WALIKOTA SAWAHLUNTO Sawahlunto, 2 Januari 2015
Yth.
Kepada Sdr. Kepala SKPD Dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto
diSawahlunto
SURAT EDAR,AN Nomor : 050/41 /BP-Swli2o15
TENTANG . PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2015
Sehubungan dengan telah ditetapkannya APBD Kota Sawahlunto Tahun 2010 Tentang Anggaran 20'15 dan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun Lembaga Pengadaan Barang/Jasa beserta perubahannya dan Peraturan Kepala Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor'14 Kedua atas Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan
-PeraturanPresidenNomor54TahUn20,lotentangPengadaanBarang/JasaPemerintah
sertauntukkelancaranpelaksanaankegiatanpengadaanbarang{asapemerintah, Kota dengan ini diinstruksikan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Sawahlunto sebagai berikut
1.
:
yang Pengguna Anggaran agar menyusun dokumen Rencana Umum Pengadaan pengadaan terdiri dari kebijakan umum pengadaan' rencana penganggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerla (KAK).
2.
Kebijakan umum pengadaan meliputi
a. b.
c. d. 3.
;
PemaketanPekerjaan. Cara Pelaksanaan Pengadaan.
PengorganisasianPengadaan. Penetapan penggunaan produk dalam negeri.
pada Terkait pemaketan pekerjaan dan cara pelaksanaan pengadaan, dicantumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SistelTr lnformasi Rencana Umum
Pengadaan (SiRUP).
4.
Pengguna Anggaran melakukan pemaketan pekerjaan dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) dengan memperhatikan ketentuan
a.
:
Pemaketan pekeriaan wajib dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan perluasan kesempatan bagi Usaha Mikro dan usaha Kecil serta Koperasi Kecil.
b. Nilai paket pekerjaan pengadaan barang/jasa
sampai dengan
Rp.
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) diperuntukkan bagi Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil, kecuali untuk paket pengadaan yang menuntut kompetensi teknls yang tidak dapat dipenuhi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi Kecil.
c.
Menetapkan sebanyak-banyaknya paket pengadaan barang4asa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecilserta Koperasi Keciltanpa mengabaikan prinsip efisiensi,
persaingan sehat, kesatuan slstem, kualitas dan kemampuan teknis Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta Koperasi kecil.
d.
Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA diiarang memecah paket pengadaan barang4asa menjadi beberapa paket kecil dengan maksud untuk menghindari pelelangan.
Dalam menetapkan pemaketan pekeraan, PA dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di bebeaapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing.
f.
Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA dilarang menggabungkan beberapa paket pengadaan, yang menu.ut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran njlainya yang seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan U6aha Kecil serta Koperasi Kecil.
g.
Dalam menetapkan pemaketan pekerjaan, PA djlarang menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif danlatau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.
Pengguna Anggaran menetapkan cara pengadaan dengan memperhatikan tugas
pokok dan fungsi SKPD dan sjfat kegiatan yang akan dilaksanakan melalui swakelola dan/atau melatui pemilihan penyedia barang4asa. 6.
Dalam menetapkan keb,jakan umum tentang tata cara pengadaan barang/jasa yang
dilakukan dengan swakelola dan menggunakan penyedia barang/jasa, pA wajib memperhatikan ketentuan tentaog pengadaan swakelola dan pengadaan menggunakan penyedia baran94asa. 7.
Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran agar mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) masing-masing SKPD secara terbuka kepada masyarakat melalui aplikasi Sistem Informas; Rencana Umum pengadaan (SiRUp)
dibantu petugas admin SiRUP yang ditunjuk oleh masing-masing SKPD pating lambat akhir bulan Januari 2015.
8.
Rencana Umum Pengadaan (RUP) terbagi 2 (dua) yaitu RUP untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan secara swakelola dan RUP untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh penyedia barang4asa (lampiran 1 dan 4). Ketentuan pengisian RUP tersebut adalah sebagai berikut
a,
:
Untuk RUP swakelola dientrikan dari masing-masing kegiatan pada DPA dimana
untuk penghitungan total pagu dana darj masing-masing kegiatan adalah anggaran DPA dikurangi Belanja Barang dan Jasa yang terkontrak dan Belanja Modal yang terkontrak.
b.
RUP penyedia barang/jasa dientrikan dari Belanja Barang dan Jasa yang terkontrak dan Belanja Modal yang terkontrak kepada penyedia barang/jasa.
9.
