6"::'A ou-/
V
FG
3"on
\
q.
'
L
JIJ-RI\AL HI(OITOMI.A
or.*1
Pengaruh Kualitas MerekTerhadap Loyalitas Konsumen Fada FrodukHar d And B ody LotionCitra,(Studi Kasus Pengunjung Carrefour di Palembang Square) Anike Mentari, S.E. danDr. Zakaria'Wahab, MBA
Kualitas Felayanan, Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank $umsel Babel Pagaralam Elvera, S.E,lvl.Sc Motivasi Intrinsik Terhadap Disiplin pegarvai KantorInspektorat Daerah Kota Pagaralam Agung Anggoro Seto, S.8., M. Si dan Novriarrsyah, S.E. Pen garuh
Koperasidan Usaha Mikro KecildanMenengah (UMKM) Sebagai Basis Ketahanan Fangan di Kota Pagaralam Marko Ilpiyanto, SE., M.M. danNismaAprini, Sp., M.Si Pengaruh Kualitas Pelal,anan Terhadap KepuasanKonsumen pada Rumah Sakit Daerah Besemah Pagaralam Ruaman Yudianto, S.E., M.M
Konsistensi Penerapan Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Dalarn Pengelolean Limbah PTPN VII (PERSERO)Unit Usaha Kota pagaralam HermaDiana, S.H.,M.H. Analiasa Perlindungan Konsumen Ditinj audari Aspek Hukurn Perdata (llukum Dagang), Aspek produk Liabiliti dan Perjanjian Baku yang Dilarang .! Mastriati H ini Henaala Dewi.. S. E.,M. FL=.,.:.:ri
*EKONOMIA'' JURNAL EKONOMIA ISSN : 1858 -2451 Vol.4 No.2, Juli 2014
PEMIMPIN UMUM Drs. H.A.M. Effendi Sangkim, M.Si PEMIMPIN RBDAKSI Elvera, S.E, M.Sc
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Laili Dimyati,
S.E, M.Si
KONSULTAN AHLI DR. Zakaria Wahab, M.B.A Drs. M. Kosasih Zen, M.Si DEWAN REDAKSI Junaidi, S.I.P, M.Si Marko Ilpiyanto, S.E, M.M Ruaman Yudianto, S.E, M.M Zularha, S.E, M.A SEKRETARIS REDAKSI Yulia Misrania, S.E
DISTRIBUTOR Yadi Maryadi, S.E Ifriansyah, A.Md.Kom
PEMIMPIN USAHA Chusnul Chotimah, S.E
DITERBITKAN OLEH : LEIVIBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPI\,I) SEKOLATI TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LEMBAFI DEMPO PAGARAI-ANI Jl. H. Sidik Adim No. 98 Airlaga Pagaralam Utara Telp. (0730) 624445, Fax (0730) 623259
DAFTAR ISI
Redaksi..... Daftar Isi.............. Editorial....
........:.........
i ii iii
Pengaruh Kualitas Merek Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Produk Hand Anci Body Lotion citra (studi Kasus Pengunjung carrefour di palembang Square) I AnikeMentari, S.B. dan Dr. ZakariaWahab, MBA......... Kualitas Pelayanan, Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Sumsel Babel Pagaralam Elvera, S.E, M.Sc
t7
Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Disiplin Pegawai Kantor lnspektorat Daerah Kota Pagaralam
AgungAnggoroSeto, S.8., M.Si dan Novriansyah, S.E Koperasi dan Usaha Mikro Kecildan Menengah (LIMKM) Sebagai Basis Ketahanan Pangan di Kota Pagaralam Marko Ilpiyanto,SE.,M.M. danNismaAprini,Sp.,M.Si......
35
52
Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap KepuasanKonsumenpadaRumah Sakit Daerah Besemah Pagaralam R.uaman Yudianto, S.E., l\I.M..
64
Konsistensi Penerapan Dokumen Upaya pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UpL) Dalam Pengelolaan Limbah PTPN VII (PERSERO)Unit Usaha Kota Pagaralam Herma Diana, S.H.,M.H..
87
Analisa Perlindungan Konsumen Ditinjaudari Aspek Hr,rkum perdata (Hukum Dagang), Aspek Produk Liabilitidan perjanjian Baku yang Dilarang
Mastriati Hini Hermala Dewi.,S.E.,M.H.....
