Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta Keywords: Corruption, Disadvantages State, Corruption remove

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Secara Tidak Sukarela Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2257 K/PID/2006)

PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA YANG DILAKUKAN SECARA TIDAK SUKARELA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999 Jo. UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 2257 K/PID/ 2006) Nur Hayati1, Andrea Reynaido2 Kantor Hukum Innuo Total Legal Solution, Jakarta 2 Fakultas Hukum Universitas INDONUSA Esa Unggul, Jakarta Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta 11510 [email protected] 1

ABSTRACT Corruption is act criminal to take state belonging asset so ability loss state its to perform liabilities and takes on answer him in mensejahterakan society. As consequence it corruption begets rights loss society base rights for prosperous. In this paper about problem which will be worked through is why financial disadvantaged return state have to play a part that momentous enforcement criminal acts corruption and how financial disadvantaged return mechanism state which done by ala not voluntary. In arrange this paper, Writer does normatif's research or bibliography research bases primary law material, secondary jurisdictional material and material jurisdictional tertiary. Meanwhile theory those are used in this paper, Writer utilizes Theory of criminal by use of Absolute Theory, Relative theory, and Affiliate Theory, and Asset Return Theory. There is result even of this research shows that financial disadvantaged return state has to play a part that momentous because will impacted direct for gets to recover state finance or state economics and financial loss return state constitutes enforcement system sentences good pidana's ala and civil. meanwhile financial disadvantaged return mechanism state which did by not voluntary by use of two instrument sentence which is instrument criminal and civil instruments. There is tips even Writer in this paper is Statute Corruption ought to manage more about corruption result asset those are on abroad, so will evoke handicap in term their execution and Government has transparent in money management usufructs corruption that paidr goes to exchequer and get widely been laided at the door to public.

Keywords: Corruption, Disadvantages State, Corruption remove

pidana materiil (materieel strafrecht) dan hukum

Pendahuluan Dikaji dari perspektif pembagian hukum

pidana formil (formeel strafrecht).(Lilik, 2007).

berdasarkan isinya, dikenal klasifikasi hukum pu-

Selanjutnya hukum pidana diklasifikasikan menjadi

blik dan hukum privat. Menurut doktrin, ketentuan

hukum pidana umum (ius commune) sebagaimana

hukum publik merupakan hukum yang mengatur

dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum

kepentingan umum (algemene belangen) sedangkan

Pidana (KUHP) dan hukum pidana khusus (ius

ketentuan hukum privat mengatur kepentingan

singulare, ius speciale atau bijzonder strafrecht)

perorangan (bijzondere belangen). (Lilik, 2007)

yang mengatur mengenai subjeknya dan perbuatan

Apabila ditinjau dari aspek fungsinya, salah satu

yang khusus (bijzonder lijkfeiten).

ruang lingkup hukum publik adalah hukum pidana

Tindak pidana korupsi, pada awalnya

yang secara esensial dapat dibagi menjadi hukum

dimasukan sebagai delik-delik jabatan (ambsde-

50

Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009


licten) dalam Buku II KUHP. Kompleksnya per-

Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pem-

masalahan serta perkembangan dan modus operandi

berantasan Tindak Pidana Korupsi.

tindak pidana korupsi mengakibatkan makin mele-

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia dari

mahnya kemampuan KUHP untuk menyeret pelaku

tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari aspek

korupsi. (Ketut Ariawan, 2008)

kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara

Dalam sejarah perkembangan peraturan

maupun dari segi kualitas yang dilakukan secara

perundang-undangan pemberantasan tindak pidana

canggih dan sistematis, bahkan telah menembus

korupsi di Indonesia ada beberapa produk perun-

lintas batas negara.(Eka Iskandar, 2008). Terkait de-

dang-undangan yang terkait dengan penanggu-

ngan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan

langan tindak pidana korupsi, yaitu: (Ketut Ariawan,

oleh suatu tindak pidana korupsi, maka Undang-Un-

2008)

dang Korupsi telah memberikan konsep pengem-

1.

Peraturan Penguasa Militer No.: Prt/PM-

balian kerugian keuangan negara, konsep tersebut

08/1957 tanggal 27 Maret 1957 tentang

diharapkan mampu untuk mengembalikan kerugian

Penilikan terhadap Harta Benda ;

keuangan negara disamping pelaku tindak pidana

Peraturan Penguasa Militer No.: Prt/PM-

korupsi dikenai sanksi pidana. Jalur pidana di-

011/1957 tanggal 1 Juli 1957 ;

masukan dalam pidana tambahan berupa uang peng-

Peraturan Penguasa Perang Angkatan Darat

ganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya sama de-

No.: Prt/ Peperpu/013/95 tanggal 16 April

ngan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana

1958 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pe-

korupsi.

2.

3.

meriksaan Tindakan Korupsi Pidana dan Pe-

4.

5.

6.

7.

Meningkatnya tindak pidana korupsi di

nilikan Harta Benda ;

Indonesia yang tidak terkendali tersebut akan

Undang-Undang No. 24 Prp Tahun 1960

membawa bencana, tidak saja bagi kehidupan per-

tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peme-

ekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan

riksaan Tindak Pidana Korupsi ;

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Artinya

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1947 Jo.

korupsi di negara Indonesia sudah dalam tingkat

Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1948

kejahatan politik, kondisi Indonesia yang terserang

tentang Mengurus Barang-Barang Yang Di-

kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium

rampas dan Barang Bukti ;

kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang

saraf vital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga

Tindak Pidana Korupsi mengatur pengem-

terjadi krisis institusional. Evi Hartanti, 2007)

balian aset hasil tindak pidana korupsi dalam

Indonesia sedang berada ditengah-tengah perjua-

beberapa pasalnya ;

ngan panjang untuk memperbaiki pemerintahan, te-

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang ke-

rutama dalam rangka memperkecil kemerosotan

mudian diubah dan ditambah dengan Undang-

ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi. (Purwaning, 2007)


51


Indonesia adalah salah satu dari 109 negara anggota

2001, tidak lagi merupakan unsur mutlak yang dapat

PBB yang hadir pada acara Konferensi politik ting-

dijadikan salah satu ukuran untuk terjadinya suatu

kat tinggi untuk tujuan penandatanganan Konvensi

tindak pidana korupsi, sehingga kasus korupsi yang

PBB Anti Korupsi 2003 (KAK 2003) yang di-

dilakukan oleh kalangan swasta akan dapat terjerat

selenggarakan oleh PBB dan Pemerintah Mexico

hukum.(Gunawan, 2008)

pada tanggal 9–11 Desember 2003 di Merida

Menurut laporan Badan Pengawas Ke-

(Romli, 2008) dan lewat Rapat Paripurna DPR-RI

uangan (BPK) pada tahun 1995, telah terjadi 358

tanggal 20 Maret 2006 telah mengesahkan Undang-

(tiga ratus lima puluh delapan) kebocoran dana ne-

Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan

gara senilai Rp. 1,62 triliun. Pada tahun 1996, BPK

Konvensi PBB Anti Korupsi 2003, hal ini me-

melaporkan adanya kebocoran dana pada 22 (dua

nunjukan kuatnya komitmen Pemerintah Indonesia

puluh dua) Departemen dan Lembaga Pemerintah

dalam memerangi korupsi terutama dalam hal

Non-Departemen dengan total nilai sebesar Rp. 322

pengembalian aset negara, artinya secara politis

milyar. Selain itu, sepanjang tahun 1995/1996 dite-

dengan ratifikasi tersebut telah menempatkan Ne-

mukan 18.578 kasus korupsi dan penyelewenangan

gara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah sa-

dana senilai Rp. 888,72 milyar. (Topo, 2007)

tu negara di Asia yang memiliki komitmen pem-

Era Reformasi tidak lebih baik dari era se-

berantasan korupsi melalui kerjasama Internasional.

belumnya, bahkan lebih terpuruk. Menurut laporan

Hal ini penting, karena korupsi di Indonesia terjadi

BPK, penyimpangan uang negara sudah mencapai

secara sistematik, sebagai suatu perbuatan yang

Rp. 166,53 triliun atau sekitar 50% dari Anggaran

sangat merugikan serta dapat merusak sendi-sendi

Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 2003,

kehidupan perekonomian suatu negara. Selain itu

sebagaimana

juga ratifikasi konvensi ini merupakan komitmen

Budihardjo Joedono, sejak pertengahan 2003 telah

nasional untuk meningkatkan citra bangsa Indonesia

ditemukan 22 penyimpangan keuangan negara. Da-

dalam percaturan politik internasional.

lam semester satu tahun 2004, BPK juga melakukan

dilaporkan

Ketua

BPK,

Satrio

Dengan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003

pemeriksaan terhadap 377 proyek dan aset dengan

tersebut, maka pemberantasan korupsi telah terjadi

nilai Rp. 1,312 triliun. Dari jumlah tersebut BPK

perubahan paradigma, yaitu dari penghukuman dan

menemukan penyimpangan sekitar Rp. 37,4 triliun

penjeraan kepada pengembalian aset hasil tindak

atau 2,85% dari nilai seluruhnya.

pidana korupsi, perubahan paradigma ini secara

Tidak mengherankan jika dalam laporan

nyata dimuat dalam Bab V tentang Pengembalian

Transparansi Internasional Indonesia (TII) seba-

Aset dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003.

gaimana diungkapkan dalam siaran persnya pada

Konsekuensi hukumnya adalah unsur “merugikan

tanggal 20 Oktober 2004, dari 146 negara yang di-

(keuangan/perekonomian) negara” yang tercantum

survei, Indonesia masuk dalam urutan ke-5 (lima)

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31

negara terkorup di dunia dengan Indeks Persepsi

Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun

Korupsi (IPK) 2,0 dari range 0-10, sejajar dengan

52



Georgia, Cote d’Ivore, Tajikistan, Turkmenistan.

keahlian dibidangnya, sehingga terbongkarnya kasus

Sedangkan pada tahun 2008 IPK Indonesia 2,6,

korupsi itu lama setelah perbuatan dilakukan dan

berada di peringkat 126 dari 180 negara, dengan

ketika itu hasil korupsi sudah diamankan oleh

penilaian negara dengan IPK tertinggi adalah

pelaku. Pengamanan aset korupsi itupun dilakukan

Denmark, Selandia Baru dan Swedia sama-sama

dengan rekayasa yang canggih dan rapi serta

mendapatkan IPK 9,3 diikuti oleh Singapura yang

menggunakan celah-celah hukum sehingga terlin-

mendapatkan IPK 9,2 sementara negara dengan IPK

dung dengan baik. Undang-undang No. 31 Tahun

terendah adalah Somalia dengan IPK 1,0 dan

1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ten-

diatasnya adalah Irak dan Myanmar dengan IPK 1,3

tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi me-

dan Haiti dengan IPK 1,4. (Rizal, 2008)

nyediakan dua instrumen untuk memulihkan keru-

Sedangkan menurut hasil survei yang dilakukan

oleh

Risk

men pidana dan perdata. Sedangkan terhadap terpi-

di

dana perkara korupsi selain pidana badan (penjara)

Hongkong, pada awal Maret 2004, Indonesia masih

dan/atau denda, juga dapat dijatuhi pidana tambahan

berada pada posisi negara terkorup di Asia. Bahkan,

antara lain pembayaran uang pengganti yang be-

negara Indonesia dinilai tetap lebih buruk dari India,

sarnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang

Vietnam, Filipina dan Thailand. PERC juga mela-

diperoleh dari hasil korupsi. (Suhadibroto, 2008).

kukan survei terhadap para pengusaha asing di

Berdasarkan uraian diatas, khususnya yang ber-

negara-negara tersebut dengan memberikan pering-

kaitan dengan pentingnya pengembalian kerugian

kat dari angka 0 (negara bersih) sampai angka 10

keuangan negara, maka masalah-masalah yang da-

(negara paling korup). Menurut survei tersebut,

pat dirumuskan adalah sebagai berikut :

angka Indonesia adalah 9,25, sementara India 8,9,

1. Mengapa pengembalian kerugian keuangan

Vietnam 8,67, Filipina 8,33 dan Thailand 7,33.

negara memiliki peranan yang sangat penting

(Syukur, 2007). Sedangkan untuk tahun 2008

dalam penindakan Tindak Pidana Korupsi ?

menurut PERC Indonesia masih tetap dianggap se-

2. Bagaimana mekanisme pengembalian kerugian

bagai negara paling korup, dengan angka untuk

keuangan negara yang tidak dilakukan secara

Indonesia adalah 7,98, walaupun sudah ada per-

sukarela ?

Consultancy

Ltd

Political (PERC)

&

Economic

gian negara akibat perbuatan korupsi, yaitu instru-

yang

berbasis

baikan dalam masalah penanganan kasus korupsi di Indonesia, akan tetapi negara Indonesia masih sebagai negara ke-3 (ketiga) terkorup diantara 13 negara Asia lainnya. (adnan, 2008)

Pembahasan Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian

Dalam prakteknya, memang tidak mudah

tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang

menyita aset koruptor, karena korupsi umumnya

kita menggunakan istilah straafbaarfeit untuk me-

dilakukan oleh orang yang tergolong “kerah putih”,

nyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak mem-

yaitu orang yang mempunyai otoritas dan/atau

berikan penjelasan secara rinci mengenai straaf-


53


baarfeit tersebut. Dalam bahasa Belanda straaf-

benar-benar melanggar hukum dan telah dilakukan

baarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu

dengan sengaja atau tidak sengaja.

straafbaar dan feit. Perkata feit dalam bahasa

Moeljatno mengartikan tindak pidana ada-

Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedang-

lah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hu-

kan straafbaar berarti dapat dihukum, sehingga se-

kum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pi-

cara harafiah perkataan straafbaarfeit berarti seba-

dana tertentu bagi barang siapa yang melanggar

gaian dari kenyataan yang dapat dihukum.

aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa per-

E.Utrecht menerjemahkan straafbaarfeit

buatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hu-

dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga

kum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu di-

disebut sebagai delik, karena peristiwa itu suatu

ingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yai-

perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu me-

tu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh

lalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (ke-

kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditu-

adaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau me-

jukan pada orang yang menimbulkan kejahatan).

lalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-

peristiwa hukum (rechtsfeit), yaitu peristiwa ke-

unsur: perbuatan (manusia), memenuhi rumusan da-

masyarakatan yang membawa akibat yang diatur

lam undang-undang (syarat formil), bersifat me-

oleh hukum. Tindakan semua unsur yang dising-

lawan hukum (syarat materil). Syarat formil harus

gung oleh suatu ketentuan pidana dijadikan unsur

ada, karena asas legalitas sebagaimana dimaksud

yang mutlak dari peristiwa pidana. Hanya sebagian

dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

yang dapat dijadikan unsur-unsur mutlak dari suatu

Korupsi

menurut

Fockema

Andreae

tindak pidana, yaitu perilaku manusia yang ber-

(1983), berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio

tentangan dengan hukum (unsur melawan hukum),

atau corruptus (Webster Student Dictionary : 1960).

oleh sebab itu dapat dijatuhi suatu hukuman dan

Selanjutnya disebutkan bahwa corruptio itu berasal

adanya seorang pembuat dalam arti kata bertang-

pula dari asal corrumpere, suatu kata Latin yang

gung jawab.

lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun kebanyak

Sedangkan menurut Pompe, perkataan

bahasa seperti Inggris, yaitu corruption, corrupt ;

straafbaarfeit secara teoritis dapat dirumuskan

Perancis, yaitu corruption dan Belanda yaitu

sebagai suatu pelanggaran norman atau gangguan

corruptie. Dari Bahasa Belanda inilah turun ke Ba-

terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau ti-

hasa Indonesia, yaitu “korupsi”. (Andi, 2005) Istilah

dak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di-

korupsi pertama kali hadir dalam khasanah hukum

mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku itu ada-

Indonesia dalam Peraturan Penguasa Perang No.:

lah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan

Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberanta-

terjaminnya kepentingan umum. Oleh karena itu

san Korupsi. (Darwan, 2002)

yang terpenting dalam teori ini adalah tidak seorangpun dapat dihukum kecuali tindakannya 54

Sedangkan istilah korupsi yang telah diterima

dalam


perbendaharaan

kata

Bahasa


Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam

melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab

Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Korupsi adalah

untuk mensejahterakan rakyatnya. Akibatnya,

perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang,

rakyat kehilangan hak-hak dasar untuk hidup

penerimaan

uang

sogok

dan

sebagainya”.

sejahtera.

