PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG KURIKULUM 1. DESKRIPSI
:
Penyegaran Pengurusan Piutang Negara dan Lelang dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dalam bidang Piutang Negara dan Lelang guna memperlancar sebagian tugasnya.
2. TUJUAN KURIKULER UMUM
:
Setelah mengikuti penyegaran pengurusan piutang negara lelang, peserta diharapkan memiliki pengetahuan di bidang pengurusan Piutang Negara dan Lelang.
3. TUJUAN KURIKULER KHUSUS
:
Setelah mengikuti penyegaran ini, peserta diharapkan: 1. Memahami proses terkait dengan pelaksanaan pengurusan piutang negara; 2. Memahami proses penyampaian surat paksa; 3. Memahami pelaksanaan penyitaan; 4. Memahami lelang dan potensi lelang; 5. Memahami administrasi lelang; 6. Memahami risalah lelang.
4. LAMA DIKLAT EFEKTIF
:
5. JUMLAH MATA PELAJARAN Mata Pelajaran 1. Pengurusan Piutang Negara 2. Surat Paksa 3. Pelaksanaan Penyitaan 4. Pengetahuan Lelang 5. Administrasi Lelang 6. Risalah Lelang Jumlah Jamlat Mata Pelajaran Ceramah - Current Issue (Kekayaan Negara Lainnya terkait Ex BPPN) - Ceramah Komunikasi Efektif - Ceramah Pimpinan Jumlah Jamlat Ceramah Total Jamlat
:
6. JUMLAH SISWA PER KELAS (MAKSIMUM)
: 30 peserta
7. PERSYARATAN PESERTA
: 1. PNS di lingkungan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan. 2. Golongan Minimal Pengatur (II/c) 3. Pendidikan formal (Minimum) : Diploma III 4. Pangkat/ Golongan Minimal Pengatur (II/c)
8. PERSYARATAN PENGAJAR
: 1. Menguasai materi yang diajarkan/memiliki keahlian
: : : : : : : : : : : :
5 hari efektif 6 Mata Pelajaran 8 6 6 8 8 8 44
Jamlat Jamlat Jamlat Jamlat Jamlat Jamlat Jamlat
2 Jamlat 2 2 6 50
Jamlat Jamlat Jamlat Jamlat
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
akan tertentu
– PUSDIKLAT KNPK| 1
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
khususnya dalam mata pelajaran yang akan diberikan 2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti TOT 3. Mempunyai pengalaman mengajar 4. Mendapat persetujuan mengajar Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan atau Pimpinan Instansi yang bersangkutan 9. SELEKSI MASUK
: Administrasi
10. LAMA BELAJAR PER HARI
: 8-10 jamlat
11. AKOMODASI a. Asrama b. Konsumsi
: Ada : Ada
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 2
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
SILABUS I.
MATA PELAJARAN: PENGURUSAN PIUTANG NEGARA (8 JAMLAT )
A. TUJUAN INTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti Penyegaran Pengurusan Piutang Negara dan Lelang , peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan tugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. B. TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami proses pengurusan piutang negara. C. MATERI AJAR NO 1.
2. 3.
D. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
MATERI AJAR Kelembagaan Panitia Urusan Piutang Negara • Panitia Urusan Piutang Negara • Pengertian Piutang Negara Petunjuk Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara • Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara Konsep dan Prinsip Umum Pengurusan Piutang Negara • Rangkaian Alur Kerja (Work Flow ) Pengurusan Piutang Negara JUMLAH
ESTIMASI WAKTU 2 Jamlat
3 Jamlat 3 Jamlat 8 Jamlat
REFERENSI UU 49 tahun 1960 PP 14 Tahun 2005 PP 33 Tahun 2006 PMK No 128/PMK.6/2007 PMK No 122/PMK.6/2007 PMK No. 88/PMK.6/2009 Perdirjen Kekayaan Negara No. 1 /KN/ 2007 Modul Pengurusan Piutang Negara
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 3
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
II.
MATA PELAJARAN : SURAT PAKSA ( 6 JAMLAT )
A. TUJUAN INTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan tugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan B. TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu: a. Memahami aspek yuridis terkait dengan pelaksanaan pengurusan piutang negara; b. Memahami teknik interview/wawancara dan observasi, sehingga mampu berkomunikasi secara efektif dalam melakukan tugas sebagai juru sita; c. Memahami teknik pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, Pemeriksaan, Penyanderaan dan Pencegahan sesuai peraturan yang berlaku. C. MATERI AJAR NO 1. 2. 3.