Sebelum RUP diumumkan melalui aplikasi SiRUP, Kepala SKPD selaku Pengguna
Anggaran diminta untuk menyampaikan RUP tersebut kepada Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto melalui Bagian Pembangunan Setdako Sawahlunto paling lambat tanggal 12 Januari 2015 untuk dilakukan verifikasi terhadap pemaketan pengadaan.
Jadwalverifikasi RUP dengan SKPD akan ditetapkan kemudian.
telah diumumkan baik perubahan pemaketan pekerjaan, volume, maupun perubahan jadwal, Pengguna Anggaran melalui Admin
10. Setiap perubahan pada RUP yang
SiRUP waiib melakukan perubahan RUP tersebut pada aplikasi SiRUP.
11. Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan hanya memproses
paket pekerjaan yang telah diumumkan oleh Pengguna Anggaran melalui aplikasi SiRUP,
12.
Untuk paket pekerlaan yang mendesak terutama paket pekerjaan
yang
pelaksanaannya harus dimulai pada awal tahun 2015, Pengguna Anggaran agar segera memerintahkan PPK untuk menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk diproses oleh Unit Layanan Pengadaan Kota Sawahlunto alau Pejabat Pengadaan 13.
Terkait pengorganisasian pengadaan, Pengguna Anggaran (Kepala SKPD) agar melaksanakan tugasnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Pasal 8 Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diantaranya
a.
:
Men€tapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Pasal 12 Perpres
No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan persyaratan PPK sebagai berikut
-
:
Berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S-'1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan-
-
Memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaltan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat
Perintah
Membayar (PPSPM) atau Bendahara kecuali untuk PAJKPA yang bertindak sebagai PPK.
-
Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagal berikut
. .
:
Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi Spesifikasi Teknis Barang/Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
dan Rancangan Kontrak.
' . , . r
Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBBJ).
Menandatanganikontrak. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
Mengendalikanpelaksanaankontrak. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA./KPA,
.
Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA,/KPA dengan Berita Acara Penyerahan.
.
Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PAJKPA setiap bulannya.
'
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang4asa.
Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas, dalam hal diperlukan, PPK dapat
.
:
Mengusulkan kepada PAJKPA:
a) Perubahan paket pekerjaan. b) Perubahan jadwal kegiatan pengadaan. Menetapkan tim pendukung.
.
Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP dan.
.
Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.
b.
Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan Surat Keputusan
(SK) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sesuai ketentuan Pasal 18
Perpres No.
54 tahun 2010 tentang
persyaratan sebagai berikut
-
Pengadaan Barang/Jasa, dengan
:
Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi/SKPD send,ri maupun dari instansi/SKPD lainnya.
-
Panitia/Pejabat Pene ma Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut
.
:
Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
. . r
Memahami isi kontrak. Memiliki kualifikasi teknis.
Menandatangani PaKa Integritas,
.
Tidak menjabat sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan wajib dibentuk untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya diatas Rp. 200.000.000,-
dan Pekerjaan Jasa Konsultansi diatas Rp, 50.000.000,-, sedangkan untuk pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya dibawah Rp. 200.000.000,- dan Pekerjaan Jasa Konsultansi dibawah Rp. 50.000.000,cukup ditunjuk Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
-
Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk
.
r r
:
Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak.
Menerima hasil pengadaan barang/ jasa setelah melalui pemeriksaan/ Pengujian.
Membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekedaan (Lampiran 5 s/d 7).
Tembusan Surat Keputusan PA tentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen
dan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa tersebut harus disampaikan kepada Walikota Sawahlunto cq. Bagian Pembangunan Setdako Sawahlunto paling lambattanggal 12 Januari 2015.
14. Terkait penetapan penggunaan produk dalam negeri, dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa SKPD wajib memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri serta mengutamakan penggunaan barang4asa yang terdapat pada e-katalog LKPP.
agar menyusun Kerangka Acuan Kerja pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (KAK Pengadaan) yang mendukung pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang terdiri atas KAK pekerjaan terkontrak sesuai jenis
15. Pengguna Anggaran
pengadaan dan KAK pengadaan pekerjaan swakelola.
16. KAK pekerjaan terkontrak disusun sesuai RUP pekerjaan terkontrak dan KAK pengadaan pekerjaan swakelola disusun untuk masing-masing keglatan sesual RUp s\,vakelola sebagaimana ketentuan pada poin 8 Surat Edaran ini.
17. KAK pekerjaan terkontrak disusun sesuaijenis pengadaan yajtu pengadaan barang, pekerjaan konstl'uksi, jasa konsultasi dan jasa lainnya. '18. Kerangka Acuan Kerja sekurang-kurangnya memuat
a.
