Jkt.Pst

PUTUSAN Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst. DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pernyataan Kepailitan pada tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam permohonan dari : PT. BANK MANDIRI (PERSERO), selaku waliamanat dari para pemegang obligasi PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 36-38, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: PARDAMEAN ARITONANG, SH, DEXY ARNAZ, SH, KORES TAMBUNAN, SH, Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Hukum D-O-M & PARTNERS, Jalan Raya Pasar Minggu No. 34.B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2002, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PAILIT; Terhadap : 1.

PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT I;

2.

ABURIZAL BAKRIE, sebagai Komisaris Utama PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT II;

3.

NIRWAN DERMAWAN BAKRIE, sebagai Wakil Komisaris utama PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT III;

4.

NALINKANT RATHOD, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT IV;

5.

AFTAB AHMED QURESHI, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  665

berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT V; 6.

HISKAK SECAKUSUMA, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT VI;

7.

TANRI ABENG, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT VII;

8.

ANH-DUNG DO, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT VIII;

9.

MUSTAFA ISHAQ JATIM, sebagai Direktur Utama PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT IX;

10.

KOSASIH WIKANTA, sebagai Direktur PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT X;

TERMOHON I s/d TERMOHON IV, TERMOHON VII s/d TERMOHON X, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: G.P. AJI WIJAYA, SH, SUNARTO YUDONARPODO, SH, LLM, LINDU DWI PURNOMO, SH, LOUISE S. FERDINANDUS, SH, Advokat dan Pengacara pada Law Firm AJI WIJAYA, SUNARTO YUDO & CO. beralamat di Plaza DM, lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 25, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masingmasing tertanggal 29 April 2002; PENGADILAN NIAGA tersebut; Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; Setelah membaca pula surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 25 April 2002 Nomor: 09/PAILIT/2002/ PN.NIAGA/JKT.PST. tentang Penunjukan Majelis Hakim; 666  Yurisprudensi Kepailitan 2002

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; TENTANG DUDUKNYA PERKARA : Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonannya tertanggal 24 April 2002 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 April 2002 dibawah Daftar Nomor: 09/PAILIT/2002/ PN.NIAGA/JKT.PST., telah mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Termohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: 1.

Bahwa Pemohon adalah waliamanat yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para pemegang obligasi dalam rangka Penawaran Umum Emisi Obligasi PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, I Tahun 1997, berdasarkan perjanjian Perwaliamanatan, Akta No. 72, tanggal 19 Mei 1997 yang diubah dengan Akta No. 72, tanggal 19 Juni 1997, yang kedua akte tersebut dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti: P-1, 2);

2.

Bahwa berdasarkan Prospektus yang diterbitkan oleh Termohon I di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1997, dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Emisi Obligasi oleh Termohon I direncanakan untuk: 2.1. sebesar 50% untuk pendanaan kembali (refinancing) hutang bank Perseroan pada bank-bank swasta nasional maupun asing yang tidak terafiliasi; 2.2. sebesar 50% akan digunakan untuk pengembangan usaha Perseroan sebagai induk bagi unit-unit usaha keuangan (Bukti: P-3, huruf I, pada angka 5);

3.

Bahwa atas pembelian obligasi oleh para pemegang obligasi yang diwakili oleh Pemohon, Termohon I melakukan pembayaran kupon sebanyak tiga kali, yakni Kupon Bunga kesatu (1), Kupon Bunga kedua (2) dan Kupon Bunga ketiga (3) (Bukti: p-4), sedangkan Kupon Bunga keempat yang jatuh temponya tanggal 23 Juli 1998, Termohon I tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepada Para Pemegang Obligasi. Dengan tidak dibayarnya Kupon Bunga ke-empat tersebut, maka Pemohon yang dalam hal ini selaku waliamanat mewakili para pemegang obligasi telah mengirim surat kepada Termohon I dan kepada Para Pemegang Obligasi untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) dengan Termohon I, yakni: 3.1. RUPO tanggal 2 September 1998, Akta Nomor: 1 3.2. RUPO tanggal 3 Nopember 1998, Akta Nomor: 1 3.3. RUPO tanggal 19 April 1999, Akta Nomor: 19 3.4. RUPO tanggal 26 Juli 1999, Akta Nomor: 35 Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  667

3.5. RUPO tanggal 19 April 2000, Akta Nomor: 5 3.6. RUPO tanggal 4 Mei 2000, Akta Nomor: 2 3.7. RUPO tanggal 26 Juni 2000, Akta Nomor: 6 3.8. RUPO tanggal 6 Nopember 2000, Akta Nomor: 7 (Bukti: P-5 s/d 12) Selama RUPO berlangsung Termohon I juga tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar Kupon Bunga ke-empat (4) sampai dengan Kupon Bunga kedelapan belas (18) walaupun telah dinyatakan jatuh tempo. 4.

Bahwa oleh karena Kupon-kupon bunga tersebut tidak dibayar oleh Termohon I, maka Rapat Umum Pemegang Obligasi tanggal 26 Juni 2001, yang dituangkan dalam Akta Nomor 6 dan tanggal 6 Nopember 2001, yang dituangkan dalam Akta Nomor 7, dihadiri oleh Pemohon, Para Pemegang Obligasi serta Termohon I, yang kedua atas tersebut dibuat dihadapan Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta, dimana Obligasi Termohon I pada tanggal 11-9-2001 telah jatuh tempo; Vide Bukti P-11, 12 maka sudah seharusnya secara hukum Termohon segera melunasi seluruh utangnya kepada Pemohon yang dalam hal ini mewakili para pemegang obligasi;

5.