114
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI BASIS KETAHANAN PANGAN DI KOTA PAGARALAM
Marko llpiyanto,SE.,M.M.*) Nisma Aprini,SP.rM.Si**) ABSTRAK Penelitian ini berrujuan untuk mengetahui tingkat program ketahanan pangan menjadi prioritas dalam pernbangunan khususnya pertanian, Pagaralanr sebagai salah satu daerah penghasil beras menjadi prioritas oleh karena itu bagaimana koperasi dan usaha mikro dan menengah (UMKM) bisa menjadi basais dalam ketahanan pangan, dengan mengabaikan peran dari para pelakuknya apakah itu petani sebagai pengusaha disektor primer dan lembaga ekonomi yang ada di sentra-sentra pertanian. Sinerjiditas antar pihak belum optimal, masih parsial pada ketahanan pangailrya saja; sehingga bila produksi nasional menurun serta merta pemerintah langsung mengambil kebijakan impor. Sektor konsumsi seolah-oleh lebih utama dari pada pengadaan dalam negeri. Koperasi dan TIMKM memiliki fungsi yang sangat rzital dalam pengembangan ketahanan pangan, koperasi dapat mengambil fungsi dalam menjalankan sebagian fungsi subsistem usaha tani sebagai upaya untuk mendukung petani dalam menjalankan usahanya, khususnya petani proclruk pangan. Pada era kejayaan Koperasi Unit Desa (KUD), koperasi telah rnenunjukkan eksistensinya dalam program pengadaan pangan khususnya beras, baik sebagai penyedia sarana produksi pertanian, penggilingan gabah dan pemasarannya yang ditampung oleh Bulog, serta mampu menjaga stabilitas harga dan keterjamina pasar produk petani. Namun setelah Orde R.eformasi peran tersebut semakin hilang dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mulai tidak berpihak pada pernberdayaan Koperasi khususnya di daerah sentra pertanian khususnya di Kota Pagaralam.Para pe'tani dalam meqjalankan usahanya baik sebagai usaha mikro, usaha kecil atau rnungkin usaha menengah bila masih ada, kebanyakan masih berorienrtasi produksi, belum berorientasi pasar.Pelaku usaha yang berkaitan dengan kegiatan subsistem usaha tani pada akhir-akhir ini semakin mengacu pada prinsip ekonomi pasar, siapa kuat merekalah yang semakin rnenguasai rantai pemasaran produlc pertanian, dengan mengorbankan pelaku utamanya dalam sektor ini, yaitu para petani. Kata Kunci : Koperasi,Usah mikro, kecil dan Menengah, ketahanan pangan
+) Kepala LPPM STIE Lernbah Dempo +) Kepala LPPM AMIK Lembah Dernpo
52
53
1.
Pendahuluan
unit koperasi, dan usaha mikro kecil
Koperasi dan UMKM sebagai lembaga usaha yang dimanfaatkan oleh sebagian besar masyarakat pelaku bisnis di Indonesia,
khususnya yang berkaitan dengan
pengembangan ekonomi kerakyatan, terbukti sangat tinggi perannya dalam perekonomian nasional clilihat
dari jumlah unit usaha dan
penyerapan lapangan keq'a bagi masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah GIMKM) sangat lekat dengan usaha khususnya di sektor pefianian, terutama para petaninya sebagai pelaku kegiatan produksi
disektor pertanian
khususnya. koperasi
l)emikian j,rga dengan
terutama koperasi yang berada di daerah pertanian, sejak awal koperasi
j.rga didudukkan sebagai lembaga
ekonomi yang harus
mampu mendukrng swasembada pangan. Pusat Data Statlstik Kementerian Koperasi dan UKM (201,2), menginformasikan bahwa sampai dengan akhir tahun 2013,
jumlah koperasi aktif
yang
berkembang di Indonesia sebanyak 88.930 unit. Jumlah Usaha Mikro, I(ecil dan Menengah (UKM) telah
mencapai 55,2I
juta unit, atau
jumlah unit usaha yang ada di Indonesia. Dari keseluruhan I-IMKM di Indonesia, sekitar 97%o adalah pelaku usatra mikro. Dari jumlah usaha mikro tersebut lebih kurang 68,9o/o-nya bergerak di setor tanaman pangan khususnya padi, traik sebagai pemilik lahan, penyewa atau penyakap. Dengan perkataan lain sub sektor ini menjadi tumpuan 99,98oA dari
hidup dari 33,508 juta
kepala
keluarga, atau lebih kurang 134,035 juta jiwa rakyat Indonesia. Di K.ota
Pagaralam koperasi sampai saat
yang
aktif
ini adalah sebanyak 25
dan menengah sebanyak 89 unit.
Di Kota
Pagaralam sebagian yang menggantungkan hidup pada sub sektor tersebut, maka masalah ketahanan pangan tidak hanya tergantung pada peran mereka tetapi juga akan berdampalc terhadap tata perekonomian Kota Pagaralam, baik se.bagai produsen, penyedian sarana pertanian, pengolah maupun pemasar serta sebagai konsumen. Misalnya te{adi fluktuasi harga dan jumlah produksi batran pangan khususnya beras secara langsung mempengaruhi tingkat kesejahteraan mereka. Peran koperasi yang pernah melekat pada sektor pertanian sejak awal dekade tahun1970, akhir-akhir ini mulai terkikis deng,an berbagai kebijakan yang mulai tidak berpihak pada pemberdayaan koperasi disektor ini. Terutama yang berkaitan dengan penyaluran pupuk dan pengadaan pangan nasional. Sebagai contoh, kebijakan penyaluran pupuk, (Kepmen Perindag Nomor: 3 56/MPP/K-EP I 5 I 2004) memberikan kewenangan pada pihak-pitrak swasta dan koperasi/KUD sebagai penyalur/pengecer pupuk ke
besar
masyarakat
konsumen. Berbeda
dengan
kewenangan penuh
kepada
kebijakan sebelumnya, kebijakan baru ini tidak lagi memberikan
koperasi/KUD untuk menyalurkan
pupuk, demikian jr:gu
dalam
yang berarti peran koperasi/KUD dalam pengadaan pangan,
penyaluran pupuk dan pengadaan
pangan semakin
berkurang.