MATERI AJAR
ESTIMASI WAKTU
Pengertian Surat Paksa • Definisi Kekuatan Hukum Surat Paksa • Latar Belakang diterbitkan Surat Paksa oleh PUPN
1 Jamlat
Penyusunan Berita Acara Penyampaian Surat Paksa • Format Surat Paksa • Prosedur Penerbitan Surat Paksa oleh Ketua PUPN Cabang • Pembuatan Salinan Surat Paksa • Berita Acara Surat Paksa • Simulasi Pemberian Surat Paksa JUMLAH
4 Jamlat
1 Jamlat
6 Jamlat
D. DAFTAR PUSTAKA 1. UU 49 tahun 1960 2. PMK No 128/PMK.6/2007 3. PMK No 122/PMK.6/2007 4. PMK No. 88/PMK.6/2009 5. Perdirjen Kekayaan Negara No. 1 /KN/ 2007 6. Modul Pengurusan Piutang Negara
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 4
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
III.
MATA PELAJARAN : PELAKSANAAN PENYITAAN (6 JAMLAT)
A. TUJUAN INTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti diklat, peserta diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan tugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. B. TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu memahami aspek yuridis terkait dengan pelaksanaan pengurusan piutang negara. C. MATERI AJAR NO
MATERI AJAR
ESTIMASI WAKTU
1.
Jenis-jenis penyitaan • Pelaporan pelaksanaan penyitaan • Jenis-jenis penyitaan • Penyitaan oleh PUPN
1 Jamlat
2.
Persiapan Juru Sita untuk melaksanakan penyitaan • Penerbitan Surat Tugas Juru Sita • Kewenangan Juru Sita • Dokumen Pendukung pelaksanaan tugas penyitaan oleh Juru Sita • Saksi dalam pelaksanaan penyitaan
2 Jamlat
3.
Pelaksanaan penyitaan • Pembuatan Berita Acara penyitaan • Penandatanganan Berita Acara penyitaan • Pendaftaran penyitaan kepada instansi yang berwenang • Penyusunan Laporan penyitaan • Pelaksanaan penyitaan dalam hal Berita Acara tidak dapat ditandatangani oleh penanggung hutang/penghuni/penguasa objek penyitaan • Diskusi tentang Pelaksanaan Penyitaan JUMLAH
3 Jamlat
6 Jamlat
D. DAFTAR PUSTAKA 1. UU 49 tahun 1960 2. PMK No 128/PMK.6/2007 3. PMK No 122/PMK.6/2007 4. PMK No. 88/PMK.6/2009 5. Perdirjen Kekayaan Negara No. 1 /KN/ 2007 6. Modul Pengurusan Piutang Negara
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 5
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
IV.
MATA PELAJARAN : PENGETAHUAN LELANG (8 JAMLAT )
A. TUJUAN INTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan memahami lelang dan potensi lelang. B. TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu: a. menjelaskan dasar hukum lelang b. menjelaskan pengertian lelang c. menjelaskan sistem lelang d. menjelaskan hak dan kewajiban subyek lelang (pejabat lelang, penjual dan lelang/pembeli) e. menjelaskan jenis lelang f. menjelaskan prosedur lelang g. menjelaskan hal-hal penting dalam lelang h. menjelaskan dasar hukum penggalian potensi lelang i. menjelaskan pengertian dan upaya penggalian potensi lelang j. menjelaskan prospek lelang di Indonesia C. MATERI AJAR NO MATERI AJAR 1. Dasar Hukum, Pengertian Dan Sistem Lelang a. Dasar Hukum b. Pengertian Lelang c. Sistem Lelang 2. Subyek Lelang a. Pejabat Lelang Kelas I b. Pejabat Lelang Kelas II c. Penjual d. Peserta Lelang/Pembeli e. Balai Lelang 3. Prosedur Lelang a. Jenis Lelang b. Prosedur Lelang c. Syarat-Syarat Lelang d. Hal-Hal Penting Dalam Lelang 4. Penggalian Potensi Lelang a. Dasar Hukum b. Pengertian Dan Upaya Penggalian Potensi Lelang c. Prospek Lelang Di Indonesia JUMLAH D.