Bahwa jumlah utang Termohon I kepada Pemohon per-tanggal 30 Maret 2002 sebesar Rp. 40.708.884.864,- yang mewakili para pemegang obligasi dengan rincian, sebagai berikut: 5.1. DANA PENSIUN PERKEBUNAN Pokok

: Rp. 4.000.000.000,-

Bunga

: Rp. 2.456.250.000,-

Denda

: Rp.

780.885.087,Rp. 7.237.135.087,-

5.2. DANA PENSIUN KIMIA FARMA Pokok

: Rp. 1.000.000.000,-

Bunga

: Rp.

614.062.500,-

Denda

: Rp.

195.221.272,Rp. 1.809.283.772,-

5.3. DANA PENSIUN PT. BANK BNI 46 Pokok

: Rp. 5.500.000.000,-

Bunga

: Rp. 3.377.343.750,-

Denda

: Rp. 1.073.716.994,-

668  Yurisprudensi Kepailitan 2002

Rp. 9.951.060.744,5.4. DANA PENSIUN ASABRI Pokok

: Rp. 3.000.000.000,-

Bunga

: Rp. 1.842.187.500,-

Denda

: Rp.

585.663.815,Rp. 5.427.851.315,-

5.5. DANA PENSIUN PELABUHAN Pokok

: Rp. 1.000.000.000,-

Bunga

: Rp.

614.062.500,-

Denda

: Rp.

195.221.272,Rp. 1.809.283.772,-

5.6. DANA PENSIUN AJB BUMIPUTERA Pokok

: Rp. 1.000.000.000,-

Pokok

: Rp.

614.062.500,-

Denda

: Rp.

195.221.272,Rp. 1.809.283.772,-

5.7. NIKKO SECURITAS Pokok

: Rp. 7.000.000.000,-

Bunga

: Rp. 4.298.437.500,-

Denda

: Rp. 1.366.548.902,Rp. 12.664.986.402,-

TOTAL SELURUHNYA:

Rp. 40.708.884.864,-

(Bukti: P-13) 6.

Bahwa oleh Termohon I tidak melaksanakan kewajibannya terhadap para pemegang obligasi, baik atas kupon bunga maupun atas pokok obligasi, maka Termohon II sampai dengan Termohon X ikut bertanggung jawab karena penjualan obligasi di dalam Prospektus yang diterbitkan oleh Termohon I, yang mana Termohon II sampai dengan Termohon X adalah sebagai Dewan Komisaris dan Direksi perseroan yang mempunyai reputasi sebagai pengusaha yang sukses dan diakui baik secara nasional maupun internasional, sehingga para pembeli obligasi tertarik membeli obligasi tersebut dan berkeyakinan akan pembayaran terhadap Kupon/Bunga Obligasi maupun utang pokoknya terbayar dengan lancar (Vide Bukti: P-3, pada halaman 20 s/d 24); Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  669

7.

Bahwa Obligasi yang dibeli oleh para pemegang obligasi dari Termohon I pada angka 5 tersebut diatas khususnya pada angka 5.1 s/d 5.6 dibeli dengan menggunakan uang para pensiunan pegawai yang nantinya merupakan tambahan pendapatan terhadap para pensiunan, namun ternyata para Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan utangnya serta tidak bertanggung jawab atas penggunaan dana yang diperoleh para Termohon dari para pemegang obligasi;

8.

Bahwa dengan mudahnya Termohon I mengajukan permohonan PKPU sebagaimana No. 001/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., yang sangat merugikan Pemohon khususnya para pemegang obligasi dan Termohon I telah melanggar Pasal 41 Undang-undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, mengenai Actio Paulina yaitu dimana kewajiban Debitur (Termohon) dalam PKPU tersebut jauh melebihi kewajiban para pemegang obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Pemohon;

9.

Bahwa selain kepada para pemegang obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh Pemohon, Termohon I juga mempunyai utang kepada pihak lain yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu terhadap: 9.1. PT. BANK SYARIAH MANDIRI berkedudukan di Jakarta , Jalan M.H. Thamrin No. 5; 9.2. ASIAN DEVELOPMENT BANK Berkedudukan di Jakarta, Gedung Garuda Jalan Medan Merdeka Selatan; 9.3. PT. BANK ARTHA GRAHA Berkedudukan di Jakarta 12190, Gedung Artha Graha, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53.

10.

11.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Termohon I dan Termohon II sampai dengan Termohon X telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 4 tahun 1998 tentang Kepailitan, yaitu: -

Tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

-

Mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur.

Bahwa sesuai dengan pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 1998, mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga dan atau Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut : 1.

Mengabulkan seluruh permohonan pailit pemohon.

2.

Menolak permohonan PKPU yang diajukan oleh Termohon dalam Register perkara No. 001/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST., karena


telah melanggar Pasal 41 Undang –undang No. 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, karena telah melanggar mengenai Actio Paulina. 3.

Menyatakan PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, Lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon I) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

4.

Menyatakan ABURIZAL BAKRIE, sebagai Komisaris Utama PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon II) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

5.

Menyatakan NIRWAN DERMAWAN BAKRIE, sebagai Wakil Komisaris Utama PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon III) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

6.

Menyatakan NALINKANT RATHOD, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon IV) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

7.

Menyatakan AFTAB AHMED QURESHI, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon V) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

8.

Menyatakan HISKAK SECAKUSUMA, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon VI) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

9.

Menyatakan TANRI ABENG, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  671

Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon VII) PAILIT dengan segala akibat hukumnya; 10.

Menyatakan ANH-DUNG DO, sebagai Komisaris PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon VIII) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

11.

