IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG KETERTIBAN UMUM DI KOTA PEKANBARU DESI MULYATI CHALID SAHURI
[email protected] Cp : 08527107041 Program Studi Administrasi Negara Fisip Universitas Riau Kampus Bina Widya KM. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293,Telp/Fax(0761) 63277
ABSTRACT : Desi Mulyati (0701120311) Policy Implementation Of Public Order In The City Of Pekanbaru. Advisor : Drs. H. Chalid Sahuri, MS. Implementation of policy is an attempt to achieve certain goals. Without implementation, the policy has been formulated not going to mean anything. So also with the implementation of the Regional Regulation No. 5 Pekanbaru 2002 on public order, in particular Article 19 Section 1 of the order of certain businesses in the city of Pekanbaru. But in fact the implementation of the regulations, especially in the field of discipline of this particular business are still many street hawkers (PKL) who sell in places that are prohibited by the government. Coupled with the rise of markets and informal impromptu resulted in disruption of public order. keyword : Implementasi, Kepatuhan petugas, fungsi prosedur rutin, pencapiapan tujuan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 Tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah (Perda) ini memuat pasal-pasal berisi ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masyatakat kota Pekanbaru berikut dengan sanksi yang sah. Tujuan dari penciptaan ketertiban umum adalah untuk melindungi warga kota, maupun prasarana dan sarana kota berupa jalanjalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya. Perda Nomor 5 Tahun 2002 ini berisi tentang 5 kategori tertib yaitu Tertib jalan, jalur hijau, taman, dan tempat umum, Tertib sungai, saluran air, dan kolam, Tertib usaha keamanan lingkungan, Tertib usaha tertentu, dan Tertib susila. Untuk melaksanakan Perda tersebut maka dikeluarkanlah Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) se-Kota Pekanbaru. Adanya kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tentu merupakan hal yang penting bagi penduduk dan perkembangan kota dan diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan kehidupan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan perda terutama dalam bidang tertib usaha tertentu ini menuai beberapa permasalahan dalam bentuk 1
penempatannya. Seperti keberadaan pedagang kaki lima (PKL) semakin maraknya pasar dadakan dan pasar kaget merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan. Hampir tiap hari di media massa, baik cetak maupun elektronik, memuat berita mengenai penggusuran atau penertiban PKL. Pedagang berkepentingan untuk mencari nafkah, namun di sisi lain pemerintah menertibkan dan memperindah tata ruang kota. Pada sisi yang lain, investor baik secara mandiri maupun berkerjasama dengan pemerintah, membangun pasar-pasar modern, secara tidak langsung menggusur pasar tradisional dan pedagang kecil. Sejalan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, maka keberadaan PKL yang berjualan menggunakan badan jalan harus ditertibkan karena melanggar perda. Dalam melakukan kegiatan atau sosialisasi untuk penertiban terhadap pedagang kaki lima, Dinas Pasar Kota Pekanbaru bertindak sebagai pelaksana. Sebagai pelaksanan teknis kebijakan di lapangan Kasubdis Pasar Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi penertiban dengan cara : 1. Memberikan surat edaran 2. Membuat plang tanda larangan berjualan 3. Melakukan sosialisasi ke media cetak dan elektronik tentang kawasan bebas pedagang kaki lima 4. Melakukan patroli keliling dengan menggunakan 2 unit mobil patroli setiap hari Berkaitan dengan ini, Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang ketertiban umum merupakan landasan utama dalam melaksanakan penertiban pedagang kaki lima (PKL). Akan tetapi, Pemerintah Kota Pekanbaru hingga saat ini belum secara tegas dan konsisten dalam mengimplementasikan Perda tersebut. Pemerintah Kota Pekanbaru cenderung hanya sekedar memberikan laranganlarangan bukan dengan tindakan tegas bagi yang melanggar. Dari pantauan dilapangan, terdapat beberapa fenomena yang terjadi dalam upaya penciptaan ketertiban umum Tentang Tertib Usaha Tertentu Pasal 19 ayat 1: 1. Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum terutama Bab V tentang Tertib Usaha Tertentu pasal 19 ayat 1, kurang dipahami oleh para Pedagang Kaki Lima. 2. Banyaknya para pedagang kaki lima yang belum mau pindah kelokasi yang telah disediakan pemerintah. 3. Maraknya pasar informal berupa pasar malam dan pasar kaget yang saat ini bermunculan dikota Pekanbaru. 4. Sanksi yang dikenakan dalam Peraturan Daerah ini berupa pidana kurungan enam bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,yang dikenakan bagi pedagang kaki lima yang melanggar Peraturan Daerah. Sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan peraturan daerah. Banyak ditemukan fenomena-fenomena sosialisasi bahkan implementasi yang dilakukan pemerintah dalam menertibkan PKL, dengan mengeluarkan surat
