ISSN-E

Al’Adl, Volume IX Nomor 1, Januari-April 2017

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

KONSEKUENSI YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK PASCA DIKELUARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 MENGENAI PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP (Consequences Juridis of Policy Criminal Arrangement by Regulation No. 2 Year 2012 Regarding Limitation of Lightning Action and Number of Funds in Criminal Code) Noor Azizah1 Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAAB Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin Kalimantan Selatan E-mail: [email protected] Abstract Case of the theft crime by the child is a law crime that should be examined wisely, in other side that action is a criminal crime that should be punished, but in another side, Child Juvenile Justice Law no. 3 Year 1997 about Juvenile Justice said that when the crime was done by the kid so Child Juvenile Justice Law no. 3 Year 1997 on Juvenile Justice become Lex Specialist against the procedural law applicable at all of justice levels, however this provision face symmetrically with the Supreme Court Regulation no. 2 of 2012 Concerning Adjustment of Limit Crime and Number of Penalties in the criminal code which become the guidance for the judges in deciding cases of light criminal hearing so that such matter will bring legal problem in court for judges to decide criminal case of theft as criminal acts (Tipiring) where the perpetrators are children. Keywords: Theft Crime, Adjustment of the Criminal Act and Theft Crime Limit by the Child. Abstrak Persoalan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh seorang anak merupakan problema hukum yang mesti dicermati secara bijak, disatu sisi perbuatan pencurian anak adalah perbuatan pidana yang seharusnya mendapatkan hukuman pemidanaan, tetapi pada posisi lainnya Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menegaskan bahwa ketika pencurian tersebut dilakukan oleh anak-anak maka Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 sebagai suatu Lex Spesialis terhadap hukum acara yang berlaku pada semua tingkat peradilan,Namun ketentuan ini berhadapan secara simetris denganPeraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP yang menjadi pegangan bagi para hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Ringan yang disidangkannya, sehingga hal demikian akan memunculkan problema hukum 1

Dosen Fakultas Hukum Uniska Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

109


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

dipengadilan bagi para hakim untuk memutus perkara Tindak Pidana pencurian sebagai Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dimana pelakunya adalah anak-anak. Kata Kunci: Tindak Pidana Pencurian ,Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Pidana Pencurian oleh Anak. Undang-Undnag

PENDAHULUAN Beberapa unsur agar dapat

Maka

Tindak

Hukum Pidana

Pidana Pencurian

dikatagorikan sebagai suatu tindak

dibagi menjadi beberapa klasifikasi

pidana pencurian

yaitu Pencurian Biasa yang diatur

perbuatan

adalah adanya

obyektif

(perbuatan

dalam pasal 362 Kitab Undang-

mengambil, obyeknya suatu benda,

Undang

dan unsur keadaan yang melekat

Pencurian dengan pemberatan atau

pada benda untuk dimiliki secara

bisa disebut juga dengan pencurian

sebagian

yang

dengan kualifikasi (gegualificeerd

merupakan milik orag lain dan

diefstal) yang diatur dalam pasal 363

adanya unsur subyektif dalam hal ini

dan 365 Kitab Undang Hukum

adalah maksud yang ditujukan untuk

Pidana; kemudian Pencurian Ringan

memiliki , dengan maksud melawan

yang diatur didalam pasal 364 Ktab

hukum). Oleh karenannya tindak

Undang-Undang Hukum Pidana; dan

pidana pencurian merupakan suatu

Pencurian dengan Kekerasan Pasal

tindak pidana umum yang dalam

365 Kitab Undang-Undang Hukum

pelaksanaannya terdapat unsur-unsur

Pidana semua itu termasuk pada

yang dapat dikatagorikan sehingga

delik harta kekayaan karena dalam

dapat dikatakan sebagai terjadinya

hal ini menyangkut kejahatan terhap

perlanggaran

harta benda seseorang.

atau

seluruhnya

tindak

pidana

Hukum

Pidana;

Pasal

pencurian, dengan suatu ancaman

Dalam Kitab Undang-Undang

hukuman 5 tahun penjara dan juga

Hukum Pidana juga terdapat apa

adanya suatu ancaman hukuman

yang

lainya berupa denda sebesar Rp.

ringan.

900,- (sembilan ratus rupiah).

sehingga dapat dikatagorikan dengan

disebut

dengan

Kualifikasi

pencurian

atau

unsur

Apabila kita merujuk kepada

pencurian ringan disini yaitu merujuk

pasal yang terdapat dalam Kitab

pada nilai barang yang menjadi

110


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

obyek curian yang semula nilai

seterusnya pada saat umurnya) belum

barang tersebut tidak lebih dari Rp.

16

25,-

rupiah)

berdasarkan undang-undang terbaru

sehingga dalam hal orang tidak

No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

merasa jahat atas perbuatan tersebut.

Peradilan

Misalnya dalam hal ini ketika merasa

dalam hal ini dapat saja menjatuhkan

harus bekerja di trik matahari maka

suatu tindakan berupa menyerahkan

diambillah

atau

anak tersebut kepada negara untu

seorang

dilakukan suatu pembinaan yang

tetangga. Namun dalam hal ini

dalam hal ini adalah juga penderitaan

seiring

berkembangnya

bagi anak tersebut. Akan tetapi

waktu, maka nilai yang diancamkan

penderitaan yang terjadi disini masih

pada pasal ini tidak lagi sesuai

tergolong ringan dibandingkan ketika

dengan

ia harus dipenjara dan juga menjalin

(dua

kelapa

puluh

sebuah

dari

lima

mangga

halaman

dengan

perkembangan

zaman,

tahun

(ketetuan

Pidana

dihapus

Anak),

sehingga pada zaman sekarang tidak

penjara

ada lagi barang yang bernilai kurang

pendidikan/pembinaan anak karena

dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah).

suatu

Oleh karena itu pada tahun 1960

menjatuhkan

pemerintah dengan suatu peraturan

ringan daraipada menjalani suatu

perundang-undangan

tindak pidana.2

yaitu

no.

16/Prp/1960 Pemerintah menaikan

tersebut.

hakim

putusan

Menjalani

hakim

tindakan

ini

yang lebih

Pada tanggal 27 Februari

nilai Rp. 25,- tersebut menjadi Rp

2012

Mahkamah

250,- dan kemudian sejalan atas hal

Menerbitkan

tersebut ancaman hukum dinaikan

Mahkamah

menjadi 15 kali.

disingkat dengan Perma No. 2 Tahun

suatu Agung

Agung Peraturan atau

yang

Demikian pula jika pencurian

2012 Tentang Penyelesaian Batas

tersebut dilakukan oleh anak-anak

tindak pidana ringan atau tipiring dan

maka Kitab Undang-Undang Hukum

juga jumlah denda dalam KUHP.