Menyatakan MUSTAFA ISHAQ JATIM, sebagai Direktur Utama PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon IX) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

12.

Menyatakan KOSASIH WIKANTA, sebagai Direktur PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, Tbk, dahulu berkedudukan di Jakarta 12190, Landmark Centre Tower B lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman No. 1, sekarang berkedudukan di Gedung Graha Anugerah, lantai 6, Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 17 (Termohon X) PAILIT dengan segala akibat hukumnya;

13.

Menunjuk seorang Hakim Pengawas pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat selaku Hakim Pengawas;

14.

Menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Niaga Jakarta untuk menunjuk seorang Kurator dalam perkara ini;

15.

Membebankan biaya perkara ini kepada Para Termohon;

ATAU : -

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah hadir Kuasa Hukumnya PARDAMEAN ARITONANG, SH, dan KORES TAMBUNAN, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2002, untuk Termohon I s/d Termohon IV, dan Termohon VII s/d X telah hadir Kuasa Hukumnya G.P. AJI WIJAYA, SH, dan LINDU DWI PURNOMO, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 29 April 2002, sedangkan untuk Termohon V dan VI tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk itu, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara patut masing-masing tertanggal 29 Mei 2002 dimana panggilan disampaikan ke kelurahan Pancoran, oleh karenanya Termohon V dan Termohon VI dianggap tidak mempergunakan haknya, PT. Bank Syariah Mandiri sebagai Kreditur Lain telah hadir Kuasanya: RIA JUNITA INDRASTITI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2002, dan PT. Bank Artha Graha sebagai Kreditur Lain telah hadir Kuasanya: 672  Yurisprudensi Kepailitan 2002

EMMANUEL ROHADI, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Mei 2002; sedangkan Asian Development Bank menyatakan di persidangan tidak mau dilibatkan sebagai Kreditur Lain dalam perkara ini; Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 April 2002, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I s/d IV dan Termohon VII s/d X telah mengemukakan Tanggapannya secara tertulis tertanggal 7 Mei 2002 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut: Para Termohon dengan ini membantah dan menolak semua fakta, pernyataan, dalil dan argumentasi dari Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam Permohonan Pernyataan Pailit, kecuali yang diakui secara tegas dalam Tanggapan ini: 1.

PT. BAKRIE FINANCE CORPORATION, TBK. ATAU TERMOHON I SAMPAI DENGAN TANGGAL DISAMPAIKAN-NYA TANGGAPAN INI BERADA DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) 1.1. BAHWA, sampai dengan tanggal disampaikannya Tanggapan ini PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk. atau Termohon I berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 1.2. BAHWA, Termohon I pada tanggal 4 Maret 2002 telah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“Permohonan PKPU”) dan telah terdaftar pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Nomor 01/PKPU/2002/PN.NIAGA. JKT.PST., tertanggal 6 Maret 2002 (vide Bukti T-1). Selanjutnya, atas Permohonan PKPU mana Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memberikan PKPU sementara selama 44 (empat puluh empat) hari, sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat nomor 01/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST yang diucapkan dalam Sidang Majelis Hakim pada tanggal 20 Maret 2002 (selanjutnya disebut “Putusan PKPU Sementara”) (vide Bukti T-2). 1.3. BAHWA, sebagaimana ditetapkan dalam Putusan PKPU Sementara, pada tanggal 2 Mei 2002 telah diselenggarakan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim, dimana dilaporkan oleh Hakim Pengawas, Ibu Putu Supadmi, S.H., maupun oleh Pengurus, Drs. Amir Abadi Jusuf, antara lain, bahwa dalam voting Rapat Kreditur pada tanggal 1 Mei 2002 para kreditur telah menyetujui pemberian PKPU Tetap kepada Termohon I sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam pasal 217 ayat (3) juncto ayat (4) dan ayat (5) Faillissements-Verordening Staatsblad 1905 nomor 217 juncto Staatsblad 1906 nomor 348 yang diubah dengan Perpu nomor 1 tahun 1998 dan telah diundangkan dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1998 (untuk selanjutnya disebut “UUK”). Dalam voting Rapat Kreditur tanggal 1 Mei 2002 tersebut pemberian PKPU Tetap kepada Termohon I telah disetujui oleh sebanyak 83 Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  673

(delapan puluh tiga) kreditur konkuren yang hadir, yang mewakili Rp. 1.420.560.000.000 (satu trilyun empat ratus dua puluh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) atau 97,04% (sembilan puluh tujuh koma nol empat persen) dari seluruh tagihan yang diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir (vide Bukti T-3). Dalam Pasal 217 ayat (6) UUK ditetapkan, bahwa: “Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan lebih dahulu”. Bahwa, jika dari ketentuan dimaksud dalam Pasal 217 ayat (6) UUK adalah mendahulukan pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang daripada permohonan pernyataan pailit. Sekalipun, Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon diajukan setelah diberikannya PKPU Sementara kepada Termohon I dan tidak diperiksa pada saat yang bersamaan, namun demikian ketentuan dalam Pasal 217 ayat (6) UUK tetap berlaku juga terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap debitur yang berada dalam PKPU. Selanjutnya dalam Pasal 228 ayat (1) UUK ditetapkan, bahwa: “Selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya sebagaimana dimaksud Pasal 231 dan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang, harus ditangguhkan”. Pasal 231 menetapkan, bahwa: “Pembayaran semua utang lain yang sudah ada sebelum pemberian penangguhan pembayaran, selama berlangsungnya penangguhan pembayaran ini, tidak boleh dilakukan selain berdasarkan perimbangan utang masing-masing dari semua kreditur ------- dst.”. Merupakan fakta hukum, bahwa pada tanggal diajukan dan didaftarkannya Permohonan Pernyataan Pailit oleh Pemohon dan sampai dengan tanggal disampaikannya Tanggapan ini, Termohon I berada dalam PKPU dan telah memperoleh persetujuan PKPU Tetap dari para krediturnya. Merupakan fakta hukum pula, bahwa Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Pasal-pasal 217 ayat (6) juncto 228 ayat (1) serta 231 UUK. 1.4. Merupakan fakta hukum, bahwa Pemohon selalu hadir dalam rapat-rapat kreditur yang diselenggarakan dalam PKPU dari Termohon I. Sehingga tidak mungkin bagi Pemohon untuk tidak mengetahui adanya dan sedang berlangsungnya PKPU atas Termohon I, dimana Pemohon 674  Yurisprudensi Kepailitan 2002

