TINJAUAN PELAKSANAAIYPERATURAN PEMERINTAH NOMER .8 TAHUN 1962 TERHADAP KAPAL LUSITANIA EXPRESSO
ABSTRAK SKRIPSI
ottH
ENY BUDIARTI fuRF2!toor! fltnl,t
[email protected]
TAI(UI.TAS ilut(utt uilfuEnstTrs SURTBIYT SURABTYT t992
Surabaya, llahas i sva yang be r sangkut an
Eny Budiart i
Hen8e t ahu i
Dekan
Penb inb i ng
'yA
fuDeniel
D j o k o Tar I inan,
s.R.,
N.S.
7/'/o'r'kary
J.
U
. Atih
Krustiyati,
S.E.,
I r l .S .
Negara pantai wi layahnya sebut
dapat
sepanjang
tidak
peoikiran
tersebut
terugian
kerugian tisbul
laut
bagian
asas penetapan
laut
wilayah
internasional
laut
bagi
begi
laut
suatu
batas
batas
laut
wilayan
negara
negara
nenginget,
tapan batas dari
nenetapkan
penetBpan batas
nenisbulkan
ny& at6u neniabulkan
saja
ter_
tetangga_
lain.
Dasar
bahra aeaa pene_ n€gara ererupakan
laut
Eenurut
aecara luas yang dianut
hukun
oleh negara
pantai. Penetapen
laut
si layah
suatu
pada asas hukun internasionEl, kan oleh laot
negara pantai
internasional
meka dasar
yang diguna_
Konyens i _konvens i hukua
neliputi
seperti
negara berdasarkan
United
Nation
Convention on
The Law of The Sea 1982 (UNCLOS) dan l(onvensi
Jeneva
tahun 1958. penetapcn batae
laut
lsh diratifikaslkan
U n d a n g _ U n d a n gN o . l 7 t a h u n
nelalui
1958. Adanya penetapcn rintah
Indonesia
batas
wilayah
laut
yang dituangkan
wilayah
Indonesia
oleh
penegahan
lenbaga di
yang lebih
trnggi
serta
di_
hukumnya.
Ir{asyarakat internaaionat ataupun
$Sa
dan diper_
tahankan terhadap gangguan oleh negara lain upayakan
pene_
dalan UU.No. t7/
menberikan konsekuensi untuk dilaksanakan
te_
atasnya daripada
tidak
mengenal badan
yang n€npunyai nasyarakat
kedudukan
internasional
itu
sendiri.
oleh
karena tidak
yang berheduduken ternasional ritas
lebih
naka t idek
adanya badan suprasional
tinggi
daripada
naayarakat
ada badan yang nenpunyai
untuk uenbuat hukun internasional
oleh
seluruh
Easyarakat
rena hukun internasional ternasional lan aerta diri.
tunbuh, di
lebih
berlaku,
antara
Dengan adanya sikap
Perairan
satu
dengan yang lainnya
yang tegas nengenai kan pulau laut kel
internasional
yang demikian
Indonesia
satu
wilayah
itu
lurus,
yang melewati
alur
kan pelanggeran. merupakan laut syafakat
12 nil
yang
penSaturen
yang nenghubung_
terhitung
lebar
garis
dari
pang_
bagi masyarakat internasional
Sedangkan di
12 mil luar
bebas yang dapat
dianggap nelaku_
dari
batas
diperguoakan
12 nil oleh
na_
untuk melakukan pelayaran.
Sebagai dasar pengaturan atas bagi hukun nasional
Lalu
Indoneeia.
penetapan
lainnya.
kurang dari
internasional
diadakan
Indonesia
dengan pulau
newajibkan
yang
inilah
yang nenghubungkan pulau hendaklah
da_
sen_
pp No. g/1952 tentang
perairan
selebar
Ka_
dan di
Dsnai Kendaraan Asing Dalam perairan
.
ditaati
naka hukun in_
berkembang dari
meEpengeruhi diterbitkannya Lintes
itu
internasional.
