IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENATAAN, PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Oleh : Rio Rinaldi, Zainal Hidayat
Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405 Laman : http// www.fisip.undip.ac.id email
[email protected] ABSTRAKSI Implementasi peraturan daerah kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berangkat dari masalah penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern yang kurang memperhatikan dan melindungi hak-hak asasi masyarakat dalam sektor perdagangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dapat dinilai melalui pemenuhan asas-asasnya. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud menganalisis faktor-faktor yang menghambat Implementasi peraturan daerah nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan melakukan observasi di lapangan. Hasil penelitian ini masih menemui kendala pada beberapa pemenuhan asasnya. Faktor tersebut di antaranya, alokasi sumberdaya finansial, keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, kejelasan dan konsistensi aturan , komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan dan akses yang luas kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal, diantaranya, perlunya dukungan sumberdaya finansial, ditingkatkannya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana, perlunya kejelasan dan konsistensi aturan, ditingkatkannya komitmen aparat, dan ditingkatkannya akses kelompok-kelompok luar. Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Sumber Daya Finansial, Koordinasi, Konsistensi Aturan, Komitmen Aparat, Partisipasi Masyarakat
1
PENDAHULUAN
minimarket,
A. Latar Belakang
hypermarket.
Tujuan umum negara Indonesia
supermarket
Kabupaten
atau
Cirebon
yang
yang tercantum dalam pembukaan
merupakan daerah yang diberikan
undang-undang dasar 1945 pada alinea
otonomi
keempat yakni melindungi segenap
pembangunan
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
pembangunan
darah Indonesia dan untuk memajukan
untuk mengatur kehidupan ekonomi
kesejahteraan umum, mencerdaskan
masyarakatnya.
kehidupan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7
bangsa,
dan
ikut
untuk
melakukan
nasional
terutama
ekonomi berupaya
Peraturan
melaksanakan ketertiban dunia yang
Tahun
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
pembinaan pasar tradisional, pusat
abadi
perbelanjaan
dan
Pembangunan
keadilan
sosial.
ekonomi
yang
2014
Melalui
pemerintah
Tentang
dan
Penataan,
toko
berusaha
modern
menciptakan
merupakan salah satu upaya untuk
iklim persaingan yang sehat dan
mewujudkan tujuan negara yaitu untuk
mampu berdampingan secara tertib
memajukan kesejahteraan umum yang
dan
berdasarkan keadilan sosial.
kemitraan satu sama lain.
Persaingan yang sangat ketat tak
dapat
hubungan
Kondisi nyata yang terjadi di lapangan tidaklah sama dengan kondisi
perusaahaan
seharusnya. Banyak pusat perbelanjaan
perseorangan maupun usaha milik
ataupun toko modern yang letaknya
pemerintah dalam skala kecil maupun
terlalu
besar sekalipun. Persaingan bisnis
tradisional
perdagangan di tingkat menengah
memberikan lahan untuk pelaku usaha
kebawah sangatlah dirasakan oleh
mikro seperti pelaku UMKM. Di
kalangan masyarakat, mereka yang
kabupaten Cirebon sendiri banyak
mempunyai
berdiri
baik
usaha
di
menjalin
dunia
perdagangan
dihindarkan
dapat
kecil
dituntut
berdekatan atau
toko
dengan
pasar
bahkan
tidak
modern
seperti
bersaing dengan toko-toko modern
minimarket yang tak jarang justru
atau yang lebih identik dengan nama
berdampingan
dengan
pasar 2
tradisional, hal ini tentu banyak sedikit
Memperhatikan
mempengaruhi
menjamurnya
iklim
persaingan
kondisi
semakin
penyebaran
pusat
diantara keduanya, persaingan harga
perbelanjaan dan toko modern kurang
akan sangat terasa timpang terjadi
memperhatikan
antara toko modern maupun pusat
diamanatkan dalam peraturan daerah
perbelanjaan dengan pasar tradisional.
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
Sampai tahun 2014 saja menurut data
2014 tentang penataan, pembinaan
yang didapat dari Dinas perindustrian
pasar tradisional, pusat perbelanjaan
dan perdagangan kabupaten Cirebon,
dan toko modern keberadaannya yang
dimana total jenis usaha toko modern
sering kali dekat dengan keberadaan
yang
pasar tradisional, serta keberadaannya
ada
di
kabupaten
Cirebon
memiliki
yang
sejumlah 278 usaha, dengan rincian:
yang
1. Departemen store/Toserba sejumlah
implementasinya perlu diperhatikan
8 usaha
dan diteliti terkait dengan regulasi
2. Minimarket tidak berijin sejumlah
yang mengatur.
