JENIS USAHA UNGGULAN UMKM PROVINSI JAMBI

LAPORAN AKHIR

PENELITIAN PENGEMBANGAN KOMODITAS/PRODUK/JENIS USAHA UNGGULAN UMKM

PROVINSI JAMBI

BAB 1

PENDAHULUAN

I-1

BAB 2

METODE PENELITIAN

II-1

BAB 3

PROFIL DAERAH

III-1

BAB 4

PROFIL UMKM

IV-1

BAB 5

KEBIJAKAN PEMERINTAH

V-1

BAB 6

PERANAN PERBANKAN

VI-1

BAB 7

KPJu UNGGULANN

VII-1

BAB 8

REKOMENDASI KEBIJAKAN

VIII-1

LAMPIRAN

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

1.1. Latar Belakang Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data yang mendukung bahwa eksistensi UMKM cukup dominan

dalam

perekonomian

Indonesia,

khususnya

data

dari

Kementerian Negara Koperasi dan UKM tahun 2008. Pertama, jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi yang tercatat sebanyak 51,3 juta unit atau 99,90 % dari total unit usaha. Kedua, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 97,04 % dari total angkatan kerja yang bekerja.

Ketiga, kontribusi UMKM dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) cukup signifikan yakni sebesar 55,56 % dari total PDB. Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM, Bank Indonesia memiliki kebijakan dari sisi permintaan (Demand

Side) dan dari sisi penawaran (Supply Side). Kebijakan Demand Side adalah kebijakan yang diarahkan untuk mendorong UMKM agar mampu meningkatkan eligibilitas dan kapabilitasnya sehingga bankable. Kebijakan ini meliputi penelitian, pelatihan, penyediaan informasi dan kerjasama Bank Indonesia dengan lembaga internasional dan Pemerintah. Kebijakan

Supply Side adalah kebijakan yang difokuskan pada berbagai kebijakan


I- 1

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dan program untuk membantu bank dalam menyalurkan kredit kepada UMKM yang meliputi pengaturan kepada perbankan, penguatan kelembagaan dan penyediaan dana secara tidak langsung melalui penerbitan SUP Nomor 005 dan dana relending. Sebagaimana tersebut di atas, salah satu kebijakan dari sisi permintaan (Demand Side) adalah penelitian. Penelitian dimaksud adalah dalam rangka pemberian informasi yang dapat digunakan untuk mendorong UMKM. Dari hasil penelitian diharapkan akan dapat diberikan informasi yang bermanfaat kepada stakeholders, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk perwujudannya, Bank Indonesia sejak lama telah mengembangkan penelitian Baseline Economic Survey (BLS). Penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi suatu daerah. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2006, penelitian BLS lebih diarahkan kepada penelitian pengembangan potensi ekonomi daerah yang memberikan informasi kepada stakeholders mengenai Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) yang potensial untuk menjadi unggulan daerah yang dapat dikembangkan. Penelitian ini akan tetap difokuskan terhadap UMKM yang merupakan pelaku ekonomi mayoritas di daerah. Data dan informasi dalam Penelitian Pengembangan KPJU Unggulan UMKM

meliputi

berbagai

aspek.

Aspek

makro

berupa

kebijakan

Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan potensi ekonomi daerah dalam rangka pengembangan UMKM. Sementara pada aspek mikro, meliputi kondisi dan potensi UMKM. Hasil penelitian tersebut akan didesiminasikan dalam website Sistem Informasi Terpadu Pengembangan UKM (SI-PUK) yang terintegrasi dalam Data dan Informasi


I- 2

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Bisnis Indonesia (DIBI), dan dapat diakses melalui internet di alamat www.bi.go.id. Dalam rangka memenuhi salah satu peran Bank Indonesia yaitu dalam pengendalian inflasi, maka dalam penetapan KPJU Unggulan juga mempertimbangkan aspek inflasi. Dalam hubungan ini, maka tingkat inflasi setiap KPJU Unggulan yang sudah terpilih pada tingkat Provinsi dijadikan kriteria lanjutan untuk menentukan urutan (rangking) KPJU lintas sektor di tingkat Provinsi.

1.2. 1.

Tujuan Penelitian Mengenal dan memahami mengenai : a.

Profil daerah Provinsi Jambi, meliputi : kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya Provinsi Jambi.

b. Profil UMKM di wilayah Provinsi Jambi termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM. c.

Kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang terkait dengan pengembangan UMKM.

d. Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM. 2.

Memberikan informasi tentang KPJU unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dalam rangka : a.

Mendukung pembangunan ekonomi daerah

b. Penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta c. 3.

Peningkatan daya saing produk.

Memberikan informasi dan permasalahan yang timbul dari masingmasing

KPJU

unggulan

lintas

sektoral

di

masing-masing

Kabupaten/Kota, Misalnya : mengenai bahan baku, tenaga kerja,


I- 3

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI teknologi yang digunakan, produksi, kondisi permintaan, harga dan lokasi (Kecamatan). 4.

Memberikan informasi tentang KPJU potensial, yaitu KPJU yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu.

5.

Memberikan rekomendasi berupa : a.

KPJU unggulan yang perlu/dapat dikembangkan di masingmasing

Kabupaten/Kota,

Peranan

Perbankan

dalam

pengembangan KPJU unggulan b. Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota),

yang

dikaitkan

pula

dengan

kebijakan

Pemerintah Pusat, dalam rangka pengembangan KPJU unggulan UMKM.

1.3. Manfaat penelitian Dengan penelitian tersebut, nantinya tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi diharapkan memiliki KPJU unggulan dari berbagai sektor ekonomi yang patut dan cocok untuk dikembangkan. Unggulan dapat dilihat dari beberapa perspektif: a. Perspektif Product Life Cycle (PLC) KPJU disebut unggulan dengan melihat tahap kematangan dari KPJU. Apakah KPJU dalam tahap mature karena saat ini unggul dibanding KPJU yang lain (meskipun kemungkinan besar akan mengalami decline setelah melewati fase mature), atau saat ini tidak terlalu unggul namun berpotensi besar unggul di masa depan (fase growth). Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pada perspektif strategi pengembangan. Contoh untuk hotel, apakah pemilihan KPJU Unggulan tersebut tujuannya untuk business development (mengembangkan yang sudah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

I- 4

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI ada/intensif) atau memperbanyak usaha yang bergerak dalam KPJU tersebut (ekstensif). b. Perspektif Tujuan Dalam

perspektif

ini

penentuan

KPJU

unggulan

dengan

mempertimbangkan tindak lanjut atau tujuan atau target yang ingin dicapai, misalnya meyakinkan investor untuk menanamkan uangnya di bisnis KPJU unggulan yang terpilih dengan jaminan return yang cepat, atau untuk memberikan stimulasi bagi usaha lemah namun berpotensi unggul di masa datang. c. Perspektif Keberpihakan Pemilihan KPJU unggulan dengan melibatkan unsur keberpihakan, misalnya keperpihakan pada pengusaha lokal. d. Perspektif Skenario Kebijakan Disebut unggulan, apakah karena dilihat dari kondisi saat ini (existing) KPJU unggul dibanding dengan yang lain tanpa melihat ada kontradiksi dengan skenario kebijakan pemerintah normatif. Contoh kasus: show room mobil bekas dengan wacana adanya skenario kebijakan pembatasan kendaraan pribadi dan usia kendaraan. Dengan melihat perspektif di atas, diharapkan program akan menjadi lebih fokus. Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan KPJU unggulan di suatu Kabupaten/Kota sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal.


I- 5

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 1.4. Ruang Lingkup Penelitian a.

Penelitian terhadap KPJU Unggulan UMKM dilaksanakan untuk mengidentifikasi

dan

menetapkan

KPJU

pada

UMKM

yang

dikategorikan sebagai unggulan daerah pada tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Jambi. b. Definisi UMKM adalah sebagaimana disebutkan dalam Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yaitu: 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagi berikut: a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil usaha hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) 2) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan

anak

perusahaan

atau

bukan

cabang

perusahaan yang memiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a) Memiliki

kekayaan

bersih

lebih

dari

Rp.

50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga

ratus juta rupiah) sampai dengan

paling

banyak

Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).


I- 6

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 3) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersiah atau hasil penjualan tahunan sebagai berikut: a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) Memiliki

hasil

penjualan

tahunan

lebih

dari

Rp.

2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). c.

Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan adalah KPJU yang mendukung perekonomian daerah serta mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja berdasarkan kondisi saat ini dan prospeknya, serta mempunyai daya saing tinggi.

d. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Potensial adalah KPJU lintas sektoral yang tidak masuk lima besar di tingkat kabupaten/kota (setelah metode Bayes) namun dari hasil diskusi dan pendapat para pakar berpotensi untuk menjadi KPJU unggulan dengan adanya perlakuan

atau

kebijakan

tertentu.

KPJU

ini

potensial

untuk

diberdayakan karena telah lolos di tingkat kecamatan dengan memenuhi kriteria jumlah unit/rumah tangga, jangkauan pemasaran, sumbangan terhadap perekonomian lokal dan ketersediaan bahan baku.


I- 7

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Dalam hal ini perlu dijelaskan kelemahan atau kriteria yang tidak dapat terpenuhi, relatif terhadap KPJU unggulan di sektornya. Dengan demikian dapat diformulasikan perlakuan tertentu atau kebijakan yang perlu diambil agar KPJU potensial tersebut dapat berkembang menjadi KPJU unggulan. e.

KPJU yang dikaji adalah KPJU pada setiap sektor/subsektor ekonomi, yang meliputi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), pertambangan dan penggalian, perindustrian, perdagangan dan jasa-jasa sebagaimana kategori 9 sektor ekonomi BPS.

f.

Materi penelitian mencakup identifikasi dan analisis mengenai : (i)

Profil daerah untuk Provinsi Jambi dan untuk masing-masing kabupaten/kota, antara lain meliputi : struktur geografis, demografi, ekonomi, potensi sumberdaya dana aspek lainnya yang terkait.

(ii)

Profil

UMKM

di

Provinsi

Jambi

dan

di

masing-masing

kabupaten/kota, termasuk potensi, peluang, faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM. (iii)

Kebijakan

Pemerintah

(Pusat/Daerah)

dalam

rangka

pengembangan UMKM dan KPJU unggulan (iv)

Peranan perbankan dalam pengembangan UMKM, khususnya KPJU unggulan UMKM di Provinsi Jambi, antara lain berupa data kredit UMKM s.d kabupaten/kota

(v)

Penetapan KPJU unggulan UMKM untuk masing-masing sub sektor/sektor dan atau lintas sektoral di Provinsi Jambi (tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi).

(vi)

Informasi atau permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan KPJU di masing-masing Kabupaten/kota.


I- 8

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI (vii) KPJU potensial yang dapat dikembangkan untuk menjadi KPJU unggulan (viii) Rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam pengembangan KPJU unggulan UMKM g. KPJU yang diidentifikasi adalah sampai dengan nama KPJU akhir (misalnya: padi sawah, kacang hijau, angkutan perkotaan).


I- 9

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

2.1. Daerah Penelitian Daerah penelitian adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang ditetapkan dengan berbagai pertimbangan dan keterbatasan dalam penelitian. Penetapan kabupaten/kota sebagai daerah penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan keterwakilan dari karakteristik wilayah secara geografis (pantai/pesisir, daratan, dataran tinggi/pegunungan), jumlah unit usaha UMKM, kontribusi dalam pembentukan PDRB provinsi serta kebijakan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Daerah dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten di Provinsi Jambi yaitu :

1. Kota Jambi 2. Kota Sungai Penuh 3. Kabupaten Batang Hari 4. Kabupaten Muara Jambi 5. Kabupaten Merangin 6. Kabupaten Sarolangun 7. Kabupaten Bungo 8. Kabupaten Tebo 9. Kabupaten Tanjung Jabung Barat 10. Kabupaten Tanjung Jabung Timur 11. Kabupaten Kerinci

II-1 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 2.2. Jenis dan Sumber Data Jenis data dan informasi terdiri dari : a.

Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari nara sumber/responden.

b. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi maupun sumber data lainnya yang menunjang.

2.3. Tahapan Pengumpulan dan Analisis Data Pada kajian Penelitian Pengembangan Komoditas Unggulan UMKM ini, terdapat perubahan yang cukup mendasar dalam penetapan Daftar Skala Prioritas. Semula penetapan menggunakan kriteria data produksi, pendapat instansi dan data primer responden UMKM pada suatu KPJU di suatu kecamatan. Namun dengan metode tersebut hanya dapat diperoleh kelompok daftar KPJU Sangat Potensial (SP), Potensial (P) dan Kurang Potensial (KP) tanpa dapat diperoleh informasi urutan atau rangking KPJU dimasing-masing kelompok. Dengan demikian, sangat sulit untuk menentukan KPJU apa yang paling unggul atau terunggul di kelompoknya masing-masing, karena KPJU dalam suatu kelompok dianggap sama, yaitu SP atau P atau SP. Dalam rangka mengeliminir kelemahan tersebut, selanjutnya

metode

penetapan

KPJU

unggulan

daerah

diubah

menggunakan Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) yang dimodifikasi atau modified AHP. Disebut demikian karena penelitian ini juga menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE), Metode Borda dan Metode Bayes dalam menetapkan KPJU unggulan kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. AHP adalah suatu alat analisis yang di dukung

oleh

pendekatan

matematika

sederhana,

yang

dapat

dipergunakan untuk memecahkan permasalahan ‘decision making’ seperti II-2 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas (Marimin, 2004). a.

Terdapat dua kelompok kriteria yang akan digunakan untuk menyaring KPJU menjadi KPJU unggulan, yaitu: (i) Kriteria untuk Metode Perbandingan Eksponensial (MPE) di tingkat kecamatan,

yakni

jumlah

pemasaran,

sumbangan

unit/rumah

terhadap

tangga,

jangkauan

perekonomian

lokal

dan

ketersediaan bahan baku (ii) Kriteria untuk Analytic Hierrarchy Process (AHP) di tingkat kabupaten/kota, antara lain tenaga kerja terdidik, bahan baku, modal,

sarana

produksi/usaha,

teknologi,

sosial

budaya,

manajemen usaha, ketersediaan pasar, harga, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap perekonomian. Kriteria untuk AHP di

tingkat

kabupaten/kota

ini

merupakan

referensi

untuk

melakukan seleksi KPJU unggulan. Dengan demikian, kriteria dimungkinkan

untuk

disesuaikan

perekonomian/kebijakan/prioritas

sesuai

dengan

pengembangan

di

kondisi masing-

masing wilayah penelitian. b. Tahap Pembobotan (i) Pada tingkat Provinsi : pembobotan tujuan dan kriteria Pada tahap ini dilakukan pembobotan terhadap tujuan serta kriteria untuk AHP dan kriteria untuk MPE. Nilai pembobotan ini berlaku sama untuk semua Kecamatan dan Kabupaten/Kota serta sektor/sub sektor dalam suatu Provinsi. (ii) Pada tingkat kabupaten/kota : pembobotan sektor/sub sektor Dilakukan pembobotan terhadap sektor/sub sektor yang berlaku untuk suatu kabupaten/kota. Nilai pembobotan ini digunakan pada saat penghitungan dengan metode Bayes.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI c.

Tahap Penentuan KPJU dengan MPE di Kecamatan Berdasarkan

daftar

KPJU

seluruh

Kecamatan

pada

suatu

kabupaten/kota yang diperoleh dari data sekunder atau nara sumber, dilakukan pemilihan KPJU kecamatan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut: (i) Jumlah unit usaha/rumahtangga pada setiap kecamatan yang bersumber dari data sekunder/statistik. (ii) Pasar, dengan kriteria jangkauan pemasaran komoditas/produk (persepsi narasumber). (iii) Ketersediaan bahan baku/sarana produksi (saprodi/saprotan) dan atau sarana usaha (persepsi narasumber). (iv) Kontribusi

KPJU

terhadap

perekonomian

daerah

(persepsi

narasumber). Analisis untuk penetapan KPJU dilakukan dengan menggunakan MPE atau Metode Perbandingan Eksponensial yaitu metode yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan menggunakan beberapa kriteria (Marimin, 2004). Penilaian setiap alternatif KPJU ditetapkan berdasarkan penilaian/ pendapat nara sumber yang diperoleh melalui pertemuan atau kunjungan ke Kecamatan dengan nara sumber di tingkat Kecamatan, misal mantri tani, mantri statistik, staf/seksi perekonomian (disesuaikan dengan kondisi kecamatan di masing-masing daerah). Berdasarkan analisis MPE ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi ditingkat Kecamatan. d. Tahap Penentuan Komoditi/Produk/Jenis Usaha dengan Metode Borda di Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan

hasil

KPJU

dari

seluruh

Kecamatan

di

suatu

Kabupaten/Kota dengan metode MPE, dilakukan pemilihan KPJU kabupaten/kota dengan metode Borda. Metode Borda adalah metode II-4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI yang dipakai untuk menetapkan urutan peringkat (Marimin, 2004). Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) KPJU untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi ditingkat kabupaten/kota. e.

Tahap

Penentuan

Komoditi/Produk/Jenis

Usaha

Unggulan

Per

Sektor/Sub Sektor dengan Metode AHP di Tingkat Kabupaten/Kota Tahap ini dilaksanakan dalam rangka proses penyaringan untuk menetapkan KPJU unggulan per sektor/sub sektor pada tingkat kabupaten/kota. Alternatif kriteria yang dapat dipergunakan untuk proses penetapan KPJU unggulan kabupaten/kota adalah sebagaimana Tabel berikut ini : 1

Kriteria Tenaga Kerja Terampil (skilled)

Variabel yang Dipertimbangkan Tingkat Pendidikan Pelatihan yang pernah diikuti Pengalaman kerja Jumlah lembaga/ sekolah ketrampilan/ pelatihan Ketersediaan/kemudahan bahan baku Harga perolehan bahan baku Parishability bahan baku (mudah tidaknya rusak) Kesinambungan bahan baku Mutu bahan baku

2

Bahan Baku (manufacturing)

3

Modal

Kebutuhan investasi awal Kebutuhan modal kerja Aksesibilitas thd sumber pembiayaan

4

Sarana Produksi/Usaha

5

Teknologi

6

Sosial Budaya (faktor endogen)

7 8

Manajemen Usaha Ketersediaan Pasar

9 10

Harga Penyerapan TK

Ketersediaan/ kemudahan memperoleh Harga Kebutuhan teknologi Kemudahan (memperoleh teknologi) Ciri khas lokal Penerimaan Masyarakat Turun temurun Kemudahan untuk memanage Jangkauan/wilayah pemasaran Kemudahan Mendistribusikan Stabilitas harga Kemampuan menyerap TK


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 11

Kriteria Sumbangan thd perekonomian wilayah

Variabel yang Dipertimbangkan Jumlah jenis usaha yg terpengaruh krn keberadaan usaha ini (Backward & forward linkages)

Analisis untuk penetapan KPJU unggulan dari hasil pemilihan KPJU di Kabupaten/Kota, dilakukan dengan menggunakan metode Analytic

Hierarchy Process (Saaty, 2000). Analytic Hierrarchy Process (AHP) adalah sebuat alat analisis yang di dukung oleh pendekatan matematika sederhana dan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan

‘decision making’ seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas (Marimin, 2004). Penilaian setiap alternatif KPJU ditetapkan berdasarkan penilaian/ pendapat nara sumber yang diperoleh melalui Focus Group Disscussion (FGD) dengan nara sumber di tingkat kabupaten/kota, misal pejabat dinas/instansi, asosiasi, Kadin, Bappeda, perbankan dan peneliti/dosen perguruan tinggi. Berdasarkan analisis AHP ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU untuk setiap sektor/sub sektor ekonomi ditingkat kabupaten/kota. Melalui forum FGD, dimintakan pula pendapat dari para nara sumber mengenai alternatif kebijakan

yang harus diambil dalam rangka

pengembangan usaha KPJU unggulan yang telah terindentifikasi. f.

Tahap Konfirmasi 5 (lima) KPJU Unggulan untuk Setiap Sektor/Sub Sektor Ekonomi Ditingkat Kabupaten/Kota Pada tahap ini dilakukan konfirmasi 5 (lima) KPJU unggulan untuk setiap sektor/sub sektor yang telah diperoleh dengan menggunakan metode AHP, dan konfirmasi rekomendasi kebijakan untuk KPJU unggulan.

g. Tahap Penentuan Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan Lintas Sektoral dengan Metode Bayes di Tingkat Kabupaten/Kota Berdasarkan hasil pemilihan KPJU per sektor/sub sektor di tingkat II-6 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI kabupaten/kota dengan metode AHP, dilakukan pemilihan KPJU lintas sektoral dengan metode Bayes, yaitu teknik yang dapat dipergunakan untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif dengan tujuan menghasilkan perolehan yang optimal (Marimin, 2004). Namun, terlebih dahulu terhadap alternatif KPJU per sektor/sub sektor dilakukan normalisasi. Berdasarkan perhitungan dengan metode normalisasi ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU lintas sektoral ditingkat kabupaten/kota. h. Tahap Penentuan Komoditi/Produk/Jenis Usaha Potensial Lintas Sektoral Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Bayes di tingkat kabupaten/kota sebagaimana huruf f di atas, akan diperoleh KPJU yang tidak termasuk dalam lima besar KPJU unggulan. Selanjutnya, berdasarkan

pendapat

dan

masukan

dari

para

pakar

serta

pertimbangan lainnya, dari KPJU-KPJU tersebut dipilih KPJU-KPJU yang potensial/sangat potensial untuk menjadi KPJU unggulan di daerah penelitian. Kemudian masing-masing KPJU potensial dimaksud diidentifikasi kelemahan atau kekurangannya pada saat ini. Disamping itu untuk menentukan posisi KPJU tersebut dapat pula dilakukan pemetaan KPJU potensial dengan membuat Peta KPJU Potensial, dimana garis vertikal menunjukan tingkat prospek usaha KPJU dimaksud dan garis horizontal menunjukkan potensi/kondisi saat ini. i.

Tahap

Penentuan

Komoditi/Produk/Jenis

Usaha

Unggulan

Per

Sektor/Sub Sektor dengan Metode Borda di Tingkat Provinsi. Pada tahap ini adalah proses seleksi lebih lanjut dalam rangka menetapkan KPJU per sektor/sub sektor ekonomi pada tingkat provinsi dengan metode Borda. Pada setiap KPJU unggulan per sektor/sub sektor dari setiap Kabupaten/Kota dilakukan penjumlahan II-7 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI nilai skor dari komoditas yang muncul pada tiap-tiap kabupaten dengan nilai rangkingnya, sehingga pada setiap sektor/sub sektor ekonomi di provinsi diperoleh daftar KPJU berdasarkan urutan total nilai skornya. Sesuai perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU per sektor/sub sektor ekonomi. j.

Tahap Penentuan Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan Lintas Sektoral dengan Metode Borda di Tingkat Provinsi Berdasarkan hasil pemilihan KPJU (KPJU) unggulan lintas sektoral di tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan pemilihan KPJU lintas sektoral tingkat provinsi dengan metode Borda. Berdasarkan perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) KPJU lintas sektoral di tingkat provinsi.

k.

Tahap Penentuan Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan dengan mempertimbangkan bobot dan skor inflasi. Setelah diperoleh 10 (sepuluh) KPJU lintas sektoral ditingkat provinsi berdasarkan metode Borda tersebut, selanjutnya adalah penentuan KPJU unggulan dengan mempertimbangkan bobot dan sumbangan inflasi masing-masing komoditas di daerah tersebut. Penetapan bobot dan sumbangan inflasi dilakukan bersama dengan DKBU dan DKM. Dalam penentuan KPJU potensial dan KPJU unggulan, peneliti diminta untuk melihat mayoritas skala usaha pelaku di bidang usaha dari KPJU dimaksud.

Ringkasan

selengkapnya

dari

pembobotan

adalah

sebagaimana pada Lampiran 1 s.d 3, sedangkan alur penentuan KPJU Unggulan UMKM beserta hirarki pola pikir dan operasionalnya adalah sebagaimana pada Lampiran 4 s.d 7. Adapun contoh perhitungan dengan metode MPE, Borda dan Bayes (dengan normalisasi terlebih dahulu) adalah sebagaimana pada Lampiran 8 s.d 10.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 2.4. Prinsip Penilaian Kriteria dan Rekomendasi Kebijakan a.

Prinsip Penilaian Kriteria Penilaian perbandingan antar KPJU untuk setiap kriteria didasarkan atas kondisi saat ini dan prospeknya. Penilaian (scoring) setiap kriteria didasarkan atas prinsip kemudahan bagi UMKM dalam rangka memulai usaha baru atau mengembangkan usaha pada KPJU.

b. Rekomendasi Kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

dalam

Pengembangan

Komoditas/Produk/Jenis

Usaha Unggulan UMKM Setelah diperoleh KPJU unggulan daerah dan KPJU potensial yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya peneliti memberikan rekomendasi

maupun

saran-saran

serta

solusi

dalam

upaya

pengembangan KPJU yang terpilih tersebut. Rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) ini diharapkan akan dapat dimanfaatkan oleh Pemda maupun menjadi referensi dalam pembuatan kebijakan tindak lanjut dari Pemda. Dengan demikian fungsi KBI sebagai advisor maupun penyedia data dan informasi bagi Pemda dapat diimplementasikan dari hasil penelitian ini.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

I. KOTA JAMBI 1.1. Kondisi Geografis Kota Jambi dengan luas wilayah ± 205.38 km² (berdasarkan UU No. 6 tahun 1986), terletak pada kordinat : 01° 30’ 2.98" - 01° 7’ 1.07" Lintang Selatan dan 103° 40’ 1.67" - 103° 40 0.23" Bujur Timur. Koordinat tersebut menunjukkan keberadaan Kota Jambi yang terletak di tengah-tengah pulau Sumatera. Secara geomorfologis Kota Jambi terletak di bagian Barat cekungan Sumatera bagian selatan yang disebut Sub-Cekungan Jambi, yang merupakan dataran rendah di Sumatera Timur. Ditilik dari topografinya, Kota Jambi relatif datar dengan ketinggian 0-60 m dpl. Bagian bergelombang terdapat di utara dan selatan kota, sedangkan daerah rawa terdapat di sekitar aliran Sungai Batanghari, yang merupakan sungai terpanjang di pulau Sumatera dengan panjang keseluruhan lebih kurang 1.700 km, dari Danau Atas - Danau Bawah (Sumatera Barat) menuju Selat Berhala (11 km yang berada di wilayah Kota Jambi) dengan kelebaran lebih kurang 500 m. Sungai Batanghari membelah Kota Jambi menjadi dua bagian disisi utara dan selatannya. Selama Tahun 2011, rata - rata suhu di Kota Jambi berkisar antara 26,1'C sampai 27,5'C. Dengan suhu maksimum 34,8'C yang terjadi pada bulan Mei dan suhu minimum 21,0'C terjadi pada bulan Desember. Curah III-1 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI hujan di Kota Jambi selama Tahun 2011 beragam antara 29,5 mm sampai 322,5 mm, dengan jumlah hari hujan antara 8 - 25 hari perbulannya. Kecepatan angin di tiap bulan hampir merata antara 16 knots hingga 25 knots. sedangkan rata - rata kelembapan udara berkisar 77%-85%. Secara administratif berbatasan langsung dengan Kab. Muaro Jambi, Propinsi Jambi. Jarak Kota Jambi ke beberapa Kota Kabupaten : 1. Kota Jambi - Sengeti (ibukota Kab. Muaro Jambi)

: 27 km

2. Kota Jambi - Muaro Bulian (ibukota Kab. Batanghari)

: 60 km

3. Kota Jambi - Muaro Sabak (ibukota Kab. Tanjabtim)

: 129 km

4. Kota Jambi - Kuala Tungkal (ibukota Kab. Tanjabbar)

: 131 km

5. Kota Jambi - Sarolangun (ibukota Kab. Sarolangun)

: 179 km

6. Kota Jambi - Muaro Tebo (ibukota Kab. Tebo)

: 206 km

7. Kota Jambi - Muaro Bungo (ibukota Kab. Bungo)

: 252 km

8. Kota Jambi - Bangko (ibukota Kab. Merangin)

: 255 km

9. Kota Jambi - Sungai Penuh (ibukota Kab. Kerinci)

: 419 km

Tabel 3.1 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi Menurut Kecamatan Tahun 2011 Kecamatan

Luas Wilayah 2 (km ) 77,78 34,07 7,92 4,02 30,39 15,70 15,29 20,21 205,38

Kota Baru Jambi Selatan Jelutung Pasar Jambi Telanaipura Danau Teluk Pelayangan Jambi Timur Jumlah/Total

Jumlah Kelurahan 10 9 7 4 11 5 6 10 62

Jumlah RT 317 308 232 58 272 43 46 219 1.495

Sumber : Jambi Dalam Angka 2012

1.2. Kondisi Demografis Dengan populasi penduduk sebesar 540.258 jiwa (± 17% dari seluruh

populasi

penduduk

Provinsi

Jambi),

mayoritas

penduduk

merupakan suku Melayu Jambi, sedangkan suku (suku bangsa) lain yang hidup berdampingan dengan harmonis di Kota Jambi, antara lain : Aceh, III-2 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Banjar, Batak, Bugis, Flores, Habib (keturunan Arab), keturunan India, Jawa, Padang, Palembang, Papua, Sunda, dan Tiong-hoa (Hokhian, Techiu, Khek, Hainan).

Jumlah

Rumah

Tangga

yang

tercatat

di

Kota

Jambi

sebanyak 139.961 Rumah Tangga. Dengan demikian, maka jumlah ratarata anggota tiap keluarga di Kota Jambi berkisar 3-4 orang (rasio 4). Tabel 3.2 Jumlah Penduduk, Luas Kecamatan dan Kepadatan Jumlah Penduduk, Luas Kecamatan & Tingkat Kepadatan Tahun 2011 Jumlah Penduduk (jiwa)

Luas Wilayah (km2)

Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)

Jambi Selatan

122.675

34,07

3.601

Kota Baru

142.237

77,78

1.829

Jambi Timur

79.798

20,21

3.948

Telanaipura

77.931

30,39

2.564

Jelutung

77.740

7,92

9.816 (terpadat)

Pasar Jambi

13.480

4,02

3.353

Pelayangan

12.824

15,29

839 (terjarang)

Danau Teluk

13.573

15,70

864

540.258 jiwa

205,38 km2

2.630 jiwa/km2

Kecamatan

TOTAL

Sumber : Kota Jambi Dalam Angka, 2012

Komposisi pekerjaan menurut lapangan usaha utama yang digeluti masyarakat Kota Jambi tahun 2011, adalah sebagai berikut :

III-3 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 3.3 Kontribusi Per Sektoral PDRB Kota Jambi Tahun 2011 No.

Lapangan Usaha Utama

Persentase (%)

1.

Perdagangan, Hotel & Restaurant

35,62

2.

Jasa (Kemasyarakatan, Sosial & Perorangan)

24,42

3.

Industri

11,57

4.

Transportasi & Komunikasi

10,70

5.

Konstruksi

9,14

6.

Keuangan

3,43

7.

Pertanian, Perkebunan, Perikanan & Kehutanan

3,06

8.

Pertambangan & Galian

1,56

9.

Listrik, Gas & Air

0,49 TOTAL

100,00

Sumber : Bappeda Kota Jambi, data diolah dari BPS, BKBKS, PMKS, Kandep Agama ( Kota Jambi Dalam Angka 2012 ).

1.3. Peluang Investasi Kota Jambi yang merupakan ibukota Provinsi Jambi, selain sebagai pusat dari kegiatan Pemerintah baik Provinsi maupun Pemerintah Kota Jambi sendiri, juga merupakan kawasan pusat perdagangan dan pelayanan jasa utama di Provinsi Jambi. Dalam kerangka regional, Kota Jambi adalah daerah yang menghubungkan lintas tengah dan lintas timur Sumatera, yang merupakan jalur distribusi utama yang memiliki keunggulan komparatif dan sangat berpotensi menjadi simpul perdagangan regional, karena letak geografisnya yang sangat mendukung. Disamping aksesnya yang mudah ke kota-kota utama di Sumatera, Kota Jambi juga berdekatan dengan pusat pertumbuhan regional Batam, Singapura dan Johor. Oleh karenanya, dimasa yang akan datang, daerah ini diproyeksikan akan sangat berpeluang memainkan peranan penting sebagai daerah pendukung utama (main hinterland) dalam kerjasama ekonomi regional IMS-GT (Indonesia,Malaysia-Singapore-Growth Triangle). III-4 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI a.

Perdagangan & Jasa Dengan kondisi perkotaan yang berkembang pesat dewasa ini, potensi perdagangan dan jasa senantiasa memiliki peluang dan prospek. Dukungan infrastruktur dan pengembangan kawasan perdagangan merupakan peluang bagi pelaku usaha untuk mengembangkan produk barang dan jasa, disamping potensi perdagangan dan jasa umum yang cukup baik.

b. Pengembangan Kawasan Hutan Kota Pengembangan kawasan ini merupakan bentuk usaha dari Pemerintah Kota untuk melestarikan lingkungan dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai tempat rekreasi dan konservasi. Kawasan ini merupakan kawasan yang dikembangkan sesuai dengan perencanaan tata ruang kota untuk mereduksi polusi kota. Investasi pada kawasan ini cukup besar dan perlu waktu yang relatif panjang. c. Pengembangan Agribisnis Peluang investasi ini sangat menjanjikan, mengingat kebutuhan masyarakat akan pasokan berbagai jenis makanan yang sehat, berkualitas dan segar. Jenis usaha yang dapat dikembangkan adalah penggemukan sapi dan ternak lainnya, kolam dan keramba ikan, melinjo, cabai, semangka, duku, mangga, durian, pisang, rambutan, jeruk, dll. Lokasi investasi tersebar di Kecamatan Jambi Selatan, Kota Baru, Danau Teluk, Pelayangan dan Telanaipura. Adapun investasi dapat dilakukan dengan pola kemitraan dengan masyarakat atau kelompok tani dengan fasilitasi pemerintah. d. Industri Pengolahan Hasil Pertanian dan Kerajinan Rakyat Investasi pada kegiatan ini memberikan prospek cerah di masa yang akan datang, mengingat kondisi perkotaan yang semakin maju. Berbagai peluang dan potensi usaha pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat cukup menjanjikan, mengingat besarnya pasokan III-5 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI bahan baku hasil pertanian maupun untuk kerajinan. Potensi industri pengolahan hasil pertanian cukup beragam, meliputi peningkatan nilai tambah produk hasil pertanian, pergudangan, labelling dan pengepakan dsb. Untuk industri kerajinan rakyat, peluang yang ada cukup besar, akan tetapi potensi sektor ini sangat spesifik, karena produknya berkaitan dengan selera dan citarasa, oleh karena itu, disamping permodalan, pengrajin memerlukan juga jiwa kewirausahaan (entrepreneurship) dalam mengelola unit usahanya. Lokasi yang ditawarkan bagi pembangunan industri pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat tersebar di Kecamatan Danau Teluk, Pelayangan, Jambi Timur, Kota Baru dan juga sebagian kecamatan yang lainnya. Peluang ini ditunjang pula oleh luasnya pangsa pasar yang meliputi pasar lokal dan regional (Batam dan Singapura). Khususnya untuk produk batik, makanan dan kerajinan rakyat (termasuk suvenir), merupakan primadona untuk dikembangkan. e.

Pariwisata Di wilayah Kota Jambi, obyek wisata yang ada lebih banyak didominasi oleh obyek wisata buatan seperti taman rekreasi, baik yang dikelola pemerintah maupun swasta; museum & situs peninggalan bersejarah; wisata budaya, belanja & wisata kuliner; serta hiburan rekreasional lainnya yang umumnya terdapat di wilayah perkotaan. Sementara obyek wisata alam lebih banyak terdapat di kawasan kabupaten di dalam Provinsi Jambi. Sebagian besar obyek wisata di Jambi saat ini belum semuanya dapat dikelola dengan baik oleh Pemerintah, walaupun usaha ke arah itu terus dilakukan, terutama dalam pengelolaan situs/obyek peninggalan bersejarah, obyek wisata alam dan hutan lindung beserta isinya. Oleh karena keterbatasan Pemerintah tersebut, diharapkan masyarakat berperan aktif untuk menjaga kelestarian dan keindahan dari obyekIII-6

Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI obyek wisata yang ada, agar semua pusaka alam Jambi dapat terus dinikmati & memberi manfaat bagi dari generasi ke generasi. II. KABUPATEN MUARO JAMBI 2.1. Kondisi Geografis Secara geografis berada pada 1 derajat 51' - 2 derajat 01' Lintang Selatan dan 103 derajat 15' - 104 derajat 30' Bujur Timur dengan luas wilayah 5.246 Km2 dan merupakan 10,29% dari seluruh luas wilayah Propinsi Jambi. Adapun wilayah ini berada dalam batas-batas sebagai berikut : o

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung

o

Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur .

o

Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan .

o

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batanghari .

o

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurut ketinggian dari permukaan laut dataran di Kabupaten

Muaro Jambi terdiri dari : o

0 - 10 Meter

= 11,80 %

o

11 - 100 Meter = 83,70 %

o

101 - 500 Meter = 4,50 % Dengan kondisi alam yang demikian maka bepengaruh terhadadap

pembentukan iklim / cuaca yaitu kategori iklim basah. 2.2. Kondisi Demografis Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah penyangga dimana wilayahnya mengelilingi kota Jambi, hal ini berpengaruh terhadap penyebaran Konsentrasi penduduk yang umumnya berdomisili di sekitar pinggiran kota, Serta pusat-pusat pemukiman transmigrasi yang banyak terdapat di wilayah ini. III-7 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Jumlah penduduk Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 314.598 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 59.97 jiwa/km. Kecamatan

dengan populasi terpadat adalah kecamatan Jambi Luar Kota sebanyak 53.552 dengan kepadatan rata-rata 159.80 Jiwa/ Km2, sedangkan kecamatan terendah adalah Kumpeh sebanyak 24.271 Jiwa dengan kepadatan 14.46 Jiwa/ Km2. Data terakhir dari BPS ( Badan Pusat Statistik), sebagai berikut: Tabel 3.4 : Jumlah Penduduk Per kecamatan di kabupaten Ma. Jambi No

Kecamatan

Jumlah (jiwa) Kepadatan (Jiwa/Km)

RT

1

Mestong

34.766

75.26

9.861

2

Sungai Bahar

50.359

81.42

15.358

3

Kumpeh Ulu

36.450

89.81

6.658

4

Sungai Gelam

47.726

75.88

10.782

5

Kumpeh

24.271

14.46

11.382

6

Maro Sebo

30.583

51.07

6.789

7

Jaluko

53.552

159.80

12.976

8

Sekernan

36.891

71.25

13.233

9

Sungai Bahar Utara

-

-

-

10

Sungai Bahar Selatan

-

-

-

11

Taman Rajo

-

-

-

314.598

59.97

87.039

Jumlah

2.3. Peluang Investasi Kabupaten Muaro Jambi termasuk daerah yang kaya akan sumber daya alam yang mempunyai nilai ekonomi strategis, sehingga menjadi peluang investasi yang cukup menarik dan menjanjikan dimasa depan. Beberapa sektor investasi yang masih cukup dan diminati investor berpeluang adalah sebagai berikut:


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 1.

Pertambangan Beberapa komoditi bahan tambang yang potensial untuk di eksplorasi dan eksploitasi karena kandungan depositnya yang cukup besar adalah minyak dan Gas, Batu bara dan pasir kuarsa yang tersebar di hampir seluruh Kecamatan.

2.

Perkebunan Sektor perkebunan menjadi tujuan investasi yang cukup menarik di Kabupaten Muaro Jambi hal ini ditandai banyaknya perusahaan perkebunan yang beroperasi dengan okupansi lahan yang sangat luas mencapai 186.000 ha terdiri dari perkebunan kelapa sawit dan karet beserta industry hilirnya sehingga sektor perkebunan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan PDRB.