Pidana bagi anak yang melakukan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor

suatu

tindak

pidana

menurut

ketentuan pasal 489, 490, 492 dan

2

Adami Chazawi, 2002, Pembelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

111


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian

ringan tersebut, oleh kerana atas hal

Batasan Tindak Pidana Ringan dan

tersebut

Jumlah

mengangkat

Denda

Dalam

KUHP

penulis

tertarik

judul

untuk

“Konsekwensi

mempunyai hal yang positif apabila

Yuridis Tindak Pidana Pencurian

ditinjau dari pelaksanaan tekhnis di

yang Dilakukan Oleh Anak Pasca

masyarakat,

Dikeluarkan Peraturan Mahkamah

menciptakan

dalam rasa

rangka

keadilan

di

Agung

Nomor

2

Tahun

Penyesuaian

2012

masyarakat namun disisi lain juga

Mengenai

Batasan

menimbulkan Legal Issue (issue

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

hukum)yaitu dimana dalam konteks

Denda Dalam KUHP”.

yuridis akan menimbulkan suatu pertanyaan dalam wilayah hukum acara apabila pencurian tersebut dilakukan oleh anak, dalam hal ini didalam Undang-Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak menegaskan bahwa ketika pencurian tersebut dilakukan oleh

anak-anak

maka

Undang-

Undang Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997 sebagai suatu Lex Spesialis terhadap hukum acara yang berlaku pada semua tingkat peradilan, namun ketika permasalahan ini nantinya menyangkut masuk pencurian yang dilakukan oleh anak-anak dengan nilai pencurian tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus) akan menimbulkan suatu persolan karena dalam

Perma

tersebut

mengatur

hukum acara terhadap pencurian

PERUMUSAN MASALAH Dari

latar

belakang

sebagaimana yang telah diuraikan pada uraian diatas, terdapat banyak hal yang dapat dikaji akan tetapi dalam penelitian ini maka akan dibatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis

Terhadap

Tindak

Pidana

Pencurian

Setelah

Dikeluarkannya

Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun

2012

Mengenai

Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP? 2. Bagaimanakah

Konsekwesi

Yuridis hukum acara yang digunakan terhadap tindak

112


pidana

Pencurian

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

yang

Apabila kita berpijak pada ketentuan

dilakukan oleh Anak setelah

umum yaitu kamus besar bahasa

dikeluarkannya

Peraturan

Indonesia arti dari kata “curi” adalah

Mahkamah Agung Nomor 2

mengambil hak miliki orang lain

Tahun

tanpa izin atau dengan kata lain

2012

Mengenai

Penyesuaian Batasan Tindak

secara

tidak

Pidana Ringan dan Jumlah

kepunyaan

Denda Dalam KUHP.

biasanya

sah

orang

mengambil

lain,

dilakukan

hal

ini

dengan

sembunyi-sembunyi. Sedangkan arti PEMBAHASAN

dari pencurian merupakan proses,

A. Konsekwensi Terhadap

Yuridis Tindak

Pidana

Pencurian

Setelah

Dikeluarkannya Mahkamah Tahun

Peraturan

Agung 2012

Penyesuaian

No.

2

Mengenai

Batas

Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHAP.

tindak

pidana

pencurian

merupakan suatu proses sosial yang seperti yang kita ketahui perbuatan tersebut dilarang oleh masyarakat, namun dalam hal ini perbuatan mencuri

karena

dilarang

oleh

undang-undang yang secara umum tertuang dalam ketentuan UndangUndang lebih tepatnya didalam Kitab Undang-Undang

Hukum

Seperti yang sudah dijelaskan bahwa

pencurian

secara

umum

terdapat dalam ketentuan pasal 362 Kitab Pidana,

Undang-Undang adalah

suatu

Hukum bentuk

pencurian dalam bentuk rumusan pokok yang dalam hal ini berbunyi, barang siapa yang mengambil suatu

Apabila kita telaah lebih jauh proses

cara, perbuatan.

Pidana

yaitu yang terdapat dalam pasal 362.

benda yang seluruhnya atau sebagian miliki orang lain, dengan maksud untuk

dimiliki

secara

melawan

hukum, diancam dengan suatu tindak pidana pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-. Oleh

karenannya

tindak

pidana pencurian merupakan suatu tindak pidana umum yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur-unsur yang dapat dikatagorikan sehingga

113


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

dapat dikatakan sebagai terjadinya

umurnya) belum 16 tahun (ketetuan

perlanggaran

pidana

dihapus berdasarkan undang-undang

pencurian, dengan suatu ancaman

terbaru No. 11 Tahun 2012 Tentang

hukuman 5 tahun penjara dan juga

Sistem

adanya suatu ancaman hukuman

hakim dalam hal ini dapat saja

lainya berupa denda sebesar Rp.

menjatuhkan suatu tindakan berupa

900,- (sembilan ratus rupiah). Dalam

menyerahkan anak tersebut kepada

dimensi ini tentunya adanya suatu

negara

hal dimana ada suatu ancaman

pembinaan yang dalam hal ini adalah

pidana

dikatakan

juga penderitaan bagi anak tersebut.

sebagai suatu hal yang sudah tidak

Akan tetapi penderitaan yang terjadi

relevan lagi dengan keadaan pada

disini

zaman sekarang ini, sehingga dalam

dibandingkan

penjatuhan pidana denda tidak pada

dipenjara dan juga menjalin penjara

tindak pidana pencurian ini tidak

tersebut.

sesuai

pendidikan/pembinaan anak karena

tindak

denda

lagi

dapat

dengan

sendir-sendi

keadilan masyarakat.

suatu

Pada dasarnya pidana dan

Peradilan

untu

Pidana

dilakukan

masih

tergolong ketika

ia

Anak),

suatu

ringan harus

Menjalani

putusan

menjatuhkan

hakim

tindakan

ini

yang lebih

tindakan adalah sama, yaitu dalam

ringan daraipada menjalani suatu

hal ini merupakan suatu penderitaan.

tindak pidana.3

Perbedaan yang paling mendasar

Mengenai

wujud

jenis

dalam hal ini adalah

penderitaan

penderitaan itu dimuat dalam pasal

pada

merupakan


tindakan

adalah

lebih

daripada

yang

adala kecil

atau

diakibatkan

ringan

Pidana. Akan tetapi dalam hal ini

oleh

wujud dan batas-batas berat atau

penjatatuhan pidana. Misal dalam hal

ringannya

ini pada

dimuat dalam rumusan mengenai

Kitab Undang-Undang

dalam

menjatuhkan

Hukum Pidana bagi anak yang

masing-masing

melakukan

hukum pidana yang bersangkutan.

suatu

tindak

pidana

menurut ketentuan pasal 489, 490, 492

dan

seterusnya

pada

saat

larangan

dalam

3

Adami Chazawi, 2002, Pembelajaran Hukum Pidana I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

114


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Jadi dalam hal ini negara bebas

jenis

memilih sekehendaknya dari jenis-

dirumuskan dalam pasal 10 Kitab

jenis pidana dalam pasal 10 Kitab

Undang-Undang

Undang-Undang Hukum Pidana tadi.

