Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0180 pp. 68- 73
6 Pages
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DIKAITKAN DENGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI 1)
Syaifullah Noor1, Mohd. Din2, M. Gaussyah3 Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh e-mail :
[email protected] 2,3) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala
Abstrak: Pencemaran nama baik sering disebut dengan defamation. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Hal tersebut apabila dihubungkan dengan kebebasan berekspresi di Indonesia yang telah dijaminkan oleh pemerintah dalam Undang-Undang Dasar 1945, hampir tidak ada perbedaan dan sampai sekarang tidak diketahui batas yang membedakan antara pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi dalam hal ini bentuk kritik dan saran, sehingga dapat menghambat kebebasan berekspresi dalam hal membangun atau positif. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai peraturan yang terlebih dahulu diatur atau bersifat umum (lex generalis) yang berlaku bukan pada media online, dan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau bersifat khusus (lex specialis) yang berlaku pada media online. Dalam Undang-Undang ITE tidak ditemukan secara jelas jenis delik dari perbuatan pidana pencemaran nama baik ini, dan unsure-unsur dari perbuatan tersebut belum jelas sampai saat ini, sehingga dapat menimbulkan suatu kriminalisasi baru terhadap kebebasan berekspresi. Kata kunci : Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik Abstract: The action of damaging the good reputation of someone is called defamation. Defamation is classified as a tort since it attacks the honor or reputation of a person. When the defamation is linked with freedom of expression in Indonesia, which has been pledged by the government in the 1945 Constitution, there is no difference and unknown boundaries that distinguish between defamation and freedom of expression such as criticism and advice, so as to inhibit developed and positive freedom of expression. Defamation is regulated under Article 310 and 311 of the Indonesia Criminal Code (KUHP) categorized as the first regulation or lexgeneralis which applies not to the online media, and then regulated under Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 Year 2008 regarding ITE or characterized aslexspecial, which applies to online media. In the ITE Law, it is hard to find the types of offense from the criminal act of defamation, and elements of the act was not clear until today, so as to give rise to a new criminalization against freedom of expression.
Keywords :DefamationThrought Information and Electronic Transactions
Biasanya pencemaran nama baik juga sering
PENDAHULUAN Pencemaran nama baik dalam bahasa
disebut dengan istilah “Penghinaan”. Dalam
Inggris sering kali diterjemahkan dengan
hal pencemaran nama baik atau penghinaan ini
defamation. Pencemaran nama baik merupakan
yang hendak dilindungi adalah kewajiban
salah
setiap orang untuk menghormati orang lain
satu
perbuatan
melawan
hukum.
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 68
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala dari sudut kehormatannya dan nama baiknya di
Tentang ITE dalam Perspektif Kebijakan
mata orang lain meskipun orang tersebut telah
Hukum Pidana?
melakukan kejahatan yang berat. sehingga di sini terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam kasus pencemaran nama baik. Terlebih dahulu kita harus mengetahui arti dari
R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Undang-Undang
(KUHP) Lengkap
Serta Pasal
Hukum
Pidana
Komentar-Komentarnya Demi
Pasal”
.
Dalam
penjelasan Pasal 310 KUHP, menerangkan bahwa,
“menghina”
adalah
Arus globalisasi yang melanda dunia dewasa ini menyebabkan perubahan dalam
kehormatan dan nama baik tersebut. “Kitab
KAJIAN KEPUSTAKAAN
“menyerang
seluruh aspek kehidupan manusia, terutama pada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Perubahan yang terjadi itu dengan sendirinya terjadi pula pada perubahan dalam bidang
hukum
atau
peraturan
karena
kebutuhan masyarakat akan berubah secara
kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang
kuantitatif dan kualitatif.
diserang ini biasanya merasa “malu” dan
Permasalahan
yang
timbul
dalam
“kehormatan” yang diserang di sini hanya
perubahan hukum itu adalah sejauh mana
mengenai kehormatan tentang “nama baik”,
hukum dapat sesuai dengan perubahan tersebut
bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil,
dan bagaimana tatanan hukum itu tidak
kehormatan yang dapat dicemarkan karena tersinggung
anggota
kemaluannya
dalam
lingkungan nafsu birahi kelamin (R. Soesilo, 1995 : 225)..
Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah pembatasan unsur tindak pidana pencemaran nama baik dengan kebebasan berekspresi? 2. Apakah jenis delik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana? 3. Bagaimanakah rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tertinggal
dengan
perubahan
masyarakat.
Disamping itu, sejauh mana masyarakat dapat mengikat diri dalam perkembangan hukum agar ada keserasian antara masyarakat dan hukum supaya melahirkan ketertiban dan ketentraman
yang
diharapkan
(Budi
Suhariyanto, 2013 : 12). Perkembangan termasuk
internet
memberikan
teknologi
informasi
di
dalamnya
juga
tantangan
tersendiri
bagi
perkembangan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan
perubahan
sosial
yang
terjadi.