19 usaha
tidak
hal-hal
ijin.
Maka
Oleh karena itu, penulis ingin
3. Minimarket tutup sejumlah 2 usaha
menguraikan dalam bentuk penelitian
4. Minimarket berijin sejumlah 247
guna
usaha
pendidikan strata 1 dengan judul :
5. Minimarket belum terdata/berijin
“Implementasi Peraturan Daerah
sejumlah 2 usaha.
Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun
(Sumber: Data toko modern di
2014 Tentang Penataan, pembinaan
kabupaten Cirebon s/d tahun 2014)
pasar
Keberadaan minimarket yang dikeluhkan ditengarai
oleh
pedagang
berpengaruh
ini
keperluan
menyelesaikan
tradisional,
pusat
perbelanjaan dan toko modern”. B. Perumusan Masalah
terhadap
1. Bagaimana implementasi peraturan
penurunan pendapatan atau omset para
daerah kabupaten Cirebon nomor 7
pedagang
tahun
semenjak
adanya
2014
tentang
penataan,
minimarket yang beroperasi dekat
pembinaan pasar tradisional, pusat
dengan
perbelanjaan dan toko modern?
pasar
tradisional.
3
2.
Faktor
apa
saja
mempengaruhi
yang
implementasi
perorangan
dan
kelompok
melaksanakan
untuk
kebijaksanaan
peraturan daerah kabupaten Cirebon
pemerintah. Hal ini terutama meliputi
nomor 7 tahun 2014 tentang penataan,
pekerjaan sehari-hari pemerintah.
pembinaan pasar tradisional, pusat
Secara global, administrasi publik
perbelanjaan dan toko modern?
adalah suatu proses yang bersangkutan
C. Tujuan Penelitian
dengan pelaksanaan kebijaksanaan-
1. Untuk
kebijaksanaan pemerintah, pengarahan
Mendeskripsikan
implementasi
peraturan
daerah
kecakapan dan teknik-teknik yang
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
tidak
2014 tentang penataan, pembinaan
memberikan arah dan maksud terhadap
pasar
usaha sejumlah orang.
tradisional,
pusat
perbelanjaan dan toko modern. 2. Mengidentifikasi yang
dapat
implementasi
peraturan
daerah
jumlahnya,
Menurut George J. Gordon :
faktor-faktor mempengaruhi
terhingga
Adminstrasi
publik
dapat
dirumuskan sebagai seluruh proses baik
yang
dilakukan
organisasi
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
maupun perseorangan yang berkaitan
2014 tentang penataan, pembinaan
dengan penerapan atau pelaksanaan
pasar
hukum dan peraturan yang dikeluarkan
tradisional,
pusat
perbelanjaan dan toko modern.
oleh badan legislatif, eksekutif, serta pengadilan. (dalam Kencana, 2006:23-
D. Kerangka Teori
25).
1. Administrasi Publik Menurut Pfiffner dan Presthus
2. Kebijakan Publik
antara lain sebagai berikut: 1. Admministrasi implementasi
publik
Sebagai
suatu
konsep,
meliputi
kebijakan memiliki makna yang luas
kebijaksanaan
dan multi interpretasi. Sebagai contoh,
pemerintah yang telah ditetapkan oleh
James
badan-badan perwakilan politik.
kebijakan sebagai perilaku aktor dalam
2. Adminsitrasi
publik
dapat
didefinisikan koordinasi usaha-usaha
Anderson
memberi
makna
bidang
kegiatan
tertentu
(dalam
Wahab,
1977).
Pengertian
diatas 4
sangat
luas
dan
bisa
diartikan
ditafsirkan bahwa kebijakan-kebijakan
bermacam-macam, misal, sang “aktor”
yang diimplementasikan belum tentu
dapat berupa individu atau organisasi,
dapat
dapat
Kusumanegara, 2010:97).
pemerintah
maupun
non
pemerintah. Demikian pula dengan “kegiatan
istilah diartikan politis,
tertentu”
kegiatan ekonomis,
mencapai
Implementasi
tujuannya
(dalam
kebijakan
pada
bisa
prinsipnya adalah cara agar sebuah
administratif,
kebijakan dapat mencapai tujuannya.
dan
lain-lain.
Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk
Disamping itu bentuk kegiatannyapun
mengimplementasikan
luas dan multi interpretasi misalnya
publik, maka ada dua pilihan langkah
dapat
yang
berupa
perencanaan,
pencapaian
tujuan,
program,
dan
ada,
kebijakan
yaitu
langsung
mengimplementasikan dalam bentuk
sebagainya. Dengan demikian studi
program-program
kebijakan adalah studi tentang perilaku
formulasi
berbagai aktor dalam berbagai bidang
turunan dari kebijakan publik tersebut.
kegiatanyang
(dalam Nugroho, 2003:159).
dengan
mempunyai
sang
aktor
relevansi (dalam
Kusumanegara, 2010:1) 3. Implementasi
atau
kebijakan
derivat
atau
E. Metodologi Penelitian Penelitian
Kebijakan
memlalui
yang
digunakan
dalam penelitian ini ialah penelitian
Publik
kualitatif
Secara lebih luas, implementasi
melakukan penelitian di kabupaten
dapat didefinisikan sebagai proses
Cirebon, yang difokuskan pada Dinas
administrasi dari hukum (statuta) yang
perinsutrian
didalamnya
keterlibatan
(Disperindag) kabupaten Cirebon dan
berbagai macam aktor, organisasi,
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
prosedur, dan teknik yang dilakukan
(BPPT) kabupaten Cirebon. Informan
agar kebijakan yang telah ditetapkan
dalam penelitian ini adalah staf bidang
mempunyai akibat, yaitu tercapainya
perdagangan
tujuan kebijakan. Dari dua pengertian
perindustrian
tentang implementasi diatas dapat
kabupaten Cirebon, staf pengelolaan
tercakup
deskriptif.
dan
dan dan
Peneliti
perdagangan
promosi
dinas
perdagangan
5
pasar
dinas
perindustrian
dan
HASIL
PENELITIAN
DAN
perdagangan kabupaten Cirebon, staf
PEMBAHASAN
bidang
administrasi
A. Implementasi Peraturan Daerah
perizinan Badan Pelayanan Perizinan
Kabupaten Cirebon Nomor 7
Terpadu (BPPT) Kabupaten Cirebon,
Tahun 2014 Tentang Penataan,
pelaku usaha mikro dan pedagang
Pembinaan Pasar Tradisional,
pasar tradisional. Teknik pengumpulan
Pusat Perbelanjaan Dan Toko
data yang digunakan dalam penelitian
Modern
ini diperoleh dengan berbagai teknik,
1. Asas Kemanusiaan
pelayanan
baik observasi, wawancara dilapangan
Pemerintah Kabupaten Cirebon
maupun dokumentasi. Setelah peneliti
telah
mendapatkan data dari lapangan, maka
perlindungan hak-hak asasi masyarakat
data tersebut dianalisis menggunakan
dalam
teknik
Dalam
dengan
yang
diperoleh
pelaku
lapangan
peneliti
analisis
menganalisis selama
di
menggunakan
domain.
data
perdagangan
pengaturan usaha
melindungi
terkait
yakni
harga
kepada
modern
untuk
kegiatan
usaha
perdagangan yang dijalankan oleh
yang
masyarakat kecil dan juga upaya
didapatkan oleh peneliti diperoleh dari
pengeturan jarak pendirian minimarket
informan di lapangan melalui proses
terhadap pasar tradisional maupun
wawancara
pelaku usaha kecil sejenis.
Karena
interaktif
Miles
sektor
upaya
and
Huberman.
model
melakukan
data
dan
terus
menerus sampai data yang dibutuhkan
Namun dilapangan masih ada
benar benar didapatkan dengan cara
beberapa
mereduksi data, menyajikan data dan
berdirinya
membuat kesimpulan
ketentuan dan cenderung menimbulkan
di verifikasi.
minimarket tidak
yang
sesuai
sosial
lokasi dengan
Teknik triangulasi yang digunakan
kecemburuan
dalam penelitian ini adalah teknik
berpengaruh
triangulasi sumber.
pelaku usaha kecil maupun pedagang
terhadap
karena pendapatan
pasar tradisional. Sehingga faktanya pemenuhan asas kemanusiaan dalam 6
penataan
dan
pembinaan
pusat
3. Asas Kesamaan Kedudukan
perbelanjaan dan toko modern belum berjalan secara maksimal.