(Poerwadarminta, 2005). Arti harafiah dari kata “korupsi” adalah kebusukan, keburukan, kebejatan,

Menurut Darwan Prinst, tindak pidana korupsi

ketidak jujuran, dapat disuap, tidak bermoral,

dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu :

penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan

1. Korupsi Aktif

yang menghina atau memfitnah. Artinya secara

Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif

harafiah, maka korupsi sebagai suatu istilah yang

adalah sebagai berikut :

sangat luas artinya, antara lain seperti :

a. Secara melawan hukum memperkaya diri

1. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana

sendiri atau orang lain atau korporasi, yang

yang dimotivasi oleh kepentingan pribadi dan

dapat merugikan keuangan negara atau

mengakibatkan tidak terwujudnya kesejahteraan

perekonomian negara (Pasal 2 Undang-

umum atau yang lebih populer lagi tindak

Undang No. 31 Tahun 1999) ;

pidana korupsi didefinisikan sebagai penyalah-

b. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

gunaan kekuasaan (publik) untuk keuntungan

atau orang lain atau suatu korporasi me-

pribadi

nyalahgunakan kewenangan, kesempatan

2. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman

atau sarana yang ada padanya karena ja-

terhadap prinsip-prinsip demokrasi, yang men-

batan atau kedudukan yang dapat merugikan

junjung tinggi transparasi, akuntabilitas, dan in-

keuangan negara atau perekonomian negara

tegritas, serta keamanan dan stabilitas bangsa

(Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun

Indonesia. Oleh karena itu korupsi merupakan

1999) ;

tindak pidana yang bersifat sistematik dan

c. Memberi hadiah atau janji kepada Pegawai

merugikan pembangunan berkelanjutan se-

Negeri dengan mengingat kekuasaan atau

hingga memerlukan langkah-langkah pence-

wewenang yang melekat pada jabatan atau

gahan dan pemberantasan yang bersifat menye-

kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah

luruh, sistematis, dan berkesinambungan baik

atau janji dianggap melekat pada jabatan

pada tingkat nasional maupun internasional.

atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-

3. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana curang dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio) 4. Tindak pidana korupsi merupakan tindakan merampas aset yang merupakan hak negara, se-

Undang No. 31 Tahun 1999) ; d. Percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999) ;

hingga negara kehilangan kemampuan untuk Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

55


e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

Indonesia atau Kepolisian Negara Republik

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

Indonesia melakukan perbuatan curang

dengan maksud supaya berbuat atau tidak

yang dapat membahayakan keselamatan ne-

berbuat sesuatu dalam jabatannya yang ber-

gara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1)

tentangan dengan kewajibannya (Pasal 5

huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun

ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 20 Ta-

2001) ;

hun 2001) ; f.

k. Setiap orang yang bertugas mengawasi pe-

Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri

nyerahan barang keperluan Tentara Nasio-

atau Penyelenggara Negara karena atau

nal Indonesia atau Kepolisian Negara Repu-

berhubung dengan sesuatu yang bertenta-

blik Indonesia dengan sengaja membiarkan

ngan dengan kewajibannya dilakukan atau

perbuatan curang sebagaimana dimaksud

tidak dilakukan dalam jabatan (Pasal 5 ayat

dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d

(1) huruf b Undang-Undang No. 20 Tahun

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;

2001) ;

Pegawai Negeri atau orang lain selain Pega-

g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada

wai Negeri yang ditugaskan menjalankan

Hakim dengan maksud untuk mempenga-

suatu jabatan umum secara terus menerus

ruhi putusan perkara yang diserahkan kepa-

atau sementara waktu, dengan sengaja

danya untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf

menggelapkan uang atau surat berharga

a Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;

yang disimpan karena jabatannya, atau

h. Pemborong, ahli bangunan yang pada wak-

membiarkan uang atau surat berharga

tu membuat bangunan, atau penjual bahan

tersebut diambil atau digelapkan oleh orang

bangunan yang pada waktu menyerahkan

lain, atau membantu dalam melakukan per-

bahan bangunan, melakukan perbuatan cu-

buatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang

rang yang dapat membahayakan keamanan

No. 20 Tahun 2001) ;

i.

j. 56

l.

orang atau barang, atau keselamatan negara

m. Pegawai Negeri atau orang lain selain Pe-

dalam perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Un-

gawai Negeri yang diberi tugas menjalankan

dang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;

suatu jabatan umum secara terus menerus

Setiap orang yang bertugas mengawasi

atau sementara waktu, dengan sengaja me-

pembangunan atau penyerahan bahan ba-

malsu buku-buku atau daftar-daftar yang

ngunan, sengaja membiarkan perbuatan cu-

khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pa-

rang sebagaimana dimaksud dalam huruf a

sal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;

(Pasal 7ayat (1) huruf b Undang-Undang

n. Pegawai Negeri atau orang lain selain

No. 20 Tahun 2001) ;

Pegawai Negeri yang di beri tugas untuk

Setiap orang yang pada waktu menyerahkan

menjalankan suatu jabatan umum secara

barang

terus

keperluan

Tentara

Nasional

menerus


atau

sementara

waktu,


dengan

sengaja

menggelapkan,

meng-

rahan barang seolah-olah merupakan

hancurkan, merusakkan, atau membuat ti-

hutang pada dirinya, padahal diketahui

dak dapat dipakai barang, akta, surat atau

bahwa hal tersebut bukan merupakan

daftar yang digunakan untuk meyakinkan

hutang (Pasal 12 huruf g Undang-Un-

atau menbuktikan dimuka pejabat yang

dang No. 20 Tahun 2001) ;

berwenang, yang dikuasai karena jaba-

4).

Pada waktu menjalankan tugas telah

tannya, atau membiarkan orang lain meng-

menggunakan tanah negara yang di

hilangkan, barang, akta, surat atau daftar

atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah

tersebut, atau membantu orang lain meng-

sesuai dengan peraturan perundang-un-

hilangkan, menghancurkan, merusakkan,

dangan, telah merugikan orang yang

atau membuat tidak dapat dipakai barang,

berhak, padahal diketahuinya bahwa

akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10

perbuatan tersebut bertentangan dengan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ;

peraturan perundang-undangan;

o. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara

5).

Baik langsung maupun tidak langsung

yang :

dengan sengaja turut serta dalam pem-

1). Dengan maksud menguntungkan diri

borongan, pengadaan, atau persewaan

sendiri atau orang lain secara melawan

yang pada saat dilakukan perbuatan,

hukum atau dengan menyalahgunakan

untuk seluruhnya atau sebagian ditu-

kekuasaannya

seseorang

gaskan untuk mengurus atau menga-

memberikan sesuatu, atau menerima

wasinya (Pasal 12 huruf i Undang-Un-

pembayaran dengan potongan atau me-

dang No. 20 Tahun 2001) ;

memaksa

ngerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

p.

Memberi hadiah kepada Pegawai Negeri de-

(Pasal 12 huruf e Undang-Undang No.

ngan mengingat kekuasaan atau wewenang

20 Tahun 2001) ;

yang melekat pada jabatan atau kedudukannya,

2). Pada waktu menjalankan tugas meminta,

atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap

menerima, atau memotong pembayaran

melekat pada jabatan atau kedudukan itu

kepada Pegawai Negeri atau Penye-

(Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun

lenggara Negara yang lain atau Kas

1999) ;

Umum tersebut mempunyai hutang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal

Korupsi Pasif

tersebut bukan merupakan hutang (Pa-

Adapun yang dimaksud dengan korupsi pa-

sal 12 huruf f Undang-Undang No. 20

sif adalah sebagai berikut :

Tahun 2001) ;

a.


3). Pada waktu menjalankan tugas meminta

yang menerima pemberian atau janji karena

atau menerima pekerjaan, atau penye-

berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam


57


b.

jabatannya yang bertentangan dengan kewa-

kewajibannya; atau sebagai akibat atau dise-

jibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang

babkan karena telah melakukan atau tidak me-

No. 20 Tahun 2001) ;

lakukan sesuatu dalam jabatnnya yang ber-

Hakim atau Advokat yang menerima pem-

tentangan dengan kewajibannya (Pasal 12

berian atau janji untuk mempengaruhi putusan

huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 20

perkara yang diserahkan kepadanya untuk

Tahun 2001) ;

diadili atau untuk mempengaruhi nasihat atau

c.

Hakim yang menerima hadiah atau janji, pa-

pendapat yang diberkan berhubung dengan

dahal diketahui atau patut diduga bahwa ha-

perkara yang diserahkan kepada pengadilan

diah atau janji tersebut diberikan untuk mem-

untuk diadili (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang

pengaruhi nasihat atau pendapat yang dibe-

No. 20 Tahun 2001) ;

rikan berhubung dengan perkara yang dise-

Orang yang menerima penyerahan bahan atau

rahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal

keperluan Tentara Nasional Indonesia atau

12 huruf c Undang-Undang No. 20 Tahun

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

2001);

membiarkan perbuatan curang sebagaimana

d.

f.

g.

Advokat yang menerima hadiah atau janji pa-

dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c

dahal diketahui atau patut diduga, bahwa ha-

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 (Pasal 7

diah atau janji itu diberikan untuk mempe-

ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);

ngaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan


berhubung dengan perkara yang diserahkan

yang menerima hadiah atau janji padahal di-

kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12

ketahui atau patut diketahui atau patut diduga,

huruf d Undang-Undang No. 20 Tahun 2001);

bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan

atau

kewenangan

yang

h.

Setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Ne-

ber-

gera yang menerima gratifikasi yang diberikan

hubungan dengan jabatannya, atau menurut pi-

berhubungan dengan jabatannya dan berla-

kiran orang yang memberikan hadiah atau jan-

wanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal

ji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

12 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001).

(Pasal 11 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) ; e.

58

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi pe-


ngertian korupsi dapat dikelompokan menjadi 5

yang menerima hadiah atau janji padahal di-

(lima), yaitu : (Lilik, 2007).

ketahui atau patut diketahui atau patut diduga,

1. Tindak pidana korupsi yang terdapat dalam

bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan un-

ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 31

tuk menggerakan agar melakukan atau tidak

Tahun 1999 menyebutkan bahwa : setiap orang

melakukan atau tidak melakukan sesuatu

yang secara melawan hukum melakukan per-

dalam jabatannya yang bertentangan dengan

buatan memperkaya diri sendiri atau orang lain



atau suatu korporasi yang dapat merugikan ke-

(pemberi suap) dan Pasal 210 KUHP (pem-

uangan negara atau perekonomian negara.

beri suap kepada hakim), sedangkan keten-

2. Tindak pidana korupsi yang diatur dalam ke-

tuan Pasal 418, 419 dan 420 kedalam Pe-

tentuan Pasal 3 Undang-Undang No. 31

nyuapan Pasif (Passieve Omkoping), yaitu

Tahun 1999, yaitu : setiap orang yang dengan

Pasal 418 dan Pasal 419 KUHP (pegawai

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang

negeri yang menerima suap) serta Pasal 420

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan ke-

KUHP (hakim yang menerima suap).

wenangan, kesempatan atau sarana yang ada pa-

Ketentuan Pasal 209 KUHP (pemberi suap)

danya karena jabatan atau kedudukan yang

berpasangan dengan ketentuan Pasal 418

dapat merugikan keuangan negara atau per-

dan 419 KUHP (pegawai negeri yang mene-

ekonomian negara.

rima suap), sedangkan ketentuan Pasal 210

3. Tindak pidana korupsi yang terdapat dalam ke-

KUHP (pemberi suap kepada Hakim) ber-

tentuan tentang suap menyuap (Pasal 5, Pasal

pasangan dengan ketentuan Pasal 420

6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d dan

KUHP (Hakim yang menerima suap) ter-

Pasal 13), perbuatan curang (Pasal 7 dan Pasal

hadap perkara yang ditanganinya.

12 huruf h), penggelapan dalam jabatan (Pasal

b. Penarikan Perbuatan Yang Bersifat

8, Pasal 9, dan Pasal 10 huruf a, b, c), pe-

Penggelapan.

merasan (Pasal 12 huruf e, g, dan h), benturan

Ketentuan Pasal 415, Pasal 416 dan Pasal

kepentingan dalam pengadaan (Pasal 12 huruf

417 KUHP di atur dalam ketentuan Pasal

i), dan gratifikasi (Pasal 12 B dan Pasal 12 C).

8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang

Apabila dikelompokan, maka pengertian ko-

No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang

rupsi ini dapat dibagi menjadi 4 (empat) ke-

No. 20 Tahun 2001

lompok, yaitu :

c. Penarikan Perbuatan Yang Bersifat

a. Penarikan Perbuatan Yang Bersifat Pe-

Kerakusan

nyuapan.

Ketentuan Pasal 423 dan Pasal 425 KUHP

Ketentuan Pasal 209, Pasal 210, Pasal 418,

diatur dalam ketentuan Pasal 12 Undang-

Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP diatur da-

Undang No. 31 Tahun 1999.

lam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11,

d.

Penarikan

Perbuatan

Yang

Ber-

Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang No.

korelasi Dengan Pemborongan, Leve-

31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20

rensir, dan Rekanan.

Tahun 2001. Pada dasarnya, menurut pan-

Ketentuan Pasal 387, Pasal 388 dan Pasal

dangan doktrin Ilmu Pengetahuan Hukum

435 KUHP diatur lebih detail dalam keten-

Pidana, ketentuan Pasal 209 dan Pasal 210

tuan Pasal 7 dan Pasal 12 Undang-Undang

dikatagorikan kedalam Penyuapan Aktif

No. 31 Tahun 1999.

(Aktieve Omkoping), yaitu Pasal 209 KUHP Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

59


4. Tindak pidana korupsi percobaan, pembantuan

kukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana

atau permufakatan jahat serta pemberian kesem-

korupsi adalah sebagai berikut :

patan, sarana atau keterangan terjadinya tindak

1. Pidana Pokok

pidana korupsi yang dilakukan oleh orang diluar

Dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan

wilayah Indonesia, sebagaimana dimaksud da-

Pasal 14 Undang-Undang Korupsi, mengatur

lam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang No.

tentang pidana/hukuman pokok, yaitu : Pidana

31 Tahun 1999.

Mati, Pidana Penjara (seumur hidup dan

5. Tindak pidana korupsi yang bukan bersifat murni tindak pidana korupsi, tetapi tindak pidana

sementara waktu), dan Hukuman Denda.

2. Pidana Tambahan

lain yang berkaitan dengan tindak pidana korup-

Dalam Pasal 18 Undang-Undang Korupsi, me-

si, sebagaimana diatur dalam Bab III Undang-

ngatur tentang pidana tambahan, yaitu :

Undang Korupsi, yaitu :

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud

a.

b.

c.

Pasal 21 (merintangi proses pemeriksaan

atau yang tidak berwujud atau barang tidak

perkara korupsi),

bergerak yang digunakan untuk atau yang

Pasal 22 Jo. Pasal 28 (tidak memberi ke-

diperoleh dari tindak pidana korupsi, ter-

terangan atau memberi keterangan yang

masuk perusahaan milik terpidana dimana

tidak benar),

tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula

Pasal 22 Jo. Pasal 29 (Bank yang tidak

harga dari barang yang menggantikan ba-

memberikan keterangan rekening tersang-

rang-barang tersebut.

ka), d.

e.