Menurut

stelsel

Hal ini erat kaitannya dengan fungsi

Undang

Hukum

dari

dibedakan

hukum

pidana

sebagai

pidana,

sebagaimana

Hukum

Pidana.

Kitab

Undang-

Pidana,

menjadi

(2)

pidana dua

membatasi suatu kekuasaan negara

Kelompok antara pidana Pokok dan

dalam arti memberi perlindungan

jug pidana tambahan yaitu pidana

hukum bagi warga negara dari

pokok Pidana mati; pidana penjara;

tindakan

pidana kurungan;

negara

menjalankan

dalam

fungsi

rangka

menegakkan

hukum. 4

pidana

tutupan

pidana denda; (ditambahkan

berdasarkan Undang-Undang No. 20

Stelsel pidana di Indonesia

Tahun 1946).5 Sementara pidana

pada dasarnya diatur dalam Buku I

tambahan terdiri atas pencabutan

Kitab

hak-hak tertentu; pidana perampasan

Undang-Undang

Hukum

Pidana dalam bab 2 dari pasal 10

barang-barang

tertentu;

pidana

sampai 43 yang dalam hal kemudian

pengumuman

keputusan

hakim.

diatur lebih jauh mengenai hal-hal

Berdasarkan pasal 69 KUHAP untuk

tertentu dalam beberapa peraturan

pidana pokok, berat atau ringannya

yaitu : (1). Reglemen Penjara (Stb

bagi

1917 No. 708) yang kemudian

didasarkan pada urut-urutan dalam

diubah dengan LN 1948 No. 77; (2).

rumusan pasal 10 tersebut.

pidana

Ordonansi Pelepasan Bersyarat (stb 1917

No.

749);

(3)

Reglemen

yang tidak sejenis

Apabila kita merujuk kepada pasal yang terdapat dalam Kitab

Pendidikan Paksaaan (stb 1917 No.

Undang-Undnag

741); UU No. 20 Tahun 1946

Maka

tentang

Kitab

dibagi menjadi beberapa klasifikasi

Pidana

yaitu Pencurian Biasa yang diatur

sebagai induk atau sumber utama


hukum pidana telah merinci jenis-

Undang

Pidana

Undang-Undang

4

Ibid.

Tutupan. Hukum

Tindak

Hukum Pidana

Hukum

Pidana Pencurian

Pidana;

Pasal

5

Ibid., hlm. 25.

115


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Pencurian dengan pemberatan atau

seiring

bisa disebut juga dengan pencurian

waktu, maka nilai yang diancamkan

dengan kualifikasi (gegualificeerd

pada pasal ini tidak lagi sesuai

diefstal) yang diatur dalam pasal 363

dengan

dan 365 Kitab Undang Hukum

sehingga pada zaman sekarang tidak

Pidana; kemudian Pencurian Ringan

ada lagi barang yang bernilai kurang

yang diatur didalam pasal 364 Ktab

dari Rp. 25 (dua puluh lima rupiah).

Undang-Undang Hukum Pidana; dan

Oleh karena itu pada tahun 1960

Pencurian dengan Kekerasan Pasal

pemerintah dengan suatu peraturan


perundang-undangan

Pidana semua itu termasuk pada

16/Prp/1960 Pemerintah menaikan

delik harta kekayaan karena dalam

nilai Rp. 25,- tersebut menjadi Rp

hal ini menyangkut kejahatan terhap

250,- dan kemudian sejalan atas hal

harta benda seseorang.

tersebut ancaman hukum dinaikan

Dalam Kitab Undang-Undang

disebut

ringan.

dengan

Kualifikasi

pencurian

atau

unsur

berkembangnya

perkembangan

zaman,

yaitu

no.

menjadi 15 kali.

Hukum Pidana juga terdapat apa yang

dengan

Pada tanggal 27 Februari 2012

Mahkamah

Menerbitkan

Agung

suatu

sehingga dapat dikatagorikan dengan

Mahkamah

pencurian ringan disini yaitu merujuk

disingkat dengan Perma No. 2 Tahun

pada nilai barang yang menjadi

2012 Tentang Penyelesaian Batas

obyek curian yang semula nilai

tindak pidana ringan atau tipiring dan

barang tersebut tidak lebih dari Rp.

juga jumlah denda dalam KUHP.

25,-

Perma

(dua

puluh

lima

rupiah)

ini

Agung

Peraturan

lahir

atau

karena

yang

banyak

sehingga dalam hal orang tidak

bermunculan aksi protes terhadap

merasa jahat atas perbuatan tersebut.

terhadap rasa keadilan yang terjadi di

Misalnya dalam hal ini ketika merasa

masyarakat seperti kasus pencurian

harus bekerja di trik matahari maka

seorang nenek yang bernama nenek

diambillah

minah,

kelapa

sebuah

dari

mangga

halaman

atau

pencurian

sandal

jepit,

seorang

pencurian kakao, segenggam merica

tetangga. Namun dalam hal ini

oleh seorang nenek, pencurian kartu

116


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

perdana Rp. 10.000,- (sepuluh ribu

sepuluh ribu dari tiap-tiap denda miasalnya Rp. 250,- menjadi Rp. 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah, sehingga denda Rp. 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah tidak masuk dalam upaya hukum kasasi; (5) Pasal 4, menangani perkara tindak pidana yang didakwa dengan pasal-pasal KUHP yang dapat dijatuhkan pidana denda, hakim wajib memperhatikan pasal 3 diatas; (6) Pasal 5, Peraturan Mahkamah Agung ini dimulai pada hari ditetapkan.

rupiah) oleh seorang siswa Sekolah Menengah

Pertama

dan

lain

sebagainya. Adapun pasal-pasal yang terdapat

dalam

Perma

Tersebut

adalah: (1). Pasal 1 dijelaskan kata-kata yang dijelaskan sebanyak 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 Kitab UndangUndang Hukum Pidana dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah; (2). Pasal 2 ayat (1) dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan, penuntut umum, dan ketua pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan pasal (1) diatas; (3) Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- atau dua juta lima ratus ribu rupiah, ketua pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut dengan acara pengadilan cepat yang diatur dalam pasal 205 sampai 210 KUHAP dan ketua pengadilan tidak tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanah; (4) Pasal 3 mengenai denda, dipersamakan dengan pasal penahanan pada PermaNo. 2 Tahun 2012 yaitu dikalikan

Diterbitkannya

Peraturan

Mahkamah Agung ini atau yang disebut Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan nilai

uang

penafsiran tentang

pada

tipiring

dalam

KUHP. Perma in diharapkan mampu memberikan Terdakwa

kemudahan yang

terlibat

kepada dalam

perkara tipiring agar tidak menunggu persidangan

yang

berlaru-larut

sampai pada tahap kasasi seperti yang

terjadi

Rasmiah.

pada

Perma

kasus ini

nenek

diharapkan

untuk menjadi suatu jembatan bagi para hakim sehingga dapat lebih cepat memberikan rasa keadilan yang terjadi dimasyarakat terutama bagi penyelesaian perkara tipiring sesuai dengan bobot tindak pidanannya.

