luas RTH sebagaimana yang diharapkan yakni 30% belum dapat direalisasikan karena masih terkendala penetapan wilayah hijau yang masih dibahas di dalam RTRW Kabupaten.
JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
4.
Permasalahan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan rendahnya peran serta masyarakat masih menjadi suatu kendala yang menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Kuantan Singingi.
B. Saran Kegiatan penelitian penting dilakukan karena dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme peneliti di bidang kebijakan publik. Pengalaman yang didapatkan selama meneliti dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan kebijakan kebijakan, adapun saran sebagai berikut: 1. Pengelolaan taman harus dilakukan secara efektif dan efisien 2. Perlu pelatihan bagi pekerja taman agar hasil yang diharapkan lebih maksimal 3. Pekerja taman harus memperhatikan keamanan pengguna jalan ketika bertugas melaksanakan pengelolaan. 4. Untuk pengembangan ruang terbuka hijau selanjutnya, sebaiknya dipertimbangkan area lokasi yang sudah ada, sehingga nantinya bisa lebih merata 5. Lebih dipertimbangkan lagi untuk pengembangan Ruang terbuka Hijau secara merata dan menambah taman yang diperuntukkan untuk umum. DAFTAR PUSTAKA A. Buku Amir, M Taufik. 2011. Manajemen Strategi. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Arikunto Suharsimi, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta. Assauri, Sofjan. 2013. Strategic Management. Jakarta: Rajagrasindo Persada. Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Ernawi, Imam S. 2012. Buletin Tata Ruang Gerakan Kota Hijau. Jakarta: Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional.
Page 14
Gulo, W. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Grasindo Hubeis, Musa. Dkk 2014. Manajemen Strategic. Jakarta: Elex Media Komputindo. Ibrahim, Amin. 2004. Pokok-pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP). Bandung: Mandar Maju. Joga, Nirwono dan Iwan Ismaun. 2011. RTH 30%! Resolusi Kota Hijau. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2003. Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Lating, Ali M.A. 2015. Governability. Malut Pos. 24 November 2015. Moleong, Lexy J. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. Moenir, H.A.S. 1998. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Nawawi, Hadari. 2013. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Ndraha, Taliziduhu. 2011. Kybernology Jilid 1 dan 2 (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta. Pratikno dan Cornelis Lay. 2008. Alternatif Terhadap Perspektif Pluralisme: Governability. Makalah untuk Mata Kuliah Politik Indonesia. Sekolah Pascasarjana Jurusan Ilmu Politik, UGM. Yogyakarta Sampurno. 2011. Manajemen Strategi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Subarsono, AG., 2008. Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori dan Aplikasinya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D. Bandung: Alfabeta. Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan Indonesia (Sebuah Pengantar). Jakarta: Sinar Grafika. Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategis. Jakarta: Media Brilian. JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Tangkilisan, Hessel Nogi S. dan George Edwards. 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Kerjasaman Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia. Yin, Robert K. 2003. Studi Kasus Desain dan Metode, Jakarta: Raja Grafindo Persada B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pentaan Ruang. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyedian dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau. Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Kuantan Singingi. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Kuantan Singingi C. Jurnal/Skripsi Ningrum, Ajeng Puspita. 2014. Jurnal “Manajemen Pemerintah Kota Terhadap Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pekanbaru Tahun 2008-2012”. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vada, Winda Amelia. 2015. Jurnal ”Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kelurahan Pematang Reba Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu. Pekanbaru: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.
Page 15
JOM FISIP Volume 4 No. 1 Februari 2016
Page 16