selalu mengisi daftar-daftar hadir yang disediakan untuk maksud tersebut (vide Bukti T 4A sampai dengan T 4G). Demikian halnya, pada saat diselenggarakan pemungutan suara untuk menyetujui pemberian PKPU Tetap terhadap Termohon I, Pemohon juga hadir dalam rapat kreditur dimaksud. (vide Bukti T 4F). 1.5. BAHWA, sesuai dengan dalil-dalil kami sebagaimana diuraikan dalam butir 1.1. sampai dengan 1.4. di atas, maka Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon terhadap Termohon I harus ditolak. Lagi pula, Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon bukan merupakan perkara baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) dan ayat (2) UUK. 2.

PARA TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON VII, TERMOHON VIII, TERMOHON IX DAN TERMOHON X BUKAN MERUPAKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN MAUPUN PERJANJIAN PENERBITAN OBLIGASI SERTA TIDAK LAGI MENJADI PENGAWAS MAUPUN PENGURUS DALAM TERMOHON I PADA TANGGAL DIDAFTARKANNYA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT. 2.1. BAHWA, para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bukan merupakan pihak dalam perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Bakrie Finance I Tahun 1997, akte nomor 71 tertanggal 19 Mei 1997, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bakrie Finance I Tahun 1997, akte nomor 72 tanggal 19 Mei 1997, Penyerahan Hak (Cessie), akte nomor 73 tanggal 19 Mei 1997, Perjanjian Agen Pembayaran, akte nomor 74 tanggal 19 Mei 1997, kesemuanya dibuat dihadapan Djedjem Widjaja, S.H., notaris di Jakarta dan Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bakrie Finance I Tahun 1997, akte nomor 17 tanggal 12 April 1999, dibuat dihadapan Noerdjaja, pengganti Djedjem Widjaja, S.H., notaris di Jakarta (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian Obligasi”) (vide Bukti T-5 sampai dengan T 9). 2.2. BAHWA, selain bukan merupakan pihak dalam Perjanjian Obligasi, para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, juga tidak mempunyai kewajiban hukum apapun ataupun tanggung jawab hukum apapun yang timbul dari suatu pemberian penanggungan ataupun ikatan hukum lainnya sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian obligasi (vide Bukti T 5 sampai dengan T 9). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam Perjanjian Obligasi, penerbit obligasi adalah Termohon I dan para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak mempunyai ikatan hukum apapun berkenan Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  675

dengan obligasi yang diterbitkan oleh Termohon I sesuai dengan Perjanjian Obligasi. 2.3. BAHWA, dalam dalilnya pada butir 5 Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon menyatakan, antara lain: “---, maka TERMOHON II sampai dengan TERMOHON X ikut bertanggung jawab karena penjualan obligasi di dalam Prospektus yang diterbitkan oleh TERMOHON I, yang mana TERMOHON II sampai dengan TERMOHON X adalah sebagai Dewan Komisaris dan Direksi perseroan yang mempunyai reputasi sebagai pengusaha yang sukses dan diakui baik secara nasional maupun internasional, sehingga para pembeli obligasi tertarik membeli obligasi tersebut dan berkeyakinan akan pembayaran terhadap Kupon/Bunga Obligasi maupun utang pokoknya terbayar dengan lancar.” (garis bawah dari kami) Selanjutnya dalam butir 10 Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon mendalilkan: “Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, TERMOHON I dan TERMOHON II sampai dengan TERMOHON X telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yaitu: -

Tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

-

Mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur.”

Dari dalil-dalil tersebut di atas, baik Pemohon maupun kuasa hukumnya sama sekali tidak mengerti maupun memahami ketentuan dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK, dimana dengan mudahnya tanpa membuktikan bahwa para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi mempunyai utang kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta tanpa membuktikan bahwa para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi mempunyai lebih dari satu kreditur, Pemohon mendalilkan bahwa para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, terbukti memenuhi unsur-unsur dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUK. 2.4. BAHWA, merupakan fakta hukum, para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak mempunyai utang ataupun kewajiban lainnya kepada Pemohon berdasarkan Perjanjian Obligasi, hal mana jelas-jelas tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya. Merupakan fakta hukum pula, bahwa Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya tidak dapat membuktikan 676  Yurisprudensi Kepailitan 2002