3.

Industri Sebagai interland Kota Jambi pertumbuhan sektor industri cukup pesat, hal ini sejalan dengan ditetapkannya daerah Kumpeh Ulu sebagai Zonasi pengembangan industri, sehingga ada banyak perusahaan

industri

yang

beroperasi

diwilayah

ini

dengan

pertimbangan: a.

Jarak yang relatif dekat dengan kota

b. Tersedianya infrastruktur pelabuhan c.

Suplai energi listrik yang cukup

d. Tersedianya jaringan distribusi PDAM e.

Infrastruktur jalan yang cukup baik

Beberapa industri yang beroperasi di wilayah ini antara lain industri pengolahan makanan dan minuman, galangan kapal, bahan bangunan, minyak makan, bubut dan aneka industri lainnya.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 2.3. Potensi Daerah Pengembangan tanaman pangan mendapat prioritas utama oleh Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, mengingat sampai saat ini masih kekurangan/deposit pangan khususnya padi, oleh karena itu dicanangkan program optimasi lahan guna mengolah dan memberdayakan lahan hutan menjadi lahan produktif yang banyak terdapat di daerah pedesaan. a. Tanaman Padi Konsentrasi persawahan berada di 3 kecamatan yaitu Kumpeh, Maro sebo dan Jaluko mengingat wilayahnya yang banyak terdapat lahan basah karena berada di daerah aliran Sungai Batang hari, sedangkan wilayah lainnya berupa ladang tadah hujan. Luas panen padi tahun 2008 adalah 7.922 Ha dengan produksi 33.793 ton dan produksi ratarata 42.66 ton. Berikut gambaran luas lahan sawah: b. Palawija Tanaman palawija banyak dibudidayakan di kecamatan Kumpeh, Kunpeh ulu dan Jambi luar kota, khususnya untuk komoditi jagung sedangkan dikembangkan secara besar-besaran di desa Mekar Sari kecamatan kumpeh mengingat kondisi lahan sesuai untuk budidaya jagung khususnya varitas hibrida. Disamping jagung tanaman sayuran banyak dikembangkan di kecamatan Sungai Gelam, Jambi luar kota, Kumpeh ulu dan Mestong yang sebagian besar untuk memasok kebutuhan sayur Kota Jambi, umumnya dibudidayakan sebagai usaha sampingan keluarga. c.

Hortikultural Beberapa jenis buah-buahan yang dihasilkan termasuk varitas unggul yang memiliki citra rasa khas seperti duku yang terkenal dengan varitas duku kumpeh dengan ciri kulit tipis dan dagang buah tebal sehingga disukai masyarakat, sentra produk duku berada di Kumpeh dan Kumpeh Ulu, selain itu terdapat sentra produksi nanas di desa III-10


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tangkit Kecamatan Sungai Gelam dan sekarang sedang dikembangkan budidaya jeruk di Sungai Bahar. Kabupaten Muaro Jambi termasuk sentra ternak yang cukup potensial, hal ini didukung geografis wilayah yang relatif dekat dengan Kota Jambi sebagai pasar utama ternak, sehingga usaha sektor peternakan dapat berkembang secara pesat dan menjadi sektor ekonomi produktif yang cukup menarik untuk dikembangkan dalam skala ekonomi. d. Perkebunan Sektor perkebunan memegang peranan penting di dalam struktur perekonomian

Kabupaten

Muaro

Jambi,

karena

hampir

65%

masyarakat bekerja di sektor perkebunan baik sebagai pemilik maupun pekerja, oleh karena itu pembinaan sektor perkebunan sangat mendapat perhatian pemerintah daerah. Komoditi antara perkebunan didominasi oleh tanaman kelapa sawit dan karet, baik dikelola oleh swasta maupun perkebunan rakyat.\ Perusahaan perkebunan swasta besar : 

PTPN VI



PT. Bahari Gembira Ria



PT. Kirana Sekernan



PT. Makin



PT. Angso Duo Sawit Lestari

e. Perikanan Kabupaten Muaro Jambi termasuk sentra produksi perikanan yang cukup potensial, hal ini tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah yang dialiri sungai Batang hari yang sangat baik untuk budidaya ikan perairan umum serta geografis wilayah yang mempunyai cukup banyak lahan basah/ rawa. Pengembangan budidaya perikanan utama dibagi atas dua kelompok, yaitu: III-11 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 

Perairan umum, dilakukan disepanjang sungai Batang Hari, dengan sistem kerambah jaring apung (KJA) ini terpusat di Kecamatan Jambi Luar Kota, Sekernan, Maro sebo dan Kumpeh Ilir.



Bumi daya kolam, dilakukan di daerah dataran rendah/ berawa yang banyak terdapat di kecamatan Sungai Gelam dan Kumpeh Ulu.

Produksi perikanan kabupaten muaro jambi cukup besar mencapai 11.143.98 ton pertahun, terdiri dari perairan umum 859.18 ton dan budidaya 10.283.80 ton. Sebagian besar didominasi ikan jenis Patin Jambal Nila dan Lele yang sebagian besar dijual untuk memenuhi pasar lokal dan Kota Jambi, selanjutnya karena produksi terus meningkatkan dilakukan upaya terobosan dengan menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk pemasaran khususnya pasar ekspor melalui industri pengolahan yang berlokasi di desa Sekernan sehingga harga jual yang cukup ekonomis. Guna menunjang produksi yang terus meningkat, maka dibutuhkan pasokan bibit yang cukup untuk itu dibangun balai benih ikan (BBI) yang terdapat di desa Arang–arang kecamatan Kumpeh Ulu dan Tempino kecamatan Mestong, disamping itu terdapat pula balai penelitian ikan air tawar di Sungai Gelam. III.

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

3.1. Kondisi Geografis Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbentuk berdasarkan undangundang No. 54 Tahun 1999 undang-undang No. 14 Tahun 2000 dengan luas 5.445 Km2 atau 10,2 % dari luas wilayah propinsi Jambi, namun sejalan dengan berlakunya undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk perairan dan 30 pulau kecil (termasuk III-12 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI pulau berhala, 11 diantaranya belum bernama) menjadi 13.102,25 Km2. Disamping itu memiliki panjang pantai sekitar 191 km atau 90,5 % dari panjang pantai Propinsi Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai timur pulau Sumatera ini berbatasan langsung dengan Propinsi Kepulauan Riau dan merupakan daerah hinterland segitiga pertumbuhan ekonomi Singapura-Batam-Johor (SIBAJO). Wilayah perairan laut kabupaten ini merupakan bagian dari alur pelayaran kapal nasional dan internasional (ALKI I) dari utara keselatan atau sebaliknya, sehingga dari sisi geografis daerah ini sangat potensial untuk berkembang. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara geografis terletak pada 0°53’ - 1°41’ LS dan 103°23 - 104°31 BT dengan luas 5.445 Km² dengan ketinggian Ibukota-Ibukota Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkisar antara 1-5 m dpl. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai luas wilayah 5.445 Km², dengan batas-batas sebagai berikut : o Sebelah Utara : berbatasan dengan Laut Cina Selatan. o Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi dan Prov. Sumatera Selatan. o Sebelah Barat : berbatasan dengan Kab. Tanjung Jabung Barat dan Kab. Ma Jambi. o Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Secara administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Ibukota Muaro Sabak terdiri dari 11 Kecamatan, 73 Desa dan 20 Kelurahan. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut : 1.

Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir

2.

Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih

3.

Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut

4.

Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah III-13


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 5.

Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir

6.

Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim

7.

Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya

8.

Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya

9.

Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang

10. Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II 11. Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan Jarak dari Ibu Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur ke beberapa Ibu Kota Kabupaten / Kota dalam Provinsi Jambi :  Muara Sabak – Jambi lewat Sengeti : 124 Km  Muara Sabak – Kuala Tungkal lewat Simpang Tuan : 129 Km  Muara Sabak – Muara Bulian lewat Bajubang Laut : 172 Km  Muara Sabak – Sengeti lewat Simpang Tuan : 94 Km  Muara Sabak – Muaro Bungo lewat Muaro Bulian : 347 Km  Muara Sabak – Muaro Tebo lewat Muaro Bulian : 299 Km  Muara Sabak – Sarolangun lewat Muaro Bulian : 290 Km  Muara Sabak – Bangko lewat Sarolangun : 364 Km  Muara Sabak – Sungai Penuh lewat Bangko : 534 Km  Muara Sabak – Jambi lewat Zone V - Jembatan Batanghari II : 60 Km Untuk Ibu Kota Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat ditempuh melalui 3 (tiga) Jalur / Ruas Jalan yaitu : 1.

Jalur Timur, melalui Ruas Jalan Jambi – Suak Kandis (134 Km)

2.

Jalur Barat, melalui Ruas Jalan Jambi – Sengeti – Simpang Tuan (122 Km)

3.

Jalur Tengah (dalam persiapan), melalui Ruas Jalan Jambi – Jambi Kecil – Rantau Karya / Zone V (37 Km) Iklim merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh cukup besar

terhadap berhasil tidaknya pembangunan pertanian maupun non pertanian. Kondisi iklim secara makro sangat sulit untuk dikendalikan III-14 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI karakteristiknya, karena dipengaruhi oleh letak geografis dan bentuk kawasan. Dalam hal ini kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi iklim setempat. Berdasarkan Zona Agroklimat B 1 dengan 8 bulan basah (bulan dengan curah hujan > 200 mm) dan 2 bulan kering (bulan dengan curah hujan < 100 mm) berturut-turut. Bulan basah terjadi pada bulan Oktober sampai April, sedangkan bulan kering terjadi mulai bulan Juni sampai Agustus. Untuk semua wilayah di Kab Tanjung Jabung Timur, sepanjang tahun 2008 mempunyai curah hujan tahunan sekitar 2.000 – 3.000 mm, dimana 8 – 10 bulan basah, 2 – 4 bulan kering. Rata-rata curah hujan bulan basah 179 – 279 mm dan bulan kering 68 – 106 mm. Suhu udara rata-rata 25,90 C – 27,40 C, kelembaban udara 78% - 81% pada bulan Desember–Januari dan 73% pada bulan September. Seperti halnya daerah-daerah lain di Provinsi Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki iklim yang cukup baik serta curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi bila musim panas tiba, Kabupaten Tanjung Jabung Timur termasuk daerah yang rawan kebakaran. Hal ini disebabkan sebagian besar tanaman yang ada adalah tanaman sawit dan tanah gambut. Ketinggian suatu tempat dari permukaan laut dapat mempengaruhi sifat tumbuhnya suatu tanaman karena adanya perbedaan suhu yang disebabkan oleh ketinggian, dimana tiap naik 100 M maka suhu udara turun 0,6° C. Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai ketinggian kurang lebih 0 – 100 M dari permukaan laut. Topografi daerah pada umumnya dataran rendah terdiri dari rawa/gambut dengan permukaan tanah banyak dialiri pasang surut air laut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian secara topografi, seluruh kawasan mempunyai kelerengan antara 0 – 3 % (datar). Kawasan ini dapat dikembangkan sebagai kawasan pertanian dengan syarat input III-15 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI drainase, yang berfungsi juga sebagai saluran irigasi karena adanya pengaruh arus pasang. Berdasarkan hasil studi serta pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya, semua elevasi di daerah rawa-rawa sepanjang Sungai Batanghari dinyatakan dalam acuan ketinggian yang sama, yaitu dalam meter di atas Project reference Level (M + PRL). Acuan ketinggian di kawasan perencanaan diambil dari ketinggian BM (Bench Mark) BK 63. 3.2. Kondisi Demografis Komposisi penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur didominasi oleh penduduk muda/dewasa. Hal menarik yang dapat diamati pada piramida penduduk adalah adanya perubahan arah perkembangan penduduk yang ditandai dengan penduduk usia 0-4 tahun yang jumlahnya lebih sedikit dari kelompok penduduk usia yang lebih tua yaitu 5-9 tahun. Artinya Pemerintah berhasil mempertahankan tingkat pertumbuhan yang rendah atau lebih rendah dibanding sebelumnya. Jumlah penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Timur berdasarkan hasil final sensus penduduk 2010 mencapai 205.272 jiwa. Dengan pertumbuhan sebesar 0,66 % pertahun untuk periode 2000 – 2010, serta kepadatan 37,70 jiwa/km2, Dengan luas wilayah sekitar 5.445 km2, setiap km2 ditempati penduduk sebanyak 39,26 orang pada Tahun 2009. Jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Muara Sabak Timur, karena merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan diwilayah ini sebelum terbentuknya Kabupaten tanjung Jabung Timur, sedangkan jumlah penduduk terendah di Kecamatan Berbak sebanyak 9.805 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang rendah pada setiap tahunnya perlu terus dijaga di tahun-tahun mendatang. Secara

umum

jumlah

penduduk

perempuan

lebih

sedikit

dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. dengan rincian pria 105.359 jiwa dan wanita 99.913 jiwa, Hal ini dapat dilihat dari angka seks rasio yang III-16 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI nilainya lebih dari 100. Tahun 2009, setiap 100 penduduk perempuan terdapat 102 penduduk laki-laki. 3.3. Peluang Investasi Kabupaten Tanjab Timur adalah daerah pemekaran di Provinsi Jambi. Letak

kabupaten

karena berdekatan

yang

memiliki

dengan

pusat

luas 5.330

km2 sangat

pertumbuhan

strategis,

ekonomi

regional

Singapura–Batam–Johor (SIBAJO) atau Indonesia - Singapura – Malaysia (IMS). Daerah di pesisir timur Sumatera ini, bagian utara dan timurnya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Sementara sebelah selatan dengan Kabupaten Muara Jambi, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten

Tanjab

Barat.

Kondisi

geografis

Tanjab

Timur

sangat

menguntungkan, karena memiliki peluang besar dalam peningkatan perdagangan dan penanaman investasi. Pemerintah Provinsi Jambi pun tertarik untuk membangun pelabuhan peti kemas di Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu. Pelabuhan yang akan dibangun di areal seluas 4.200 hektar tersebut, didukung penuh oleh pemerintah setempat. Titik koordinat lokasi pelabuhan sudah ditentukan dengan mendatangkan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Armida S Alisjahbana, pada bulan Juli 2012 lalu. Bupati Tanjab Timur Zumi Zola, telah meminta jajarannya membantu upaya pembebasan lahan untuk pelabuhan yang nantinya diberi nama Ujung Jabung. Lokasi pelabuhan yang berhadapan dengan bentangan Laut Cina Selatan tersebut, nantinya akan didukung dengan pembangunan ruas jalan dan jembatan sepanjang 360 meter yang menghubungkan Kecamatan Nipah Panjang dan Kecamatan Sadu. Sementara akses darat menuju Pelabuhan Ujung Jabung sudah terbentang lebar, dengan tuntasnya pembangunan jembatan Muara Sabak. Jembatan yang menghubungkan Delta Berbak dengan Sabak Daratan ini, III-17 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI melengkapi ruas jalan lingkar Tanjab Timur. Jalan lingkar yang membelah Tanjab Timur ini menjadikan daerah ini dapat ditempuh dari tiga jalur utama. Dimana

jalan

ini

sebelumnya

merupakan

akses

untuk

mempersingkat menuju Pelabuhan Samudera yang berada di Muara Sabak. Pelabuhan Muara Sabak yang pembangunannya dimulai saat masa Gubernur Jambi Abdurrahman Sayoeti tersebut, akan dijadikan sebagai terminal bongkar muat CPO (Crude Palm Oil). Pengembangan Pelabuhan Samudera kemudian dilanjutkan pada masa Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin,

Melihat

letak

pelabuhan

yang

strategis,

Zulkifli

Nurdin

melontarkan gagasan untuk menjadikan Pelabuhan Samudra, di Muara Sabak,

Kabupaten

Tanjab

Timur

sebagai

pintu

gerbang

kedua

perekonomian Provinsi Jambi, Dalam penjabaran konsepnya, dibutuhkan jalan lintas yang membelah Tanjab Timur. Kedua ujung jalan nantinya akan memudahkan akses menjangkauPelabuhan Samudra. Upaya merintis rencana tersebut dimulai dari dibangunnnya jembatan Suak Kandis, di Kabupaten Muaro Jambi. Jembatan dengan konstruksi rangka baja itu membelah Sungai Kumpeh. Setelah jembatan Suak Kandis berhasil dituntaskan, rencana terus berlanjut dengan dibangunnya jembatan Berbak. Tidak jauh dari jembatan Berbak, juga dibangun jembatan Palu. Nah, disaat bersamaan Pemerintah Provinsi Jambi Jambi mulai merintis ruas jalan dari sisi lain. Ruas yang dibangun ini merupakan jalur alternatif sekaligus akses pembuka persembahan lainnya dari Pemprov Jambi. Jembatan Batanghari II dibangun di Sijenjang, Kota Jambi.. Jembatan yang memiliki panjang 2.270 meter itu merupakan pemotong jarak tempuh menuju Muarasabak menjadi 72 Km. Pemkab Tanjab Timur sesuai dengan perjanjian awal, ikut menyokong pembiayan pembangunan jembatan tersebut sebesar Rp 7 milyar. Separoh dananya telah dikucurkan pada anggaran 2003 lalu. III-18 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Pemkab Tanjab Timur tidak berhenti sebatas membangun jembatan Muara Sabak, dorongan untuk mempercepat membuka pintu gerbang perekonomian di Pelabuhan Samudra terus dipacu. Untuk tahun anggaran 2013, sudah dianggarkan untuk mengganti empat jembatan menuju Delta Berbak. Empat jembatan itu adalah jembatan Sungai Siau, jembatan Kota Raja dan jembatan Lambur I. Ketiga jembatan ini memiliki panjang sekitar 40

meter.

Sementara

satu

jembatan

lagi

yakni

jembatan

Pemusiran memiliki panjang 59 meter. Semua pembangunan jembatan ini dianggarkan di APBD 2013. Sampai tahun 2016 nanti, sudah direncanakan untuk membangun dan melakkan rehab atas 300 jembatan di daerah ini. 3.4. 1.

Potensi Daerah Potensi Fisik Dasar a. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki daya dukung wilayah yang baik untuk pengembangan berbagai kegiatan sosial ekonomi, kecuali keberadaan lahan gambut disekitar pesisir pantai timur. b. Ketersediaan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan kegiatan lainnya masih memadai. c. Topografi Kabupaten Tanjung Jabung Timur relatif kecil, sehingga memungkinkan dan memudahkan dalam pengembangan aktivitas wilayah kesemua arah. d. Masih banyaknya lahan kosong yang dapat dijadikan lahan cadangan pengembangan kegiatanbudidaya. e. Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak pada daerah bukan rawan bencana alam. f. Potensi pertambangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur cukup prospektif. g. Memiliki Wilayah Pantai yang menghadap ke Selat Berhala dapat III-19


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI mendukung

kegiatan

Perikanan

dan

Pariwisata, dan

tentunya pengembangan transportasi laut. 2.

Potensi Fisik Binaan a. Sudah terdapatnya batas wilayah yang jelas baik batas Kabupaten, Kecamatan dan desa/kelurahan. b. Tersedianya sarana perekonomian untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, seperti pasar, pertokoan, Bank, dll. c. Besarnya peluang untuk pembangunan prasarana pelabuhan, terminal, permukiman dan industri.

3.

Potensi Aspek Ekonomi a. Adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. b. Sektor perhubungan dan pariwisata, meliputi perluasan jaringan transportasi, rencana pembangunan jaringan Kereta Api Jambi – Muara

Sabak dan penyediaan

sarana hotel,

restoran

dan

telekomunikasi. c. Adanya dukungan sektor ekonomi yang cukup tinggi yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah terutama dari sektor pertambangan, pertanian dan perkebunan. d. Potensi perkebunan rakyat dengan jenis kelapa dalam, kelapa sawit, pinang, karet, kopi, coklat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. e. Potensi gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tersebar di dua Kecamatan yaitu Kecamatan Mendahara dan Kecamatan Dendang. IV. KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT 4.1. Kondisi Geografis Luas wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara keseluruhan 5.645,25 Km² terdiri dari daratan 5.503,50 Km² dan perairan atau laut III-20 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 141,75 Km². Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang terletak diantara 0º53´ - 01º41´ Lintang Selatan dan 103º23´ - 104º31´ Bujur Timur dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Utara dengan Provinsi Riau dan Laut Cina Selatan. b. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Muaro Jambi. c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tebo. d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai kawasan Lintas Timur Pulau Sumatera, untuk mengantisipasi pesatnya jalur arus lalu lintas darat bagian barat Pulau Sumatera dan sebagai Kawasan Pantai Timur (KPT) Provinsi Jambi yang berhadapan langsung dengan kawasan perkembangan IMS-GT. Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan ketinggian dari permukaan laut (DPL) antara 0 – 25 Meter sebesar 44,80 % dan luas daratan yang meliputi daerah Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Betara, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Merlung. Kabupaten Tanjung Jabung Barat beriklim tropis dengan curah hujan antara 2.000 – 3.000 mm per tahun dan jumlah hari hujan 155 hari per tahun, suhu udara minimum rata - rata 30ºC serta kelembaban 84,50 %. Puncak bulan basah terjadi pada Bulan Nopember sampai dengan Januari dan bulan kering pada Bulan Juni sampai dengan Bulan Agustus sebagaimana daerah lain yang ada di Provinsi Jambi. Sebelum dilakukan pemekaran, Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara administratif dan politik tergabung dengan Kabupetan Tanjung Jabung Timur, dalam Kabupaten Tanjung Jabung yang pada saat itu terdiri dari 10 Kecamatan dengan 120 Desa/Kelurahan. Setelah dilakukan pemekaran Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 13 Kecamatan yaitu Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Pengabuan, Kecamatan Betara, Kecamatan Merlung, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan III-21 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Muara Papalik, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Kuala Betara, dan Kecamatan Senyerang dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 70 Desa dan 6 Kelurahan. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibagi dalam 3

wilayah yaitu

sebagai beikut : 1. Wilayah Basah, di wilayah ini dikembangkan padi, sayur sayuran, palawija tambak/kolam, kerambah dan pengembangan peternakan unggas, terutama bebek. Kebijakan yang diambil adalah program sejuta bebek. 2.

Wilayah Basah/Kering, di wilayah ini dikembangkan padi, palawija termasuk sayur sayuran dan ternak seperti kambing dan ayam. Kebijakan yang diambil adalah meningkatkan produksi yang dihasilkan menjadi penyanggah daerah kering yang sebut juga wilayah penyanggah ketahanan pangan.

3. Wilayah Kering, di wilayah ini dikembangkan ternak besar dan perkebunan. Kebijakan yang diambil untuk pengembangan usaha agro-ekonomi dan sekaligus agro-industri yang sebut juga wilayah agro-ekonomi dan agro-industri. Tabel 3.5 Luas Wilayah Menurut Kecamatan Kab. Tanjung Jabung Barat No.

Kecamatan

1. 2. 3.

Tungkal Ulu Merlung Batang Asam

4. 5. 6.

Luas Wilayah (Km2)

Persentase

345.69 311.65 1042.37

6.90 6.22 20.81

Tebing Tinggi Renah Mendaluh Muara Papalik

342.89 473.72 336.38

6.84 9.46 6.71

7. 8. 9. 10.

Pengabuan Senyerang Tungkal Ilir Bram Itam

440.13 426.63 100.31 312.66

8.79 8.52 2.00 6.24

11. 12. 13.

Seberang Kota Betara Kuala Betara

121.29 570.21 185.89

2.42 11.38 3.71


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 4.2. Kondisi Demografis Penduduk Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 278.741 dengan kepadatan 56,00 jiwa, sedangkan tingkat pertumbuhan rata - rata 3,03% pertahun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat terletak pada posisi strategis, merupakan baris terdepan dan pintu gerbang menuju Jambi. Berhadapan langsung dengan kawasan perkembangan IMS - GT dengan jarak dari kota Kuala Tungkal ke negara Singapura + 90 mil dengan waktu tempuh 3.20 jam. Jenis Data

Jumlah

Satuan

Jumlah Penduduk a. Penduduk Laki-laki

144.775

Orang

b. Penduduk Perempuan

133.966

Orang

c. Total Penduduk

278.741

Orang

71.042

RT

d. Jumlah Rumah Tangga Kepadatan Penduduk a. Rata-rata Kepadatan Penduduk b. Laju Pertumbuhan Penduduk

2

56,00 Orang/km 3,03

0,00

Penduduk Menurut Usia a. Penduduk Usia 0-4 Tahun

30.361

Orang

b. Penduduk Usia 5-19 Tahun

82.136

Orang

151.864

Orang

14.380

Orang

a. Penduduk Beragama Budha

691

Orang

b. Penduduk Beragama Hindu

202

Orang

225.235

Orang

d. Penduduk Beragama Katolik

630

Orang

e. Penduduk Beragama Kristen

2.488

Orang

79

Orang

c, Penduduk Usia 20-59 Tahun d. Penduduk Usia Diatas 60 Tahun Penduduk Menurut Agama

c. Penduduk Beragama Islam

f. Penduduk Beragama Lainnya


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha

22.330,67

Orang

a. L. Usaha Angkutan, Penggudangan, dan Komunikasi

20.459,04

Orang

0,00

Orang

1.871,62

Orang

909

Orang

e. L. Usaha Listrik, Gas dan Air

368

Orang

f. L. Usaha Pertambangan dan Penggalian

496

Orang

69.735

Orang

b. L. Usaha Bangunan c. L. Usaha Jasa Kemasyarkatan d.

Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan

g. L. Usaha Pertanian, Perhutanan, Perburuhan dan Perikanan

4.3. Pertumbuhan Ekonomi PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam satu tahun. Kabupaten Tanjung Jabung Barat menduduki urutan ketiga PDRB terbesar dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi di bawah Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara itu, PDRB perkapita yang mencerminkan tingkat produktivitas setiap penduduk menunjukkan bahwa penduduk Tanjung Jabung Barat menempati urutan kedua dari seluruh kabupaten di Provinsi Jambi dibawah Tanjung Jabung Timur. Dibandingkan dengan tahun 2000, PDRB Tanjung Jabung Barat tahun 2011 telah naik 7 kali lipat sedangkan PDRB per kapita kabupaten ini sudah naik 5 kali lipat pada periode yang sama. Pada tahun 2000, PDRB Tanjung Jabung Barat sebesar 1.116,52 Milyar Rupiah dengan PDRB per kapita 5,401 Juta Rupiah dalam setahun. Pertumbuhan ekonomi Tanjung Jabung Barat pada tahun 2011 sebesar 7,85 persen dan berada pada urutan ketiga setelah Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batang Hari. Sementara itu, pada struktur ekonomi Tanjung Jabung Barat, sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi 30,80 persen disusul oleh sektor industri sebesar 23,23 persen. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan struktur III-24 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI ekonomi Provinsi Jambi dimana sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar dengan 29,35 persen. Sementara itu sektor industri hanya menempati urutan ke empat dengan 10,67 persen. Pendapatan regional per kapita pen-duduk Tanjung Jabung Barat terus meningkat selama periode 2000-2011. Selama jangka waktu tersebut, nilainya telah naik 5,3 kali lipat. Pada tahun 2009, nilai pendapatan regional perkapita telah mencapai 21,55 Juta Rupiah dan terus meningkat hingga mencapai 27,05 Juta Rupiah pada tahun 2011. Tinjauan ekonomi sektoral digunakan untuk melihat struktur ekonomi secara lebih makro dengan mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi menjadi sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Pada tahun 2011, struktur ekonomi terbesar berasal dari sektor primer dengan kontribusi 47,92 persen, disusul oleh sektor tersier dengan 26,63 persen dan

sektor

sekunder dengan

25,45

persen.

Dibandingkan tahun

sebelumnya, sektor primer mengalami pe-ningkatan, sementara itu sektor sekunder dan tersier mengalami penurunan. Kondisi ini perlu diwaspadai apakah telah terjadi gejala de-industrialisasi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditinjau dari pertumbuhan sektoral, pada tahun 2011, pertumbuhan sektor primer menduduki urutan pertama dengan 14,34 persen. Diurutan kedua sektor tersier tumbuh sebesar 5,71 persen. Sementara itu, pertumbuhan sektor sekunder di urutan ter-akhir dengan 2,61 persen. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2011, sektor primer mengalami percepatan pertumbuhan dari 12,33 persen menjadi 14,34 persen. Adapun sektor sekunder dan tersier mengalami perlambatan pertumbuhan. 4.4. Peluang Investasi Perdagangan memiliki peranan pen-ting dalam distribusi barang dari III-25 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI produsen ke konsumen. Jumlah usaha perdagangan di Tanjung Jabung Barat cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini tampak dari jumlah penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan di Tanjung Jabung Barat tahun 2007-2011. Pada tahun 2007, jumlah SIUP yang diterbitkan mencapai 178 izin dan pada tahun 2010 izin yang diterbitkan menjadi 121. Keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) berhasil mendongkrak jumlah SIUP yang diterbitkan pada tahun 2011 sehingga berjumlah 394 izin. Diharapkan kemudahan dalam legalitas usaha meningkatkan gairah bisnis terlebih usaha perdagangan untuk menunjang kegiatan ekonomi. Kondisi ekspor Tanjung Jabung Barat mulai membaik pada tahun 2011. Pada tahun 2010 volume ekspor hanya 4.954 ton dengan nilai 7.447 ribu USD. Adapun pada tahun 2011, volume ekspor telah mencapai 145.363 ton, sedangkan nilai ekspor telah mencapai 135.537 ribu US Dollar. Volume dan nilai ekspor tahun 2011 juga lebih tinggi daripada tahun 2009. Tercatat volume eks-por meningkat 2,19 persen yang mampu meningkatkan nilai ekspor hingga 82,11 persen. Pemerintah perlu terus mendorong peningkatan ekspor untuk meningkatkan arus dana yang masuk ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Berbagai potensi ekonomi yang ada ditambah letak geografis yang cukup strategis dapat menjadi faktor pendukung mewujudkan hal tersebut. 4.5. Potensi Daerah a. Perikanan Posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada di tepi laut sekaligus di sepanjang aliran sungai menjadikan kegiatan perikanan layak diperhitungkan untuk meningkatkan perekonomian. Pro-duksi perikanan

laut

cenderung

meningkat

pada

periode

2007-

2011,meskipun terjadi sedikit penurunan pada tahun 2008 dan 2011. III-26 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Produksi perikanan laut pada tahun 2007 sebesar 21.254,10 ton dan meningkat menjadi 21.889,30 ton pada tahun 2011 atau meningkat 2,99 persen. Banyak faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan perikanan laut, diantaranya tersedianya fasilitas penunjang yang mencukupi dan kondisi gelombang laut yang cukup tenang. Hasil tangkapan perikanan laut antara lain berupa udang, kerang, ikan, kepiting, dan cumi-cumi. Pemerintah perlu mendukung tersedianya fasilitas penunjang untuk mengembangkan sektor perikanan. b. Perkebunan Salah satu kegiatan di sektor pertanian yang cukup signifikan memberikan kontribusi terhadap perekonomian Tanjung Jabung Barat adalah perkebunan. Setidaknya ada enam komoditi yang ditanam di perkebunan rakyat, yakni kelapa sawit, kelapa, karet, kopi, pinang, dan coklat. Produksi komoditi coklat baru mulai tampak pada tahun 2009. Selama periode 2009-2011, kondisi produksi komoditi perkebunan rakyat pada umumnya meningkat. Produksi kelapa sawit menunjukkan peningkatan yang signifikan. Dalam dua tahun (2009-2011) produksi kelapa sawit di perkebunan rakyat meningkat 61,42 persen. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah tanaman kelapa sawit yang produktif. Produksi kelapa relatif stabil hanya menurun 0,18 persen pada tahun 2011 dibandingkan 2010. Komoditi karet, kopi, dan coklat masing-masing meningkat sebesar 19,52 persen; 0,82 persen dan 0,23 persen. Hal ini disebabkan bertambahnya jumlah tanaman yang produktif sehingga luas panen meningkat. Adapun komoditi pinang mengalami penurunan 2,52 persen. Penurunan ini perlu mendapat perhatian mengingat pinang adalah salah satu komoditi khas Tanjung Jabung Barat dan memiliki kualitas yang sangat baik. Perkebunan besar kelapa sawit yang dikelola oleh perusahaan besar III-27 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI menunjukkan kecenderungan peningkatan pada periode 2007-2011 sebesar 32,08 persen. Hal ini disebabkan bertambahnya tanaman kelapa sawit produktif. Peningkatan ini memperkuat pengaruh komoditi kelapa sawit dalam perekonomian Tanjung Jabung Barat. c.

Minyak Bumi dan Gas Pertambangan minyak bumi dan gas menjadi salah satu sektor ekonomi yang sangat penting di Tanjung Jabung Barat. Produksi migas di Tanjung Jabung Barat tercatat sebagai produksi migas terbesar di Provinsi Jambi dalam tahun-tahun terakhir. Selama periode 2008-2011, produksi migas mengalami fluktuasi antar tahun, meskipun secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2011, produksi minyak mentah naik sebesar 8,73 persen. Kondisi sebaliknya terjadi pada kondensat yang turun sebesar 11,42 persen. Komoditi gas bumi mengalami penurunan sebesar 7,67 persen dan LPG meningkat 7,25 persen.

V. KABUPATEN BATANGHARI 5.1. Kondisi Geografis Kabupaten Batang Hari terletak di bagian tengah Provinsi Jambi dengan luas wilayah 5.180,35 Km2. Kabupaten Batang Hari secara geografis terletak pada posisi 1º15’ lintang selatan sampai dengan 2º2’ lintang selatan dan diantara 102º30’ bujur timur sampai dengan 104º30’ bujur timur. Dalam lingkup provinsi letak Kabupaten Batang Hari berada di wilayah bagian tengah provinsi dan merupakan daerah perbukitan. Kabupaten ini pada akhir tahun 2000 mempunyai jumlah penduduk 191.727 jiwa. Dilihat dari struktur umur, sekitar 60,19 persen adalah penduduk usia produktif dan sisanya 39,81% kaum lanjut usia, dan anakanak yang memerlukan sentuhan investasi untuk menjadikan mereka generasi yang berkualitas di masa depan. Penduduk di daerah ini terdiri III-28 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dari berbagai sukiu seperti : Melayu, Jawa, Sunda, Batak, Minang, Cina, dan Suku-suku lain yang jumlahnya relatif kecil. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Batang Hari berbatasan : 1.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2.

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun dan Provinsi Sumatera Selatan.

3.

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muaro Jambi.

4.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tebo. Wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari terdiri dari 8 (delapan)

kecamatan yang meliputi 13 (dua belas) kelurahan dan 96 (sembilan puluh satu) desa dengan berbagai perbedaan perkembangan, baik karena potensi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia maupun karena pembangunan prasarana pada masing-masing kecamatan dan antar kecamatan. Dilihat dari aspek geografis, kabupaten ini mempunyai letak yang strategis karena merupakan lalu lintas yang menghubungkan kawasan barat sumatera. Sesuai dengan UU No. 45 Tahun 1999, maka Kabupaten Batang Hari dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Batang Hari dengan Ibukota Muara Bulian dan Kabupaten Muaro Jambi dengan Ibukota Sengeti. Untuk lebih jelasnya luas wilayah Kabupaten Batang Hari per kecamatan pada Tabel. dan orientasi serta wilayah administrasi Kabupaten Batang Hari dapat di lihat pada Gambar dibawah. Wilayah Kabupaten Batang Hari secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 11 – 500 m dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Batang Hari berada pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Batanghari dengan rawa-rawa yang sepanjang tahun tergenang air. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Batang Hari merupakan daerah landai yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 – 8 persen (92,28 persen). III-29 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Kecamatan yang terletak didaerah hulu Sungai Batanghari cenderung lebih bergelombang dibandingkan daerah hilirnya. Daerah bergelombang terdapat di Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kecamatan Batin XXIV, Kecamatan Mersam dan Kecamatan Maro Sebo Ilir. Kecamatan Muara Tembesi, Kecamatan Muara Bulian, Kecamatan Bajubang dan Kecamatan Pemayung memiliki topografi yang cenderung lebih datar/landai sedangkan daerah dengan topografi miring dalam wilayah Kabupaten Batang Hari bisa dikatakan tidak ada. Kabupaten Batang Hari beriklim tropis dengan temperatur udara berkisar antara 20-30 derajat celcius. Hasil pengamatan dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah curah hujan rata-rata pertahun berkisar antara 2.264,6 – 2.976,4 mm dengan kelembaban antara 62,66 – 84,55 persen serta penyinaran berkisar antara 89,3 – 133,9 persen. Curah hujan di Kabupaten Batang Hari selama tahun 2004 berjumlah 2.398,3 mm dengan banyaknya hari hujan 176 hari. Rata-rata curah hujan per bulan berkisar 199,9 mm sementara rata-rata jumlah hari hujan perbulan adalah 14 hari. Wilayah Kabupaten Batang Hari dilalui oleh dua sungai besar yaitu Batang Tembesi dan Sungai Batanghari. Beberapa sungai lainnya yang relatif besar antara lain adalah Sungai Dangun Bangko, Sungai Kayu Aro, Sungai Rengas, Sungai Lingkar, Sungai Kejasung Besar, Sungai Jebak. Disamping sungai besar tadi terdapat pula beberapa sungai kecil yang merupakan anak-anak sungai yaitu Sungai Singoan, Sungai Bernai, Sungai Mersam, Sungai Bulian, Sungai Kandang, Sungai Aur, Sungai Bacang dan lain – lain. Kondisi geologi dan struktur tanah yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Batang Hari antara lain didominasi oleh Neogin seluas 283.986 Ha diikuti endapan seluas 171.662 Ha dan Tufa Vulcan seluas 84.472 Ha. Penyebaran struktur jenis Neogin terkonsentrasi di wilayah Kecamatan III-31 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Maro Sebo Ulu seluas 74.660 Ha atau 26,29 persen, sebagian wilayah Kecamatan Pemayung seluas 53.822 Ha atau 18,95 persen dan Kecamatan Mersam seluas 43.353 Ha atau 15,26 persen. Untuk jenis endapan tersebar hampir merata di tiap kecamatan sedangkan Tufa Vulcan terkonsentrasi di Kecamatan Batin XXIV seluas 32.247 Ha atau 38,17 persen dan selebihnya hampir menyebar di semua kecamatan. Keadaan struktur tanah yang ada di Kabupaten Batang Hari terdiri dari 2 (dua) jenis tanah, yaitu jenis tanah alluvial dan padsolik merah kuning. Jenis tanah alluvial berada di sekitar Sungai Batanghari dan Sungai Batang Tembesi. 2.5. Kondisi Demografis Tujuan

utama

pembangunan

adalah

untuk

meningkatkan

kesejahteraan rakyat. Sasaran ini tidak mungkin akan tercapai bila pemerintah tidak dapat memecahkan masalah kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk Indonesia dan tidak meratanya penyebaran penduduk di Indonesia. Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program keluarga berancana (KB) yang dimulai awal tahun 1970-an. Jumlah penduduk Kabupaten Batang Hari pada tahun 2009 sebanyak 230.164 jiwa sedangkan pada tahun 2008 sebanyak 226.383 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Muara Bulian sedangkan Kecamatan Maro Sebo Ilir yang terendah. Rasio jenis kelamin (laki-laki dibandingkan perempuan) penduduk Kabupaten Batang Hari pada tahun 2009 sudah diatas 100. Ini berarti bahwa penduduk laki-laki di Kabupaten Batang Hari lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan, seperti yang disajikan pada Tabel dibawah ini. Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk. Kecamatan Muara Bulian yang III-32 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI wilayahnya hanya 7,2 persen, dihuni sebanyak 23,17 persen dari seluruh penduduk Kabupaten Batang Hari. Kecamatan Bajubang yang memiliki luas terbesar hanya dihuni 14,31 persen penduduk Kabupaten Batang Hari (Tabel

3.1.1.).