:
UEian kegiatan yang akan dilaksanakan, meliputi : latar belakang, maksud dan tu.iuan, lokasi pekerjaan, produk yang dihasilkan serta tenaga dan/atau tenaga ahli yang diperlukan.
b.
Waktu pelaksanaan yang diperlukan . untuk menyelesaikan pekerjaan, dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran.
c.
Spesifikasi teknis barang/.iasa yang akan diadakan, dengan memperhatikan kebutuhan SKPD dan tidak mengarah pada mereldproduk tertentu, kecuali untuk
pengadaan suku cadang serta memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri dan penggunaan Standar Nasional lndonesia (SNl).
d.
Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan termasuk ke,rvajiban pajak yang harus
dibebankan pada kegiatan tersebut.
Format Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya serta untuk pengadaan swakelola terlampir (lampiran
I
s/d 12).
Sebelum paket pengadaan barang/jasa diproses, PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan
mengkaji ulang Kebijakan Umum Pengadaan, Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah ditetapkan oleh PA./KPA melalui Rapat Koordinasi yang dituangkan dalam Berita Acara dengan hasil sebagai
be kut
a.
:
Apabila PPK dan UlP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk mengubah Rencana Umum Pengadaan, perubahan tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA,/KPA untuk ditetapkan kembali.
b.
.
Apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan maka PPK mengaiukan permasalahan ini kepada PA./KPA untuk diputuskan.
c-
Putusan PA./KPA bersifai flnal-
20. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah disusun baik KAK pekerjaan terkontrak sesuaijenis pengadaan maupun KAK pengadaan pekerjaan swakelola, disampaikan
oleh Pengguna Anggaran kepada Walikota Sawahlunto melalui
Bagian
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto paling lambat tanggal
'19
Januari 20'15. 21.
Dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap administrasi kegiatan yang dilaksanakan oleh penyedia barang4asa, Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto diminta untuk membentuk Sekretariat Proyek pada masing-masing SKPD
,,
SKPD selain dari Dinas Peke{aan Umum yang mengelola kegiatan Belania Modal Pekerjaan Konstruksi, agar berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum untuk penetapan tenaga Penga\,yas yang selanjutnya diangkat dengan Surat Keputusan (SK) dari Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran untuk pekerjaan dimaksud.
Sebelum Kepala SKPD menerbitkan SUrat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS),
khusus untuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang terkontrak harus dilengkapi dengan rekomendasi kelengkapan data administrasi pelaksanaan kegiatan rekanan dari Bagian Pembangunan Setdako Sa\,/ahlunto.
24. Semua kegiatan pengadaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto akan diproses oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat Pengadaan yang ditetapkan oleh Walikota Sawahlunto.
25. Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) bertugas untuk memproses:
a.
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksj/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
b.
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
c.
Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa lainnya melalui Penunjukan Langsung.
26. Pejabat Pengadaan bertugas untuk memproses
a.
:
Pengadaan Barang/Pekedaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai dibawah Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
b.
Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp. 50.000.000,- (tima puluh
juta rupiah).
27. Seluruh proses tender tahun anggaran 2015 akan dilakukan secara eleldronik yang difasilitasi oleh LPSE Kota Sawahlunto.
28. Biaya operasional dan honorarium untuk Unit Layanan pengadaan (ULp) dan honorarium Pejabat Pengadaan dianggarkan pada DpA Bagian pembangunan Sekretariat Daerah, sedangkan biaya operasional dan honorarium untuk pejabat Pembuat Komjtmen (PPK), Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (ppTK), pengawas, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan maupun tim teknis lainnya djanggari(an pada SKPD yang mengelola kegiatan pengadaan barang/jasa.
29. Untuk pengadaan barang/jasa dengan nitai sampai dengan Rp.
50.OOO.OOO,- (lima
puluhjuta rupiah) menggunakan bukti pembelian dan kuitansi.
30. Proses pengadaan melalui pembeljan/pembayaran langsung yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi juga melibatkan pejabat pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.
31. Proses pengadaan langsung melalui pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan yang menggunakan bukti pembeljan dan kuitansi, meliputi
a.
;
Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan pejabat pengadaan untuk melakukan proses pengadaan Iangsung.
b.