117


Perma

ini

menghidari

juga

ditujuan

masuknya

untuk

perkara-

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

apabila dalam jalannya peradilan terdapat

kekurangan

atau

perkara yang berpotensi menggangu

kekosongan hukum dalam suatu hal,

rasa keadilan yang tumbuh ditengah

Mahkamah

Agung

masyarakat

membuat

peraturan

dan

secara

tidak

berwenang sebagai

langsung akan membantu sistem

pelengkap untuk mengisi kekurangan

peradilan pidana untuk bekerja lebih

dan kekosongan hukum tadi. Dengan

efektif dan efisien.

6

undang-undang

Apabila kita melihat perturan

Agung

ini

Mahkamah

berwenang

membuat

pasal 79 Undang-Undang No. 14

peraturan pelengkap untuk mengisi

Tentang

kekurangan dan kekosongan tadi.

Mahkamah

Undang-Undang

No.

Agung 4

jo

tentang

Dengan

Undang-Undang

ini

Perubahan Pertama Undang-Undang

Mahkamah Agung berwenang untuk

No.

tentang

menentukan pengaturan tentang cara

Mahakamahh Agung jo Undnag-

penyelesaian suatu hal yang belum

Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang

ada atau tidak diatur dalam undang-

Perubahan Kedua Undang-Undang

undang

No.

beserta

Perma ini sacara kontekstual hukum

penjelasnnnya berbunyi “ Mahkamah

tidak dimaksudkan dalam rangka

Agung dapat mengatur lebih lanjut

untuk mengubah ketentuan yang

hal-hal

terdapat

14

Tahun

14

1985

Tahun

yang

kelancaran

1985

diperlukan

bagi

penyelenggaraan

ini.

Pada

dalam

pertimbangan

Kitab

Undang-

Undang Hukum Pidana, melainkan

peradilan apabila terhadap hal-hal

dalam

yang belum diatur dalam undang-

melakukan penyesuaian nilai uang

undang ini”. Pada penjelasan ini

yang tidak sesuai dengan kondisi

Undang-Undang

yang ada pada zaman sekarang ini.

6

ini

dinyatakan

Anonim. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelesaian Batas Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda Dalam KUHP. http://yessyanjani.blogspot.com/2012/03/pro -dan-kontra-peraturan-mahkamahagung.html, diakses tanggal 22 Februari 2015.

hal

ini

adalah

untuk

Namun apabila ditelaah pada hal-hal yang

diatur

dalam

Peraturan

Mahkamah Agung atau Perma ini tidak secara langsung untuk merubah ketentuan dalam

Kitab Undang-

118


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Undang Hukum Pidana dan seakan

Tentang perbuatan curang, Pasal 407

menjadi suatu Lex Spesialis dari

Kitab

KUHP

Pidana Tentang Pengrusakan, dan

yang

mengatur

tentang

Undang-Undang

Hukum

Hukum Pidana materiil bukan pada

Pasal

ranah Hukum Pidana Formil, karena

Hukum Pidana Tentang Penadahan.

ketentuan materiilnya dirubah secara

Maka tindak pidana pencurian pun

otomatis

hukum

masuk dalam konsekwensi, artinya

formilnya juga akan menyesuaikan,

dalam suatu ruang lingkup pencurian

apabila hal ini terjadi maka akan

yang nilai barangnya kurang Rp

menimbulkan kerancuan dan tidak

2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

sejalan dengan pasal 79 Undang-

rupiah) dilakukan dengan hakim

Undang Mahkamah Agung. Tahap

tunggal dan pelakunya tidak wajib

formulasi dari adanya Perma ini

ditahan

bertitik

pelaksanaannya apabila hal tersebut

pelaksanaan

tolak

permikiran

dari

pemikiran-

berdasarkan

prilaku

482 Kitab Undang-Undang

sehingga

menyangkut

masyarakat yang menuntut keadilan

peradilan

bagi seorang terdakwa tipiring.7

mengindahkan

Perma

hakim

proses wajib

peraturan-perturan

yang mengikat yang dalam hal ini

lingkup suatu pidana umum dalam

tentu saja berkaitan dengan Perma

artian bahwa tidak pidana yang

No.

dimaksud disini menyangkut seluruh

Penyelesaian Batas tindak pidana

tindak tindak pidana yang tercantum

ringan atau tipiring dan juga jumlah


denda dalam KUHP ini.

Hukum

dalam

permasalahan

ruang

Undang

ini

proses

Pidana

Hukum

penggelepan,

Pidana

Pasal

Undang-Undang

379

Hukum

tentang Kitab Pidana

tentang Penipuan, Pasal 384 Kitab Undang-Undang

Hukum

Tahun

2012

Tentang

tentang

pencurian , Pasal 373 Kitab UndangUndang

2

Pidana

B. Konsekwensi Yuridis Hukum Acara

yang

Digunakan

Terhadap

Tindak

Pencurian

yang

Oleh

Anak

Dikeluarkannya

Pidana

Dilakukan Setelah Peraturan

Mahkamah Agung Nomor 2 7

Ibid.

119


Tahun

2012

Penyesuaian

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas pemerintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubenur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Daerah atau yang setingkat. Apabila suatu undang-undang ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pengujianya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam hal ini suatu peraturan perundangundangan dibawah undangundang diduga bertentangan dengan undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”

Mengenai

Batas

Tindak

Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Apabila kita telaah mengenai peraturan Mahkamah Agung maka secara tegas tidak disebutkan di dalam didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Karena dalam pasal ayat (1) disebutkan jenis dan Hirarki Peraturan Perundang-Undangan yang dalam hal ini terdiri atas UndangUndang dasar Republik Indonesia Tahun

1945;

Ketetapan

Majelis

Permusyawaratan Rakyat ; Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Peraturan

Undang-Undang; Pemerintah;

Peraturan

Presiden; Peraturan Daerah Propinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten

Dalam konstruksi walaupun

Kota. Kemudian pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 menegaskan bahwa : “Jenis Peraturan PerundangUndangan selain sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

tidak secara tegas disebutkan namun peraturan

Mahakamah

Agung

merupakan suatu peraturan yang diakui keberadaannya sebagai salah satu

lembaga

negara.

Apabila

melihat dalam hal ini maka kekuatan mengikat dari Peraturan Mahkamah Agung dijelaskan pada pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 tahun

120


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

2012 yang dalam hal ini mengatakan

delegasi

bahwa

perundang-undangan.