Gambaran

tersebut

menunjukan

tidak

meratanya

penyebaran penduduk di Kabupaten Batang Hari. 3.5. Potensi Daerah a. Tanaman Pangan Negara Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Sub sektor tanaman bahan makanan merupakan salah satu sumber sektor pada sektor pertanian. Sub sektor ini mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), jagung, ubi kayu, kacang tanah dan kedelai. Luas panen padi tahun 2009 seluas 8.874 hektar. Apabila dibandingkan dengan tahun 2008, luas panen padi bertambah 451 hektar atau meningkat 5,35 persen. Luas panen padi sawah mengalami kenaikan sebesar 5,3 persen, begitu juga dengan luas panen padi ladang yang naik 5,99 persen. Produksi padi pada tahun 2009 sebesar 40.640 ton atau meningkat 7,56 dibandingkan dengan tahun 2008. Produksi padi pada lahan sawah meningkat sebesar 5,54 persen dan pada lahan bukan sawah (ladang) sebesar 80,02 persen. Kenaikan produksi ini seiring dengan peningkatan luas panen padi. Produktivitas padi pada tahun 2008 sebesar 44,86 kuintal, meningkat menjadi 45, 79 kuintal pada tahun 2009 (meningkat 2,07 persen). Luas panen jagung pada tahun 2009 sebesar 132 hektar. Dibandingkan dengan luas panen pada tahun 2009 terjadi penurunan luas panen sebesar 146 hektar atau turun 52,52 persen. Sementara itu, luas panen kacang tanah, ubi kayu dan ubi jalar mengalami III-33 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI peningkatan masing-masing sebesar 97,83 persen, 27,32 persen dan 25 persen dibandingkan dengan tahun 2008. Pada tahun 2009, produksi

kacang

tanah,

ubi

kayu

dan

ubi

jalar

meningkat

dibandingkan dengan tahun 2008 masing-masing sebesar 50 persen, 22,9 persen dan 16,38 persen. b. Perkebunan Di kabupaten Batang Hari, sebagian besar lahan pertanian digunakan untuk perkebunan yang mencapai 177.089,6 hektar. Areal perkebunan lebih banyak digunakan untuk perkebunan karet dan kelapa sawit. Luas areal perkebunan karet pada tahun 2008 sebesar 109.007 hektar, meningkat menjadi 111.523 hektar pada tahun 2009, atau meningkat 2,31 persen, sementara itu luas areal perkebunan kelapa sawit meningkat 0,19 persen. Komoditas yang mengalami peningkatan produksi adalah karet (24,62 persen), kelapa sawit (5,31 persen), kopi (7,56 persen), lada (3,45 persen), aren (200 persen), dan kakao (66,67 persen) c.

Kehutanan Menurut fungsinya hutan dibagi menjadi hutan lindung, hutan produksi dan hutan konservasi (hutan suaka alam dan hutan pelestarian alam). Tabel dibawah menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2009, luas hutan konservasi sebesar 59.5 ribu hektar, atau persen dari total luas hutan keseluruhan (215,9 ribu hektar). Sementara itu luas hutan produksi mencapai 156,4 ribu hektar terdiri dari 49,3 ribu hektar hutan produksi terbatas dan 107,1 ribu hutan produksi tetap. Selama periode tahun 2008-2009, produksi kayu bulat mengalami kenaikan dari 9,7 ribu meter kubik pada tahun 2008 menjadi 9,8 ribu meter kubik pada tahun 2009. Sebaliknya, masih pada periode yang sama, produksi kayu gergajian dan latex menurun III-34


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI masing-masing sebesar 48,19 persen dan 13,04 persen. d. Perikanan Produksi perikanan pada tahun 2009 sebesar 4.674,7 ton, dimana produksi ikan di kolam sebesar 556,7 ton dan produksi ikan di keramba sebesar 4.118 ton. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi perikanan meningkat sebesar 24,6 persen. VI. KABUPATEN TEBO 6.1. Kondisi Geografis Kabupaten Tebo terletak diantara 0º 52’ 32” - 01º 54’ 50” LS dan 101º 48’ 57” - 102º 49’ 17” BT, Iklim Kabupaten Tebo dipengaruhi oleh iklim tropis dan wilayah Kabupaten Tebo berada pada ketinggian antara 50 1.000 mdpl. Kabupaten Tebo memiliki luas wilayah 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi. Wilayah Kabupaten Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 101 desa dan 5 kelurahan. Luas kecamatan terbesar adalah Kecamatan Sumay seluas 129.695,95 Ha atau 20,1% dari luas wilayah seluruh Kabupaten Tebo. Secara administrasi Kabupaten Tebo memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: a.

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu ( Provinsi Riau)

b. Sebelah

Selatan

dengan

KabupatenKabupaten

Merangin

dan

Kabupaten Bungo c.

Sebelah Barat dengan Kabupaten Kabupaten Bungo) dan Kabupaten Damasaraya

d. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari Struktur geologi wilayah Kabupaten Tebo relatif kompleks, meliputi peristiwa tektonik dari karbon dan resen. Unsur struktur utama bstuan III-35 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI adlah

lipatan

termasuk

belahan

dan

sesar.

Batuan

Pra

Tersier

memperlihatkan pelipatan dan belahan berulang-ulang. Penempatan belahan dalam batuan pra tersier menunjukan pola komplek dimana corak umum sejarah tektonik Kabupaten Tebo yaitu belahan utsma mempunyai arah timur – barat dengan kemiringan ke utara dan selatan menunjukan belahan tersebut telah berlipat sekitar lipatan tegak yang berarah timur – barat. Formasi batuan di Kabupaten Tebo secara stratigrafi dari berumur tua ke muda adalah: Granit, Formasi Gangsal, Formasi Lahat, Formasi Talang Akar, Formasi Gumai, Formasi Air Benakat, Formasi Muara Enim, Formasi Kasai, Undak Sungai dan Alluvium Wilayah Kabupaten Tebo mempunyai tanah yang berkualitas cukup baik dalam jenis dan penyebarannya sehingga memungkinkan untuk pengembangan usaha pertanian. Di daerah ini terdapat enam jenis tanah, jenis Tanah Podzolik merupakan yang terbesar yaitu: 438.000 Ha (67,79%), selanjutnya adalah Latosol 204.600 Ha (31,67%), Aluvial 2.200 Ha (0,34%) dan Organosol 1.300 Ha (0,20%). Kabupaten Tebo merupakan dataran rendah dan sedikit berbukit dan rawa-rawa dengan kemiringan bervariasi. Rawa-rawa tersebut terutama terdapat di sepanjang aliran sungai Batang Hari, Batang Tebo, Batang Tabir dan Batang Sumay Berdasarkan ketinggian Kabupaten Tebo dikelompokkan menjadi 3 bagian yaitu daerah dataran rendah dengan ketinggian. Kabupaten Tebo termasuk jalur Zone I Bukit Barisan Iklim Tropis pada tingkat kelembaban lebih kurang antara 56% - 85% suhu rata-rata 25,80 C – 28,7 C dengan rata-rata curah hujan 300 mm pertahun, dengan curah hujan hampir merata setiap tahun, sedang perbedaan terjadi antara musim kemarau (Februari-Agustus) dan musim hujan (September-Januari) tidak terlalu besar.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 6.2. Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Tebo pada tahun 2011 sebanyak 305.202 jiwa, terdiri atas : laki-laki 157.919 jiwa dan perempuan 147.283 jiwa. dengan rasio jenis kelamin 107,22. Rata-rata kepadatan penduduk pada tahun 2011 adalah 47 juwa/km2 dengan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2011 sebesar 2,51%. Angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tebo tahun 2011 sebesar 52,78 %, artinya setiap 100 orang penduduk berusia produktif (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 53 orang yang belumproduktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (64 tahun keatas). Menurut data dari Badan PP dan KB Kabupaten Tebo, diketahui bahwa pada tahun 2011 jumlah keluarga PraSejahtera sebanyak 9.140, KS I 14.673, KSII 29.851, KS III 23.130 dan KS III Plus 2.326 Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan dalan rangka meningkatkan kuliatas sumber daya manusia di Kabupaten Tebo. Angka Partisipasi Murni (APM) SD adalah perbandingan jumlah murid SD berusia 7-12 tahun dengan penduduk usia 7-12 tahun. APM SD Kabupaten Tebo tahun 2011 adalah 94,57%. Sementara APM SMP dan SMU masingmasing 60,76% dan 49,58%. Jumlah guru SD pada tahun ajaran 2011/2012 sebanyak 2.428 orang dengan jumlah murid 41.231 orang. Guru SMP sebanyak 777 orang dengan jumlah murid 10.106 orang dan guru SMU sebanyak 277 orang dengan jumlah murid 5.036 orang siswa. Pada tahun ajaran 2011/2012, angka kelulusan SD di kabupaten Tebo sebesar 100%. Kelulusan siswa SMP sebesar 97% dan SMU 99%. 6.3. Pertumbuhan Ekonomi PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga berlaku tahun 2009 yaitu sebesar Rp. 2.185.811,35 juta ; dan tanpa migas yaitu sebesar Rp. 2.069.071,44 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Tebo atas dasar harga III-38 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI konstan adalah sebesar Rp. 858.592,23 juta ; dan tanpa migas adalah sebesar Rp. 828.434,23 juta. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo pada tahun 2009 turun menjadi 5,01 persen dan 5,28 persen (tanpa migas). Pertumbuhan tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (dengan migas: 6,08 persen dan tanpa migas: 6,40 persen). Sektor dengan sumbangan terbesar atas pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo tahun 2009 adalah Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan sebesar 49,35 persen atas total pertumbuhan. 6.4. Peluang Investasi Jumlah industri besar bidang kimia industri, agro dan hasil hutan pada tahun 2009 sebanyak 6 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 134 orang. Jumlah industri kecil dan aneka kerajinan sebanyak 1.003 unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.025 orang dengan total produksi sebanyak Rp. 8.135.001.000,6.5. Potensi Daerah Kabupaten Tebo memiliki kekayaan alam yang dapat dijadikan modal dalam melaksankan pembangunan daerah. Sektor pertanian terutama subsektor perkebunan menjadi sektor utama dalam menggerakkan perekonomian Kabupaten Tebo. Komoditi karet dan kelapa sawit menjadi komoditi utama. Kelancaran transportasi orang dan barang akan memberikan kemudahan dalam mengembangkan potensi daerah, pada tahun 2011, 33,70 persen kondisi jalan kabupaten baik, 7,41 persen rusak dan 13,43 persen rusak berat. Sementara panjang jalan aspal tahun 2011 mencapai 472,18 km jalan kabupaten, 226,14 km berupa jalan kerikil, dan 98,95 km masih berupa III-39 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI jalan tanah. Selain jalan, jembatan menjadi faktor penting dalan memperlancar arus barang, sampai tahun 2011 terdapat 5 jembatan rangka baja dan 24 beton. Selain jalan, sektor energi menjadi faktor dominan dalam pengembangan daerah. Jumlah pelanggan PLN tahun 2011 sebanyak 38.093 rumah tangga. Daya terpasang untuk Kabupaten Tebo sebesar 45.962.815 KW. Peternakan Populasi ternak di Kabupaten Tebo tahun 2011 sebagai berikut : Sapi 22.055 ekor; kerbau 11.616 ekor; kambing 42.758 ekor; domba 8.774 ekor. Populasi ayam buras 290.251 ekor; ayam pedaging 341.704 ekor dan itik 41.867. ekor. Dibanding dengan tahun 2010 ternak besar menurun (-12,68%), ternak kecil meningkat 8,36%, sedangkan unggas meningkat 9,87 %. a. Perikanan Pengembangan perikanan melalui pemanfaatan rawa-rawa maupun diperairan umum dengan banyaknya sungai-sungai besar dan kecil yang melintasi wilayah Kabupaten Tebo seperti Sungai Batanghari, Batang Tebo, Batang Sumay dan anak-anak sungai lainnya. Selain pemanfaatan sungai, juga diusahakan pemengembangan perikanan melalui keramba dan kolan terpal, dengan hasil utama berupa ikan lele. Jumlah rumah tangga perikanan di Kabupaten Tebo meningkat 6,70 persen dari tahun sebelumnya (2010: 1.165 rumah tangga), dengan total produksi 1.184, 48 ton dan nilai jual mencapai Rp 21.563.802.000,00 b. Perkebunan Perkebunan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Tebo, komoditi yang diusahakan antara lain kopi, karet, kelapa dalam, kelapa sawit dan pinang. Karet dan kelapa sawit menjadi komoditas utama Budidaya tanaman karet sebagian besar berupa kebun rakyat sampai III-40 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI tahun 2011 hanya terdapat 1 perusahaan perkebunan karet di Kabupaten Tebo. Produksi karet pada tahun 2011 mencapai 49.122 ton dengan luas lahan 112.348 Ha yang di usahakan oleh 53.641 KK. Dari luas lahan karet yang ada, 60.376 Ha diantaranya merupakan tanaman yang menghasilkan, 30.847 Ha tanaman belum menghasilkan dan sisanya seluas 21.125 Ha tanaman tua atau rusak yang memerlukan penanaman kembali (replanting). Pengembangan

komoditi

kelapa

sawit

melalui

perusahanan

perkebunan dan perkebunan rakyat. Saat ini terdapat 15 perusahaan perkebunan kelapa sawit. Perekebunan kelapa sawit yang diusahakan oleh masyarakat seluas 9.295 Ha yang terdiri dari 4.712 Ha berupa tanaman belum menghasilkan, 4.572 Ha tanaman produktif dan 11 ha berupa kebun dengan tanaman tua/rusak. Jumlah produksi kelapa sawit dari perkebunan rakyat 14.120 ton yang diusahakan oleh 3.644 KK. Kabupaten Tebo telah mempunyai pabrik unit Pengolahan Minyak Kelapa Sawit (PMKS) sebanyak 4 perusahaan, yaitu : PT. Tebo Plasma Inti Lestari, PT. Perkebunan Nusantara VI, PT. Rigunas Agri Utama dan PT. Satya Kisma Usama, dengan rata-rata kapasitas produksi Crude Palm Oil ( CPO ) sebesar 30-45 ton/jam c.

Tanaman Pangan Tanaman pangan yang diusahakan di kabupaten Tebo antara lain padi, jagung kedelai, ubi kayu, ubi rambat dan sayur-sayuran. Budidaya padi di Kabupaten Tebo berupa padi sawah dan padi ladang. Pada tahun 2011, produksi padi sawah 18.632 ton dengan luas panen 4.231 Ha dengan rata-rata produktifitas 4,40 ton/Ha. Sedangkan, padi ladang dengan luas panen 4.174 Ha dengan produksi 9.084 ton, rata-rata produksi 2,18 ton/Ha. Tanaman kacang tanah, kedelai, dan kacang hijau mengalami penurunan hasil produksi karena adanya penurunan luas panen dari III-41


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, produksi kacang tanah sebanyak 138 ton dari luas panen 74 ha, produksi kedelai 869 ton dengan luas panen 611 Ha dan produksi kacang hijau 33 ton dengan luas panen 27 Ha. Duku, durian, rambutan, jeruk, pisang dan nangka merupakan tanaman buah-buahan yang banyak dikembangkan di Kabupaten Tebo. Produksi duku pada tahun 2011 sebanyak 501 ton, durian 318 ton, rambutan 496 ton, pisang 536 ton dan nangka 677 ton. Produksi buah-buahan tidak hanya umtuk memenuhi kebutuhan sendiri tetapi juga dikirim ke daerah lain. Produksi sayur-sayuran belum dapat memenuhi kebutuhan sendiri, sehingga harus didatangkan dari daerah lain. Sayur-sayuran yang ditanam di Kabupaten Tebo antara lain kacang panjang, cabe, tomat, terung, buncis, ketimun, kangkung dan bayam 7. KABUPATEN MUARO BUNGO 7.1. Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Bungo berada pada posisi antara 01008’ sampai 01055’ Lintang Selatan dan antara 101027’ sampai 102030’ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya (Provinsi Sumatera Barat), sebelah Selatan berbatasan dengan

Kabupaten

Merangin,

sebelah

Barat

berbatasan

dengan

Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kerinci, serta sebelah Timur dengan Kabupaten Tebo. Posisi demikian menempatkan Kabupaten Bungo sebagai daerah perlintasan dari Propinsi Jambi ke Propinsi Sumatera Barat juga sebagai penghubung antara Kabupaten-kabupaten di wilayah Jambi bagian timur (Kota Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Muara Jambi dan Batanghari), dengan bagian barat (Tebo, Bungo, Sarolangun, Merangin dan Kerinci). III-42 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Di masa mendatang aksesibiltas ini harus termanfaatkan secara lebih baik sehingga dapat mendorong pusat pertumbuhan wilayah yang nyata, khususnya di Sumatera Bagian Tengah. Keberadaan pusat pertumbuhan ini ke depan menjadi penting, mengingat keunggulan bersaing Kabupaten Bungo dalam menyediakan sarana transportasi berupa transportasi udara lebih baik dibanding dengan kabupaten lain. Luas Kabupaten Bungo adalah 7.160 km2 dengan topografi datar, berbukit bukit hingga curam dengan ketinggian antara 100 hingga lebih dari 1.000 m dpl. Merupakan daerah beriklim tropis dengan curah hujan 2.577 mm/tahun (138 hari/tahun) dengan jenis tanah yang mendominasi adalah latosol, podsolik, komplek latosol dan andosol. Kondisi lahan di Kabupaten Bungo secara umum adalah morfologi datar, bertekstur agak kasar dengan ketersediaan air yang cukup karena dilalui 4 buah sungai besar. Lahan bergelombang dengan kemiringan tanah kurang dari 40% yang mencapai 80% dari luas wilayah. Kondisi ini sangat cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan. Sedangkan sisanya sebanyak 20% luas wilayah dengan kemiringan lebih dari 40% termasuk dalam kawasan lindung. 7.2. Kondisi Demografis Berdasarkan data demografis hasil sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bungo sebanyak 302.558 orang yang terdiri dari 155.213 orang laki-laki dan 147.345 perempuan dengan sex ratio sebesar 105,34. Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada tahun 2006 sebesar 251.096 orang maka laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Bungo sebesar 3,80%. Angka pertumbuhan penduduk yang mencapai 3,80% cukup tinggi, merupakan dampak dari kemajuan pembangunan yang sangat signifikan III-43 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI untuk menarik orang datang ke Kabupaten Bungo. Pemerintah Kabupaten Bungo merespon pertumbuhan jumlah penduduk tersebut dengan melakukan pemekaran kecamatan dari 6 kecamatan pada tahun 2000 menjadi 17 Kecamatan pada tahun 2008 sehingga pelayanan terhadap masyarakat bisa lebih baik. Laju pertumbuhan paling tinggi terdapat di Kecamatan Bungo Dani sebesar 6,36%, dilanjutkan dengan Kecamatan Pasar Muara Bungo 5,19%, dan Bathin II Babeko sebesar 5,17%. Sedangkan

kecamatan

yang

paling

rendah

laju

pertumbuhan

penduduknya adalah Kecamatan Jujuhan Ilir sebesar 1,02%. Komposisi umur merupakan faktor yang sangat penting dalam demografi, terutama dalam berbagai analisis kependudukan. Menurut komposisi umur penduduk, yang dimaksud dengan penduduk tua adalah bila penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 30 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas minimal 10 persen dari penduduk pada suatu wilayah. Sementara, penduduk muda adalah bila penduduk berumur kurang dari 15 tahun maksimal 40 persen dan penduduk umur 65 tahun keatas maksimal 5 persen. Komposisi penduduk Kabupaten Bungo menunjukkan bahwa 31,01 persen penduduk berusia muda (umur 0-14 tahun), 65,24 persen berusia produktif (umur 15-64 tahun), dan hanya 3,75 persen yang berumur 65 tahun lebih, sehingga berdasarkan angka mutlaknya diperoleh angka ketergantungan sebesar 53,27. Artinya, setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 53 orang penduduk usia tidak produktif. Semakin besar angka ketergantungan, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif, berarti semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah. Secara umum penduduk Kabupaten Bungo masih bergantung kepada pertanian dalam arti luas. Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bungo terlihat bahwa 59,99% dari jumlah penduduk bekerja dibidang pertanian. III-44 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Berturut-turut persentase bidang pekerjaan adalah bidang perdagangan 16,32%, bidang jasa kemasyarakatan 11,57, bidang industri pengolahan 0,91% dan lainnya sebesar 11,22%. Gejala

lain

yang

teramati

adalah

adanya

konsentrasi

atau

pertambahan kelompok penduduk di usia semakin tua. Hal ini dikarenakan bertambahnya kualitas kependudukan berkat perbaikan kualitas gizi sehingga membuat meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup masyarakat Kabupaten Bungo masih berkisar usia 67 tahun. 7.3. Pertumbuhan Ekonomi Bidang ekonomi menjadi bidang krusial dalam merencanakan dan mengevaluasi pembangunan, termasuk dalam mengukur keberhasilan otonomi daerah. Karena salah satu ukuran daripada otonomi daerah adalah adanya peningkatan pendapatan masyarakat. PDRB selama lima tahun terakhir menunjukkan trend peningkatan seiring peningkatan pendapatan masyarakat. Namun bila dibandingkan dengan standar Bank Dunia, perekonomian di Kabupaten Bungo masih di bawah tingkat garis kemiskinan yang ditentukan. Dalam kaitan ini, struktur perekonomian, pergeseran dari sektor primer ke sektor sekunder bahkan tersier menjadi salah satu ukuran keberhasilan pembangunan. Hasil evaluasi kinerja perekonomian biasanya didukung oleh peran dan kontribusi Usaha Mikro, Industri Kecil dan Koperasi. Peran bidang ini pada perekonomian menjadi penting karena digerakkan dan menggerakan masyarakat yang ternyata dapat menopang kehidupan masyarakat dalam menghadapi krisis yang pernah terjadi. Hasil

pembangunan

Kabupaten

Bungo

juga

melihat

kondisi

pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita serta tingkat inflasi sebagai indikator makronya. Hingga tahun 2009, perekonomian Kabupaten Bungo masih didominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Bungo yaitu III-45 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI sebesar 29,19 persen. Sektor kedua yang cukup berperan adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu 18,43 persen lalu disusul sektor perdagangan, hotel dan restauran sebesar 16,51 persen. Pendapatan perkapita masyarakat Kabupaten Bungo pun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp. 6.130.247,25 per tahun dan kini meningkat mencapai Rp. 11.755.863,20 pada tahun 2009.

Grafik peningkatan pendapatan per

kapita masyarakat Kabupaten Bungo dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

7.4. Peluang Investasi Sektor ini sangat prospektif untuk dikembangkan karena Kabupaten Bungo memiliki keunggulan kompetitif maupun komparatif, antara lain ketersediaan bahan untuk industri pengolahan. Bidang-bidang potensial untuk dikembangkan antara lain : o

Industri Batik di Kecamatan Pelepat dan Muara Bungo

o

Industri Bricket Batubara di Kecamatan Rantau Pandan

o

Industri Perkayuan/Moulding di Kecamatan Muara Bungo, Pelepat, Tanah Tumbuh, Jujuhan dan Rantau Pandan.

o

Industri Pngolahan CPO di Kecamatan Tanah Tumbuh dan Pelepat

o

Industri Pengalengan Buah-buahan termasuk pemasarannya.

o

Industri Sarung Tangan dari karet

o

Industri Tusuk Gigi dari bambu.

7.5. Potensi Daerah Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai pada Bidang Pertanian adalah peningkatan pendapatan petani melalui upaya pemberdayaan petani yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan dan melakukan berbagai upaya memperkecil kendala yang masih dihadapi antara lain III-46 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI rendahnya motivasi petani untuk mengembangkan usahataninya karena terbatasnya tingkat pengetahuan dan keterampilan serta peluang pasar yang sangat terbatas. Dari beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada sub bidang tanaman pangan dan hortikultura mulai dari tahun 2006 sampai tahun 2010 telah mencapai keberhasilan yang cukup berarti. Indikasi keberhasilan ini terlihat dari peningkatan luas tanam, luas panen dan produksi serta produktivitas padi, palawija dan hortikultura, sebagaimana pada tabel dan grafik berikut ini : Tabel 3.6: Luas Tanam Padi dan Palawija di Kab Bungo Tahun 2006 – 2010. Luas Tanam (Ha) No

Komoditi

2006

2007

2008

2009

2010

(%)

1.

Padi Sawah

3.868

6.271

5.126

8.001

6.550

14,07

2.

Padi Gogo/Ladang

2.433

3.038

2.520

3.440

3.491

9,45

Jumlah Padi

6.301

9.309

7.646

11.441

10.041

12,35

1.

Jagung

878

1.016

1.098

1.510

1.007

3,49

2.

Ubi Kayu

276

320

355

301

278

0,18

3.

Ubi Jalar

51

63

60

57

81

12,26

4.

Kacang Tanah

215

243

246

284

216

0,12

5.

Kedele

97

329

332

458

234

24,63

6.

Kacang Hijau

89

81

81

86

98

2,44

2.052

2.172

Jumlah

1.606

2.696

1.914

4,48

Sumber Data : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultuta Kabupaten Bungo. Pembangunan

bidang

perkebunan

selain

merupakan

upaya

melanjutkan dan mempertahankan serta meningkatkan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya juga diarahkan pada upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investor yang bergerak di bidang perkebunan, dengan titik berat kepada upaya mendukung peningkatan produktivitas dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya komoditas unggulan


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Bidang perkebunan merupakan salah satu andalan perekonomian di Kabupaten Bungo. Saat ini perkebunan kelapa sawit dan karet telah tersebar di semua kecamatan yang ada, di mana total areal perkebunan karet sampai tahun 2010 diperkirakan sekitar 96.707 Ha

dan

areal

perkebunan kelapa sawit seluas 48.100 Ha. Kontribusi bidang perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Bungo cukup signifikan. Hal ini dapat dimaklumi, karena sebagian besar penduduk Kabupaten Bungo bermatapencarian dari hasil perkebunan (karet dan kelapa sawit), di mana tanaman karet tersebut sudah menjadi komoditas utama

sejak

zaman

penjajahan

Belanda.

Angka-angka

statistik

menunjukkan besarnya peran sub sektor perkebunan bagi masyarakat. Kondisi ini mengharuskan pemerintah Kabupaten Bungo untuk menangani setiap masalah dan menciptakan peluang-peluang pengembangan dan investasi serta meningkatkan peran sub bidang perkebunan dalam perekonomian makro Kabupaten Bungo, melalui sistem pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dengan penggunaan bibit unggul dan melaksanakan peremajaan kebun karet tua. Sejalan dengan itu maka kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Bungo selama periode 2006 s.d 2010 di bidang perkebunan adalah melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, peremajaan kebun serta penggunaan bibit unggul sesuai potensi dan komoditas unggul yang dimiliki masing-masing wilayah/dusun dalam Kabupaten Bungo. Pelaksanaan kegiatan

sub bidang perkebunan dari tahun 2006

sampai tahun 2010, secara kumulatif memperlihatkan kenaikan baik dari luas areal maupun produksi, terutama untuk tanaman karet dan kelapa sawit. Perkembangan luas lahan dan produksi komoditi perkebunan di Kabupaten Bungo dari Tahun 2006 s.d 2010 tertera pada tabel dan grafik berikut : III-48 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 3.7: Luas Lahan Komoditi Perkebunan di Kabupaten Bungo No

Komoditi

2006

2007

Luas Lahan (Ha) 2008 2009

2010

(%)

1

Karet

88.664

91.470

96.271

96.458

96.707

2,19

2

Kelapa Sawit

46.025

46.792

47.273

47.800

48.100

1,10

3

Kelapa Dalam

667

672

678

678

678

0,40

4

Kopi

654

393

252

252

252

(21,21)

5

Casiavera

53

56

233

233

233

44,80

6

Pinang

77

89

89

89

89

3,69

Sumber Data : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Di samping pembangunan kebun rakyat, juga dilaksanakan kegiatan pembangunan perkebunan melalui perusahaan perkebunan swasta nasional yang aplikasinya dalam bentuk pengembangan perkebunan Pola PIR Trans dan Pola Kemitraan (KKPA). Realisasi pembangunan kebun oleh perusahaan perkebunan untuk komoditi kelapa sawit digambarkan pada tabel di bawah ini : Tabel 3.8: Perusahaan Swasta yang Mengelola Perkebunan di Kab Bungo No

Nama Perusahaan

Lokasi

Pola

Inti

Luas areal (Ha) Plasma Jmh

1.

PT. TKA.

Limbur Lb. Mengkuang

PBS

2.096

-

2.096

2.

PT. Jamika raya


PIR-Trans

4.500

4.200

8.700

3.

PT. Tebora

Tanah Tumbuh dan Tanah Sepenggal

PIR-KKPA

1.326

1.146

2.372

4.

PT. SMA.


PIR-KKPA

4.639

1.406

6.045

5.

PT. SAL II, III

Pelepat Ilir

Trans/KKPA

-

8.991

8.991

6.

PT. Mega Sawindo

Pelepat & Pelepat Ilir

PIR-KKPA

-

4.460

4.460

7.

PT. Aman Pratama

Rantau Keloyang

PIR-KKPA

-

500

500

8.

PT. Mitra Tata Lestari

Pelepat

PIR

-

1.700

1.700

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo. Pembangunan Bidang Pertambangan Kabupaten Bungo diarahkan untuk memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam tambang secara hemat dan optimal bagi pembangunan daerah demi kesejahteraan rakyat, III-49 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dengan tetap menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta ditujukan untuk menyediakan bahan baku bagi industri dalam negeri dan menjadi salah satu komoditas ekspor di Kabupaten Bungo dan sangat strategis untuk memberikan kontribusi bagi peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah serta memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja. Strategi

pembangunan

pertambangan

difokuskan

kepada

upaya

peningkatan produksi, penganekaragaman hasil tambang, pengelolaan usaha pertambangan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keseimbangan daya dukung lingkungan. Pemerintah Kabupaten Bungo selama ini telah mendorong pihak swasta untuk melakukan eksplorasi bahan tambang. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bungo selama periode 2006 - 2010 di Bidang Pertambangan telah dilakukan melalui tahapan identifikasi, revitalisasi dan pemanfaatan potensi sumber daya pertambangan yang berwawasan lingkungan, yang selanjutnya dapat menjamin tersedianya peluang lapangan kerja disamping sebagai potensi andalan sumber Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah Kabupaten Bungo sementara ini masih terbatas pada upaya pengembangan sumber daya mineral khususnya untuk jenis pertambangan batu bara karena tingginya minat pihak swasta untuk berinvestasi melalui usaha pertambangan batu bara. Tingginya minat investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan, dimana selama periode 2006 s.d 2010 investor yang berinvestasi untuk bahan galian golongan A (batubara) sebanyak 93 investor, bahan galian golongan B (Emas) sebanyak 14 pengusaha, sedangkan untuk bahan galian golongan C (Sirtu) selama periode 2006 s.d. 2010 investor yang berminat

sebanyak 32 perusahaan. Terhadap prospek pengembangan

potensi sumber daya mineral selain batu bara seperti bahan galian golongan B dan golongan C, Pemerintah Kabupaten Bungo senantiasa melakukan pembinaan yang pada gilirannya

akan menjadi

potensi III-50


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI sumber pendapatan asli daerah yang handal disamping pertambangan batu bara. Pemerintah Kabupaten Bungo sejak tahun 2006 - 2010 telah mengeluarkan izin

bidang pertambangan seperti tertera pada tabel

berikut : Tabel 3.9: Jumlah Penerbitan Izin Kp Bahan Galian Golongan A,B dan C di Kab Bungo Tahun 2006 - 2010 No

Sektor Investasi

1

Bahan galian golongan A (Batubara) - SKIP - Eksplorasi/IUP Eksplorasi - Eksplorasi/IUP Produksi - Pengangkutan & Penjualan Bahan Galian Golongan B (Emas) Bahan galian Golongan C (Sirtu)

2 3

Jumlah Perusahaan 2006

2007

2008

2009

2010

Jumlah (Buah)

6 2 2 2

5 3 3 3

9 4 2 2

12 6 -

10 34 -

20 31 47 7

4

3

4

-

3

14

6

9

10

6

3

29

Sumber Data : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Kebijakan yang ditetapkan dari tahun

2006 s.d 2010 Pemerintah

Kabupaten Bungo tidak lagi menerbitkan izin baru dalam bentuk Kuasa Pertambangan (KP), tetapi menertibkan, perpanjangan atau peningkatan izin yang sudah dikeluarkan, dimana pada tahun 2010 Perusahaan yang memiliki izin KP penyelidikan umum atau eksplorasi dan KP Produksi, dilanjutkan dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang telah diterbitkan sebanyak 34 buah, disamping itu ada KP Penyelidikan Umum bahan galian B yang telah ditingkatkan menjadi IUP Eksplorasi sebanyak 3 perusahaan dan bahan galian golongan C (sirtu) pada tahun 2010 telah dikeluarkan izin IPR sebanyak 3 izin usaha.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang punya potensi cukup baik untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Bungo, dikarenakan daerah ini mempunyai potensi bahan tambang dan mineral. Beberapa diantara bahan tambang dan mineral tersebut masih perlu dilakukan penelitian kandungan, deposit dan mutunya. Pemerintah Kabupaten Bungo selalu mendorong pihak swasta untuk melakukan eksplorasi bahan tambang yang ada. Selain itu, kegiatan penelitian dan inventarisasi potensi pada sektor pertambangan dan penggalian terus dilakukan. Tabel 3.10 : Potensi dan Penyebaran Bahan Galian di Kab Bungo No.

Jenis Bahan Galian

1.

Batu Bara

2.

Emas

3.

Pasir dan Kerikil

4.

Pasir Kuarsa

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Lokasi

Perkiraan Persediaan

Rantau Pandan, Tanah Tumbuh, Jujuhan, Pelepat, Muko-Muko Muara Bungo, Muko-Muko, Rantau Pandan, Pelepat, Pelepat Ilir. Muara Bungo, Muko-Muko, Rantau Pandan, Pelepat, Tanah Sepenggal, Jujuhan. Muara Bungo, Muko-Muko, Pelepat

40 Juta Ton 157 Juta Ton 9,75 Juta Ton Belum diketahui

Andesit Granit Koalin Mineral Logam Batu Sueseiki Tanah Putih

Pelepat Pelepat, Rantau Pandan Limbur Lbk. Mengkuang Rantau Pandan Limbur Lbk. Mengkuang Muara Bungo

11.

Tembaga

12.

Timbal

13. 14.

Oker Obsidium/Perilit

Rantau Pandan Pelepat Rantau Pandan Pelepat Tanah Tumbuh Tanah Tumbuh

Belum diketahui Luas 50.000 Ha Belum diketahui Belum diketahui Belum diketahui Kadar kosetirit 0,5 – 24,5 gr/m2 Belum diketahui

Kualitas Nilai Kalori 6.160 Nilai Kalori 5.200-6.075

Belum diketahui

Luas 500 Ha

BJ 2,65, bentuk kristal heksagonal, ukuran 0,0062 mm

Tebal lapisan pembatas 1,4 m

Belum diketahui Belum diketahui Terindikasi 60 juta m3

Realisasi investasi dalam bentuk eksploitasi dan eksplorasi terhadap bahan tambang/galian oleh investor dari beberapa perusahaan swasta di Kabupaten Bungo sudah terlaksana. Pada umumnya investasi yang III-52 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dilakukan adalah terhadap bahan tambang/galian batu bara. Tabel 3.11: No. 1.

Investasi Pada Sektor Pertambangan Oleh Perusahaan Swasta di Kabupaten Bungo Nama Perusahaan

Jenis Izin/Kp

PT. Nusantara Thai Coal

2.

PT. Duta Niaga

3.

PT. Bumi Bara Perkasa

4.

PT. Sari Andara Perkasa

5.

PT. Alindo Mitra Sarana

6.

Koptan Merbabu

7. 8.

Koperasi Serba Usaha Sekapur PT. Triton Indomitra

9.

PT. Artha Prima Selaras

Sirih

KP. Batu Bara - Eksplorasi - Eksploitasi KP. Batu Bara - Eksploitasi KP. Batu Bara - Eksploitasi KP. Batu Bara - Eksploitasi KP. Emas - Eksploitasi KP. Batu Bara - Eksplorasi KP. Batu Bara - Eksploitasi KP. Batu Bara - Eksplorasi KP. Batu Bara - Eksplorasi

Luas Areal (Ha) 10.800 2.830 998 985 2.573 400 250 100 708 1.000

Sumber : Potret Ekonomi dan Potensi Daerah Kabupaten Bungo. Peningkatan kinerja pembangunan ekonomi pada sektor industri merupakan salah satu tolak ukur kemajuan perekonomian suatu daerah. Secara teoritis, kemajuan pada sektor industri diharapkan menjadi sumber lapangan pekerjaan bagi tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat. Pembangunan sektor industri di Kabupaten Bungo dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia sebagai bahan baku, mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan lebih lanjut dalam rangka memanfaatkan peluang pasar. Untuk itu, peningkatan kinerja pemerintah daerah untuk mengupayakan dukungan lintas sektoral yang meliputi penyediaan bahan baku dari area kawasan sentra produksi bagi berkembangnya sektor industri merupakan hal yang pokok.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 3.12: Banyaknya Unit Usaha, Investasi, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Kelompok Industri Besar di Kabupaten Bungo No.

Cabang Industri

Unit

Investasi

Tenaga

Produksi

Usaha

(Rp. 000)

Kerja

000)

(Rp.

1.

Moulding

-

-

-

-

2.

Tapioka

-

-

-

-

3.

Crumb Rubber

2

11.287.000

466

418.795.832,06

4.

Air Minum

2

915.000

37

737.285,47

dalam Kemasan 5.

*CPO Jumlah

2

-

6

12.202.000

-

503

419.553.117,50

Sumber : Bungo Dalam Angka, BPS * Dinas Perkebunan Pada saat ini investasi pada sektor industri di Kabupaten Bungo oleh beberapa perusahaan industri yang berskala besar sudah ada. Banyaknya unit usaha, investasi, tenaga kerja dan nilai produksi kelompok industri besar di Kabupaten Bungo. Industri Crumb Rubber mempunyai nilai investasi dan nilai produksi serta menyerap tenaga kerja paling banyak. Industri Air Minum dalam kemasan mempunyai nilai investasi dan jumlah tenaga kerja paling kecil. Selain keberadaan kelompok industri besar, keberadaan industri kecil di Kabupaten Bungo layak menjadi perhatian pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada, khususnya dalam upaya meningkatkan perkembangan perekonomian masyarakat atau sering disebut dengan ekonomi kerakyatan. Keberadaan industri kecil di Kabupaten Bungo sangat beragam, antara lain kerajinan rotan, kerajinan kayu, pengolahan ijuk, pembuatan batik, kerajinan bordir, kerajinan songket, pengolahan nata de coco, pengolahan pisang sale, pembuatan kerupuk lanting dan pengolahan emping melinjo. III-54 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 3.13: Banyaknya Unit Usaha, Investasi, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Kelompok Industri Kecil di Kabupaten Bungo No.

Cabang Industri

Unit Usaha

1. 2. 3.