Kebijakan otononi daerah yang memberi ruang lebih luas kepada
pemerintah daerah
dirasakan
semakin berkurang perannya dalam pemberdayaan koperasi di daerahdaerah.
54
Namun demikian selaYaknYa peran Koperasi dan UMKM harus tetap dijadikan basis pengembangan program ketahanan pangan di Kota Pagaralam, sehingga secara simultan selain program ketahanan Pangan tercapai, tetapi juga pemberdayaan terhadap Koperasi dan UMKM juga berjalan sebagai wahana untuk lebih
Pangan adalah knndisi terpenuhinya Pangan bagi negara sarnpai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, melata, dan
perekonomian rnasyarakat secara mandiri melalui kelembagaan yang tersedia di lingkungannva. Pertumbuhan ekonomi tidak hariya tergantung
tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyanakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berlcelanjutan. Sedangkan menurut International Conference of Nutrition 1992 yang disepakati oleh pimpinan negara anggota PBB:
pada factor sumber daYa
Ketahanan
memberdayakan
dimiliki tetapi juag
Yang tergantung pada
kelembagaan dalam menciptakan nilai tambah. peran
Peningkatan ketairanan
Pangan
jangan hanya ditujukan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional, tetapi pemberdayaan para
pelaku ekonomi di senka-sentra produksi pertanian baik Petani sebagai UMzuvI dan koPerasi maupun TIMKM lainnya Perlu dilindungi kepentingan ekonominya, hal ini perlu kebijakan pemerintah yang tidak hanya berkaitan dengan
tery'angkau serta
pangan adalah yang pangan memenuhi tersedianya kebutuhan setiap orang baik dalam
jumlah dan mutu pada setip
saat
untuk hidup sehat, aktif
dan
maupun tidak diolah,
yang
produktif. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah diperuntukkan sebagai rnakanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain
yang digunakan dalam
proses
penyiapan, pengolahan, dan/ atau
kebijakan pro gram ketahanan pangan saja tetapi yang berkaitan dengan
pembuatan makanan atau minuman. Pengembangan ketahanan
sebagai
perspektif
system kelernbagaan
basisnya program ketahanan pangan di lndonesia berkaitan dengan
system kelembagaan sebagai
basisnya program ketahanan pangan di Indonesia khususnya di Kota Pagaralam.
2. Ketahanan
Pangan
Kebijakan dan
program ketahanan pangan di Indonesia dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yangdiadopsi sejak 1992 (Repelita VI), definisi formalnya dicantumkan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pasal I aYat 17 menyatakan bahwa "Ketahanan
pangan mempunyai
pembangunan yang sangat mendasar (Maleha dan Susanto, 2006) karena: i) Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang merupakan hak yang paling azasi bagi manusia 2) Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan konsumsi paxgan dan gizi dan 3) Ketaltanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Ketahanan pangan merupakan konsentrasi untuk mewujudkan akses setiap individu unhrk memperoleh pangan yang
5.5
bergizi. Tiga komponen penting pembentukan ketahanan purrgun yaitu: produksi dan ketersediian pangan, jaminan akses terhadap pangan, serta mutu dan keamanan pangan.
Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat didunia,
yang diperkirakan mencapai 250 juta
jiwa pada tahun 2015. I(etaha"nan pangan nasional menjadi
sangat
penting dan perlu mendapat priorit-as penanganan dalarn program
pembangunan nasional. Saat ini
kondisi yang
mengkhawatirkan
adalah semakin berkurangnya luas lahan untuk memproduko -pungu., pokok akibat terjadinya alih fun-gsi lahan. Selain itu, tingi'at produktivitas pangan juga Julit ditingkatkan karena keragarian jenis pangan pokok masyarakat yang sempit d_an hanya berfrrmpu paai -masalah
beras. Ilingga saat
ini
swasembada pangan nampaknya sulit
tercapai.
Pada tahun_tahun mendatang swasembada pangan nampaknya
jugi
akal menjadi tahun yang semakin sulit, karena konsenterasi femerintah
mungkin lebih
mengutamakan
momentum politik, seperti rivalitas
gt1 partai politik dan persiapan Pemilu tahun 2014. Ketahanan pangan nasional ke depan akan semakin rapuh apabila iiA* ada
perubahan pcla pangan masyarakat.
unlui( mencari solusi
terharJap
permasalahan tersebut, pagaralam perlu melaksanakan diveisifikasi pangan untuk menguatkan ketahanan pangan nasional dengan melibatkan
para pelaku ekonomi
produksi produk-produk
di
sentra pertania.n.
unfuk mengurangi penninraan Ypoyl keterganfungan bahan pokok :un berirs,. dengan langkah mengedukasi masyarakat bahu,a ada bahan pangan
lain, seperti jagung, ubi kayu, sagu, lainnya.