Cirebon
2. Asas Keadilan Sesuai
Peraturan
daerah
nomor
7
kabupaten
tahun
2014
menjelaskan asas kesamaan kedudukan daerah
adalah bahwa kedudukan hukum para
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
stakeholder dalam sektor perdagangan
2014 yang dimaksud asas keadilan
adalah sama dan seimbang.
adalah Penataan
peraturan
bahwa
pengaturan
dalam
dan
Pembinaan
Pusat
kedudukan dalam implementasi perda
Toko
Modern
nomor 7 tahun 2014 kaitannya dengan
keadilan
secara
Perbelanjaan mencerminkan
dan
proporsional bagi setiap masyarakat. Pemenuhan hak asa keadilan
Pemenuhan
proses
asas
memperoleh
sebelum
kesamaan
rekomendasi
mendapatkan
diberlakukan
sama
perizinan
kepada
semua
dalam implementasi perda nomor 7
pelaku usaha yang sesuai dengan jenis
tahun 2014 ntuk mewujudkan asas
usahanya. Ketentuan-ketentuan yang
keadilan ini ditekankan penyerapan
terkandung dalam perda nomor 7 tahun
tenaga kerja oleh pelaku usaha kepada
2014 juga diberlakukan kepada toko
penduduk sekitar tempat berdirinya
modern
toko modern. Pelaku usaha wajib
sebelum perda nomor 7 tahun 2014
memperhatikan Penduduk lokal sekitar
diundangkan.
tempat
berdirinya
toko
modern
yang sudah
Melalui
berdiri
ketentuan
jauh
peralihan
maupun pusat perbelanjaan sebelum
yang terdapat dalam perda nomor 7
menggunakan
tahun
tenaga
kerja
dari
2014
dijelaskan
wilayah lain kecuali untuk posisi yang
perusahaan
membuthkan spesifikasi atau keahlian
sebelum perda nomor 7 tahun 2014
khusus. Hal ini dimaksudkan agar rasa
diundangkan diberi waktu sampai
keadilan dirasakan oleh masyarakat
dengan tiga kali her registrasi. Hal ini
sekitar
untuk
dan
ketimpangan kontras.
tidak sosial
terjadinya yang
sangat
yang
bahwa
sudah
mewujudkan
berdiri
kesamaan
kedudukan semua toko modern dalam mentaati
semua
ketentuan
yang 7
terdapat
dalam
peraturan
daerah
5. Asas Ketertiban dan Kepastian
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
Hukum
2014 tentang penataan, pembinaan
Kegiatan usaha yang dilakukan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan
oleh seluruh masyarakat kabupaten
dan toko modern.
Cirebon
4. Asas Kemitraan Pemenuhan
harus
menimbulkan
ketertiban, dalam kata lain keberadaan
asas
kemitraan
usahanya harus mempunyai izin dan
dalam implementasi perda nomor 7
sesuai dengan ketentuan yang diatur
tahun 2014 sudah berjalan dengan
dalam perda nomor 7 tahun 2014.
baik, hal ini dibuktikan dengan adanya
Kegiatan
pemberian lahan bagi pelaku usaha
dijalankan oleh pelaku usaha pusat
mikro yang disediakan oleh pusat
perbelanjaan maupun toko modern
perbelanjaan maupun toko modern.
harus menaati ketentuan yang terdapat
Selain itu fasilitas pemasaran produk
dalam perda nomor 7 tahun 2014 agar
UMKM juga telah dilakukan oleh
keberadaannya
sesuai
beberpa swalayan maupun minimarket.
menimbulkan
gangguan
Kegiatan
kemitraan
usaha
terutama
dan
yang
tidak
ketertiban
lainnya
yaitu
dimasyarakat. Kegiatan usaha yang
dilakukan
oleh
sesuai dengan ketentuan dalam perda
beberapa minimarket terhadap pelaku
nomor 7 tahun 2014 dimaksudkan
UMKM. Hal ini bertujuan agar pelaku
untuk melindungi hak-hak para pelaku
usaha
tetap
usaha kecil maupun pasar tradisional,
memberdayakan UMKM disekitarnya.
dimana dalam beberapa ketentuan
pembinaan
toko
yang
modern
Kemitraan
dapat
yang luas
ialah
diatur mengenai izin yang harus
kemitraan yang terjalin antara tiga
dimiliki oleh pelaku usaha dalam
elemen, yaitu pemerintah, pengusaha
mendirikan bangunan maupun izin
dan masyarakat. Ketiga komponen
melakukan kegiatan usaha.
tersebut harus saling berpegang teguh
Masih minimnya koordinasi
agar tujuan kemitraan dan tujuan
para pelaku usaha toko modern dengan
implementasi perda nomor 7 tahun
dinas terkait terutama dinas yang
2014 dapat tercapai dengan baik.