Pejabat Pengadaan dapat membrintahkan ppTK untuk melakukan proses pengadaan langsung untuk barang4asa lainnya yang harganya sudah pasti dan tidak bisa dinegosiasi sekurang-kurangnya meliputi :
a)
Memesan barang sesuai dengan kebutuhan atau mendatangi langsung ke penyedia barang.
b)
Melakukantransaksi.
c)
Menerima barang.
d) Melakukanpembayaran. e) Menerima buKi pembelian atau kuitansi.
f) c.
Melaporkan kepada Pejabat Pengadaan.
Pejabat Pengadaan meneliti dan mempertanggungjawabkan proses pengadaan langsung.
d.
Pejabat Pengadaan menyerahkan bukti pembelian atau kuitansikepada PPK.
Format proses pengadaan langsung melalui pembelian/pembayaran langsung menggunakan bukti pembelian dan kuitansi terlampir (lamplran 13 s/d 16) dan menjadi kelengkapan adminjstrasi Surat Pedanggungjawaban (SPJ). Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai Rp.
200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai sampai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta ruplah) dengan Surat Perintah Kerja (SPK). Untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diafas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan Surat Perjanjian.
Pejabat Pembuat Komitmen dan Perencana dalam menyusun spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi agar lebih detail termasuk dalam pemilihan bahan/material
sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi terhadap spesifikasi teknis yang digunakan pada saat pelaksanaan pekerjaan. Prosedur pengawasan penggunaan bahan/material agar dituangkan dalam Standard Operating Procedure (SOp), Pejabat Pembuat Komitmen harus lmenyampaikan surat permohonan proses paket
pengadaan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Pejabat pengadaan
melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto dengan melampirkan Dokumen Perencanaan. Dokumen perencanaan berisikan hal-hal sebagai berikut
a,
:
Untuk Jasa Konstruksi
Berisikan Rancangan Kontrak (Lampiran 17), Photocopy Dokumen pelaksanaan
Anggaran (DPA), Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Referenc€ (TOR), Gambar Rencana dan Detail Engineering Design (DED), Rencana Anggaran Biaya (MB), Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Daflar Harga Pekerjaan, Upah dan Bahan, dan Harga Perkiraan Sendiri (HpS) serta Syaratsyarat Khusus Kontrak.
b.
Untuk Jasa Konsultansi
Berisikan Rancangan Kontrak (Lampiran 17), Photocopy Dokumen pelaksanaan
Anggaran (DPA), Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference
(TOR), Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang terdiri dari Rincian Biaya Langsung (Personil) dan Rincian Bjaya Tidak Langsung (Non personil), Perhitungan Billing Rate untuk Tenaga Ahli dan Harga perkiraan Sendiri (HpS)
eart, qv*rt-.v.r.1
KX,,.,,. rr^-t.-u
c.
Untuk Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya
Berisikan Rancangan Kontrak (Lampiran 17), Photocopy Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA), Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference
(TOR), Dokumen Spesillkasi Teknis Ba.ang, Brosur-Brosur yang berkaitan dengan jenis barang yang akan diadakan, Dasar Penetapan HPS (harga survei barang/jasa) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta Syarat-syarat Khusus Kontrak-
Dokumen perencanaan disampaikan dalam bentuk soft copy dan hard copy yang ditandatangani.
Surat permohonan proses pengadaan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kepada Pejabat Pengadaan yang disampa,kan melalui Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto hanya untuk paket pengadaan langsung dengan Surat Perintah Kerja (SPK). 37.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan jenis kontrak pengadaan barang4asa dalam rancangan kontrak.
Kontrak pengadaan barang/jasa berdasa*an pembayaran terdiri atas kontrak lump sum, kontrak harga satuan, kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, kontrak persentase dan kontrak terima jadi (turnkey). 39. Untuk kontrak pengadaan barang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) disarankan
menggunakan kontrak harga satuan.
40. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
\.yajib mengunggah SPPBJ dan Surat Perjanjian
pada aplikasi LPSE untuk pekerjaan yang diproses melalui pelelangan. Tata cara pengunggahan surat tersebut agar dikonsultasikan dengan LPSE Kota Sawahlunto.
41. PPK dalam menentukan jangka waktu jaminan pelaksanaan agar melebihkan maksimal 50 hari kalender dari jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai antisipasi apabila terjadi keterlambatan pekerjaan sehingga penyedia tidak perlu lagi memperpanjang jaminan pelaksanaan.
42, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Konstruksi agar menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dimulainya pelaksanaan pekerjaan kepada Camat, Kepala Desa/Kelurahan dan Kepala Dusun/RT/RW tempat tokasi pekerjaan.