bahwa para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi, mempunyai kreditur lain. 2.5. BAHWA, apabila benar para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X secara pribadi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, karena jabatannya bertanggung jawab atas pembayaran obligasi yang diterbitkan oleh Termohon I sesuai dengan Perjanjian Obligasi – QUOD NON – maka untuk membuktikan hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan secara sederhana sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) UUK. 2.6. BAHWA, dengan tetap mempertahankan dalil-dalil kami tersebut di atas, Termohon VII dan Termohon VIII sejak tanggal 12 September 1997 sesuai dengan akte nomor 14 tanggal 12 September 1997, dibuat dihadapan Raharti Sudjardjati, S.H., notaris di Jakarta, tidak lagi menduduki jabatan apapun dalam PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk. (vide Bukti T 10). Demikian halnya, Termohon X terhitung sejak tanggal 10 Februari 1998 berdasarkan akte nomor 5 tertanggal 10 Februari 1998, dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., notaris di Jakarta, tidak lagi menduduki jabatan apapun dalam Termohon I (vide Bukti T 11). Sama halnya dengan Aftab Ahmed Qureshi selaku Termohon V, terhitung sejak tanggal 24 Desember 1998 berdasarkan akte nomor 22 tertanggal 24 Desember 1998, dibuat di hadapan Fatiah Helmi, S.H., notaris di Jakarta, tidak lagi menduduki jabatan apapun dalam Termohon I (vide Bukti T 12). Selanjutnya, Termohon II, Termohon III dan Termohon IV, terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2000 berdasarkan akte nomor 14 tertanggal 24 Oktober 2000, dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati, S.H., notaris di Jakarta, juga tidak lagi menduduki jabatan apapun dalam Termohon I (vide Bukti T 13). Demikian halnya dengan Termohon IX, terhitung sejak tanggal 28 Juni 2001 berdasarkan akte nomor 8 tanggal 28 Juni 2001, dibuat di hadapan Wiwiek Widiastuti, S.H., pengganti dari Raharti Sudjardjati, S.H., notaris di Jakarta, tidak lagi menduduki jabatan sebagai Direktur Utama dari Termohon I (vide Bukti T 14). BAHWA, Termohon I adalah sebuah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta maupun Surabaya, dengan demikian setiap terjadinya perubahan dalam susunan Direksi maupun Komisarisnya selalu dilaporkan kepada Badan Pengawas Pasar Modal maupun bursa efek serta diumumkan dalam media cetak harian. Karenanya, Pemohon dalam kapasitasnya selaku Wali Amanat mengetahui secara persis siapa-siapa yang menduduki jabatan Direksi maupun Komisaris dari Termohon I. Namun demikian Pemohon (yang telah dengan pasti) mengetahui susunan Direksi maupun Komisaris dari Termohon I, tetap saja mencantumkan nama para Termohon II, Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  677

Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X sebagai Termohon pailit dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya. BAHWA, merupakan fakta hukum, para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X pada tanggal diajukannya Permohonan Pernyataan Pailit tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya. 2.7. Berdasarkan uraian-uraian di atas, terbukti secara sah dan menurut hukum, bahwa para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X tidak memiliki utang dan kewajiban apapun kepada Pemohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, baik berdasarkan Perjanjian Obligasi maupun ikatan hukum apapun dan juga tidak terbukti bahwa para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X memiliki kreditur maupun kreditur lain. Karenanya, Permohonan Pernyataan Pailit terhadap para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X harus ditolak. 3.

TINDAKAN PEMOHON DALAM KAPASITASNYA SELAKU WALI AMANAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATA-AN PAILIT TERHADAP TERMOHON I DAN PARA TERMOHON II, TERMOHON III, TERMOHON IV, TERMOHON VII, TERMOHON VIII, TERMOHON IX DAN TERMOHON X, TIDAK MEWAKILI KEPENTINGAN PARA PEMEGANG OBLIGASI BAKRIE FINANCE I TAHUN 1997 DAN BERTENTANGAN DENGAN PERJANJIAN PERWALIAMANAT-AN. 3.1. BAHWA, tindakan Pemohon dalam kapasitasnya selaku Wali Amanat dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon I dan para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X sama sekali tidak mewakili kepentingan seluruh para pemegang obligasi. 3.2. BAHWA, sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 11.2 dari Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bakrie Finance I Tahun 1997, akte nomor 72 tanggal 19 Mei 1997, dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., notaris di Jakarta, yang diubah dengan akte nomor 17 tanggal 12 April 1999, dibuat dihadapan Noerdjaja, pengganti Djedjem Widjaja, S.H., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Perwaliamanatan”) (vide Bukti T 6 dan T 9), tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan pemegang obligasi. Pasal 11 ayat (2) Perjanjian Perwaliamanatan menetapkan:


“Tugas pokok Wali Amanat mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ---- dst.” Sesuai pula dengan definisi dari Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 30 Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan, bahwa: “Wali Amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat utang”. (garis bawah dari kami) Merupakan fakta hukum, bahwa Pemohon selaku Wali Amanat dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya hanya mewakili para pemegang obligasi (1) Dana Pensiun Perkebunan, (2) Dana Pensiun Kimia Farma, (3) Dana Pensiun PT. Bank BNI 46, (4) Dana Pensiun Asabri, (5) Dana Pensiun Pelabuhan, (6) Dana Pensiun AJB Bumiputera dan (7) Nikko Sekuritas, yang hanya mewakili tagihan obligasi sebesar Rp. 40.708.884.864,00 yang merupakan 21% (dua puluh satu persen) dari seluruh pemegang obligasi (lihat butir 5 Permohonan Pernyataan Pailit). Sementara di lain pihak, para pemegang obligasi yang mewakili 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari tagihan obligasi atau mewakili jumlah Rp. 253.051.514.237,00 (sesuai dengan jumlah tagihan yang diakui) menyetujui pemberian PKPU Tetap kepada Termohon I, yang terdiri dari: a.

PT. Bakrie & Brothers, Tbk. dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 168.285.425.347,00;

b.

PT. Pentasena Arthasentosa dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 84.027.888.889,00;

c.

Baryadi dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 82.022.222,00;

d.

