IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta)

Oleh :

JANI TJAHJANINGSIH NPM. 14101052

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2015

1

JURNAL IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAHNOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ( Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta ) Oleh: JANI TJAHJANINGSIH NPM. 14101052

A. Pendahuluan Pegawai Negeri bukan saja unsur aparatur negara, tetapi juga adalah abdi negara dan abdi masyarakat, yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan, pegawai negeri bukan saja dilihat dan diperlakukan sebagai aparatur negaram tetapi juga harus dilihat dan diperlakukan sebagai warga negara. Hal ini mengandung pengertian, bahwa dalam melaksanakan pembinaan, hendaknya sejauh mungkin diusahakan adanya keserasian anatara kepentingan dinas dengan kepentingan pegawai negeri sebagai perorangan, dengan ketentuan bahwa apabila ada perbedaan antara kepentingan dinas dan kepentingan Pegawai Negeri itu sebagai perorangan maka kepentingan dinaslah yang diutamakan. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara antara lain ditegaskan bahwa manajemen Pegawai Negeri Sipil 1

2

diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil berada pada Presiden selaku Kepala Pemerintahan. Sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dilakukan oleh Presiden. Untuk kelancaran pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Presiden dapat mendelegasikan

sebagian

wewenangnya

kepada

Pejabat

Pembina

Kepegawaian Pusat dan menyerahkan sebagian wewenangnya kepada Pejabat Kepegawaian Daerah yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut di atas, maka perlu menyempurnaan mengenai pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Sesuai dengan Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 43 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang antara lain menegaskan bahwa untuk dapat lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya, maka sistem pembinaan karier yang harus dilaksanakan adalah sistem pembinaan karier tertutup dalam arti negara. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil oleh Pejabat yang berwenang harus dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah

yang

merupakan

norma.

Standar

dan

prosedur

dalam

3

pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan tersebut. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan yang dimaksud jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka susunan suatu satuan organisasi. Dalam praktek kenaikan diberikan pada pegawai negeri sipil yang berhak belum dapat sepenuhnya diberikan, Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala administrasi, kendala proporsional pegawai maupun kendala intern pegawai tersebut atau kendala ekstern yang ada pada lembaga di mana pegawai tersebut bekerja. Lebih dari itu masalah kenaikan pangkat seringkali berkaitan dengan sanksi yang diberikan kepada pegawai yang mengajukan pangkat, tetapi pernah atau sedang menjalani hukuman sehingga pegawai yang bersangkutan tidak dapat dikabulkan kenaikan pangkatnya. Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat reguler adalah apabila seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dapat dinaikkan pangkatnya tanpa terikat pada jabatan. Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang di samping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan juga harus ada jabatan, atau dengan perkataan lain, walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil telah

4

memenuhi syarat-syarat umum untuk kenaikan pangkat, tetapi jabatannya tidak sesuai untuk pangkat itu, maka ia belum dapat dinaikkan pangkatnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian khususnya Pasal 34 ayat (2) yaitu perlu diselenggarakan dan dipelihara Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dengan tujuan agar Badan Kepegawaian Daerah dapat memiliki kemampuan mengelola serta memberikan berbagai informasi tentang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Negeri Sipil dan administrasi kepegawaian, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi kepegawaian serta mendukung perumusan kebijaksanaan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut dikeluarkanlah Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah dimana salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah pengelolaan system informasi kepegawaian daerah hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Data dan informasi kepegawaian merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian DaerahKota Surakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta.

5

B. Perumusan Masalah Rumusan masalah penelitian ini dapat ditentukan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah implementasi kebijakan penentuan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 ? 2. Kendala-kendala apakah yang timbul dalam implementasi kebijakan penentuan kenaikan pangkat

Pegawai Negeri Sipil di Badan

Kepegawaian Daerah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 ? C. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Pengertian Pegawai Negeri Sipil sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dengan perumusan sebagai berikut: "Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi persyarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku".

Pengertian Pegawai Negeri menurut Sastra Djatmika, adalah sebagai berikut: Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasar peraturan-peraturan umum dan juga mereka yaang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi Anggota Dewan Rakyat dan Dewan-

6

dewan Daerah, serta Kepala-kepala Desa dan sebagainya (Djatmika, 1996:8).

Dari definisi tersebut diatas maka pengertian pegawai negeri mencakup 4 (empat) hal yaitu: 1. Setiap WNI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan 2. Diangkat oleh pejabat yang berwenang. 3. Diserahi tugas dalam jabatan negera atau diserahi tugas negara lainnya. 4. Digaji berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan seorang Pegawai Negeri Sipil untuk memangku sesuatu jabatan terutama jabatan yang penting yang mempunyai ruang lingkup yang luas adalah merupakan kepercayaan yang besar dari negara. dalam melaksanakan tugas itu diperlukan pengabdian, kejujuran, keiklasan dan tanggung jawab yang besar. Sementara dengan berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) maka pengertian Pegawai Negeri menurut Undang-undang Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “ Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. 2. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap

7

negara. Kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya. Guna dapat lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara serta mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaan, maka Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu diubah sesuai dengan prinsip pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil): 1. Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan 2. Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. 3. Teori Implementasi Menurut implementasi

Kamus artinya:

Besar

Bahasa

“pelaksanaan”,

Indonesia

(2002:319),

“penerapan”.

Joko

kata

Widodo

(2001:193) memberi pengertian implementasi sebagai proses yang

8

melibatkan sejumlah sumber-sumber yang didalamnya termasuk manusia, dana, kemajuan, organisasional, baik oleh pemerintah maupun swasta. 4. Kerangka Berfikir Sebagai gambaran kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut : Kerangka Pemikiran Peraturan Pemerintah Nomoe 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS

Implementasi Kenaikan Pangkat PNS

Faktor Penghambat Pelaksanaan Kenaikan Pangkat Pemohon (PNS)

Implikasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta

E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Sifata penelitian INI deskriptif kualitatif yakni penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin dengan mendeskripsikan variabelvariabel yang diteliti. Dikatakan kualitatif, sesuai dengan pendapat Burhan Ashofa (2004 : 20-21), bahwa penelitian kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis, gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan

9

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gabaran mengenai pola-pola yang berlaku. 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta untuk memperoleh gambaran selengkapnya

tentang Implementasi

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. 3. Populasi dan sampel Populasi penelitian ini diambil dari 1703 pegawai negeri sipil di lingkungan Kota Surakarta yang mengajukan kenaikan pangkat sebanyak 697 orang pegawai negeri sipil periode I Oktober tahun 2013. 4. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

ini

menggunakan

metode

non-doktrinal

yang

mempertimbangkan aspek sosiologis empiris. Sumber data dalam penelitian ini mempertimbangkan berbagai macam sumber data dan merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data atau informasi yang diperoleh (Sutopo, 2002 : 49). a. Data Primer Data primer adalah data dari hasil penelitian secara langsung dari lapangan penelitian berupa keterangan atau putusan hokum.

10

b. Data Sekunder Karena merupakan penelitian hukum sosiologis jenis data sekunder dipertimbangkan sebagai acuan penelitian, dengan memperhatikan materi penelitian berupa bahan hukum yang mencakup : 1) Bahan Hukum Primer Adapun bahan hukum primer dari penelitian ini adalah : a) Undang-undang Dasar 1945. b) Undang-undang RI No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. c) Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil d) Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 2) Bahan Hukum Sekunder Kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Yahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat

11

Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta. 3) Bahan Hukum Tertier a) Kamus Hukum Indonesia b) Ensiklopedia Hukum Indonesia c)

Kamus Umum Bahasa Indonesia

4. Teknik Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data, penulis mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. a. Wawancara Wawancara menurut (Moleong, 2004:135) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab (wawancara) digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif, sehingga peneliti memperoleh pengertian mengenai bagaimana subyek menafsirkan sebagian dari dunia (Bogdan dan Biklen, 1990:178). Adapun wawancara mendalam dilakukan dengan: (1) pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta, (2) Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan kenaikan pangkatnya di lingkungan Kota Surakarta. b. Studi kepustakaan Teknik Pengumpulan data

ini

dilakukan dengan cara

mendapatkan data-data penunjang dengan membaca buku-buku literatur, hasil penelitian, dokumen, brosur-brosur, majalah, koran dan

12

peraturan perundang-undangan

yang ada hubungannya dengan

masalah yang diteliti. 5. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni suatu cara pemilihan data yang menghasilkan data deskriptif yakni “apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diamati dan diteliti dipelajari secara utuh”. Teknik analisisnya dengan model analisis interaktif (Interactive Model of Analysis). Model analisis demikian dapat digambarkan ( HB. Sutopo, 1987 : 18), seperti di bawah ini : Metode Analisis Interaktif Pengumpulan Data

Sajian Data

Reduksi Data

Penarikan kesimpulan & verifikasi

a. Reduksi data, merupakan proses pemilihan, pemusatan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. b. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan tindakan..

adanya

penarikan

kesimpulan

dan

pengambilan

13

c. Verifikasi, penarikan kesimpulan pada awalnya kurang jelas kemudian semakin meningkat secara eksplisit dan memiliki landasan yang kuat. F. Hasil dan Pembahasan 1. Hasil Penelitian Dalam rangka usaha melaksanakan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja, maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkatan dalam pangkat Pegawai Negeri Sipil. Hasil wawancara dengan Ibu Kristanti, SH selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta pada tanggal 07 Juli 2015 yang menjelaskan bahwa : “Kenaikan pangkat merupakan pemberian penghargaan atas pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai negeri Sipil untuk lebih meningkatkan pengabdiannya”. Sebagaimana yang diutarakan di atas, bahwa kenaikan pangkat adalah penghargaan dan setiap penghargaan barulah mempunyai nilai apabila diberikan pada orang yang tepat dan tepat pada waktunya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Surakarta adalah suatu organisasi lembaga kedinasan yang memiliki kewenangan di bidang kepegawaian serta mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Tercapainya tujuan organisasi tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana dan

14

prasarana yang lengkap, tetapi lebih tergantung pada manusia yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Hasil wawancara dengan Ibu Kristanti, SH, selaku Sekretaris di BKD Kota Surakarta pada tanggal 10 Juli 2015, menjelaskan bahwa “Tidak setiap pegawai dalam mengajukan kenaikan pangkat diterima dan diluluskan, harus melewati beberapa persyaratan diantaranya masa jabatan masa lalu, tingkat pengabdian yang diberikan pada negara, hasil kinerjanya dan lain sebagainya”. Selain itu di BKD Kota Surakarta

juga memperberlakukan angka

kredit, seperti yang telah diungkapkan oleh Ibu Kristanti, SH. selaku Sekretaris BKD Kota Surakarta, “untuk kenaikan pangkat pilihan disamping harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan juga harus memenuhi angka kredit, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan : (1) sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat yang dimilikinya, telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik selama 2 tahun terakhir, (2) sekurang-kurangnya telah 3 tahun dalam pangkat yang dimilikinya telah memenuhi angka kredit yang ditentukan, dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai baik selama 2 tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang”.

15

Lebih jauh

Ibu Kristanti, SH Sekretaris di Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) Kota Surakarta tanggal 10 Juli 2015, mengungkapkan bahwa : “Selain mendapatkan pangkat yang diinginkan juga perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas memberi perasaan aman dan mengandung jaminan terhadap pegawai itu, sehingga pegawai merasa bahwa hukum cukup menjamin seseorang pegawai dapat mencapai tingkat produktivitas secara optimal tanpa harus merasa waswas bahwa dirinya diabaikan oleh hukum. Hasil wawancara tanggal 14 Juli 2015 dengan Solikhin, SE selaku staf di BKD Kota Surakarta, menjelaskan bahwa “Kenaikan pangkat baginya sangat penting, apalagi ditunjang dengan pendidikan yang dipunyai. Bagi pegawai yang mengikuti pendidikan atau latihan jabatan merupakan pegawai yang terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk memangku jabatan”. Wawancara dengan Drs. Hari Prihatno , tanggal

14 Juli 2015,

diperoleh keterangan bahwa : “Karier adalah suatu proses/kegiatan dalam pengelolaan sumber daya manusia yang mengatur pengembangan karier yang berpotensi diseluruh bidang kerja BKD Kota Surakarta serta memberikan kesempatan bagi pegawai dimaksud untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi dalam organisasi”. 2. Pembahasan 1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan

16

Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta sebagai suatu organisasi, kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil penting dan menentukan, karena Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Sipil Negara. Guna menyelenggarakan tugas-tugas dan wewenang dibidang kepegawaian. Kewenangannya itu juga dalam rangka memfasilitasi pegawai-pegawainya untuk mendapatkan haknya, yakni statusnya sebagai pegawai negeri sipil, penempatan dalam suatu jabatan dan kenaikan kepangkatan sesuai haknya berdasat peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan kepegawaian pada dasarnya adalah memberdayakan sekumpulan ketrampilan pegawai yang melibatkan penerapan prinsipprinsip tertentu sebagai pedoman untuk melakukan tindakan. Prinsip tersebut

dapat

diajarkan

kepada

pegawai

atau

sehingga

dapat

dikonklusikan, tetapi aplikasinya hanya dapat dipelajari. Pembinaan pegawai dimaksudkan untuk pengurusan pegawai secara

langsung

mulai

dari

pengangkatan

sampai

dengan

pemberhentiannya berdasar Peraturan Pemerintah No, 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 yang telah ditetapkan, sehingga didapatkan Pegawai Negeri tepat dalam menerima kenaikan pangkat.

17

Kenaikan pangkat struktural diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil termasuk Pegawai Negeri Sipil yang (Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil): (a) Melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan (b) Dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Kenaikan pangkat struktural dapat diberikan setingkat lebih tinggi apabila pegawai itu memiliki prestasi luar biasa (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil) : (a) Sekurang-kurangnya telah 4 tahun dalam pangkat terakhir, dan (b) Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat struktural bagi Pegawai Negeri Sipil diberikan sampai dengan: 1. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar.

18

2. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama. 4. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan tingkat Atas 3 (tiga) tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 (empat) tahun, Ijasah Diploma I atau Ijasah Diploma II. 5. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijasah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijasah Diploma III, Ijasah Sarjana Muda, Ijasah Akademi, atau Ijasah Bachelaureat. 6. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijasah Sarjana (S1) atau Ijasah Diploma IV. 7. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijasah Dokter, Ijasah Apoteker, dan Ijasah Magister (S2) atau ijasah lain yang setara. 8. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijasah Doktor (S3). Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri yang : (1) menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, (2) menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, (3) menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya,

19

(4) menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, (5) diangkat menjadi pejabat Negara, (6) memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah, (7) melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, dan (8) telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar dan dipekerjjakan atau diperuntukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : 1. Telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang dimilikinya. 2. Sekurang-kurangnya didudukinya, dan 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh : 1. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c.

20

2. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a. 3. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b. 4. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c. 5. Ijazah Sarjana (S1) Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a. 6. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pengkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b. 7. Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke Bawah dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

21

Kenaikan pangkat sebagaimana disebut di atas dapat diberikan apabila : 1. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/ keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh. 2. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir. 3. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. 4. Memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu. 5. Lulus ujian penyesuaian kenaikan pangkat. Contoh usulan kenaikan pangkat reguler atas nama Ir. Endah Sitaresmi Suryandari, Golongan IV B ke IV C, mengingat yang bersangkutan telah 3 tahun dalam pangkat terakhir dan didalam menjalankan tugas dan kewajibannya sehari-hari telah menunjukkan ketaatan dan kerajinan dalam bekerja dan telah ditandatangani oleh Kepada BKD Kota Surakarta Drs. Hari Prihatno. Sebagai bahan pertimbangan juga perlu diketahui Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS bulan Januari – Desember 2013 yang lakukan oleh pejabat penilai Drs. Hari Prihatno dan diketahui oleh atasan pejabat penilai Fx. Hadi Rudyatmo dan diperoleh nilai: a. Kesetiaan

: 93 (sangat baik)

b. Prestasi

: 83 (baik)

c. Tanggung jawab : 83 (baik) d. Ketaatan

: 83 (baik)

22

e. Kejujuran

: 82 (baik)

f. Kerjasama

: 83 (baik)

g. Prakarsa

: 83 (baik)

h. Kepemimpinan

: 81 (baik)

Jumlah

: 671

Rata-rata

: 83,88 (baik)

Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS bulan Januari – Desember 2013 yang lakukan oleh pejabat penilai Drs. Hari Prihatno selaku Kepala BKD Kota Surakarta dan diketahui oleh atasan pejabat penilai Fx. Hadi Rudyatmo selaku Walikota Kota Surakarta. a. Kesetiaan

: 93 (sangat baik)

b. Prestasi

: 83 (baik)

c. Tanggung jawab : 83 (baik) d. Ketaatan

: 82 (baik)

e. Kejujuran

: 82 (baik)

f. Kerjasama

: 83 (baik)

g. Prakarsa

: 83 (baik)

h. Kepemimpinan

: 80 (baik)

Jumlah

: 669

Rata-rata

: 83,625 (baik)

Pada tahun 2013 ada 9 (sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil Kota Surakarta yang mengajukan kenaikan pangkat yaitu :

23

NO

NAMA

Pangkat/Golongan Lama Pembina Tk I Gol IV B Pembina Tk I Gol IV B

Baru Pembina Utama Muda Gol IV C Pembina Utama Muda Gol IV C

Pembina Tk I Gol III B Dra. Rahayu Dwi Pembina Martini, MPd. Tk I Gol IV B Dra. Eny Wiji Lestari, Pembina MHum Tk I Gol IV B Drs. Ari Harnanto Pembina Tk I Gol IV B Drs. Joko Slameto, Pembina MPd Tk I Gol IV B Drs. Hari Prihatno Pembina Tk I Gol IV B

Pembina Utama Muda Gol IV C Pembina Utama Muda Gol IV C Pembina Utama Muda Gol IV C Pembina Utama Muda Gol IV C Pembina Utama Muda Gol IV C Pembina Utama Muda Gol IV C

1.

Ir. Endah Sitaresmi Suryandari

2.

Dra. Sri Wahyuni, MM

3.

Dra. Tunggal Drijarini

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Rohanah, SH.MM

Pembina Pembina Tk I Gol Utama Muda IV B Gol IV C

Jabatan Kepala Dinas Tata Ruang Kota Pengawas Sekolah Madya pada UPTD Dikpora Kec Serengan Guru Utama Muda SMAN 8 Surakarta Guru Utama Muda SMAN 5 Surakarta Guru Utama Muda SMAN 3 Surakarta Guru Utama Muda SMAN 5 Surakarta Guru Utama Muda SMPN 22 Surakarta Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta Disamping contoh tersebut di atas, bersama ini diberikan gambaran jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kota Surakarta pada Periode tanggal 1 Oktober 2013 sebagai berikut: GOLONGAN I-b I-c I-d

JUMLAH 53 3 43

YANG NAIK PANGKAT 3

24

II - a 8 7 II - b 112 2 II - c 77 18 II - d 44 13 III - a 191 127 III - b 267 135 III - c 512 163 III - d 158 84 IV - a 141 64 IV - b 78 69 IV - c 16 12 JUMLAH 1703 697 Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta 2. Kendala Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Surakarta Sistem hukum merupakan cerminan dari nilai-nilai dan standar elit masyarakat, masing-masing mempunyai

kepentingan sendiri-sendiri

sesuai dengan kepentingan kelompok mereka. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum perlu dipahami terlebih dulu bidang bekerjanya hukum, antara lain dalam merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan; mengalokasikan dengan menegaskan siapa saja yang boleh melakukan kekuasaan atau siapa berikut prosedurnya; menyelesaikan sengketa yang timbul di dalam masyarakat; mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan dalam masyarakat manakala

25

ada; dan merumuskan hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan yang boleh dilakukan. Penelitian ini menerapkan sistem hukum Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di BKD Kota Surakarta yaitu: a. Aspek Struktur Untuk mewujudkan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud di atas, maka Pegawai Negeri perlu dibina dengan sebaik-baiknya, atas dasar sistem karier dan sistem prestasi kerja. Sistem karier adalah suatu sistem kepegawaian, dimana untuk pengangkatan pertama didasarkan atas

kecakapan

yang

bersangkutan,

sedang

dalam

hal

pengembangannya lebih lanjut, masa kerja, kesetiaan, pengabdian dan syarat-syarat obyektif lainnya juga menentukan. Sistem prestasi kerja merupakan suatu sistem kepegawaian, dimana pengangkatan seseorang untuk menduduki suatu jabatan atau untuk naik pangkat didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang dicapai oleh pegawai yang diangkat. Kecakapan tersebut harus dibuktikan dengan lulus ujian dalam ujian dinas dan prestasi dibuktikan secara nyata. Dari kedua sistem itu masing-masing mempunyai keuntungan dan kerugian, dengan keterangan sebagai berikut :

26

1) Keuntungan sistem karier adalah bahwa masa kerja, kesetiaan dan pengabdian, dihargai secara wajar, sehingga pegawai yang berpengalaman, setia dan mengabdi kepada negara, pemerintah dan tugas kewajibannya, mendapat penghargaan yang selayaknya. Daftar urut kepangkatan mempunyai pengaruh yang besar dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat dan jabatan. 2) Kerugian sistem karier adalah sukarnya diadakan ukuran yang tegas untuk kenaikan pangkat dan jabatan. Biasanya masa kerja adalah menentukan. 3) Keuntungan sistem prestasi kerja adalah adanya ukuran yang tegas yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat dan jabatan seseorang, karena kenaikan pangkat dan jabatan hanya didasarkan atas kecakapan yang dibuktikan dengan lulus ujian dan prestasi terbukti dengan nyata dengan menggunakan ukuranukuran tertentu. 4) Kerugian sistem prestasi kerja adalah bahwa kesetiaan, pengabdian dan masa kerja tidak dapat penghargaan yang layaknya, sehingga menimbulkan rasa tidak puas bagi pegawai yang telah mempunyai masa kerja yang lama serta menunjukkan kesetiaan dan pengabdian terhadap negara dan pemerintah.

27

b. Aspek Substantif Sistem yang dianut oleh BKD Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, bukan hanya sistem karier dan bukan pula hanya sistem prestasi kerja, tetapi adalah perpaduan antara sistem karier dan sistem prestasi kerja, sehingga dengan demikian unsur-unsur yang baik dari sistem karier dan sistem prestasi kerja dapat dipadukan secara serasi. 1) Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Rumusan kedudukan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 bertolak dari pokok pikiran, bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan, tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan dan atau dengan perkataan lain. 2) Kewajiban Pegawai Negeri Sipil Setiap Pegawai Negeri wajib setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah. c. Aspek Kultur Pada umumnya kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam, oleh sebab itu setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mempelajari dan memahami secara mendalam tentang

28

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Haluan Negara dan Politik Pemerintah. Setiap

Pegawai

Negeri

disamping

menjalankan

tugas

kedinasan, wajib menyimpan rahasia jabatan yang berkaitan dengan rencana, kegiatan atau tindakan yang akan, sedang atau telah dilakukan yang dapat mengakibatkan kerugian besar atau dapat menimbulkan bahaya, apabila diberitahukan kepada atau diketahui oleh orang yang tidak berhak. Setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung-jawabnya. Pada dasarnya setiap Pegawai Negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya, sehingga pegawai itu dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Dalam menentukan besarnya gaji harus memperhatikan kemampuan keuangan negara. Selain daripada itu, haruslah pula diperhatikan keadaan tempat dimana Pegawai Negeri itu diperkerjakan. G. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Implementasi Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai

29

Negeri Sipil masih belum mampu optimal hal ini nampak dari masih sedikitnya pegawai Kota Surakarta yang mengajukan kenaikan pangkat baik reguler maupun kenaikan pangkat pilihan penyesuaian ijasah gelar. Pada Periode 1 Oktober Tahun 2013 ada 697 (enam ratus sembilan puluh tujuh) orang Pegawai Negeri Sipil di Kota Surakarta yang mengajukan kenaikan pangkat mulai dari Golongan I – b ke Golongan I – c sampai Golongan IV – b ke Golongan IV – C. 2. Hambatan-hambatan yang timbul

dalam

implementasi Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Kota Surakarta adalah: a. Dilihat dari aspek struktur untuk mewujudkan Pegawai Negeri yang berkualitas maka perlu dibina dengan sebaik-baiknya. b. Dilihat dari aspek substantif, Pegawai Negeri Sipil bukan saja unsur Aparatur Negara tetapi juga abdi negara dan abdi masyarakat, yang hidup ditengah-tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingaan masyarakat, oleh sebab itu dalam melaksanakan pembinaan. c. Dilihat dari aspek kultur, setiap Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung-jawabnya. 2. Saran-saran a. Terhadap pegawai negeri sipil yang karena satu dan lain hal tidak dapat diberikan kenaikan pangkat yang menjadi haknya karena alasan prosedural birokrasi dan kebijakan yang diberlakukan kepadanya perlu

30

mendapatkan kompensasi atas kerugian yang terjadi terhadap dirinya karena tidak dapat dipenuhinya hak kenaikan pangkatnya. b. Kepada lembaga yang berwenang untuk mengelola kenaikan pangkat pegawai negeri sipil yang bermasalah, perlu membentuk suatu tim yang dapat menyelesaikan kasus-kasus tertundanya kepangkatan pegawai negeri sipil yang bukan disebabkan karena sedang menjalani hukuman atau hukuman disiplin.

31

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, 2001, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum. PT. Yarsif Watampone, Jakarta. __________, 2002, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Ghalia Indonesia, Jakarta. Andrik Purwasito, 1995, Salah Satu Prosedur Memahami Realitas, Pengantar Metode Kualitatif, Dinamika, FISIP UNS, Surakarta. _______________, 2001, Perspektif Kebijakan Publik Dalam Otonomi Daerah, Political Laboratory for Supporting Good Governance Universitas Wijaya Kusuma, Surakarta. Badan

Administrasi

Kepegawaian

Negara,

1985,

Himpunan

Peraturan

Kepegawaian, Jilid II, Jakarta. Bambang Sunggono, 1997, Hukum dan Kebijakan Publik, Insan Cendekia, Jakarta. Bambang Sumardjoko, 2003, Pengantar Penelitian, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Bogdan & J, Taylor. 1975. Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif. Penerjemah Arief Furchan. Surabaya : Usaha Nasional. Burhan Ashofia, 2001, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Aneka Ilmu. Djoko Prakoso, 1999. Kedudukan dan Fungsi Kepala Daerah. Jakarta Ghalia Indonesia. Edi Wibowo, 2004, Hukum dan Kebijakan Publik, YPAPI, Yogyakarta. Esmi Warrasih, 1997, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang. Friedman, Lawrence, 1975, “Law and Development, A General Model”, dalam Law and Society Review, No. VI/1975. Fuller, Loan, 1987, The Morality of Law, dalam Esmi Warrasih, 1997, Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis, PT. Suryandaru Utama, Semarang. Howard GG and Mummer R.S, Law: Its Nature and Limir, dalam Bambang Sunggono, 1997, Hukum dan Kebijakan Publik, Insan Cendekia, Jakarta.

32

HB. Sutopo, 2002, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Teoritis dan Praktek, Pusat Penelitian UNS, Surakarta. Joko Widodo, 2001, Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Penerbit Insan Cendekia, Jakarta. Joko Purwono, 1989, Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Bumi Aksara, Jakarta. Miles, Mathew B and A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. Pendamping, Mulyarto. Cet. 1. Jakarta, UI Press. Muhadam Labolo, 2006, Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya, Rajawali Press, Jakarta. Nazir. Moh. 1999. Metodologi Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. Pilipus M. Handjon et. Al., 2001, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Roberto Muchammad, 2000, Hubungan Antara Goodvernance Dengan Sumber Daya Manusia, Penerbit PT. Graffity Press, Yogyakarta. Soerjono Soekanto, 1988, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-Press, Jakarta. ______________, 1993, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Paradigma Ilmu Hukum, Wacana, Gerakan Studi Hukum Kritis, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Sondang P. Siagian. 2000. Analysis Serta Perumusan Masalah Kebijaksanaan dan Strategi Organisai. Jakarta : Gunung Agung. Satjipto Rahadjo, 1992, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. _____________, 1993, Hukum dan Masyarakat, Alumni, Bandung. Seidman Robert, 1972, Law and Development, a General Model, Law and Society Review, Madison : University of Wisconsin USA. Setiono, 2005, Penelitian Hukum, Training Penelitian Bidang Ilmu Sosial, Surakarta: UNS Press.

33

Sholihin Abdul Wahab, 1997, Public Policy: Pengertian Pokok Untuk Memahami dan Analisis Kebijaksanaan pemerintah, Surabaya.: Airlangga University Press, Sutrisno Hadi, 1984, Metodologi Research, Yayasan Psikologi

UGM,

Yogyakarta. Sunarno, 1993, Analisis Kenakalan Remaja dan Strategi Penanggulangannya, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Susilo Martoyo, 1997, Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia, Edisi ke-2, BPFE, Yogyakarta. Sutandyo W., 1974, “Mengembangkan Ketaatan Hukum di Sanubari Warga Masyarakat Lewat Proses Belajar”, Makalah, FISIP UNAIR, Surabaya. _________., 2002, “Mengembangkan Ketaatan Hukum di Sanubari Warga Masyarakat Lewat Proses Belajar”, Makalah, FISIP UNAIR, Surabaya. Sudarmaji, 2004, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Ungaran No. 199 Tahun 2002 tentang Kewenangan Desa Dalam Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa”, Tesis, tidak untuk dipublikasikan. Suparnyo, 2005, “Kedudukan dan Peran pemerintah Propinsi DIY setelah Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 (Studi Terhadap Pemberdayaan Desa dan Kelembagaan Desa)”, Tesis, tidak dipublikasikan. Syahrin Naihasy, 2006, Kebijakan Publik : Menggapai Masyarakat Madani, Mida Pustaka, Yogyakarta. Tjandra R. Willy, 2006, Praktis Good Governance, Pondok Edukasi, Yogyakarta. Widjaja, 1999, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Edisi I. Cetakan I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegewaian jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 entang Aparatur Sipil Negara Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

34

Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Keputusan Kepala Daerah Kepegawaian Negeri No. 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana dirubah dengan PP No. 12 Tahun 2002