Pasal 22 Jo. Pasal 35 (saksi atau ahli yang

lahnya sebanyak-banyaknya sama dengan

tidak memberi keterangan atau memberi

harta benda yang diperoleh dari tindak pi-

keterangan palsu,

dana korupsi ;

Pasal 22 Jo. Pasal 36 (orang yang me-

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan

megang rahasia jabatan tidak memberikan

untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun ;

keterangan

f.

b. Pembayaran uang pengganti yang jum-

atau

memberi

keterangan

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak

palsu),

tertentu atau penghapusan seluruh atau se-

Pasal 24 Jo. Pasal 31 (saksi yang

bagian keuntungan tertentu, yang telah atau

membuka identitas pelapor).

dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Jenis Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Sifat Korupsi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Korupsi, jenis penjatuhan pidana yang dapat dila60

Baharuddin Lopa membagi korupsi menurut sifatnya dalam 2 (dua) bentuk, yaitu:



1.

2.

Korupsi Yang Bermotif Terselubung

kan anggaran usulan eksekutif, dilakukan se-

Korupsi yang secara sepintas lalu keliha-

cara tidak transparan;

tannya bermotif politik, tetapi secara tersem-

6. Uang Kopi, uang tidak resmi yang diminta

bunyi sesungguhnya bermotif mendapatkan

oleh aparat pemerintah atau kalangan swasta.

uang semata.

Permintaan ini sifatnya individual dan berlaku

Korupsi Yang Bermotif Ganda

di masyarakat umum ;

Korupsi secara sepintas kelihatannya bermotif

7. Uang Pangkal, uang yang diminta sebelum

politik, tetapi secara tersembunyi sesungguh-

melaksanakan suatu pekerjaan/kegiatan agar

nya bermotif mendapatkan uang semata.

pekerjaan tersebut lancar ; 8. Uang Rokok, pemberian uang yang tidak resmi

Sedangkan istilah–istilah umum yang biasa

kepada aparat dalam proses pengurusan surat–

dijumpai dalam hal melakukan tindak pidana ko-

surat penting atau penyelesaian perkara/kasus

rupsi adalah :

penyelesaiannya cepat ;

1. Uang Tip, sama dengan budaya amplop, yakni

9. Uang Damai, digunakan ketika menghindari

memberikan uang ekstra kepada seseorang ka-

sanksi formal dan lebih memberikan sesuatu

rena jasanya/pelayanannya ;

biaya berupa uang sebagai ganti rugi sanksi for-

2. Uang Adminsitrasi, pemberian uang tidak res-

mal;

mi kepada aparat dalam proses pengurusan su-

10. Uang di Bawah Meja, pemberian uang tidak

rat–surat penting atau penyelesaian perkara/

resmi kepada petugas ketika mengurus/ mem-

kasus agar penyelesaiannya cepat selesai ;

buat surat penting agar prosesnya cepat ;

3. Uang Diam, pemberian dana kepada pihak pe-

11. Tahu Sama Tahu (TST), digunakan dikala-

meriksa agar kekurangan pihak yang diperiksa

ngan bisnis atau birokrat ketika meminta ba-

tidak ditindak lanjuti. Uang diam biasanya di-

gian/sejumlah uang. Maksud antara yang me-

berikan kepada anggota DPRD ketika me-

minta dan yang memberi uang adalah sama –

meriksa

sama mengerti dan hal tersebut tidak perlu diu-

pertanggung

jawaban

Walikota/

Gubernur agar pertanggung jawabannya lolos ;

capkan ;

4. Uang Pelicin, pemberian sejumlah dana (uang)

12. Uang Lelah, menunjuk pada pemberian uang

untuk memperlancar (mempermudah) penguru-

secara tidak resmi ketika melakukan suatu ke-

san perkara atau surat penting ;

giatan. Uang lelah ini biasanya diminta oleh

5. Uang Ketok, uang yang digunakan untuk

orang yang diminta bantuannya untuk memban-

mempengaruhi keputusan agar berpihak kepada

tu orang lain. Istilah ini kemudian sering digu-

pemberi uang. Istilah ini biasanya ditujukan

nakan oleh Birokrat ketika melayani masyarakat

kepada Hakim dan Anggota Legislatif yang

untuk mendapatkan uang lebih.

memutus perkara atau menyetujui/ mengesah-


61


Ciri-Ciri Tindak Pidana Korupsi

10. Mereka yang mempraktikkan cara-cara korup-

Korupsi dimanapun dan kapanpun akan

si, biasanya berusaha untuk menyelubungi per-

selalu memiliki ciri khas, ciri tersebut bisa ber-

buatannya dengan berlindung di balik pem-

macam-macam bentuk, diantaranya adalah sebagai

benaran hukum.

berikut : 1.

Korupsi senantiasa melibatkan lebih dari satu

Jenis-Jenis/Tipologi Korupsi

orang, hal ini tidak sama dengan kasus pen-

2.

3.

4.

5.

6

7.

8.

9.

Dalam praktek kita mengenal korupsi

curian atau penipuan ;

dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

Korupsi tidak hanya berlaku dikalangan pe-

1. Administrative Corruption

gawai negeri atau anggota birokrasi negara,

Dimana segala sesuatu yang dijalankan adalah

korupsi juga terjadi di organisasi usaha swasta;

sesuai dengan hukum/peraturan yang berlaku.

Korupsi dapat mengambil bentuk menerima

Akan tetapi, individu-individu tertentu memper-

diantaranya berupa uang sogok, uang kopi,

kaya diri sendiri. Misalnya proses rekruitmen

salam tempel, uang semir, uang pelancar, baik

pegawai negeri, dimana dilakukan ujian seleksi

dalam bentuk uang tunai atau benda ;

mulai dari seleksi administratif sampai ujian pe-

Korupsi pada umumnya serba rahasia, kecuali

ngetahuan atau kemampuan. Akan tetapi yang

korupsi itu telah merajalela atau sudah mem-

harus diluluskan hanya orang-orang tertentu.

budaya. Namun, walaupun demikian motif ko-

Demikian juga dalam pemenangan tender, calon

rupsi tetap dijaga kerahasiannya ;

gubernur, walikota atau bupati selama Orde

Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan

Baru, dimana pemilihan atau seleksi seakan-

keuntungan timbal balik yang tidak selalu be-

akan dilakukan tetapi pemenangnya sudah di-

rupa uang ;

tentukan lebih dahulu.

Setiap tindakan korupsi mengandung peni-

2. Against The Rule Corruption

puan, biasanya pada badan publik atau ma-

Artinya korupsi dilakukan adalah sepenuhnya

syarakat umum ;

bertentangan dengan hukum. Misalnya penyua-

Setiap perbuatan korupsi melanggar norma–

pan, penyalahgunaan jabatan untuk memper-

norma tugas dan pertanggung jawaban dalam

kaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kor-

tatanan kehidupan masyarakat ;

porasi.

Dibidang swasta korupsi berupa menerima pembayaran uang dan sebagainya, untuk mem-

Sedangkan Tipologi Korupsi adalah :

buka rahasia perusahaan tempat seseorang be-

1. Korupsi Transaktif, adalah korupsi yang ter-

kerja, mengambil komisi yang seharusnya hak

jadi atas kesepakatan diantara pihak pemberi

perusahaan ;

dan penerima untuk mendapatkan keuntungan

Setiap bentuk korupsi adalah suatu peng-

bagi kedua belah pihak ;

hianatan kepercayaan ; 62



2. Korupsi Ekstortif, adalah korupsi yang meli-

5.

Keadaan masyarakat. Korupsi dalam suatu

batkan penekanan/pemaksaan untuk menghin-

birokrasi bisa mencerminkan keadaan masya-

dari bahaya bagi mereka yang terlibat atau

rakat secara keseluruhan.

orang–orang yang dekat dengan si pelaku ; 3. Korupsi Investif, adalah korupsi yang bermula

Menurut Sarlito W. Sarwono, ada 2 (dua)

dengan tawaran/iming – iming yang merupakan

hal yang jelas penyebab korupsi, adalah dari :

“investasi” untuk mengantisipasi adanya keun-

1.

tungan dimasa mendatang ;

Dorongan dari dalam diri sendiri (keinginan, hasrat, kehendak dan sebagainya)

4. Korupsi Nepotistik, adalah korupsi yang ter-

2.

Rangsangan dari luar (dorongan teman-teman,

jadi karena perlakuan khusus, baik dalam pe-

adanya kesempatan, kurang kontrol dan se-

ngangkatan pada kantor publik maupun pem-

bagainya ).

berian proyek – proyek bagi keluarga dekat ; 5. Korupsi Supportif, adalah perlindungan atau

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pe-

penguatan korupsi yang terjadi melalui intrik

nyebab korupsi adalah dari :

kekuasaan dan bahkan kekerasan ;

1.

6. Korupsi Otogenik, adalah korupsi yang terjadi

negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang

ketika seorang individu pejabat mendapat keuntungan karena memiliki pengetahuan sebagai

Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai

semakin meningkat; 2.

Latar

belakang

kebudayaan

atau

kultur

orang dalam tentang berbagai kebijakan publik

Indonesia yang merupakan sumber atau sebab

yang semestinya dirahasiakan;

meluasnya korupsi ;

7. Korupsi Defensif, adalah korupsi yang terpaksa

3.

Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang

dilakukan dalam rangka mempertahankan diri

kurang efektif dan efesien yang memberikan

dari pemerasan.

peluang orang untuk korupsi ; 4.

Modernisasi pengembangbiakan korupsi, artinya modernisasi membawa perubahan-peru-

Faktor Penyebab Korupsi Faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi menurut Evi Hartianti, antara lain sebagai berikut :

bahan pada nilai dasar atas masyarakat, yaitu : a. Modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru ;

1.

Lemahnya pendidikan agama dan etika ;

2.

Tidak adanya sanksi yang keras ;

3.

Struktur pemerintahan ;

perubahan-perubahan yang diakibatkannya

4.

Perubahan radikal. Pada saat sistem nilai me-

dalam bidang kegiatan sistem politik.

b. Modernisasi merangsang korupsi karena

ngalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional ;

Sedangkan analisa yang lebih detail lagi tentang penyebab tindak pidana korupsi sebagaimana yang diutarakan oleh Badan Pengawasan


63


Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah se-

e.

Gaya hidup yang konsumtif

bagai berikut :

Kehidupan di kota-kota besar acapkali men-

Aspek Individu Pelaku

dorong gaya hidup seseong konsumtif. Peri-

a. Sifat tamak manusia

laku konsumtif semacam ini bila tidak diim-

Kemungkinan orang melakukan korupsi bukan

bangi dengan pendapatan yang memadai akan

karena orangnya miskin atau penghasilan tak

membuka peluang seseorang untuk melakukan

cukup. Kemungkinan orang tersebut sudah cu-

berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya.

kup kaya, tetapi masih punya hasrat besar untuk

Salah satu kemungkinan tindakan itu adalah

memperkaya diri. Unsur penyebab korupsi pada

dengan korupsi.

pelaku semacam itu datang dari dalam diri

f.

sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. b.

Sebagian orang ingin mendapatkan hasil dari

Moral yang kurang kuat

sebuah pekerjaan tanpa keluar keringat alias

Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung

malas bekerja. Sifat semacam ini akan poten-

mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Go-

sial melakukan tindakan apapun dengan cara-

daan itu bisa berasal dari atasan, teman se-

cara mudah dan cepat, diantaranya melakukan

tingkat, bawahanya, atau pihak yang lain yang

korupsi.

memberi kesempatan untuk itu. c.

Malas atau tidak mau kerja

g.

Ajaran agama yang kurang diterapkan

Penghasilan yang kurang mencukupi

Indonesia dikenal sebagai bangsa religius yang

Penghasilan seorang pegawai selayaknya me-

tentu akan melarang tindak korupsi dalam ben-

menuhi kebutuhan hidup yang wajar. Bila hal

tuk apapun. Kenyataan di lapangan menunjuk-

itu tidak terjadi maka seseorang akan berusaha

kan bila korupsi masih berjalan subur di te-

memenuhinya dengan berbagai cara. Tetapi bi-

ngah masyarakat. Situasi paradok ini me-

la segala upaya dilakukan ternyata sulit di-

nandakan bahwa ajaran agama kurang dite-

dapatkan, keadaan semacam ini yang akan

rapkan dalam kehidupan.

memberi peluang besar untuk melakukan

d.

tindak korupsi.

Aspek Organisasi

Kebutuhan hidup yang mendesak

a.

Kurang adanya sikap keteladanan pimpi-

Dalam rentang kehidupan ada kemungkinan

nan

seseorang mengalami situasi terdesak dalam

Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal

hal ekonomi. Keterdesakan inilah yang mem-

maupun informal mempunyai pengaruh pen-

buka ruang bagi seseorang untuk mengambil

ting bagi bawahannya. Bila pemimpin tidak bi-

jalan pintas diantaranya adalah dengan mela-

sa memberi keteladanan yang baik di hadapan

kukan tindak pidana korupsi.

bawahannya, misalnya berbuat korupsi, maka kemungkinan besar bawahnya akan meng-

64



b.

ambil kesempatan yang sama dengan ata-

Pada umumnya jajaran manajemen selalu me-

sannya.

nutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh

Tidak adanya kultur organisasi yang benar

segelintir oknum dalam organisasi. Akibat sifat

Kultur organisasi biasanya punya pengaruh

tertutup ini pelanggaran korupsi justru terus

kuat terhadap anggotanya. Apabila kultur or-

berjalan dengan berbagai bentuk.

ganisasi tidak dikelola dengan baik, akan me-

c.

rada

warnai kehidupan organisasi. Pada posisi de-

a. Nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk

mikian perbuatan negatif, seperti korupsi me-

terjadinya korupsi Korupsi bisa ditimbulkan

miliki peluang untuk terjadi.

oleh budaya masyarakat. Misalnya, ma-

Sistim akuntabilitas yang benar diinstansi

syarakat menghargai seseorang karena ke-

pemerintah yang kurang memadai

kayaan yang dimilikinya. Sikap ini sering-

Pada institusi pemerintahan umumnya belum

kali membuat masyarakat tidak kritis pada

merumuskan dengan jelas visi dan misi yang

kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu

diembannya dan juga belum merumuskan de-

didapatkan.

ngan tujuan dan sasaran yang harus dicapai

b. Masyarakat kurang menyadari sebagai kor-

dalam periode tertentu guna mencapai misi

ban utama korupsi Masyarakat masih ku-

tersebut. Akibatnya, terhadap instansi pe-

rang menyadari bila yang paling dirugikan

merintah sulit dilakukan penilaian apakah ins-

dalam korupsi itu masyarakat. Anggapan

tansi tersebut berhasil mencapai sasaranya

masyarakat umum yang rugi oleh korupsi

atau tidak. Akibat lebih lanjut adalah kurang-

itu adalah negara. Padahal bila negara rugi,

nya perhatian pada efisiensi penggunaan sum-

yang rugi adalah masyarakat juga karena

ber daya yang dimiliki. Keadaan ini memun-

proses anggaran pembangunan bisa berku-

culkan situasi organisasi yang kondusif untuk

rang karena dikorupsi.

Kelemahan sistim

c. Masyarakat kurang menyadari bila dirinya pengendalian mana-

terlibat korupsi Setiap korupsi pasti meli-

jemen

batkan anggota masyarakat. Hal ini kurang

Pengendalian manajemen merupakan salah

disadari oleh masyarakat sendiri. Bahkan

satu syarat bagi tindak pelanggaran korupsi

seringkali masyarakat sudah terbiasa terlibat

dalam sebuah organisasi. Semakin longgar/

pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan

lemah pengendalian manajemen sebuah orga-

cara-cara terbuka namun tidak disadari.

nisasi akan semakin terbuka perbuatan tindak

e.

Aspek Tempat Individu dan Organisasi Be-

nimbulkan berbagai situasi tidak kondusif me-

praktik korupsi. d.