mengatur segala ketentuannya, yang 8
mengakibatkan
adanya
beberapa
daya
tampung dan
daya
dukung
minimarket yang berdiri tidak sesuai
lingkungan juga dimaksudkan agar
dengan ketentuan yang diatur dalam
dapat
perda nomor 7 tahun 2014, faktor
kepada
lokasi strategis dengan konsumen dan
berbelanja.
langsung
mengadakan
perjanjian
memberikan
kenyamanan
konsumen
Pemenuhan
pada
fasilitas
saat
dalam
kontrak dengan pemilik tanah sering
memenuhi daya dukung dan daya
menjadi
diabaikannya
tampung lingkungan sudah ditunjukan
koordinasi dengan Disperindag untuk
oleh pelaku usaha dengan tersedianya
medapatkan
perizinan
fasilitas seperti MCK (Mandi Cuci
dan juga melakukan perizinan dengan
Kakus), tempat pembuangan limbah
BPPT.
MCK yang baik, tempat sampah. Lain
penyebab
rekomendasi
6. Asas Kelestarian Lingkungan Kegiatan yang dilakukan oleh
halnya
dengan
pasar
tradisional,
dimana dari penataan dan pembinaan
pelaku usaha pusat perbelanjaan, toko
masih
modern
tradisional
lingkungan, dimana lingkungan pasar
kelestarian
tradisional
harus
maupun
pasar
memperhatikan
lingkungan
disekitarnya.
jauh
dari
masih
asas
kelestarian
sering
dijumpai
Daya
lingkungan yang kotor dan becek
tampung dan daya dukung lingkungan
terutama pada saat musim penghujan.
harus dipenuhi oleh setiap pelaku
Masih sering ditemukannya kondisi
usaha
pasar tradisional yang kumuh dan
dan
pasar
tradisional.
Pemenuhan fasilitas yang menunjang
becek
daya tampung maupun daya dukung
sempurnanya penataan dan pembinaan
lingkungan
yang dilakukan dalam hal pemenuhan
pelaku
harus
usaha,
disediakan
penyediaan
oleh ruang
terbuka hijau, sarana parkir, maupun MCK serta pembuangannya harus
membuktikan
belum
asas kelestarian lingkungan. 7. Asas Kejujuran Usaha Sesuai
peraturan
daerah
dimiliki oleh pelaku usaha maupun
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
pasar tradisional. Pemenuhan fasilitas
2014 yang dimaksud asas kejujuran
penunjang yang mampu memberikan
usaha adalah bahwa penyelenggaraan 9
pusat perbelanjaan dan toko modern
menghambat persaingan usaha secara
mengutamakan kejujuran dalam usaha
umum. Persaingan tidak sehat apabila
memperoleh keuntungan.
persaingan dilakukan dengan kelas
Pemenuhan usaha
kejujuran
berbeda
seperti
supermarket
dengan pasar tradisional, maka perlu
nomor 7 tahun 2014 sudah berjalan
diperhatikannlah persaingan tersebut
dengan baik. Pengusaha toko modern
agar tetap dapat melindungi hak-hak
dalam hal pemenuhan barang-barang
pelaku usaha kecil dan pedagang pasar
yang dijual sudah jelas mengenai asal
tradisional.
dan
implementasi
yang
perda
usul
dalam
asas
kualitasnya,
sehingga
Kondisi
adanya
beberapa
masyarakat yang menjadi konsumen
minimarket maupun supermarket yang
tidak ragu aka nasal usul dan kualitas
lokasi berdirinya dekat dengan pasar
barang yang dibelinya.
tradisional perlu dilakukan pembinaan
Pemerintah
melalui
dinas
terhadap
para
pedagang
pasar
perindustrian perdaganganpun rutin
tradisional agar mereka dapat tetap
melakukan
melakukan usahanya tanpa khawatir
operasi
mengantisipasi
adanya
pasar
utnuk
kecurangan
kehilangan
konsumen,
pemerintah
yang dilakukan oleh pelaku usaha baik
wajib memberikan pembinaan dan
pengusaha
arahan terkait upaya untuk tetap dapat
toko
modern
maupun
pedagang dipasar tradisional. operasi
bertahan
pasar ini untuk mengantisipasi tidak
terjadi. Disperindag melalui bidang
adanya makanan yang tak berizin
pengelolaan
BPOM, makanan kadaluarsa serta
menanggapi banyaknya minimarket
makanan yang tidak layak untuk
yang terlanjur beroperasi dekat dengan
dijual.
pasar tradisional melakukan berbagai
8. Asas Persaingan Sehat
dalam
persaingan
pasar
dalam
yang
hal
upaya untuk tetap mengawal dan
Usaha yang dijalankan baik
memberikan
pembinaan
maupun
para pelaku usaha maupun pasar
pengarahan kepada pedagang pasar
tradisional harus dilakukan secara
tradisional.
jujur,
tertib
hukum
dan
tidak 10
Mempengaruhi
peraturan daerah kabupaten Cirebon
Implementasi Peraturan Daerah
nomor 7 tahun 2014 tentang penataan,
Kabupaten Cirebon Nomor 7
pembinaan pasar tradisional, pusat
Tahun 2014 Tentang Penataan,
perbelanjaan dan toko modern.