Perubahan-perubahan sosial dan perubahan hukum
atau
sebaliknya
tidak
selalu
berlangsung secara bersama-sama, artinya pada keadaan tertentu perkembangan hukum
69 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mungkin tertinggal oleh perkembangan unsure-
Terdapat dua jenis “Whistle Blower” yaitu
unsur
(Niniek Suparni, 2009 : 111) :
lainnya
dari
masyarakat
serta
kebudayaannya atau sebaliknya (Abdul Wahid
a) Seseorang
dan M. Labib, 2005 : 76). Mengingat
dalam
yang
mengungkapkan
pelanggaran atau perbuatan salah yang penggunaan
suatu
terjadi dalam suatu organisasi kepada
sistem elektronik dan teknologi informasi kerap menimbulkan suatu permasalahan, maka
publik atau orang yang memiliki otoritas. b) Seseorang
pekerja
yang
memiliki
lahirlah suatu peraturan yaitu Undang-Undang
pengetahuan atau informasi dari dalam
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
tentang aktifitas illegal yang terjadi di
Transaksi Elektronik. Dalam kajian penelitian
dalam organisasinya dan melaporkannya
ini adalah khusus Pasal 27 Ayat (3) Undang-
kepada publik.
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Tindak pidana
METODE PENELITIAN
pencemaran nama baik adalah tindak pidana
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
yang sangat perlu diperhatikan, sehingga
Pendekatan
yang
digunakan
dalam
adalah
pendekatan
yuridis
diperlukannya suatu peraturan yang khusus
penelitian
untuk mengaturnya. Pada saat ini banyak
normatif, yaitu penelitian yang mencakup
berkembangnya kasus-kasus pencemaran nama
tentang azas-azas hukum, sistematika hukum,
baik seiring dengan berkembangnya media
sejarah hukum, perbandingan hukum dan taraf
elektronik seperti Facebook, Path, Twitter dan
sinkronisasi hukum (Bambang Sunggono,
sosial media lainnya.
2007 : 41-42). Menurut Bernard Arif Sidharta,
Pencemaran nama baik atau fitnah adalah
yuridis
ini
normatif
adalah
penelitian
yang
salah satu cara yang paling banyak dilakukan
mencakup
untuk melawan media masa, sehingga “Netizen”
mensistematiskan dan mengevaluasi hukum
sebutan untuk pengguna dunia maya atau
positif yang berlaku di dalam suatu masyarakat,
media sosial merasa sangat terbatas dalam
dan
menuangkan ekspresinya menggunakan media
penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum
sosial. Belakangan ini persoalan eksistensi
(Sulistyi Irianto, dkk, 2009 : 142).
delik
menjadi
persoalan
yang
munculnya perhatian publik terhadap kasussering
terjadi.
Pasal-pasal
pencemaran nama baik sering digunakan untuk menjerat
diupayakan
memaparkan,
untuk
menemukan
sangat
dipermasalahkan oleh berbagai pihak, sehingga
kasus tertentu
kegiatan
“Whistle
Blower”(PeniupPluit/PemukulKentungan).
2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu : a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : 1. Undang-Undang
Dasar
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Republik - 70
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Indonesia 1945
telah
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
mengalami
kemajuan,
dengan
menggunakan internet, sehingga perlu adanya aturan hukum yang mengatur kebebasan
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
bersekspresi tersebut agar tidak mengganggu
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
hak yang dimiliki oleh orang lain. Pasal 27
tentang Informasi Transaksi Elektronik. b) Bahan
Hukum
sekunder,
yaitu
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti penelaahan undangundang
yang
permasalahan.
berkaitan Seperti
Tentang ITE adalah aturan yang telah lahir untuk mengatur itu semua. Akan tetapi ada kekurangan dibalik
dengan
lahirnya undang-undang tersebut, yaitu adanya
yurisprudensi,
ketidak seriusan pemerintah dalam hal ini
doktrin dan sebagainya. 3.
ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Taun 2008
legislatif, tidak adanya pembatasan unsur-
Analisis Data
unsur pencemaran nama baik di dalam
Dalam menganalisis data adalah secara
Undang-Undang
ITE
tersebut,
tidak ada
induktif dan komperatif. Induktif adalah metode
pemisahan atau penjelasan secara khusus apa
analisis yang menampilkan pernyataan yang
itu pencemaran nama baik dan batas-batasnya
bersifat
ditarik
terhadap kebebasan bersekspresi. Delik dalam
kesimpulan yang bersifat umum (Jujun S.
proses tindak pidana itu tidak jelas, apakah
Suria Sumantri, 1984 : 48-49). Metode induktif
termasuk jenis delik aduan atau delik biasa.
khusus
digunakan
untuk
yang
kemudian
analisis
data
dengan
pembahasan mengenai pencemaran nama baik
KESIMPULAN DAN SARAN
dalam undang-undang kebebasan berekspresi
Kesimpulan
dan
metode
1. Pembatasan unsure antara tindak pidana
komperatif digunakan untuk menentukan sisi
pencemaran nama baik dengan kebebasan
persamaan dan perbedaan antara kedua hukum
berkespresi
tersebut mengenai pencemaran nama baik
statement
melalui media elektronik.
mengenai suatu masalah tertentu (Positif),
hukum
pidana.