Budi Suryono dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 82.022.222,00;

e.

Devi Faisal Herisaf dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 82.022.222,00;

f.

Dewi Retnowati RR dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 82.022.222,00;

g.

Elvi Yunita dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 164.044.445,00;

h.

Herman Waluyo dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 164.044.445,00;

i.

Jatmiko dengan tagihan yang diakui sebesar Rp. 164.044.445,00;

j.

Neni Karmelia 164.044.445,00;

dengan

tagihan

yang

diakui

sebesar

Rp.

(vide Bukti T-3). 3.3. BAHWA, sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian Perwaliamanatan (vide Bukti T 6 dan T9), Pemohon dalam kapasitasnya Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  679

selaku Wali Amanat hanya dapat melakukan tindakan hukum terhadap Para Termohon setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pokok obligasi dan disetujui oleh sekurangkurangnya ½ (satu perdua) jumlah suara yang hadir (lihat Pasal 9.5.e(1) Perjanjian Perwaliamanatan-Bukti T 6 dan T 9). Pasal 9.5.e.(1) Perjanjian Perwaliamanatan menetapkan: “--- hanya dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat apabila dalam RUPO dihadiri dan/atau diwakili 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pokok Obligasi dan disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang hadir dan/atau diwakili ---“. (huruf tebal dan garis dari kami) Terbukti secara sah dan menurut hukum, bahwa Pemohon hanya mewakili kurang lebih 1/5 (satu perlima) dari obligasi, sebagaimana didalilkan dalam Permohonan Pernyataan Pailitnya. Sementara, para pemegang obligasi lainnya tidak diwakili kepentingannya oleh Pemohon, dimana para pemegang obligasi lainnya tersebut dalam butir 3.2. diatas justru memberikan persetujuan PKPU Tetap terhadap Termohon I. Karenanya terbukti secara sah dan menurut hukum, bahwa tindakan Pemohon dengan mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Para Termohon tidak mewakili kepentingan para pemegang obligasi sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 9.5.e(1) Perjanjian Perwaliamanatan, dengan demikian Permohonan Pernyataan Pailit tersebut bertentangan serta melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sehingga tidak sah dan harus ditolak. 3.4. BAHWA, tindakan Pemohon selaku Wali Amanat yang hanya mewakili kepentingan dari 21% (dua puluh satu persen) pemegang obligasi merupakan tindakan tirani minoritas terhadap mayoritas pemegang obligasi (79%), yang telah terbukti tidak terwakili kepentingannya dalam Permohonan Pernyataan Pailit dan merupakan fakta hukum mereka menyetujui pemberian PKPU Tetap. Tindakan mana justru merugikan kepentingan dari mayoritas pemegang obligasi, yang menurut ketentuan dalam Pasal 11.2 Perjanjian Perwaliamanatan harus dijaga dan dilindungi kepentingannya oleh Pemohon dalam kapasitasnya selaku Wali Amanat. BAHWA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan menurut hukum, bahwa: a.

Termohon I berada dalam PKPU dan bahkan telah memperoleh persetujuan PKPU Tetap, sehingga Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 217 ayat (6), Pasal 228 ayat (1) dan Pasal 231 UUK.


b.

Para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X tidak memiliki utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Pemohon serta tidak terbukti adanya kreditur maupun kreditur lain dari para Termohon II, Termohon III, Termohon IV, Termohon VII, Termohon VIII, Termohon IX dan Termohon X; dan

c.

Tindakan Pemohon mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Para Termohon tidak sah karena bertentangan dan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;

sehingga syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUK tidak terpenuhi. MAKA, berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum di atas Para Termohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon berkenan untuk memutuskan, sebagai berikut: 1.

Menolak seluruh permohonan Pemohon dalam Permohonan Pernyataan Pailit;

2.

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan berdasarkan kepatutan dan keadilan (ex aquo et bono); Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: 1.

Fotokopi Perjanjian Perwaliamanatan Akta No. 72, tanggal 19-5-1997, Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta Bukti P-1).

2.

Fotokopi Prospektus PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk, diterbitkan di Jakarta pada tanggal 7 Juli 1997 (Bukti P-2).

3.

Fotokopi Penyerahan Hak (Cessie) No. 73, tanggal 19 Mei 1997 (Bukti P-3).

4.

Fotokopi Kupon Bunga Obligasi 4 s/d 18 (Bukti P-4).

5.

Fotokopi RUPO, tanggal 2-9-1998, Akta Nomor: 4 (Bukti P-5)

6.


7.


8.


9.


10.

Fotokopi RUPO, tanggal 4-5-2000, Akta Nomor 2 (Bukti P-10)

11.

Fotokopi RUPO, tanggal 26-6-2001, Akta Nomor 6 (Bukti P-11)

12.

Fotokopi RUPO, tanggal 6-11-2001, Akta Nomor: 7 (Bukti P-12) Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  681

13.

Fotokopi Jumlah utang Termohon I kepada para pemegang obligasi (Bukti P13)

14.

Fotokopi Kepemilikan sertifikat Obligasi oleh para pemegang obligasi oleh Termohon I (Bukti P-14);

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup untuk bukti dalam persidangan; Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan seorang saksi ahli yang bernama Sutrisno, SH yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

bahwa organ perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak ketiga dan yang bertanggung jawab adalah perusahaan.

-

bahwa prospektus dari Tergugat I tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal.

-

bahwa prospektus bisa dirubah dan dilaporkan perubahannya kepada Bapepam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Termohon I s/d Termohon IV, dan Termohon VII s/d Termohon X telah mengajukan bukti-bukti berupa: 1.