dan berbagai umbi-umbi
Sejumlah studi menunjukkan
bahwa selama
pangan di
ini ketersediaan tingkat nasional tapi tidak selalu
mencukupi, menjamin ketahanan pangan di tingtat wilayah, rumah iang-ga, dan individu. persoalan ini bukan hanya berhubungan dengan ketersediaan pangan )'ang tidak mencukupi kebutuhan, tapi juga karena
keterbatasan
akses
terhadap
pangan.Aksesibilitas yang terbatas akan berakibat pada kesulitan untuk mencukupi pangan yang bermutu
dan bergizi, sehingga akan menghambat kesinambungan
ketahanan pangan. pemenuf,an kebutuhan pangan juga harus menekankan status gizi yang baik. Selain itu, ketahanan pangan juga hams dikembangkanlokal dan diselaraskan dengan pertembangan modernisasi agar lebih mudah. Selain itu ketahanan pangan
j-uqu sangat tergantung dukungan lingkungan
puOu
yang memadai, kecukupan ketersediaai air khususnla pacla saat musirn kemarau, kelestarian lingkungan dalam bentuk menjaga kesubuian lahan perlu dUaga. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu sentuhan teknologi, kreativitas, peran serta kelembagain pangan, dan dukungan kebijakan.
Kompleksitas persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam
upaya pemantapan ketahanan pangan
berbasis kemandirian dan klari-fan lokal memerlukan aclanya sinergi dan harmonisasi antar smkeiolder (pemerintah pusat, pemerintah
daerah, swasta, petani, dan masyarakat) sehingga sedap \:.bU".k* )'ang dijaiankan Aapat diimplementasikan dengan baik.
56
3. usaha Tani Froduk
Pangan
Sebagai Suatu Sistem Usaha tani (agrobisnis) sebagai suatu sistem yang terdiri dari
seperangkat
lembaga penunjang. Ser:ara garis besar dijelaskan sebagai berikut:
a. Subsistem Penyediaan Sarana Produksi
sehingga
Subsistem ini menyangkut kegiatan pengadaan dan
totalitas.
penyaluran sarana
unsur yang secara
teratur saling berkaitan
membentuk suafir
Kegiatan ini
Agribisnis terdiri dari berbagai sub
sistem yang tergabung dalam rangkaian interaksi dan interpedensi secara reguler, serta terorganisir sebagai suatu totalitas. Demikian juga agrobisnis dalam produk pangan juga dikembangkan sedemikian rupa dalam suatu sistem yang integral, sebagai upaya untuk menjaga ketahanan pengan di Kota Pagaralam. Sektor agribisnis mencakup "..... the sum total olf all
operation involved in
perencanaan, pengelolaan dari sarana produksi, teknologi dan
b.
manufacture and distribtttion of farm supplies, production activities on the
farm, storage, processing and distribution offarm commodities and items for them ......(Drilon Jr, I97l
dalam Saragih, 1998). Sistem Agribisnis produk pangan dapat digambarkan seperti gambar 1. di bawah ini.
Gambar 1: Sistem Agribisnis Produk Pangan dan Lembaga PenunjangSoeharjo (1997) dalam Gumbira dkk (200 1), dimodifikasi
produksi primer yang akan dihasilkan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar
Agribisnis dipandang sebagai sebuah
produksi bahan pangan, pengolahan
bahan pangan, pemasaran
dan
lainnya agat penyediaan sarana produksi atau input usahatani memenuhi kriteria tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat harga dan tepat produk. Subsistem Usahatani atau proses produksi Subsistem ini mencakup kegiatan pembinaan dan pengembangan usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer pertanian. Termasuk kedalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usahatani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Ditekankan pada usahatani yang intensif dan sustainable (lestari), artinya meningkatkan produktivitas lahan semaksimal mungkin dengan cara iltensifikasi tanpa meninggalkan kaidah-kaidah pelestarian sumber daya alam yaitu tanah dan air. Disamping itu j..ga ditekankan usahatani yang berbentuk komersial bukan usahatani yang subsisten, artinya surnberdaya
the
sistem yang terdiri dari atas subsistem pengadaaan dan penyediaan sarana produksi,
produ,ksi. mencakup
c.
dalam artian ekonomi terbuka.
Subsistem Agroindu stri/pengolahan hasil Lingkup kegiatan ini tidak hanya aktivitas pengolahan sederhana di tingkat petani, tetapi menyangkut keseluruhan kegiatan mulai dari
57
penanganan pasca panen produk
pertanian sampai pada tingkat
pengolahan lanjutan
dengan maksud untuk meningkatkannilai tambah (vafue added) dari produksi primer tersebut. Dengan demikian proses pengupasan, pembersihan, pengekstraksian, penggilingan, pembekuan, pengenngan, peningkatan mutu dan pengepakan merupakan lingkup kegiatan pengolahan produk pertanian pasca panen atau sebelum dipasarkan. d. Subsistem Pernasaran Mencakup pemasaran hasil-hasil usahatani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelligence pada pasar domestik dan pasar luar negeri.