3.

d. Masyarakat kurang menyadari bahwa ko-

korupsi anggota atau pegawai di dalamnya.

rupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila

Manajemen cenderung menutupi korupsi di

masyarakat ikut aktif Pada umumnya ma-

dalam organisasi

syarakat berpandangan masalah korupsi itu Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

65


tanggung jawab pemerintah. Masyarakat

pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, serta

kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa

kehancuran moral. (Eggy, 2008)

diberantas hanya bila masyarakat ikut melakukannya. e.

Adapun mengenai penjelasan mengenai beberapa akibat/dampak korupsi dapat kita lihat ber-

Aspek peraturan perundang-undangan Korupsi

dasarkan uraian dibawah ini.

mudah timbul karena adanya kelemahan di dalam peraturan perundang-undangan yang dapat

Dampak Korupsi Terhadap Keuangan Ne-

mencakup adanya peraturan yang mono-

gara

polistik yang hanya menguntungkan kroni pe-

Menurut Andi Irawan berdasarkan riset

nguasa, kualitas peraturan yang kurang me-

yang telah dilakukannya, maka dampak korupsi ter-

madai, peraturan yang kurang disosialisasikan,

hadap keuangan negara adalah sebagai berikut :

sangsi yang terlalu ringan, penerapan sangsi

(Andi, 2008)

yang tidak konsisten dan pandang bulu, serta

a.

Korupsi memiliki kecenderungan untuk penge-

lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan

luaran publik yang meningkat karena praktik

perundang-undangan.

manipulasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi; b.

Dampak Korupsi Terhadap Negara

Korupsi akan mampu mengubah komposisi pengeluaran pemerintah dari pengeluaran yang

Di Indonesia, korupsi merupakan bentuk

bersifat pengoperasian dan pemeliharaan men-

kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime).

jadi pengeluaran yang bersifat pembelian ba-

Korupsi mempunyai dampak berantai yang secara

rang-barang baru ;

sistematik akan mampu meruntuhkan bangunan ber-

c.

Korupsi memiliki kemungkinan untuk mem-

negara dan bermasyarakat bahkan menurut beberapa

belokan komposisi pengeluaran publik dari pe-

kajian dan riset ekonomi menunjukan, bahwa ko-

ngeluaran untuk proyek-proyek publik ke

rupsi dapat menghacurkan perekonomian suatu ne-

aktivitas pembangunan yang tidak langsung

gara. Sebagian besar masyarakat adalah korban,

terkait dengan publik dengan alasan proyek

baik secara langsung atau tidak langsung, dimasa

yang terkait langsung dengan masyarakat re-

kini atau masa yang akan datang dengan me-

latif lebih sulit untuk menerapkan rate ;

nanggung ongkos yang dinikmati koruptor. Dampak

d.

dari korupsi yang secara langsung, misalnya rakyat harus membayar mahal untuk jasa pelayanan publik

Korupsi akan mengurangi produktivitas investasi publik dan infrastruktur ;

e.

Korupsi akan menurunkan penerimaan pajak

yang buruk dan biaya ekonomi yang tinggi, se-

sebab kemampuan pemerintah untuk me-

dangkan dampak korupsi yang tidak langsung an-

ngumpulkan pajak dan tarif, secara riil sangat

tara lain seperti pencemaran dan kerusakan ling-

tergantung pada nominal tax rate dan rumitnya

kungan, penumpukan aset negara ditangan segelintir

peraturan perpajakan yang pada akhirnya akan

orang, ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil 66



disederhanakan oleh petugas pajak di la-

korupsi yang secara langsung, misalnya rakyat harus

pangan.

membayar mahal untuk jasa pelayanan publik yang buruk dan ekonomi yang tinggi (high cost eco-

Dampak Korupsi Terhadap Proses Demo-

nomy), sedangkan dampak korupsi yang tidak

kratis dan Pembangunan Yang Berkelan-

langsung seperti pencemaran dan kerusakan lingkungan, penumpukan aset negara di segelintir orang,

jutan Begitu juga mengenai dampak korupsi terhadap proses demokrasi dan pembangunan yang berkelanjutan, menurut Andi Irawan adalah : a.

Korupsi mendelegetimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang ;

b.

Korupsi mendistorsi pengembalian keputusan

ketimpangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi, diskriminasi hukum, demokratisasi yang tertunda, serta kehancuran moral.Selain itu pula praktek-praktek korupsi yang merajalela telah merenggut kesempatan puluhan juta orang untuk mendapat pendidikan, kesehatan, perumahan dan penghidupan yang layak.

pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan menafikan the rule of

Dampak Korupsi Terhadap Politik Secara politis korupsi juga meruntuhkan

law. Hukum dan birokrasi hanya melayani ke-

c.

d.

e.

pada kekuasaan dan pemilik modal ;

wibawa dan kredibilitas pemerintah dimata rakyat,

Korupsi meniadakan sistem promosi dan hu-

sehingga partisipasi rakyat menjadi rendah, misal-

kuman yang berdasarkan kinerja karena hu-

nya dalam membayar pajak dan memelihara hasil-

bungan patron-client dan nepotisme ;

hasil pembangunan. Dampak ini juga mempe-

Korupsi mengakibatkan proyek-proyek pem-

ngarugi persepsi masyarakat bahwa berbagai produk

bangunan dan fasilitas umum bermutu rendah

perundang-undangan yang diterbitkan seolah-olah

dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat

lahir untuk dilanggar, karena berbagai kesepakatan

sehingga mengganggu pembangunan yang

dibawah tangan, baik dengan pendekatan uang atau

berkelanjutan ;

kekuasaan. Rendahnya kepercayaan terhadap pro-

Korupsi mengakibatkan kolapsnya sistem eko-

duk hukum berakibat rendahnya kesadaran dan ke-

nomi karena produk yang tidak kompetitif dan

patuhan terhadap hukum, sehingga jaminan, ke-

penumpukan beban hutang luar negeri.

pastian, dan perlindungan hukum menjadi rendah.

Dampak Korupsi Terhadap Masyarakat Sebagian besar masyarakat adalah korban,

Dampak Korupsi Terhadap Pelayanan Publik

baik secara langsung atau tidak langsung, dimasa

Tidak diragukan lagi, korupsi telah mem-

kini atau masa yang akan datang dengan menang-

bawa dampak yang sangat buruk terhadap kualitas

gung ongkos yang dinikmati koruptor. Dampak dari

dan kuantitas pelayanan publik di Indonesia. Seperti


67


di negara berkembang lainnya, pelayanan publik di

ngeluaran untuk Research and Development (R&D)

Indonesia lebih banyak diselenggarakan oleh biro-

pada sektor industri, menunjukan bahwa apabila ke-

krasi pemerintahan daripada pihak swasta. Sejauh

bijakan dalam sektor industri tercermari oleh praktik

ini kinerja pelayanan publik masih sangat rendah

korupsi, maka akan berdampak negatif terhadap

karena persoalan administrasi birokrasi yang pan-

investasi sebesar 56%, secara langsung dengan

jang, tugas dan kewenangannya tumpang tindih me-

menggunakan control for random effect, sedangkan

nyebabkan penyelenggara pelayanan publik menjadi

bila menggunakan control for year fixed effect akan

panjang dan melalui proses berbelit-belit. Kondisi

berdampak 84%. Artinya secara sederhana dapat

inilah yang mendorong ekonomi biaya tinggi,

diterjemahkan bahwa dampak korupsi terhadap

penyalahgunaan wewenang, perlakuan diskriminatif

investasi ditetapkan (control for random effect) ma-

dan korupsi.

ka secara agregat korupsi mempunyai andil 56% dalam proses penurunan investasi sektor industri. Se-

Dampak Korupsi Terhadap Kegiatan Eko-

dangkan apabila kondisi korupsi pada suatu waktu

nomi

tertentu dianggap konstan (control for year fixed Korupsi yang masih merajalela di Indonesia

effect) maka dampaknya akan sebesar 84% dalam

telah membawa dampak serius terhadap berbagai

proses penurunan investasi. Dan dampak terhadap

kegiatan ekonomi dan upaya peningkatan kesejah-

aktivitas Research and Development (R&D) adalah

teraan masyarakat. Dalam berbagai kegiatan eko-

sebesar 50% dan 82%. Jelasnya korupsi mempunyai

nomi, korupsi telah menciptakan berbagai bentuk

dampak yang begitu kuat terhadap kemunduran in-

in-efisiensi dan rendahnya produktivitas. Korupsi

vestasi suatu perekonomian.

telah menciptakan ekonomi biaya tinggi (high cost economy) yang sangat menghambat peningkatan

Upaya

Penanggulangan

investasi, baik asing maupun domestik. Akibat

Indonesia

Korupsi

Di

lainnya, daya saing produk yang dihasilkan juga sa-

Dalam upaya penanggulangan korupsi di

ngat rendah dan tidak kompetitif, sehingga eksis-

Indonesia, maka menurut Undang-Undang Korupsi,

tensinya banyak ditopang oleh subsidi dan bantuan

maka ada 2 (dua) hal yang perlu dilakukan dalam

dari pemerintah, seperti dalam bentuk konsensi,

memberantas korupsi di Indonesia, yaitu :

proteksi, dan monopoli. Lebih buruk lagi dam-

1. Penindakan

paknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan so-

Artinya semua pelaku tindak pidana korupsi

sial di masyarakat yang semakin menjadi-jadi.

yang sudah terjadi harus diadili tanpa pandang bulu. Untuk itu peran serta masyarakat dituntut

Dampak Korupsi Terhadap Investasi

untuk membuka dan mengadukan kasus-kasus

Di dalam studi Ades dan Di Tella yang me-

tindak pidana korupsi yang terjadi. Selanjutnya

ngamati dampak korupsi terhadap investasi dan pe-

mendesak instansi penyidik dan penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.

68



Kemudian

mengawasi

jalannya

peradilan

h.

Pengharusan pembuatan perencanaan dan

(judicial watch) agar dapat berlangsung dengan

laporan akuntabilitas bagi instansi peme-

jujur dan adil.

rintah. i.

2. Pencegahan Untuk kedepan seluruh anggota masyarakat harus berupaya mencegah terjadinya tindak pi-

ngendalian manajemen. j.

dana korupsi. Harus disadari, bahwa korupsi yang terjadi adakalanya juga karena diprakarsai

Peningkatan kualitas penerapan sistem pe-

Penyempurnaan manajemen aktiva tetap milik negara.

k.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada

oleh masyarakat. Misalnya ingin mendapat

masyarakat.

pelayanan yang cepat, didahulukan dari yang

2. Strategi Detektif

lain dan sebagainya, sehingga menyuap atau

a

memberikan uang sogok/suap. Oleh karena itu, pencegahan harus dilakukan dari diri sendiri,

pengaduan dari masyarakat. b.

keluarga, masyarakat dan seterusnya.

Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu.

c. Sedangkan untuk strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia ada-

Perbaikan sistem dan tindak lanjut atas

Pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik.

d.

Partisipasi Indonesia pada gerakan anti-ko-

lah melalui :

rupsi dan anti-pencucian uang di masya-

1. Strategi Preventif

rakat internasional.

a.

Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat

e.

(DPR). b.

dudukan nasional.

Memperkuat Mahkamah Agung (MA) dan

f.

jajaran Pengadilan dibawahnya. c.

Dimulainya penggunaan nomor kepen-

Meneliti sebab–sebab korupsi secara te-

Peningkatan kemampuan APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi.

3. Strategi Represif

rus–menerus.

a.

Pembentukan Badan Anti Korupsi.

d.

Pembangunan kode etik disektor publik.

b.

Penyidikan, penuntutan, peradilan, peng-

e.

Pembangunan kode etik disektor Partai Politik, Organisasi Profesi dan Assosiasi

f.

c.

Penentuan jenis–jenis atau kelompok–ke-

Bisnis.

lompok korupsi yang diprioritaskan untuk

Kampanye untuk menciptakan nilai (va-

diberantas.

lue) anti korupsi secara nasional. g.

hukuman beberapa koruptor besar.

d.

Penyempurnaan manajemen SDM dan peningkatan gaji pegawai negeri.

Pemberlakuan konsep pembuktian terbalik.

e.

Meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus menerus.


69


g.

Pemberlakuan sistem pemantauan proses

cara dan proses yang tidak menghargai hak-hak asa-

penanganan tindak pidana korupsi secara

si manusia.

terpadu. h.

Publikasi kasus–kasus tindak pidana ko-

Pengertian Keuangan Negara

rupsi beserta analisisnya i.

Pengertian keuangan negara menurut Un-

Pengaturan kembali hubungan dan standar

dang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keua-

kerja antara tugas Penyidik Tindak Pidana

ngan Negara adalah :

Korupsi dengan Penyidik Umum, PPNS,

“Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban

dan Penuntut Umum.

negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang

Begitulah dampak dan bahaya korupsi, karena akibat korupsi rakyat harus membayar mahal

yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

untuk jasa pelayanan publik yang buruk. Karena

Dengan demikian pengertian keuangan ne-

korupsi maka terjadi pencemaran dan kerusakan

gara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-

lingkungan, penumpukan aset negara ditangan pe-

Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Ne-

nguasa dan segelintir pejabat, terjadi ketimpangan

gara meliputi hal-hal sebagai berikut :

dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan eko-

1.

Hak negara untuk memungut pajak, menge-

nomi, diskriminasi hukum, demokratisasi yang ter-

luarkan dan mengedarkan uang, dan mela-

tunda, serta kehancuran moral yang tak ternilai

kukan pinjaman ;

harganya.

2.

Praktik korupsi di Indonesia yang sudah

Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan

memasuki stadium gawat perlu terapi khusus dan

membayar tagihan pihak ketiga ;

langkah terobosan yang berani dan konsisten.

3.

Penerimaan negara ;

Dalam perkembangannya hingga sekarang ini virus

4.

Pengeluaran negara ;

korupsi telah tumbuh semakin canggih dan kom-

5.

Penerimaan daerah ;

pleks. Penyebarannya sangat cepat dan sifat en-

6.

Pengeluaran daerah ;

demik, merasuk dikalangan politisi, birokrat, dan

7.

Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dike-

aparat penegak hukum secara sistematik.

lola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang,

Jika pada tahun-tahun mendatang supremasi

surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak

hukum tidak dapat ditegakan kepada para koruptor,

lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk

maka Indonesia memang telah menjadi “surga” para

kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan

koruptor. Kekuatan masyarakat perlu dibangkitkan

negara/perusahaan daerah ;

dalam konteks perang semesta melawan korupsi.

8.

Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pe-

Jangan sampai upaya mencari keadilan akan meng-

merintah dalam rangka penyelengaraan tugas

hasilkan ketidak adilan atau ditempuh dengan cara-

pemerintahan dan/atau kepentingan umum ;

70



9.

Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan

Sedangkan pengertian keuangan ne-

menggunakan fasilitas yang diberikan peme-

gara menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

rintah.

tentang Pemberantasan Korupsi adalah : “Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara

Pendekatan yang digunakan dalam meru-

dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang ti-

muskan pengertian keuangan negara adalah sebagai

dak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian

berikut :

kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang

1.

Dari sisi objek, yang dimaksud keuangan ne-

timbul karena :

gara meliputi semua hak dan kewajiban negara

a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan per-

yang dapat dinilai dengan uang, termasuk ke-

tanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik

bijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, mo-

ditingkat pusat maupun di daerah ;

2.

neter dan pengelolaan kekayaan negara yang

b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan

dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa

pertanggung jawaban BUMN/BUMD, yayasan,

uang maupun berupa barang yang dapat di-

badan hukum, dan perusahaan yang menyer-

jadikan milik negara yang berkaitan dengan

takan modal negara, atau perusahaan yang me-

pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

nyertakan modal pihak ketiga berdasarkan

Dari sisi subjek, yang dimaksud keuangan ne-

perjanjian dengan negara”.

gara adalah meliputi seluruh objek se-

3.