Kimia Kertas & Pulp Agro dan Hasil Hutan Logam Mesin dan rekayasa Alat Angkut 4. Tekstil, Elektronika dan Aneka JUMLAH TOTAL

Investasi (Rp. 000)

Tenaga Kerja

Produksi (Rp. 000)

171 348 153

998.619,39 2.490.072,98 1.227.313,23

857 1.521 633

2.650.382,84 24.015.594,42 1.497.111,04

120

445.481,07

365

3.535,53

792

5.161.487,67

3.376

28.966.623,83

Sumber : Bungo Dalam Angka, BPS Dari Tabel di atas dapat dilihat, bahwa industri kecil pada cabang industri agro dan hasil hutan mempunyai jumlah unit usaha, nilai investasi, jumlah tenaga kerja dan nilai produksi yang paling besar. Kondisi ini sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada di Kabupaten Bungo, dimana bahan baku pada sektor pertanian dalam arti luas memang lebih dominan tersedia. Tabel 3.14 : Persentase Perbandingan Jumlah Nilai Investasi, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Industri Besar dan Kecil Terhadap Total Keseluruhan di Kabupaten Bungo No.

Cabang Industri 1. Industri Kecil 2. Industri Besar JUMLAH *% Industri Kecil *% Industri Besar

Unit Usaha 792 6 798 99,25 0,75

Investasi (Rp. 000) 5.161.487,67 12.202.00 17.363.487,67 35,49 64,51

Tenaga Kerja 3.376 503 3.879 87,03 12,97

Produksi (Rp. 000) 28.966.623,82 419.553.117,50 448.519.741,32 6,46 93,54

Total nilai investasi dan produksi industri kecil adalah 35,49 % dan 6,46 % dari total nilai investasi dan produksi industri di Kabupaten Bungo, jauh lebih kecil dibandingkan total nilai investasi dan produksi industri besar, yaitu 64,51 % dan 93,54 %. Akan tetapi industri kecil mampu menyerap tenaga kerja sebesar 87,03 % dari total tenaga kerja yang terserap oleh kegiatan industri di Kabupaten Bungo.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Pada dasarnya pengembangan sektor perdagangan di daerah bertujuan untuk mampu mendukung perkuatan daya saing, baik pada tingkat regional, nasional maupun global, sehingga diharapkan dapat memperkuat posisi daerah dalam aktivitas perdagangan regional, nasional maupun global. Disamping itu, berkaitan dengan kelancaran distribusi barang kebutuhan masyarakat, serta distribusi produk-produk yang dihasilkan sehingga mendapat tempat dipasaran, merupakan hal yang penting dan strategis dari peranan sektor pedagangan di daerah. Oleh karenanya, aktivitas kegiatan pada sektor perdagangan harus ditunjang dengan

tersedianya

berbagai

sarana

dan

prasarana

pendukung

berjalannya aktivitas kegiatan perdagangan. 8. KABUPATEN MERANGIN 8.1. Kondisi Geografis Secara geografis Kabupaten Merangin terletak antara 101o 32’39”– 102o38’35” Bujur Timur dan antara 1o 39’23”-2o 46’09” Lintang Selatan, dengan luas sebesar 7.679 km2 atau 767,9 Ha, serta batas wilayah sebagai berikut : sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Provinsi Bengkulu, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bungo, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kerinci dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sarolangun. Terbentuknya Kabupaten Merangin adalah berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 54 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kabupaten Merangin dengan Ibukota yang berkedudukan di Bangko, terdiri dari tanah pertanian, perkebunan, hutan dan rawa serta pemukiman. Wilayah Kabupaten Merangin berasal dari sebagian Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko yang pada saat ini terdiri atas 24 III-57 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI kecamatan sebagai berikut : 1) Kecamatan Jangkat, 2) Kecamatan Sungai Tenang, 3) Kecamatan Muara Siau, 4) Kecamatan Lembah Masurai, 5) Kecamatan Tiang Pumpung, 6) Kecamatan Pamenang, 7) Kecamatan Pamenang Barat, 8) Kecamatan Renah Pamenang, 9) Kecamatan Pamenang Selatan, 10) Kecamatan Bangko, 11) Kecamatan Bangko Barat, 12) Kecamatan Nalo Tantan, 13) Kecamatan Batang Mesumai, 14) Kecamatan Sungai Manau, 15) Kecamatan Renah Pembarap, 16) Kecamatan Pangkalan Jambu, 17) Kecamatan Tabir, 18) Kecamatan Tabir Ulu, 19) Kecamatan Tabir Selatan, 20) Kecamatan Tabir Ilir, 21) Kecamatan Tabir Timur, 22) Kecamatan Tabir Lintas, dan 23) Kecamatan Margo Tabir serta 24). Kecamatan Tabir Barat. Daerah bagian Timur dan Utara Kabupaten Merangin merupakan dataran rendah dengan temperatur minimal 30o C, sedangkan bagian Barat dan Selatan adalah dataran tinggi berbukit-bukit dengan temperatur minimal 28o C dengan curah hujan 1.600 mm sampai 3.900 mm/tahun, sedangkan daerah rendah 2.200 mm sampai 3.200 mm/tahun. Pada umum Kabupaten Merangin beriklim tropis, daya peredaran musim sepanjang tahun meliputi iklim rata-rata wilayah Indonesia bagian barat. Untuk topografi sebagian besar Kabupaten Merangin terdiri dari dataran rendah lebih kurang 60 % dan selebihnya merupakan dataran tinggi dan pegunungan lebih kurang 40 %. 8.2. Kondisi Demografi Penduduk Kabupaten Merangin dari tahun 2001 sampai 2010 terus mengalami peningkatan tiap tahun, untuk lebih jelas jumlah dan pertumbuhan penduduk Kabupaten Merangin dapat dilihat Tabel berikut :


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 3.15: Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Kabupaten Merangin Selama Periode Tahun 2001 - 2010. Tahun 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Jumlah Penduduk 255.183 257.102 270.325 272.929 274.231 277.595 281.476 286.578 292.013 333.206

Pertumbuhan (%) 0,75 5,14 0,96 0,48 1,23 1,40 1,81 1,90 14,11 2,78

Rata-rata

Sumber : Merangin Dalam Angka Tahun 2001 - 2010

Jumlah penduduk Kabupaten Merangin yang terbanyak terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 333.206 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terjadi pada tahun 2001 yang mencapai 255.183 jiw. Perkembangan jumlah penduduk di Kabupaten Merangin selama periode tahun 2001-2010 secara rinci tersaji dan jelas dapat dilihat pada Tabel . dan Gambar berikut. Perkembangan Jumlah Penduduk 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Perkembangan

jumlah

penduduk

Kabupaten

Merangin

terus

mengalami peningkatan yang bervariasi setiap tahunnya, hal ini disebabkan oleh angka kelahiran yang terus meningkat. Laju pertumbuhan penduduk di atas menunjukkan bahwa selama 10 tahun terakhir ini penduduk Kabupaten Merangin terus menunjukkan perkembangan pertumbuhan

yang

naik

penduduk

secara

Kabupaten

positif.

Rata-rata

Merangin

sebesar

persentase 2,78

%.

Pertumbuhan penduduk yang tertinggi pada tahun 2010 yaitu sebesar 14,11 %. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Merangin ini diatas pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi dan Indonesia yaitu untuk Provinsi Jambi 2,55 % dan Indonesia 1,49 %. Hal sesuai dengan pendapat Fauzi (2012) rata-rata pertumbuhan penduduk Provinsi Jambi lima tahun terakhir sebesar 2,25 % diatas pertumbuhan rata-rata penduduk Indonesia yaitu sebesar 1,49 %. Pertumbuhan ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran hal ini sesuai dengan pendapat Sunardi (2010) bahwa jumlah penduduk dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu yaitu bertambah dan berkurang, dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor yaitu: 1) kelahiran (natalitas), 2) kematian (mortalitas) dan 3) migrasi (perpindahan). Dari tahun ke tahun, sumberdaya alam terutama lahan di Kabupaten Merangin selalu mengalami dinamika yang pemanfaatannya bergantung pada pengelolaan yang didasarkan pada perkembangan dan pertumbuhan penduduk, fluktuasi pendapatan serta laju pembangunan yang dinamis pula. Disamping itu, program dan kebijakan yang telah diambil secara langsung

turut

memberikan

andil

terhadap

perubahan-perubahan

tersebut. Luas penggunaan lahan di Kabupaten Merangin secara umum digunakan untuk lahan perkebunan yang mana dilahan perkebunan secara umum dapat menyedia hijauan makanan yang merupakan sumber daya III-60 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI alam yang cukup besar untuk pengembangan ternak sapi potong. Batubara (2003) bahwa integrasi ternak dengan tanaman kelapa sawit dapat saling menguntungkan yakni hijauan di perkebunan kelapa sawit dapat dikonsumsi ternak yang untuk selanjutnya diubah menjadi daging. Hijauan sebagai bahan utama makanan ternak ruminansia dapat bersumber dari budidaya tanaman hijauan pakan ternak, padang penggembalaan umum, lahan tanaman perkebunan, limbah pertanian dan limbah agroindustri (Ilham, 1995). Tabel 3.16: Perkembangan Jenis Penggunaan Lahan di Kabupaten Merangin Selama Periode Tahun 2005 - 2010. Jenis Penggunaan Lahan A. Lahan Sawah : 1. Yang ditanami padi 2. Yang tidak ditanami Padi 3. Sementara Tidak Diusahakan B. Lahan Kering : 1. Pekarangan, Tegal/Kebun, Ladang/Huma 2. Pengembalaan/Padang Rumput 3. Sementara Tidak Diusahakan 4. Pohon/Hutan Rakyat 5. Hutan Negara 6. Perkebunan 7. Lain-lain C. Lahan lainnya 1. Rawa (tidak ditanami) 2. Tambak/Kolam/Tebat Jumlah

Tahun 2006 13.753 8.497 2.122 3.134

Tahun 2007 14.038 8.565 2.068 3.405

Tahun 2008 13.732 9.365 1.075 3.292

Tahun 2009 13.732 9.314 1.000 3.418

Tahun 2010 13.744 8.991 855 3.898

732.423

733.325

731.459

731.449

731.449

117.804

136.943

141.908

141.075

141.075

10.832 31.567 32.923 206.861 300.360 32.076

11.067 39.632 31.013 189.560 302.492 22.618

10.977 46.763 32.392 188.860 291.718 18.841

10.977 32.254 47.724 188.860 292.718 17.841

10.977 32.254 47.724 188.860 292.718 17.841

21.724 21.373 351

20.537 20.203 334

22.709 22.334 375

22.719 22.334 385

22.707 22.334 373

767.900

767.900

767.900

767.900

767.900

Sumber : Distannakkan, 2010

8.3. Pertumbuhan Ekonomi Dari Tahun 2006 sampai dengan 2009 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi terus tumbuh positif. Namun pertumbuhan Kabupaten Merangin relatif lebih fluktuatif dibandingkan III-61 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Provinsi Jambi. Laju pertumbuhan Kabupaten Merangin sebesar 4,76 persen di Tahun 2006 tumbuh menjadi 7,04 persen pada Tahun 2007, kemudian melambat pada tahun 2008 menjadi 5,99 persen dan tumbuh kembali pada Tahun 2008 menjadi 8,42. Sedangkan laju pertumbuhan Provinsi Jambi terus tumbuh dari tahun 2006 sampai dengan Tahun 2008 yaitu berturut-turut sebesar 5,89 persen , 6,82 persen dan 7,16 persen. Tapi pada tahun 2009 pertumbuhan melambat sebesar 6,37 persen. Secara riil Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan meningkat dari 1.012.318,88 juta rupiah pada tahun 2008 menjadi 1.097.537,41 juta rupiah pada tahun 2009 atau tumbuh sebesar 8,42 persen. Sedangkan menurut harga berlaku, Produk Domestik Regional Bruto terjadi kenaikan sebesar 21,56 persen yaitu dari 2.262.562,43 juta rupiah pada tahun 2008 menjadi 2.750.306,46 juta rupiah pada tahun 2009. 8.4. Peluang Investasi dan Potensi Daerah Kabupaten Merangin memiliki potensi sumber daya daya cukup melimpah, baik dalam bentuk potensi sumberdaya yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Potensi unggulan dari sumberdaya yang dapat diperbarui, berupa berbagai jenis komoditi yang dapat dihasilkan di Kabupaten Merangin, baik dalam non kayu maupun berbagai jenis kayukayuan serta hasil hutan. Sedangkan untuk komoditi berbagai jenis kayu, sekarang ini telah mengalami penurunan yang cukup draktis ini diakibatkan oleh potensi yang ada semakin terbatas dari tahun ke tahun sebagai akibat tidak adanya penanaman kembali. Adapun komoditi unggulan di Kabupaten Merangin yang terkasuk dalam kotegorinono kayu, dapat dibagi dalam ; komoditi unggulan tanaman pangan, komoditi unggulan perkebunan, komoditi unggulan perternakan dan komoditi unggulan perikanan. Komoditi unggulan yang III-62 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI termasuk dalam pertanian khususnya tanaman pangan menyangkut berbagai komoditi yang diusahakan petani secara umum maupun khusus. Komoditi tanaman pangan yang menjadi unggulan di Kabupaten Merangin antara lain : Padi, dengan luasan lahan sebesar 32.616 ha; Kentang, dengan luasan sebesar 800 ha; Jeruk, dengan luasan sebesar 720 ha; Duku, dengan luasan sebesar 1.498 ha dan Sayur-sayuran , dengan luasan sebesar 2.643 ha serta komoditi lainnya. Sedangkan untuk komoditi perkebunan, Kabupaten Merangin memeliki berbagai jenis komoditi unggulan.; Selain jenis tanaman yang telah dibudidayakan sejak nenek moyang, juga terdapat berbagai komoditi baru yang diminati hampir seluruh lapisan masyarakat. Adapun berbagai jenis komoditi perkebunan tersebut adalah sebagia berikut : Terhadap perternakan dan perikanan, di Kabupaten Merangin juga terus dikembangankan secara bersinambungan. Untuk jenis komoditi perternakan yang menjadi andalan antara lain, pemgembangan Sapi Bali dan Kambing Peranakan Etawa di Kecamatan Tabir dan Pemenang. Jenis kedua hewan ini termasuk hewan besar dan sedang yang terus di kembangkan

di

Kabupaten

Merangin.

Bahkan

menjadi

kawasan

pengembangan di Kecamatan Tabir dan Pemenang telah dijadikan kawasan sentra pengembangannya. Untuk menjaga komoditi perikanan, khususnya dengan ikan khas di Kabupaten Merangin telah ditetapkan komoditi ikan semah sebagai ikan unggulan di Merangin. Namun demikan, jumlah ikan ini masih terus dikembangkan. Salah satu pengembangan dan pelestariannya, telah dilakukan melalui pengembangan kawasan khusus (kawasan

reservat)

dan

pengembangan

lubuk

larangan

secara

bersinambungan.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI IX. KABUAPTEN SAROLANGUN 9.1. Kondisi Geografis Kabupaten Sarolangun yang dikenal dengan daerah Sepucuk Adat

Serumpun Psekomerupakan Kabupaten pemekaran yang

dibentuk

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 1999 pada tanggal 12 Oktober 1999, bersamaan dengan Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara administrasi, Kabupaten Sarolangun terbagi menjadi 10 Kecamatan, 134 Desa dan 9 Kelurahan dengan luas wilayah 6.174 km2, yang terdiri dari Kecamatan Batang Asai 858 km2 (13,90%), Kecamatan Limun 799 km2 (12,94%), Kecamatan Cermin Nan Gedang 320 km2 (5,18%), Kecamatan Pelawan 330 km2 (5,34%), Kecamatan Singkut 173 km2 (2,80%), Kecamatan Sarolangun 319 km2 (5,17%), Kecamatan Bathin VIII 498 km2 (8,07%), Kecamatan Pauh 1.770 km2 (28,67%), Kecamatan Air Hitam 471 km2 (7,63%), Kecamatan Mandiangin 636 km2 (10,30%) . Jarak dari ibukota Provinsi Jambi ke ibukota Kabupaten Sarolangun sekitar 180 Km dan dapat ditempuh dalam 4 jam dengan kendaraan roda empat. Kabupaten Sarolangun secara geografis terletak antara 102o 03’39” sampai 103o 13’17” Bujur timur dan antara 01o53’39” sampai 02o 46’24” Lintang Selatan. -

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Batanghari,

-

sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas,

-

sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong dan

-

sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Merangin.

Jarak Antara Sarolangun dengan Kota-kota Lain dalam Provinsi Jambi: o

Sarolangun - Sungai Penuh = 240 km

o

Sarolangun - Muara Bungo= 152 km

o

Sarolangun - Muara Tebo = 197 km

o

Sarolangun - Kuala Tungkal = 282 km III-64


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI o

Sarolangun - Muara Sabak = 273 km

o

Sarolangun - Muara Bulian = 111 km

o

Sarolangun – Jambi = 179 km

o

Sarolangun – Sengeti = 225 km

o

9. Sarolangun – Bangko = 72 km

9.2. Kondisi Demografis Jumlah penduduk Kabupaten Sarolangun tahun 2011 mencapai 265.982 jiwa, terdiri dari laki-laki 137.046 jiwa dan perempuan 128.936 jiwa, Untuk Jumlah yang lebih terinci dapat di lihat pada tabel berikut ini : Tabel 3.17: Jumlah Penduduk Kab Sarolangun Tahun 2011 Penduduk Akhir Bulan Maret Ini Laki-Laki Perempuan Jumlah 1 Sarolangun 28.258 26.654 54.912 2 Pauh 10.905 10.067 20.972 3 Pelawan 17.764 16.603 34.367 4 Limun 8.234 7.928 16.162 5 Singkut 22.019 20.754 42.773 6 Batang Asai 8.402 8.478 16.880 7 Mandiangin 14.009 12.886 26.895 8 Air Hitam 9.916 8.986 18.902 9 Cermin Nan Gedang 6.185 5.822 12.007 10 Bathin VIII 11.354 10.758 22.112 JUMLAH 137.046 128.936 265.982 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sarolangun

No

Kecamatan

9.3. Pertumbuhan Ekonomi Aktivitas perdagangan di Kabupaten Sarolangun didukung oleh keberadaan sarana perdagangan yang meliputi sejumlah pasar tradisional dan pasar lokal. Keberadaan pasar membuat aktivitas perekonomian di “Bumi Sepucuk Adat Serumpun Pseko”. ini semakin berkembang. Karenanya, Pemkab berupaya semaksimal mungkin melengkapi berbagai sarana dan prasarana penunjang guna menghasilkan pasar yang memadai bagi masyarakat, baik itu pasar tradisional maupun pasar lokal hingga III-65 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI upaya menciptakan pasar modern. Jumlah pasar tradisional pada tahun 2009 sebanyak 11 unit, Pembangunan kios sebanyak 62 unit begitu juga dengan rehab pasar kecamatan. Angka agreget PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2000 Kabupaten Sarolangun tahun 2009 yang tersaji dapat terlihat bahwa PDRB perkapita Kabupaten Sarolangun tahun 2009 adalah sebesar 14,891,205.57 rupiah setahun, sedangkan di tahun 2008 hanya mencapai 12,481,129 rupiah, hal ini berarti telah terjadi kenaikan PDRB perkapita sebesar 19,31 persen dari tahun sebelumnya. Jika dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan 2000, PDRB perkapita Kabupaten Sarolangun tahun 2009 adalah sebesar 5,221,339.42 rupiah setahun dengan mengalami

kenaikan

PDRB

perkapita

sebesar

5.92%

deri

tahun

sebelumnya yang hanya sebesar 4,929,591 rupiah. Capaian kemajuan ekonomi daerah Kabupaten sarolangun telah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang dilihat dari indikator makro ekonomi, seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor BPS Sarolangun, pada tahun 2000 nilai PDRB Kabupaten Sarolangun atas dasar harga berlaku dengan migas, sebesar Rp. 629,41 milyar, sampai dengan tahun 2009 telah meningkat menjadi Rp. 3,24 triliun. Sedangkan PDRB tanpa Migas pada tahun 2009 telah meningkat menjadi Rp. 2,82 triliun. Bila dilihat PDRB perkapita berdasarkan harga berlaku dengan migas tahun 2000 mencapai Rp. 3,53 jut, meningkat menjadi Rp. 14,89 juta pada tahun 2009. PDRB perkapita tanpa migas tahun 2000 sebesar Rp. 28 juta, meningkat menjadi Rp. 12,92 juta pada tahun 2009. Jika dihitung berdasarkan atas dasar harga konstan (tahun 2000) dengan migas, PDRB perkapita tahun 2000 sebesar Rp. 3,53 juta, sampai dengan tahun 2009 meningkat menjadi Rp. 5,22 juta, PDRB perkapita tanpa migas tahun 2000 III-66 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI sebesar Rp. 3,28 juta, meningkat menjadi Rp. 4,93 juta pada tahun 2009. Dilihat dari perkembangan PDRB berdasarkan harga konstan yang lebih menggambarkan riil yang terjadi dalam perekonomian daerah, Alhamdulillah dari tahun ke tahun Kabupaten Sarolangun mengalami peningkatan, dimana laju pertumbuhan ekonomi dengan migas tahun 2001 sebesar 6,52 persen meningkat pada tahun 2009 menjadi 7,99 persen. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi tanpa migas tahun 2001 sebesar 4,77 persen meningkat. Puji Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa yang mana laju pertumbuhan ekonomi ini, termasuk dalam katagori tinggi diantara Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. X. KOTA SUNGAI PENUH 10.1. Kondisi GEOGRAFIS Letak Geografis Kota Sungai Penuh antara 1010 14' 32'' BT sampai dengan 1010 27' 31'' BT dan 020 01' 40'' LS sampai dengan 020 14' 54'' LS. Dengan luas keseluruhan 39.150 ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 ha (59,2%) dan lahan hunian budidaya seluas 15.972,4 ha (40,8%) dan dengan jumlah penduduk 87.804 jiwa. Kota Sungai Penuh memiliki luas keseluruhan 39.150 Ha, yang terdiri dari TNKS seluas 23.177,6 Ha (59,2 %) dan lahan Hunian/ budidaya seluas 15.972,4 Ha (40,8%). Jumlah penduduk : 79.991 jiwa Terdiri dari 5 Kecamatan : 1.

Kecamatan Sungaipenuh

2.

Kecamatan Hamparan Rawang

3.

Kecamatan Pesisir Bukit

4.

Kecamatan Kumun Debai

5.

Kecamatan Tanah Kampung


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 3.18 : Luas Kecamatan di Kota Sungai Penuh

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2008 batas wilayah Kota Sungai Penuh sebagai Berikut : o

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci.

o

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sitinjau Laut, dan Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

o

Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Pesisir dan Kab. Mukomuko.

o

Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat Timur Tofografi Kota Sungai Penuh Berada Pada dataran tinggi berbukit-

bukit dan di kelilingi Bukit barisan dan hutan lebat dengan ketingian 100 1000 m dpl menyebabkan Kota Sungai Penuh memiliki iklim yang sejuk dan nyaman. Kondisi geografi Kota Sungai Penuh : 1. Keadaan Iklim (rata-rata) a. Curah Hujan harian rata-rata dalam satu tahun 49,4 - 169,2 mm/th, Sumber data dari Bandara b. Kecepatan Angin rata-rata dalam satu tahun 13 m/detik, Sumber III-68 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI data dari Bandara c. Kelembapan Udara harian rata-rata dalam satu tahun 39 % Sumber data dari Bandara d. Suhu harian rata-rata dalam satu tahun 17,2 29,3 0C Sumber data dari Bandara 2. Topografi a. Ratarata ketinggian di atas permukaan laut < 813 Mdpi Sumber data dari BPS b. Luas kemiringan lahan 1. Luas dataran datar dengan kemiringan antara (0 20) 6.300 Ha Sumber data dari BPS 2. Luas daratan yang bergelombang dengan kemiringan antara (5 150) 1.295 Ha Sumber data dari BPS 3. Luas daratan curam yang bergelombang dengan kemiringan antara (16 400) 4.345 Ha Sumber data dari BPS 4. Luas daratan sangat curam yang bergelombang dengan kemiringan antara (>400) 1.295 Ha Sumber data dari BPS 3. Wilayah Kota Sungai Penuh memiliki luas daratan dengan spesifikasi (sawah, non sawah dan hutan) dengan luas keseluruhan 39.150 Ha Sumber data dari BPS 4. Penggunaan Lahan a.

Lahan Non Sawah 1. Luas lahan non sawah yang belum atau tidak diusahakan 8.772 Ha Sumber data dari DPPK 2. Luas lahan kolam air tawar 12,70 Ha Sumber data dari DPPK 3. Luas lahan ladang dan tegalan 2.157 Ha Sumber data dari DPPK 4. Luas lahan padang rumput alami 2.129 Ha Sumber data dari III-69


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI DPPK 5. Luas lahan untuk keperluan perkebunan 4.966 Ha Sumber data dari DPPK 6. Luas lahan untuk permukiman penduduk 1.344 Ha Sumber data dari DPPK b. Lahan Persawahan 1. Luas lahan sawah rawa atau payou 900 Ha Sumber data dari DPPK 2. Luas lahan sawah yang tadah hujan 2.380 Ha Sumber data dari DPPK 3. Luas lahan sawah irigasi teknis 459 Ha Sumber data dari DPPK c.

Lahan Hutan 1. Luas lahan hutan lindung 23.177,6 Ha Sumber data dari DPPK 2. Luas lahan hutan produksi terbatas 1.825 Haa Sumber data dari DPPK 3. Luas lahan hutan rakyat 575 Ha Sumber data dari DPPK

I0.2. Kondisi Demografis Jumlah Penduduk Kota Sungai Penuh sampai akhir tahun 2011 yaitu berjumlah 89.716 jiwa (Sumber Dinas Dukcapil, Desember 2011) dengan komposisi penduduk menurut jenis kelamin laki-laki sebanyak 45.144 jiwa (50,32%) dan perempuan 44.572 jiwa (49,68%), dan jumlah Kepala Keluarga 25.950 KK yang tersebar di 5 Kecamatan dan 2 Kecamatan Pemekaran dengan kepadatan penduduk rata-rata ± 229 jiwa/km2 , yang merupakan daerah dengan tingkat kepadatan kedua tertinggi di Provinsi Jambi setelah Kota Jambi. Sedangkan kepadatan penduduk di luar wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (dihitung berdasarkan luas lahan budi daya), yaitu 562 jiwa/km2


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 10.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Sungai Penuh merupakan wilayah kota

yang sebagian

wilayahnya merupakan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) dan merupakan daerah perkotaan yang berada pada dataran tinggi sehingga beriklim sejuk dengan keindahan alam yang mengelilinginya. Sektor perdagangan dan jasa merupakan memberikan kontribusi terbesar dalam menggerakan perekonomian Kota Sungai Penuh. Didukung oleh 21 unit kelompok pertokoan, 3 unit pasar, 4 unit swalayan , Pusat perbelanjaan Kincai Plaza dan 5 unit Mini market. Di sektor Sektor Jasa perbankan Kota Sungai Penuh memiliki sekitar 7 Bank (2 Bank Pemerintah dan 5 Bank Swasta). Diperkuat pula oleh 195 lembaga non Bank, terdiri dari 78 unit Koperasi, 1 unit Asuransi, 10 unit Simpan pinjam, dan 106 lembaga non bank lainnya. Di Sektor pertanian, Kota Sungai Penuh merupakan daerah surplus beras, selain juga menghasilkan berbagai macam tanaman holtikultura. Kedepan sektor ini diarahkan sebagai penghasil benih unggul untuk wilayah sekitarnya. Selain itu juga sebagai daerah yang menjadi pusat processing, manufacturing dan packaging bagi hasil-hasil pertanian yang dihasilkan oleh Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci. Di sektor pendidikan didukung oleh sejumlah sarana prasarana pendidikan yang teridiri dari Sekolah Dasar (75 buah), SLTP (11 buah), SLTA (13 buah) dan 6 Perguruan tinggi (1 Perguruan tinggi Negeri dan 5 Perguruan tinggi swasta). Sektor Jasa Kesehatan terdapat Rumah Sakit (2 unit), Puskesmas (4 unit), Puskesmas Pembantu (8 unit), Rumah bersalin (4 unit), 10 Unit Apotik. Kondisi perekonomian Kota sungai Penuh dapat dilihat pada pendapatan regional domestik bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan sebagai berikut:


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 3.19: PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sarolangun

Tabel diatas menunjukan bahwa secara nominal terjadi peningkatan dalam perekonomian Kota Sarolangun. Namun bila dicermati tingkat pertumbuhan, ternyata tidak begitu menunjukan perkembangan secara significant setiap tahunnya. Bahkan untuk tahun 2011 justru mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Tabel 3.20 Perkembangan PDRB per kapita.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 3.21 Kontribusi dan laju Pertumbuhan Masing-Masing Sektor Ekonomi 2011

Dari

data

PDRB

tersebut

diatas

memperlihatkan

kegiatan

perekonomian di Kota Sungai Penuh selama tahun 2011 mampu menciptakan nilai tambah bruto (NTB) sebesar Rp. 1, 746 triliun, secara sektoral maka kegiatan ekonomi di Kota Sungai Penuh didominasi oleh tiga sektor ekonomi yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberi kontribusi PDRB sebesar Rp. 533,750 milyar (30,56%), sektor pengangkutan dan komunikasi memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp. 330,322 milyar (18,91%) dan Sektor jasa-jasa memberikan kontribusi PDRB sebesar Rp. 292,800 milyar (16,77%). Kondisi ini sesuai dengan ciri perekonomian daerah urban/perkotaan dimana struktur ekonominya didominasi dengan sektor tersier. 10.4. Peluang Investasi dan Potensi Kondisi eksisting pasar tradisional Kota Sungai Penuh sudah tidak ideal bagi sebuah kota. Hal ini terlihat banyaknya pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan diruas-ruas jalan dekat pasar induk Tanjung Bajure. Jumlah pedagang kaki lima yang ada pada saat ini adalah sebanyak ± III-73 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 1000 pedagang. Melihat kondisi pasar yang ada sekarang jauh dari konsep kenyaman dan kebersihan pasar. Sehingga dengan demikian Kota Sungai Penuh sangat membutuhkan pembangunan pasar tradisional semi moderen.

Untuk mendukung pembangunan pasar tradisional semi

modern pemerintah Kota Sungai Penuh tengah mengupayakan lahan seluas ± 6 Ha untuk pembangunan pasar tersebut. Tingginya minat beli masyarakat baik yang berasal dari Kota Sungai Penuh maupun dari luar Kota Sungai Penuh yang menyebabkan maraknya berdiri mini market-mini market. Berdasarkan penomena terkini, Kota Sungai Penuh sangat layak dibangun pasar modern (seperti Ramayana, Hypermart, Matahari, Carrefour, Hero dan lain sebagainya) serta pasar grosir. a. Padi Padi merupakan

produk andalan pertama di sektor pertanian.

Produksi padi di Kota Sungai Penuh pada tahun 2010 sebesar 35.154 ton dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 43.289 ton. Kota Sungai Penuh yang juga sentra perdagangan beras Kerinci pada umumnya, dengan pasokan rata-rata sebesar 140.000 ton per tahun. Produksi beras yang dipasarkan di Kota Sungai Penuh pada tahun 2011 sebesar 183.289 ton. Dengan potensi yang demikian maka di Kota Sungai Penuh sangat cocok dikembangkan: 1.

Pendirian industri pengemasan beras

2.

Pendirian Industri pengolahan beras

b. Kentang Tanaman

kentang

sangat potensi sekali

di Kota Sungai Penuh,

produksi pada tahun 2011 sebesar 875 ton. Produksi kentang yang dipasarkan melalui Kota Sungai penuh termasuk dari Kabupaten Induk rata-rata sebesar 50.875 ton per tahun, Dengan potensi yang demikian maka di Kota Sungai Penuh sangat cocok pendirian industri makanan III-74 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI ringan dengan berbahan baku kentang. c.

Tomat Produksi Tomat di Kota Sungai Penuh pada tahun 2011 sebesar 292 ton, yang dipasarkan di Kota Sungai Penuh termasuk Kabupaten Induk tahun 2011 sebesar 5.072 ton, dengan potensi yang demikian cocok untuk dikembangkan dengan pengolahan industri Tomat menjadi Saus, minuman lainnya.

d. Cabe Tanaman Cabe juga sangat pontensi di Kota sungai Penuh, produksi tahun 2011 sebesar 1.248 ton dan yang dipasarkan di Kota Sungai Penuh termasuk dari Kabupaten Induk ( Kab. Kerinci ) Tahun 2011 sebesar 5.048 ton, untuk pemasarannya perlu pendirian industri pengolahan cabe bubuk, saus cabe, cabe giling dalam kemasan dan lainnya e. Ubi jalar Ubi rambat/ Ubi jalar adalah tanaman yang mudah ditanam dan biaya murah, banyak ditanam petani yang kurang modal, produksi tahun 2011 sebesar 1.367 ton dan yang dipasarkan di Kota Sungai Penuh termasuk Kabupaten Induk Tahun 2011 sebesar 26.307 ton, untuk pengembangan pemasarannya perlu pendirian Industri pengolahan ubi menjadi tepung, bahan makanan ringan, dan lainnya. XI. KABUPATEN KERINCI 11.1. Kondisi Geografis Kabupaten Kerinci terletak diantara 1o 40' Lintang selatan sampai dengan 2 o 26' lintang selatan dan diantara 101o 08' Bujur timur sampai dengan 101o 50 Bujur timur. Luas wilayah Kabupaten Kerinci 3.808,5 km2, yang terdiri dari :


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI : 743,85 km2

-

Kec. Gunung Raya

-

Kec. Batang Merangin : 566,10 km2

-

Kec. Keliling Danau

: 303,20 km2

-

Kec. Danau Kerinci

: 297,30 km2

-

Kec. Sitinjau Laut

: 39,50 km2

-

Kec. Air Hangat

: 222,21 km2

-

Kec. Air Hangat Timur : 151,52 km2

-

Kec. Depati Tujuh

: 25,80 km2

-

Kec. Gunung Kerinci

: 444,76 km2

-

Kec. Siulak

: 590,20 km2

-

Kec. Kayu Aro

: 266,55 km2

-

Kec. Gunung Tujuh

: 162,50 km2

Kabupaten Kerinci terletak diantara 10 40’ Lintang Selatan sampai dengan 20 26’ Lintang Selatan dan diantara 1010 08’ Bujur Timur sampai dengan 1010 50’ Bujur Timur. Daerah ini beriklim tropis dengan suhu rata-rata sekitar 22 0 C. Kabupaten Kerinci mempunyai luas ± 3.808,50 km2 yang terletak di sepanjang Bukit Barisan, d iantaranya terdapat gunung-gunung

antara lain Gunung Kerinci yang tingginya

3.805

meter dan merupakan gunung yang tertinggi di Pulau Sumatra, serta danau-danau seperti Danau Kerinci dan Danau Gunung Tujuh, yang merupakan danau tertinggi di Asia Tenggara. Ketinggian Kabupaten Kerinci berada diantara 500 meter sampai 1.500 meter dari permukaan laut. Batas-batas Wilayah Kabupaten Kerinci : o

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Solok Propinsi Sumatra Barat

o

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin

o

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo

o

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara Propinsi III-76


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Bengkulu dan Kabupaten Pesisir Selatan Propinsi Sumatra Barat. Jarak Ibu Kota Kabupaten Kerinci dengan Kota Lain di Propinsi Jambi. o

Sungai Penuh Jambi Via Bungo

491,6

Km

Via Sarolangun

421,29 Km

o

Muara Bulian

362,36 Km

o

Muara Sabak

550,73 Km

o

Kuala Tungkal

549,99 Km

o

Sarolangun

242

o

Bangko

164,18 Km

o

Bungo

240

o

Tebo

285,80 Km

Km Km

11.2. Kondisi Demografis Berdasarkan hasil pencacahan Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Kabupaten Kerinci adalah 229 387 orang, yang terdiri atas 114 406 lakilaki dan 114 981 perempuan. Dari hasil SP2010 tersebut tampak bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Kerinci masih bertumpu di Kecamatan Kayu Aro yakni sebesar 17,14 persen, kemudian diikuti oleh Kecamatan Siulak sebesar 13,37 persen, sedangkan kecamatan lainnya dibawah 10 persen.Kayu aro, Siulak dan Keliling Danau adalah 3 kecamatan dengan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yang masing-masing berjumlah 39 330 orang, 30 668 orang, dan 21 992 orang. Sedangkan Kecamatan Gunung Kerinci merupakan kecamatan yang paling sedikit penduduknya, yakni 11 619 orang. Dengan luas wilayah Kabupaten Kerinci sekitar 3 808 Kilo meter persegi yang didiami oleh 229 387 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kerinci adalah 60 Orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah Kecamatan Depati Tujuh yakni 557 orang per kilometer persegi, III-77 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI sedangkan yang paling rendah adalah Kecamatan Gunung Raya yakni 11 Orang per kilometer persegi.

11.3. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi merefleksikan peningkatan produksi seluruh barang-barang dan jasa-jasa dalam suatu perekonomian. Pada tingkat perekonomian wilayah atau regional, nilai produksi keseluruhan barangbarang dan jasa-jasa tersebut dinyatakan sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB dapat dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada setiap saat barang-barang dan jasa-jasa diproduksi atau dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Perhitungan pertama menghasilkan nilai PDRB nominal atau PDRB berdasarkan harga berlaku, sedangkan perhitungan kedua menghasilkan nilai PDRB rill atau PDRB berdasarkan harga konstan. Nilai PDRB rill menghilangkan efek kenaikan harga sehingga angkanya benar-benar mencerminkan kenaikan produksi seluruh barang-barang dan jasa-jasa yang tingkat kenaikannya disebut sebagai laju pertumbuhan III-78 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kerinci mencapai 5,01 persen per tahun selama periode 2000-2008 yang ditunjukkan oleh kenaikan PDRB rill dari Rp 677.081,23 juta pada tahun 2000 menjadi Rp 1.000.752,44 juta pada tahun 2008. Bila disimak perkembangannya per tahun, laju pertumbuhan ekonomi meningkat secara konsisten selama periode 20002007

kemudian

melambat

pada

tahun 2008

bersamaan

dengan

melambatnya pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dan perekonomian nasional sebagai imbas dari krisis keuangan global. Meski demikian penurunannya relatif sangat kecil yang mencerminkan bahwa fondasi ekonomi Kabupaten Kerinci sesunguhnya masih cukup kuat. Bila dilihat lebih jauh pola pertumbuhannya secara sektoral, peningkatan tertinggi terjadi pada sektor bangunan dan sektor listrik dan air bersih. Peningkatan nilai produksi rill sektor pertanian yang menjadi lapangan usaha sebagian besar penduduk Kabupaten Kerinci berada pada posisi ketiga. Sektor pertanian berperan sebagai pensuplai berbagai produk bahan makanan baik nabati maupun hewani untuk kebutuhan rumah tangga dan bahan baku industri. Sebagai kebutuhan pokok, permintaan komoditas bahan makanan bersifat relatif inelastis, artinya pengaruh harga dan pendapatan konsumen relatif kecil bila dibandingkan dengan pengaruhnya terhadap permintaan produk industri. Produkproduk pertanian yang berasal dari Kabupten Kerinci di suplai ke berbagai daerah di Sumatera dan Pulau Jawa bahkan ekspor ke negara tetangga. Faktor inilah salah satu yang menjadi keunggulan Kabupaten Kerinci sehinga daya tahannya relatif cukup tinggi terhadap guncangan eksternal. Sektor lain yang mengalami peningkatan nilai tambah cukup tinggi adalah pengangkutan dan komunikasi serta sektor perdagangan. Sektor pertama merupakan penyedia jasa infrastruktur pengangkutan dan komunikasi. Peningkatan nilai tambah yang cukup tinggi pada sektor ini III-79 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI bersumber dari peningkatan nilai tambah sub sektor komunikasi sebesar 5,86 persen per tahun, sementara peningkatan nilai tambah sub sektor pengangkutan tercatat sebesar 4,88 persen. Yang cukup menarik adalah, peningkatan margin jasa transportasi dan komunikasi terjadi dalam kondisi infrastruktur transportasi yang kurang memadai. Fakta ini dapat ditafsirkan sebagai pencerminan dari rendahnya efisiensi dalam kegiatan pengangkutan dan komunikasi. Peningkatan nilai tambah sektor pengangkutan dan komunikasi diiringi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran pada posisi berikutnya. Aktivitas sub sektor perdagangan terkait langsung dengan jasa yang

dihasilkan

sektor

pengangkutan

dan

komunikasi.