“peraturan

undangan

perundang-

sebagaimana

pembentukan

peraturan

yang

Berpijak pada suatu persoalan

dimaksudkan pada ayat (1) diakui

keberadaan dan kekuatan mengikat

keberadaannya

mempunyai

peraturan perundang-undangan yang

kekuatan hukum mengikat sepanjang

diatur dalam pasal 8 ayat (1)

dalam hal ini diperintahkan oleh

Undang-Undang No. 12 tahun 2012

Peraturan Perundang-Undangan yang

pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.

lebih

12 Tahun 2011 tidak hanya mengatur

dan

tinggi

atau

dibentuk

berdasarkan kewenangan”.

keberadaan

Melihat suatu ketentuan hal

undangan

peraturan atas

perundang-

dasar

delegasi

diatas maka terdapat 2 (dua) syarat

(peraturan yang diperintahkan oleh

sehingga

peraturan-peraturan


tersebut sebagaimana yang dimaksud

lebih tinggi). Pasal 8 ayat (2)

pada pasal 8 ayat (1) Undang-

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011

Undang

2012

juga menegaskan adanya peraturan

mempunyai suatu kekuatan mengikat

perundang-undangan yang dibentuk

sebagaimana peraturan perundang-

atas dasar kewenangan. Keadaan ini

undangan

ini

memang pada dasarnya perlu dikaji

peraturan

lebih lanjut dari presfektif ilmu

No.

11

yaitu

diperintahkan

Tahun

dalam oleh

perundang-undangan

hal

yang

lebih

perundang-undangan

tinggi dan dibentuk berdasarkan

kaitannya

kewenangannnya.

undangan sebagai suatu norma yang

Melihat

dalam

peraturan

terutama

kinstruksi dokrin maka dikenal 2

bersifat

(dua) macam peraturan perundang-

hukum yang lebih rendah mencari

undangan

validitasnya pada norma hukum yang

dilihat

dari

dasar

hirarkis

perundang-

tinggi

dimana

sebagaimana

norma

kewenangan pembentukannya, yaitu

lebih

yang


dikemukakan oleh Hans Kelsen atau

dibentuk atas dasar suatu atribusi yaitu

pembentukan

perundang-undangan

peraturan dan

juga

121


yang disbut oleh Josep Raz sebagai suatu chain of validity.

8

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Mahkamah Konstitusi disini tidak membawahi suatu badan Peradilan.

Melihat dalam konstruksi ini

Apabila kita melihat fungsi

maka kedudukan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung maka terdapat

merupakan lembaga tinggi negara

adalah sebagai berikut : a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjaun kembali menjaga agar semua hukum dan peraturan perundang-undangan diseluruh negara RI diterapkan dengan adil, tepat dan juga benar. b. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang menguji/ menilai secara materiil peraturan perundangundangan dibawah undang-undang tentang hal apa suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan yang tingkatan lebih tinggi (pasal 31 Undnag-Undang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985)

sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaran Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/ 1978 dan merupakan suatu lembaga peradilan tertinggi

dari

semua lembaga peradilan yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruhpengaruh lainya. Mahkamah Agung disini membawahi 4 (empat) badan peradilan yaitu peradilan umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama, dan juga Peradilan Tata Usaha Negar. Sejak adanya amandemen 3 (tiga) Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya puncak kekuasaan berdirinya tahun

kehakiman, Mahkamah

2003

Puncak

dengan Konstitusi kekuasaan

kehakiman dalam hal ini menjadi 2 (dua) yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah

Konstitusi,

namun

Kemudian Mahkamah Agung Erat

Kaitannya

Pengawasan 8

Jimly Asshiddiqie & M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress, Jakarta, hlm. 157.

dengan

fungsi

yaitu dalam hal ini

berupa:

122


a. Mahkamah Agung melalukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilanpengadilan diselengarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara (pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman); b. Mahkamah Agung juga melakukan Pengawasan terhadap pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim dan perbuatan pejabat pengadilan dalam menjalankan tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok kekuasaan kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, dan mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, serta meminta keterangan tentang halhal yang bersangkutan dengan tekhnis peradilan serta dalam hal ini memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

mengurangi kebebasan hakim (pasal 32 UndangUndang Mahkamah Agung No. 14 tahun 1985). Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (pasal 36 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 tahun 1985). Kemudian fungsi berikutya adalah fungsi untuk mengatur a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaran peradilan apabila terdapat hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelengaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, pasal 79 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985); b. Mahkamah Agung dapat membuat

123


peraturan acara tersendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukuma acara yang sudah diatur dalam undangundang. Kitab

Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) merupakan induk peraturan hukum pidana positif Indonesia

yang

secara

tegas

diberlakukan sejak tahun tahun 1946 melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana indonesia.

Pada

mengeluarkan

1960,

Presiden

penetapan

melalui

Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Perubahan yang dimaksud dalam Perppu ini adalah terkait tindak pidana

ringan

yaitu

Pasal

364

(pencurian ringan), 373 (penggelapan ringan), 379 (penipuan ringan), 384 (pengrusakan barang), dan Pasal 407 ayat (1) (penadahan ringan) KUHP. Saat itu perubahan dilakukan dengan alasan untuk melakukan penyesuaian nilai

barang

yang

mengalami

perubahan dan peningkatan, sehingga jika ketentuan yang ada di KUHP— asli—diterapkan tidak sesuai lagi

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

dengan keadaan saat itu (1960). Dalam ketentuan–ketentuan tindak pidana ringan pada KUHP tersebut terdapat kata–kata “vijf en twintig gulden”

yang

setelah

Indonesia

merdeka pada 1945 dibaca sebagai “vijf en twintig rupiah” yang berarti “dua puluh lima rupiah”. Ketentuan nilai barang tersebut diubah dengan di undangkannya

Perppu No. 16

Tahun 1960 yang di dalam Pasal 1nya diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”. Celakanya, hingga saat ini Perppu tersebut belum ada perubahan lagi, bahkan tidak ada satu aturan pun yang mencabut aturan tersebut,

padahal

rupiah

telah

mengalami peningkatan nilai lebih dari sepuluh ribu kali. Meski KUHP telah

beberapa

perubahan, legislasi

kali

baik atau

melalui

mengenai

proses

proses

pengujian

di

Mahkamah

namun

ketentuan

Undang–Undang Konstitusi,

mengalami

“nilai”

tidak

pernah

berubah. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana ringan tidak pernah mendapat perhatian cukup serius dalam

perubahan

aturan

hukum

pidana. Padahal situasi dan kondisi perekonomian

selalu

mengalami

124


perubahan

dan

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

perkembangan,

penahanan terhadap perkara yang

termasuk peningkatan nilai harga

nilainya setara atau di atas Rp

barang.

250,00.Untuk itu, Tim Advokasi Terkait dengan Mahkamah

Pembaharuan Hukum Pidana dalam

Agung yang sudah mengeluarkan

rangka

menghidupkan

kembali

Perma tentang Penyesuaian Batasan

pidana

ringan

KUHP,


berupaya

Denda

secara

melalui permohonan pengujian Pasal

normatif peraturan tersebut tidak

I Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang

cukup untuk menggantikan cakupan

beberapa perubahan dalam KUHP

dan ruang lingkup dari Perppu No.

kepada Mahkamah Konstitusi.

