KONSEP DASAR INTEGRASI ASPEK PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN DALAM KEGIATAN PEMETAAN UNTUK MENUNJANG PENATAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN PERENCANAAN RUANG Dwi Budi Martono ● Ketua Ikatan Surveyor Indonesia Komisariat Wilayah Jawa Timur ● Peneliti pada Laboratorium Kadaster Teknik Geomatika ITS, Surabaya ● Praktisi Pertanahan "Sosialisasi Integrasi Penataan Ruang dan Pertanahan" Surabaya, 6-8 April 2016
ISI.OR.ID FIG.NET KADASTER.GEOMATIKA.ITS.AC.ID
PROFIL ◦ Ikatan Surveyor Indonesia disingkat ISI, didirikan pada tanggal 17 Juni 1972 di Bandung, merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang bersifat profesi dan berasaskan Pancasila. ◦ ISI dilahirkan oleh ahli-ahli bidang survey dan pemetaan yang sedang menghadiri seminar “Pendidikan Geodesi di Indonesia” di Bandung. Pada saat itu, menjelang berakhirnya Pelita I, dirasa perlunya menghimpun kawan-kawan seprofesi untuk bersama-sama menghadapi tantangan yang tampaknya sulit dibendung pada awal Pelita I. ◦ Pembangunan fisik tanpa ditunjang oleh peta yang memadai, betul-betul merupakan pekerjaan yang penuh risiko kegagalan, dan ketidak tersedianya peta yang memadai ini kesalahannya dilemparkan kepada para surveyor.
Visi dan misi ikatan surveyor indonesia Visi ISI yang BARU, MANDIRI dan “real” PROFESIONAL
Misi ◦ Mindset untuk kalangan user Pemetaan, bahwa ISI adalah satu-satu wadah PROFESIONAL SURVEY & PEMETAAN ◦ ISI sebagai organisasi yang MANDIRI ◦ ISI menjadi organisasi PROFESIONAL SURVEY & PEMETAAN dalam arti yang sesungguhnya ◦ Kepengurusan Organisasi ISI yang mampu menjalankan semua program kerja ◦ Kantor ISI menjadi Pusat Training Center PROFESIONAL SURVEY & PEMETAAN ◦ Sertifikasi ISI menjadi acuan kompetensi PROFESIONAL SURVEY & PEMETAAN ◦ Mindset generasi muda pemetaan (fresh greduate), menjadi anggota ISI adalah salah satu tujuan ◦ Aktif mengelola Tenaga Terampil yang menjadi perpanjangan tangan Tenaga Ahli SURVEY & PEMETAAN ◦ Aktif pada forum pertemuan profesional pemetaan regional, internasional dan forum pertemuan user SURVEY & PEMETAAN ◦ Majalah ISI menjadi sumber berita kemajuan PROFESIONAL SURVEY & PEMETAAN
Apa peran ISI dalam menunjang kegiatan pemetaan perencanaan ruang ◦ Menjembatani kebutuhan pemenuhan data spasial untuk mendukung perencanaan ruang. ◦ Penyedia sumberdaya manusia yang profesional di bidang survei dan pemetaan (bersertifikasi) ◦ Memberikan bimbingan teknis dalam penyusunan peta dasar di daerah. ◦ Melaksanakan pelatihan atau workshop dibidang survei dan pemetaan.
KONSEP DASAR INTEGRASI Adalah Konsep-konsep tentang:
1. Administrasi Pertanahan 2. Kadaster 3. Fit For Purpose In Land Administration 4. Hak Publik dan Hak Privat
Administrasi Pertanahan
Gambar : Perspektif global Administrasi pertanahan(Enemark,2001)
LAND TENURE ●
Pendaftaran Tanah ○ ○
●
Jumlah bidang tanah terdaftar:43.524.966. 55,23% laki-laki, 44,77% perempuan; Jumlah bidang tanah tidak terdaftar: ???, di layani oleh Pendaftaran Tanah Informal
Hak Tanggungan ○
Nilai Hak Tanggungan: Rp.606.997.423.561.190.000. setara dengan
●
Easements ○
Absen?
per Oktober 2015
338 kali lebih besar dibanding APBN 2015, Rp.1.793,6T
LAND VALUE ●
Penilaian tanah/properti ○ ○
●
Individual Masal : Peta Zona Nilai Tanah, merujuk pada informasi spasial
Pajak Pertanahan ○ ○ ○ ○ ○
BPHTB: Rp.46.309.884.979.310 PPH: Rp.13.132.642.074.190 PBB Belum dikenal pajak progressive, capital gain tax Bisa digunakan sebagai pengendali spekulan
• Mendukung pasar tanah yang efisien, • Nilai tanah seharusnya bisa dikendalikan melalui pemaksaan dalam bentuk kebijakan fiskal yang bersifat progresif. • Selama tidak ada kebijakan fiskal di sektor pertanahan maka sulit mengendalikan spekulan tanah dan realitas free fight liberalism. • Pembangunan yang memerlukan tanah akan kesulitan dalam kegiatan pengadaan tanahnya, karena harga yang dikendalikan spekulan.