Sektor

perdagangan berperan sebagai media yang mempertemukan produsen dan konsumen yang difasilitasi oleh sektor pengangkutan dan komunikasi. Peningkatan nilai tambah sub sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai 4,77 persen per tahun merefleksikan tingginya margin perdagangan yang diperoleh pelaku aktivitas ekonomi sektor ini. Peningkatan margin yang tinggi pada sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor perdagangan akan berimplikasi pada mengecilnya proporsi peningkatan nilai tambah yang diperoleh produsen sehingga aktivitas ekonomi secara keseluruhan akan menjadi kurang efisien. Sektor keuangan tercatat sebagai sektor yang peningkatan nilai tambah atau pertumbuhannya paling rendah. Sektor keuangan merupakan urat nadi bagi perkembanan berbagai aktivitas ekonomi sektor rill. Laju pertumbuhan yang relatif rendah pada sektor ini dapat dimaknai sebagai refleksi dari lambannya perkembangan kegiatan pembiayaan aktivitas ekonomi di Kabupaten Kerinci. Kondisi ini terkait erat dengan terbatasnya aktivitas industri pengolahan, padahal aktivitas sektor ini memiliki mata rantai aktivitas lebih panjang yang menciptakan keterkaitan langsung atau tidak langsung ke aktivitas ekonomi dibagian hulu dan aktivitas industri III-80 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI lanjutan dibagian hilir. Hingga saat ini Kabupaten Kerinci masih berperan sebagai pemasok bahan mentah atau bahan baku ke daerah lain atau luar negeri terutama produk tanaman bahan makanan dan perkebunan. Pengolahan produk-produk lokal masih relatif terbatas pada industri rumah tangga dan industri kecil yang menghasilkan makanan olahan. Kondisi ini terlihat dari laju pertumbuhan sektor industri yang relatif rendah menempati posisi terendah ketiga setelah sektor keuangan dan sektor pertambangan dan pengalian. Tingkat industrialisasi yang masih sangat rendah membatasi aktivitas yang dapat dibiayai perbankan secara lebih luas. Namun dalam tiga tahun terakhir telah terjadi peningkatan laju pertumbuhan sektor industri pengolahan secara signifikan dibanding periode tahun 2000-2005. Sementara itu, aktivitas sektor pertambangan dan penggalian di Kabupaten Kerinci masih sangat terbatas pada aktivitas sub sektor penggalian khususnya bahan galian golongan C. Pola

pertumbuhan

ekonomi

seperti

dikemukakan

di

atas

berpengaruh langsung terhadap perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kerinci. Pertumbuhan sektor pertanian yang lebih tinggi dibanding sektor industri menyebabkan pangsanya tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan meningkat pada tahun 2008, sementara pangsa sektor industri pengolahan menurun dari posisinya pada tahun 2000. Angkaangka ini menunjukkan bahwa pola perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kerinci tidak berlangsung seperti lazimnya yang terjadi pada perekonomian wilayah maju yaitu bergesernya aktivitas ekonomi dari pertanian ke industri dan jasa-jasa. Pada kasus perekonomian Kabupaten Kerinci, dominasi sektor pertanian tergolong sangat tinggi, hampir mencapai 70 persen terhadap PDRB. Ini berarti bahwa pangsa sektor di luar pertanian hanya sekitar 30 persen lebih. Bila diamati lebih jauh, terdapat dua sub sektor yang menyumbang paling besar terhadap PDRB sektor pertanian yaitu sub III-81 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI sektor tanaman bahan makan dan perkebunan. Kedua sub sektor ini merupakan lapangan usaha utama yang menjadi sumber penghidupan masyarakat

Kabupaten

Kerinci.

Akan

tetapi

Sebagian

besar

dari

komoditas-komoditas pertanian tersebut belum mengalami prosesing lebih lanjut dalam aktivitas industri manufaktur. Penyumbang terbesar kedua adalah sektor jasa-jasa terutama sub sektor jasa pemerintahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi terbesar berasal dari sub sektor perdagangan. Fakta ini menunjukkan terbatasnya lapangan usaha yang menjadi penopang hidup masyarakat dengan aktivitas utama tanaman bahan makanan dan perkebunan. Aktivitas perdagangan yang umumnya berupa perdagangan eceran sebagian besar juga memperdagangkan komoditas pertanian disamping komoditas lainnya yang diimpor dari daerah lain atau luar negeri, termasuk diantaranya produk pangan olahan. Berdasarkan fakta ini pengembangan aktivitas ekonomi di luar sektor pertanian khususnya aktivitas industri harus dikaitkan langsung dengan aktivitas pertanian terutama tanaman bahan makanan dan perkebunan disamping peternakan dan perikanan. Mengingat sempitnya pasar lokal, pengembangan industri pengolahan pangan semestinya berorientasi ke luar yaitu pasar di daerah lain atau luar negeri. Melalui pengembangan industri berbasis pertanian beskala kecil dengan melibatkan lebih banyak masyarakat akan mampu menciptakan diversifikasi aktivitas ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat perdesaan. XII. PROVINSI JAMBI 12. 1. Kondisi Geogarfis Secara geografis Provinsi Jambi terletak pada 0o45’-2o45’ LS dan 101o10’-104o55’ BT di bagian tengah Pulau Sumatera, sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Riau, Sebelah Timur dengan Laut Cina Selatan III-82 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Provinsi Kepulauan Riau, sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat. Posisi Provinsi Jambi cukup strategis karena langsung berhadapan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi yaitu IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura Growth Triangle). Disamping itu, peluang Jambi kedepan dengan adanya pembukaan Terusan Thai (sebelumnya disebut Terusan Kra atau Terusan tanah genting Kra)

yaitu

terusan

yang

akan

melewati

Thailand

Selatan

untuk

mempersingkat transportasi di wilayah tersebut dan rencananya akan dibuka pada tahun 2011 akan membuka peluang baru bagi Provinsi Jambi karena posisinya yang menghadap dan terbuka langsung ke Laut Cina Selatan. Pembukaan Terusan Kra ini akan mengubah geo-ekonomi global (khususnya Asia Timur) mengingat arus transportasi laut yang selama ini melewati Selat Malaka akan langsung berubah rute pelayarannya melalui Terusan Kra. Disamping itu Pelabuhan Sabang yang berada di ujung barat Indonesia bisa menjadi kota pelabuhan yang besar. Menghadap langsung ke Laut China Selatan. Peluang lainnya adalah rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda akan membuka aksesibilitas ke Pulau Jawa. Secara geografis, luas wilayah Provinsi Jambi tercatat seluas 53.435,72 km2 yang terdiri dari (Biro Pemerintahan dan OTDA, 2009) : 1)

Kabupaten Kerinci 3.808,50 Km2 (7,13%),

2)

Kabupaten Bungo 6.461,00 Km2 (12,09%),

3)

Kabupaten Tebo 6.802,59 Km2 (12,73%),

4)

Kabupaten Merangin 7.451,30 Km2 (13,94%),

5)

Kabupaten Sarolangun 6.175,43 Km2 ( 11,56%),

6)

Kabupaten Batanghari 5.804,83 Km2 ( 10,86%),

7)

Kabupaten Muaro Jambi 5.246,00 Km2 ( 9,82%),

8)

Kabupaten Tanjab Barat 5.645,25 Km2 (10,56%),

9)

Kabupaten Tanjab Timur 5.444,98 Km2 ( 10,19%), III-83


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 10) Kota Jambi 205,38 Km2 (0,38%). 11) Kota Sungai Penuh 391,5 Km2 ( 0,73%). Secara topografis, Provinsi Jambi terdiri atas 3 (tiga) kelompok variasi ketinggian yaitu (Bappeda, 2005): 1) Daerah dataran rendah 0-100 m (69,1%), berada di wilayah timur sampai tengah. Daerah dataran rendah ini terdapat di Kota Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagian Kabupaten Batanghari, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin; 2) Daerah dataran dengan ketinggian sedang 100-500 m (16,4%), pada wilayah tengah. Daerah dengan ketinggian sedang ini terdapat di Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin serta sebagian Kabupaten Batanghari; dan 3) Daerah dataran tinggi >500 m (14,5%), pada wilayah barat. Daerah pegunungan ini terdapat di Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh serta sebagian Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Merangin. Provinsi Jambi berada di bagian tengah Pulau Sumatera memiliki topografi wilayah yang bervariasi mulai dari ketinggian 0 m dpl di bagian timur sampai pada ketingian di atas 1.000 m dpl, ke arah barat morfologi lahannya semakin tinggi dimana di bagian barat merupakan kawasan pegunungan Bukit Barisan yang berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan Sumatera Barat yang merupakan bagian dari kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Berdasarkan kondisi topografi, kelerengan dan kondisi hidrologi, dapat disimpulkan berbagai karakter lahan di Provinsi Jambi sebagai berikut : a) Pertanian lahan basah (LB), luasnya 684,060 hektar atau 13,41 % dari total luas Provinsi Jambi, dengan kemiringan 0-3 % dan ketinggian 010 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian utara sepanjang pesisir pantai dan bagian wilayah tengah yang merupakan WS Batanghari dan sub WS nya. b) Pertanian lahan kering dataran rendah sampai sedang (LKDR) luasnya 2.747.105 hektar atau 53,87 % dari luas total Provinsi Jambi dengan kemiringan 3-12 % dan ketinggian 10-100 m dpl. Terdapat di wilayah timur bagian selatan (Tanjung Jabung Timur), sebagian besar wilayah tengah kecuali WS (Kota Jambi, Batanghari, Bungo, Tebo bagian tengah dan selatan) dan wilayah barat (Sarolangun, Merangin bagian selatan dan Kerinci bagian tengah). c)

Pertanian lahan kering dataran tinggi (LKDT) luasnya 903.180 hektar atau 17,71 % dari total luas Provinsi Jambi dengan kemiringan 12-40 % dan ketinggian 100-500 m dpl. Umumnya terdapat di wilayah barat (seluruh Kerinci kecuali bagian tengah, Sarolangun-Merangin bagian utara dan barat serta Bungo, Tebo bagian barat dan utara). Sedangkan sisanya 15,02 % merupakan dataran tinggi dengan ketinggian di atas 500

m

dpl

merupakan

daerah

pegunungan

dari

rangkaian

pegunungan bukit barisan yang membujur di sebelah barat wilayah Provinsi Jambi. 12.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasar kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2008, Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya III-85 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau Iingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebaga warisan dunia. Kawasan strategis nasional yang berada di Provinsi Jambi ditetapkan dengan pertimbangan dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Adapun Kawasan strategis Nasional yang termasuk dalam kawasan wilayah Provinsi Jambi meliputi : a. Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (Provinsi Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan) (I/B/1) b. Kawasan Taman Nasional Berbak (Provinsi Jambi) (I/B/1) c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh (Provinsi Jambi dan Riau) (I/B/1) d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (Provinsi Jambi) (I/B/1) Sedangkan untuk Kawasan strategis provinsi adalah yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. Penetapan kawasan strategis Provinsi Jambi lebih didasari oleh aspek pertumbuhan ekonomi. Adapun kawasan-kawasan strategis yang berada untuk Provinsi Jambi adalah sebagai berikut: 1.

Kawasan Muara Bulian - Jambi dan Sekitarnya

2.

Kawasan strategis Metropolitan Jambi dan sekitarnya.

3.

Kawasan strategis Pantai Timur Provinsi Jambi - Kawasan Tungkal Ulu dan sekitarnya.

4.

Kawasan strategis Muaro Bungo

5.

Kawasan strategis Tebo – Wiroto Agung

6.

Kawasan strategis Bangko - Sarolangun – Singkut

7.

Kawasan strategis Sungai Penuh dan sekitarnya Berdasarkan penunjukkan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan

yang dituangkan dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 421/Kpts-II/1999, III-86 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dimana kawasan hutan Provinsi Jambi meliputi luas ± 2.179.440,00 Ha atau 42,73% dari keseluruhan luas Provinsi Jambi. Adapun luasan tersebut sesuai dengan pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi berdasarkan fungsinya yang terdiri dari, Cagar Alam 30.400,00 Ha (1,39%), Taman Nasional 608.630,00 Ha (27,92%), Taman Hutan Raya

36.660,00 Ha

(1,68%), Hutan Wisata Alam 430,00 Ha (0,02%), Hutan Lindung 191.130,00 Ha (8,77%), Hutan Produksi Terbatas

340.700,00 Ha (15,63%), Hutan

Produksi Tetap 971.490,00 Ha (44,57%). Berkaitan dengan kondisi ketahanan pangan di Provinsi Jambi menunjukkan kecenderungan perkembangan yang positif dimana terlihat dengan meningkatnya beberapa indikator, yaitu: 1.

Sampai dengan tahun 2009, luas areal untuk komoditi perkebunan di Provinsi Jambi seluas 1.334.595 ha yang terdiri dari 5 komoditi utama perkebunan yaitu karet dengan luasan 650.623 ha (48,75 %), kelapa sawit dengan luasan 493.678 ha (36,99 %), kelapa dalam dengan luasan 118.879 ha (8,91 %), kopi dengan luasan 23.954 ha (1,79 %) dan cassiavera dengan luasan 47.461 ha (3,56 %). Pada tahun 2006 luas perkebunan karet di Provinsi Jambi baru mencapai 630.211 ha, maka pada tahun 2009 meningkat sebesar 3,24 % menjadi 650.623 ha. Sementara untuk Karet areal Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) terjadi peningkatan sebesar 36,27 %, dimana pada tahun 2006 luas areal TBM adalah sebesar 128.031 ha meningkat pada tahun 2009 menjadi 174.472 ha. Untuk Tanaman Menghasilkan (TM) juga mengalami peningkatan sebesar 1,35 %, dimana pada tahun 2006 luas arealnya adalah 342.346 ha dan meningkat pada tahun 2009 menjadi 346.977 ha. Sementara untuk Tanaman Tua/Tanaman Rusak (TT/TR) terjadi penurunan sebesar -19,18 %, tahun 2006 jumlah areal TT/TR adalah 159.834 ha menurun pada tahun 2009 menjadi 129.174 ha. III-87


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 2.

Secara umum peningkatan ini juga diikuti dengan meningkatnya luas areal kebun karet sebesar 3,24 % dari 630.211 ha pada tahun 2006 menjadi 650.623 ha pada tahun 2009, untuk periode yang sama juga terjadi peningkatan jumlah petani karet di Provinsi Jambi sebesar 10,16 % dimana pada tahun 2006 jumlah petani karet berjumlah 228.576 KK, maka pada tahun 2009 meningkat menjadi 251.796 KK. Sementara harga komoditi tersebut secara rata-rata juga meningkat sebesar 41,54 %, dimana pada tahun 2006 harga karet Rp. 6.436/kg meningkat menjadi Rp. 9.109,64/kg. Sementara dari sisi ekspornya, juga mengalami peningkatan sebesar 0,80 % jika dibandingkan dengan tahun 2006 berjumlah 250.781,28 ton menjadi 252.794,76 ton di tahun 2009.

3.

Sampai dengan tahun 2009 luasan areal perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi adalah 493.678 ha atau setara dengan 36,99 % dari total luasan perkebunan yang berjumlah 1.334.595 ha. Jika dilihat perkembangan luasan lahannya, maka telah terjadi peningkatan luasan sebesar 16,74 % dari tahun 2006 dengan luas 422.888 ha menjadi 493.678 ha pada tahun 2009. produksi Tandan Buah Segar (TBS) mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2006 menghasilkan TBS sebanyak 5.093.840 ton menjadi 6.351.540 ton pada tahun 2009. Begitu juga dengan produksi CPO mengalami peningkatan dari 1.018.768 ton pada tahun 2006 meningkat sebesar 1.270.308 ton pada tahun 2009.

4.

Untuk komoditi kelapa dalam, jika dilihat dari luasan lahannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun. Secara rata-rata untuk periode tahun 2006 -2009 terjadi penurunan luasan lahan dari 199.292 ha tahun 2006 menjadi 118.879 ha tahun 2009 atau turun sebesar 0,12 %. Seiring dengan penurunan luasan lahan tersebut, juga diikuti dengan penurunan produksi kopra, dari 118.886 ton tahun 2006 III-88


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI menjadi 113.142 tahun 2009 atau secara rata-rata untuk periode yang sama mengalami penurunan sebesar 1,59 %. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah jumlah petani yang mengalami penurunan dari 100.147 KK tahun 2006 menjadi 95.785 KK atau turun sebesar 1,46 %. Disisi lain, untuk harga kopra secara rata-rata untuk tahun

2006

–

2009

mengalami

peningkatan

yang

cukup

menggembirakan jika dibandingkan pada tahun 2006, dimana pada tahun 2009 harga kopra mencapai Rp4.627/kg atau meningkat sebesar 4,36 % jika dibandingkan dengan harga kopra pada tahun 2006 yaitu Rp1.624/kg. 5.

Terhadap komoditi kopi, jika dilihat dari luasan lahannya menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun dari 24.458 ha tahun 2006 menjadi 23.954 ha tahun 2009. Secara rata-rata untuk periode tahun 2006 2009 terjadi penurunan luasan lahan sebesar 0,69 %. Seiring dengan penurunan luasan lahan tersebut, juga diikuti dengan penurunan produksi kopi pada tahun 2007 menjadi 10.190 ton, namun secara perlahan mengalami peningkatan produksi kembali pada tahun 2008 menjadi 10.539 ton atau naik sebesar 3,42 % dan kembali meningkat di tahun 2008 yaitu sebanyak 10.934 ton atau naik sebesar 3,75 %. Indikator lain yang mengalami penurunan adalah jumlah petani yang mengalami penurunan dari 27.696 KK tahun 2006 menjadi 24.488 KK tahun 2009 atau turun sebesar 3,86 % untuk kurun waktu tahun 2006 – 2009. Disisi lain, untuk harga kopi secara rata-rata mengalami peningkatan dari Rp.8.004 per kg tahun 2006 menjadi Rp.20.494 per kg tahun 2009 atau naik sebesar 38,00 %.

6.

Cassiavera merupakan salah satu komoditi perkebunan yang dapat dikategorikan komoditi unggulan daerah, dalam perkembangannya komoditi ini mengalami pasang surut. Dimana luasan arealnya secara rata-rata selama tahun 2006 – 2009 terus mengalami penyusutan dari III-89


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 49.106 Ha tahun 2006 menjadi 47.461 Ha tahun 2009 atau rata-rata berkurang sebesar 1,12%,

begitu juga dengan produksinya yang

mengalami penurunan 64.602 ton tahun 2006 menjadi 57.526 ton tahun 2009 atau turun rata-rata sebesar 3,67 %. Sementara jika dilihat jumlah petani yang berusaha pada komoditi ini juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 20.708 KK tahun 2006 menjadi 18.894 KK tahun 2009, atau terjadi penurunan jumlah petani sebesar 2,98 %, untuk harganya sendiri mengalami fluktuasi dimana terjadi peningkatan harga untuk tahun 2007 dan tahun 2008, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2009. Secara kumulatif terjadi peningkatan harga selama kurun waktu 2006 – 2009 sebesar 10,45 %. 7.

Jika dilihat lebih lanjut terhadap penanganan pertanian, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebesar 637.757 orang meningkat menjadi 740.849 orang di tahun 2009 atau mencapai 58,22% dari jumlah penduduk bekerja di sektor pertanian. Sangat tingginya penduduk yang bekerja di sektor pertanian ini perlu mendapat perhatian ke depan. Hal ini sangat penting diperhatikan karena sampai pada tahun 2009 kesejahteraan petani masih jauh dari harapan

karena

nilai

NTP

masih

di

bawah

100.

Tingkat

kemampuan/daya beli petani yang dicerminkan dengan nilai tukar petani (NTP) sejak tahun 2000 dengan nilai 108,17 dan terus menurun sampai tahun 2009 hanya 98,54. 8.

Terhadap luas panen dan produksi komoditi pangan, ada beberapa yang mengalami peningkatan cukup signifikan

terutama produksi

padi yang meningkat produksi dari 579.635 ton GKG tahun 2005 dan mencapai produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu 644.947 Ton GKG dengan pertumbuhan rata 2,71% per tahun. Terjadinya kenaikan produksi ini tidak terlepas dengan terjadinya peningkatan luas panen dari 154.941 Ha tahun 2005 menjadi 155.802 Ha pada tahun 2009 III-90 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dengan pertumbuhan rata-rata 0,14 per tahun dan produktivitasnya juga meningkat dengan rata-rata peningkatan produktivitas 2,57% per tahun. Sementara itu, terhadap peningkatan luas panen dan produksi tidak hanya terjadi pada produksi Padi namun juga terjadi pada komoditi lainnya seperti pada jagung yang meningkat sebesar 6,49% per

tahun.

Peningkatan

produksi

jagung

ini

seiring

dengan

peningkatan luas panen rata-rata 3,32% pertahun dan produktivitas meningkat rata-rata 3,08% per tahun, produksi kedele yang meningkat rata-rata 33,64% per tahun. Peningkatan ini diakibatkan pada terjadinya peningkatan luas panen rata-rata 38,82% pertahun walaupun produktivitasnya turun -0,87% per tahun. Produksi kentang juga meningkat menjadi 94.368 ton pada tahun 2009. Namun untuk produksi tanaman pangan lain seperti Kacang tanah mengalami penurunan sebesar -1.45% pertahun, Kacang Hijau sebesar -8,73, Ubi Kayu turun sebesar -0,27% per tahun dan Ubi Jalar turun sebesar 7,67% pertahun. Penurunan ini disebakan karena turunkan luas panen walaupun dari segi produktivitas terjadi peningkatan. Peningkatan yang cukup signifikan pada produksi padi dari 544.597 ton GKG tahun 2004 dan mencapai produksi tertinggi pada tahun 2009 yaitu 644.947 Ton GKG. Selain itu, untuk komoditi lainnya seperti pada jagung yang meningkat dari 29.288 ton pada tahun 2004 menjadi 38.168 ton pada tahun 2009. Sedangkan kedele meningkat dari 2.637 ton tahun 2004 menjadi 9.132 ton tahun 2009 dan kentang meningkat dari 48.357 tahun 2004 menjadi 94.368 tahun 2009. 9.

Terhadap ketersediaan beras dan jagung untuk dikonsumsi di rumah tangga telah mencukupi kebutuhan konsumsi. Sedangkan untuk penyediaan energi di Provinsi Jambi mengalami peningkatan dari 3.232 kkal/kapita/hari tahun 2008 menjadi 3.755 kkal/kapita/hari tahun 2009. Penyediaan energi bahan pangan yang diproduksi daerah III-91


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI mengalami peningkatan sebesar 16,18 %, kecuali penyediaan sayur dan buah, yaitu mengalami penurunan sebesar 10,35 %. Dalam menunjang peningkatan produksi padi didukung oleh sawah beririgasi teknis 1,98%, Setengan Teknis 5,69% dan Sederhana 3,38 dan Desa/Non PU 12,20%. Sedangkan sawah yang berupa tadah hujan masih mencapai 18,91%, pasang surut mencapai 38,75%, sawah rawa lebak mencapai 17,19%. 10. Terhadap pencapaian sub sektor peternakan, pada jumlah populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Jambi yaitu telah

terjadi

peningkatan populasi dari 113.678 ekor tahun 2005 menjadi 164.526 ekor tahun 2009 dengan rataan pertumbuhan pertahun mencapai 9,68 %. Sedangkan untuk kerbau walaupun terjadi kenaikan populasi dari 72.852 ekor tahun 2004 menjadi 73.852 tahun 2009 atau naik 0,34% pertahun, namun kenaikan ini belum terlalu signifikan karena rata-rata pemeliharaan kerbau di Provinsi Jambi masih bersifat sangat tradisional dan banyak kerbau yang disentuh dengan program

Artificial Insemination (AI) atau kawin suntik untuk mempercepat tingkat kelahiran. Sedangkan populasi kuda terjadi penurunan yang cukup signifikan dari 472 ekor tahun 2005 menjadi 178 ekor tahun 2009 atau turun -21,64% per tahun. Untuk populasi Kambing dan Domba terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari 124.955 ekor untuk Kambing tahun 2004 menjadi 262.072 ekor tahun 2009 dengan ratarata pertumbuhan 20,34% pertahun sedangkan untuk Domba dari 45.285 ekor Domba tahun 2005 menjadi 56.168 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 5,53% per tahun. Sedangkan untuk babi peningkatan populasi juga terjadi dari 13.614 ekor tahun 2005 menjadi 19.360 ekor tahun 2009 dengan rata-rata pertumbuhan 9,20% pertahun. Sementara itu, pada populasi Itik dan Ayam Kampung serta ayam Pedaging dan Petelur juga terjadi peningkatan populasi rataIII-92 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI rata per tahun yang mencapai 5,12% untuk Itik, 8,91% untuk Ayam kampong, 2,39% untuk ayam pedaging dan 2,55% untuk ayam petelur. 11. Melihat kondisi dan kebutuhan di Provinsi Jambi, ke depan sangat berpotensi untuk pengembangan ternak besar. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan kapasitas daya tampung terlihat untuk limbah tanaman pangan dapat menampung 245.795,54 satuan ternak (ST) dan dengan memanfaatkan limbah kelapa sawit seperti daun, pelepah, lumpur serat bkl sawit dapat menampung 987.356 satuan Ternak (ST) sehingga

secara

1.233.151,54

keseluruhan

satuan

ternak.

dapat

menampung

Sedangkan

untuk

sebanyak mendukung

pembangunan pertanian yang berkelanjutan dari jumlah ternak besar yang berpeluang dapat ditampung dapat dihasilkan kotoran ternak sebanyak 12.331,5 ton per hari atau 4.500.997,5 ton/tahun yang dapat dikembalikan dalam bentuk pupuk ke tanaman. 12. Sumberdaya kelautan Provinsi Jambi yang terdiri dari pesisir, dan lautan serta biota di dalamnya mempunyai peranan penting bagi pembangunan di daerah baik dari aspek ekonomi, sosial, keamanan dan ekologis. Perikanan merupakan salah satu penyumbang dalam menunjang ekspor non-migas dengan bersumber dari perikanan laut, perairan

umum

dan

budidaya

(budidaya

kolam,

budidaya

keramba/KJA, budidaya tambak dan budidaya mina padi). Dari ketiga sumber produksi tersebut, pada Tahun 2006 telah menghasilkan 56.321,82 ton, dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana pada Tahun 2007 jumlah produksi yang dihasilkan adalah 66.518,85 ton, Tahun 2008 70.728,20 ton dan pada Tahun 2009 menghasilkan sebesar 75.946,00 ton. Secara rata-rata, dalam kurun waktu tersebut produksi ikan yang berasal dari perikanan laut adalah sebanyak 42.656,15 ton, perairan umum 5.588,25 ton dan yang berasal dari budidaya sebanyak 19.134,32 ton. bahwa produksi ikan yang III-93 Kantor Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI bersumber dari perikanan laut masih memberikan kontribusi terbesar untuk kurun waktu 2006 – 2009, dimana secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 63,73 %. Sementara kontribusi produksi yang dihasilkan dari budidaya sebesar 27,94 % dan yang berasal dari perairan umum sebesar 8,33 %. untuk budidaya kolam mampu menghasilkan produksi ikan sebanyak 8.607,8 ton, budidaya keramba (KJA) sebanyak 8.901,5 ton, budidaya tambak sebesar 1.616,8 ton dan budidaya mina padi sebesar 8,3 ton. Secara total, dari empat sumber budidaya tersebut menghasilkan produksi ikan sebesar 19.134,3 ton. 12.3. Potensi Berinvestasi Provinsi Jambi dalam menopang aktivitas pembangunannya sangat tergantung pada hasil eksploitasi dan produksi sumberdaya alam yang dimilikinya. Minyak bumi, gas bumi, dan batubara mempunyai peranan besar sebagai sumber energi untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya peluang yang sangat besar dalam pemanfaatan sumberdaya yang secara tidak langsung akan berdampak pada iklim investasi daerah yang antara lain : 1.

Pangsa investasi swasta pada triwulan II-2010 tidak banyak mengalami perubahan dibanding dengan periode-periode sebelumnya yakni sebesar 17,20 persen. Namun demikian, kredit investasi selama triwulan II-2010 tumbuh sebesar 13,34 persen dengan nilai mencapai Rp. 222,28 miliar. Kondisi ini meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan dengan pencapaian triwulan I-2010 di mana kredit investasi hanya tumbuh 5,92 persen dengan nilai Rp. 98,94 miliar (Bank Indonesia, 2010).

2.

Komoditas energi berperan sebagai sumber penerimaan PDRB Provinsi Jambi yaitu jumlah hasil minyak bumi yang dihasilkan dari Tahun 2004 mencapai 8.995,230 barrel berturut-turut Tahun 2005 sebanyak III-94


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 9.265.060 barrel, pada Tahun 2006 sebanyak 8.375.790 barrel dan pada Tahun 2007 sebanyak 7.354.710, dan pada Tahun 2009 turun menjadi 6.795.020. Hal yang sama juga terjadi pada produksi gas alam dari 667.465 MMBTU pada Tahun 2000 menjadi hanya 27.020 MMBTU Tahun 2003, dan 8 995,23 MMBTU pada Tahun 2004, sekitar 9 265,06 MMBTU pada Tahun 2005, berturut-turut 8 375,79 MMBTU pada Tahun 2006, 7 354,71 MMBTU pada Tahun 2007 dan 6 795,02 MMBTU Tahun 2008. Sedangkan produksi batubara juga terjadi penurunan dari 60.585 ton Tahun 2000 menjadi hanya tinggal 8.206 ton Tahun 2003. Selanjutnya pada kurun waktu dua tahun terakhir terjadi kenaikan antara tahun Tahun 2007 dan Tahun 2008 terjadi kenaikan produksi sebesar 2.215.496,24 m ton Tahun 2007, dan 4.216.057,27 m ton pada Tahun 2009. 3.

Berdasarkan pada inventarisasi data potensi, Provinsi Jambi memiliki potensi sumber energi di beberapa wilayah kabupaten, seperti pada Gas alam yang tersebar di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur sebesar 178,13 triliun kaki kubik (TCF) terdiri dari 91,17 TCF cadangan terbukti dan 86,69 TCF cadangan potensi.

4.

Potensi batubara sebesar 50 miliar ton, daerah penghasil terbesar adalah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5.

Potensi energi panas bumi yang dimiliki oleh Provinsi Jambi terdapat di sepanjang wilayah Pesisir Pantai Timur dengan tingkat produksi hanya mencapai 807 MW.

6.

Energi terbarukan yang meliputi tenaga matahari, angin, biomasa, biogas, dan gambut mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan.

7.

Energi gheo thermal, micro hydro yang terdapat di wilayah Kabupaten III-95


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tebo, Merangin, Sarolangon dan Kerinci atau pada wilayah Barat Provinsi Jambi. 8.

Wilayah Timur Provinsi Jambi yang diarahkan sebagai wilayah zonasi distribusi

yang

didukung

oleh

potensi

transportasi

laut

dan

pembangunan pelabuhan.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

Beberapa kementerian

di Indonesia,

menerapkan definisi yang

berbeda untuk UMKM. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari kriteria yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Sebagai contoh: (1) usaha kecil menurut

Departemen

Perindustrian

adalah

perusahaan

yang

mempekerjakan 5-10 karyawan, (2) usaha kecil menurut Departemen Perdagangan

adalah

Rp.500.000, (3)

perusahan

yang

memiliki

modal

minimal

usaha kecil menurut Departemen Pertanian adalah

perusahaan yang memiliki lahan minimal 2 Hektar. Masing-masing departemen mendifinisikan sesuai dengan lingkup departemen terkait. Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Sementara itu, Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

IV-1 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Dilihat dari kepemilikan asekt, pemerintah memberikan batasan tentang Usaha kecil yaitu: (1) memiliki kekayaan bersih (aset) bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, (2), hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 milyar, (3) milik warganegara Indonesia, dan (4) berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan. Sementara Usaha Menengah adalah: adalah sebagai berikut:

Kriteria Usaha Menengah

(1) a. memiliki kekayaan bersih lebih dari

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), (2) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak, (3) termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah). Sedangkan untuk Karakteristik usaha kecil di Indonesia dapat dipisah menjadi dua bagian.

Menurut

Setyari (2005),

beberapa

karakteristik yang paling melekat pada sebagian besar UMKM antara lain: (1) rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bekerja pada sektor UMKM, (2) Rendahnya produktifitas tenaga kerja yang berimbas pada rendahnya gaji dan upah, (3) Kualitas barang yang dihasilkan relatif rendah, (4) mempekerjakan tenaga kerja wanita lebih besar daripada pria, (5)

lemahnya struktur permodalan dan kurangnya akses untuk

menguatkan struktur modal tersebut, (6)kurangnya inovasi dan adopsi teknologi-teknologi baru, serta (7) kurangnya akses pemasaran ke pasar yang potensial. Selain karakteristik tersebut diatas, menurut Sucherly (2004) beberapa karakteristik usaha ini antara lain: (1) skala usaha kecil baik dilihat dari modal, tenaga kerja, dan pasar, umumnya terdapat di perdesaan, kota kecil atau pinggiran kota besar dengan status kepemilikan IV-2 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI pribadi, (2) status usaha milik pribadi dan keluarga, (3) sumber TK berasal dari lingkungan social budaya (etnis atau geografis), (4) pola kerja sering paro waktu atau berupa usaha sampingan, (4) pengelolaan usaha yg sederhana dan terbatas dalam mengadopsi teknologi, (5) sangat tergantung pada sumber modal sendiri, (6) sering tidak memiliki izin usaha dan persyaratan usaha tidak dipenuhi, (7) strategi perusahaan sering tergantung pada lingkungan, (8) manajemen usaha tidak dikelola dengan baik (keuangan, organisasi dll), dan (9) Kebanyakan Uaha kecil merupakan usaha untuk mempertahankan hidup. Karekteristik yang terakhir juga cukup menonjol. A. Profile UMKM Provinsi Jambi 1. KOTA JAMBI Program Tahun 2011 dalam pembangunan Kota Jambi bidang Koperasi,UMKM Kota Jambi diarahkan pada peningkatan Koperasi Berkualitas dan Usaha Mikro,Kecil dan Menengah yang Tangguh dan Mandiri melalui : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; Program peningkatan Disiplin Aparatur; Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ; Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil

Menengah

yang

Kondusif;

Program

Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; Program Pengembangan Sistim Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro,Kecil Menengah

;

dan

Program Peningkatan

Kualitas

Kelembagaan Koperasi. Alokasi dan realisasi anggaran untuk kegiatan tahun anggaran 2011 urusan Koperasi, UMKM tareget anggaran sebesar Rp3.398.597.837,- realisasi anggaran sebesar Rp3.220,885,659,- atau sebesar 95,00%. IV-3 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 2. MUARO JAMBI Sampai dengan tahun 2010, perindustrian di Kabupaten Muaro Jambi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah unit usahanya. Namun sejak tahun 2011, data perindustrian di Dinas Koperindag Kabupaten Muaro Jambi tidak tersedia. Tabel 4.1: Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah di Muaro Jambi

3. TANJUNG JABUNG TIMUR Sektor

Industri

Pengolahan

menjadi

sektor

ekonomi

yang

memberikan kontribusi terbesar ke 4 bagi PDRB Tanjung Jabung Barat. Keberadaan sektor industri di suatu daerah mendorong munculnya sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan dan jasa. Pada tahun 2009 jumlah perusahaan Industri di kabupaten Tanjung Jabung Timur ada 3 perusahaan. Jika dirinci lebih jauh, perusahaanIV-4 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI perusaahaan tersebut bergerak

Industri Aneka berjumlah 2

perusahaan, dan Industri Logam, Mesin, Kimia berjumlah 1 perusahaan. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan

perbandingan

tingkat

kemahalan

harga

bangunan/kontruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK rata-rata nasional. IKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2009 sebesar 219,75. Bila dibandingkan dengan indeks kemahalan konstruksi rata-rata nasional, angka IKK Tanjung Jabung Timur masih jauh lebih kecil, ini artinya tingkat kemahalan konstruksi di Tanjung Jabung Timur lebih rendah daripada tingkat kemahalan konstruksi nasional atau dengan kata lain harga-harga bangunan/konstruksi di Kabupaten Tanjab Timur pada tahun 2009 masih berada dibawah harga ratarata nasional. Namun apabila dibandingkan dengan indeks kemahalan konstruksi rata-rata Provinsi Jambi, indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemahalan kontruksi di Tanjung Jabung Timur masih lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemahalan konstruksi di Provinsi Jambi secara umum, atau bisa dibilang biaya membangun bangunan/konstruksi di Tanjung Jabung Timur akan lebih tinggi dibanding dengan biaya membangun di Provinsi Jambi.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 4.2 . Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil dan Kerajinan Rumah di Tanjung Jabung Timur

4. TANJUNG JABUNG BARAT Sektor

industri

pengolahan

menjadi

sektor

ekonomi

yang

memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Tanjung Jabung Barat. Keberadaan sektor industri di suatu daerah mendorong munculnya sektor ekonmi lainnya seperti perdagangan dan jasa di daerah sekitar industri tersebut sehingga turut membuka peluang usaha. Pada tahun 2011, terdapat 1.319 perusahaan industri pengolahan yang tergolong industri kecil dan rumah tangga. Sebanyak 3.479 orang tenaga kerja terserap di industri kecil dan rumah tangga. Adapun sebanyak 14 perusahaan tergolong ke dalam industri besar dan sedang. Meskipun sebagai sektor ekonomi penyumbang nilai tambah terbesar, akan tetapi penyerapan tenaga kerja di sektor IV-6 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI industri tidak sebanyak sektor pertanian karena sektor industri memerlukan

tenaga

kerja

dengan

keahlian

tertentu.

Catatan:

a. Industri Besar adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja 100 orang atau lebih. b. Industri Sedang adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja 20 s.d. 99 orang c. Industri Kecil adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja 5 s.d. 19 orang. d. Industri Rumah Tangga adalah perusahaan industri yang memiliki tenaga kerja 1 s.d. 4 orang.

5. BATANGHARI Sektor industri terbagi menjadi 4 kategori yaitu industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri kerajinan rumah tangga. Disesuaikan

dengan

ketersediaan

data,

hanya

menyajikan

pembagian industri kecil. Pada tahun 2011, jumlah industri kecil meningkat sebesar 2,1 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah industri kecil pada tahun 2011 diikuti dengan peningkatan pekerja yang terserap. Jumlah pekerja yang bekerja di industri kecil meningkat 4,8 persen. IV-7 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 4.4. Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah di Kabupaten Batanghari

6. TEBO Jumlah industri besar bidang kimia industri, agro dan hasil hutan pada tahun 2011 sebanyak 6 unit dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 134 orang. Jumlah industri kecil dan aneka kerajinan sebanyak 1.003 unit usaha yang mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 4.025 orang dengan total produksi sebanyak Rp. 8.135.001.000,-


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 4.5 Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah di TEBO

7. MUARO BUNGO Industri di Kabupaten Bungo setiap tahun mengalami peningkatan baik jumlah unit usaha, tenaga kerja, nilai investasi maupun produksinya. Jumlah perusahaan industri di Kabupaten Bungo tahun 2011 sebanyak 883 unit usaha dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 4.314 orang.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel4.6. Jumlah Perusahan dan Jumlah Tenaga kerja Menurut Lapangan Usaha 2011

8. MERANGIN Jumlah unit usaha pada sektor industri di Kabupaten Merangin selama tahun 2007-2008 secara umum mengalami peningkatan. Pada tahun 2007, jumlah perusahaan Industri Logam, Mesin dan Kimia (ILMK) adalah sebesar 369. Jumlah ini kemudian meningkat menjadi 380 pada tahun 2008. Pada kelompok Aneka Industri (AI), terdapat penambahan sebanyak dua perusahaan selama tahun 2007-2008. Peningkatan jumlah unit usaha yang cukup tajam terjadi di kelompok Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan (IHPK) yang mana terjadi peningkatan unit usaha sekitar 9%. Peningkatan IV-10 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI jumlah unit usaha ini sejalan pula dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja sektor industri di Kabupaten Merangin pada kurun waktu tersebut (Tahun 2007-2008). Jumlah tenaga kerja sektor industri pada tahun 2008 meningkat sekitar 1% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan unit usaha dan tenaga kerja sektor industri tersebut menunjukkan bahwa sektor industri di Kabupaten Merangin tengah mengalami perkembangan. Perkembangan unit usaha yang diikuti oleh penyerapan tenaga kerja dapat meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan.