e. Subsistern Penunjang Subsistem ini
merupakan
penunjang kegiatan pra panen
dan pasca panen yang meliputi:sarana tataniaga, p erbankan/p erkreditan, penyuluhan agribisnis, kelompok tani, infrastruktur agribisnis, koperasi, umkm, burnn, swasta, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, transportasi, kebijalcan pemerintah, semuanya unhrk mendukung pengembangan usaha tani. 4. Koperasi Dan UMKM Sebagai Basis Ketahanan pangan
Keikutsertaan Koperasi dalam Program Swasembada pangan sudah dirnulai sejak tahun 1974 dengan didirika.nnya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang kemudian berubah nama menjadi Koperasi Unit
Desa (KIJD). Selarna lebih dari 30 tahun tahun KUD secar.a aktif telah dilibatkan dalam kegiatan tersebut,
tidak saja dalam pengadaan gabah/beras untuk menudukung stok beras nasional, tetapi juga dilibatkan
dalam penyediaan sarana produksi padi (saprodi), pengolahan hasil dan p,€masarannya kepasaran umum (pasar bebas). Potensi Koperasi khususnya KUD dalam kegiatan pengadaan Gabah dan beras dalam beberapa Dasawarsa yang lalu memang cukup besar, baik dilihat dari ketersedian sarana, maupun ketersedian personil. Demikian juga sesungguhnya KUD mempunyai keterikatan usaha yang sangat kuat dengan petani, walaupun keberhasilan KUD pada waktu itti dinilai belum optimal. Disamping potensi yang
dimiliki KttD juga
menghadapi
banyak kendala dan permasalahan baik yang bersifat internal seperti kejujuran pengelola KUD dalam
menggunakan dana pengadaan gabaVberas yang bersumber dari pinjaman pemerintah (dengan subsidi bunga), maupun masalah eksternal antara lain hubungan dengan komponen sistem lainnya seperti dengan petani dan perum Bulog, yang tidak selalu kondusif. pola hubungan dengan petani seharusnya dapat ditingkatkan seandainya KUD dapat membeli langsung gabah beras dari petani, pola pembelian seperti ini hampir tidak pernah dilakukan oleh KLID, karena adanya banyak kendala attara lain; a) petani sudah menjual dengan sistem tebasan; b) petani tidak memiliki lagi lumbunglumbung untuk menyimpan gabah sehingga harus menjual gabahnya langsung di sawah sedangkan KIID dihadapkan pada masalah keterbatasan sarana angkutan dan personil agar dapat langsung
58
membeli gabah petani di sawah, serta kebiasaan KUD untuk bekerjasama dengan para pedagang pengumpul yang umumnya juga UMK yang anggota koperasi. Pola hubungan bisinis kedepan antara petani yang juga berposisi sebagai pengusaha (usaha mikro dan kecil) dengan koperasinya harus dikembalikan kepada tujuan, nilai-nilai dan jatidiri koperasi. Koperasi didirikan dari, oleh dan untuk anggotanya. Anggota dalam hal ini adalah para petani sebagai pendiri koperasi harus berpartisipasi aktif baik sebagai pemilik (owner) maupun sebagai pengguna (user), koperasi dikelola seoara demokratis oleh anggotanya melalui rapat anggota, usaha koperasi dijalankan dengan tujuan untuk mendukung usaha anggotanya. Negara maju di bidang ekonomi dan khususnya sektor pertanian, koperasi disektor pertanian juga mengadopsi nilai dan prinsip koperasi.Zfte United States Department of Agrictilnre (USDA) pada tahun 1987 (dalam Ortmann GF & King RP, 2007), mengadopsi tiga prinsip koperasi yang berkaitan dengan kedudukan anggota sebagai pengguna, yaitu: user-ownership, user-control and user-benefit. Pemahaman karakteristik organisasi koperasi ditekankan pada peran anggota sebagai pengguna (user), anggota sebagai pengguna sekaligus
sebagai pemilik, anggota sebagai pengguna juga sebagai pengendali koperasi dan sebagai pengguna juga
penerima manfaat dari koperasi. Pemahaman ini perlu dikembangkan untuk lebih memberi tekanan kepada berbagai pihak yang terlibat dalam
(benefit) yang disediakan
oleh
koperasi.
Ketahanan pangan di Kota Pagaralam bila dikembangkan berbasis pada UMKM dan Koperasi, maka nilai dan jatidiri diatas harus selalu menjadi acuan, jangan sampai beberapa hal yang pernah teq'adi pada operasionalisasi koperasi masa lalu temlang lagi, baik berkaitan dengan masalah internal rnaupun rnasalah ekternal koperasi. Maka
UMKM (petani dll) dan koperasi harus mengambil posisi sesuai dengan fungsi dan peran masingrnasing dalam pengadaan pangan. Fungsi koperasi dan UMKM dalarn program ketahanan pangan harus berdasarkan pada subsistem usaha tani. Fungsi koperasi dan UMKM
menjadi pelaku bisnis dalam penyediaan saran prasarana pertanian, pengolahan,
pema.saran
dan pendukung lainnya. Petani dan masyarakat
lairurya
dapat
baik sebagai Usaha Mikro, Kecil maupun menjalankan usaha
Menengah untuk menjalankan fungsi dalam subsistem usaha tani. Petani
secara bersama-sama dapat
membentuk koperasi sesuai dengan kebutuhan ekonomi yang diperlukan
untuk
mendukung kegiatan pertaniaannya dan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah. Petani sebagai UMKM dapat membentuk koperasi mulai dari koperasi pengadaan, koperasi pengolahan, dan koperasi pemasaran ketiganya dalam terminologi klasifikasi koperasi berdasarkan pelayanan kepada anggota disebut sebagai Koperasi Produsen, dimana dirnana anggota
kegiatan perkoperasian bahwa anggota ditekankan sebagai
koperasi produsen adalah para
pengguna (.user) sekaligus sebagai pemilik (owner), pengendali
membutuhkan layanan sarana prasarana pertanian, pengolahan hasil panen dan pemasarannya.