Sedangkan
ada harus
lah
pernyataan
bersifat
atau
membangun
pernyataan tersebut harus berdasarkan HASIL PENELITIAN Kebebasan berekspresi di indonesia telah
suatu sebab dan berdasarkan kenyataan atau
bukan
bersifat
fitnah,
dapat
dijamin dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar
dibuktikan atau diklarifikasikan oleh salah
1945, Pencemaran Nama Baik diatur dalam
satu pihak (yang membuat pernyataan
Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam hal
tersebut), tidak menyerang sesuatu atau
kebebasan berekspresi masyarakat indonesia
seseorang yang bersifat pribadi dengan
71 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala sengaja, dan seseorang yang membuat
tersebut dan akan menyebabkan kekacauan
statement atau sebuah pernyataan tersebut
di dalam hukum.
harus mempunyai hak atas sesuatu yang ia
3. Secara perspektif kebijakan hukum pidana,
nyatakan dalam suatu pendapat. Apabila
rumusan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
semua unsure tersebut terpenuhi, maka
ITE
suatu pernyataan tersebut tidak akan
diperbaharui, yaitu masalah pengertian
terjerat pada perbuatan tindak pidana
penghinaan atau pencemaran nama baik
pencemaran nama baik melalui media
harus dijelaskan dengan spesifik atau
sosial atau internet dalam Pasal 27 ayat (3)
dengan khusus, serta batasan-batasannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
terhadap
Tentang
mengeluarkan pendapat yang dijaminkan
Informasi
dan
Transaksi
perlu
adanya
perubahan
kebebasan
oleh
realisasi Pasal 28 Undang-Undang Dasar
Penjelasan
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
penghinaan atau pencemaran nama baik
2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor
harus dijelaskan juga, mengingat kembali
11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
bahwa dalam Undang-Undang ITE tidak
Transaksi Elektronik delik aduan belum
adanya pengertian dengan jelas atau
jelas diatur, Delik aduan secara jelas diatur
pembagian deliknya apakah delik aduan
dalam Pasal 319 KUHP dan penghinaan
atau delik biasa yang pada dasarnya siapa
diatur dalam Pasal 310 dan Pasal 311
saja dapat melaporkan kejahatan tersebut,
KUHP, hal tersebut jelas dan tidak
Proses penyidikan, penuntutan, peradilan,
menimbulkan perdebatan di dalam proses
dan
pengaduan apabila dilakukan penghinaan
dilaksanakan, di sini adalah hal yang
biasa atau penghinaan konvensional dan
terpenting menurut penulis karena melalui
tidak melalui media sosial, akan tetapi
dua uraian sebelumnya bertujuan untuk
Undang-Undang ITE tidak menjelaskan
proses
dalam pasal apapun mengenai delik aduan
penuntutan,
tersebut,
menjadi
pidananya, harus dijelaskan agar tidak ada
diundangkannya
warga negara atau individu yang dirugikan
perdebatan
inilah selama
yang
delik
terhadap
pelaksanaan
selanjutnya dan
kejahatan
pidana
yaitu
1945,
harus
penyidikan,
pelaksanaan
karena
penghinaan melalui media sosial atau
berekspresi
internet yang seharusnya tidak masuk ke
pencemaran nama baik tidak jauh berbeda. 4.
tentang pengaduan tidak dijelaskan, maka
Saran
siapa saja dapat mengadukan penghinaan
dasarnya
hukum
peraturan ini. Akibatnya banyak kasus
dalam ranah pidana, karena pengaturan
pada
Dasar
atau
Elektronik, sehingga itu merupakan suatu
hal
Undang-Undang
kritik
atau
dan
kebebasan
penghinaan
atau
Berdasarkan uraian permasalahan yang Volume 3, No. 3, Agustus 2015
- 72
Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala terdapat
dalam
perbuatan
tindak
pidana
pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebelumnya
sangat
banyak
kekurangannya, agar di masa yang akan datang dalam rancangan perubahan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan penjelasan secara jelas tentang pencemaran nama baik, unsur-unsurnya harus diperjelas agar tidak terjadinya benturan terhadap kebebasan berekspresi menurut Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan agar kebebasan berekspresi menjadi hak yang utama terhadap setiap warga negara dan tidak mengalami kriminalisasi terhadap hak tersebut.
DAFTAR KEPUSTAKAAN Abdul Wahid dan M. Labib, Kejahatan Mayantara (Cybercrime), Refika Aditama, Bandung, 2005 Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Rajawali Pers, Jakarta 2013 Jujun S. Suria Sumantri, Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer, UI-Pres, Jakarta, 1984 Niniek Suparni, Cyberspace Problematika dan Pengaturannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bandung, 1995
73 -
Volume 3, No. 3, Agustus 2015
Sulistyo Irianto, dkk, Metode Penelitian Hukum, Cetakan I, Obor, Jakarta, 2009