Fotokopi permohonan PKPU dan telah terdaftar pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 001/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 6 Maret 2002 (Bukti T-1).

2.

Fotokopi Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 001/PKPU/2002/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 20 Maret 2002 (Bukti T-2).

3.

Fotokopi Daftar hadir untuk voting Rapat Kreditur tanggal 29 April 2002 (Bukti T-3).

4.

Fotokopi Daftar hadir Rapat Kreditur tanggal 2 April 2002 (Bukti T-4A).

5.

Fotokopi Daftar hadir Rapat Kreditur tanggal 10 April 2002 (Bukti T-4B).

6.

Fotokopi Daftar hadir Rapat Kreditur tanggal 12 April 2002 (Bukti T-4C).

7.

Fotokopi Daftar hadir Rapat Kreditur tanggal 19 April 2002 (Bukti T-4D).

8.

Fotokopi Daftar hadir Rapat Kreditur tanggal 23 April 2002 (Bukti T-4E).

9.

Fotokopi Daftar hadir Rapat Kreditur tanggal 29 April 2002 (Bukti T-4F).

10.

Fotokopi Daftar hadir Rapat Kreditur tanggal 1 Mei 2002 (Bukti T-4G).


11.

Fotokopi Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Bakrie Finance I tahun 1997, Akta No. 71, tanggal 19 Mei 1997, Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-5).

12.

Fotokopi Perjanjian Perwaliamanatan, Akta No. 72, tanggal 19 Mei 1997, Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-6).

13.

Fotokopi Perjanjian Agen Pembayaran, Akta No. 74, tanggal 19 Mei 1997, Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-7).

14.

Fotokopi Penyerahan Hak (Cessie), Akta No. 73, tanggal 19 Mei 1997, Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-8).

15.

Fotokopi Addendum Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Bakrie Finance I tahun 1997, Akta No. 17, tanggal 12 April 1999, dibuat Noerdjaja pengganti Djedjem Widjaja, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-9).

16.

Fotokopi Akta No. 14, tanggal 12 September 1997, Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-10).

17.

Fotokopi Akta No. 5, tanggal 10 Pebruari 1998, Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-11).

18.

Fotokopi Akta No. 22, tanggal 24 Desember 1998, Fatiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-12).

19.

Fotokopi Akta No. 14, tanggal 24 Oktober 2000, Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-13).

20.

Fotokopi Akta No. 8, tanggal 28 Juni 2001, dibuat Wiwiek Widiastuti, SH pengganti Raharti Sudjardjati, SH, Notaris di Jakarta (Bukti T-14);

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup untuk bukti dalam persidangan; Menimbang, bahwa Kreditur Lain PT. Bank Syariah Mandiri dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: 1.

Fotokopi Akta No. 56, tanggal 21 Agustus 1996, Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta (Bukit KL.I-1).

2.

Fotokopi Akta No. 55, tanggal 21 Agustus 1996, Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta (Bukit KL.I-2).

3.

Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C-12120 HT.01.04.TH.99 (Bukti KL.I-3).

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup untuk bukti dalam persidangan; Menimbang, bahwa Kreditur Lain PT. Bank Artha Graha dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis berupa: Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  683

1.

Fotokopi Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 98/05/2004152.00500/030 (Bukti KL.III-1).

2.

Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C5788.HT.01.04.TH.99 (Bukti KL.III-2).

3.

Fotokopi Akta No. 67, tanggal 11 Januari 1999, H.M. Afdal Gazali, SH, Notaris di Jakarta (Bukti KL.III-3).

4.

Fotokopi Akta No. 18, tanggal 15 Oktober 1997, Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta (Bukti KL.III-4).

5.

Fotokopi Akta No. 6, tanggal 12 Nopember 1997, Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta (Bukti KL.III-5).

6.

Fotokopi Posisi tunggakan pokok, bunga dan denda, tanggal 17 Mei 2002 (Bukti KL.III-6).

7.

Fotokopi Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP742/KM.17/1997 (Bukti KL.III-7).

8.

Fotokopi Akta No. 18, tanggal 24 Maret 1999, Koesbiono Sarmanhadi, SH, MH, Notaris di Jakarta (Bukti KL.III-8).

Bukti-bukti mana telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup untuk bukti dalam persidangan; Menimbang, bahwa para Termohon dan Kreditur Lain telah tidak mengajukan saksi-saksi; Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Kesimpulan sedangkan para Termohon telah tidak mengajukan Kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan; Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang telah dimuat didalam berita acara sidang dianggap sudah termasuk pula dalam Putusan ini; Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan suatu apapun lagi kecuali mohon putusan. TENTANG HUKUMNYA : Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana termaksud diatas; Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tersebut pada pokoknya mendalilkan: -

bahwa Pemohon berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan sebagai waliamanat mewakili pemegang obligasi dari Termohon I.


-

bahwa Termohon I tidak melaksanakan kewajiban membayar kupon ke-4 s/d ke-18 yang jatuh tempo, serta obligasi Termohon I yang telah jatuh tempo pada tanggal 11-9-2001.

-

bahwa Pemohon mewakili pemegang obligasi dengan jumlah tagihan pokok, denda dan bunga sebesar Rp. 40.708.884.864,-

-

bahwa Termohon II s/d Termohon X sebagai Komisaris dan Direksi ikut bertanggung jawab terhadap penjualan obligasi.

-

bahwa Termohon I telah mengajukan permohonan PKPU dibawah Register Nomor: 01/PKPU/2002/PN.NIAGA/JKT.PST tertanggal 6 Maret 2002.

-

bahwa selain Pemohon, Termohon I juga mempunyai Kreditur Lain yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, Asian Development Bank, dan PT. Bank Artha Graha.