(contro[) dan penerima
manfaat
pengusaha
(petani)
yang
59
Selain itu koperasi tersebut juga dapat berfungsi memberi layanan
dalam bentuk faktor pendukung kegiatan subsisten usaha tani seperti penyediaan kredit maka koperasi yang dibentuk adalah koperasi simpan pinjam. TIMKM yang bergerak disektor eceran bila menginginkan dapat membentuk koperasi pengadaan bersama sebagai upaya untuk memperoleh input produk yang akan dipasarkan lebih efisien. Lebih mudah, harga lebih murah, mutu yang standar dan sebagainya. Para konsumen produk pertanian juga dapat membentuk koperasi konsumen sebagai upaya untuk untuk memperoleh keterjaminan ketersediaan bahan pangan, baik dari sisi jumlah, mutu, dan harga dengan harga lebih murah dan sebagainya.
Peran koperasi
sebagai
lembaga ekonomi yang berkembang di sentra-sentra produk pertanian perlu dijadikan sebagai basisnya pengembangan ketahanan pangan, dikembalikan dan ditingkatkan ftingsinl,a sebagai lembaga yang dapat berfungsi sebagai lembaga yang rnelakukan pengadaan input pertanian, pengolahan dan pema.saran produk petani seperti pada rnasa kejayaan Koperasi Unit Desa beberapa wakhr lalu. Demikian juga dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Koperasi dan UMKM diperlukan perannya untuk
membantu mengantisipasi
dan
merealisasikan berbagai program ketahanan pangan.
5.
Reposisi Koperasi dan Petani Dalam Ketahanan Pangan Program ketahanan pangan dapat memfungsikan koperasi dan petani sebagai UMK\4 dalammenjalankansubsistem usaha tani produk pangan, baik pada
tahapan pra panen, pasca panen dan layanan pendukung lainnya. Reposisi
koperasi pertanian perlu dilakukan
untuk
mengembangkan sistem agribisnis sektor pangan dalam rangka untuk mendukung program ketahanan pangan.Perlu adanya
perubahan paradigma, bahwa koperasi pertanian tidak cukup hanya menyediakan sarana pertanian dan/ atau memasarkan hasil pertanian petani saja, tetapi ha.rus mampu meberikan nilai tambah yang lebih besar bagi para petani. Koperasi jangan hanya berfungsi sebagai tracler, tetapi lebih jauh harus dibangun unluk mengolah produk pertanian menjadi produk yang bernilai tambah tinggi sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi para anggotanya. Demikian juga dalam penyediaan input, harus mampu meniru koperasi peternakan, tidak hanya rnernasarkan produk anggotanya, tetapi sudah mengolah hasil produk peternak menjadi produk yang bernilai tambah lebih, mampu memproduksi pakan ternak sendiri untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak anggotanya dan menyediakan layanan pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh anggotanya. Koperasi pertanian ke depan juga harus mampu menjalankan semua subsistem usaha tani dalam rangka untuk memperkuat usaha tani disektor pangan. Dengan demikian koperasi ke depan harus dijadikan basisnya pengempangan ketahanan pangan nasional. Selain itu peran koperasi dalam bisnis ini harus diyakini oleh semua pihak bahwa melalui organisasi koperasi dapat dilakukan kegiatan usaha yang sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi anggota, meningkatkan nilai tawar (bargaining position) para
60
anggotanya, meningkatkan daya saing, harga yang menguntungkan, efisiensi biaya melalui pencapaian skala usaha yang lebih optimal, menyediakan produk atau jasa yang tanpa koperasi tidak akan tersedia/atau sulit dipenuhi;
jika
meningkatkan peluang
pasar,
memperbaiki mutu produk dan jas'b. Akhirnya dapat meningkatkan pendapatan para petani dan menjadi wahana pengembangan ekonomi rakyat. Menjadikan koperasi sebagai Community based organizntion, keterkaitan koperasi dengan anggota dan masyarakat sekitar merupakan
hal yang paling
esensial dalam memperjuangkan kepentingan rakyat khususnya para petani.