B. Faktor
Yang
Pembinaan Pasar Tradisional,
Minimnya anggaran memaksa
Pusat Perbelanjaan Dan Toko
terhambatnya
Modern
ataupun pembinaan kepada masyarakat
Faktor-faktor
yang
menjadi
maupun
proses
pembinaan
sosialisasi
dan
penataan
penghambat implementasi peraturan
terhadap pedagang pasar tradisional
daerah kabupaten Cirebon nomor 7
dan sarana prasarana pasar tradisional.
tahun 2014 diantaranya : 1).Sumber
Anggaran sangat diperlukan
daya finansial; 2). Keterpautan dan
baik untuk melakukan sosialisasi dan
dukungan antar berbagai institusi; 3).
pembinaan terhadap pelaku usaha kecil
Inkonsistensi
4).Komitmen
sejenis dan pedagang pasar tradisional
aparat terhadap tujuan kebijakan; dan
maupun untuk penataan dan perawatan
5). Akses kelompok-kelompok luar
fasilitas
untuk
tradisional
aturan;
berpartisipasi
dalam
implementasi kebijakan.
sarana agar
kenyamanan
prasarana dapat
pasar
menunjang
konsumen
dalam
berbelanja agar tetap dapat bersaing Faktor sumberdaya finansial atau anggaran merupakan hal yang tak dapat dipungkiri dalam mendukung pengimplementasian suatu kebijakan. Setiap program tentu memerlukan staff untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi dan teknis, memonitor program, dan mengelola sumberdaya lainnya yang kesemua itu memerlukan anggaran yang mendukung terutama untuk
mendukung
implementasi
dengan pusat perbelanjaan maupun toko modern. Faktor dukungan menjadikan
keterpautan
antar
berbagai
Suatu
dan institusi
program
akan
sukses diimplementasikan jika terjadi koordinasi yang baik yang dilakukan antar berbagai instansi terkait, baik secara vertikal maupun horizontal. Tak terkecuali koordinasi yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Disperindag, 11
BPPT, Satpol PP dan dinas lain yang
pengimplementasian.
mempunyai
tupoksi
terkait
aturan dalam hal ini peraturan daerah
rekomendasi
perizinan
usaha
diperlukan
dikabupaten Cirebon. Namun
Konsistensi
agar
pelaku
usaha
memperoleh kejelasan dan keadilan
berdasar
hasil
mengenai ketentuan-ketentuan yang
penelitian dan observasi dilapangan,
mengatur
koordinasi
terjalin
mengenai jarak yang diatur dalam
dengan rapih antara instansi terkait.
setiap perda yang berlaku membuat
Minimnya koordinasi dengan pelaku
minimarket-minimarket yang berdiri
usaha juga mengakibatkan minimnya
sesuai
pemahaman
mendapatkan
masih
belum
pelaku
ketentuan-ketentuan
usaha yang
akan
didalamnya.
dengan
Perbedaan
ketentuan
lama
dispensasi
dengan
terdapat
adanya ketentuan peralihan. Dimana
dalam perda nomor 7 tahun 2014
dalam ketentuan peralihan diatur bagi
sehingga pelaku usaha toko modern
pusat perbelanjaan dan toko modern
cenderung
yang
mengabaikan
pemerintah
dalam
peran
penataan
dan
telah
memiliki
izin
usaha
sebelum perda nomor 7 tahun 2014
pembinaan pusat perbelanjaan dan
diundangkan
toko modern. Koordinasi tidak hanya
ketentuan mengenai jarak sebagaimana
dilakukan
maupun
dimaksud dalam Pasal 21 peraturan
dengan pelaku usaha tetapi juga
daerah nomor 7 tahun 2014 paling
masyarakat. Kurangnya koordinasi ini
lambat
menyebabkan
herregistrasi yang ke 3 (tiga) artinya
antar
instansi
adanya
kurang
pemahaman dimasyarakat mengenai kebijakan-kebijakan maupun programprogram
yang
dikeluarkan
oleh
pemerintah. Faktor
wajib
menyesuaikan
dilaksanakan
pada
saat
15 tahun dikarenakan satu kali Namun 15 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi pelaku usaha kecil seperti pelaku usaha kecil sejenis
inkonsistensi
aturan
minimarket,
dan
pedagang
mereka
pasar
dalam penataan dan pembinaan pasar
tradisional,
dipaksa
tradisional, pusat perbelanjaan dan
menyesuaikan dan bersaing selama
toko modern menyebabkan kegagalan
masa penyesuaian tersebut terutama 12
dengan minimarket yang lokasinya
masyarakat
dekat dengan mereka.