9. SAROLANGUN Koperasi

merupakan

usaha

bersama

untuk

memperoleh

kemakmuran di bidang ekonomi. Keberadaan koperasi baik yang sifatnya

simpan

memberikan

pinjam

peranan

maupun

cukup

koperasi

penting

Pegawai

dalam

Negeri,

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggotanya. Jumlah koperasi di Kabupaten Sarolangun terus mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, koperasi sampai tahun 2009 menjadi 149 atau mengalami peningkatan 9,5% Namun koperasi yang aktif berjumlah 73 koperasi pada tahun 2009. Dari segi permodalan juga mengalami peningkatan yaitu Rp. 4.079.600.000,- pada tahun 2007 menjadi Rp. 4.966.000.000,sampai tahun 2009 atau mengalami peningkatan 3,4%.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

10. KOTA SUNGAI PENUH Dengan semakin meningkatnya jumlah usaha industri kecil dan menengah,

maka

pengembangan

telah

memberikan

ekonomi

daerah

dampak

yang

dapat

positif

bagi

memberikan

konstribusi bagi Kota Sungai Penuh, Peluang dibidang industri diantaranya berupa : 1. Pengolahan Cassiavera 2. Pengolahan Kopi Bubuk 3. Pengolahan Minyak Atsiri 4. Pengolahan Gula Ravinasi 5. Pengolahan Produk Air Tawar 6. Pengolahan Produk Kehutanan 7. Pengolahan Air Minum dalam Kemasan 8. Industri Kerajinan Batik Sungaipenuh 9. Industri Rumah Tangga berupa Kerajinan 10.Industri Makanan Khas Daerah


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 4.8 Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah di Kota Sungai Penuh

Sumber: Dinas Perindag Kota Sungai Penuh

11. KERINCI Industri kecil dan kerajinan rumah tangga selama tahun 2009 di Kabupaten Kerinci mengalami penurunan, baik dalam jumlah unitu saha, nilai investasi,

jumlah tenaga kerja maupun nilai produksi

mengalami penurunan.Jumlah tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 4,71%, sedangkan jumlah unit usaha mengalami kenaikan sebesar 63,50%.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 4.9 Perkembangan Industri Kecil dan Kerajinan Rumah di Kabupaten Kerinci Tahun Years

J u m l a h / Total

Nilai Investasi

Unit Usaha

Tenaga Kerja

(000 Rp)

Work Unit

Employes

Investment Value

(1)

(2)

(3)

(4)

1995

2.822

5.943

1.769.942,70

1996

2.363

5.689

1.937.801,00

1997

1.492

5.929

3.876.709,00

1998

1.019

2.555

3.937.369,00

1999

760

1.014

3.818.110,00

2000

631

1.371

6.178.100,00

2001

813

1.613

7.725.100,00

2002

916

2.411

8.703.800,00

2003

961

2.769

8.703.800,00

2004

1.007

2.585

11.571.942,00

2005

1.214

3.110

13.824.592,00

2006

1.269

3.506

14.020.401,00

2007

1.271

3.344

13.472.292,00

2008

915

1.974

4.021.001,00

2009

334

1.881

3.735.348,00

Sumber: Dinas Perindag Kabupaten Kerinci


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

5.1 Kebijakan Nasional Pengembangan UMKM Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit UUD 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1) dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi (pasal 33 ayat 4). Selaras dengan itu, kebijakan yang berpihak (affirmative policy) terhadap Koperasi dan UMKM, telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Oleh karena itu, selain pertumbuhan dan stabilitas ekonomi, aspek penting yang menjadi agenda besar dalam proses pembangunan ekonomi hari ini dan ke depan adalah kemandirian ekonomi nasional dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Dalam hal ini, pemberdayaan Koperasi dan UMKM berkaitan langsung dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat Indonesia (pro poor). Selain itu, potensi dan peran strategisnya telah terbukti menjadi penopang kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional (pro growth). Keberadaan Koperasi dan UMKM yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek vital V- 1 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran (pro job). Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku ekonomi, khususnya pada Koperasi dan UMKM, amat penting. Langkah ini sekaligus untuk mempertegas penataan struktur pelaku ekonomi nasional. yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang. Pembangunan yang ditujukan kepada Koperasi dan UMKM diharapkan menghantarkan penataan struktur pelaku ekonomi nasional lebih padu dan seimbang, baik dalam skala usaha, strata dan sektoral, sehingga berkembang struktur pelaku ekonomi nasional yang kokoh dan mandiri. Dengan memperhatikan peran dan potensinya dalam perekonomian nasional, keberadaan Koperasi dan UMKM terbukti merupakan pelaku usaha yang mandiri, kukuh dan fleksibel, dalam kondisi normal maupun krisis sekalipun. Bahkan tidak dapat disangkal oleh siapapun bahwa Koperasi dan UMKM merupakan leader perekonomian Indonesia yang menjadi jantung ekonomi rakyat dan pelopor tumbuhnya ekonomi kerakyatan. 5.2 Tujuan Pengembangan UMKM 1. Peningkatan jumlah dan peran UMKM dalam perekonomian Nasional melalui: a. Meningkatkan jumlah Koperasi yang sehat, kuat dan dipercaya. b. Meningkatkan peran dan kontribusi Koperasi dan UMKM dalam perekonomian Nasional. 2. Peningkatan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui: a. Mengembangkan

kebijakan

dan

program-program

pemberdayaan Koperasi dan UMKM berdasarkan hasil kajian.

V- 2 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI b. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan keterampilan SDM Koperasi dan UMKM. 3. Peningkatan Daya Saing Produk Koperasi dan UKM melalui: Meningkatkan

kemampuan

Koperasi

dan

UKM

dalam

mengembangkan produk-produk kreatif, inovatif, berkualitas dan berdaya saing. 4.

Peningkatan Pemasaran Produk Koperasi dan UKM melalui: Meningkatkan kelembagaan dan jaringan pemasaran serta pangsa pasar produk Koperasi dan UKM.

5.

Meningkatkan Akses Pembiayaan dan Penjaminan Koperasi dan UMKM melalui: Penyediaan skema dan memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM.

6.

Pengembangan Wirausaha Koperasi dan UMKM baru melalui a. Menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif. b. Meningkatkan kesadaran berwirausaha sebagai budaya dan mengembangkan kewirausahaan dikalangan masyarakat.

7.

Perbaikan Iklim Usaha yang lebih Berpihak kepada Koperasi dan UMKM melalui: a. Meningkatkan kuatitas Layanan publik yang transparan, akuntabel dan kredibel. b. Menyediakan

peraturan

perundang-udangan

yang

Lebih

berpihak pada Koperasi dan UMKM. 5.3 Sasaran Strategis Pengembangan UMKM 1. Peningkatan jumlah dan peran UMKM dalam perekonomian Nasional dengan: a. Meningkatnya produktifitas UMKM (5%) per tahun.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI b. Meningkatnya sumbangan UMKM dalam pembentukan PDB (6%) pertahun. c.

Meningkatnya rata-rata jumlah penyerapan tenaga kerja Koperasi dan UMKM sebesar (5%) per tahun.

d. Meningkatnya rata-rata nilai investasi UMKM sebesar 10% per tahun. e. Meningkatnya nilai ekspor produk UMKM (15%) per tahun. 2.

Peningkatan Pemberdayaan UMKM dengan: a. Meningkatnya jumlah SDM UMKM yang mengikuti Diklat. b. Terselenggaranya diklat kewirausahaan bagi para sarjana calon wirausaha. c. Meningkatnya jumlah tempat praktek keterampilan usaha pada lembaga pendidikan pedesaan. d. Tumbuh dan berkembangnya Lembaga diklat bagi UMKM. e. Tersedianya model-model praktek terbaik (best practices) internasional bagi pemberdayaan UMKM. f. Berkembangnya

Koperasi

dan

UMKM

dalam

penerapan

Informasi Teknologi dan teknologi tepat guna. g. Pengembangan kemitraan Koperasi dan UMKM dengan pelaku usaha melalui Meningkatnya jumlah dan kualitas kemitraan usaha. 3.

Daya saing produk Koperasi dan UMKM dengan: a. Meningkatnya penggunaan produk Koperasi dan UMKM dalam negeri. b. Menjaga 65% pangsa pasar Koperasi dan UMKM di bidang bisnis retail.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI c. Meningkatnya ekspor non migas UMKM sehingga pangsa terhadap ekspor non migas nasional minimal sebesar 20% pertahun. 4.

Peningkatan pemasaran produk Koperasi dan UMKM dengan: a. Tumbuh dan berkembanganya trading house di seluruh Provinsi. b. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana produksi dan pemasaran. c. Meningkatnya promosi produk Koperasi dan UMKM. d. Meningkatnya jumlah dan kualitas warung retail modern milik Koperasi dan UMKM. e. Memperkuat pemasaran produk Koperasi dan UMKM di sentrasentra termasuk daerah tertinggal, terisolir dan perbatasan. f. Mewujudkan Smesco UKM menjadi Icon Industri Kreatif dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM Nasional.

5. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM dengan: a. Tersedianya SKIM pembiayaan yang mudah, terjangkau dan cepat, dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM. b. Meningkatnya jumlah dan kualitas KSP/USP dan Lembaga pembiayaan lainnya. c. Meningkatnya

penyelenggaraan,

pengembangan

dan

pengawasan KSP/USP. d. Memperkuat permodalan bagi produk Koperasi dan UMKM di sentra-sentra

termasuk

daerah

tertinggal,

terisolir

dan

perbatasan.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 6. Perbaikan iklim usaha yang lebih berpihak pada Koperasi dan UMKM dengan: a. Terselenggaranya

penataan

birokrasi

dan

tata

kelola

pemerintahan yang efektif, efisien dan bertanggung jawab. b. Tersedia dan terlaksananya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berpihak pada pemberdayaan Koperasi dan UMKM. c. Terciptanya

keselarasan

program

dan

kegiatan

dalam

pemberdayaan Koperasi dan UKM melalui koordinasi lintas sektoral di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota. d. Tersedianya

kajian

dasar,

kebijakan

dan

terapan

yang

prospektif dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM. 7. Pengembangan wirausaha Koperasi dan UKM baru dengan: a. Terciptanya 5.000 wirausaha baru dan kalangan sarjana. b. Tersedianya modul-modul untuk meningkatkan kesadaran berwira-usaha. 5.4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM Arah kebijakan dan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM tidak dapat dilepaskan dengan upaya pembangunan kompetensi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha dan mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, perlu perbaikan lingkungan usaha yang lebih kondusif bagi peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Seiring dengan itu, perlu pula dilakukan peningkatan akses usaha koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif, berikut kapasitas, kompetensi, dan produktivitas usahanya. Dengan mempertimbangkan kondisi internal maupun eksternal ke depan, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan 5 (Lima) V- 6 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI arah kebijakan prioritas bidang pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang akan ditempuh dalam periode lima tahun mendatang. 1.

Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mewujudkan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang lebih koordinatif dan partisipatif, didukung peningkatan peran Lembaga-Lembaga swasta dan masyarakat; menyediakan regulasi/ kebijakan nasional dan daerah yang mendukung pemberdayaan Koperasi dan UMKM; serta menurunkan pungutan yang menghambat perkembangan usaha Koperasi.

2.

Peningkatan akses kepada sumber daya produktif. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama berkaitan dengan jangkauan dan jenis sumber pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan usaha Koperasi dan UMKM, khususnya melalui KUR sebagai bagian penting untuk meningkatkan usaha masyarakat yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Sumber daya produktif dimaksud juga berkaitan dengan peningkatan akses teknologi, akses pasar dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM.

3.

Pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan produk Koperasi dan UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif yang

bersaing

baik

di pasar

domestik

maupun

mancanegara. 4.

Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM. Arah kebijakan ini ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan produktivitas Koperasi dan UMKM, yang didukung pengusaha, pengelola dan pekerja yang memiliki kompetensi yang tinggi V- 7


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dan wirausaha handal serta meningkatan jumlah wirausaha baru yang didukung pola pengembangan kewirausahaan yang tersistem. Dilaksanakan juga revitalisasi sistem pendidikan pelatihan dan penyuluhan perkoperasian. 5.

Penguatan kelembagaan Koperasi. Arah kebijakan ini ditujukan untuk pengembangan praktek berkoperasi yang sesuai nilai, jati diri, prinsip dan asas Koperasi serta peningkatan peran Koperasi dalam

memfasilitasi

perkembangan

usaha

anggota

dan

peningkatan kesejahteraan anggota. Secara spesifik, dalam rangka mencapai hasil akhir yang optimum Kementerian Koperasi dan UKM tetah menetapkan strategi pemberdayaan Koperasi dan UKM sebagai berikut: 5.4.1 Strategi Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM Aspek pengembangan

penting

datam

peningkatan

perundang-undangan

dan

iklim

usaha

adalah

kebijakan

yang

memudahkan dan berpihak pada tumbuh kembangnya Koperasi dan UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah Penataan peraturan perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM; Sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah (Peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota). Di sisi lain perlu pula untuk melakukan pengembangan berbagai kebijakan bidang LKM dan KSP/KJKS; pembentukan forum dan peningkatan koordinasi; Peningkatan kemampuan dan kualitas aparat khususnya di daerah, pengembangan dan dukungan kegiatan kajian terapan seperti OVOP dalam rangka peningkatan nilai tambah Produk Unggulan Pengembangan hasil Kerjasama Internasional Pengembangan model dalam penerapan teknologi dan hasil-hasil kajian dan penelitian V- 8 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI yang sesuai dengan kebutuhan dan skala usaha Koperasi dan UMKM Pengembangan dan peningkatan kuatitas informasi Koperasi dan UMKM. termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasinya. 5.4.2 Strategi Peningkatan Akses Kepada Sumber Daya Produktif Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan. Oleh karena itu strategi pengembangannya

ditujukan

pada

penguatan

permodalan bagi

Koperasi dan UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang berkesesuaian dengan kondisi dan kebutuhan Koperasi dan UMKM, termasuk pembiyaan setelah sertifikasi tanah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan Langsung kepada petaku usaha, pengembangan ditujukan pada LKM yaitu KSP/USP-Koperasi baik konvensional maupun syariah. Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan

lain,

khususnya

bagi

kredit

mikro

dan

kecil

Selain aspek dukungan pembiayaan, dalam rangka restrukturisasi usaha perlu dikembangkan berbagai bentuk peningkatan dan atau perbaikan struktur

kemampuan

usaha

yang

berkaitan

langsung

dengan

pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, dalam bentuk restrukturisasi manajemen dan kelembagaan usaha, peningkatan produktivitas dan mutu, pemberdayaan lembaga pengembangan bisnis, fasititasi investasi Koperasi

dan

UMKM

dan

pengembangan

sistem

bisnis.

Dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada Koperasi dan UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Menengah (LPDB-KUMKM) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi dan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pembiayaan kepada koperasi sektor rill Pinjaman kepada Koperasi dan UMKM strategis melalui lembaga perantara Pembiayaan kepada Koperasi dan UMKM melalui Perusahaan Modal Ventura (PMV); Pembiayaan kepada KSP/USP Koperasi primer dan/atau KJKS/UJKS Koperasi primer; Pembiayaan kepada UMK melalui KJKS dan UJKS Koperasi sekunder; dan Pembiayaan kepada UKM melalui KSP dan USP Koperasi sekunder. 5.4.3 Strategi Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM

Peningkatan

produksi

merupakan

mata

rantai

dalam

pengembangan pemasaran dan jaringan usaha Koperasi dan UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang padu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipandu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya nano teknologi, yang kaya inovasi produk. Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor. Dalam kaitan itu, secara khusus Kementerian Koperasi dan UKM telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LPP-KUKM) sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah Kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Koperasi dan UKM di pasar domestik maupun internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan V- 11 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI sumber daya manusia untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk Koperasi dan UKM. 5.4.4. Strategi Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, perkoperasian, manajerial, keahtian teknis dan keterampitan dasar (live

skill). Upaya peningkatan daya saing SDM Koperasi dan UMKM dilakukan dengan: a. Pengembangan sistem penumbuhan wirausaha baru dengan cara merumuskan

dan

mengembangkan

mengembangkan dan

membantu

kebijakan

mendorong,

pelaksanaan

pendidikan,

pelatihan dan penyuluhan perkoperasian; memasyarakatkan dan membudayakan

kewirausahaan;

serta

membentuk

dan

mengembangkan Lembaga diklat untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreatifitas bisnis, keahlian teknis dan keterampilan dasar (live skill) dan penciptaan wirausaha baru. b. Penerapan standar kompetensi dan sertifikasi SDM pengelola koperasi

jasa

keuangan

dengan

cara

merumuskan

dan

mengembangkan kebijakan; meningkatkan keterampilan teknis pengelolaan keuangan dan manaterial. c. Peningkatan kapasitas SDM Koperasi dan UMKM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; Pengembangan wira Koperasi, pengembangan keahlian dan keterampilan teknis (alih

teknologi

dan

inovasi

produk/nano-teknotogi)

dan

peningkatan penerapan manajemen modern. V- 12 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI d. Pengembangan

kelembagaan

diklat

KUMKM

dengan

cara

merumuskan dan mengembangkan kebijakan; revitalisasi dan penumbuhan Lembaga diklat dan inkubator melalui kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi, swasta nasional dan asing. 5.4.5. Strategi Penguatan Kelembagaan Koperasi Upaya penguatan kelembagaan Koperasi dan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha. Oleh karena itu, strategi penguatan kelembagaan, merupakan bentuk penataan kelembagaan baik dalam arti legal formal, maupun peningkatan akuntabilitas pengelolaan kelembagaan Koperasi. Aspek penting dalam pengutan kelembagaan ini berkaitan dengan Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi termasuk dalam hal ini adalah

pemeringkatan

Koperasi

dengan

melakukan

upaya

meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi secara berjenjang melalui membangunkan

(awakening),

pemberdayaan

(empowering),

pengembangan (developing), penguatan (strengthening); Penataan administrasi dan evaluasi pemberian badan hukum koperasi; Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi (Gemas-KOP); Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan dan pemberdayaan KUMKM; serta Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi. 5.4.6 Strategi Umum 1.

Strategi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM terkait secara langsung

dengan pembina Koperasi, yakni seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UKM dan dinas/lembaga/badan yang menangani Koperasi dan UKM V- 13 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu pengembangan dan peningkatan tata kelola organisasi dan kualitas kinerja serta pertanggung jawaban publik, serta peningkatan akuntabilitas dan pengawasan (keinspektoratan). Dalam

upaya

memberikan

pelayanan

yang

terbaik

kepada

masyarakat, Kementerian Koperasi dan UKM perlu merubah semangat birokrasi model lama, menjadi kekuatan organisasi yang mengedepankan nilai -nilai profesional, kewirausahaan dan corporateness. Keinginan untuk melakukan perubahan demikian, disadari telah menjadi bagian penting dalam proses pembangunan pada masa kini dan mendatang. Terlebih lagi masyarakat telah semakin kritis dan berani dalam menyampaikan kritik dan penilaian terhadap kinerja pemerintah. Asas-asas umum dalam penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas. Perlu digaris bawahi bahwa aspek pentingnya adalah pelayanan dan bukan mencari keuntungan tetapi bersifat pemberdayaan. Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur baik secara struktural maupun fungsional harus dilakukan secara gradual. Penataan secara mendasar kondisi struktur dan fungsi aparatur yang membidangi Koperasi dan UKM perlu dilakukan, terutama dengan merubah mindset menjadi kekinian yang mengedepankan kinerja (birokrasi berbasis kinerja), dengan tanpa menghilangkan tugas dan wewenangnya sebagai organisasi pemerintah. Dalam hal ini perubahan dilakukan

sejak

tahap

rekrutmen,

perkembangan

karier

secara

transparan, akuntabel dan berdasarkan prestasi (merit based), serta aturan disiplin dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Dalam rangka meningkatkan kinerja dilakukan dengan memperbaiki prosedur kerja (business process), pemanfaatan teknologi untuk V- 14 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI peningkatan kecepatan dan keakuratan layanan, dan mengatur kembali struktur organisasi agar makin efisien dan efektif dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, regulasi, pengawasan dan penegakan aturan. Selain itu dilakukan juga harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan sehingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Terkait dengan itu maka perlu perbaikan remunerasi sehingga makin mencerminkan resiko, tanggung jawab, beban kerja yang realistis dan berimbang. Di sisi lain perlu pula memperbaiki sistem dan tunjangan pensiun agar mencerminkan imbalan prestasi yang manusiawi namun tetap dapat dipenuhi oleh kemampuan anggaran. Adapun untuk melakukan peningkatan capaian kinerja di lakukan dengan

pengawasan

kinerja

dan

dampak

reformasi,

termasuk

pemberantasan korupsi dan penerapan disiplin dan hukuman yang tegas bagi pelanggaran sumpah jabatan, aturan, disiplin, dan etika kerja birokrasi. Selaras dengan itu perlu ditingkatkan transparansi dan akuntabititas

layanan

pemerintahan

dengan

perumusan

standar

pelayanan minimum yang diketahui masyarakat beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat. 2.

Strategi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Dukungan sarana dan prasarana sangat menentukan berhasil

tidaknya pelaksanaan pemberdayaan Koperasi dan UKM. Namun demikian perlu dicatat bahwa sarana prasarana yang ada perlu dimanfaatkan dengan baik dan optimal dalam rangka menjalankan efisiensi dan efektivitas kinerja program dan kegiatan. Dalam kaitan itu pertu peningkatan, pembenahan dan pembangunan kembali beberapa sarana dan prasarana yang memadai yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan kinerja program dan kegiatan Kementerian Koperasi dan UKM di tanah air. V- 15 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 5.5 Pengembangan Program Dan Kegiatan Dengan memperhatikan berbagai aspek sebagaimana telah diuraikan secara panjang lebar, khususnya rnenyangkut penugasan sesuai RPJPN periode 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014, Kementerian Koperasi dan UKM telah menetapkan program sebagai berikut: A. Program teknis Program Teknis Kementerian Koperasi dan UKM adalah Program Pemberdayaan

Koperasi

dan

UMKM.

Rumusan

program

yang

mengandung makna sangat mendalam ini, tidak hanya memperhatikan faktor internal (internal factor), tetapi juga mencerna faktor eksternal

(external factor) dan potensi dan hambatan yang ada, sebagaimana telah dijabarkan pada Bab I. Rumusan program tersebut juga bersinggungan

langsung

dengan

amanah

perundang-undangan

terutama UU Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dan UU Nomor 20/2008

tentang

Usaha

Mikro,

Kecil

dan

Menengah,

serta

memperhatikan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang Koperasi dan UMKM. B. Program generik 1. Program generik 1: Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 2. Program generik 2: Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Sesuai

arah

kebijakan

dan

strategi,

implementasi

program

pemberdayaan Koperasi dan UMKM dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan strategis. Kegiatan strategis dimaksud dilakukan dalam berbagai bentuk

pengembangan

kebijakan,

advokasi,

perkuatan,

fasilitasi, V- 16


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI pendampingan dan dukungan langsung bagi para pelaku Koperasi dan UMKM. Adapun pengembangan kegiatan strategis tersebut diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan UMKM. Karena RENSTRA disusun atas dasar tingkat capaian kinerja, maka pengembangan kegiatan strategis dilakukan dengan pendekatan pada unit pelaku usaha yang menjadi sasaran program dan kegiatan dimaksud. Untuk menjamin adanya keterlelusuran dan keterikatan antara RPJMN periode 2010-2014 dengan program dan kegiatan strategis Kementerian Koperasi dan UKM gambaran secara utuh menurut arah kebijakan dan strategi, sebagat berikut: 5.5.1. Peningkatan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi dan UMKM Kegiatan prioritas sesuai RPJMN 201 0-201 4, dalam rangka peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi dan UMKM, sebagai Prioritas Bidang Pembangunan Nasional adalah: 1.

Penataan peraturan perundang-undangan terkait perkoperasian, LKM, pendaftaran dan perijinan usaha, lokasi usaha, penggunaan produksi dalam negeri, dan penyebarluasan teknologi tepat guna, beserta ketentuan pelaksanaannya.

2.

Peninjauan dan penghapusan berbagai pungutan yang merugikan Koperasi dan UMKM, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.

3.

Pembentukan forum koordinasi pemberdayaan Koperasi dan UMKM.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Selain kegiatan prioritas di atas, kegiatan Peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM yang mendapatkan perhatian besar di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM adalah: 1.

Perluasan penerapan penilaian dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja Koperasi dan UMKM.

2.

Peningkatan koordinasi lintas pelaku tingkat nasional dalam pemberdayaan Koperasi dan UMKM di bidang kelembagaan.

3.

Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat nasional di bidang restrukturisasi usaha.

4.

Peningkatan koordinasi lintas pelaku dalam penyelarasan upaya upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM di tingkat nasional di bidang pemasaran dan jaringan usaha.

5.

Peningkatan koordinasi (lintas pelaku dalam penyelarasan upaya upaya pemberdayaan Koperasi dan UMKM Bidang Produksi di tingkat nasional.

6.

Koordinasi dan sinkronisasi Pengembangan SDM KUMKM.

5.5.2 Peningkatan Akses terhadap Sumber Daya Produktif Kegiatan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan sesuai RPJMN 2010-2014, dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, substansi inti adalah Kredit Usaha Rakyat melalui 1.

Perluasan pelayanan kredit/ pembiayaan bank bagi Koperasi dan UMKM, yang didukung pengembangan sinergi dan kerja sama dengan lembaga keuangan/pembiayaan lainnya.

2.

Peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti KSP/ KJKS, perusahaan modal ventura, anjak piutang, sewa guna usaha, penggadaian serta Lembaga Penjaminan Kredit dalam mendukung V- 18


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM 3.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM), termasuk untuk akreditasi dan sertifikasi pelayanan LKM, termasuk LKM yang berbadan hukum Koperasi.

4.

Revitatisasi

sistem

pendidikan,

pelatihan

dan

penyuluhan

perkoperasian bagi anggota dan pengelola Koperasi, serta calon anggota dan kader Koperasi. Kegiatan prioritas bidang sesuai RPJMN 2010-2014, dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber daya produktif, sebagai Prioritas Bidang Pembangunan Nasional adalah: 1. Peningkatan peran Pemda, BUMN dan lembaga swadaya masyarakat dalam penyediaan dukungan pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM, yang

didukung

penyelarasannya

dengan

program-program

pembiayaan nasional bagi Koperasi dan UMKM. 2. Penyediaan skim-skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha Mikro, seperti dana bergulir, bantuan sosial tanggung renteng. 3. Dukungan pengenalan teknologi bagi usaha skala mikro dan kecil, tidak terkecuali bagi sector informal. 4. Pemasyarakatan dan pembinaan kewirausahaan dan budaya usaha bagi

masyarakat,

termasuk

usaha

skala

mikro

dan

kecil.

Sedangkan kegiatan peningkatan akses terhadap sumber daya produktif di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah: 1.

Pengembangan

Pembiayaan

dan

Penjaminan

Kredit

serta

Pengembangan Sektor Strategis. 2.

Pengembangan dan peningkatan kualitas informasi Koperasi dan V- 19


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI UMKM,

termasuk

pengembangan

sistem

dan

jaringan

informasinya. 3.

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorietasi ekspor.

4.

Program Pembiayaan Dana Bergulir KUMKM.

5.

Pengembangan Pendanaan Bagi Koperasi dan UMKM Termasuk Penyediaan Dana Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Pengembangan Sistem Jaringan Informasi Pembiayaan.

6.

Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Termasuk Pendirian Lembaga Pengembangan dan Pengawasan KSP/KJKS dan Induk Pembiayaan LKM (APEX LKM).

7.

Pengembangan Permodalan, Kredit Program dan Skim Kredit lainnya.

8.

Pengembangan Asuransi, Jasa Keuangan, Penerapan Kebijakan.

9.

Perpajakan, dan Sinergi Pernbiayaan melalui anggaran daerah.

10. Pengembangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Termasuk Pendirian LPS Bagi Anggota KSP/KJKS. 11. Penyusunan blueprint Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan. 12. Penyediaan sistem insentif bagi penerapan standar kualitas produk dan jasa yang dihasilkan Koperasi dan UMKM. 13. Pengembangan sistem jaring pengaman dan perlindungan usaha bagi Koperasi dan UMKM, termasuk advokasi hukum terkait persaingan usaha dan HAKI. 14. Pengembangan jasa pendampingan dan konsultasi keuangan bagi Koperasi dan UMKM. 15. Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pengembangan dan penyelenggaraan pendampingan usaha bagi koperasi dan UMKM, terkait aspek-aspek teknologi, manajemen, pemasaran, informasi, dan kerjasama usaha. V- 20 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 5.5.3 Pengembangan Produk dan Pemasaran bagi Koperasi dan UMKM Kegiatan prioritas bidang sesuai RPJMN 2010-2014, dalam rangka pengembangan produk dan pemasaran bagi Koperasi dan UMKM, meliputi: 1.

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

2.

Pengembangan dan penguatan sentra-sentra produksi/klaster usaha skala mikro dan kecil, terutama di daerah tertinggal dan terisolir.

3.

Dukungan pengembangan kemitraan yang melibatkan Koperasi dan UMKM dalam pengembangan produk-produk unggulan yang berbasis rantai nilai, subkontrak, alih teknologi, pemasaran/ekspor, atau Investasi

4.

Dukungan pemasaran produk dan jasa Koperasi dan UMKM metatui pengembangan dan penguatan kelembagaan, informasi pasar dan jaringan pemasaran baik domestik maupun ekspor.

5.

Dukungan sistem insentif bagi penyedia jasa pendampingan dan konsultasi keuangan yang mendukung peningkatan akses Koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan. Sedangkan kègiatan pengembangan produk dan pemasaran bagi

Koperasi dan UMKM di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah: 1.

Peningkatan peran UKM dalam pengembangan ekonomi daerah

2.

Pengembangan sumberdaya Koperasi dan UKM dalam peningkatan ekonomi kawasan V- 21


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 3.

Penyediaan sistem insentif dan pembinaan bagi UMKM yang berbasis inovasi dan berorientasi ekspor.

4.

Peningkatan Kapasitas Kerjasama dan Jaringan

5.5.4 Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan UMKM Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Kemiskinan sesuai RPJMN 2010 - 2014, dalam rangka Peningkatan Daya Saing 5DM Koperasi dan UMKM, meliputi: 1.

Penyusunan blueprint pengembangan kewirausahaan nasional yang didukung pembenahan pranata kelembagaan.

2.

Dukungan pengembangan wirausaha baru melalui inkubator teknologi dan bisnis, serta pola-pola pengembangan lainnya sesuai blueprint pengembangan kewirausahaan.

3.

Peningkatan

kompetensi

pengusaha

skala

mikro,

kecil

dan

menengah serta pengelola Koperasi. 4.

Revitalisasi, dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan Koperasi dan UMKM Sedangkan kegiatan Peningkatan Daya Saing SDM Koperasi dan

UMKM di Lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah: 1.

Peningkatan Pengembangan 5DM Koperasi dan UMKM melalui kerjasama Luar Negeri.

2.

Pemahaman perkoperasian melalui pendidikan formal dan non formal.

3.

Pengembangan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM Koperasi dan UMKM.

4.

Peningkatan monitoring dan evaluasi diklat Koperasi dan UMKM.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 5.5.5. Penguatan Kelembagaan Koperasi Kegiatan prioritas bidang sesual RPJMN 2010-2014, datam rangka penguatan kelembagaan Koperasi, meliputi: 1.

Penyuluhan perkoperasian kepada masyarakat luas yang disertai dengan pemasyarakatan contoh-contoh Koperasi sukses yang dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Koperasi yang baik.

2.

Peningkatan kualitas administrasi dan pengawasan pemberian badan hukum Koperasi.

3.

Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar Koperasi, termasuk pengembangan Koperasi sekunder.

4.

Peningkatan kapasitas kelembagaan Koperasi.

5.

Peningkatan Sedangkan

kemampuan kegiatan

penguatan

pembina kelembagaan

Koperasi. Koperasi

di

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM yang terkait dengan kegiatan prioritas di atas adalah: 1.

Penyelenggaraan penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat.

2.

Pengembangan Sistem Advokasi bagi Koperasi dan UMKM.

3.

Penyediaan insentif dan fasilitasi dalam rangka pengembangan usaha dan jaringan kerja sama usaha antar Koperasi, termasuk pengembangan Koperasi sekunder.

4.

Penguatan gerakan Koperasi untuk lebih berperan di dalam membangun kemandirian Koperasi.

5.

Peningkatan peran Koperasi datam pengembangan ekonomi daerah.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 5.5.6. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1.

Pelaksanaan Anggaran dan Penatausahaan dan Inventarisasi BMN.

2.

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan UMKM.

3.

Evaluasi, Pelaporan, Data dan Informasi.

4.

Peningkatan Kerjasama Luar Negeri Bidang Koperasi dan UMKM.

5.

Perencanaan Penyusunan Program dan Koordinasi.

6.

Pengawasan.

7.

Pemeliharaan (Langganan daya dan jasa).

8.

Kehumasan dan pendidikan pelatihan aparatur.

9.

Dukungan pemberdayaan Koperasi dan UKM di daerah.

5.5.7

Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Kementerian Koperasi dan UKM 1.

Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Bidang Koperasi dan UMKM.

2.

Pengembangan Pusdiklat terpadu Peningkatan SDM Koperasi dan UKM di Cisarua Bogor.

3.

Pengembangan Wisma SMESCO KUKM dan Rumah Dinas Pejabat Eselon I dan II Jend. Gatot Subroto.

4.

Pengembangan Pusat Bisnis Koperasi dan UMKM JI. MT. Haryono Kay.

5.

Rehabilitasi/Perbaikan

Sarana

dan

Prasarana

Kantor.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

6.1 Alokasi Kredit UMKM di Provinsi jambi Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Jambi adalah keterbatasan modal. Sebenarnya hal ini tidak akan menjadi persoalan dikarenakan pada sisi lain terdapat pihak perbankan yang juga memiliki kepentingan dalam pengkucuran kreditnya. Berdasarkan

data

tahun

2011

terlihat

jumlah

kredit

yang

dialokasikan untuk kelompok UMKM adalah sebesar 6,724 triliun yang tersebar di 11 kabupaten kota di provinsi Jambi. Terdapat tiga daerah yang mendapatkan alokasi anggaran yang relatif besar secara proporsi yaitu Kota Jambi sebesar 34,41%, Kabupaten Merangin sebesar 12,47% dan kabupaten Muaro Jambi sebesar 10,85%. Sebaran proporsi ini secara tidak langsung mengindikasikan prospek perkembangan dari sisi nilai bisnis untuk masing masing daerah. Adapun daerah yang mendapatkan alokasi kredit terkecil adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar 1,98% dan Kota Sungai Penuh 0%. Bila kita telusuri lebih mendalam berdasarkan sektor ekonomi UMKM yang mendapatkan dukungan dana dari pihak perbankan, alokasi yterbesar terdapat pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yaitu sebesar 48,02%. Kondisi ini cenderung menggambarkan bahwa sektor ini memiliki kelayakan usaha dari sisi perbankan dan memiliki prospek perkembangan dari sisi UMKM. Sektor berikutnya yang menerima alokasi terbesar adalah sektor pertanian yaitu sebesar 25,69% dan sektor jasa jasa sebesar 10,90%. Sedangkan sektor linnya menerima alokasi kredit dibawah VI- 1 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 10%. Secara umum kondisi demikian memberi indikasi pada kita bahwa perbankan

lebih

tertarik

untuk

berperan

secara

ekonomi

dalam

pengembangan UMKM khususnya pada sektor perdagangan. Ada pun daerah

yang

sangat

potensial

bagi

pihak

perbankan

dalam

pengembangan UMKM adalah Kota Jambi. Untuk lebih jelasnya peranan perbankan dalam pengembangan UMKM di Provinsi Jambi melalui dukungan permodalannya dapat dilihat pada tabel beriktut. Tabel 6.1 Alokasi Kredit UMKM di Provinsi Jambi Kab/Kota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kab. Batanghari Kab. Sarolangun Kab. Kerinci Kab. Muaro Jambi Kab. Tanjung Jabung Barat Kab. Tanjung Jabung Timur Kab. Tebo Kab. Merangin Kab. Bungo Kota Sungai Penuh Kota Jambi JAMBI Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Tidak teridentikasi

2011 471.031 394.112 314.480 729.425 491.710 133.251 525.801 838.842 511.923 2.313.797

% 7,00% 5,86% 4,68% 10,85% 7,31% 1,98% 7,82% 12,47% 7,61% 0,00% 34,41%

6.724.372 1.727.190 39.728 146.962 560 360.860 3.228.904 144.814 342.104 733.250 -

25,69% 0,59% 2,19% 0,01% 5,37% 48,02% 2,15% 5,09% 10,90% 0,00%

VI- 2 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 6.2 Alokasi kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan Meningkatnya pinjaman di Provinsi Jambi setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini, diakibatkan kebutuhan akan kehidupan untuk memiliki apa yang diinginkan dan tingkat kemampuan masyarakat bila dilihat sangat tinggi, dari tahun 2005 ini sebesar 3.234.303 dan pada tahun 2009 sebesar 9.160.096 atau rata-rata mencapai 45,80 persen. Bila dilihat berdasarkan jenis penggunaan ini juga sangat meningkat dalam mengalokasikan dana kepada nasbah yaitu berupa pinjaman untuk menyalurkan dana-dana kepada nasabah untuk meningkatkan berbagai sektor yang ada di Provinsi Jambi, pada tahun 2005 ini dana yang dialokasikan sebesar 5.501.949 dan pada tahun 2009 sebesar 12.266.234 atau mencapai rata-rata mencapai 30.74 persen. Dana yang dialokasikan dari perbankan kepada nasabah ini menimbulkan efek baik atau positif yaitu membantu pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan dengan menciptakan usaha mikro maupun makro yang dikelola oleh masyarakat dengan menggunakan pinjaman yang dilakukannya. Tabel 6.2 : Alokasi Kredit Berdasarkan Jenis Penggunaan di Prov Jambi KETERANGAN PINJAMAN BDS JENIS PENGGUNAAN

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2005

2006

2007

2008

2009

3,234,303

3,946,075

5,509,122

7,746,581

9,160,096

5,501,949

6,631,111

8,357,173

10,434,067

12,266,234

- MODAL KERJA

2,206,430

2,780,808

3,182,527

3,811,323

4,754,456

- INVESTASI

1,591,135

1,866,783

2,363,981

2,653,290

2,932,208

- KONSUMSI

1,704,383

1,983,520

2,810,665

3,969,454

4,579,571

Growth (%) 45.80425 1 30.73585 8 28.87046 21.07101 2 42.17344 3

Pada tabel diatas berdasarkan jenis-jenis penggunaannya antara lain pinjaman untuk modal kerja, investasi,dan konsumsi dari ketiga alokasi pinjaman ini yang paling meningkat yaitu pinjaman pada modal VI- 3 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI kerja pada tahun 2005 sebesar 2.206.430 menjadi 4.754.456 pada tahun 2009 atau mencapai rata-rata sebesar 28,87 persen. Selain itu alokasi pinjaman yang di gunakan yaitu sebagai investasi, pinjaman ini juga terus mengalami peningkatan sebesar 1.591.135 tahun 2005 sedangkan tahun 2009 sebesar 2.932.208 atau mencapai rata-rata sebesar 21,07 persen, peningkatan ini sangat baik di karenakan banyak para investor-investor untuk menanamakan uangnya pada lahan perkebunan atau bangunan (perumahan) karena investasi ini sangat menjajikan bila dilihat dari pasarnya.