Koperasi pada sektor ini perlu mereposisikan dirinya agar lebih fokus pada kegiatan usahanya terutama menjadi koperasi peftanian mengembangkan kegiatan usahanya sebagai koperasi agribisnis. Perlu kegiatan-kegiatan usaha yang mendukung distribusi, pemasaran dan agroindustri berbasis sumberdaya lokal serta perlu melakukan promosi untlk memperoleh citra positif layaknya sebuah koperasi, misalnya Koperasi Agrobisnis atau Koperasi Agroindustri atau Koperasi Agroniaga yang menangani kegiatan usaha mulai dari hulu sampai ke hilir sektor pertanian. Petani harus Juga mereposisikan dirinya bukan hanya sekedar sebagai petani yang
dan
mengolah tanah menanam
akhirnya rnemetik
dan
produknya, ......selesai. Petani harus berperilaku
layaknya sebagai
pengusaha
(UMKM), yang berorientasi pasar, produknya yang dihasilkan harus diminati oleh konsumen. Sebagai pengusaha harus memiliki tujuan yang jelas bahwa dengan usahanya
dapat meningkatkan kesejahteraan, yang diukur dengan pendapatan yang semakin miningkat, kesejahteraan keluarganya juga meningkat, ticlak hanya sekedar untuk menghabiskan waktrr dengan memanfaarlkan segala keterbatasnya. Petani harus rela untLrk meningkatkan keterampilan sehingga inovasi dapat dilakukan dan dapat menerima perubahan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi baru. Menjadi petani yang produktif, efisien dan efektif, mampu
mengolah lahan dengan baik, memilih bibit dan pemupukan yang tepat, memilih jenis tanaman yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga akan rnemperoleh harga jual yang lebih baik. Petani dengan kemampuan sumber daya terbatas
harus mau untuk bekerja
sama
dengan petani lainnya dalam rangka
untuk meningkatkan skala ekonomi,
daya tawar, bersaing, dan
memperoleh menguntungkan.
harga
kelembagaan
petani
yatlg Secara
harus
memanfaatkan lembaga pendukung yang tersedia dan bergabung, seperti penyuluh pertanian, koperasi, dan lembaga swadaya lainnya. Koperasi harus dimanfaatkan petani sebagai lembaga yang dapat mendorong terjadinya efisiensi dan efektifitas
dalam menjalankan
subsistem
agrobisnis.
Supporting
institutionberperan lebih intensif, baik lembaga pemerintah (dinas dan instansi terkait) mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi dalam membuat kebijakan yang berpihak pada para pelaku sektor pertanian, pihak swasta, lembaga keuangan dan sebagainya, harus memahami bahwa
sebenarnya masyarakat dalam satu negara akan terpenuhi kebutuhan pangannya kalau petani yang
bergerak, dan selama
ini
sudah
61
be4'alan tanpa menunggu komando. Sektor pertanian harus dipandang sebagai sektor primer yang menyediakan input utama bagi sektor industri yang lainya. Dengan demikian petani benar-benar memperoleh dukungan dari semua pihak dan kebijakan pemerintahpun berpihak kepada para petani, kemudahan pemasaran produk dengan harga yang layak, akhirnya pendapatan petanipun akan meningkat. Dalam membangun sektor agribisnis sebagai upaya untuk mencapai ketahanan pangan yang berbasis pada koperasi dan UMKM, koperasi perlu membangun keunggulan bersaing diatas keunggulan komparatif. I'4engembangkan subsistem hulu (pembibitan, agro-otomotif, agrokimia) dan pengembangan subsistem hilir yaitu pendalaman industri pengolahan ke lebih hilir dan mernbangun jaringan pemasaran secara terpadu, sehingga pada tahap ini produk akhir yang dihasilkan sistem agribisnis didominasi oleh produk-produk lanjutan atau bersifat capital and skill labor i ri en s iv e.P embangunan sistenl agribisnis yang digerakkan oleh kekuatan inovasi, peran Litbang menjadi sangat penting dan menjadi penggerak utama sistem agribisnis secala keseluruhan. Dengan demikian ploduk utama dari sistenr agribisnis pada tahap ini merupakan produk bersifat Technology intensive ond kno*-ledge based. Perlu orientasi baru dalam pengelolaan sistem agribisnis yang selama ini hanya
pada peningkatan produksi harus diubah pada peningkaran nilai tarnbah sesuai dengan pennintaan
pasar serta harus seialu mampu
merespon perubahan selera konsumen secara
efisien..Menggerakkan kelima subsistem agribisnis secara simultan, serentak dan harmonis. Oleh karena itu untuk menggerakkan Sistem
agribisnis perlu dukungan
pihak yang berkaitan
semua
dengan
agribisnis/ pelaku-pelaku agribisnis mulai dari Petani, Koperasi, BUMN
4uo swasta serta perlu
Dirigent yang
seorang
mengkoordinasi keharmonisan S istem Agribisnis.
6. Kesimpulan
dan
Rekomdendasi
Berdasarkan
pembahasan beberapa
diatas dapat ditarik
kesimpulan dan rekomendasi sebagai dasar pengembangan ketahan pangan dengan memfungsikan koperasi dan UMKM sebagai basis pengembangan ketahanan pangan.
6.1.