kebijakan tersebut dan tidak hanya
Faktor
yang
menghambat
lainnya adalah minimnya komitmen aparat
terhadap
tujuan
kebijakan,
komitmen mencakup keseriusan dan kesungguhan agar penerapan suatu peraturan
ataupun
kebijakan
bisa
berjalan dengan baik dan diterima serta dipatuhi oleh sasaran dari kebijaan tersebut.
Pembiaran
pemerintah
terhadap minimarket yang melanggar merupakan bentuk komitmen yang belum dilaksanakan oleh Disperindag sebagai
dinas
tersebut
justru
teknis.
Pembiaran
cenderung
tidak
melindungi hak-hak masyarakat kecil dalam sektor perdagangan sehingga menuntut mereka bersaing dengan toko-toko modern. Faktor
akses
kelompok-
kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan juga menjadi
faktor
penghambat
implementasi Perda nomor 7 tahun 2014. Sebuah program akan mendapat dukungan
yang
banyak
ketika
kelompok-kelompok luar, dalam artian diluar pihak pembuat kebijakan seperti
ikut
terlibat
dalam
menjadikan mereka sebagai penonton tentang
adanya
suatu
kebijakan
ataupun program di wilayah mereka. Kesadaran mengenai
masyarakat
adanya
pemerintah
yang
kebijakan ada
disekitar
wilayahnya masih terlihat rendah. Kaitannya dengan operasional tokotoko
modern
dilingkungannya,
masyarakat masih cenderung acuh terutama dalam tahap pembangunan awal. PENUTUP 1. Kesimpulan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 7 tahun 2014 tentang penataan, pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern belum berjalan baik, dibuktikan
dengan
terpenuhinya menjadi
masih
beberapa indikator
asas
belum yang
kesuksesan
kebijakan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Asas-asas yang belum terpenuhi diantaranya: asas kemanusiaan,
asas
ketertiban
dan
kepastian hukum, asas kelestarian 13
lingkungan, dan asas persaingan sehat.
dan toko modern, serta faktor-faktor
Sedangkan asas yang sudah terpenuhi
yang
dalam implementasi peraturan daerah
memberikan rekomendasi antar lain :
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
1. Implementasi
2014 diantaranya: asas keadilan, asas
Kabupaten
kesamaan kedudukan, asas kemitraan
Tahun 2014
dan asas kejujuran usaha. Faktor implementasi
yang
mempengaruhi
peraturan
mempengaruhinya,
peneliti
Peraturan Cirebon
Daerah
Nomor
7
a) Mempertegas
penegakkan
Peraturan
Kabupaten
Daerah
daerah
Cirebon nomor 7 tahun 2014
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
tentang penataan, pembinaan pasar
2014 tentang penataan, pembinaan
tradisional, pusat perbelanjaan dan
pasar tradisional, pusat perbelanjaan
toko
dan toko modern serta menghambat
memperhatikan asas kemanusiaan
tercapainya tujuan kebijakan tersebut
masyarakat
diantaranya
sumberdaya
perdagangan .
finansial, minimnya keterpautan dan
b) Mempertegas
penegakkan
dukungan antar instansi dan pelaku
Peraturan
Kabupaten
usaha, inkonsistensi aturan, kurangnya
Cirebon nomor 7 tahun 2014
komitmen
untuk
tentang penataan, pembinaan pasar
melindungi hak-hak asasi masyarakat,
tradisional, pusat perbelanjaan dan
dan minimnya akses masyarakat dalam
toko
partisipasi.
mewujudkan asas ketertiban dan
2. Saran
kepastian hukum,
minimnya
pemerintah
Berdasarkan hasil penelitian yang
sudah
dilakukan,
dengan
modern
dalam
Daerah
modern
c) Menata
dan
kelestarian
dalam implementasi peraturan daerah
mewujudkan
kabupaten Cirebon nomor 7 tahun
konsumen.
pasar tradisional, pusat perbelanjaan
tetap
sektor
agar
membina
tetap
pasar
tradisional agar memenuhi asas
memperhatikan pemenuhan asas-asas
2014 tentang penataan, pembinaan
agar
d) Mengatur
lingkungan
dalam
kenyamanan
dan
menata
pasar
tradisional, pusat perbelanjaan dan 14
toko modern dalam mewujudkan
DAFTAR PUSTAKA
pemenuhan asas persaingan sehat.