4.

bagaimana tersebut diatas yang dimiliki ne-

Penggunaan istilah keuangan negara dalam

gara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat,

undang-undang ini terdapat dalam Pasal 2 ayat (1)

pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah,

yang berbunyi:

dan badan lain yang ada kaitannya dengan

“Setiap orang yang secara melawan hukum mela-

keuangan negara.

kukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

Dari sisi proses, keuangan negara mencakup

lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan ke-

seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan

uangan atau perekonomian negara, dipidana de-

dengan pengelolaan objek sebagaiman tersebut

ngan pidana penjara seumur hidup atau pidana pen-

diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pe-

jara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

ngambilan keputusan sampai dengan per-

20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

tanggung jawaban.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling

Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi

banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan

Disamping Pasal 2 ayat (1), istilah keuangan

hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan

negara juga terdapat dalam Pasal 3 yang berbunyi :

atau penguasaan objek sebagaimana tersebuit

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan

diatas dalam rangka penyelenggaraan peme-

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, me-

rintahan negara.

nyalahgunakan Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

kewenangan,

kesempatan

atau 71


sarana yang ada padanya karena jabatan atau ke-

dan kewajiban negara yang timbul dan makna

dudukannya yang dapat merugikan keuangan ne-

keuangan negara.

gara atau perekonomian negara, dipidana dengan

Adapun yang dimaksud dengan hak tersebut

pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

adalah hak menciptakan uang, hak melakukan

paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20

pungutan, hak meminjam, dan hak memaksa.

(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.

Sedangkan yang dimaksud kewajiban adalah

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling

kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi

banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”.

kepentingan masyarakat dan kewajiban mem-

Apabila dicermati, pengertian keuangan ne-

bayar hak-hak tagihan pihak ketiga berdasarkan

gara menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2003

hubungan hukum atau hubungan hukum khusus;

dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, pada hakekatnya adalah sama dan tidak bertentangan satu

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara

sama lain, yaitu sama-sama mengartikan bahwa

Bahwa salah satu unsur dari tindak pidana

keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara

korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara

dalam bentuk apapun dengan segala hak dan

atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud

kewajibanya.

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi,

Dalam

perspektif

Arifin

P.

Surya

artinya kerugian negara itu harus dikembalikan atau

Atmadja, definisi pengertian keuangan negara

diganti oleh pelaku korupsi. Sedangkan dalam Pasal

dapat dipahami atas 2 penafsiran terhadap Pasal 23

4 Undang-Undang Korupsi menyebutkan bahwa pe-

UUD 1945 yang merupakan landasan konstitusional

ngembalian kerugian keuangan negara atau per-

keuangan negara, yaitu :

ekonomian negara tidak menghapuskan unsur pi-

1. Pengertian keuangan negara diartikan secara

dananya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

sempit, yaitu hanya meliputi keuangan negara

Pasal 3. Dengan demikian pengembalian kerugian

yang bersumber pada APBN sebagai sub sistem

keuangan negara hanya merupakan salah satu alasan

keuangan negara dalam arti sempit ;

meringankan hukuman saja. (Suhadibroto, 2008)

2. Pengertian keuangan negara diartikan secara

Dalam Undang-Undang Korupsi ada ga-

luas yang meliputi keuangan negara yang ber-

bungan antara jalur kepidanaan (criminal pro-

asal dari APBN, APBD, BUMN, BUMD, dan

cedure) dan jalur keperdataan (civil procedure) pada

pada hakikatnya seluruh harta kekayaan negara

kebijakan legislasi Indonesia untuk memberantas

sebagai suatu sistem keuangan negara, yaitu se-

tindak pidana korupsi. Pada hakikatnya, pengem-

gala sesuatu kegiatan atau aktivitas yang ber-

balian kerugian keuangan negara sangat penting ek-

kaitan erat dengan uang yang diterima atau di-

sistensinya. Apabila dijabarkan lebih sistematis, ada

bentuk berdasarkan hak istimewa negara untuk

beberapa argumentasi sebagai justifikasi teoritis

kepentingan publik. Pemahaman tersebut ke-

pentingnya pengembalian kerugian keuangan

mudian lebih diarahkan pada dua hal yaitu hak 72



negara dalam penindakan korupsi, adalah se-

pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu

bagai berikut :

semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan

1.

Justifikasi Filosofis

tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan

Pada aspek ini pengembalian kerugian keua-

kepentingan masyarakat.

ngan negara dapat terdiri dari benda tetap

Selain itu dengan adanya pemberantasan ko-

maupun benda bergerak atau dapat pula be-

rupsi yang salah satunya adalah pengembalian

rupa uang hasil korupsi. Dari dimensi ini, aset

kerugian keuangan negara, akan berdampak

tersebut pada hakikatnya merupakan uang ne-

luas pada masyarakat. Kongkretnya, masya-

gara in casu berasal dari dana masyarakat. Lo-

rakat akan melihat dan menilai kesungguhan

gikanya, dengan pelaku tindak pidana korupsi

dari penegak hukum tentang pemberantasan

melakukan pengembalian kerugian keuangan

tindak pidana korupsi dengan tetap men-

negara, maka diharapkan akan berdampak

junjung tinggi asas praduga tak bersalah, asas

langsung untuk memulihkan keuangan negara

kesamaan kedudukan di depan hukum dan asas

atau perekonomian negara, yang pada akhir-

kepastian hukum.

nya bermuara kepada kesejahteraan masyara-

Justifikasi sosiologis ini merupakan wujud

kat yang adil dan makmur.

nyata dan peran serta kebijakan legislasi dan

Konsekuensi logisnya, untuk mewujudkan ma-

aplikasi untuk memberikan ruang gerak lebih

syarakat yang adil, makmur dan sejahtera ter-

luas terhadap adanya kerjasama antara aparat

sebut harus ada suatu tindakan secara terus

penegak hukum dengan peran serta masyarakat

menerus serta juga tidak dapat dikesamping-

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 Un-

kan adalah usaha-usaha yang bersifat pence-

dang-Undang Korupsi.

gahan (preventif), pemberantasan tindak pi-

2.

3.

Justifikasi Yuridis

dana korupsi (represif) dan pendekatan ber-

Ketentuan

Undang-Undang

Pemberantasan

sifat retroative yang salah satunya berupa pe-

Tindak Pidana Korupsi memberikan ruang

ngembalian kerugian keuangan negara.

gerak dan dimensi lebih luas, baik bagi pene-

Justifikasi Sosiologis

gak hukum, seluruh lapisan masyarakat dalam

Dikaji dari perspektif ketentuan Perundang-

menanggulangi akibat dan dampak dari per-

Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana

buatan korupsi. Oleh karena itu, kebijakan

Korupsi, aspirasi masyarakat untuk membe-

legislasi memberikan ruang dalam pembe-

rantas korupsi dan bentuk penyimpangannya

rantasan korupsi dapat dilakukan melalui tin-

lainnya semakin meningkat. Dalam kenyata-

dakan kepidanaan dan tindakan keperdataan.

annya, ada perbuatan korupsi telah menimbul-

Pada hakikatnya, aspek pengembalian keru-

kan kerugian keuangan negara yang sangat

gian keuangan negara melalui prosedur pidana

besar sehingga berdampak pada timbulnya kri-

dapat berupa penjatuhan pidana kepada pela-

sis di pelbagai bidang. Untuk itu, upaya Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

73


kunya seperti pidana denda maupun terdakwa

Dalam pengertian mengenai pengembalian kerugian

dihukum untuk membayar uang pengganti.

keuangan negara ada beberapa hal yang perlu di-

Selain itu pula, terhadap pengembalian keru-

perhatikan, meliputi :

gian keuangan negara dapat juga melalui gu-

1. Faktor Penyebab Terjadinya Kerugian Ke-

gatan secara perdata di Pengadilan Negeri, se-

uangan Negara

bagaimana dimaksud dalam Pasal 38 C

Dari sejumlah pasal yang mengatur tentang

Undang-Undang Korupsi. Dengan adanya

tindak pidana korupsi, hanya ada 2 (dua) pasal

jalinan dua tindakan dalam tindak pidana ko-

yang mengatur tentang tindak pidana korupsi

rupsi, maka diharapkan keadilan dalam ma-

yang mengakibatkan kerugikan keuangan ne-

syarakat dapat tercapai.

gara, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang

Apabila dirinci, pengembalian aset dari jalur

Korupsi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka

kepidanaan akan dilakukan melalui proses per-

ada beberapa cara terjadinya kerugian keuangan

sidangan, hakim di samping menjatuhkan pi-

negara, yaitu:

dana pokok juga dapat menjatuhkan pidana

a. Dalam Proses Pengadaan Barang dan

tambahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Jasa

18 Undang-Undang Korupsi, selain itu pula di

Pengadaan barang dengan harga yang tidak

dalam Undang-Undang Korupsi tersebut, pe-

wajar karena jauh di atas harga pasar, se-

ngembalian kerugian keuangan negara antara

hingga dapat merugikan keuangan negara

lain diatur dalam Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal

sebesar selisih harga pembelian dengan har-

34 serta Pasal 38. Ketentuan-ketentuan ter-

ga pasar atau harga yang wajar.Korupsi di

sebut memberikan dasar hukum bagi negara

dalam proses pengadaan barang dan jasa

yang dipresentasikan oleh Jaksa Pengacara

inilah yang paling banyak terjadi di

Negara atau pihak instansi yang dirugikan un-

Indonesia, sering kali proses pengadaan ba-

tuk melakukan gugatan perdata terhadap pe-

rang dan jasa diikuti dengan adanya suap

laku tindak pidana korupsi atau ahli warisnya.

dari peserta tender kepada pejabat negara.

Penggunaan instrumen perdata dalam pe-

b. Harga pendapatan barang dan jasa

ngembalian kerugian negara mengakibatkan

wajar.

prosedur pengembalian aset sepenuhnya tun-

Artinya wajar tetapi tidak sesuai dengan

duk kepada ketentuan hukum perdata yang

spesifikasi barang dan jasa yang diper-

berlaku, baik materiil maupun formil. Hu-

syaratkan. Kalau harga barang dan jasa

bungan antara aset-aset dengan seseorang,

murah tetapi kualitas barang dan jasa itu ku-

apakah ia pelaku atau bukan pelaku tindak pi-

rang baik, maka dapat dikatakan dapat juga

dana diatur dalam hukum kebendaan yang ma-

merugikan keuangan negara.

suk dalam wilayah hukum perdata. 74



c.

d.

e.

Terkait Utang Piutang Negara

rusahaan tersebut. Misalnya dengan me-

Adanya transaksi yang memperbesar utang ne-

lakukan transfer picing, dimana perusahaan

gara secara tidak wajar, sehingga dapat di-

menjual barang secara murah kepada peru-

katakan merugikan keuangan negara karena

sahaan lain di luar negeri yang masih ada kai-

kewajiban negara untuk membayar utang

tan dengan perusahaan penjual. Akibatnya, pe-

semakin besar atau piutang negara berkurang

nerimaan perusahaan lebih kecil dari se-

secara tidak wajar, hal ini dapat juga dikatakan

harusnya, sehingga obyek pajaknya tidak ada

dapat merugikan keuangan negara.

sama sekali atau semakin kecil.

Aset Negara Berkurang

2.

Kerugian keuangan negara dapat terjadi kalau

Menentukan keberadaan dan besarnya keru-

aset negara berkurang karena dijual dengan

gian negara selalu menjadi perdebatan yang

harga yang murah atau dihibahkan kepada

sengit antara berbagai pihak, misalnya antara

pihak lain atau ditukar dengan pihak swasta

terdakwa beserta pembelanya dengan jaksa

atau perorangan (ruislag). Dapat juga terjadi

penuntut umum. Untuk menentukan hal ter-

aset negara yang tidak boleh dijual, tetapi

sebut maka jaksa banyak dibantu ahli dari

kemudian dijual setelah mengubah kelas aset

Badan Pengawasan Keuangan dan Pemba-

negara yang akan dijual tersebut menjadi kelas

ngunan, PPATK, atau ahli lain yang ditunjuk.

yang lebih rendah.

Artinya keterangan yang ahli berikan ber-

Memperbesar Biaya Instansi Atau Peru-

dasarkan keahliannya setelah melakukan se-

sahaan

macam audit khusus terhadap instansi atau pe-

Biasanya hal ini terjadi karena pemborosan

rusahaan yang menimbulkan kerugian keua-

maupun dengan cara lain, seperti membuat

ngan negara.

biaya fiktif. Dengan biaya yang diperbesar, ke-

f.

Menentukan Kerugian Negara

3.

Aspek Kerugian Keuangan Negara

untungan perusahaan yang menjadi obyek pa-

Akibat dari terjadinya tindak pidana korupsi

jak semakin kecil, sehingga negara tidak me-

adalah merugikan keuangan negara atau per-

nerima pemasukan pajak atau menerima pe-

ekonomian negara, kerugian tersebut sudah

masukan yang lebih kecil dari yang se-

harus dibebankan kepada terpidana setelah pu-

harusnya.

tusan pengadilan telah memperoleh kekuatan

Hasil Penjualan Suatu Perusahaan Dila-

hukum tetap. Terhadap terpidana perkara ko-

porkan Lebih Kecil Dari Penjualan Yang

rupsi selain pidana badan (penjara) dan/atau

Sebenarnya

denda, juga dijatuhi pidana tambahan antara

Kerugian negara juga dapat terjadi dari hasil

lain pembayaran uang pengganti yang be-

penjualan suatu perusahaan dilaporkan lebih

sarnya sebanyak-banyaknya sama dengan har-

kecil dari penjualan yang sebenarnya, se-

ta yang diperoleh dari korupsi.

hingga mengurangi penerimaan resmi peLex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009

75


Lebih lanjut dalam Pasal 38 C Undang-Un-

Sedangkan mengenai bentuk dari pidana

dang Korupsi disebutkan bahwa apabila se-

tambahan sebagai usaha untuk pengembalian

telah putusan pengadilan telah memperoleh

kerugian keuangan negara diatur dalam Pasal

kekuatan hukum tetap, diketahui masih

18 Undang-Undang Korupsi.

terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tin-

4. Mekanisme Pengembalian Kerugian Keua-

dak pidana korupsi yang belum dikenakan

ngan Negara

perampasan untuk negara sebagaimana di-

Dalam perkembangannya, korupsi di Indonesia

maksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-

dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik da-

Undang Korupsi, maka negara dapat me-

ri aspek kuantitas atau jumlah kerugian keua-

lakukan gugatan perdata terhadap terpidana

ngan negara maupun kualitas yang dilakukan se-

dan atau ahli warisnya. Dalam penjelasannya

cara canggih dan sistematis. Oleh karena itu

lebih tegas menyebutkan bahwa dasar pemi-

penanganan korupsi khususnya dalam rangka

kiran ketentuan dalam pasal ini adalah untuk

memaksimalkan pengembalian kerugian keua-

memenuhi rasa keadilan masyarakat terhadap

ngan negara yang ditimbulkan oleh suatu tindak

pelaku tindak pidana korupsi yang me-

pidana korupsi, maka Undang-Undang Korupsi

nyembunyikan harta benda yang diduga atau

telah mengetengahkan konsep pengembalian ke-

patut diduga berasal dari tindak pidana ko-

rugian keuangan negara. Konsep tersebut di-

rupsi.

harapkan mampu mengembalikan kerugian ke-

Terkait dengan pengembalian kerugian keua-

uangan negara disamping pelaku tindak pidana

ngan negara, Undang-Undang Korupsi meru-

korupsi dikenai sanksi pidana.

muskan secara tegas bahwa meskipun keru-

76

gian negara telah dikembalikan akan tetapi ti-

Pengembalian kerugian keuangan negara tersebut

dak menghapus pidana si pelaku tindak pi-

dapat dilakukan melalui jalur pidana dengan cara

dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

perampasan atau dengan pidana tambahan berupa

Undang-Undang Korupsi, yang berbunyi :

uang pengganti dengan jumlah sebanyak-banyaknya

“Pengembalian kerugian negara atau per-

sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak

ekonomian negara tidak menghapus dipi-

pidana korupsi. Selain jalur pidana, pengembalian

dananya pelaku tindak pidana sebagaimana

kerugian keuangan negara juga dapat dilakukan

dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”. Dalam

melalui jalur perdata. Jalur perdata ini ditempuh

penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa

apabila upaya pidana sudah tidak dimungkinkan,

pengembalian kerugian negara atau per-

artinya perampasan dan uang pengganti tidak ber-

ekonomian negara tersebut hanya merupakan

hasil dilakukan karena dihadapkan pada kondisi hu-

salah satu faktor yang meringankan pidana

kum tertentu, atau tersangka/terdakwa meninggal

bagi pelakunya.

dunia pada waktu menjalani proses hukumnya, Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009


maka satu-satunya alternatif ialah dilakukan guga-

akan diajukan sebagai barang bukti ke hadapan

tan perdata dimana gugatan tersebut dilakukan oleh

hakim dalam tahap penuntutan.

Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara. Adapun mekanisme pengembalian kerugian

Apabila dirinci, maka pengembalian kerugian keuangan negara dalam jalur pidana ini dila-

keuangan negara adalah sebagai berikut :

kukan melalui proses persidangan, maka hakim di

a.


samping menjatuhkan pidana pokok juga dapat

Melalui Jalur Pidana

menjatuhkan pidana tambahan yang dapat dilihat

Proses atau tata cara jalur pidana ini secara

pada ketentuan didalam Undang-Undang Korupsi,

khusus dimuat dalam Undang-Undang Korup-

sebagai berikut :

si. Kekhususan tersebut terlihat dari :

1). Pasal 18 ayat (1) huruf a, menetapkan bahwa

1). Bahwa dalam sidang pengadilan terdakwa

perampasan barang bergerak yang berwujud

wajib memberikan keterangan tentang

atau yang tidak berwujud atau barang tidak ber-

seluruh hartanya (harta isterinya/ sua-

gerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh

minya, harta anaknya, dan harta pihak

dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan

lain yang diduga mempunyai hubungan

milik terpidana dimana tindak pidana korupsi

dengan perbuatan korupsi yang didak-

dilakukan, begitu pula harga dari barang yang

wakan kepadanya) ;

menggantikan barang-barang tersebut.

2). Apabila terdakwa tidak dapat mem-

2). Pasal 18 ayat (1) huruf b, menetapkan bahwa

buktikan bahwa hartanya (tidak seimbang

pembayaran uang pengganti yang jumlahnya

dengan penghasilannya) bukan berasal

sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda

dari korupsi, maka hartanya dianggap

yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Jika

diperoleh dari perbuatan korupsi dan ha-

terpidana tidak membayar uang pengganti se-

kim berwenang untuk merampasnya ;

bagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b pa-

3). Dalam hal terdakwa meninggal dunia se-

ling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah

belum vonis hakim dijatuhkan dan ter-

putusan pengadilan yang telah memperoleh ke-

dapat bukti kuat bahwa terdakwa mela-

kuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

kukan perbuatan korupsi, maka harta ter-

disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi

dakwa dapat dirampas oleh hakim.

uang pengganti tersebut (Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Korupsi). Apabila dalam hal

Sudah barang tentu untuk dapat membawa

terpidana tidak mempunyai harta benda yang

harta atas aset koruptor ke dalam sidang pengadilan,

mencukupi untuk membayar uang pengganti

harus didahului dengan tindakan penyitaan oleh

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hu-

penyidik dalam tahap penyidikan. Aset koruptor

ruf b, maka dipidana penjara yang lamanya ti-

yang disita penyidik oleh Jaksa Penuntut Umum

dak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam un-


77


dang-undang ini dan lamanya pidana tersebut

Selain

sudah ditentukan dalam putusan pengadilan

keperdataan, dalam praktik peradilan lazim

(Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Korupsi).

juga terjadi pelaku tindak pidana korupsi

3). Pasal 29 ayat (4), menetapkan bahwa penyidik,

melalui

melakukan

jalur

tindakan

kepidanaan

lain

dan

berupa

penuntut umum, atau hakim dapat meminta

pengembalian tersebut dilakukan secara

kepada bank untuk memblokir rekening simpa-

sukarela, misalnya dalam perkara Abdullah

nan milik tersangka atau terdakwa yang diduga

Puteh sebagaimana telah diputus Mahkamah

hasil korupsi.

Agung RI dalam Putusannya No.: 1344 K/

4). Pasal 30, menetapkan bahwa penyidik berhak membuka, memeriksa, dan menyita surat dan

Pid/2005. b.


kiriman melalui pos, telekomunikasi, atau alat

Melalui Jalur Perdata

lainnya yang dicurigai mempunyai hubungan

Ada nuansa hukum perdata dalam hukum

dengan perkara tindak pidana korupsi yang

positif Indonesia melalui Undang-Undang

sedang diperiksa.

Korupsi. Aspek substansial nuansa hukum

5). Pasal 38 ayat (5), menetapkan bahwa dalam hal

perdata

tersebut

eksis

dalam

rangkan

terdakwa meninggal dunia sebelum putusan di-

pengembalian kerugian keuangan negara.

jatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat

Penggunaan jalur perdata dalam perkara

bahwa yang bersangkutan telah melakukan tin-

korupsi, menimbulkan kasus perdata yang

dak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan

sepenuhnya tunduk kepada ketentuan hukum

penuntut umum menetapkan perampasan ba-

perdata yang berlaku, baik secara materiil

rang-barang yang telah disita.

maupun formil. Dalam hal ini Jaksa Pengacara

6). Pasal 38 B ayat (2), menetapkan bahwa dalam

Negara melakukan gugatan perdata terhadap

hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa

terpidana, agar membayar uang pengganti

harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat

sebagaimana ditetapkan oleh Hakim pidana

(1) diperoleh bukan karena tindak pidana ko-

yang memutus perkara korupsi yang bersang-

rupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh

kutan.

juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara. 7). Pidana denda, aspek dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mem-

78

Adapun prosedur melalui jalur perdata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Korupsi, yaitu : 1).

Pasal 32 ayat (1), menetapkan bahwa dalam

pergunakan perumusan sanksi pidana bersifat

hal penyidik menemukan dan berpendapat

kumulatif alternatif (pidana penjara dan atau pi-

bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana ko-

dana denda) dan perumusan lamanya sanksi

rupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan

pidana.

secara nyata telah ada kerugian keuangan Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009


negara, maka penyidik segera menyerahkan

pasan untuk negara sebagaimana dimaksud da-

berkas perkara hasil penyidikan tersebut ke-

lam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat

pada Jaksa Pengacara Negara untuk diajukan

melakukan gugatan perdata terhadap terpidana

gugatan perdata atau diserahkan kepada ins-

dan atau ahli warisnya.

tansi

yang dirugikan

untuk mengajukan

gugatan. 2).

3).

Dalam proses hukum perdata menganut

Pasal 32 ayat (2), menetapkan bahwa putusan

sistem pembuktian formil, maka beban pembuktian

bebas dalam perkara tindak pidana korupsi ti-

merupakan kewajiban Penggugat yang dalam hal ini

dak menghapuskan hak untuk menuntut keru-

adalah Jaksa Pengacara Negara, oleh karena itu

gian terhadap keuangan negara.

Penggugat berkewajiban untuk membuktikan antara

Pasal 33, menetapkan bahwa dalam hal ter-

lain :

sangka meninggal dunia pada saat dilakukan

1).

Bahwa secara nyata telah ada kerugian negara

penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada

2).

Kerugian negara sebagai akibat atau berkaitan

kerugian negara, maka penyidik segera me-

dengan dengan perbuatan tersangka/terdakwa

nyerahkan berkas perkara hasil penyidikan

atau terpidana ;

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara

3).

Adanya harta benda milik tersangka/terdakwa

atau diserahkan kepada instansi yang diru-

atau terpidana yang dapat digunakan untuk

gikan untuk dilakukan gugatan perdata ter-

pengembalian kerugian keuangan negara.

hadap ahli warisnya. 4).

5).

Pasal 34, menetapkan bahwa dalam hal ter-

Teori-Teori Pengembalian Kerugian Keua-

dakwa meninggal dunia pada saat dilakukan

ngan Negara

pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan

Tindak Pidana korupsi tidak dapat lagi di-

secara nyata telah ada kerugian keuangan

golongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah

negara, maka penuntut umum segera menye-

menjadi kejahatan luar biasa. Romli Atmasasmita

rahkan salinan berkas berita acara sidang ter-

menyamakan tindak pidana korupsi sebagai ke-

sebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau

jahatan terhadap kesejahteraan bangsa dan negara.

diserahkan kepada instansi yang dirugikan un-

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan ter-

tuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli

hadap kesejahteraan bangsa dan negara yang ditan-

warisnya.

dai dengan hilangnya aset-aset publik untuk ke-

Pasal 38 C, menetapkan bahwa apabila se-

sejahteraan rakyat karena itu pengembalian kerugian

telah putusan pengadilan telah memperoleh

keuangan negara merupakan bagian yang sangat

kekuatan hukum tetap, diketahui masih ter-

penting dan strategis di dalam upaya pemberantasan

dapat harta benda milik terpidana yang diduga

tindak pidana korupsi, berdasarkan hal tersebut, ma-

atau patut diduga juga berasal dari tindak pi-

ka teori-teori yang terkait dengan pengembalian ke-

dana korupsi yang belum dikenakan peram-

rugian keuangan negara adalah :


79


g.

Teori Pemidanaan

Harus merupakan keyakinan atau intensi dari

Menurut Stanley Benn, pemidanaan di-

pemberi perintah penderitaan, dan bukan

artikan sebagai akibat yang diderita karena mela-

merupakan keyakinan atau intensi dari orang

kukan pelanggaran ; diterapkan secara sengaja, bu-

yang menjalani pemidanaan, bahwa pemida-

kan merupakan konsekuensi alamiah dari perbuatan

naan menyelesaikan persoalan.

seseorang, seperti seseorang mabuk akibat dari mi-

Hugo Adam Bedau (2005), menga-

numan beralkohol dan ketidaknyamanan tersebut

takan bahwa ada beberapa rumusan pengertian yang

harus essensial, bukan secara kebetulan menyertai

penting dari pemidanaan, yaitu :

perlakuan lainnya, seperti sakit yang ditimbulkan

a.

Pidana merupakan perbuatan yang sah, bukan

dari mata bor dokter gigi. Pengertian yang mirip ju-

kebetulan atau kesalahan yang tidak disengaja,

ga di kemukakan oleh H.L.A Hart, yaitu pemi-

tetapi merupakan tindakan otoritas politik yang

danaan harus mengandung rasa sakit atau akibat-

memiliki yurisdiksi dalam masyarakat tempat

akibat lainnya yang biasanya dianggap tidak me-

terjadinya tindak pidana ;

nyenangkan dan harus secara sengaja ditujukan bagi

b.

pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum.

beban, atau pencabutan hak, atau menahan

Rumusan-rumusan pengertian diatas memperlihatkan bahwa inti pemidanaan adalah rasa sakit

Pemidanaan dilakukan dengan menjatuhkan

keuntungan dari pelaku tindak pidana ; c.

Pemidanaan adalah institusi manusia, bukan

atau kerugian yang sengaja dimaksudkan agar di

peristiwa alamiah di luar tujuan-tujuan, mak-

derita oleh pelaku.

sud-maksud dan perbuatan manusia. Pemi-

N. Walker(2007), merinci unsur-unsur pe-

danaan menutut individu-individu dalam ber-

midanaan adalah sebagai berikut :

bagai jenis peran sosial untuk bertindak me-

a.

nurut aturan umum ;

Akibat yang harus diderita berupa hal yang tidak menyenangkan bagi penerima,

b.

c.

d.

f.

Pidana dijatuhkan oleh orang-orang yang memiliki otoritas untuk menyatakan bahwa se-

sengaja ditujukan karena alasan tertentu,

seorang telah bersalah dan berdasarkan ke-

Pemberi perintah harus mempunyai hak untuk

yakinan mereka tentang kesalahan orang ter-

mengeluarkan perintah,

sebut, hal mana merupakan syarat yang di-

Akibat yang diderita lahir dari tindakan atau

perlukan dalam menjustifikasi pemidanaan ;

kelalaian yang melanggar hukum, aturan atau

e.

d.

Akibat yang harus di derita tersebut dengan

e.

Tidak ada maksud atau tujuan eksplesit yang

kebiasaan,

dibangun dalam definisi untuk menjustifikasi

Orang yang dipidana telah dengan sengaja

praktik pemidanaan. Praktik pemidanaan harus

melakukan pelanggaran tersebut,

konsisten dengan beberapa fungsi atau mak-

Alasan pemberi hukuman untuk menjatuhkan

sud. Tidak konsisten dengan tidak adanya

pidana adalah seperti menawarkan justifikasi

fungsi atau maksud atau apapun ;

untuk melakukan hal tersebut, 80



f.

Tidak semua pencabutan atau perampasan hak

sarana untuk tujuan lain, misalnya : untuk

yang dibenarkan secara sosial merupakan

kesejahteraan masyarakat ;

pemidanaan. Pencabutan atau perampasan hak

3). Kesalahan merupakan satu-satunya syarat

terhadap seseorang yang merupakan pemida-

untuk adanya pidana ;

naan hanyalah pencabutan atau perampasan

4). Pidana harus disesuaikan dengan kesa-

yang merupakan konsekuensi tindak pidana.

lahan si pelanggar ; 5). Pidana melihat ke belakang ; ia merupakan

Menurut Bedau, sekalipun pemidanaan

pencelaan yang murni dan tujuannya tidak

dapat didefinisikan tanpa mengacu kepada tujuan

untuk memperbaiki, mendidik atau mema-

apapun, tetapi justifikasi tidak dapat dilakukan tan-

syarakatkan kembali si pelanggar.

pa acuan-acuan tersebut. Karena itu, untuk menjus-

b.

Teori Relatif (Utilitarianisme) :

tifikasi pemidanaan perlu ditetapkan hal-hal sebagai

1). Tujuan pidana adalah untuk pencegahan ;

berikut :

2). Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi

a.

b.

Apa tujuan-tujuan dalam penetapan praktik

hanya sebagai sarana untuk mencapai tu-

pemidanaan itu ;

juan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan

Harus terlihat bahwa pada saat dijatuhi pidana

masyarakat ;

tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai ; c.

d.

3). Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum

Harus terlihat bahwa tujuan-tujuan tersebut

yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku

tidak dapat tercapai jika pidana tidak dijatuh-

saja (misalnya : karena sengaja atau culpa)

kan, dalam hal ini adalah pidana tertentu ;

yang memenuhi syarat untuk adanya pi-

Harus terlihat bahwa upaya untuk mencapai

dana ;

tujuan-tujuan tersebut adalah sesuatu yang

4). Pidana harus ditetapkan berdasarkan tu-

tepat.

juannya sebagai alat untuk pencegahan keSedangkan menurut Muladi, teori-teori

jahatan ;

pemidanan terdiri atas Teori Absolut (Retributif),

5). Pidana melihat ke muka (bersifat pros-

Teori Relatif (Utilitarianisme), dan Teori Gabu-

pektif) pidana dapat mengandung unsur

ngan. Adapun mengenai perbedaan ciri-ciri pokok/

pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan

kareteristik antara Teori Absolut (Retributif) dan

maupun unsur pembalasan tidak dapat

Teori Relatif (Utilitarianisme) adalah :

diterima apabila tidak membantu pen-

a.

cegahan kejahatan untuk kepentingan ke-

Teori Absolut (Retributif) :

sejahteraan masyarakat.

1). Tujuan pemidanaan adalah semata-mata c.

untuk pembalasan ; 2). Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya

tidak

mengandung

sarana-

Teori Gabungan Pada dasarnya, Teori Gabungan adalah gabungan dari Teori Absolut dan Teori Relatif. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa


81


penjatuhan hukuman adalah untuk memperta-

sah untuk melakukan tindak pidana lain

hankan tata tertib hukum dalam masyarakat

dimasa yang akan datang ;

dan memperbaiki pribadi si penjahat. Dengan

b.