Dari

alokasi

berdasarkan

jenis

penggunaan

dari

tiga

penggunaan alokasi pinjaman konsumsi ini yang sangat menonjol dari tahun ke tahunnya yaitu sebesar 1.704.3838 pada tahun 2005 menjadi sebesar 4.579.571 atau mencapai rata-rata 42,17 persen, sebenarnya hal ini yang mestinya tidak dilakukan oleh masyarakat pinjaman hanya untuk meningkatkan konsumi dari pada pemasukan yang diterimanya hal seperti ini yang mengakibatkan terjadinya angka kriminalitas disebabkan terjadinya angka konsumsi yang sangat tinggi oleh masyarakat dan tidak dapat mengembalikkan pada perbankan contohnya para dewan maupun para penjabat bermewahan dalam kehidupan namun menggrogoti hak rakyat atau dengan istilah koruptor. Dari alokasi kredit berdasarkan jenis penggunaan ini bisa dilakukan dengan baik asalkan mempunyai tujuan dan sasaran dalam pinjaman tersebut dengan baik pula yaitu untuk menambah pundi-pundi uang atau pendapatan yang bisa diterima baik pribadi maupun orang lain. Hal ini juga, dalam pinjaman (kredit) Pemerintah mempunyai program KUR (Kredit Usaha Rakyat) hal ini diupayakan masyarakat mampu mandiri dan dapat meningkatkan perekonomian dari berbagai sektor serta tidak tergantung pada penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang selalu tiap tahunnya di lakukan.

VI- 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

7.1. KPJU UNGGULAN UMKM TINGKAT KECAMATAN Untuk memperoleh Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk masing-masing subsektor/sektor ekonomi yang terdiri dari : 1.

Subsektor tanaman pangan

2.

Subsektor perkebunan

3.

Subsektor peternakan

4.

Subsektor perikanan

5.

Subsektor kehutanan

6.

Sektor pertambangan

7.

Sektor perindustrian

8.

Sektor perdagangan

9.

Sektor jasa-jasa

10. Sektor angkutan 11. Sektor pariwisata Pada tingkat kecamatan di Provinsi Jambi menggunakan Metode Perbandingan Eksponensial (MPE). Hasil analisis MPE dengan kriteria yakni : 1.

Jumlah unit/rumah tangga

2.

Jangkauan pemasaran

3.

Sumbangan terhadap perekonomian lokal


VII-1

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 4.

Ketersediaan bahan baku Maka diperoleh 5 (lima) KPJU unggulan UMKM pada setiap

subsektor/sektor pada 131 kecamatan di Provinsi Jambi yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di Kecamatan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan daya saing produk. Hasil survei menemukan tidak semua subsektor/sektor pada setiap kecamatan di Provinsi Jambi memiliki 5 KPJU unggulan UMKM, ada yang hanya beberapa KPJU unggulan UMKM saja dan bahkan ada yang sub sektor/sektor yang tidak memiliki KPJU unggulan UMKM. Untuk KPJU unggulan UMKM pada setiap subsektor/sektor pada 131 kecamatan di Provinsi Jambi tersaji lengkap pada Lampiran 7.1. tentang KPJU Unggulan UMKM pada 131 Kecamatan di Provinsi Jambi.

7.2. KPJU UNGGULAN UMKM TINGKAT Kabupaten 7.2.1. KPJU Unggulan Setiap Sektor/subsektor Tingkat Kabupaten/ Kota dengan Metode Borda Pemilihan KPJU unggulan UMKM pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi menggunakan metode Borda. Metode Borda adalah metode yang dipakai untuk menetapkan urutan peringkat (Marimin, 2004). Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) KPJU unggulan UMKM untuk setiap sektor/subsektor ekonomi pada 11 (sebelas) kabupaten/kota di Provinsi Jambi, yaitu : 1.

Kabupaten Batang Hari

2.

Kabupaten Bungo

3.

Kabupaten Kerinci

4.

Kabupaten Merangin

5.

Kabupaten Sarolangun

6.

Kabupaten Tanjung Jabung Barat


VII-2

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 7.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur

8.

Kabupaten Tebo

9.

Kota Sungai Penuh

10. Kabupaten 11. Kota Jambi Hasil survei menemukan tidak semua sektor/subsektor pada 11 kabupaten/kota memiliki 10 KPJU unggulan UMKM, ada yang hanya beberapa KPJU unggulan UMKM saja. KPJU Unggulan UMKM untuk setiap sektor/subsektor ekonomi pada 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi tersaji lengkap pada Lampiran 7.2.1. tentang KPJU Unggulan per sektor/subsektor. 7.2.2. KPJU Unggulan Setiap Sektor/Subsektor Tingkat Kabupaten / Kota dengan Metode AHP Tahap

Konfirmasi

5

(lima)

KPJU

Unggulan

untuk

Setiap

Sektor/Subsektor Ekonomi pada tingkat Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Pada tahap ini dilakukan konfirmasi 5 (lima) KPJU unggulan untuk setiap sektor/subsektor yang telah diperoleh dengan menggunakan metode AHP, dan konfirmasi rekomendasi kebijakan untuk KPJU unggulan. Analisis untuk

penetapan

KPJU

unggulan

dari

hasil

pemilihan

KPJU

di

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dilakukan dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (Saaty, 2000). Analytic Hierrarchy

Process (AHP) adalah sebuat alat analisis yang di dukung oleh pendekatan matematika sederhana dan dapat dipergunakan untuk memecahkan permasalahan ‘decision making’ seperti pengambilan kebijakan atau penyusunan prioritas (Marimin, 2004). KPJU Unggulan UMKM untuk setiap sektor/subsektor ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :


VII-3

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI KPJU unggulan pada sektor/subsektor yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Batang Hari dalam rangka mendukung pembangunan

ekonomi

daerah,

penciptaan

lapangan

kerja

dan

penyerapan tenaga kerja, serta peningkatan daya saing produk yaitu : a.

Subsektor tanaman pangan adalah komoditas padi sawah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas sayur-sayuran, kemudian buahbuahan, jagung, dan padi ladang.

b. Subsektor perkebunan adalah komoditas kelapa sawit, lalu komoditas karet, kelapa dalam, pinang, dan kakao. c.

Subsektor peternakan adalah komoditas ternak sapi, diikuti komoditas ternak kerbau, kambing, ayam broiler, dan ayam buras.

d. Subsektor perikanan adalah komoditas budidaya kolam, diikuti komoditas ikan patin, ikan nila, budidaya keramba, dan ikan perairan umum (gabus, baung, sepat). e.

Subsektor kehutanan adalah komoditas getah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas madu, kayu bulat, rotan, dan kayu gergajian.

f.

Sektor pertambangan adalah komoditas pasir, lalu diikuti secara urutan yaitu komoditas kerikil, tanah liat, dan emas.

g. Sektor perindustrian adalah jenis usaha pengolahan makanan, lalu jenis usaha batu bata, perkayuan, kerajinan tangan, dan jenis usaha pengolahan tempe/tahu. h. Sektor perdagangan adalah perdagangan hasil perkebunan (karet, sawit dan kelapa dalam), lalu diikuti secara urutan yaitu kelontong, hasil pertanian (sayuran, buah dan padi), sembako dan produk bahan bangunan. i.

Sektor jasa-jasa adalah jenis usaha simpan pinjam, lalu diikuti secara urutan yaitu jenis usaha bengkel, pertukangan, cucian, dan jenis usaha salon.


VII-4

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI j.

Sektor angkutan adalah jenis usaha angkutan barang, lalu diikuti jenis usaha ojek, angkutan penumpang, angkutan darat, dan jenis usaha angkutan perahu.

k.

Sektor pariwisata adalah produk

wisata alam, lalu diikuti produk

wisata budaya, wisata sejarah, wisata buatan, dan produk wisata kuliner. KPJU unggulan pada sektor/subsektor yang menjadi prioritas untuk dikembangkan

di

Kabupaten

pembangunan

ekonomi

Bungo

daerah,

dalam

penciptaan

rangka lapangan

mendukung kerja

dan


Subsektor tanaman pangan adalah komoditas padi sawah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas sayur-sayuran, kemudian buahbuahan, jagung, dan durian.

b. Subsektor perkebunan adalah komoditas karet, lalu komoditas kelapa sawit, kelapa dalam, pinang, dan kopi. c.

Subsektor peternakan adalah komoditas ternak sapi, diikuti komoditas ternak kerbau, ayam buras, kambing, dan komoditas ternak ayam broiler.

d. Subsektor perikanan adalah komoditas perairan umum (gabus, baung, sepat, dll), diikuti komoditas budidaya keramba, budidaya kolam, komoditas ikan nila, dan komoditas ikan mas. e.

Subsektor kehutanan adalah komoditas getah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas kayu gergajian, madu, rotan, dan komoditas bambu.

f.

Sektor pertambangan adalah komoditas pasir, lalu diikuti secara urutan yaitu komoditas batu-batuan, kerikil, emas, dan komoditas tanah liat.


VII-5

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI g. Sektor perindustrian adalah jenis usaha pengolahan makanan, lalu jenis usaha perkayuan (mebel), batu bata, kerajinan tangan, dan jenis usaha barang dari logam h. Sektor perdagangan adalah produk hasil perkebunan (karet, sawit dan kelapa), lalu diikuti secara urutan yaitu sembako, perdagangan hasil pertanian (beras, sayur san buah), bahan bangunan, dan kelontong. i.

Sektor

jasa-jasa adalah jenis usaha jasa pertukangan, lalu diikuti

secara urutan yaitu jenis usaha bengkel, cucian, jasa simpan pinjam dan jenis usaha salon. j.

Sektor angkutan adalah jenis usaha angkutan barang, lalu diikuti jenis usaha angkutan penumpang, ojek, angkutan umum, dan jenis usaha angkutan darat.

k.

Sektor pariwisata adalah produk wisata alam, lalu diikuti produk wisata buatan, wisata budaya, dan produk wisata kuliner. KPJU unggulan pada sektor/subsektor yang menjadi prioritas untuk

dikembangkan

di

Kabupaten

pembangunan

ekonomi

Kerinci

daerah,

dalam

penciptaan

rangka lapangan

mendukung kerja

dan


Subsektor tanaman pangan adalah komoditas padi sawah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas sayur-sayuran, jagung, buahbuahan, dan padi ladang.

b. Subsektor perkebunan adalah komoditas kulit manis, lalu komoditas kopi, kakao, lada, dan karet. c.

Subsektor peternakan adalah komoditas ternak sapi, diikuti komoditas ternak ayam ras petelur, itik, ayam broiler, dan komoditas ternak kerbau.

d. Subsektor perikanan adalah komoditas ikan danau (semah), diikuti komoditas ikan perairan umum (gabus, sepat dll), ikan nila, ikan budidaya kolam, dan komoditas ikan budidaya keramba (patin).


VII-6

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI e.

Subsektor kehutanan adalah komoditas bambu, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas kayu gergajian, kayu bulat, arang, dan komoditas getah.

f.

Sektor pertambangan adalah komoditas pasir, lalu diikuti secara urutan yaitu komoditas batu-batuan, kerikil, dan komoditas tanah liat

g. Sektor perindustrian adalah jenis usaha batu bata/batako, lalu jenis usaha perkayuan (mebel), makanan, gula tebu, dan jenis usaha kerajinan tangan. h. Sektor perdagangan adalah perdagangan hasil pertanian (padi, sayur, jagung dan buah), lalu diikuti secara urutan yaitu sembako, kelontong, perdagangan hasil perkebunan (kulit manis & kopi) dan produk bahan bangunan. i.

Sektor

jasa-jasa adalah jenis usaha jasa simpan pinjam, lalu diikuti

secara urutan yaitu jenis usaha bengkel, warnet, pertukangan, dan jenis usaha jasa cucian. j.

Sektor angkutan adalah jenis usaha angkutan barang, lalu diikuti jenis usaha ojek, angkutan penumpang, angkutan darat, dan jenis usaha angkutan barang

k.

Sektor pariwisata adalah produk wisata alam, lalu diikuti produk wisata kuliner, wisata buatan, wisata budaya, dan produk wisata religius. KPJU unggulan pada sektor/subsektor yang menjadi prioritas untuk

dikembangkan di Kabupaten Merangin dalam rangka mendukung pembangunan

ekonomi

daerah,

penciptaan

lapangan

kerja

dan


Subsektor tanaman pangan adalah komoditas padi sawah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas padi ladang, sayur-sayuran, buah-buahan, dan komoditas jagung.

b. Subsektor perkebunan adalah komoditas karet, lalu komoditas kelapa sawit, kopi, kelapa dalam, dan komoditas kulit manis. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

VII-7

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI c.

Subsektor peternakan adalah komoditas ternak sapi, diikuti komoditas ternak kerbau, kambing, ayam buras, dan komoditas ternak ayam broiler.

d. Subsektor perikanan adalah komoditas perairan umum (ikan baung), diikuti komoditas ikan budidaya kolam, ikan lele, ikan nila, dan komoditas ikan patin. e.

Subsektor kehutanan adalah komoditas kayu gergajian, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas bambu, madu hutan, getah, dan gaharu.

f.

Sektor pertambangan adalah komoditas kerikil, lalu diikuti secara urutan yaitu komoditas pasir, emas, batu-batuan, dan komoditas tanah liat.

g. Sektor perindustrian adalah jenis usaha mebel, lalu jenis usaha batu bata/batako, kayu, makanan, dan jenis usaha pemebuatan keripik. h. Sektor perdagangan adalah perdagangan hasil perkebunan (karet & sawit), lalu diikuti secara urutan yaitu perdagangan bahan bangunan, perdagangan hasil pertanian (beras, sayur dan buah), sembako dan kelontong. i.

Sektor

jasa-jasa adalah

jenis usaha

bengkel, lalu diikuti secara

urutan yaitu jenis usaha simpan pinjam, cucian, pertukangan, dan jenis usaha salon. j.

Sektor angkutan adalah jenis usaha angkutan barang, lalu diikuti jenis usaha angkutan penumpang, angkutan darat, ojek, dan angkutan umum.

k.



wisata buatan, wisata budaya, wisata sejarah, dan geopark


VII-8

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI KPJU unggulan pada sektor/subsektor yang menjadi prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Muaro Jambi dalam rangka mendukung pembangunan

ekonomi

daerah,

penciptaan

lapangan

kerja

dan


Subsektor tanaman pangan adalah komoditas jagung, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas sayur-sayuran, kedelai, durian, dan komoditas buah-buahan.

b. Subsektor perkebunan adalah komoditas karet, lalu komoditas kelapa sawit, kopi, kemiri, kopi dan komoditas kakao. c.

Subsektor peternakan adalah komoditas ternak sapi, diikuti komoditas ternak kerbau, kambing, ayam broiler, dan komoditas ternak ayam buras.

d. Subsektor perikanan adalah komoditas ikan nila, diikuti komoditas ikan patin, ikan budidaya kolam, ikan perairan umum (gabus, baung & sepat), dan komoditas ikan mas. e.

Subsektor kehutanan adalah komoditas getah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas kayu gergajian, arang, rotan, kayu bulat.

f.

Sektor pertambangan adalah komoditas tanah liat, lalu diikuti secara urutan yaitu komoditas pasir, kerikil, emas, dan komoditas pasir kwarsa.

g. Sektor perindustrian adalah jenis usaha batu bata/genteng, lalu jenis usaha makanan, air isi ulang, kertas, dan jenis usaha perkayuan. h. Sektor perdagangan adalah perdagangan hasil pertanian (durian, duku, sayuran), lalu diikuti secara urutan yaitu sembako, perdagangan hasil perkebunan (sawit dan karet), perdagangan bahan bangunan, dan kelontong/eceran. i.

Sektor jasa-jasa adalah jenis usaha simpan pinjam, lalu diikuti secara urutan yaitu bengkel, jasa persewaan, jasa pendidikan, dan jenis uasaha jasa pertukangan.


VII-9

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI j.

Sektor angkutan adalah jenis usaha angkutan barang, lalu diikuti jenis usaha ojek, angkutan penumpang, angkutan perahu, dan jenis usaha angkutan pedesaan.

k.



wisata kuliner, wisata budaya, wisata buatan dan produk wisata religius. Selanjutnya KPJU Unggulan UMKM untuk setiap sektor/subsektor ekonomi pada Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Tebo, Kota Sungai Penuh, dan Kota Jambi tersaji lengkap pada Lampiran 7.2.2. tentang KPJU Unggulan per sektor/subsektor tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi. 7.2.3. KPJU Unggulan Lintas Sektoral Tingkat Kabupaten/Kota dengan Metode AHP Tahap Penentuan KPJU Unggulan Lintas Sektoral dengan Metode Bayes pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil pemilihan KPJU per sektor/sub sektor pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi dengan metode AHP, dilakukan pemilihan KPJU lintas sektoral dengan metode Bayes, yaitu teknik yang dapat dipergunakan untuk melakukan analisis dalam pengambilan keputusan terbaik dari sejumlah alternatif dengan tujuan menghasilkan perolehan yang optimal (Marimin, 2004). Namun, terlebih dahulu terhadap alternatif KPJU per sektor/sub sektor dilakukan normalisasi. Berdasarkan perhitungan dengan metode normalisasi ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU lintas sektoral pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi. KPJU

Unggulan

UMKM

untuk

lintas

sektoral

pada

tingkat

kabupaten/kota di Provinsi Jambi tersaji lengkap pada Lampiran 7.2.3. tentang KPJU Unggulan lintas sektoral pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jambi, dan pada Tabel berikut ini. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

VII-10

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI KPJU unggulan pada lintas sektoral yang menjadi prioritas untuk dikembangkan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah, penciptaan

lapangan

kerja

dan

penyerapan

tenaga

kerja,

serta

peningkatan daya saing produk berdasarkan tenaga kerja terampil (skilled), bahan baku (manufacturing), modal, sarana produksi/usaha, teknologi, sosial budaya (faktor endogen, manajemen usaha, ketersediaan pasar, harga, penyerapan tenaga kerja dan sumbangan terhadap perekonomian wilayah yaitu : a.

Kabupaten Batang Hari yang pertama adalah komoditas kelapa sawit, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas karet, komoditas padi sawah, komoditas sapi, dan produk hasil perkebunan. Tabel 7.1. KPJU Unggulan Lintas Sektoral pada Tingkat Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi

No.

KPJU Unggulan Lintas Sektoral

1.

Kabupaten/ Kota Batang Hari

Kelapa Sawit

Karet

Padi Sawah

Sapi

2.

Bungo

Karet

Padi Sawah

Sapi

3.

Kerinci

Padi Sawah

SayurSayuran

Angkutan Barang

4.

Merangin

Karet

Kelapa Sawit Perdagangan Hasil Pertanian (padi, sayur, jagung,buah) Kelapa Sawit

Angkutan Barang

Perdagangan Hasil perkebunan (karet,sawit) Angkutan Barang Perdagangan Hasil Perkebunan (karet, sawit, kelapa, pinang, nilam)

5. 6.

Muaro Jambi Sarolangun

1

2

3

Karet

Kelapa Sawit

Getah

Karet

Kelapa Sawit

Padi Sawah


4

5 Perdagangan Hasil Perkebunan (karet&sawit) Makanan Kulit Manis

Sapi Ikan Nila Perdagangan Bahan Bangunan

VII-11

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 7.

Tanjab Barat

Kelapa Sawit

Ikan Perairan Umum (gabus, toman) Kelapa Sawit

Karet

Kelapa Dalam

Angkutan Perahu

8.

Tanjab Timur

Angkutan Perahu

Kelapa Dalam

Ikan Laut

Karet

Sapi

Kelapa Sawit

Ikan Perairan Umum (gabus, baung) Padi Sawah

9.

Tebo

10.

Sungai Penuh

Padi Sawah

Jasa Simpan Pinjam

Jambi

Makanan

Barang Bangunan

Perdagangan Hasil Pertanian (beras,sayur) Sembako

11.

Angkutan Barang Bengkel

Perdagangan Hasil Perkebunan (karet,sawit & kelapa) Ojek

Angkutan Barang

b. Kabupaten Bungo yang pertama adalah komoditas karet, diikuti komoditas kelapa sawit, komoditas padi sawah, komoditas sapi, dan jenis usaha pengolahan makanan. c.

Kabupaten Kerinci yang pertama adalah komoditas padi sawah, kemudian kedua perdagangan hasil pertanian (padi, sayur, jagung dan buah), lalu komoditas sayur-sayuran, jenis usaha angkutan barang, dan terakhir komoditas kulit manis.

d. Kabupaten Merangin yang pertama adalah komoditas karet, diikuti komoditas kelapa sawit, jenis usaha angkutan barang, perdagangan produk hasil perkebunan (karet &sawit) , dan komoditas ternak sapi. e.

Kabupaten Muaro Jambi yang pertama adalah komoditas karet, diikuti komoditas kelapa sawit, komoditas getah, jenis usaha angkutan barang, dan komoditas ternak sapi.

f.

Kabupaten Sarolangun yang pertama adalah komoditas karet, diikuti komoditas kelapa sawit, komoditas padi sawah, perdagangan hasil perkebunan (karet,sawit,kelapa,pinang dan nilam) sapi, dan produk barang bangunan.


VII-12

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pertama adalah komoditas kelapa sawit, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas ikan periaran umum (gabus & toman), komoditas karet, komoditas kelapa dalam, dan jenis usaha angkutan perahu. h. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pertama adalah jenis usaha angkutan perahu, kemudian diikuti komoditas kelapa sawit, komoditas kelapa dalam, komoditas ikan perairan umum (gabus & baung), dan komoditas ikan laut. i.

Kabupaten Tebo yang pertama adalah komoditas karet, diikuti komoditas sapi, komoditas kelapa sawit, komoditas padi sawah, dan produk pengolahan makanan.

j.

Kota Sungai Penuh yang pertama adalah komoditas padi sawah, kemudian kedua jenis usaha simpan pinjam, lalu perdagangan hasil pertanian (beras & sayuran), jenis usaha angkutan barang, dan terakhir jenis usaha ojek.

k.

Kota Jambi yang pertama adalah jenis usaha pengolahan makanan, kemudian kedua produk bahan bangunan, sembako, jenis usaha bengkel, dan terakhir jenis usaha angkutan barang.

7.2.4. KPJU Potensial Tingkat Kabupaten/Kota dengan Metode AHP Tahap Penentuan KPJU Potensial Lintas Sektoral di Tingkat Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil perhitungan dengan metode Bayes di tingkat kabupaten/kota, akan diperoleh KPJU yang tidak termasuk dalam lima besar KPJU unggulan. Selanjutnya, berdasarkan pendapat dan masukan dari para pakar serta pertimbangan lainnya, dari KPJU-KPJU tersebut dipilih KPJU-KPJU yang potensial/sangat potensial untuk menjadi KPJU unggulan.


VII-13

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 7.2. KPJU Potensial Lintas Sektoral pada Tingkat Kabupaten / Kota di Provinsi Jambi No. 1.

Kabupaten/ Kota Batang Hari

2.

Bungo

3.

Kerinci

4.

Merangin

5. 6.

Muaro Jambi Sarolangun

7. 8. 9. 10. 11.

KPJU Potensial Lintas Sektoral 1

2

Simpan Pinjam Perdagangan Hasil Perkebunan (karet,sawit, kelapa) Ojek

Kerbau

Perairan Umum (ikan baung) Ikan Patin

Padi Sawah

3

4

5

Angkutan Barang Pertukangan

Makanan

Getah

Pasir

Angkutan Barang

Wisata Alam Kerbau

Kopi

Sapi

Ikan Budidaya Kolam

Jasa Bengkel

Sapi

Tanah liat

Pasir

Batako

Batu Bata / genteng Getah

Ikan Patin

Ikan Nila

Tanjab Barat

Bengkel

Kerupuk

Sapi

Padi Sawah

Tanjab Timur Tebo

Padi Sawah

Pasir

Makanan

Bengkel

Sembako

Kerbau

Sungai Penuh Jambi

Ayam Petelur

Ayam Broiler

Sapi

Bahan Bangunan SayurSayuran Pasir

Ayam Broiler Padi Ladang Bengkel

Minuman

Wisata Kuliner

Angkutan Penumpang

Getah

Sembako

Ojek

Emas Pertukangan Wisata Buatan

KPJU Potensial lintas sektoral pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu adalah : a.

Kabupaten Batang Hari yang pertama adalah jenis usaha simpan pijam, lalu diikuti komoditas kerbau, jenis usaha angkutan barang, jenis usaha pengolahan makanan, dan komoditas getah.

b. Kabupaten Bungo yang pertama adalah produk hasil perkebunan, lalu diikuti komoditas getah, jenis usaha pertukangan, komoditas pasir, dan jenis usaha angkutan barang.


VII-14

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI c.

Kabupaten Kerinci yang pertama adalah jenis usaha ojek, lalu diikuti produk sembako, komoditas wisata alam, komoditas kopi, dan komoditas ternak sapi.

d. Kabupaten Merangin yang pertama adalah komoditas ikan perairan umum, lalu diikuti komoditas padi sawah, komoditas ternak kerbau, komoditas ikan budidaya kolam, dan jenis usaha bengkel. e.

Kabupaten Muaro Jambi yang pertama adalah komoditas ikan patin, lalu diikuti jenis usaha batu bata/genteng, komoditas ternak sapi, komoditas tanah liat, dan komoditas pasir.

f.

Kabupaten Sarolangun yang pertama adalah jenis usaha batako, lalu diikuti komoditas getah, komoditas ikan patin, ikan nila dan komoditas ternak ayam broiler.

g. Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang pertama adalah jenis usaha bengkel, lalu diikuti jenis usaha kerupuk getah, komoditas ternak sapi, komoditas padi sawah dan komoditas padi ladang. h. Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang pertama adalah komoditas padi sawah, dan kedua komoditas pasir, jenis usaha pengolahan makanan, produk bahan bangunan, dan jenis usaha bengkel. i.

Kabupaten Tebo yang pertama adalah jenis usaha bengkel, dan kedua produk sembako, lalu diikuti komoditas ternak kerbau, komoditas sayur-sayuran, dan komoditas emas.

j.

Kota Sungai Penuh yang pertama adalah komoditas ternak ayam petelur, dan komoditas ternak ayam broiler, kemudian komoditas ternak sapi, komoditas pasir dan terakhir jenis usaha pertukangan.

k.

Kota Jambi yang pertama adalah jenis usaha pengolahan minuman, dan kedua komoditas wisata kuliner, lalu diikuti jenis usaha angkutan penumpang dan ojek, dan komoditas wisata buatan.


VII-15

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 7.3. KPJU UNGGULAN UMKM TINGKAT PROVINSI 7.3.1. KPJU Unggulan Per Sektor/Sub Sektor Ekonomi pada Tingkat Provinsi dengan Metode Borda Pada tahap ini adalah proses seleksi lebih lanjut dalam rangka menetapkan KPJU per sektor/sub sektor ekonomi pada tingkat provinsi dengan metode Borda. Pada setiap KPJU unggulan per sektor/sub sektor dari setiap Kabupaten/Kota dilakukan penjumlahan nilai skor dari komoditas

yang

muncul

pada

tiap-tiap

kabupaten

dengan

nilai

rangkingnya, sehingga pada setiap sektor/sub sektor ekonomi di provinsi diperoleh daftar KPJU berdasarkan urutan total nilai skornya. Sesuai perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 5 (lima) KPJU per sektor/sub sektor ekonomi. Tabel 7.3. KPJU Unggulan Per Sektor/Subsektor di Provinsi Jambi No 1

Provinsi JAMBI

Sektor/Subsektor

KPJU Unggulan

Tanaman Pangan

1. 2. 3. 4. 5.

Padi Sawah Sayur-Sayuran Padi Ladang Buah-Buahan Jagung

Perkebunan

1. 2. 3. 4. 5.

Karet Kelapa Sawit Kelapa Dalam Kopi Kulit Manis

Peternakan

1. 2. 3. 4. 5.

Sapi Kerbau Kambing Ayam Broiler Ayam Buras

Perikanan

1.

Ikan Perairan Umum (gabus, baung, dll) Ikan Budidaya Kolam Ikan Nila Ikan Patin Ikan Lele

2. 3. 4. 5.


VII-16

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI No 1

Kabupaten/Kota

Sektor/Subsektor

KPJU Unggulan

JAMBI

Kehutanan

1. 2. 3. 4. 5.

Getah Kayu Gergaji Bambu Arang Kayu Bulat

Pertambangan

1. 2. 3. 4. 5.

Pasir Kerikil Tanah liat Emas Batu-batuan

Perindustrian

1. 2. 3. 4. 5.

Makanan Batu bata Perkayuan (Mebel) Kerupuk Keripik

Perdagangan

1.

4. 5

Perdagangan Hasil Perkebunan (karet & sawit) Bahan Bangunan Hasil Pertanian (beras, sayuran & buah) Kelontong Minuman

Jasa-jasa

1. 2. 3. 4. 5.

Bengkel Simpan Pinjam Pertukangan Cucian Salon

Angkutan

1. 2. 3. 4. 5.

Angkutan Barang Angkutan Penumpang Ojek Angkutan Perahu

Pariwisata

1. 2. 3. 4. 5.

Wisata Alam Wisata Buatan Wisata Kuliner Wisata Budaya Wisata Religius

2. 3.


VII-17

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI a.

Subsektor

tanaman

pangan

yang

menjadi

prioritas

untuk

dikembangkan yang pertama adalah komoditas padi sawah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas sayur-sayuran, padi ladang, buah-buahan, dan jagung. b. Subsektor perkebunan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah komoditas karet, lalu komoditas kelapa sawit, kemudian komoditas kelapa dalam, kopi, dan kulit manis. c.

Subsektor peternakan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah komoditas ternak sapi, diikuti komoditas ternak kerbau, kambing, ayam broiler, dan komoditas ternak ayam buras.

d. Subsektor perikanan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah komoditas ikan perairan umum (gabus, baung, dan lain-lain), lalu diikuti komoditas budidaya kolam, ikan nila, ikan patin, dan komoditas ikan lele. e.

Subsektor kehutanan adalah komoditas getah, kemudian diikuti secara urutan yaitu komoditas kayu gergajian, bambu, arang, dan komoditas kayu bulat.

f.

Sektor pertambangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah komoditas pasir, lalu diikuti secara urutan yaitu komoditas kerikil, tanah liat, emas, dan komoditas batu-batuan.

g. Sektor perindustrian yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah jenis usaha pengolahan makanan, lalu jenis usaha batu bata, perkayuan (mebel), kerupuk, dan jenis usaha keripik. h. Sektor perdagangan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah perdagangan hasil perkebunan (karet & sawit), lalu diikuti secara urutan yaitu produk barang bangunan, perdagangan hasil pertanian (beras, sayuran & buah), kelontong dan minuman.


VII-18

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI i.

Sektor jasa-jasa yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah jenis usaha bengkel, lalu diikuti secara urutan yaitu jenis usaha simpan pinjam, jenis usaha jasa pertukangan, jenis usaha jasa cucian, dan jenis usaha salon.

j.

Sektor angkutan yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah jenis usaha angkutan barang, lalu diikuti jenis usaha angkutan penumpang, ojek, angkutan perahu, dan jenis usaha angkutan darat.

k.

Sektor pariwisata yang menjadi prioritas untuk dikembangkan yang pertama adalah produk wisata alam, lalu diikuti produk wisata buatan, wisata kuliner, wisata budaya dan produk wisata religius.

7.3.2. KPJU Unggulan Lintas Sektoral pada Tingkat Provinsi dengan Metode Borda Tahap Penentuan Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan Lintas Sektoral dengan Metode Borda di Tingkat Provinsi. Berdasarkan hasil pemilihan KPJU unggulan lintas sektoral di tingkat Kabupaten/Kota, dilakukan pemilihan KPJU lintas sektoral pada tingkat Provinsi Jambi dengan metode Borda. Berdasarkan perhitungan dengan metode Borda ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) KPJU lintas sektoral pada tingkat Provinsi Jambi, seperti tersaji pada Tabel 7.34.


VII-19

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Tabel 7.4. KPJU Unggulan Lintas Sektor di Provinsi Jambi Provinsi JAMBI

Sektor/Subsektor Lintas Sektoral

KPJU Unggulan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10

Karet Kelapa Sawit Padi Sawah Angkutan Barang Sapi Angkutan Perahu Perdagangan Hasil Pertanian (beras, sayuran & buah) Pengolahan Makanan Perdagangan Hasil Perkebunan (karet & sawit) Ikan Perairan Umum (gabus & baung)

7.3.2.1. Karet Karet merupakan komoditas unggulan pertama di Provinsi Jambi. Kondisi ini didukung oleh luas perkebunan karet di Provinsi Jambi sebanyak 649.404 ha dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,73 % per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Luas perkebunan karet di Provinsi Jambi diikuti tingginya produksi karet yaitu sebanyak 288.981 ton dengan pertumbuhan rata-rata 2,15 % per tahun. Selain itu, komoditas karet di Provinsi Jambi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 246.774 orang dengan pertumbuhan rata-rata 0,91 % per tahun pada periode 9 tahun terakhir.


VII-20

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Komoditas Karet di Provinsi Jambi 140 120 100 80 60 40 20 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-20 -40 -60 Luas (ha)

Produksi (ton)

Volume Ekspor (kg)

Nilai Ekspor ($)

Tenaga kerja (orang)

Karet adalah salah satu komoditas ekspor Provinsi Jambi dengan volume sebanyak 215.223 ton, dimana selama periode waktu 10 tahun terakhir mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 11,07 % per tahun. Selain volume, nilai ekspor karet di Provinsi Jambi juga mengalami pertumbuhan rata-rata 34,92 % per tahun selama periode waktu 10 tahun terakhir dengan nilai $ 662.212.501. Kebijakan pengembangan komoditas karet di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 1.

Program replanting karet, usaha pemerintah Provinsi Jambi yang ingin terus meningkatkan produksi perkebunan karet dengan melakukan


VII-21

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI peremajaan karet tua (replanting) pada semua Kabupaten penghasil karet. 2.

Menumbuh kembangkan industri hilir karet pada skala kecil dan menengah

3.

Mendorong tumbuhnya SMK pengolahan barang dari karet

7.3.2.2. Kelapa Sawit Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Kondisi ini didukung oleh luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi sebanyak 513.959 ha dengan pertumbuhan rata-rata 6,16 % per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Produksi kelapa sawit sebanyak 1.392.293 ton dengan pertumbuhan rata-rata 9,03 % per tahun selama periode waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, komoditas kelapa sawit di Provinsi Jambi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 185.025 orang dengan pertumbuhan rata-rata 6,91 % per tahun pada periode 9 tahun terakhir.


VII-22

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Komoditas Kelapa Sawit di Provinsi Jambi 140 120 100 80 60 40 20 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-20 -40 -60 Luas (ha)

Produksi (ton)

Volume Ekspor (kg)

Nilai Ekspor ($)


Volume ekspor kelapa sawit di Provinsi Jambi sebanyak 73.950.000 ton dengan pertumbuhan rata-rata 88,13 % per tahun selama periode waktu 10 tahun terakhir. Nilai ekspor kelapa sawit di Provinsi Jambi sebanyak $ 85.969.768 dengan pertumbuhan rata-rata 156,97 % per tahun selama periode waktu 10 tahun terakhir. Kebijakan pengembangan komoditas kelapa sawit di Provinsi Jambi adalah menumbuh kembangkan industri hilir kelapa sawit pada skala kecil dan menengah.


VII-23

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 7.3.2.3.

Padi Sawah

Padi sawah merupakan komoditas unggulan kedua di Provinsi Jambi. Kondisi ini didukung oleh luas panen sebanyak 155.802 ha dengan pertumbuhan rata-rata 4,30 % per tahun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Peningkatan luas panen diikuti peningkatan produksi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terjadi pertumbuhan rata-rata 1,56 % per tahun dengan produksi sebanyak 556.007 ton. Selain itu, tingkat produktivitas padi sawah juga meningkat dalam kurun waktu yang sama yaitu rata-rata sebesar 1,60 % per tahun dengan produktivitas sebanyak 43,44 ton per hektar.

Komoditas Padi Sawah Provinsi Jambi 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2006

2007

2008

2009

-5,00 -10,00 -15,00 Luas panen (ha)

Produksi (ton)


Produktivitas (ton/ha)

VII-24

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Komoditas padi sawah didukung irigasi untuk pengairan yang terdiri dari irigasi teknis sebanyak 3.517 ha dan irigasi setengah tyeknis sebanyak 10.116 ha, serta irigasi sederhana sebanyak 5.932 ha. Selain itu, komoditas padi sawah didukung irigasi pedesaan atau irigasi non PU sebanyak 21.681 ha. Kebijakan pengembangan komoditas padi sawah di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 1.

Pengembangan sentra-sentra produksi tanaman padi.

2.

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman padi sawah.

3.

Pemberdayaan penyuluh pertanian.

4.

Perbaikan

dan

penyediaan

infrastruktur/sarana

dan

prasarana

pertanian

7.3.2.4. Angkutan Barang Angkutan barang merupakan salah satu jenis usaha unggulan di Provinsi Jambi. Keunggulan jenis usaha angkutan barang di Provinsi Jambi terlihat bahwa banyak jumlah kendaraan bermotor khususnya mobil barang sebanyak 26.028 buah yang berfungsi untuk angkutan barang. Selain jumlah mobil barang yang banyak, setiap tahun terus meningkat,


VII-25

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI selama periode 5 tahun terakhir ini, pertumbuhan mobil barang mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu tumbuh rata-rata sebesar 16,07 % per tahun. Kebijakan pengembangan jenis usaha angkutan barang di Provinsi Jambi adalah perbaikan jalan yang rusak baik jalan negara, jalan provinsi dan maupun jalan kabupaten. 7.3.2.5. Sapi Ternak sapi merupakan salah satu komoditas unggulan di Provinsi Jambi. Kondisi ini didukung oleh jumlah ternak sapi di Provinsi Jambi sebanyak 177.710 ekor dengan pertumbuhan rata-rata 3,44 % per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Produksi daging sapi sebanyak 6.349 ton dengan pertumbuhan rata-rata 10,45 % per tahun selama periode waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, konsumsi daging sapi di Provinsi Jambi sebanyak 6.055 ton dengan pertumbuhan rata-rata 16,89 % per tahun pada periode 10 tahun terakhir. Pemotongan ternaks sapi di Provinsi Jambi sebanyak 28.645 ekor dengan pertumbuhan rata-rata 7,35 % per tahun pada periode 8 tahun terakhir


VII-26

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Komoditas Ternak Sapi di Provinsi Jambi 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-20,00 -40,00 -60,00 -80,00 Populasi (ekor)

Produksi (ton)

Konsumsi (tong)

Pemasukan (ekor)

Program peningkatan produksi ternak sapi adalah sebagai berikut : 1.

Pengembangan kawasan sentra produksi ternak sapi

2.

Penanggulangan pemotongan ternak sapi betina produktif

3.