tinggi,
nasyarakat
oto_
atau otoritas
untuk meaaksakan supaya hukum internasional dan dipatuhi
in_
yaitu
lalu
diterbitkannya
lintas
danai
pp No. g/1962
pasal
dalan
1 nenyatatan
:
Lalu lintas laut danai kendaraan air asing di per_ airen pedalanan Indonesia yang sebelun t"irii"iv" Undang-Undang No. 4 prp taiun 196O nerupakan laut bebas atau laut- wilayah Indonesia, di janrin, feten_ tuan ini tidak berlaku untuk teluli, anal laut dan nuara sungai yang.lebar nulutnya kurang dari dua pu_ luh enpet nil laut. Selanjutnya rikan
di
werenang kepada presiden
senentata raktu
nelarang
bagian tertentu
dari
tuk
sementara waktu
Al1962 dilaksonakan
lalu
teraebut setelah
4 ayat
un_
I lru No. da_
ketentuan_ketentuan
yang tidak
yanS
penerintah feri
Indo_
Lusitania
bertentangan
adalah untuk nencari
sebagai
bahan untuh
dapat dipertanggungjawabkan, o.
data yang
penyusunan skrip_ khususnya
tentang
8 Tahun 1962 terhadep kapal Lusitania
Erpfesao. pendekatan oasalah dalan secsra yuridis
de_
internasionol.
dapat dipergunakan
pelaksanaan pp
bagian_
dalan dunia pelayaran.
diambi I terhadap kapel
Tujuan penel itan
serta
pada pasal
untuk
pelarangan
Indonesia.
yang lazin
merupakan tindakan
ngan hukun laut
si
denai di
dalaE IjNCLOS 19g2, uraka sikap
nesie yang telah
Indonesia
ade pengununan terlebih
Apabi la diperhatikan
Expresso
Republik lintas
perairan
hulu dengan penyiaran
tercantuE
4 pp No. 8/1962 d.ibe_
dalam pasal
noreatif,
skripsi
ini
dilakukan
neksudnya adalah penaleketan
tsaaaleh berdeaarkan olahan
data dilshukan
sudnya bertolak telah
peraturan
bersifat
dengan cara netode proposisi
dari
diyatini
perundang-undangan.
den berakhir
khusus yaitu
deduktif
pada suatu kesinpulan
menemukan jawaban atas
Adapun jadwal waktu penelitian
bagai berikut
:
adalah se_
- 12 ASustus
PenSolahan data
: 15 ASustus
_ lO September
Analisis
: 15 Septenber _ 10 Deeetsber
an kapal lalui
penelitian
feri
wilayah
yang diperoleh,
Lusitania
Erpresso
peeairan
Indonesia
yang
masalah
Pengunpulan data : 12 Juni
Potok hasil
rnak_
unun yang kebenarannya
yeng dibahas.
data
peng_
adalah perjalan_
yang tnellasuki dan ne_ dengan oerugikan
ter-
hedap keananan dan pertahenan
negara nerupakan
pelayar_
an yang tidak
Di sanrping tidak
menenuhi
ketentuan tersebut pelayaran
bersifat
lintas
danai
juga tidak
Lueltania terhadap
Erpresso tetentuon
1982 dan ketentuan setiap
terhadap sebuah kapal,
nate hal
nen8indahkan ketentuan_ketentuan
yang berlahu
pada negara pantai.
danai.
pada ununnya yang aliberrakukan
Jadi
tindakan
nerupakan
pelayaran
tindakan
kapal
yang oenyinpang
lintas
danai
lintas
danai yang diberlakukan
kapal yang nelerati
yang dianut
perairan
feri
oleh
Indonesia.
UNcLos ataa
Sebagai obyek penelitian si
ini
adalah
oasalah
norma-norna
hadap kapal Lusitania
nya adalah dilakukan
Nonor g Tahun 19G2 ter_
di
penelitian
bahwa kapal
sejunlah
oahasiswa
Lusitania
ini
Bxpresso
untuk
perairen nenentang
merupakan pelayaran
dianbi I tindakan
integrasi
nenasuki
tersebut
t idak saja
wi layah
latu visa
masuk ke Indonesia,
terhadap
yang tidak
perairan
asing
dengan nem_ Timor Timur
danai, feri
ter_
Lusitania Larangan
akan tetapi
penuopangnya yang tidak
ke
naka perlu
Indonesia.
terhadap kapalnya,
juga
kapal
Karena pelayaran
untuk melarang kapal
Expresso
suatu ke_
yang Eenbawa
Indonesia,
dalam kesatuan negara Indonesia. sebut
diperoleh
dan wartawan nerupakan
yang Denasuki wilayah bawa provokasi
sesuai dengan sifat_
perpustakaan.
penbahasan skripsi
siapulan
dengan
Expresso.
Sedangkan lohasi
Dari
hukun yang berkaitan
petserintah
Peraturan
dalan penyusunan skrip_
ber_
nenpunyai