Abdul
2. Faktor
Penghambat
Peraturan
wahab,
Analisis
Solichin.
(2001).
Kebijaksanaan
Daerah Kabupaten Cirebon Nomor
formulasi
7 Tahun 2014
kebijaksanaan negara. Jakarta. PT
a) Perlunya dukungan sumberdaya
ke
dari
implementasi
Bumi aksara.
finansial baik untuk pembinaan
Afifudin.(2012). Metodologi penelitian
pelaku usaha kecil dan pedagang
kualitatif.Bandung.Pustaka setia.
pasar tradisional maupun untuk
Indiahono,
Dwiyanto.
penataan dan perawatan sarana
Kebijakan
prasarana pasar tradisional.
Dynamic Policy
b) Meningkatkan
komitmen
pemerintah
dalam
menegakkan
Peraturan
Daerah
Kabupaten
(2009).
Publik
Berbasis
Analisys.Yogyakarta. Gava Media Jogjakarta. Kencana, Inu. (2006). Ilmu
Cirebon nomor 7 tahun 2014 agar
Administrasi Publik. Jakarta. PT
tetap melindungi hak-hak asasi
Rineka Cipta.
masyarakat
dalam
sektor
perdagangan.
(tiga) elemen yakni pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat
ketentuan peralihan yang mengatur ketentuan pemberian izin bagi yang
berdiri
tidak
sesuai dengan ketentuan. e) Meningkatkan
Kebijakan
Publik.
Yogyakarta.
Gava Media Jogjakarta. Moeloeng, Lexy J. (2007). Metodologi
d) Mengkaji perda terutama pasal
Penelitian Kualitatif. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant. (2003). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Jakarta. PT Elex
partisipasi
masyarakat dalam setiap kebijakan pemerintah.
Solahuddin. (2010).
Model dan Aktor Dalam Proses
c) Meningkatkan koordinasi antara 3
minimarket
Kusumanegara,
Media
Komputindo
Kelompok
Gramedia. Nugroho, Riant. (2006). Kebijakan Publik
untuk
Negara-Negara 15
Berkembang.Jakarta.
PT.
Elex
Media Komputindo.
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Satori, Djam’an. (2009). Metodologi
Pelaksana
Penelitian Kualitatif. Bandung.
Kabupaten
Alfabeta.
Tahun 2014 Tentang Penataan,
Saebani, Beni ahmad. (2008). Metode Penelitian.Bandung.Pustaka Setia. Sarwono, Jonathan. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif&Kualitatif.Yogyakarta.
Cirebon
AG.
(2005).
Analisis
Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
Nomor
7
pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Rincian
Dinas
Perindustrian
Penelitian Kualitatif. Bandung.
Perdagangan Sumber data pendukung
Cirebon s/d Tahun 2014 Dinas Perindustrian
Alfabeta. Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif Kualittif dan R&D.
dan
Kabupaten Cirebon Kabupaten Cirebon dalam angka Selayang
pandang
Badan
Perizinan
Terpadu
Sumber Refrensi Peraturan
Pelayanan
Perundang-Undangan
Kabupaten Cirebon Kabupaten
Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Penataan,
pasar
tradisional,
Perdagangan
2014
Bandung. Alfabeta.
Daerah
dan
Data Toko Modern di Kabupaten
Sugiyono. (2014). Memahami
Peraturan
Daerah
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Graha Ilmu. Subarsono,
Peraturan
pembinaan pusat
Visi misi kabupaten Cirebon 20142019 Visi misi Dinas perindustrian dan perdagangan
perbelanjaan dan toko modern.
16
Sumber website http://disperindag.cirebonkab.go.id/daf tar-nama-pegawai
diakses pada
24/8/2016 http://bppt.cirebonkab.go.id/main/page /struktur-organisasi
diakses pada
24/8/2016 http://www.cirebonkab.go.id/sekilaskab-cirebon/letak-geografis
diakses
pada 27/8/2016
17
