ilr v KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2o1s TENTANG BUPATI TANAH BUMBU,

ilr

v

KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAS BUMBU NoMoR '5 TAHUN 2o1s TENTANG PENYELENGGARAAN LAI,U LINTAS JALAN DI V,ILAYAH KABUPATEN TANAH BUMBU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA IfiA

BUPATI TANAH BUMBU, bah\\d dzrlam rangk.t menciplakar kelancardn. dan J{esctamalandan keamanan pelayanar.r kepada maslarakaI pemakaijalarr. dengan semakin pesatnyaperrumbuhar d.m perkembanganlalu lintas. mal
!r!rurIUa'B

b . bahwa perencana, pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas jala.r merupal<€rn sistem penvelenggaraan lalu linras lang menia_kup seluruh kebijaksalaan Pemerintah Daereh Kabupatcn Talah Bumbu berdasarkar-r kewenaigan lintas Kabupaten/Kota sesuaiUndang-UndangNornor22 lahun 2000 ren16691alLl Lintas daj) Angkulan Jalan; c.

Mengingat

:

bahwa berdasarkan pertimbaigan sebagaimara dimatsud dalam huruf a dan humf b, perlu menetapkan peraturall Daerah tentang Penyelenggataan Lalu Lintas Jalan di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbr.r;

1 . Undarg-Undarg

Nomor 13 Tahun 1980 tentane Jaian lLembaran Negara Republik lndonesia Tal]un lq85 \omor 83, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3185);

2 . Undang-Undang Nomor 8 Taiun

1981 tentans HukLrm Acara Pidana (Lembarar NegaraRepublik IndonesicTahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Nesara Republik lndonesia Nomor 3209)t

3 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentans Pembentukai Kabupalen Tanah bumbu darr Kabuparen Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Nesara Republik Indonesia Taiun 2OO3 \omor 22, TambJarr l,embararl Nega,raRepublik Indonesia Nomor 4265);

4 . Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2OO9 tcntang Lalu L i n t a s d a n A n g k u t a n J a l a n l L e m b a r a n N e g a r . LR e p ; b l i k Indonesia Tahun 2009 Nomor q6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

J,

Undang-Undang Nomor i2 Tahun 2011 tentans Pembentukan Peraturan PerundanB-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201l Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Renublik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201:l tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 224, 'lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2071 teirtang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembarein Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317): 9. Peraturan Pemerintai Nomor 80 Tahun 2Ol2 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dijalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara REpublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53461; 10. Peraturai Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OL3 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s468); 11. Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 54 Tahun 2oo9 ientang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah: 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 201.+ tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 60 Tahun 1993 tentang Marka Jalan; 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas; 15. Keputusan Menteri Perlrubungan Nomor : KM 62 Tahun 1993 tentang Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas;

16. Keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM 63 ,I,ahun tentang Persyaratan Ambang Batas laik Jalan, -1993 Kendaraan bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Keroseri dan Bak Muatan Serta Komponen_ kornponennyaj 17. Keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara pemeriksaan Teknis clan laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan: 18. Keputusan Menteri perhubungan Nomor : KM 72 Tahun 1993 rentang Perlengkapan Kendaran Bermotor; 19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 3 Tahur-r 1994 tentang Aiat Pengendaii dan pengaman pemakai ualan; 20, Keputusan Menteri Perhubungan Nomar : KM 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara parkir Kendaraan Bermoto. Di .Jaran; 21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM g5 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Kewajiban melengkapi dan Menggunakan Sabuk Keselarlauan; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 4 Tahun 2008 tentangur-usan Pemedntah yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah KabupaLen Tanah Bumbu Dcerah XabupaLcn Tanah llembaran BuntbuTahun 2008 Nomor nI TambahanLembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu No 2O); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah BumbuNomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, TLrgas P o k o kd a n S u s u n a n O r g a n i s a s iD i n a s D a e r a n K a b r , p a i . n Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten ,I.anah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebasainana telah d i u b a h b e b e r a p ak a l i r e r a k h i r d e n g a n p e r - a t u r a nD a c r c r . Kabupaten Tanah Bumbu Nomorl4 Tahun 2013 tentanq Penrbahan Kedua Atas Pera{uran Daerah NomQr lo Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tuqas Pokok dan Sususnan Organisasi Djnas Dreraf Kabupaten Tanah Bumbu {Lembaran Daerah Kabupaten Tanah BumbuTahun 20 13Nomor14); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomo. 17 Tahun 2014 rentang Anggaran pendapatan dan Belanja D a e r a h K a b u p a l e nT a n a h B u m b u T a h u n A n g g a r a n) O i 5 (Lembaran Daerah kabup.lten Tanah Bumbu Tahun 20 l4 Nomor 171:

Dengan persetujuan Bersama DEqIAN P€RIIAKILAIY

RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU dan BUPATI TANAH BUMBU. MDMUTUSKANi

Menetapkan:

PERJ,TURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARMN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAH XABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Tanal.r Bumbu. 2.

Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggaraan pemerintah daerah.

3 . Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu. 4 . Dewan Perwakiian Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah deu'an perwakilan rakyat daerah kabupaten tanah bumbu. o.

Dinas adalah instansi yang mempunyai tugas di bidang perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu.

5 . Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas yang mempun)'ai tugas di bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Bumbu. 6 . Penyelenggaraan Lalu lintas jalan adalah kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan serta pengaturan dan pengendalian penggunaan jalan yang ditujukan untuk mewujudkan lalu lintas 1,.ang selamat, lancar, tertib, aman efisien dan efektif. 7 . Lalu iintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan. 8 . Jalan adalah jalan yang diperuntukkarr bagi lalu lintas umltm. 9 . Jalan Nasional/Negara adaiah jalan yang \ve\ienang pembinaannva dilakukan oleh Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilavah dan Menteri Perhubungan. 10. Jalan Propinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan oleh Bupati . 1 1. Pembinaan jalan adalah keglatan-kegiatan penanganan jaringan jalan, tcrdiri dari penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka panjang, penyrsunan rencana jangka menengah dan penlusunan program serta perwujudan sasaran yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan.

12. Jalur adalah bagian jalan Kenclaraan.

yang dipergunakan

untuk

1atu jintas

13. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka Jalan, ).ang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda motor. 14. Trotoar adalah bagian jalan yang diperuntukkan

khusus bagi pejalan

KAK]:

15. Berhenti adaiah keadaan tidat bergerak suatu kendaraan untuk sementara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraann-!-a. 16. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan vans tidak bersifacscmentara. 17. Pengemudi adalah orang yang mengemudikal kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor atau oaang yang secara langsung mengawasl caion pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor. 18. Rambu adalah salah satu dari kelengkapan jalan, berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan atau perpaduan diantaranl.a sebagai peringatan, larangan perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan. 19. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan alan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berlungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas. 2O. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas selanjutnya dapat disebut APILL adalah perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarar lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau ken
digerakkan

oleh

26. Kendaraan tldak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan. 27. Moda transportasi adalah sarana kegiatan transportasi.

BA3 II MAKSUD DAN TUJUAN pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah membenkar.r dasar hukum dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan lalu lintasan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk terwujudnya suatu kondisi lalu lintas jalan yang selamar, aman, nyaman, tertib, /ancar, teratur dan ramah lingkungan serta berhasil guna bagi masyarakat.

BAB III PENYELDNGGARAANLALU LINTAS JALAN Bagian Pertama Perencanaan Lalu Lhtas pasal 3 {1) Penyelenggaraan lalu Iintas dan angkutan jalan agar dapat berjalan secara terpadu dengan moda transportasi lain dirtijudkan dengan penyr-rsunan Jaringan Transportasi.Jaian. {2} Jaringan Transportasi Jalan diwujudkan rencana umum jartngan Transportasi jaian.

dengan

menerapkan

(3) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan kebutuhal Transportasi, fungsi, peranan, kapasitas lalu lintas dan kelas jalan. {4} Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan perwujudan unsur-unsur Jaringan tranportasi jalan. (5) Rencana umum jaringan Keputusan BuDati.