Alasan kepatutan (propriety), yaitu pelaku

menelaah Teori Absolut dan Teori Relatif, ma-

tindak pidana tidak punya hak yang pantas atas

ka dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidaan

aset-aset yang diperoleh secara tidak sah

adalah : (Leden, 2005)

tersebut ;

1). Membuat jera penjahat ; 2). Membinasakan

atau

c. membuat

tidak

Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara

berdaya lagi si penjahat ;

untuk menuntut aset yang diperoleh secara

3). Memperbaiki pribadi si penjahat.

tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana ;

Pada hakikatnya ketiga hal tersebut menjadi dasar

d.

Alasan kepemilikan (proprietary), yaitu karena

diadakannya sanksi pidana. Ditinjau dari Teori

aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka

Pemidanaan, maka Teori Gabungan dapat diterap-

negara memiliki kepentingan selaku pemilik

kan dalam hal pengembalian kerugian keuangan

aset tersebut.

negara, karena pengembalian kerugian keuangan negara melalui mekanisme hukum perampasan,

Dari rumusan pengertian tersebut ter-

penyitaan, dan uang pengganti merupakan bentuk

dapat beberapa unsur-unsur penting tentang pe-

pemidanaan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

ngembalian kerugian keuangan negara, yaitu :

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pe-

a.

ngembalian kerugian keuangan negara adalah sebagai sistem penegakan hukum dalam hukum

rupakan sistem penegakan hukum ; b.

pidana yang memberdayakan, memfasilitasi, dan memberikan kemampuan pada institusi hukum pi-

Pengembalian kerugian keuangan negara me-

Penegakan hukum tersebut dilakukan baik melalui jalur pidana maupun jalur perdata ;

c.

Melalui kedua jalur tersebut aset hasil tindak

dana dalam melakukan upaya pengembalian ke-

pidana korupsi dilacak, dibekukan, dirampas,

rugian keuangan negara.

disita, diserahkan dan dikembalikan kepada negara ;

Teori Pengembalian Aset d.

Pelacakan,

pembekuan,

perampasan,

pe-

Tugas dan tanggung jawab negara

nyitaan, penyerahan, dan pengembalian dila-

untuk melakukan upaya-upaya pengembalian keru-

kukan terhadap aset hasil tindak pidana ko-

gian keuangan negara seperti yang dikemukakan

rupsi baik yang ditempatkan di dalam maupun

oleh Michael Levi (2007) yaitu :

diluar negeri ;

a.

Alasan pencegahan (prohylactic), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak

82

e.

Sistem ini memiliki tujuan-tujuan yaitu : 1).

Mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang



2).

ditimbulkan oleh pelaku tindak pidana

sehingga dapat digunakan kembali dalam mencapai

korupsi ;

tujuan negara.

Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-aset tersebut sebagai alat atau

Kronologis Kasus dan Analisa Putusan

sarana oleh pelaku tindak pidana ko-

Mahkamah Agung R.I No. 2257 K/Pid/ 2006,

rupsi untuk melakukan tindak pidana

tanggal 5 Desember 2006

lainnya, misalnya money laundring dan

3).

Terdakwa lahir di Bandung pada tanggal 17

terorisme ;

Oktober 1968, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan

Memberikan efek jera bagi pihak lain

Indonesia, berdomisili di Jl. Budi Asih IV No. 6

yang beritikad melakukan tindak pidana

Bandung, Agama Budha, pendidikan SLTP.

korupsi.

Terdakwa adalah sebagai Direktur Utama PT. Yan Manunggal Jaya dan telah bekerja sama

Teori pengembalian aset merupakan bagian terpenting dalam mengupayakan pengembalian

dengan Persero PT. Industri Sandang Nusantara atau disingkat PT. INSAN (Persero) selama

19 tahun.

kerugian keuangan negara. Teori ini dilandaskan

Sekitar bulan April 2004 Terdakwa diberita-

pada prinsip dasar : “berikan kepada negara apa

hukan oleh Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA selaku

yang menjadi hak negara”. Didalam hak negara

Direktur Utama PT. INSAN (Persero) tentang ren-

terkandung kewajiban negara yang merupakan hak

cana penjualan aktiva tetap tidak produktif PT.

individu masyarakat, sehingga prinsip tersebut se-

INSAN (Persero) antara lain Unit Patal Cipadung

tara dan sebangun dengan prinsip “berikan kepada

Bandung berupa tanah seluas 261.200 m2 dan ba-

rakyat apa yang menjadi hak rakyat”.

ngunan seluas 24.401 m2 di Jl. Raya Ujung Berung

Korupsi adalah tindak pidana mengambil aset milik negara sehingga negara kehilangan kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam mensejahterakan masyarakat. Sebagai konsekuensinya korupsi mengakibatkan masyarakat kehilangan hak-hak dasar

No. 274, Bandung yang telah mendapat persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan surat No. : S-216/ MBU/2004 tanggal 22 April 2004. Terdakwa selanjutnya menghubungi Tatang Supriatna

(Pengusaha

bidang

properti)

untuk

mencari calon pembeli aset PT. INSAN (Persero)

untuk hidup sejahtera. Ketika negara mengalami kerugian akibat korupsi, maka negara wajib menuntut ganti rugi kepada pihak yang melakukannya. Pengenaan tuntutan ganti rugi tersebut bertujuan untuk memulihkan keuangan negara yang mengalami kekurangan dan dikembalikan pada keadaan semula,

Unit Patal Cipadung Bandung tersebut, kemudian Tatang Supriatna mengajak Yudi Tjahyana dan Chandra Tambayong untuk bersama-sama dengan Terdakwa mengadakan pertemuan dengan Kuntjoro Hendrartono, MBA bertempat di Restoran Kirisima, Restoran Crystal Jade dan Restoran Coka Suki di


83


Bandung, guna membicarakan rencana penjualan

yang dikuasai negara baik untuk dipertukarkan mau-

aset PT. INSAN (Persero) tersebut, yang terdiri atas

pun dihapus dengan tindak lanjut untuk dijual

2 (dua) bidang tanah, yaitu :

didasarkan atas harga tertinggi NJOP tahun berjalan

a.

atau harga pasar pada saat dilakukan penaksiran.

Tanah dengan SHGB No. 192 dengan luas tanah 78.300 m2 yang Nilai Jual Objek Pajak2

b.

Setelah

Terdakwa

mengetahui

bahwa

nya (NJOP) Rp. 160.000,-/m sesuai dengan

SHGB No. B.65 tersebut telah diperpanjang menjadi

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

SHGB No. 4283 dan NJOP atas tanahnya telah

Nomor

(NOP)

diturunkan menjadi Rp. 160.000,-/m2, maka ke-

32.73.110.001.025-0002.0 Tahun 2004 (tahun

mudian Terdakwa menghubungi Suryadi yang me-

berjalan) ;

rupakan adik angkat Terdakwa untuk membeli aset

Tanah dengan SHGB No. B.65 (SHGBnya

PT. INSAN (Persero) Unit Patal Cipadung Bandung

pada tahun 1997 sudah habis masa berlaku dan

tersebut, dan untuk mendanai pembelian tersebut

perlu diperpanjang) dengan luas tanah 182.900

Terdakwa mengajak Suryadi untuk menemui Didi

2

m

Objek

Pajak

2

yang NJOPnya Rp. 537.000,-/m

dan

Tjahyono selaku Kepala Cabang PT. Bank Buana,

bangunan diatasnya seluas 24.401 m yang

Cabang Jl. Sudirman Bandung untuk mengajukan

NJOPnya Rp. 365.000,-/m2 sesuai dengan

pinjaman kredit dengan menjaminkan tanah milik

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

PT. INSAN (Persero) Unit Patal Cipadung yang

Nomor

akan dibeli.

2

Objek

Pajak

(NOP)

32.73.110.001.024-0001.0 Tahun 2004 (tahun berjalan).

Terdakwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2004 mengajukan proposal permohonan kredit kepada PT. Bank Buana Cabang Jl. Sudirman

Dalam beberapa kali pertemuan antara Terdakwa

Bandung sebesar Rp. 36.000.000.000,- dan US $

dengan Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, Tatang

2,500,000 dengan agunan berupa dua bidang tanah

Supriatna, Chandra Tambayong dan Yudi Tjahyana

yang menjadi satu kesatuan berikut bangunan yang

menyepakati bahwa sebelum dilakukan penjualan,

terletak di Jl. Ujung Berung Bandung dengan me-

SHGB No. B.65 perlu diperpanjang masa berla-

lampirkan fotocopy SHGB No. 4283/Kelurahan

kunya dan agar tanah tersebut dapat dijual lebih mu-

Cipadung

rah, maka NJOPnya sebesar Rp. 537.000,-/m2 di-

Cipadung serta fotocopy Resume Penilaian Aset

turunkan menjadi Rp. 160.000,-/m2, sehingga sama

Unit Patal Cipadung Bandung oleh perusahaan

dengan NJOP atas tanah SHGB No. 192 yang akan

appraisal/penaksir PT. Survindo Putra Pratama,

dijadikan pedoman dalam penaksiran harga oleh PT.

yang mana fotocopy kedua SHGB dan fotocopy

INSAN supaya seolah-olah sesuai dengan Surat

resume appraisal tersebut diperoleh Terdakwa dari

Menteri Keuangan No. S-3451/MK.2/ 2002, tanggal

Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA, padahal kedua

12 Agustus 2002 yang isinya antara lain me-

bidang tanah tersebut masih milik PT. INSAN

nyebutkan bahwa penaksiran harga tanah milik/

(Persero) dan penjualannya belum dilakukan serta

84

dan


fotocopy

SHGB

No.

192/ds.


resume appraisal oleh PT. Survindo Putra Pratama

a.

Tahap I, tanggal 10 November 2004, pada

dalam kenyataannya tidak digunakan untuk menen-

waktu penandatanganan Akta Jual Beli (AJB)

tukan taksiran harga penjualan oleh Tim Taksasi

di Kantor Notaris Liana Nugraha, S.H. sebesar

PT. INSAN (Persero)

Rp. 17.550.000.000,- dengan perhitungan 40%

Setelah Terdakwa mengajukan proposal

dari Rp. 46.800.000.000,- dikurangi uang jami-

permohonan kredit kepada PT. Bank Buana Cabang

nan

Sudirman Bandung, maka Suryadi memberikan

1.170.000.000,- dan titipan biaya taksasi se-

kuasa kepada Yonathan Manuel Tanata pada

besar Rp. 1.404.000.000,-

tanggal 28 Oktober 2004 untuk mengikuti pelalangan

dengan

penawaran

sebesar

b.

Rp.

Rp. 1.170.000.000,- yang dananya berasal dari

telah

dibayar

sebesar

Rp.

Tahap II, tanggal 29 November 2004, sebesar 20%

48.800.000.000,- dan jaminan 2,5% yaitu sebesar

yang

dari

Rp.

46.800.000.000,-

=

Rp.

9.360.000.000,c.

Terdakwa.

Tahap III, tanggal 31 Mei 2005 sebesar 40% dari

Terdakwa dalam pelelangan tersebut juga

Rp.

46.800.000.000,-

=

Rp.

18.720.000.000,-

mengikut sertakan PT. Maharani Windi Pratama

padahal pembayaran secara bertahap tersebut

dengan penawaran sebesar Rp. 39.000.000.000,-

bertentangan dengan Instruksi Menteri Negara

dengan jaminan 2,5% sebesar Rp. 975.000.000,-

BUMN No. : 01-MBUMN/2002 tanggal 29 Januari

dan PT. Ebenhieser dengan penawaran sebesar Rp.

2002 tentang Pedoman Kebijakan Pelepasan Aktiva

33.800.000.000,- dengan jaminan 2,5% sebesar Rp.

Tetap dan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. :

845.000.000,-, yang mana uang jaminan kedua

89/KMK.013/1991 tanggal 25 Januari 1991 tentang

perusahaan pendamping tersebut juga berasal dari

Pedoman Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN,

Terdakwa.

yang dalam Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa

Didalam pelelangan tersebut seluruh aset

pembayaran pelepasan aktiva tetap adalah dengan

atas nama PT. INSAN (Persero) telah dibeli oleh

cara tunai, namun dalam 2 (dua) lembar kwitansi

adik angkat Terdakwa (Suryadi), nilai berdasarkan

tertanggal 10 November 2004 yang ditandatangani

penilaian cabang Rp. 109.890.400.000,- per tanggal

Ashar Budiman dan dalam AJB No. 226 dan No.

8 Oktober 2004, nilai berdasarkan penilaian PT.

227 dihadapan Notaris Liana Nugraha, S.H.,

Survindo

pembayarannya dilakukan seolah-olah secara tunai.

Putra

Pratama

sebesar

Rp.

168.701.300.000,-. Setelah

Dalam rangka pembelian tanah-tanah terSuryadi

dinyatakan

sebagai

sebut Terdakwa telah memberikan uang kepada Drs.

pemenang oleh PT. INSAN (Persero), selanjutnya

Kuntjoro Hendrartono, MBA yang menjabat sebagai

Terdakwa memberikan sebagian dana yang diper-

Direktur Utama PT. INSAN secara berturut-turut

olehnya dari kredit pada PT. Bank Buana Cabang Jl.

yang

Sudirman Bandung untuk membayar pembelian

11.470.000.000,- melalui transfer ke rekening PT.

tanah-tanah tersebut secara bertahap, yaitu :

Bestari Dinamika Perkasa No. 4503062561 pada

keseluruhannya


berjumlah

Rp.

85


Bank BCA Cabang Bidakara Jakarta Selatan yang

c.

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

mana Drs. Kuntjoro Hendrartono, MBA selaku pe-

atau sarana yang ada padanya karena jabatan

nerima kuasa dari Ratu Nane Meyane Drajat,

atau kedudukannya ;

Direktur Utama PT. Bestari Dinamika Perkasa.

d.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka

Dapat

merugikan

keuangan

negara

atau

perekonomian negara.

perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri

Mengenai Pasal 18 Undang-Undang

sendiri atau orang lain atau suatu korporasi diri

Korupsi

adalah

mengenai

uang

pengganti,

Terdakwa dan/atau Drs. Kuntjoro Hendrartono,

sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah

MBA selaku Direktur Utama PT. INSAN dan/atau

dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang

Suryadi atau setidak-tidaknya orang lain atau suatu

melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang

korporasi yang telah mengakibatkan kerugian

turut melakukan.

keuangan negara.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kepada Tindak Pidana Yang Didakwakan

Terdakwa

Atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka

Adapun tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa didakwa dengan pasal berlapis yang

terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai

terdiri dari dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo.

berikut :

Pasal 18 Undang-Undang Korupsi Jo. Pasal 55 ayat

a.

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan

(1) ke-1 KUHP dan Subsidiair Pasal 3 Jo. Pasal 18

tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur

Undang-Undang Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18

KUHP.

Undang-Undang Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Adapun unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-Undang Korupsi adalah :

ke-1 KUHP ; b.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa be-

a.

Setiap orang ;

rupa pidana penjara selama 9 tahun dan pidana

b.

Secara melawan hukum ;

denda sebesar Rp. 500.000.000,-, subsidiair 6

c.

Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

bulan kurungan ;

atau orang lain atau suatu korporasi ; d.

c.

Menghukum Terdakwa untuk membayar uang

Yang dapat merugikan keuangan negara atau

pengganti sebesar Rp. 70.687.012.006,- secara

perekonomian negara.

tanggung renteng

Sedangkan unsur-unsur dalam Pasal 3 Un-

dengan

Drs.

Kuntjoro

Hendrartono, MBA., (yang disidangkan secara

dang-Undang Korupsi adalah :

terpisah), paling lama 1 (satu) bulan setelah

a.

Setiap orang ;

perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap

b.