2
edaran, membentuk tim terpadu, namun Implementasi Perda sendiri mengenai penertiban pedagang kaki lima baru sebatas penertiban yang bersifat memberitahukan saja. Bertitik tolak dari latar belakang di atas serta gejela-gejala yang ditemukan di lapangan, maka penulis tertarik untuk membuat dan menyusun penelitian dengan judul : “Implememtasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru”. Tolak ukur yang dapat menilai tingkat efektif suatu organiasi sangat banyak. Pengukuran tersebut dapat mengambarkan dan mempelajari secara lengkap unsur-unsur pokok yang berkaitan dengan implementasi suatu organisasi dan sifat dari tolak ukur tersebut. Menurut William N. Dunn (2003:39) bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuk-nya. Kebijakan publik dalam arti luas dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu : a. Kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan yang ditulis dalam bentuk perundang-undangan dan tidak tertulis namun disepakati. b. Berkenaan dengan substansi dan berkenaan dengan prosedur Winarno (2005:6). Menurut Syaukani dkk (2002:295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana mengahantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat. Anderson dalam Wahab (2004:8) mengatakan kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan. Menurut Anderson konsep kebijakan publik memiliki beberapa implikasi yakni : a. Titik perhatian kita membicarakan kebijakan publik berorientasi pada maksud/tujuan dan bukan pada prilaku yang serampangan. b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah bukan keputusan yang tersendiri. c. Apa sebenarnya yang dilakukan pemerintah. d. Kebijkan publik dapat dalam bentuk positif dan negatif. Berdasarkan pandangan tersebut diketahui bahwa proses implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya menyangkut prilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan
3
pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi prilaku dari semua pihak yang terlibat untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Hasel Nogi (2003:15) yang mengatakan tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan. Syukur dalam Surmayadi (2005 : 79) mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu: (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan (3) unsur pelaksana (Implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut. Perumusan suatu kebijakan Negara merupakan suatu proses yang tidak mudah. Banyak faktor yang berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan. Menurut Islamy dalam Alvin Ferino (2010 : 29) ada 6 langkah perumusan kebijakan negara , yaitu : 1. Perumusan Masalah 2. Proses memasukkan masalah kebijakan Negara kedalam agenda pemerintah 3. Perumusan usulan kebijakan Negara kedalam agenda pemerintah 4. Proses legitimasi kebijakan Negara 5. Pelaksanaan kebijakan Negara 6. Penilaian kebijakan Grindle dalam Nugroho (2003:174) mengatakan tentang keberhasilan Implementasi kebijakan yaitu: setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajad Implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup: 1) Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan 3) Derajat perubahan yang diinginkan 4) Kedudukan pembuat kebijakan 5) Siapa pelaksana program Sementara itu situasi implementasinya adalah: 1) Kekuasaan, kepentingan dan akor yang terlibat 2) Karakteristik lembaga penguasa Keputusan dan daya tanggap Sujianto (2008 : 69) juga memiliki pendapat yang sama dengan George C. Edward, mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan
4
implementasi, kecuali Sujianto mengganti satu variabel yakni variabel struktur birokrasi dengan jenis manfaat yang diperoleh. 1. Komunikasi Komunikasi yang dimaksudkan adalah kelancaran, kejelasan dan konsistensi menyampaikan atau pengiriman perintah dan arahan atau informasi. 2. Sumber daya Walau isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Nogi (2003) sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana didalam hal tersebut harus memberikan pelayanan.