Pengembangan integrasi ternak sapi dengan tanaman

4.

Pengembangan Balai Pembibitan Ternak Sapi


VII-27

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 7.3.2.6. Angkutan Perahu Angkutan perahu merupakan salah satu jenis usaha unggulan di Provinsi Jambi. Jenis usaha angkutan perahu di Provinsi Jambi untuk mengangkut penumpangan dan barang di sungai. Untuk daerah-daerah yang sulit untuk angkutan darat, maka solusinya adalah angkutan perahu. Kebijakan pengembangan jenis usaha angkutan perahu di Provinsi Jambi adalah menambah dan meremajakan angkutan perahu sehingga dapat meningkatkan kapasitas angkut untuk penumpangan dan barang.

7.3.2.7. Hasil Pertanian Perdagangan produk hasil pertanian adalah salah satu produk unggulan di Provinsi Jambi. Produk hasil pertanian memberi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto regional Provinsi Jambi yang mencapai rata-rata per tahun sebesar 30,72 % rata-rata per tahun selama kurun waktu 14 tahun terakhir. Produk hasil pertanian memiliki elastisitas transmisi harga yang rendah dan kadang-kadang searah. Kenaikkan harga produk hasil pertanian di tingkat konsumen tidak serta merta dapat meningkatkan harga di tingkat produsen (petani). Namun sebaliknya, penurunan harga di tingkat konsumen umumnya lebih cepat ditransmisikan kepada harga di tingkat produsen. Margin harga antara tingkat konsumen dan tingkat


VII-28

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI produsen (yang biasanya terdiri dari biaya dan keuntungan pemasaran) umumnya dinikmati atau tersebar pada pelaku pemasaran yang bukan petani. Petani lebih banyak ditempatkan pada posisi yang hanya mengandalkan kehidupan ekonomi usahatani dengan nilai tambah yang amat kecil. Implikasinya adalah bahwa aktivitas pemasaran masih ditantang untuk dapat berkontribusi dalam memberikan tambahan kesejahteraan pada petani sebagai pelaku sentral di sektor pertanian. 7.3.2.8. Industri Pengolahan Makanan Jenis usaha pengolahan makanan adalah salah satu jenis usaha unggulan di Provinsi Jambi. Beragam jenis makanan yang diolah oleh industri kecil dan menengah yang sangat banyak di Provinsi Jambi mendukung jenis usaha pengolahan makanan menjadi jenis usaha unggulan. Kebijakan pengembangan jenis usaha pengolahan makanan di Provinsi Jambi adalah meningkatkan kualitas produk, memperkuat permodalan usaha, serta memfasilitasi peluasan pemasaran produk pengolahan makanan. 7.3.2.9. Perdagangan Produk Hasil perkebunan Perdagangan produk hasil perkebunan adalah salah satu produk unggulan di Provinsi Jambi. Produk hasil perkebunan memberi kontribusi terbesar terhadap produk domestik bruto regional Provinsi Jambi yang mencapai rata-rata per tahun sebesar 13,51 % rata-rata per tahun. Produk hasil perkebunan umumnya harus menghadapi struktur pasar yang monopsonis dan jauh dari prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Petani produsen senantiasa dihadapi pada kekuatan pembeli, yang terdiri dari pedagang pengumpul dan pedagang besar, yang cukup besar dan membentuk satu kekuatan yang dapat menentukan harga beli. Proses terciptanya kegagalan pasar (market failures) tersebut amat berhubungan


VII-29

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dengan faktor ekonomi dan faktor non ekonomi yang menyertai seluruh proses pemasaran. Ketidakmampuan petani dan kepiawaian pelaku pemasaran lain dalam menguasai aset dan akses ekonomi dalam proses produksi dan pemasaran komoditas pertanian merupakan salah satu faktor ekonomi yang terpenting. Namun, tingkat ketergantungan secara sosiopsikologi petani kepada para pedagang pengumpul dan pemberi / peminjam modal usahatani juga menjadi krusial dan merupakan faktor non ekonomi paling signifikan dalam fenomena struktur pasar yang amat monopsonis tersebut. 7.3.2.10. Ikan Perairan Umum (Gabus, Baung, dll) Potensi lahan perairan umum kurang lebih 115.000 Ha dengan potensi lestari perikanan tangkap sekitar 35.000 ton per tahun. Pada tahun 2010 pemanfaatan perairan umum mencapai 6.436 ton per tahun dengan pemanfaatan 18,10 %. Komoditas ikan perairan umum dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, mengalami pertumbuhan yaitu rata-rata sebesar 4,36 % per tahun. 7.3.3. KPJU Potensial Lintas Sektoral pada Tingkat Provinsi KPJU potensial yaitu KPJU yang saat ini belum menjadi unggulan namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang apabila mendapatkan perlakuan atau kebijakan tertentu Tabel 7.5. KPJU Potensial Lintas Sektor di Provinsi Jambi Provinsi JAMBI

KPJU Potensial 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Bahan Bangunan Kelapa Dalam Simpan Pinjam Sayur-sayuran Sembako Getah Emas Bengkel


VII-30

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 7.3.3.1. Bahan Bangunan Perdagangan barang bangunan belum menjadi produk unggulan di Provinsi Jambi, namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi yang tinggi dan terus meningkat akan diikuti peningkatan pembangunan fisik, sehingga akan membutuhkan barang bangunan lebih banyak. 7.3.3.2. Kelapa Dalam Kelapa dalam merupakan salah satu komoditas potensial untuk menjadi unggul di masa datang di Provinsi Jambi. Luas perkebunan kelapa dalam di Provinsi Jambi sebanyak 117.655 ha dengan mengalami pertumbuhan negatif yaitu rata-rata -0,93 % per tahun dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Produksi kelapa dalam sebanyak 114.436 ton dengan pertumbuhan rata-rata -0,67 % per tahun selama periode waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, komoditas kelapa dalam di Provinsi Jambi mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 47.062 orang dengan pertumbuhan ratarata -1,04 % per tahun pada periode 9 tahun terakhir.


VII-31

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 8

Komoditas Kelapa Dalam di Provinsi Jambi

6 4 2 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

-2 -4 -6 -8 Luas (ha)

Produksi (ton)


Tanaman Kelapa Dalam banyak tumbuh di wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 111.827 ha atau 95,05 % dari luas total tanaman Kelapa Dalam di Provinsi Jambi. Produksi Kelapa Dalam 97,11 % disumbangankan dari wilayah pesisir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur ini yaitu sebanyak 59.474 ton dan 51.657 ton. Tanaman Kelapa Dalam dikenal sebagai tanaman serbaguna mulai dari akar hingga pucuknya. 7.3.3.3. Simpan Pinjam Jenis usaha simpan pijam belum menjadi produk unggulan di Provinsi Jambi, namun memiliki potensi untuk menjadi unggul di masa datang. Kemudahaan dalam proses peminjaman, waktu peminjam, dan pembayaran menjadikan jenis usaha ini banyak diminati oleh masyarakat, dibandingkan dengan lembaga keuangan seperti perbankan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi

VII-32

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 7.3.3.4. Sayur-sayuran Sayur-sayuran adalah komoditas potensial untuk menjadi unggul di masa datang di Provinsi Jambi. Keunggulan komoditas sayur-sayuran didukung oleh luas panen komoditas sayur-sayuran sebanyak 11.493 ha dan produksi sayur-sayuran sebanyak 197.051 ton. Kebijakan pengembangan komoditas sayur-sayuran di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut : 1.

Pengembangan sentra-sentra produksi tanaman sayur-sayuran

2.

Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman sayur-sayuran

3.

Pemberdayaan penyuluh pertanian

4.

Perbaikan dan penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana pertanian

7.3.3.5. Sembako Produk perdagangan sembako adalah produk perdagangan potensial untuk menjadi unggul di masa datang di Provinsi Jambi. Kebutuhan konsumsi masyarakat yang meningkat setiap tahun seiiring dengan meningkatnya penadapat perkapita akan mendorong perdagangan sembako menjadi unggul di Provinsi Jambi. 7.3.3.6. Getah Komoditas getah adalah komoditas potensial untuk menjadi unggul di masa datang di Provinsi Jambi. Kebijakan pemerintah yang mendorong pemanfaatan hasil hutan non kayu, manfaat getah yang beragam, serta nilai komoditas yang tinggi akan menjadi faktor pendorong komoditas getah menjadi komoditas unggulan di Provinsi Jambi


VII-33

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 7.3.3.7. Emas Komoditas emas adalah komoditas potensial untuk menjadi unggul di masa datang di Provinsi Jambi. Nilai emas yang terus meningkat menjadi faktor pendorong komoditas emas menjadi komoditas unggulan di Provinsi Jambi. 7.3.3.8. Bengkel Jenis usaha bengkel adalah jenis usaha potensial untuk menjadi unggul di masa datang di Provinsi Jambi. Peningkatan jumlah kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat yang signifikan akan diikuti pelayanan perbaikian terutama jasa bengkel kendaraan baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.


VII-34

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI

Dari hasil penelitian tentang Komoditas/Produk/ Jenis Usaha Unggulan UMKM, maka telah ditemukan komoditas unggulan dan komoditas potensial per kabupaten/kota dan persektor ekonomi. Upaya berikutnya adalah merumuskan kebijakan pengembangan lebih lanjut terhadap komoditas yang telah dikembangkan oleh sektor UMKM. Rekomendasi kebijakan yang dirumuskan, tentu saja berbasis pada permasalahan yang ditemui oleh UMKM pada saat survei lapangan di lakukan. Rekomendasi kebijakan dikelompokan atas dua kelompok utama yaitu rekomendasi kebijakan yang diarahkan pada pengembangan UMKM dan rekomendasi kebijakan yang diarahkan pada pengembangan KPJu Unggulan. 8.1 Kebijakan Pengembangan UMKM 8.1.1 Kebijakan Pengembangan UMKM Dari Aspek Makro Ada tiga strategi yang dapat dilakukan dalam mengembangkan UMKM dari aspek makro. Pertama, fund supporting strategy dari pemerintah, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD. Strategi ini meghendaki tetap adanya dukungan dana dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pengembangan UMKM. Pendanaan melalui APBN dan viii-1 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI APBD ini sangat diperlukan dalam kaitannya dengan dukungan terhadap aspek teknis operasional kebijakan maupun untuk tujuan yang bersifat stimulus. Oleh sebab itu, peningkatan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara bertahap harus terus dilakukan. Fokus kebijakan yang perlu mendapat melalui dukungan dana APBN atau APBD adalah: a. Peningkatan layanan publik melalui layanan perizinan satu atap dan pemberian insentif khusus untuk UKM dan koperasi b. Penyempurnaan kebijakan investasi yang dapat memberi kemudahan dan fasilitas bagi UKM dan Koperasi dalam melakukan investasi c. Pemberdayaan LSM dan asosiasi PKM untuk melaksanakan advokasi dan legislasi bagi UKM dan Koperasi. d. Pengembangan sentra usaha UKM dan koperasi menjadi klaster bisnis melalui pemberian dukungan ; permodalan, konsultasi,

informasi

usaha, pelatihan dan infrastruktur. Kedua, partnership strategy, terutama dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah. Strategi ini diperlukan dalam upaya mengeliminir kendala permodalan, manajemen dan pemasaran yang dihadapi UKMK. Melalui kemitraan diharapkan terjadi penguatan modal, pembenahan dan peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan UKMK terhadap pasar. Hal ini akan mendorong UKMK menjadi lebih efisien dengan prinsip kebersamaan dan asas kekelurgaan yang kokoh. Fokus kebijakan yang dapat dilakukan dalam konteks ini adalah : a. Peningkatan dalam akses informasi usaha, melaksanakan promosi, bantuan pengembangan jaringan bisnis. b. Peningkatan produktivitas dan daya saing usaha melalui teknologi,

bantuan

insentif dalam standarisasi produk serta pengembangan

pusat inovasi tekhnologi dan desain. viii-2 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Ketiga, bankings credit supporting strategy. Strategi ini menghendaki peningkatan peranan lembaga perbankan dalam memberi pinjaman permodalan terhadap UKMK. Dalam strategi ini pemerintah hanya berperan sebagai mediator dan penjamin guna memberi akses pada UKMK terhadap perbankan. Kebijakan penunjang yang diperlukan guna mendukung bankings

credit supporting strategy adalah: a. Pengembangan lembaga keuangan mikro dan lembaga penjamin kredit bagi UKMK sebagai sistem yang terintegrasi. b. Pengembangan dana bergulir bagi lembaga keuangan mikro dan koperasi,

pengembangan

pola

tanggung

renteng

dan

sistim

penyelesaian kredit bermasalah yang memiliki kepada UKMK. Secara lebih informatif dari deskripsi di atas maka dapat diamati skema berikut.

viii-3 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Penyederhanaan Perizinan, Layanan Publik & Sistem Insentif

Fund Supporting Strategy

Penyempurnaan Kebijakan Investasi untuk memberi kemudahan dan fasilitas Pemberdayaan LSM dan Asosiasi PKM Utk Melaksanakan Advokasi & Legislasi Pengembangan Sentra Usaha Menjadi Klaster, Dukungan Pembiayaan, BDS, Informasi Usaha, Kualitas SDM PENGEMBAN GAN UMKM Peningkatan Akses Informasi Usaha, Promosi, Pengembangan Jaringan Kerja

Partnershi p Strategy Peningkatan Produktivitas, Daya Saing Melalui Bantuan Teknologi, Insentif Standarisasi

Pengembangan lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga penjamin kredit secaraTerintegrasi Banking Credit Supporting Strategy

Pengembangan Dana Bergulir Bagi Lembaga Keuangan Mikro dan Koperasi Pengembangan Pola tanggung rentang dan sistem penyelesaian kredit bermasalah yang memihak

SKEMA : Strategi Pengembangan UMKM: Aspek Makro


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 8.1.2 Strategi Pengembangan UMKM Dari Aspek Mikro Strategi kebijakan dari aspek mikro di fokuskan pada 2 hal kebijakan yang dapat dilakukan yaitu pengembangan sumberdaya manusia dan pemasaran. Kebijakan pengembangan sumberdaya manusia dapat diupayakan dengan meningkatkan produktivitas melalui pelatihan yang materinya yang tepat dan dilaksaakan secara berlanjutberkala serta didukung dengan penerapan sistem pengupahan yang tepat. Disamping itu, perlu diperhatikan tingkat kemajuan

teknik produksi yang pakai.

Kemajuan teknik produksi dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas tenaga kerja. Dalam pengembangan UKMK, dukungan pemerintah masih sangat diharapkan. Terutamam dalam memperluas dan menerobos pasar bagi produk dan jasa yang dihasilkan UKMK. Oleh karena itu, diperhatikan pengembangan produk dan peningkatan daya saing harga. Guna mendukung hal tersebut, makak perlu juga ditumbuhkembangkan UKMK senter. UKMK senter merupakan pusat pengembangan dan promosi produk UKMK yang berbasis informasi dan teknologi, sehingga produk UKMK dapat memasuki pasar global di masa datang. Mengantisipasi pemenuhan kebutuhan sumberdaya manusia yang sesuai dengan UKMK maka diperlukan peningkatan mutu sumberdaya manusia melalui pengembangan pendidikan politeknik. Pendidikan politeknik akan dapat menyediakan tenaga kerja yang siap pakai. Pendirian politeknik UKMK tersebut dapat dimotori oleh pemerintah daerah

bekerjasama

dengan

pengusaha

swasta

sehingga

terjadi

keterkaitan antara aspek pendidikan, lapangan kerja dan usaha mitra yang mendukung pengembangan UKMK. Untuk lebih jelasnya dapat diamati skema berikut.


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI SKEMA : Strategi Pengembangan UMKM Aspek Mikro

PELATIHAN

PENINGATAN PRODUKTIVITAS

SISTIM UPAH

PENGEMBANG AN SDM TEKNIK PRODUKSI

PENDIDIKAN KEWIRA USAHAAN / POLITEKNIK UKM SUPORTING : PEMERINTAH DAN MITRA USAHA

PENGEMBANGAN PASAR

PEMBANGUNAN UKM DAN KOPERASI

PERLUASAN DAN TEROBOSAN PASAR

PENGEMBANGAN PRODUK DAN PENINGKATAN DAYA SAING


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI Guna melengkapi strategi seperti yang telah dijabarkan dalam skema diatas maka strategi dukungan berikut ini juga merupakan hal pelengkap utamanya. 1. Kemudahan dalam Akses Permodalan Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usahausaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan. Yang perlu dicermati dalam usaha pemberdayaan UKM melalui aspek permodalan ini adalah: (1) bagaimana pemberian bantuan

modal

bagaimana

ini

tidak

pemecahan

menimbulkan

aspek

modal

ketergantungan; ini

dilakukan

(2)

melalui

penciptaan sistem yang kondusif baru usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk mendapatkan akses di lembaga keuangan; (3) bagaimana skema penggunaan atau kebijakan pengalokasian modal ini tidak terjebak pada perekonomian subsisten. Tiga hal tersebut penting untuk dipecahkan bersama. Inti pemberdayaan adalah kemandirian masyarakat. Pemberian hibah modal kepada masyarakat, selain kurang mendidik masyarakat untuk bertanggungjawab kepada dirinya sendiri, juga akan dapat mendistorsi pasar uang. Oleh sebab itu, cara yang cukup elegan dalam memfasilitasi pemecahan masalah permodalan untuk usaha viii-7 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI mikro, usaha kecil,

dan usaha menengah, adalah dengan

menjamin kredit mereka di lembaga keuangan yang ada, dan atau memberi subsidi bunga atas pinjaman mereka di lembaga keuangan. Cara ini selain mendidik mereka untuk bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit, juga dapat menjadi wahana bagi mereka untuk terbiasa bekerjasama dengan lembaga keuangan yang ada, serta membuktikan kepada lembaga keuangan bahwa tidak ada alasan untuk diskriminatif dalam pemberian pinjaman.

2. Bantuan Pembangunan Prasarana Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau kalaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UMKM adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah. Artinya, dari sisi pemberdayaan ekonomi, maka proyek pembangunan prasarana pendukung desa tertinggal, memang strategis.

3. Pengembangan Skala Usaha Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat mulanya

dilakukan

melalui

pendekatan

individual.

lemah, pada Pendekatan

individual ini tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Alasannya adalah, akumulasi kapital akan sulit dicapai di kalangan orang miskin, oleh sebab itu akumulasi kapital harus dilakukan bersama-sama viii-8 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI dalam wadah kelompok atau usaha bersama. Demikian pula dengan masalah distribusi, orang miskin mustahil dapat mengendalikan distribusi hasil produksi dan input produksi, secara individual. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan j enis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat. 4.

Pengembangan

Jaringan

Usaha,

Pemasaran

dan

Kemitraan Usaha Upaya

mengembangkan

jaringan

usaha

ini

dapat

dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realiatasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UMKM. Meskipun sayangnya banyak industri kecil yang justru tidak memiliki jaringan sub kontrak dan

keterkaitan

dengan

perusahaan -perusahaan

besar

sehingga eksistensinya pun menjadi sangat rentan. Sedangkan pola pengembangan

jaringan

melalui

pendekatan

kluster,

diharapkan menghasilkan produk oleh produsen yang berada di dalam klaster bisnis sehingga mempunyai peluang untuk menjadi produk yang mempunyai keunggulan kompetitif dan dapat bersaing di pasar global. Selain jaringan usaha, jaringan pemasaran juga menjadi salah viii-9 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI satu kendala yang selama ini juga menjadi faktor penghambat bagi Usaha Kecil Menengah untuk berkembang. Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi misalnya kontak dengan berbagai pusat-pusat informasi bisnis, asosiasi-asosiasi dagang baik di dalam maupun di luar negeri, pendirian dan pembentukan pusat-pusat data bisnis UMKM. Penguatan ekonomi rakyat melalui pemberdayaan UMKM, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegasikan yang lain, tetapi give power to everybody. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah. Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaiatan antara yang besar dengan yang menengah dan kecil. Sebab hanya dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melalui kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam distribusi, masing-masing pihak akan diberdayakan. 8.1 Kebijakan Pengembangan KPJu Unggulan Rekomendasi kebijakan pengembangan KPJu Unggulan berikut ini disesuaikan dengan hasil kajian yang telah dilakukan, terutama terhadap hasil KPJu Unggulan berdasarkan sektoral. Berikut uraian mengenai kebijakan pengembangan KPJu Unggulan berdasarkan pendekatan sektoral. A. Tanaman Pangan 1. Menyediakan lahan Tanaman pangan bagi masyarakat pada daerah yang komoditi unggulan bersumber dari tanaman pangan dengan memanfaat lahan-lahan tidur/terlantar. viii-10 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 2. Pemerintah wajib memberikan bantuan dalam bentuk penanaman modal, fasilitas

yang memadai dan harapan diperoleh manfaat

yang besar secara sosial dan finansial kepada UMKM 3. Membuka lebih luas pasar produk pertanian dalam perdagangan internasional. 4. Mereformasi skema subsidi input dan bantuan pangan serta mulai meninggalkan tujuan swasembada pangan 5. Memberikan bimbingan teknis kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas hasil tanaman pangan. 6. Penetapan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian 7. Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala provinsi. 8. Bimbingan pengembangan jaringan irigasi 9. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air irigasi 10. Bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber air dan air irigasi 11. Pemantauan dan evaluasi penggunaan pupuk 12. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian wilayah provinsi 13. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal 14. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi 15. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi. 16. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi 17. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi 18. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi viii-11 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 19. Pemantauan dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah provinsi 20. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah provinsi. B. PERKEBUNAN 1. Penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kabupaten/kota 2. Penetapan dan pengawasan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan wilayah provinsi 3. Penetapan sasaran areal tanam wilayah provinsi 4. Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan 5. Bimbingan pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan 6. Bimbingan pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan air bertekanan untuk perkebunan. 7. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah provinsi 8. Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah provinsi 9. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah provinsi 10. Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal 11. Pengawasan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Provinsi 12. Pembangunan dan pengelolaan balai benih wilayah provinsi 13. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah kabupaten/kota viii-12 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 14. Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah provinsi 15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah provinsi 16. Pemberian izin usaha perkebunan lintas kabupaten/kota 17. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah provinsi 18. Pemantauan dan evaluasi penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah provinsi 19. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi 20. Promosi komoditas perkebunan wilayah provinsi 21. Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil perkebunan wilayah provinsi C. PETERNAKAN 1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi 2. Pemantauan, identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet 3. Pemantauan dan evaluasi pengembangan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet 4. Pemetaan identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah provinsi 5. Penerapan kebijakan pakan ternak di wilayah provinsi 6. Bimbingan

pembuatan,

penggunaan

dan

peredaran

pakan

dan

peredaran

pakan

konsentrat wilayah kabupaten/kota 7. Bimbingan

pembuatan,

penggunaan


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI tambahan dan pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten/kota 8. Penetapan sertiifikasi dan penetapan standar mutu genetik bibit ternak wilayah provinsi 9. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten/kota 10. Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi 11. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi 12. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit

Day Old Chick Final Stock wilayah provinsi 13. Penerapan kebijakan dan pemantauan pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi 14. Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah provinsi 15. Pengawasan peredaran lalu lintas produk hewan dari/ke wilayah provinsi dan lintas kabupaten/kota 16. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah provinsi 17. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyaklit hewan menular wilayah provinsi 18. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi 19. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota 20. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota 21. Pemberian izin pengeluaran ternak bibit dan potong dari dan ke viii-14 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI wilayah provinsi 22. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota 23. Bimbingan

teknis

pembangunan

sarana

fisik

(bangunan),

penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi 24. Pemantauan dan evaluasi pemasaran hasil peternakan wilayah provinsi 25. Promosi komoditas peternakan wilayah provinsi 26. Penyebarluasan informasi pasar wilayah provinsi D. PERIKANAN 1. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan di masa yang akan datang dapat memberikan subsidi harga pakan ikan seperti subsidi pupuk dengan mengadakan kerjasama (MOU) dengan perusahaan pakan ikan sehingga harga pakan ikan dapat murah karena permasalahan utama bagi pembudidaya ikan skala kecil khususnya pembudidaya ikan di Provinsi Jambi adalah tingginya harga pakan ikan yang menyebabkan terjadinya peningkatan biaya operasional sehingga usaha budidaya yang dilaksanakan tidak dapat mengalami keuntungan. 2. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk di masa yang akan datang dalam penyusunan program / kegiatan dapat mengantisipasi dari dampak jangka panjang dari kegiatan yang dijalankan sehingga jika terjadi permasalahan dapat di cari solusinya. 3. Bagi Pemerintah Provinsi Jambi dapat memberikan bantuan induk ikan kepada pembudidaya ikan disertai dengan bimbingan teknis cara pemijahannya sehingga dapat mengatasi permasalahan penyediaan benih ikan yang murah dan berkualitas. viii-15 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 4. Bagi Pemerintahan Provinsi Jambi melakukan penyebaran ikan muda dan dewasa ke wilayah perairan perikanan di sekitar “spillover” Provinsi Jambi 5. Bagi Pemerintahan Provinsi Jambi melakukan ekspor telur dan/atau larva yang bersifat planktonik dari wilayah larang-ambil ke wilayah perikanan provinsi Jambi dan di sekitarnya 6. Mengadakan pelatihan dan keterampilan penguasaan teknologi (perbengkelan mesin kapal dan pengoperasian alat bantu tangkap) 7. Perbaikan kualitas dan tampilan kemasan (aspek higienis dan estetika) pada komoditas ikan kering 8. Pengelolaan sarana produksi yang dikelola langsung oleh kelompok petani ikan 9. Setiap nelayan diharapkan masing-masing dapat memiliki beberapa jenis alat tangkap, agar dapat beroperasi sesuai dengan perubahan musim, dan upaya diversifikasi usaha perikanan tangkap 10. Pelatihan pembekalan manajemen usaha bagi nelayan, petani tambak dan pengolah produk hasil tangkapan dan budidaya. 11. Membina dan mengarahkan usaha masyarakat untuk menjalin mitra usaha dengan perusahaan besar. E. KEHUTANAN 1. Berkurangnya biaya transaksi dalam pemasaran kayu rakyat sehingga meningkatkan manfaat ekonomis usaha hutan rakyat bagi masyarakat, khususnya para petani kayu 2. Meningkatnya minat masyarakat secara luas dalam usaha tanaman kayu karena adanya jaminan atas kepastian kepemilikan komoditas kayu yang diusahakannya 3. Menyarankan kepada dinas-dinas terkait di lingkup kabupaten/kota untuk tetap memberikan pelayanan bagi perkembangan hutan viii-16 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI rakyat,

antara

lain

melalui

program-program

penyuluhan,

pengembangan akses pasar dan bantuan-bantuan permodalan kepada masyarakat. 4. Pengembangan hutan tanaman rakyat pola kemitraan baik di kawasan hutan (enclave hak ulayat di HP) maupun di non kawasan hutan (APL, KNBK, hutan milik, dll). 5. Bagi Lembaga Keuangan (mikro/alternatif) dapat mengakomodasi pengembangan Hutan tanaman rakyat pola kemitraan 6. Bagi Pemerintahan Provinsi Jambi memberikan kemudahan untuk mendapatkan ijin penyerahan dan pengolahan lahan (baik pada areal konsesi maupun pada areal di luar SK/konsesi HTI) bagi masyarakat. 7. Dalam

rangka

mendukung

implementasi

RPPK

(Revitalisasi

Pertanian Peternakan dan Kehutanan), porsi yang memadai dalam pembangunan Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (HTRPK), khususnya: a. Departemen Kehutanan berperan sebagai fasilitator penetapan

arah

mendorong

dan

strategi

investasi

(publik,

revitalisasi

kehutanan

swasta/masyarakat)

dalam dengan

memfasilitasi komunikasi antar masyarakat, pengusaha kehutanan, investor, pemerintah, akademisi dan para pihak lainnya. b. Pencanangan “Kebijakan Umum Pengembangan Hutan (Tanaman) Rakyat/Hutan Hak Ulayat/Hutan Adat“ misal pada hari Bhakti Kehutanan/Penghijauan 8. HTRPK

bisa

menjadi

salah

satu

alternatif

dalam

mengimplementasikan kebijakan pengembangan hutan rakyat seperti yang tercantum dalam Rencana Strategik Departemen Kehutanan 2005-2009, dimana Dephut memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas ± 2 juta ha namun program/strateginya masih belum jelas. viii-17 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI F. PERTAMBANGAN 1. Mengingat margin usaha di sektor pertambangan cukup tinggi, diharapkan peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh sektor perbankan dalam negeri untuk membiayai sektor pertambangan. 2. Menumbuhkan minat perbankan untuk ikut membiayai sektor pertambangan, khususnya kegiatan-kegiatan penunjang 3. Kebijakan

pemerintah

di

sektor

pertambangan

perlu

terus

diupayakan agar mendorong investasi. Dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk sektor pertambangan dengan cara : a. Mengurangi pungutan baik pajak maupun non pajak yang jumlahnya cukup banyak. b. Menciptakan kepastian hukum terutama menyelesaikan di tingkat

tinggi

ketentuan

yang

tumpak

tindih

antara

kehutanan dan pertambangan, dan mengurangi kebijakan otonomi daerah yang menghambat kegiatan dan investasi di sektor pertambangan. c. Meningkatkan

peran

pemerintah

daerah

agar

dapat

mendorong terciptanya hubungan baik antara perusahaan pertambangan dengan masyarakat sekitarnya sehingga keberadaan

pertambangan

dapat

berdampak

positif

terhadap pembangunan masyarakat sekitarnya dan konfik dapat dihindari. d. Pemerintah dalam hal ini Dinas ESDM

diharapkan dapat

meningkatkan sosialisasi ketentuan pemerintah mengenai kegiatan pertambangan agar interpretasi yang salah atas kewenangan

pemerintah daerah tidak terjadi. Dan untuk

menjamin ketentuan dapat berjalan dengan baik maka perlu ada tindakan tegas terhadap kesalahan pemerintah daerah oleh pemerintah pusat viii-18 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI G. PERINDUSTRIAN 1. Penanganan ketersediaan bahan baku hasil pertanian untuk industri pangan 2. Mengembangkan sentra-sentra produksi dan pemasaran yang spesifik menurut daerahnya sesuai dengan budaya masing-masing daerah 3. Menyiapkan sarana dan prasarana serta sistem mutu barang yang diperdagangkan 4. Meningkatkan

perlindungan

industri

dalam

negeri

melalui

penerapan tarif dan non-tarif barrier serta penanggulangan penyelundupan 5. Melaksanakan revitalisasi Industri dan Perdagangan 6. Penyusunan Peta Potensi Daerah 7. Peningkatan penerapan hasil Litbang kepada dunia usaha 8. Menetapkan jenis-jenis industri yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia 9. Mengembangkan industri ke lokasi-lokasi yang ditetapkan sesuai dengan spesifikasi industrinya 10. Pemberdayaan Balai Industri 11. Menetapkan lokasi industri yang disesuaikan dengan tata ruang sehingga memberikan kepastian hukum tempat usaha juga daya lingkungan lebih terjamin 12. Peningkatan penggunaan bahan baku alternatif substitusi bahan baku impor 13. Pengembangan industri berbasis hasil pertanian 14. Peningkatan pemanfaatan industri petrokimia sebagai bahan baku 15. Penyusunan rencana induk pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan 16. Sinkronisasi program pengembangan industri kimia, agro dan hasil viii-19 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI hutan antara pusat dan daerah 17. Melakukan

pembinaan

terhadap

pengusaha

UTTP

untuk

meningkatkan mutu produksi dalam negeri agar mampu bersaing di pasar global 18. Menyusun

kebijakan

standardisasi

di

bidang

industri

dan

perdagangan dalam rangka pemberlakuan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib baik di tingkat pabrik, impor dan pasar dalam negeri 19. Menyusun kembali arah dan kebijakan industri, perdagangan dan investasi yang bertumpu pada kekuatan sumber daya alam 20. Memberikan penyuluhan dan bimbingan kepada petani pelaku usaha dan aparat Pemda untuk peningkatan mutu hasil produksi daerah setempat 21. Memberikan bimbingan dan konsultasi di bidang mutu sebagai upaya peningkatan potensi daerah jejaring pengawasan mutu 22. Menggalakkan kegiatan imbal dagang dalam rangka mendukung upaya peningkatan ekspor non migas antara lain melalui pemberian fasilitas terhadap kegiatan imbal dagang, pajak, bea masuk dan tata niaga 23. Menentukan stimulus ekspor produk pertanian rawan mutu dengan cara memberikan bantuan peralatan grading/sortasi dan uji lapangan kepada eksportir produsen komoditi antara lain kakao, kopi, lada dan acassia Indonesia 24. Pemberdayaan kebijakan internal Departemen Perindustrian dan Perdagangan (review terhadap kebijakan intern Depperindag)


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI H. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN 1. Diversifikasi produk, perbaikan kendali mutu produk-produk perdagangan 2. Mengupayakan terjaminannya kesinambungan pasokan barang khususnya komoditi bahan makanan. Hal ini diantarnya dapat dilakukan melalui peningkatan produksi komoditi lokal dengan menata kembali penggunaan lahan (landused) dan memaksimalkan pemanfaatan

lahan

tidur

yang

masih

cukup

luas,

disertai

penyediaan bibit unggul; jaminan ketersediaan sarana dan prasarana produksi; penyediaan fasilitas pembiayaan; bantuan teknis budidaya pertanian ramah lingkungan untuk menghasilkan komoditi yang aman, nyaman dan sehat untuk dikonsumsi dengan mengaktifkan kembali dan meningkatkan peran penyuluh lapangan; penataan

pola

tanam

antar

daerah

sentra

produksi;

mengintensifkan koordinasi antar daerah sentra produksi dan daerah konsumen; meningkatkan peran BMKG dalam kegiatan budidaya; meningkatkan koordinasi dinas terkait tingkat provinsi dengan dinas yang sama di tingkat kabupaten, dan melakukan regulasi pemasaran produk yang dihasilkan sentra produksi lokal untuk kebutuhan pasar dalam wilayah Provinsi Jambi. 3. Mengupayakan penataan suplai barang

untuk mengurangi

besarnya peran pedagang besar atau grosir dalam menetapkan harga beli pedagang pengecer dan mengurangi peran pedagang pengecer dalam menetapkan harga jual ke konsumen serta memperkecil peluang terjadinya spekulasi pada berbagai tingkatan pedagang khususnya untuk komoditi non pangan dan komoditi pangan tahan lama. 4. Mengupayakan

peningkatan

efisiensi

trasportasi

melalui

peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur angkutan darat, viii-21 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi ke daerah sentra produksi, dan pengurangan berbagai bentuk gangguan dalam pengangkutan barang yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi (hight cost economy) 5. Mengupayakan keamanan di lingkungan hotel dan restoran 6. Menerapkan keringan biaya pajak atas distribusi atas hotel dan restoran 7. Pemangkasan proses perijinan investasi 8. Peningkatan keterpaduan antar lembaga pembina, dunia usaha, dan masyarakat 9. Pengembangan SDM sektor perdagangan secara intensif melalui transformasi teknologi 10. Pembangunan kemitraan Kebijakan dalam pemberian bantuan modal

Peran

pemerintah

terkait

dalam

membuka

pasar,

pembangunan hubungan untuk membentuk rekanan dan akses pada bisnis pelayanan pembangunan (Business Development Services), keuangan dan akses pada pasar, dan menciptakan lingkungan I. JASA-JASA 1. Bagi Pemerintahan Provinsi Jambi khususnya pemerintahan di kabupaten/kota

memudahkan dalam hal proses pembuatan

perizinan usaha bidang jasa. 2. Bantuan modal melalui perkreditan dari dunia perbankan 3. Adanya

pembinaan

Fisik

dan

sosial

serta

pelatihan

oleh

pemerintahan daerah bagi pengusaha jasa, bagi meningkatkan kualitas dari usaha jasa


LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI J. ANGKUTAN 1.

Peningkatan / perbaikan prasarana jaringan jalan (infrastruktur transportasi), dengan peringkat variabel sebagai berikut: a. Meningkatkan kapasitas dasar jalan b. Menyesuaikan lebar bahu sesuai volume lalu-lintas c. Menyesuaikan jarak kerb sesuai volume lalu-lintas d. Menambah lebar jalur lalu lintas e. Menyesuaikan rasio arah sesuai volume lalu-lintas

2. Peningkatan / perbaikan sarana kendaraan (sarana transportasi), dengan peringkat variabel sebagai berikut: a. Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi b. Pembatasan umur kendaraan pribadi c. Peningkatan kualitas dan kuantitas angkutan umum 3. Pemerintah daerah harus menerapkan kebijakan sosial dan kebijakan teknis yang dapat mengembangkan pola transportasi nasional yang dapat melayani kebutuhan masyarakat secara baik dan terpadu.

Kebijakan sosial pemerintah memiliki dampak

terhadap system transportasi nasional dan industri transportasi itu sendiri. 4. Transportasi umum harus dikembalikan lagi sebagai ”layanan publik” yang bila perlu harus disubsidi oleh pemerintah, sehingga semua komponen masyarakat akan terlayani angkutan publik dengan baik dengan harga yang terjangkau. Hal ini akan menjadi aset tersendiri bagi pemerintah, dengan adanya sistem angkutan publik yang memadai 5. Perencanaan

sistem

transportasi

kota

terintegrasi

dengan

pengembangan wilayah/tata ruang 6. Penguatan budaya melalui sosialisasi

penggunaan angkutan

umum. Saat ini penggunaan mobil pribadi masih dianggap viii-23 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI mempunyai nilai prestisius yang tinggi, sementara penggunaan angkutan umum masih dianggap rendah dalam stratifikasi budaya. Hal ini dapat dicontohkan melalui sikap para pejabat, yang notabene menggembar-gemborkan pemakaian angkutan publik, namun para pejabat sendiri tidak pernah menggunakan fasilitas angkutan umum. 7. Menetapkan kebijakan transportasi sesuai dengan karakteristik kota melalui

pengembangan

cetak

biru

pengembangan

sistem

transportasi yang terintegrasi dengan kebijakan tata ruang kota/Kabupaten yang sudah ditetapkan. 8. Menetapkan

kebijakan

pengembangan

transportasi

angkutan

umum/angkutan masal melalui pemenuhan sistem pelayanan umum terpadu bagi pengguna angkutan umum/masal dan dilakukan sesuai koridor daya dukung wilayah perkotaan, baik angkutan berbasis jalan raya, maupun air/sungai. K. PARIWISATA 1. Bagi Pemerintahan Kabupaten dan Kota dapat meningkatkan ketersediaan data dan Informasi kepariwisataan baik secara kualitas maupun

kuantitas

dalam

upaya

mendukung

terwujudnya

perencanaan dan pengembangan sektor kepariwisataan yang lebih akurat dalam mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan 2. Menyusun data dan informasi kepariwisataan secara kualitas dan kuantitas mampu memenuhi kebutuhan konsumen 3. Mengingat sektor pariwisata merupakan sektor tersier dimana preferensi wisatawan sangat 4. Ditentukan oleh tingkat kenyamanan, maka dukungan sarana dan prasarana untuk meningkatkan aksesibilitas ke lokasi obyek wisata mutlak dibutuhkan viii-24 Bank Indonesia Provinsi Jambi

LAPORAN AKHIR


PROVINSI JAMBI 5. Perlunya promosi yang lebih gencar dari daerah khususnya pemerintahan kabupaten/kota agar masyarakat luar mengetahui potensi wisata daerah 6. Pengembangan pariwisata harus diupayakan dapat melibatkan seluruh stakeholder. Dalam konteks ini peran dari dinas pariwisata , pihak swasta dan masyarakat


JENIS USAHA UNGGULAN UMKM PROVINSI JAMBI

Recommend Documents