Dalam

KUHP,

16 Tahun 1960 yang kedudukannya setingkat

dengan

Perma

cakupan

undang-undang.

melakukan

Pengujian

advokasi

ini

dilakukan

dengan alasan bahwa Pasal 1 Perppu

ruang

No. 16 Tahun 1960 bertentangan

lingkupnya hanya menjangkau para

dengan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 28 D

pelaku

ayat (1) UUD 1945.Tidak dapat

kekuasaan

lingkungan

dan

dalam

kehakiman

Mahkamah

di

Agung.

diterapkannya

lagi

Aparat penegak hukum yang lain

pidana

seperti kepolisian yang memiliki

mengakibatkan persoalan yang serius

kewenangan

dan

dalam konteks penegakkan hukum di

memiliki

Indonesia, yaitu Maraknya perkara –

dan

perkara tindak pidana yang dianggap

memungkinkan

ringan, seperti perkara pencurian

kejaksaan

penyidikan yang

kewenangan

peyidikan

penuntutan masih untuk

mempergunakan

substansi

ringan

ringan

Pasal-Pasal

yang

dalam

diadili

KUHP

berdasarkan

Perppu a quo, karena mereka tidak

ketentuan (Pasal) pencurian biasa

secara eksplisit dan langsung terikat

karena tidak ada lagi nilai barang

oleh

yang

yang setara dengan “dua ratus lima

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.

puluh rupiah” untuk barang – barang

Situasi

tetap

yang bernilai ekonomis, sehingga

memungkinkan bagi penyidik dan

Pasal pencurian ringan tidak dapat

penuntut untuk tetap melakukan

diterapkan. Dan berdampak pula

suatu

peraturan

semacam

ini

125


dapat

ditahannya

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

karena

fungsi

putusan

yang

Tersangka/Terdakwa

karena

dilahirkan oleh lembaga peradilan

dianggap

memenuhi

syarat

pada

berdasarkan

ketentuan

penahanan

Pasal 21 UU No. 8 Tahun 1981.

hakikatnya

melengkapi

ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan dan penemuan

Seperti yang sudah dijelaskan

hukum. Hakim melalui yurisprudensi

Mahkamah Agung melalui Perma

mempunyai fungsi membuat hukum

No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27

baru (creation of new law).

Februari 2012 tentang Penyesuian

Penyesuaian betasan tindak

batasan tindak pidana ringan dan

pidana ringan dan jumlah denda

jumlah denda dalam KUHP, yang

didalam

pada

Agung

prinsifnya

menyesuiakan

peraturan No.

2

Mahakamah Tahun

2012

penafisiran nilai uang denda dan

diperintahkan oleh peraturan yang

kerugian pada tindak pidana ringan

lebih

dalam KUHP yang dalam hal ini

berdasarkan kewenangan dalam hal

untuk memberikan rasa keadilan

ini

dalam masyarakat.


Berkaitan dengan penyesuian

tinggi

berdasarkan

Tentang

atau

atas

dibentuk

pasal

Mahkamah

79

Agung

batasan tindak pidana ringan dan

sebagaimana telah diubah melalui

jumlah

Peraturan


Mahakamah Agung No. 2 Tahun

jo Undang-Undang No. 3 Tahun

2012 maka dalam hal ini menurut

2009 yang berbunyi “Mahkamah

Prof. Mochtar Kusumaatmadja dan

Agung dapat mengatur lebih lanjut

B. Arif Sidharta lembaga peradilan

hal-hal

termasuk

kelancaran

denda

dalam

Mahakamh

Agung

yang

diperlukan

bagi

penyelenggaraan

mempunyai kedudukan yang penting

peradilan apabila terdapat

dalam sistem hukum di Indonesia,

yang belum cukup diatur dalam

karena

yang

undang-undanga ini. Bersumber pada

dilahirkan oleh lembaga peradilan

suatu ketentuan pasal 24 ayat (1)

mempunyai kedudukan yang penting

Undang-Undang

dalam sistem hukum di Indonesia,

Republik Indonesia Tahun 1945 yang

fungsi

putusan

Dasar

hal-hal

Negara

126


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

mengamanatkan bahwa “kekuasaan

mengadili perkara dapat dilakukan

kehakiman

suatu

secara proforsional dan memberikan

untuk

suatu kepastian hukum di masyarakat

menyelanggarakan peradilan guna

karena pemeriksaan dapat dilakukan

menegakan hukum dan keadilan”.

secara cepat.

merupakan

kekuasaan

yang

merdeka

Walaupun begitu penyesuian

Apabila

kita

pasal 364, 373, dan 379, 384, 407,

ketentuan

dan 482 KUHP menjadi Rp. 2.

ketentuan Perma Mahkamah Agung

500.000,- (dua juta lima ratus ribu

yang

rupiah)

oleh

internal kedalam Mahkamah Agung

Mahkamah Agung dalam hal ini

sediri artinya berdasarkan aturan

sebagai upaya untuk memberikan

administrasi yang dikerluarkan oleh

keadilan

yang

Mahakamah Agung maka aturan ini

diadilinya. Tentunya dalam hal ini

tidak mengikat terhadap penegak

hakim

mempertimbangkan

hukum lainnya seperti Kepolisian

berat ringannya perbuatan pelaku

dan Kejaksanaan. Apabila merujuak

tindak pidana serta rasa keadilan di

pada ketentuan Undang-Undang No.

masyarakat.

11 Tahun 2012 Tentang Sistem

yang

dilakukan

bagi

tetap

perkara

Penyesuaian

jumlah

yang

melihat

sifatnya

terdapat

hanya

mengikat

maksimum hukuman denda yang

Peradilan

diancam

KUHP

merupakan pengganti dari Undang-

dilipatgandakan menjadi 1000 kali

Undang Nomor 3 Tahun 1997

dalam hal ini sejauh mungkin para

Tentang

hakim

bertujuan agar terwujud peradilan

dalam

dalam memberikan suatu

Pidana

dalam

Pengadilan

pertimbangan sangksi denda sebagai

yang

pilihan

perlindungan

pemidanaan

dijatuhkannya.