3. Disposisi Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Menurut Nogi (2003 : 9) mengatakan disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan tidak menjadi efektif. 4. Jenis Manfaat yang diperoleh (Type of benefit) Suatu program yang memberikan manfaat/menyediakan manfaat-manfaat kolektif akan mudah dimplementasikan, karena tingkat kepatuhan dari target groups (kelompok sasaran relatif akan tinggi. Atau program yang menjanjikan keuntungan atau manfaat yang jelas bagi kelompok sasaran maka dukungan terhadap implemntasi program akan mudah diperoleh. Sebaliknya jika kelompok sasaran tidak dapat memahami manfaat yang akan diperoleh dukungan bagi proses implementasi program. Menurut Nakamura dan Smallwodd dalam Sujianto, (2008 : 152) mengemukakan bahwa ada tiga cara yang dominan untuk mengetahui keberhasilan implementasi program (Ripley dan Franklin, 1982). Pertama, perspektif yang menilai keberhasilan implementasi dari aspek kepatuhan (complience) aparat birokrat bawahan kepada birokrat atasannya, atau derajat kepatuhan birokrasi-birokrasi pada umumnya terhadap mandat/kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang (juklap dan juknis) berkepentingan terhadap perilaku-perilaku birokratik. Kedua, keberhasilan implementasi dari segi berfungsinya prosedur-prosedur rutin dalam implementasi kebijakan dan tidak hanya konflik. Kedua persepsi ini mendefinisikan keberhasilan implementasi dari segi proses. Kemudian mereka mengusulkan perspektif yang ketiga, yaitu
5
keberhasilan implementasi dilihat dari segi pencapaian tujuan-tujuan programatis yang diharapkan dari dampak program. METODE Metode penelitian ini tergolong ke dalam analisis deskriptif kualitatif. Hal ini dilakukan dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan tertentu. Langkahlangkah itu adalah dengan mengumpulkan data yang diperlukan, kemudian digolongkan menurut jenis dan spesifikasinya. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan uraian serta penjelesan yang mendukung. Setelah itu dari hasil analisa ditarik kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian. HASIL A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru Dalam penelitian yang dilaksanakan diperoleh hasil tanggapan dari responden yang sudah ditetapkan sebelumnya. tanggapan yang diberikan responden berdasarkan indikator penelitian yang disesuaikan permasalahan penelitian. 1. Kepatuhan Polisi Pamong Praja kepada Dinas Pasar Kepatuhan Polisi Pamong Praja terhadap atasannya merupakan kunci awal kesuksesan suatu pelaksanaan peraturan yang sudah ditetapkan. Hal ini tentu tidak hanya dalam dunia pemerintahan saja tetapi juga dalam lingkungan perusahaan lain. Tanpa adanya kepatuhan Polisi Pamong Praja kepada atasannya, maka akan sangat sulit sekali sebuah peratuan seperti implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 khususnya tentang Tertib Usaha Tertentu pasal 19 ayat 1 dapat terlaksana dengan baik. Berikut salah satu hasil wawancaranya : ”Mengenai tugas yang diberikan kepada Polisi Pamong Praja yang berada dilapangan diharuskan untuk memberikan laporan atau pengaduan dari berbagai pihak jika terjadi tindak pidana seperti pelanggaran yang dilakukan oleh para PKL, kemudian melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta melakukan pemeriksaan dan melakukan tindakan berupa sosialisasi kepada para Pedagang Kaki Lima (PKL). Jika tindakan tersebut tidak di indahkan, maka Dinas Pasar beserta Polisi Pamong Praja akan melakukan tindakan terakhir berupa penggusuran dan penyitaan barang. Sehingga dengan adanya peringatan-peringatan yang kita berikan diharapkan tidak akan terjadi masalah demonstrasi maupun tindakan kekerasan pada saat dilakukan penggusuran dan penyitaan barang ”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 10 Desember 2012). ”Kami sudah mengetahui tugas yang diberikan Dinas Pasar kepada kami sebelum melakukan tindakan penggusuran maupun penyitaan. Tugas utama kami adalah menerima dan menyampaikan laporan pelanggaran yang dilakukan oleh
6
Pedagang Kaki Lima (PKL) seperti berjualan disembarang tempat, berjualan di trotoar dan berjualan di badan jalan serta berjualan di kawasan hijau yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kemacetan lalu lintas. Setelah kami terima dan kami laporkan kepada atasan kami, maka kami di beri tugas untuk melakukan pemeriksaan di lapangan sesuai dengan berita yang beredar, selanjutnya kami melakukan sosialisasi ke pasar. Jika aturan dan sosialisasi yang kami lakukan berdasarkan aturan yang sudah di tetapkan tidak juga di indahkan, maka tindakan penggusuran maupun penyitaan akan di lakukan. Upaya ini kami lakukan demi menjaga hubungan baik Dinas Pasar dan Pemerintah Daerah dengan para Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru”. (Wawancara dengan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 10 Desember 2012). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Dinas Pasar dan Polisi Pamong Praja tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum tindakan penggusuran maupun penyitaan barang dilakukan, maka tindakan sosialisasi dan pemeriksaan dilakukan terlebih dahulu. Upaya tersebut disesuaikan dengan tugas yang telah diberikan Dinas Pasar kepada Polisi Pamong Praja. Sehingga jika harus terjadi tindakan penggusuran maupun penyitaan barang bisa dilakukan tanpa harus dilakukan dengan cara pemaksaan. 2. Berfungsinya Prosedur-prosedur Rutin Dalam upaya untuk menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban umum khususnya Bab V tentang Tertib Usaha Tertentu pasal 19 ayat 1 penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru, maka harus dapat berfungsi dengan baik prosedur-prosedur Rutin yang ada di birokrat atas hingga birokrat bawah atau Petugas Lapangan. Berikut salah satu hasil wanwancaranya : ”Kami telah memberikan tugas kepada para Petugas Lapangan untuk memberikan peringatan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mau mengindahkan himbuan yang telah diberikan sebelumnya agar membongkar tempat dagangannya sebelum dilakukan penggusuran, kemudian melakukan tindakan penertiban dengan menyita dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan melakukan penanggulangan terpadu bila terjadi aksi-aksi yang tidak diinginkan dengan sistem komando. Kami terpaksa melakukan tindakan pembongkaran paksa dan melakukan penyitaan barang dagangan jika Pedagang Kaki Lima (PKL) tidak mengindahkan kebijakan yang telah diberikan berupa kesempatan untuk membongkar sendiri tempat dagangannya”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar Kota Pekanbaru, 10 Desember 2012). ”Benar kami telah diberi tugas untuk memberikan peringatan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak mau mengindahkan himbuan yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian melakukan tindakan penertiban dengan menyita dagangan Pedagang Kaki Lima (PKL) jika Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sudah berulang kali di beri peringatan tapi tidak mengindahkan peringatan yang diberikan. Biasanya akan banyak aksi yang muncul dari Pedagang Kaki Lima (PKL) jika dilakukan penggusuran seperti demo dan perlawanan dari Pedagang 7
Kaki Lima (PKL) karena tidak terima di gusur. Untuk menghindari hal-hal buruk yang terjadi, maka kami melakukan penanggulangan terpadu dengan sistem komando”. (Wawancara dengan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 10 Desember 2012). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yakni dengan Kepala Dinas Pasar dan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan pembongkaran paksa kepada kios-kios Pedagang Kaki Lima (PKL), maka dilakukan himbauan terlebih dahulu setelah sebelumnya dikoordinasikan kepada atasan.
3. Pencapaian Tujuan Program Berbagai upaya yang dilakukan di atas sebenarnya bertujuan untuk mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tanpa adanya tujuan dan program dari Pemerintah, maka pihak Pemerintah Daerah tentu tidak akan melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan disembarang tempat seperti trotoar, badan jalan maupun dijalur hijau. Berikut salah satu hasil wanwancaranya : ”Mengenai hal tersebut, memang sudah menjadi target dan prioritas utama Pemerintah Daerah Pekanbaru dalam mewujudkan Kota Pekanbaru yang bersih dan Tertib. Kami sangat berharap bahwa menciptakan dan menjaga Kota Pekanbaru yang bersih dan tertib menjaga tanggung jawab kita bersama. Kami juga sangat berharap bahwa sarana dan prasarana umum yang ada Kota Pekanbaru tetap terjaga dengan baik dan tidak dijadikan tempat berjualan secara sembarangan oleh para Pedagang Kaki Lima (PKL)”. (Wawancara dengan Kepala Dinas Pasar, 10 Desember 2012). ”Benar, bahwa salah satu tujuan dari penertiban yang kita lakukan adalah untuk menciptakan Kota Pekanbaru yang bersih dan tertib. Jadi kami sangat berharap bahwa semua pihak mempunyai kesadaran untuk menjaga kebersihan dan ketertiban Kota Pekanbaru yang kita cintai. Itulah sebabnya kami sangat mengawasi ketat sarana dan prasarana umum yang dijadikan Pedagang Kaki Lima sebagai tempat berjualan”. (Wawancara dengan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru). Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan yakni dengan Kepala Dinas Pasar dan Polisi Pamong Praja di Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa pencapaian tujuan program pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) masih jauh dari yang diharapkan meskipun tujuannya adalah untuk menciptakan kota Pekanbaru yang bersih dan tertib. B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru.