peserta
ESTIMASI WAKTU 1 Jamlat
3 Jamlat
2 Jamlat
2 Jamlat
8 Jamlat
REFERENSI 1. Satrio, J, SH, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002; 2. Soemitro, Rochmat, Prof, DR, H. Peraturan dan Instruksi Lelang, Bandung, PT. Eresco, 1987; 3. Tresna, R. Mr. Komentar HIR, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2000; 4. Undang - Undang Lelang (Vendu Reglement Staatblad 1908: 189 sebagaimana telah diubah dengan Staatblad 1940:56) 5. Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, CV. Titik Terang; 6. PP No. 44 Tahun 2003 tanggal 31 Juli 2003 7. Instruksi Lelang (Vendu Instructie Staatblad 1908: 190 sebagaimana telah diubah dengan Staatblad 1930:85);
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 6
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
8. Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang; 9. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No. 35/PL/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang; 10. Keputusan Menteri Keuangan No. 305/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Pejabat Lelang. 11. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No. 36/PL/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Pejabat Lelang; 12. Keputusan Menteri Keuangan No. 306/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002 tentang Balai Lelang; 13. Keputusan Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara No. 37/PL/2002 tanggal 27 September 2002 tentang Petunjuk Teknis Balai Lelang;
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 7
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
V. MATA PELAJARAN : ADMINISTRASI LELANG ( 8 JAMLAT ) A. TUJUAN INTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan memahami administrasi lelang B. TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu: a. menjelaskan pengertian organisasi, administrasi, dan dasar hukum administrasi lelang b. menjelaskan dokumen persyaratan permohonan lelang c. menjelaskan permohonan dan penetapan hari/tanggal lelang d. menjelaskan permohonan dan penetapan hari/tanggal lelang khusus lelang PUPN e. menjelaskan Permintaan Surat Keterangan Tanah (SKT) f. menjelaskan permohonan persetujuan lelang di luar wilayah kerja KP2LN g. menjelaskan dispensasi pelaksanaan lelang di luar hari dan jam kerja h. menjelaskan pengusulan pemandu lelang i. menjelaskan penundaan dan pembatalan lelang j. menjelaskan penyetoran uang jaminan penawaran lelang k. menjelaskan dispensasi pembayaran uang hasil lelang l. menjelaskan administrasi pelaksanaan lelang m. menjelaskan administrasi penawaran lelang n. menjelaskan administrasi lelang tidak ada penawar o. menjelaskan administrasi lelang ditahan p. menjelaskan administrasi pembeli q. menjelaskan lampiran risalah lelang r. menjelaskan pengembalian uang jaminan penawaran lelang s. menjelaskan pembayaran dan penyetoran uang hasil lelang secara tunai/cash t. menjelaskan pembayaran dan penyetoran uang hasil lelang dengan cek/giro/sarana lainnya u. menjelaskan pembeli lelang wan prestasi v. menjelaskan Pembukuan dan laporan lelang KP2LN w. menjelaskan Pembukuan dan laporan lelang Balai Lelang x. menjelaskan Laporan lelang Kantor Wilayah DJPL C. MATERI AJAR NO MATERI AJAR 1. Pendahuluan a. Pengertian organisasi b. Pengertian administrasi c. Dasar hukum administrasi lelang 2. Administrasi Yang Berkaitan Dengan Persiapan Lelang a. Dokumen persyaratan permohonan lelang b. Permohonan dan penetapan hari/tanggal lelang c. Permohonan dan penetapan hari/tanggal lelang khusus lelang PUPN d. Pengumuman Lelang e. Permintaan Surat Keterangan Tanah (SKT) f. Permohonan persetujuan lelang di luar wilayah kerja KP2LN g. Dispensasi pelaksanaan lelang di luar hari dan jam kerja h. Pengusulan Pemandu lelang i. Penundaan dan pembatalan lelang j. Penyetoran uang jaminan penawaran lelang k. Dispensasi pembayaran uang hasil lelang 3. Administrasi Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Lelang a. Pelaksanaan lelang b. Penawaran lelang
ESTIMASI WAKTU 1 Jamlat
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
2 Jamlat
2 Jamlat
– PUSDIKLAT KNPK| 8
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
4.