Selain

mengefektifkan

benar-banar

yang

akan

itu

untuk

terhadap

anak

pidana

dengan

hukum.

kembali

Anak

Anak

yang

menjamin

kepentingan yang

anak

terbaik

berhadapan

Undang-Undang

denda serta mengurangi beban kerja

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

lembaga pemasyarakatan yang dalam

Pengadilan Anak dinilai tidak sesuai

hal

lagi dengan kebutuhan hukum dalam

ini

banyak

melampaui

kapasitasnya. Oleh karenanya dalam

masyarakat

dan

belum

secara

127


komprehensif perlindungan

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

memberikan kepada

anak

Undang-undang

yaitu

yang


berhadapan dengan hukum. Adapun

Tentang Sistem Peradilan Pidana

subtansi yang diatur dalam Undang-

Anak yang didalam terdapat suatu


upaya diversi dengan menaungi suatu

Sistem Peradilan Pidana Anak antara

anak

lain mengenai penempatan anak yang

permasalahan hukum agar dapat

menjalani proses peradilan dapat

diadili dan dibina dengan cara yang

ditempatkan di Lembaga Pembinaan

sesuai

Khusus Anak (LPKA). Subtansi

konteks Undang-Undang No. 11

yang paling mendasar dalam undang-

tahun

undang ini adalah pengaturan secara

Peradilan

tegas mengenai keadilan restoratif

tentang Diversi Dalam pasal 5

dan diversi yang dalam hal ini yang


dimaksudkan untuk menghindari dan


menjauhkan

anak

proses

Anak menyebutkan bahwa “Sistem

peradilan

sehingga

dapat

Peradilan Anak wajib mengutamakan

dari

yang

dengan

pendekatan

anak

pasal

berhadapan

dengan

6

suatu

usianya.

2012

menghindari stigmatisasi terhadap yang

mendapat

Dalam

Tentang

Pidana

Sistem

Anak

restoratif”, dimana

Bab

kemudian

dalam

diversi

hukum dan diharapkan anak dapat

bertujuan

kembali ke dalam lingkungan secara

perdamaian antara korban dan anak;

wajar. Demikian antara lain yang

menyelesaikan perkara anak diluar

disebutkan dalam Undang-Undang

proses


anak

Peradilan Pidana Anak.

9

untuk

II

peradilan; dari

mencapai

menghindarkan

proses

kemerdekaan; masyarakat

perampasan mendorong

untuk

dapat

berpartisipasi ; dan juga dalam 9

Tri Jata Ayu Premsti. Hal-Hal Penting Yang diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt 53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diaturdalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak, diakses tanggal 24 Agustus 2014.

rangka menjalankan rasa tanggung jawab terhadap anak. Setelah itu Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

128


Peradilan

Pidana

Anak

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

juga

Ciri khas tentang yang diatur

mengamanatkan bahwa dalam semua

dalam

tingkat pemeriksaan baik penyidikan,

Tahun

penuntutan dan pemeriksaan perkara

Peradilan

di pengadilan negeri wajib dilakukan

dikedepankannya keadilan Restoratif

upaya “diversi”, namun disini suatu

merupakan yang dalam hal ini adalah

apabila

upaya

Undang-Undang 2012

No.

Tentang

Pidana

11

Sistem

Anak

adalah

diversi

tersebut

suatu proses diversi yaitu semua

kegagalan

maka

pihak yang terlibat dalam suatu

pemeriksaan pada semua tingkatan

tindak pidana tertentu bersama-sama

maka perkara dilanjutkan melalui

mengatasi masalah serta bersama-

proses hukum yang diatur dalam

sama menciptakan suatu kewajiban

undang-undang

ini.

untuk membuat segala sesuatunya

diharapkan

akan

mengalami

Proses

ini

mampu

menjadi

lebih

baik

memberikan suatu jalan keluar bagi

melibatkan

seorang anak yang terlibat dalam

masyarakat dalam mencari solusi

permasalahan hukum.

untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan

Apabila merujuk pada suatu tindak

pencurian

anak,

dan

menentramkan hati yang berdasarkan

yang

pada pembalasan. Diversi merupakan

dilakukan oleh seroang anak maka

suatu pengalihan perkara anak dari

ketentuan-ketentuan

proses

dalam

pidana

korban,

dengan

yang

Undang-Undang

diatur

pidana

keluar

11

peradilan pidana. Sehingga dengan

Sistem

dibentuk suatu undang-undang yaitu

Peradilan Pidana Anak merupakan


pengganti

Undang-Undang


Nomor 3 Tahun 1997 Tentang

Anak yang didalam terdapat suatu

Pengadilan Anak yang bertujuan agar

upaya diversi dengan menaungi suatu

terwujud peradilan yang benar-banar

anak

menjamin perlindungan kepentingan

permasalahan hukum agar dapat

terbaik

diadili dan dibina dengan cara yang

Tahun

2012

No.

peradilan

Tentang

dari

terhadap

anak

berhadapan dengan hukum.

yang

sesuai

yang

dengan

mendapat

usianya.

suatu

Dalam

konteks Undang-Undang No. 11

129


tahun

2012

Peradilan

Tentang

Pidana

Sistem

Anak

Bab

II

ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

menjelaskan bahwa “diversi adalah pengalihan

penyelesaian

perkara

tentang Diversi Dalam pasal 5

anak dari proses peradilan pidana ke


proses


Sementara

Anak menyebutkan bahwa “Sistem


Peradilan Anak wajib mengutamakan


pendekatan pasal

6

restoratif”, dimana

bertujuan

kemudian

dalam

Anak

peradilan

pidana”.

ketentuan

menetukan

pasal

bahwa

disini berujuan untuk a.

6

diversi

mencapai

mencapai



b. menyelesaikan perkara anak diluar

menyelesaikan perkara anak diluar

peradilan; c. menghidarkan anak dari

proses

perampasan

anak

untuk

diversi

luar

peradilan; dari

menghindarkan

proses

kemerdekaan; masyarakat

kemerdekaan;

perampasan

mendorong

mendorong

berpartisifasi; e. menanamkan rasa

untuk

dapat

tanggung

masyarakat

d.

jawab

untuk

terhadap

anak.

berpartisipasi ; dan juga dalam

Kemudian dalam pasal 7 Undang-

rangka menjalankan rasa tanggung


jawab terhadap anak. Setelah itu

Sistem

Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.

mengemukakan bahwa “ pada tingkat

11 Tahun 2012 Tentang Sistem

penyidikan,

Peradilan

pemeriksaan

Pidana

Anak

juga

Peradilan

Pidana

Anak

penuntutan, perkara

dan

anak

di

mengamanatkan bahwa dalam semua

Pengadilan Negeri wajib diupayakan

tingkat pemeriksaan baik penyidikan,

diverisi, kemudan pada pasal 7 angka

penuntutan dan pemeriksaan perkara

(2)

di pengadilan negeri wajib dilakukan

menjelaskan

upaya “diversi”.

sebagaimana yang dimaksud dalam

Apabila

kita

merujuk

Undang-undang

ayat

(1)

ini

bahwa

dalam

juga “diversi

tindak

pidana

penjelasan pasal 1 angka 7 Undang-

dilakukan yang dilakukan a. diancam


dengan pidana penjara dibawah 7

Sistem

(tujuh)

Peradilan

Pidana

Anak

tahun

dan

;

b.

bukan

130


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

merupakan suatu pengulangan suatu

walaupun tanpa persetujuan dari

tindak pidana.