LAND USE ●
Kebijakan Penataan Ruang ○ dipetakan sesuai dengan kaidah pemetaan dengan skala yang benar;
●
Pengendalian Penggunaan Tanah ○ Pengendalian berbasis spasial diatas peta rencana tata ruang, hak atas tanah dll.
LAND DEVELOPMENT ●
Implementasi pelaksanaan pembangunan; ○ ○ ○ ○ ○
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Izin lokasi Izin mendirikan bangunan Izin pemanfaatan ruang Perizinan yang lain yang terkait dengan pertanahan.
Manfaat Sistem Administrasi Pertanahan yang Benar 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jaminan kepemilikan dan keamanan (ketenteraman) penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan (tenure) Dukungan untuk Pajak Bumi dan Bangunan Menciptakan jaminan keamanan untuk kredit Mengembangkan dan memantau pasar tanah Menjaga/melindungi Tanah Negara Mengurangi sengketa tanah Memfasilitasi land reform di pedesaan Meningkatkan mutu perencanaan perkotaan dan pembangunan infrastruktur Mendukung pengelolaan lingkungan Menghasilkan data statistik
ADMINISTRASI PERTANAHAN INDONESIA ● Di selenggarakan oleh instansi yang berbeda, baik Pusat maupun Daerah; ● Data berbasis bidang tanah yang minimal; ○ Hanya tanah terdaftar; ○ Non kehutanan. ● Interoperabilitas yang minimal;
DATA BIDANG TANAH YANG MINIMAL Kadaster di Indonesia merupakan peninggalan masa kolonial, yang bercirikan: ● ● ● ● ●
Sporadik, hanya untuk kepentingan elit; Berdasarkan survei lapangan yang rumit dan teliti; Mahal; Lama; Untuk kepentingan kadaster an sich, interoperabilitas rendah.
Kadaster
Pengertian
• Identification of land parcels • Identifikasi seluruh bidang tanah dalam satu desa, baik yang sudah terdaftar maupun belum • Seluruh bidang diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) yang unik
peta dasar utk 4 komponen ap
Fit For Purpose
REVOLUSI DATA SPASIAL BIDANG TANAH ● ● ● ● ●
Gunakan general boundary yang lebih cepat dan lebih murah dari pada fixed boundary; Gunakan peta foto baik foto udara maupun citra satelit resolusi tinggi di samping pengukuran teristris di lapangan; Dahulukan data lengkap untuk kepentingan seluruh pilar administrasi pertanahan di samping data akurat untuk pendaftaran tanah; Libatkan partisipasi masyarakat; Continuum of accuracy. Peningkatan kualitas data spasial bidang tanah secara terus menerus melalui kegiatan validasi.
PENDEKATAN ● ● ● ● ● ● ●
Flexible, data bidang tanah yang lengkap bisa dijadikan basic layer untuk seluruh pilar administrasi pertanahan; Inclusive, seluruh bidang tanah; Participatory, pelibatan masyarakat; Affordable, bisa digunakan baik oleh pemerintah pusat, daerah maupun oleh masyarakat; Reliable, resmi dan mutakhir; Attainable, dalam waktu singkat dan sumber daya yang terbatas; Upgradeable, untuk dapat mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat.
PERAN SURVEYOR ●
Penyediaan infrastruktur sistem administrasi pertanahan berupa peta seluruh bidang tanah; ○ ○ ○ ○ ○ ○
Peta Dasar (Peta Dasar Pendaftaran, Peta Desa) Tanah terdaftar maupun belum terdaftar; Kawasan hutan maupun non hutan; Skala besar hingga 1 : 1.000; Georeference, interoperabilitas; Di beri nomor identifikasi bidang.
Pemetaan Partisipatif ● ●
dana desa? One map policy (kadaster) dimulai dari desa
Hak Publik & Hak Privat
Konstitusi UUD 1945 Pasal 28 H ayat (4): "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun"
UUPA, Penjelasan II.4 1. 2. 3.
Hak atas tanah seseorang tidaklah dapat dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya; Tidak berarti pula, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat); Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi.
UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ".... tetap menghormati hak yang dimiliki orang..." 1. 2. 3.
Ps 7 ayat (3); Ps 16 ayat (3); Penjelasan Umum I.1.
r
r
r
Hak Publik ( estrictions) vs Hak Privat ( ights & esponsibilities)
Hak Privat
Hak Publik
Integrasi
Good coordination begins with good coordinate
Terima Kasih