5.
c. Lelang tidak ada penawar d. Lelang ditahan e. Pembeli Administrasi Yang Berkaitan Dengan Kegiatan Setelah Lelang a. Lampiran risalah lelang b. Pengembalian uang jaminan penawaran lelang c. Pembayaran dan penyetoran uang hasil lelang secara tunai/cash d. Pembayaran dan penyetoran uang hasil lelang dengan cek/giro/sarana lainnya e. Pembeli lelang wanprestasi Pembukuan Dan Pelaporan a. Pembukuan dan laporan lelang KP2LN b. Pembukuan dan laporan lelang Balai Lelang c. Laporan lelang Kantor Wilayah DJKN JUMLAH
2 Jamlat
1 Jamlat
8 Jamlat
D. REFERENSI
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 9
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
VI. MATA PELAJARAN : RISALAH LELANG ( 8 JAMLAT ) A. TUJUAN INTRUKSIONAL UMUM Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta diharapkan memahami risalah lelang B.
TUJUAN INTRUKSIONAL KHUSUS Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu: a. menjelaskan pengertian risalah lelang dan akte. b. menjelaskan arti suatu penanda tanganan c. menjelaskan macam-macam akte d. menjelaskan risalah lelang e. menjelaskan kekuatan pembuktian akte otentik f. menjelaskan susunan risalah lelang g. menjelaskan bagian badan dan penutup risalah lelang h. menjelaskan ketentuan umum susunan risalah lelang i. menjelaskan lelang barang milik/kekayaan negara j. menjelaskan lelang sukarela k. menjelaskan pelaksanaan lelang
C.
MATERI AJAR NO MATERI AJAR 1. Kegiatan Belajar I a. Pengertian Risalah Lelang Dan Akte b. Arti Suatu Penanda Tanganan 2. Kegiatan Belajar II a. Macam-Macam Akte b. Risalah Lelang (RL) c. Minute, Petikan dan Kutipan 3. Kegiatan Belajar III Kekuatan Pembuktian Akte Otentik 4. Kegiatan Belajar IV a. Susunan Risalah Lelang b. Contoh Risalah Lelang 5. Kegiatan Belajar V a. Bagian Badan dan penutup risalah lelang b. Contoh Bagian Badan dan penutup risalah lelang 6. Kegiatan Belajar VI a. Ketentuan Umum Susunan Risalah Lelang b. Lelang Barang Milik/Kekayaan Negara c. Lelang Sukarela d. Diskusi tentang Pelaksanaan Lelang JUMLAH
ESTIMASI WAKTU 1 Jamlat
1 Jamlat
1 Jamlat 1 Jamlat
2 Jamlat
2 Jamlat
8 Jamlat
D. REFERENSI 1. Soegondo Notosoerjo R, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta 1982. 2. Victor N. Situmorang, SH dan Cormentyna Sitanggang Dra. Grosse dalam pembuktian dan eksekusi, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1993; 3. Hasan Utoyo Drs, Sh, Cn, Tehnik Pembuatan Akte Notaris I, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Jurusan Notariat, Jakarta; 4. Tan Thong Kie, serba serbi praktik Notariat, Penerbit Alumni Bandung, 1987. 5. Sudikno Mertokusumo, Prof. Drs. SH, Hukum Acara Perdata di Indonesia, penerbit Liberty, Jogjakarta, 1979;
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 10
PENYEGARAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA DAN LELANG
6. Soebektie Wiriadihardja, H. SH, Pedoman Administraasi Umum 1, Penerbit CV Vicesa, Jakarta, 1982. 7. Ngadijarno, BPLK Jakarta, 1992. Himpunan Surat Edaran dan Surat-surat Keputusan mengenai Lelang, Direktorat Pajak Tidak Langsung, Jakarta 1978; 8. Suplemen Himpunan Surat Keputusan / Surat Edaran Lelang dan Pedoman Risalah Lelang, Direktorat Pajak Langsung, 1982; 9. Soebekti Prof. R. SH dan Tjitrosudibyo R, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983; 10. Tresna R. Mr. Komentar atas Reglemen Hukum Acara di dalam Pemeriksaan di Muka Pengadilan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1970; 11. Kansil, Drs. CST. SH, Kitab Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Bina Aksara, Jakarta, 1986; 12. Rocmat Soemitro, Prof. Dr. H. SH. Peraturan dan Instruksi Lelang Penerbit PT Eresco, Bandung.
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
– PUSDIKLAT KNPK| 11