8
Penulis dapat menemukan faktor-faktor penghambat penerapan kebijakan tersebut dari kesimpulan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pasar dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru. 1. Komunikasi Salah satu cara untuk menciptakan keberhasilan implementasi kebijakan Pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi target atau sasaran kebijakan tersebut harus ditransmisikan dengan baik kepada kelompok sasaran (Target Group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Adapun indikator-indikatornya : a. Kelancaran Penyampaian Informasi Kepada Kelompok Sasaran b. Kejelasan informasi yang diberikan petugas kepada kelompok sasaran c. Konsistensi Informasi yang diberikan petugas kepada kelompok sasaran 2. Sumber Daya Walau isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya maka untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan efektif. Nogi (2003) sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumber daya finansial termasuk berbagai fasilitas sarana dan prasarana didalam hal tersebut harus memberikan pelayanan. Adapun indicator-indikatornya : a. Tersedianya sumber daya manusia yang mencukupi sebagai implementor b. Kompetisi Implementor Yang Memadai c. Tersedianya Sarana dan Prasarana 3. Disposisi Disposisi atau sikap pelaksana, yaitu sikap pelaksana untuk mempunyai kemauan atau niat atau motivasi psikologis untuk melaksanakan kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan tidak menjadi efektif. Adapun indikator-indikatornya : a. Motivasi dari implementor untuk mengimplementasikan kebijakan b. Komitmen dari implementor untuk mengimplementasikan kebijakan c. Kejujuran dari Implementor dalam Mengimplementasikan kebijakan 4. Manfaat Suatu program yang memberikan manfaat/menyediakan manfaat-manfaat kolektif akan mudah dimplementasikan, karena tingkat kepatuhan dari target groups (kelompok sasaran relatif akan tinggi. Atau program yang menjanjikan keuntungan atau manfaat yang jelas bagi kelompok sasaran maka dukungan terhadap implemntasi program akan mudah diperoleh. Sebaliknya jika kelompok sasaran tidak dapat memahami manfaat yang akan diperoleh dukungan bagi proses implementasi program. Adapun indikator-indikatornya : a. Manfaat yang jelas yang akan diterima oleh kelompok sasaran b. Manfaat jangka pendek yang akan diterima oleh kelompok sasaran c. Manfaat jangka panjang yang akan diterima oleh kelompok sasaran KESIMPULAN
9
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, serta berdasarkan analisa mengenai implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban umum khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru, dapat diambil simpulan sebagai berikut : 1) Kepatuhan aparat birokrat bawahan kepada atasannya dan dapat berfungsinya prosedur-prosedur yang ada secara rutin serta pencapaian tujuan program yang dilaksanakan oleh Dinas Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban umum khususnya penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan Dinas Pasar, Polisi Pamong Praja dan Pedagang Kaki Lima sendiri masih dalam kategori kurang baik. 2) Dari hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pekanbaru dari keempat faktor yang mempengaruhi proses implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketertiban umum di Kota Pekanbaru, dapat diketahui bahwa faktor-faktor komunikasi dan disposisi yang dimiliki oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru sudah ” Baik”, sedangkan faktor manfaat dan sumber daya masih ”Tidak Baik”.
DAFTAR RUJUKAN
Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : University press. Ferino, Alvin. 2010. Implementasi S.K Walikota Padang No. 161 Tahun 2007 Tentang Penetapan Lokasi Dan Pengaturan PKL di Objek Wisata Pantai Padang. Hessel Nogi, S. Tangkilisan, 2003. Kebijakan Publik untuk Pimpinan Berwawasan Internasional. Yogyakarta : Balairung. Nugroho, Riant D. 2003. Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : Elex Media Kompetindo. Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Pekanbaru : Alaf Riau. Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama. Syaukani. 2002. Kebijakan Publik, Menggapai Masyarakat Madani. Yogyakarta : Mida Pustaka. Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media Presindo.
10