Kesirnpulan
1)
Ada kesan bahwa program ketahanan
pangan m.enjadi menjadi
pnoritas
dalam
pembangunan
pertaniankhususnya di K.ota Pagaralam karena Pagaralam sebagai salah satu daerah penghasil
beras,
dengan
rnengabaikan peran dari para pelakuknya apakah
itu
petani
pengusaha
sebagai
disektor primer dan lembaga ekonomi yang ada di sentra-sentra pertanian. Sinerjiditas antar pihak belum optimal, masih parsial pada ketahanan parlgannya saja, sehingga bila produksi nasional menurun serta merta pemerintah langsung mengambil kebijakan impor. Sektor konsumsi
62
produksi,
seolah-oleh lebih utama
dari pada
pengadaan
berorientasi pasar.
4) Pelaku usaha
dalam negeri. 2)
yang berkaitan dengan kegiatan subsistem usaha tani pada akhir-akhir ini semakin mengacu pada
Koperasi dan LIMKM
memiliki fungsi
yang dalam pengembangan ketahanan pangan, koperasi dapqt
sangat vital
prinsip ekonomi
merekalah yang semakin menguasai rantai pernasaran produk pertanian, dengan
menjalankan sebagian fungsi subsistem usaha tani sebagai upaya untuk
mengorbankan pelaku utamanya dalam sektor
menclukung petani dalam usahanya,
khususnya petani produk
pangan. Pada
ini, yainr para petani.
era
kejayaan Koperasi Unit
Desa (KUD),
koperasi
6.2.
R.ekomendasi
1)
program pangan,
program
pengadaan pangan khususnya beras,
sebagai
dalam
ketahanan harus
mengoptimalkan
pemberdayaan
penyedia
para
produksi pertanian, penggilingan gabah dan pemasarannya yang ditampung oleh Bulog, serta mampu menjaga stabilitas harga
pelaku subsistem
danketedamina pasar produk petani. Namun
dalam penyediaan sarana produksi pertanian,
setelah Orde Reformaasi peran tersbut semakin hilang dengan berbagai kebijakan pemerintah yang mulai tidak pada berpihak pemberdayaan Koperasr
pengolahan
sarana
khususnya
di
Para petani di
pengadaan pangan simultan pemerintah baik petani sebgai UMKM dan Koperasi sebagai lembaga
2)
Pagaralam
Kota dalam
menjalankan
usahanya
baik sebagai usaha mikro,usaha kecil atau mungkin usaha menengah , kebanyakan masih berorientasi
usaha
tani
daerah
sentra pertanian. 3)
Pemerintan
urenjalankan kebijakan
menunjukkan eksistensinya dalam
telah
baik
pasar,
siapa kuat
mengambil fungsi dalain
menjalankan
belum
pendukung
dan
pemasarannya. Sehingga diharapkan Koperasi dan UMKM dapat diperankan sebagai basisnva pengembangan program ketahanan pangan di Kota Pagaralam Pembinaan Koperasi dan
UMKM
di
sentra
produksi pertanian harus ditingkatkan dan diarahkan dalam kegiatan yang mendukung program ketahanan pangan, dengan tujuan membangun ketahanan ekonomi masyarakat
63
dengan menciptakan nilai
tambah khusunya untuk para pelaku ekonomi di Kota Pagaralam. 3) Orientasi bisnis koperasi dan UMKM harus mulai berubah, koperasi dalam menjalankan usahanya harus berorientasi untuk
meningkatkan
& RP King,
2007,
Agriculh,ral Cooperative I:
History, Theory Problems, Agrekon,
N0
Vol
Gumbira, Dkk, 2001, Manajemen
,'
Agribisnis, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta
produk pertanian yang dihasilkan oleh para petani, dengan menjalankan perannya pada seluruh subsistem usaha tani yang tidak dapat dilakukan oleh para petani, sehingga petani tidak tergantung kepada para pemilik modal perorangan yang berorientasi laba Demikian juga dengan para petani dalan menjalankan usaha taninya harus berorientasi
Kementerian Perindustrian
pasar,
Perlu dilakukan berbagai
pengkajian
yang dengan peran
berkaitan koperasi dan UIv{KM di
sentra-sentra produksi pertanian, sehingga ke
depan koperasi
dan
UMKM dapat dijadikan basis pengadaan pangan secara nasional.
DAFTAR PUSTAKA Bungaran Saragih, 2000, Sektor Agribisnis Jalan Keluar
Krisis Menuju
Kejayaan
Ekonomi Nasional, (Artikel
Dalam Sinar Tani, September 2000, tahun
XXXI.
No
6-12 2858
and 46,
1
nilai
tambah dari
4)
GF Ortmann
PT dan
Perdagangan, 20A4, Keputttsan Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Nomor: 356/MPP/KEP/5/2004, tentang Penyaluran Puptk.
Kementerian Koperasi dan UKM, 2012, Data Statistik Koperasi
dan UMKM, Pusat
Data
Kementerian Koperai dan UKM, Jakarta Mahela dan Sutanto, 2006, Kajian Konsep Ketahanan Pangan, Jurnal Protein, Vol 13. No. 2.Th2006. Republik Indonesia, 2012, (JndangUndang No. 18 tahun 2012, tentang Pangan,
W. David Downey &
Steven P Erickson, 2001, Manajemen
Agribisinis, Edisi
kedua, Penerbi Erlangga, Jakarta.