-

bahwa oleh karenanya mohon agar Termohon I s/d Termohon X dinyatakan pailit serta akibat hukumnya dan menolak permohonan PKPU Nomor: 01/PKPU/2002/PN. NIAGA/JKT.PST;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I s/d Termohon IV serta Termohon VII s/d Termohon X telah menyangkalnya dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -

bahwa Termohon I berada dalam PKPU yang sampai saat ini berada dalam PKPU Tetap.

-

bahwa Termohon II s/d Termohon IV, Termohon VII s/d Termohon X bukanlah pihak dalam Perjanjian Perwaliamanatan maupun Perjanjian Penerbitan Obligasi.

-

bahwa Pemohon selaku waliamanat tidak mewakili kepentingan pemegang obligasi PT. Bakrie Finance Corporation, Tbk, serta bertentangan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

-

bahwa oleh karenanya mohon agar seluruh permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa untuk Termohon V dan Termohon VI telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan oleh Jurusita Pengadilan Niaga Jakarta Pusat masing-masing tertanggal 29 Mei 2002, Nomor: W7.Dc.Ht.2095/ IV/2002/03.Ob dan Nomor: W7.Dc.Ht.2096/IV/2002/03.Ob akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap, maka Majelis berpendapat bahwa Termohon V dan Termohon VI telah tidak mempergunakan haknya; Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 s/d P-14 serta seorang saksi yang bernama: Sutrisno, SH, dan para Termohon untuk memperkuat sangkalannya telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 s/d T-3, T-4A s/d 4G, T-5 s/d T-14, sedangkan Kreditur Lain mengajukan bukti KL.I-1 s/d KL.I-3 dan KL.III-1 s/d K.III-8; Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  685

Menimbang, bahwa pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan disebutkan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan Keputusan Pengadilan baik atas permohonan sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih Krediturnya; Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Debitur mempunyai kriteria sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan adanya fakta-fakta yang ada di persidangan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon I telah mengajukan permohonan PKPU Nomor: 01/PKPU/2002/PN.NIAGA/JKT.PST tertanggal 6 Maret 2002, bahwa permohonan PKPU dari Termohon I tersebut telah diputus oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan telah menjadi PKPU Tetap; Menimbang, bahwa kemudian timbul pertanyaan apakah Termohon yang sudah dalam keadaan PKPU dapat dipailitkan?; Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa dalam pasal 245 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 berbunyi: “Selama ada pengunduran, maka tak bolehlah dimintakan pernyataan pailit dengan begitu saja”; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon I masih dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap Termohon I selama masih berlangsung PKPU, tidak dapat dimohonkan Kepailitan; Menimbang, bahwa apabila berlangsung PKPU, maka PKPU hanya dapat diakhiri sesuai dengan ketentuan pasal 240 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 1998; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan pailit terhadap Termohon II s/d Termohon X yang didalilkan oleh Pemohon sebagai Komisaris dan Direksi; Menimbang, bahwa berdasarkan Bab I Ketentuan Umum pasal 1 point 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas bahwa organ perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris; Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan apakah organ perusahaan yakni Direksi dan komisaris dapat dipailitkan?; Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 bahwa Direksi wajib dengan itikad baik bertanggung jawab untuk menjalankan tugas usaha perseroan. Dan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya (vide pasal 85 ayat 2); 686  Yurisprudensi Kepailitan 2002

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa kesalahan atau kelalaian dari Direksi untuk dapatnya dipertanggungjawabkan secara pribadi haruslah dibuktikan terlebih dahulu adanya kesalahan tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Komisaris yang juga menjadi organ perusahaan dapat dipailitkan?; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 96 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas bahwa untuk menjadi Komisaris adalah orang perseorangan yang mampu dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau orang yang pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil Pemohon bahwa Termohon II s/d Termohon VIII adalah Komisaris dari Termohon I; Menimbang, bahwa dari pasal-pasal yang tersebut diatas dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak terbukti para Komisaris tersebut karena kesalahan atau kelalaiannya telah menimbulkan kerugian pada perseroan dan tidak terbukti pula bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya; Menimbang, bahwa oleh karena Komisaris tersebut adalah termasuk organ perusahaan sesuai dengan pasal 1 point 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas dan tidak terbukti ada kesalahan atau kelalaian para Komisaris tersebut, maka para Komisaris tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungan jawabnya terhadap transaksi yang dilakukan oleh Termohon I dengan Pemohon; Menimbang, bahwa hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon yang bernama Sutrisno, SH, yang berpendapat “organ perusahaan tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap pihak ketiga dan yang bertanggung jawab adalah perusahaan”; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah ditolak; Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini beralasan dibebankan kepada Pemohon; Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 serta Peraturan-peraturan lain yang ada kaitannya dengan permohonan ini. MENGADILI: -

Menolak permohonan Pemohon;

Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  687

-

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada hari: Kamis, tanggal: 23 Mei 2002, dengan NY. CH. KRISTIPURNAMI WULAN, SH, sebagai hakim Ketua, H. HASAN BASRI, SH dan NY. PUTU SUPADMI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu CHRISTIANTO PUDJIONO, SH, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon dan Kuasa para Termohon serta Kuasa Kreditur Lain.


Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd.

ttd.

1. HASAN BASRI, SH.

NY. CH. KRISTIPURNAMI

ttd.

WULAN, SH.

2. NY. PUTU SUPADMI, SH. Panitera Pengganti, ttd. CHRISTANTO PUDJIONO, S.H.

Putusan Nomor 09/Pailit/2002/PN.Niaga.Jkt.Pst.  689

Jkt.Pst

Recommend Documents