pihak si korban, sehingga dalam hal

Adalah hal penting ketika

ini si anak dapat terbebas dari proses

merujuk pada pasal 9 Undang-

pemeriksaan dan penjalanan pidana

undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

yang dilakukannya. Namun melihat

Sistem

Peradilan

Anak

ketentuan pasal 9 huruf angka 2

dimana

dalam

2

huruf d dimana mengetengahkan

mengetengahkan bahwa persetujuan

bahwa untuk dapat melakukan upaya

korban dan/ atau keluarga anak

diversi

korban serta kesedian anak dan


keluarganya, kecuali dalam hal a.


tindak pidana berupa pelanggaran; b.

keluarganya tindak pidana dilakukan

tindak pidana ringan; c. tindak

dimana nilai kerugian tidak melebihi

pidana

nilai

dari nilai upah minimun provinsi

kerugian tidak lebih dari nilai upah

setempat”, maka Undang-Undang

minimun provinsi setempat”.


tanpa

Apabila

Pidana angka

korban;

merujuk

d.

dengan

tanpa

persetujuan

pihak

Peradilan Pidana Anak memberikan

ketentuan yang diketengahkan oleh

suatu

Undang-undang No. 11 Tahun 2012

mengenai upaya diversi tersebut.


Sehingga

apa

Anak dimana ketentuan suatu tindak

ketentuan

Peraturan

pidana ringan terhadap Peraturan

Agung


Mengenai Penyesuaian Batas Tindak

2012 Mengenai Penyesuaian Batas

Pidana Ringan dan Jumlah Denda


Dalam KUHP Tentang bahwa nilai

Denda Dalam KUHP adalah nilai

kerugian tindak pidana pencurian

tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua

adalah Rp.2.500.000, (dua juta lima

juta lima ratus ribu rupiah), artinya

ratus ribu rupiah) dan merujuk pada

dalam hal ini setiap pencurian yang

ketentuan pasal

dilakukan dibawah nilai tersebut

huruf d Undang-Undang No. 11

maka

Tahun

diversi

wajib

dilakukan

batas

yang

Nomor

2012

komprehensif

merujuk

2

pada

Mahkamah Tahun

2012

9 huruf angka 2

Tentang

Sistem

131


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Peradilan Pidana Anak dimana nilai

dilakukan, namun sebaliknya apabila

maksimum pidana

kerugian

pencurian

atas

tindak

disini juga nilai pencurian tersebut

adalah

upah

diatas Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

minimum provinsi setempat.

ratus ribu rupiah) namun dibawah

Melihat pada ketentuan diatas

upah minimum provinsi setempat

maka upaya diversi adalah wajib

maka

dilakukan

memerlukan

pada

tindak

pidana

upaya

diversi

ini

persetujuan

tidak pihak

pencurian pada anak namuan apakah


dalam memerlukan persetujuan pihak



keluarganya


dilakukan. Ketentuan mengenai batas

keluarganya tindak pidana dilakukan

tingkat pencurian yang dilakukan

merujuk pada ketentuan pada upah

oleh anak mengenai sebagaimana

maximum provinsi setempat. Hal ini

yang

berlaku

perlakuan


perundang-

2012 Mengenai Penyesuaian Batas

undangan dimana dalam hal ini


berlaku asas “Lex superior derogat

Denda

pasa

peraturan

legi

asas

peraturan

inferior“

peraturan

dimana

yang

ketentuan

terdapat

dalam

Dalam

didalamnya

tindak

Peraturan

KUHP

mengatur

pidana

yang

mengenai

tinggi

tekhnis tentang, maka disini Undang-

mengesampingkan peraturan yang

undang No. 11 Tahun 2012 Tentang

lebih rendah (asas hirarki), oleh

Sistem Peradilan Anak merupakan

karenanya walaupun nantinya nilai

patokan dasar mengenai menanganan

pencurian

Rp.

terhadap pencurian anak, dalam hal

2.500.000, - (dua juta lima ratus ribu

ini proses terjadinya hukum formil

rupiah) namun di atas upah minimum

yang ada dalam Undang-undang No.

provinsi maka upaya diversi ini

11 Tahun 2012 tentang menjadi

memerlukan

pihak

rujukan


tersebut


Walaupun

keluarganya

dilakukan dibawah Rp. 2.500.000,-

tersebut

lebih

atas

dibawah

persetujuan

atas

tindak

pidana

dasar

apabila

dilakukan nantinya

pencurian

oleh

anak.

pencurian

132


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

(dua juta lima ratus ribu rupiah)

digolongkan

sebagaimana

tindak pidana ringan.

yang

diatur

oleh

pada

pemeriksaan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

Denda

Dalam

KUHP

dibawah upah minimim provinsi setempat

proses

pelaksanaanya

tentap merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana upaya diversi harus dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan baik tingkat penyelidikan

maupun

tingkat

penyidikan.

Sehingga

apabila

kesepakatan melalui proses diversi ini terjadi maka penyidik tidak boleh melanjutkan perkara tersebut ketahap berikutnya. Namun dalam proses ini apabila

kesepakatan

atau

dalam

proses diversi tidak tercapai maka ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Agung

dan

Peraturan

Nomor

2

Mahkamah

Tahun

2012

Mengenai Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, nampaknya sejalan, dimana

proses

pemeriksaanya

dilakukan dengan hakim tunggal dan

DAFTAR PUSTAKA A. Buku

Fajar, Mukti & Yulianto Achmad, 2010, Dualime Penelitian Hukum Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Halim. A. Riduan, 2005, Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta. Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, 2010, Hukum Penetensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Marpaung, Leden. 2008. AsasTeoriPraktek Hukum Pidana, PT. Sinar Grafika, Jakarta. Panggabean. Henry. P., 2010, Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Sinar Harapan, Jakarta. Rangkuti. Siti Sundari, 2005, Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional (edisi ketiga), Erlangga University Press, Surabaya. Syamsudin, M., 2007, Operasionalisasi Penelitian Hukum. PT. Raja Grafindo Utama, Jakarta. Syahrani, Riduan, 2008, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Aditya Bhakti, Banjarmasin. Yuliandari, 2009, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Bak (Gagasan Pembentukan Undang-Undang

133


ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124

Berkelanjutan), PT. Raja Garfindo Persada, Padang. B. Internet Anonim. Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. http://fadlilaw.blogspot.com/ 2013/12/hierarki-peraturanperundang-undangan.html, diakses tanggal 28 Juni 2014. Muhammad Yasin. Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK MA),http://www.hukumonline .com/klinik/detail/cl6102/kek uatan-hukum-produk-produkhukum-ma-%28perma,sema,-fatwa,-sk-kma%29, diakses pada tanggal 18 Juni 2014. Ananonim, Peraturan PerundangUndangan di Indoensia, http://id.wikipedia.org/wiki/P eraturan_perundangundangan_Indonesia. diakses tanggal 28 Juni 2014.

134

ISSN-E

Recommend Documents