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

dan apabila uang pengganti tersebut tidak

atau orang lain atau suatu korporasi ;

dibayar, maka dipidana dengan penjara selama 1 (satu) tahun.

86



tanah HGB No. 4284 seluas 78.300 m2

Putusan Hakim

dikalikan

Adapun pertimbangan Hakim dalam

Rp. 160.000,-/m2 sama dengan

memutuskan perkara tersebut adalah sebagai berikut

Rp.

a. Bahwa peranan Terdakwa untuk terlaksananya

bangunan seluas 27.534 m2 sebesar Rp.

tindak pidana adalah cukup besar, karena tanpa

4.419.914.506,- dikurangi hasil penjualan

inisiatif

yang

dan

bantuan

fasilitas

dana

dari

12.528.000.000,-

telah

serta

direalisasikan

nilai

sebesar

jual

Rp.

46.800.000.000,- ; dan

Terdakwa, tidak mungkin Suryadi akan menjadi

(2) Kurang diterimanya BPHTB sebesar Rp.

pemenang lelang atas penjualan tanah milik PT.

3.154.147.500,- yang dihitung dari BPHTB

INSAN (Persero) tersebut ; b. Bahwa dalam perkara tersebut kedudukan Ter-

yang seharusnya dibayar oleh pembeli Rp.

dakwa adalah sebagai pelaku peserta, dimana

5.492.647.500,- dikurangi BPHTB yang

“pelaku” (dadernya) adalah yang mempunyai

telah dibayar Rp. 2.338.500.000,-

status sebagai Pegawai Negeri sebagaimana

d.

Bahwa yang dimaksud dengan “merugikan”

yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 2c, 2d, 2e

adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau

Undang-Undang Korupsi ;

menjadi berkurang, sehingga yang dimaksud

c. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut

dengan “merugikan keuangan negara”, adalah

telah merugikan keuangan negara yang cukup

sama artinya dengan menjadi ruginya keua-

besar yaitu sejumlah Rp. 70.687.012.006,- se-

ngan negara atau berkurangnya keuangan

bagaimana hasil perhitungan kerugian negara

negara.

yang dibuat dan ditandatangani oleh Amrizal,

e.

Bahwa mengenai besarnya hukuman tambahan

Ak, MM, CFE, Ahli dari Badan Pengawas

untuk membayar uang pengganti karena tim-

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai de-

bulnya kerugian negara yang disebabkan do-

ngan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Ke-

minannya perbuatan Kuntjoro Hendrartono,

uangan Negara, atas perkara Tindak Pidana

MBA, Suryadi dan terdakwa, maka ganti rugi

Korupsi dalam Penyimpangan Penjualan Tanah

tersebut dibebankan kepada mereka dengan

dan Bangunan Unit Patal Cipadung Bandung,

jumlah yang sama. f.

dengan perhitungan yaitu :

Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini

(1) Selisih akibat penetapan harga tanah dan

terjadi secara meluas, karena itu tindak pidana

bangunan yang tidak sesuai dengan pe-

korupsi perlu diberantas dengan cara luar

raturan sebesar Rp. 67.532.864.506,- yang

biasa, antara lain dengan pemidanaan yang be-

dihitung dari nilai penjualan seharusnya Rp.

rat yang akan mempunyai efek jera dan pen-

114.332.864.506,- yang merupakan nilai

cegahan.

jual tanah HGB No. 4283 luas 181.350 m2 dikalikan nilai NJOP Rp. 537.000,/m2 sama

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Ha-

dengan Rp. 97.384.950.000,- dan nilai jual

kim Agung pada Mahkamah Agung R.I dalam


87


Putusannya No. 2257 K/Pid/2006, tanggal 5

ngan negara adalah dengan cara membuat aset ne-

Desember 2006, yang amarnya antara lain berbunyi

gara menjadi berkurang yaitu dengan cara menjual

sebagai berikut :

aset negara berupa Unit Patal Cipadung, Bandung

a.

Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara

milik PT. INSAN (Persero) dengan harga murah.

sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan

Hal tersebut dilakukan dengan cara menurunkan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

NJOP, sehingga terdapat selisih yang cukup besar

dakwaan primair ;

yaitu

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan

perhitungan selisih akibat penetapan harga tanah

meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak

dan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan

Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara

sebesar Rp. 67.532.864.506,- dan kurang diterima-

Bersama-Sama;

nya BPHTB sebesar Rp. 3.154.147.500,-

b.

c.

d.

sejumlah

Rp.

70.687.012.006,-

dengan

Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara

Selisih inilah yang juga seharusnya diterima

selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.

oleh PT. INSAN (Persero) sebagai akibat dari pen-

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan

jualan aset tanah-tanah Unit Patal Cipadung ter-

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar

sebut, karena aset tanah tersebut merupakan aset

akan diganti dengan pidana kurungan selama

milik negara, maka selisih harga yang seharusnya

10 (sepuluh) bulan ;

diterima oleh PT. INSAN (Persero) tersebut adalah

Menghukum pula Terdakwa untuk membayar

sama dengan selisih harga yang seharusnya diterima

uang

Rp.

oleh negara, dengan demikian negara telah dirugi-

24.006.438.333,- dengan ketentuan jika ter-

kan sebesar selisih harga tersebut yaitu sebesar Rp.

pidana tidak membayar uang pengganti ter-

70.687.012.006,-

pengganti

sebesar

sebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah pu-

Selisih yang merupakan harga seharusnya

tusan memperoleh kekuatan hukum tetap, ma-

yang diterima oleh PT. INSAN (Persero) akibat

ka harta bendanya disita oleh Jaksa dan di-

penjualan tanah-tanah Unit Patal Cipadung tersebut

lelang untuk membayar uang pengganti de-

adalah merupakan uang negara yang hilang akibat

ngan ketentuan dalam hal terpidana tidak

terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan

mempunyai harta yang mencukupi untuk

oleh Terdakwa, dengan demikian uang negara yang

membayar uang pengganti tersebut, maka akan

hilang itulah yang merupakan uang pengganti yang

diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

harus ditanggung oleh Terdakwa.

tahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pengembalian kerugian keuangan negara memiliki pe-

Analisa Putusan Mahkamah Agung R.I No.

ranan yang sangat penting dalam penindakan

2257 K/Pid/ 2006, tanggal 5 Desember 2006

korupsi, karena :

Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keua88

a.

Jika Terdakwa melakukan pengembalian kerugian keuangan negara, maka akan berdampak



b.

c.

langsung untuk memulihkan keuangan negara

dari pidana pokok, sebagaimana dimaksud dalam

atau perekonomian negara ;

Pasal 18 Undang-Undang Korupsi.

Pengembalian kerugian keuangan negara me-

Pengembalian kerugian keuangan negara

rupakan sistem penegakan hukum baik secara

dengan cara tidak sukarela dapat juga dilakukan

pidana maupun perdata ;

apabila perkara tersebut telah putus dan telah mem-

Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-

peroleh kekuatan hukum tetap, tetapi diketahui ma-

aset yang dihasilkan dari korupsi sebagai alat

sih terdapat harta benda milik Terpidana yang di-

atau sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi

duga atau patut diduga juga berasal dari tindak

untuk melakukan tindak pidana lain, misalnya

pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan

pencucian uang atau terorisme.

oleh negara, maka negara dapat melakukan gugatan

Pengembalian kerugian keuangan negara dapat

perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya,

dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dengan cara

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 C Undang-

sukarela atau dengan tidak sukarela.

Undang Korupsi.

Dalam hal pengembalian kerugian keua-

Pengembalian kerugian keuangan negara

ngan negara secara sukarela, maka pengembalian

sebagaimana terdapat dalam Putusan Hakim meru-

tersebut dapat langsung dilakukan seperti dalam

pakan instrumen yang disediakan oleh Undang-Un-

perkara Abdullah Puteh yang telah diputus oleh

dang Korupsi, sehingga ketika Putusan Mahkamah

Mahkamah Agung RI dalam Putusannya No.: 1344

Agung R.I No. : 2257 K/Pid/2006 memutuskan hal

K/Pid/2005, yang mana Abdullah Puteh mengem-

tersebut, maka telah sesuai dengan ketentuan hukum

balikan kerugian negara tersebut secara sukarela.

yang berlaku.

Jika

pengembalian

kerugian

keuangan

Bahwa pengembalian kerugian keuangan

negara dilakukan dengan cara tidak sukarela, maka

negara yang terdapat didalam Putusan Mahkamah

dapat dilakukan perampasan barang bergerak

Agung R.I No. 2257 K/Pid/2006 merupakan bentuk

maupun tidak bergerak yang digunakan untuk

pemidanaan berdasarkan Teori Pemidanaan, yaitu

atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau

Teori Gabungan karena dalam amar putusannya

jika Terpidana tidak membayar uang pengganti

disebutkan bahwa Terdakwa dihukum dengan

dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah pu-

pidana penjara dan denda (Teori Absolut dan Teori

tusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka

Relatif) serta menghukum Terdakwa untuk memba-

harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa

yar uang pengganti (Teori Absolut yang sifatnya

dan dilelang untuk membayar uang pengganti,

pembalasan) yang jumlahnya sama dengan harta

apabila Terpidana tidak mempunyai harta yang

benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum

Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai be-


89


rikut: Pertama, Pengembalian kerugian keuangan

benda milik Terpidana yang diduga atau patut di-

negara memiliki peranan yang sangat penting dalam

duga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang

penindakan tindak pidana korupsi, karena:

belum dikenakan perampasan oleh negara, maka ne-

1. Jika pelaku tindak pidana korupsi melakukan

gara dapat melakukan gugatan perdata terhadap

pengembalian kerugian keuangan negara, maka

terpidana dan atau ahli warisnya.

akan berdampak langsung untuk memulihkan keuangan negara atau perekonomian negara, yang

Daftar Pustaka

pada akhirnya bermuara kepada kesejahteraan

Ariawan, I Gusti Ketut, “Stolen Asset Recovery,

masyarakat yang adil dan makmur; 2.Pengembalian

Suatu Harapan Dalam Pengembalian Aset

kerugian keuangan negara merupakan sistem pe-

Negara”, Kertha Patrika, Jakarta, 2008.

negakan hukum baik secara pidana maupun perdata;

Atmasasmita,

Romli.

“Pengkajian

Mengenai

3. Mencegah penggunaan atau pemanfaatan aset-

Implikasi Konvensi Menentang Korupsi

aset yang dihasilkan dari korupsi sebagai alat atau

2003 Kedalam Sistem Hukum Nasional”.

sarana oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk

Proposal disampaikan pada Badan Pem-

melakukan tindak pidana lain, misalnya pencucian

binaan Hukum Nasional Departemen Ke-

uang atau terorisme. Kedua, Pengembalian kerugian

hakiman dan HAM R.I, Jakarta, 2004.

keuangan negara dapat dilakukan dengan cara suka-

Atmasasmita, Romli. “Senjata Baru Pencegahan

rela dan tidak sukarela. Mekanisme pengembalian

Dan

kerugian keuangan negara yang dilakukan dengan

http://www.investigasi-korupsi.com, diakses

cara tidak sukarela, adalah dengan cara sebagai

pada 2 Juni 2008.

berikut : 1.Jalur Pidana, dengan cara perampasan

Pemberantasan

__________________.

Korupsi”.

“Pengembalian

barang bergerak maupun tidak bergerak serta

Korupsi”,

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dile-

com, diakses pada 3 Juni 2008.

Aset

http://www.investigasi-korupsi.

lang untuk membayar uang pengganti, apabila

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan,

Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi

“Strategi Pemberantasan Korupsi”, Nasio-

untuk membayar uang pengganti tersebut, maka

nal, Jakarta, 1999.

akan diganti dengan pidana penjara ; 2. Jalur

Chazawi, Adami, “Hukum Pembuktian Tindak

Perdata, ditempuh apabila Tersangka/Terdakwa me-

Pidana Korupsi”, PT. Alumni, Bandung,

ninggal dunia pada saat menjalani proses hu-

2006.

kumnya, maka alternatif yang dilakukan adalah di-

Hamzah, Andi, “Pemberantasan Korupsi Melalui

lakukan gugatan perdata yang dilakukan oleh

Hukum Pidana Nasional dan Internasional”,

Jaksa yang bertindak sebagai Pengacara Negara,

PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

selain itu pula dapat juga dilakukan apabila perkara tersebut telah putus dan telah memperoleh kekuatan

Hartanti, Evi, “Tindak Pidana Korupsi”, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

hukum tetap, tetapi diketahui masih terdapat harta 90



Husein, Yunus. “Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana

Korupsi”.

http://www.kpk.go.id,

diakses pada 27 Agustus 2008.

Lembaran Negara RI No. 137 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4250. -----------.

Undang-Undang

tentang

Irawan, Andi. “Korupsi Hancurkan Perekonomian”.

Perubahan Atas Undang-Undang No. 31

http://www.andiirawan.com, diakses pada

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

15 Desember 2008.

Pidana Korupsi. Undang-Undang No. 20

Iskandar, Eka. “Model Ideal Pengembalian Aset

Tahun 2001, Lembaran Negara RI No. 134

Hasil Korupsi”. http://www.antikorupsi.org.

Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara

diakses pada 10 Desember 2008.

R.I No. 4150.

Indonesia.

Undang-Undang tentang Bantuan

-----------.

Undang-Undang

tentang

Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang

2006,

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999,

Lembaran Negara R.I No. 18 Tahun 2006,

Lembaran Negara R.I No. 140 Tahun 1999,

Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4607.


-----------.

No.

1

Tahun

Undang-Undang

tentang

-----------.

Undang-Undang Dasar 1945.

Pengesahan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006,

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,

Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 2006,

“Memahami


Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana

-----------.

Undang-Undang

tentang

Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun

2002

tentang

Tindak

Pidana

Pencucian Uang. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, Lembaran Negara R.I No. 108 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4324. -----------.

Membasmi,

Buku

Korupsi”, KPK, Jakarta, 2006. Marpaung, Leden, “Asas, Teori, dan Praktik Hukum Pidana”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Moeljatno, “Asas-Asas Hukum Pidana”, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002. Muladi dan Barda Nawawi, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, PT. Alumni, Bandung,

Undang-Undang tentang Keuangan

Negara. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Lembaran Negara RI No. 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara R.I No. 4286. -----------.

Untuk

1998. Mulyadi,

Lilik,

“Tindak

Pidana

Korupsi

Di

Indonesia”, PT. Alumni, Jakarta, 2007. ____________, “Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi”, PT. Alumni,

Undang-Undang tentang Komisi

Bandung, 2007.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Prinst, Darwan, “Pemberantasan Tindak Pidana

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002,

Korupsi”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.


91


Saidi, Muhammad Djafar, “Hukum Keuangan Negara”, PT. Raja Grafindo Persada,

Tindak Pidana Korupsi”. http://www.djkn.

Jakarta, 2008. Sudjana, Eggi, “Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati”, JP. Books, Surabaya, 2008. Suhadibroto.

“Instrumen

Soepomo. “Pemahaman Keuangan Negara Dalam

Perdata

Untuk

Mengembalikan Kerugian Negara Dalam Korupsi”.

depkeu.go.id, diakses pada 12 Desember 2008. W, Syukur, “Korupsi Sebagai Cara Bisnis Ala Indonesia”, Media Hukum, Jakarta, 2004. Yanuar, Purwaning M, “Pengembalian Aset Hasil

http://www.duniaesai.com/hukum

diakses

Korupsi”, PT. Alumni, Bandung, 2007. __________.

pada 4 Agutus 2008. Sunendar, Gunawan. “Penanganan Korupsi Tidak Lagi Berorientasi Pada Kerugian Negara”.

Aset

http://www.komisihukum.go.id, pada 15 Agustus 2008.

http://www.republika.co.id. Diakses pada 11 Agustus 2008.

92

“Menyita


Koruptor”. diakses

Jln. Arjuna Utara Tol Tomang Kebun Jeruk, Jakarta Keywords: Corruption, Disadvantages State, Corruption remove

Recommend Documents