43. Camat beserta jajaran Pemerintahan Desa/Kelurahan agar ikut serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang berada di wjlayahnya masing-masing.
44. PPK aga( memerintahkan penyedia untuk membayar JAMSOSTEK dan menyediakan Direksi Keet sebelum dilakukannya pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
45. PPK harus memahami syarat-syarat umum dan khusus yang terdapat dalam kontrak, sebagai acuan dalam meflgambil keputusan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kontrak dengan tetap memperhatikan kualitas dan
kuantitas hasil pekerjaan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab penyedia barang/jasa. 46. PPK harus memastikan personil inti atau peralatan yang ditempatkan di lapangan
oleh penyedia sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran. Penggantlan personil inti atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK. Jika penggantian personil inti atau peralatan perlu dllakukan, maka penyedia berkewaiiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih balk dari personil inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggantian personil inti atau peralatan oleh penyedia agar mempedomani syaratsyarat umum dan khusus yang terdapat dalam kontrak.
47. PPK harus memahami ketentuan dilakukannya adendum kontrak, baik adendum volume pekerjaan maupun adendum waktu pelaksanaan.
48. PPK harus memastikan penyedia tidak mensubkontrakkan pekerjaan utama kepada penyedia lainnya, kecuali untuk pekerjaan spesialis. Apabila penyedia ingin mensubkontrakkan pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada penyedia lain, pekerjaan tersebut sejak awal harus tertuang dalam dokumen pengadaan dan dalam
kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan serta harus mendapatkan persetujuan tertulis dari PPK.
49. Pengawas pekerjaan konstruksi harus meningkatkan frekuensi dan kualitas pengawasan agar hasil pelaksanaan pekerjaan tidak hanya memenuhi aspek kuantitas atau bobot pekerjaan tetapi juga memenuhi aspek kualjtas, dengan tidak mengabalkan nilai estetika bangunan. Prosedur pengawasan peke{aan oieh Pengawas agar dituangkan dalam Standard Operafing Procedure (SOp).
50. Khusus untuk pekerjaan konstruksi, PpK pada SKPD wajib memerintahkan Penyedia untuk melakukan pemeliharaan pekerjaan dengan ketentuan sebagai berikut :
a.
Penyedia pekerjaan konstruksi melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti saat penyerahan pekerjaan.
b.
Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekeriaan permanen selama 6 (enam)
bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan. Masa pemeliharaan dapat melampui tahun anggaran.
c.
Setelah masa pemeliharaan sebagaimana djmaksud pada poin b, ppK mengembalikan jaminan pemeliharaan kepada penyedia dan penyedia menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan pada saat proses serah terima akhir pekerjaan/final hand over (FHO).
d.
Penyedia yang yang tidak mau menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan sebagaimana dimaksud pada poin c dimasukan dalam daftar hitam.
51. Kepala SKPD agar menyampajkan laporan sebagai berikut:
a.
Laporan pelaksanaan kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung, termasuk dana DAK DR dan DAK Non DR yang tercantum dalam APBD Tahun 2015 (Lampiran 18).
b.
Laporan pelaksanaan kegiatan baik belanja langsung maupun tidak langsung yang dibiayai dari dana APBN Tahun 2015 (Lampiran 19).
c. d. e.
Laporan Kema.juan Dana Alokasi Khusus Tahun 2015 (Lampiran 20 s/d 21).
Laporan Realisasi Kegiatan KonstruksiTahun 2015 (Lampian 22). Laporan Realisasi Kegiatan Pengadan Barang/Konsultan/Jasa Lainnya Tahun 2015 (Lampiran 23).
Laporan tersebut harus disampaikan setiap butannya kepada Walikota cq. Baglan Pembangunan Setdako Sawahlunto paling lambat tanggal 3 butan berikutnya.
52. Setiap Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran, pejabat pembuat Komitmen, Unit Layanan Pengadaan, pejabat pengadaan dan panitia/pejabat
agar
memahami dan mempedomani perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah beserta perubahannya yang terakhir kali dirubah dengan peraturan presiden Nomor 172 Tanun 2014 Penerima Hasil Pekerjaan
Tentang Perubahan Ketiga Atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor .14 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20,10 tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan perundangan lainnya.
Demikian Surat Edaran
ini
disampaikan untuk dapat djpedomani dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Jslan Soekarno -Hat(r Xota Sawahtuoto Tolp,/Fax (0754) 61062/6t01t Kode pos 2?424 IIome psgc : ww\f,,sawahlunto.so.id tr-mail:
