IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN HIV-AIDS DI KABUPATEN KEBUMEN (Telaah Pasal 7) Oleh: Aulia Nugrahaeni, Aloysius Rengga
Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman: http://www.fisip.undip.ac.id email
[email protected]
Abstract According to Local Regulation No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in Kebumen District is an effort by the government to overcome HIV and AIDS disease in Kebumen Disrict. Kebumen District has a high number of cases found and has an increasing trend every year. The purpose of this study is to describe how the implementation of Local Regulation No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in Kebumen District and to find out the factors driving and inhibiting Local Regulation No. 2 of 2013 on HIV / AIDS Control in Kebumen District. This research uses descriptive qualitative research method. Data collection was done by interview, observation and literature study. The informants in this study were the staff of the Kebumen District AIDS Commission, the Kebumen District Health Office staff, members of the Peer Support Group and the community. The results show that the implementation of the law has not been successful because it is ineffective in solving HIV / AIDS related problems. In this study also found the driving factors of the implementation of local regulations are resources, disposition and bureaucratic structure, while the inhibiting factors is communication. Recommendations that can be given are the selection of appropriate communication methods, conducting regular socialization activities, providing training to cadres in the field and increasing community participation.
Keywords: policy implementation, resources, disposition, bureaucratic structure, communication
yang lebih desar tersembunyi dan tidak
PENDAHULUAN
diketahui.
A. Latar Belakang
Tabel 1.1
Salah satu masalah kesehatan yang menjadi perhatian di Indonesia adalah penyebaran
penyakit
Jumlah Kasus HIV-AIDS
Human
Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total
Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired
Immuno
Deficiency
Syndrome (AIDS). AIDS merupakan kumpulan gejala dan penyakit yang diakibatkan
oleh
menurunnya
kekebalan tubuh yang disebabkan terinfeksi virus HIV. Virus tersebut masih belum ditemukan vaksin atau obat untuk menyembuhkan sehingga HIV-AIDS menjadi fokus perhatian sampai saat ini. Di
Kabupaten
Kebumen,
jumlah kasus HIV-AIDS mengalami peningkatan
setiap
tahunnya.
Di
Kabupaten Kebumen sendiri kasus kasus
HIV-AIDS
tampak
seperti
Jumlah 1 1 3 1 3 10 22 31 44 71 92 107 107 178 671
Sumber : Komisi Penanggulangan AIDS Kab. Kebumen. Dengan pertimbangan kondisi perkembangan kasus HIV-AIDS yang
fenomena gunung es. Artinya, kasus
mengkhawatirkan
HIV-AIDS
dan
Kebumen,
dilaporkan hanyalah sebagian kecil
Kabupaten
dari jumlah sebenarnya yang terjadi
kebijakan berupa Peraturan Daerah
sementara sebagian jumlah lainnya
Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun
yang
diketahui
di
Kabupaten
pemerintah Kebumen
daerah
menerbitkan
2013 Tentang Penanggulangan HIV-
AIDS.
Kebijakan
penanggulangan
Dwright
Waldo
(Pasolong.
penyakit HIV-AIDS di Kabupaten
2011 : 8), mendefinisikan administrasi
Kebumen khususnya pasal 7 bertujuan
publik
untuk
organisasi
mencegah
dan
mengurangi
resiko penularan HIV-AIDS. Namun upaya
dalam
manajemen
dan
manusia
dan
dari
peralatannya guna mencapi tujuan
pelaksanaan
penanggulangan
adalah
HIV-AIDS
pemerintah. Henry
Sedangkan
(Pasolong.
Nicholas
2011
:
,
masih mengalami beberapa masalah.
mendefinisikan
Masalah
adanya
adalah suatu kombinasi yang kompleks
ketidaksesuaian antara harapan dengan
antara teori dan praktek, dengan tujuan
kenyataan yang ada.
mempromosi
pemahaman
pemerintah
dalam
timbul
karena
1. Untuk
mendeskripsikan
implementasi
kebijakan
penanggulangan HIV dan AIDS menanggulangi
penyakit
terhadap
hubungannya
juga mendorong kebijakan publik agar responsif terhadap kebutuhan sosial. Dari dua definisi adminstrasi publik di atas,
dapat
dipahami
bahwa
administrasi publik adalah kerjasama
tersebut. 2. Untuk
publik
dengan masyrakat yang diperintah, dan
B. Tujuan
dalam
administrasi
8)
mendeskripsikan
faktor-
faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi
peraturan
daerah
nomor 2 tahun 2013 tentang penanggulangan
HIV-AIDS
Kabupaten Kebumen
di
yang dilakukan sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugastugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. 2. Implementasi kebijakan Menurut
C. Teori
Daniel
mazmanian
dan Paul Sabatier dalam bukunya Implementation and Public Policy
Teori yang digunakan adalah : 1. Administrasi Publik
(Leo
Agustino.
2006
:
139),
implementasi merupakan pelaksanaan
keputusan kebijakan dasar, biasanya
2. Situs Penelitiam
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.
Lazimnya,
keputusan
tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mestrukturkan atau mengatur proses
Fokus
dari
penelitian
ini
adalah
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen, sehingga lokus atau tempat yang diambil
adalah
berdasarkan
fokus
penelitian di atas yang digunakan Peneliti adalah Kabupaten Kebumen. 3. Subyek Penelitian
implementasinya. Dalam
penelitian
ini
dibutuhkan
D. Metode Penelitian
beberapa informan untuk menjadi
1. Desain Penelitian
narasumber yang dapat dipercaya yang
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati menggunakan tipe penelitian deskriptif.
Penelitian
deskriptif
bertujuan untuk mendiskripsikan apaapa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat mencatat,
upaya
mendeskripsikan, analisis
menginterpretasikan sekarang ini terjadi.
mempunyai pandangan dan wawasan yang
luas
mengenai
adalah
Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun
2013
Penanggulangan Kabupaten
Tentang
HIV-AIDS
Kebumen.
di
Adapun
informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah KPAD Kab Kebumen, Masyarakat dan LSM terkait. 4. Jenis Data
dan
kondisi-kondisi
Terdapat
dua
jenis
data
yang
mendukung dalam penelitian ini yaitu data yang berbentuk teks dan data yang
berbentuk
kata-kata.
Data
yang
Sasaran
program
berkenaan
berbentuk teks didapatkan dari studi
dengan hasil dan target yang
dokumentasi
ingin dicapai dalam pelaksanaan
yang
diambil
dari
catatan-catatan, arsip, maupun teori yang diambil internet.
dari
perda tersebut.
buku maupun
Sedangkan
data
yang
berbentuk kata-kata diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan antara peneliti dengan informan.
3. Keterlibatan
Masyarakat dan Swasta Keterlibatan
digunakan
oleh
data
Peneliti
dan
swasta
berkenaan dengan peran dan tugas
pengumpulan
pemerintah,
masyarakat
5. Teknik Pengumpulan Data Teknik
Pemerintah,
yang
ketiganya
dalam
pelaksanaan perda.
adalah
wawancara, observasi, sutdi pustaka
4. Kesiapan Masyarakat
dan dokumentasi. Kesiapan masyarakat berkenaan E. Fenomena Penelitian
dengan
pengetahuan
dan
1. Implementasi
keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan perda tersebut.
Fenomena
yang
dipakai
peneliti
sebagai berikut :
5. Ketersediaan
1. Tujuan Penanggulangan HIVAIDS
Layanan
Kesehatan Ketersediaan layanan kesehatan
Tujuan berkenaan dengan apa
berkenaan
yang ingin dikerjakan dalam
prasaranan
melaksanakan perda tersebut.
pelaksanaan perda tersebut.
2. Sasaran HIV-AIDS
Penanggulangan
dengan yang
sarana
mendukung
2. Faktor
Pendorong
Dan
pembagian
tugas
dalam
pelaksanaan perda tersebut.
Penghambat Implementasi 1. Komunikasi
PEMBAHASAN Komunikasi
dalam
hal
ini
berkenaan
dengan
penyaluran
informasi
dan
penerimaan
informasi
dalam
pelaksanaan
perda tersebut.
A. Implementasi
Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang
Penanggulangan
HIV-AIDS
di
Kabupaten
Kebumen (telaah pasal 7) 1. Tujuan Penanggulangan HIV-
2. Sumber Daya
AIDS Sumber
daya
dalam
hal
ini
ketersediaan
Peraturan daerah ini ada sejak
sumber daya manusia, finansial
tahun 2013 tetapi setelah berjalan
dan fasilitas yang mencukupi untuk
selama kurang lebih tiga tahun
mendukung implementasi perda
jumlah kasus HIV-AIDS terus
tersebut.
mengalami
berkenaan
dengan
peningkatan
setiap
tahunnya. Hal ini menunjukkan 3. Disposisi
bahwa salah satu tujuan dari Peraturan Daerah nomor 2 tahun
Disposisi dalam hal ini berkenaan dengan
komitmen,
respon
para
sikap
pelaksana
atau perda
tersebut. 4. Struktur Birokrasi Struktur birokrasi dalam hal ini berkenaan dengan pedoman dan
2013
tentang
Penanggulangan
HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen yaitu menekan perkembangan dan penyebaran
HIV-AIDS
belum
tercapai. 2. Sasaran
Program
Penanggulangan HIV-AIDS
Sasaran
dari
program
perusahaan
dalam
pelaksanaan
penanggulangan HIV-AIDS adalah
kebijakan agar tujuan kebijakan
seluruh masyarakat tetapi tujuan
bisa tercapai.
program
penanggulangan
HIV-
AIDS di Kabupaten Kebumen belum
diketahui
oleh
program
atau
Informasi
mengenai
sasaran
masyarakat. program
4. Kesiapan Masyarakat Kesiapan masyarakat di Kabupaten Kebumen
dalam
mengimplementasikan
program
penanggulangan HIV-AIDS belum
penanggulangan
sampai ke seluruh masyarakat.
Kabupaten Kebumen masih belum
Sedangkan untuk target jumlah
siap. Hal ini dapat dilihat dari
dalam
pelaksanaannya
masih
masih adanya masyarakat yang
belum
mencapai
yang
belum mengetahui tentang adanya
target
ditetapkan.
peraturan
3. Keterlibatan
Pemerintah,
daerah
penanggulangan
pengetahuan
masyarakat Keterlibatan
pemerintah sudah masyarakat
di
tentang
HIV-AIDS
di
Kabupaten Kebumen. Kurangnya
Masyarakat dan Swasta Keterlibatan
HIV-AIDS
dan baik.
disebabkan
masyarakat kurang
informasi
yang
bisa
meratanya diterima
bisa
masyarakat terkait kebijakan ini.
dilihat dari keikutsertaan mereka
Sosialisasi yang dilakukan selama
dalam kegiatan sosialisasi dan
ini dirasa masih belum menyentuh
WPA.
Sedangkan
seluruh masyarakat.
swasta
masih
keterlibatan
belum
optimal
karena kerjasama yang dilakukan sifatnya masih situasional. Masih
5. Keterssediaan
Layanan
Kesehatan
diperlukan kerjasama lebih lanjut
Dalam
dengan swasta dalam hal ini
penanggulangan
rangka
mendukung HIV-AIDS
di
Kabupaten
Kebumen
sudah
tentang
Penanggulangan
HIV-
tersedia layanan kesehatan untuk
AIDS di Kabupaten Kebumen,
HIV. Layanan kesehatan yang
metode komunikasi menjadi faktor
tersedia berupa laboratorium yang
penghambat.
digunakan untuk keperluan tes
komunikasi dengan menyampaikan
HIV yang ada disetiap puskesmas.
informasi melalui media elektronik
Alat-alat laboratorium itu sendiri
dan bertatap muka secara langsung
berasal dari bantuan pemerintah
melalui kegiatan sosialisasi dirasa
pusat.
puskesmas
sudah
juga
kenyataannya,
Selain
kegiatan
tes
di HIV
bisa
Pemilihan
tepat.
metode
Namun tidak
pada semua
dilakukan di rumah sakit yang ada
informasi sampai ke masyarakat.
di Kabupaten Kebumen. Untuk
Ini menandakan bahwa metode
kegiatan
yang digunakan saat ini belum
pengobatan
atau
pengambilan obat dilakukan di
maksimal.
klinik VCT RSUD Kebumen. Di klinik VCT tersebut juga tersedia
2. Sumber Daya
bantuan susu formula bagi bayi
Fenomena sumber daya dalam
keluarga
implementasi
penderita
yang
Peraturan
Nomor 2 Tahun 2013 tentang
membutuhkan.
Penanggulangan B. Faktor
Pendorong
Penghambat
dan
Implementasi
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2013
tentang
Penanggulangan HIV-AIDS. 1.
Komunikasi
Dalam
Daerah
implementasi
HIV-AIDS
Kabupaten
Kebumen
dikatakan
sebagai
di bisa
faktor
pendukung. Tidak ada kendala dalam sumber daya baik sumber daya
manusia,
sumber
daya
finansial maupun sumber daya Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2013
fasilitas. Sumber daya manusia yang
ada
mencukupi
jumlahnya
sudah
dan sumber daya
manusia tersebut sudah mendapat
selalu
pelatihan
melaksanakan kegiatan.
guna
meningkatkan
bekerja
sama
dalam
kompetensi. Untuk sumber daya finansial baik KPA maupun Dinas
4. Struktur Birokrasi
Kesehatan sudah merasa cukup
struktur
dengan sumber daya finansial yang
implementasi
berasal dari APBD. Dana yang
Nomor 2 Tahun 2013 tentang
berasal dari APBD tersebut sudah
Penanggulangan
memenuhi
Kabupaten
kebutuhan
dalam
birokrasi
dalam
Peraturan
Daerah
HIV-AIDS
Kebumen,
di
struktur
pelaksanaan program. Sedangkan
birokrasi
untuk sumber daya fasilitas sudah
pendorong.
tersedia alat laboratorium untuk tes
menjadi faktor pendorong dilihat
HIV di seluruh Puskesmas yang
dari
ada di Kabupaten Kebumen.
procedures (SOP). dengan tidak
bisa
menjadi
Struktur
aspek
standart
faktor
birokrasi
operating
adanya masalah dalam pelaksanaan
3. Disposisi
SOP. Sedangkan dilihat dari aspek Disposisi
dalam
implementasi
struktur
birokrasi,
struktur
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
birokrasi yang ada sudah jelas dan
2013
tidak terlalu panjang sehingga
tentang
Penanggulangan
HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen
memudahkan dalam koordinasi.
merupakan faktor pendukung. Hal ini dilihat dari komitmen Komisi Penanggulangan
AIDS
dan
anggotanya untuk mensukseskan implementasi Tahun
Perda 2013
Penanggulangan
Nomor
PENUTUP A. Kesimpulan 1. Implementasi Peraturan Daerah
2
Nomor 2 Tahun 2013 tentang
tentang
Penanggulangan HIV-AIDS di
HIV-AIDS.
Kabupaten
Selain itu KPA dan anggotanya
khususnya
Kebumen dalam
menelaah
pasal
7
perda
ini
belum
Kabupeten Kebumen yaitu: (1)
berjalan maksimal. Terbukti
sumber daya manusia sebagai
dari aspek yang dianalisis yaitu
faktor pendorong, dibuktikan
tujuan penanggulangan HIV-
dengan
AIDS;
sumber daya manusia yang
sasaran
program
tersedianya
penanggulangan
HIV-AIDS;
mencukupi,
keterlibatan
pemerintah,
anggaran yang cukup, serta
masyarakat
dan
kesiapan
swasta;
masyarakat;
dan
tersedianya
sumber
jumlah
sumber
daya
daya
fasilitas yang memadai; (2)
ketersediaan layanan kesehatan
disposisi
menjelaskan
bahwa
pendorong, dibuktikan dengan
masayarakat sebagai sasaran
komitmen serta etos kerja yang
kebijakan belum memahami
baik dari pelaksana kebijakan;
dan mengerti dengan jelas isi
(3) struktur organisasi sebagai
perda
ini
faktor pendukung, dibuktikan
kurangnya
dengan adanya SOP dalam
pemerintah
melaksanakan kegiatan serta
kebijakan
tersebut
struktur organisasi yang jelas,
masih
banyak
(4) komunikasi sebagai faktor
tersebut
hal
dikarenakan pengenalan akan
dari
sehingga masyarakat
yang
tidak
penghambat,
mengetahui adanya peraturan
dengan
mengenai
penanggulangan
masyarakat
HIV-AIDS
di
mengetahui
Kabupaten
Kebumen. 2. Faktor
sebagai
faktor
dibuktikan masih
banyak
yang dan
belum
memahami
Peraturan Daerah Nomor 2 pendorong
penghambat
dan
implementasi
peraturan
daerah
tahun
2013
nomor
2
tentang
penanggulngan HIV-AIDS di
Tahun
2013
tentang
Penanggulangan HIV-AIDS di Kabupaten Kebumen.
penanggulangan HIV-AIDS di
B. Saran 1. Pemilihan
metode
penyampaian informasi yang
Kabupaten Kebumen. 5. Meningkatkan
kerjasama
digunakan agar informasi bisa
dengan pihak swasta
diterima seluruh masyarakat.
berkomitmen
Hal ini dikarenakan metode
mendukung
komunikasi
yang
program
saat
hasilnya
ini
dilakukan
menjangkau
yang penuh
pelaksanaan kebijakan
belum
penanggulangan HIV-AIDS di
semua
Kabupaten Kebumen.
masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
2. Mengadakan
kegiatan
sosialisasi secara rutin, baik di
Afifudin, dkk. 2009. Metodologi
masyarakat, sekolah maupun
Penelitian Kualitatif. Bandung :
tempat kerja. Hal ini bertujuan
Pustaka Setia.
untuk
meningkatkan Agustino, Leo. 2006. Dasar-dasar
pengetahuan masyarakat. 3. Memberikan pelatihan terhadap kader-kader dilapangan serta penjadwalan Hal
ini
kegiatan bertujuan
meningkatkan
rutin. untuk
kompetensi
Kebijakan
Publik.
Bandung
:
Alfabeta. Ayuningtyas,
Dumilah.
Kebijakan prinsip
2014.
kesehatan dan
:
praktik.
kader di lapangan terutama
Jakarta : PT. Rajagrafindo
yang bergabung dalam WPA
Persada.
serta
mengingkatkan
peran Hamdi, Muchlis. 2014. Kebijakan
WPA di masyarakat. 4. Meningkatkan
pastisipasi
masyarakat agar ikut berperan dalam
program
Publik : Proses, Analisis, dan Partisipasi. Bogor: Ghalia Indonesia
Indiahono,
Dwiyanto.
Kebijakan
2009.
Publik
Pasolong, Harbani. 2011. Teori
:
Administrasi Publik. Bandung :
Berbasis Dynamic Policy Analysis.
Yogyakarta
Alfabeta.
: Subarsono.
Gava Media
2013.
Analisis
Kebijakan Publik. Yogyakarta : Keban, Yeremias T. 2008. Enam Dimensi
Pustaka Pelajar.
Strategis
Administrasi
Syafri,
Public
Tentang
Konsep Teori Dan Isu.
Lexy
J.
Metodelogi
2012.
Studi
Administrasi
Publik.
Jakarta : Erlangga.
Yogyakarta : Gava Media Moleong,
Wirman.
Winarno, Budi. 2011. Kebijakan
2012.
Publik (Teori, Proses,
Penelitian
dan
Kualitatif. Bandung : PT.
Studi
Kasus).
Yogyakarta: Caps
Remaja Rosdakarya
____________. 2014. Kebijakan Nugroho,
Riant.
2011.
Public
Public (Teori, Proses, dan Studi
Policy. Jakarta : PT. Elex Media
Kasus) Revisi. Yogyakarta : Caps.
Komputindo.
Doukmen :
____________.
2014.
Policy
-
Teori,
Manajemen, Analisis, Dan
Public
Immunodeficiency Virus-Acquired
Kebijakan
Media Komputindo.
Kabupaten
Tentang Penanggulangan Human
Konvergensi,
Edisi 5. Jakarta : Elex
Daerah
Kebumen Nomor 2 Tahun 2013
Dinamika,
Kimia
Peraturan
Immuno Deficiency Syndrome -
Strategi dan Rencana Aksi Daerah (SRAD)
Penanggulangan
HIV
dan AIDS Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2020