transportasi

jalan

ditetapkan

dengan

Pasal 4 Kebijaksanaan pengaturan lalu lintas, dilaksanakan dengan perencanaan lalu lintas yang meliputi inventarisi dan evaluasi tingkat pelal anan, penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan , penetapan pemecahar permasalahan penlrusunan lalu lintas, rencana dan prog.am pelaksanaan peru-ujudannya; Pasal 5 Manajemen lalu lintas di jalan, dilaksanakan dengan rekayasa lalu lintas yang meliputi kegiatan: a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu lintas jalan;

o. perencanaan, pengadaan. pemasangan dan pemeliharaan rambut marka.Jalan APILL alat pengendali dan pengamanan pen.rakai jalan serta alat pengarnanan dan pengamanan jalan. Pasal 6 ( 1 ) S€tjap perencanaan. pembangunan dan pemeliharaan prasarana lalu untas Jalan sebigarmana dimaksud pasal 5 huruf a dilaksanakar_r sesuai dengarl peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliha.aan

rambu, marka jalan, APILL , alat pengendali, dan pengamanan pemakai jalan serta alat penga\rrasan dan pengamanan jalan sebagaimina dimaksucl Pasal 5 huruf b dilaksanakan oleh Dinas.

(3) Ketentuan

mengenai bentuk, ukuran, bahan, q,-arna, taracara penempatan, pemasangan, pencabutan. pemindahan atau penghapusan rambu, marka jaian, APILL, alat pengendali serta alat pengawasan dan pengaman pemakai jalan sebagaimana dimaksud ayat _(2) disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. pasal ?

(1) Pengadaan. pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) dapat dilakukan oleh insransi, lembaga dan badan usaha setelah terlebih dahulu menoapat persetu;uan/ pengesahan dari Kepala Dinas. (2) Persetujuan/pengesahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk: a. penentuan lokasi dan penempatannya; b. pengesahan persyaratan design teknis/ gambar.

Bagian Kedua Pengaturan Lalu Lintas Jalan Paragraf I Penetaparl k€biJaksanaan pasal 8 (1) Pengaturan lalu iintas mellputl kegiatan penetapan kebijaksanaan lalu lintas pada jaringan atau ruas-ruas jalan tertentu. (2) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) vang bersifat perintah dan atau larangan harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan atau APlLl,. (3) Lokasi lokasi penempatan / pemasangan rambu-rambu la1u lintas, marka jalan, APILL sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas.

pasal 9 (i) Rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan iarangan sebagaimana dimaksud pasal g avat {2), mempun}ad kekuatan hukum setelah 60 (enarn puluh) hari sejak ranggar pemasangan. (2) Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud ayat {1) Dinas wajib mengumumkan/mensosiaiisasikan kepada pemakaijalan. (3) Setelah jangka .,vaktu 60 (enam puluh)i hari diumumkan pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan larangan yang dinyatakan oleh rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL. Pasal 10 Pencabutan atau penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL yang bersifat perintah dan /arangan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah dievaluasi dan mendengar pendapat dari instansi terkait.

Paragraf 2 Tata Cara Berlalu lhtas Bagia! Kesatu Kendaraan Bermotor Pasal 11 (1) Pada waktu meng emudikan kendaraan bermotor di ja1an, pengemudi haru s: a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar; b, mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnva; c. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan be.motor, surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji, atau tanda bukti lain l.'ang sah; d. mematuhi ketentuan kelas jalan, rarnbu lalu lintas, marka jalan dan APILL; e. mematuhi ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat; f. mematuhi ketentuan gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir; g. memenuhi persyaratan teknis dan laikjalan; h. Mematuhi ketentuan tentang peringatan dengan bunyi dan sinar serta kecepatan maximum/ minimum; i. memenuhi ketentuan tatacara mengangkut orang dan barang serta tatacara penggandengan atau penempelan dengan kendaraan iain; j.

memakai sabuk ke$elamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor beroda empat atau lebih, dan memakai helm bagi pengemudi sepeda motor atau pengemudi kendaraan bermotor beroda empat a L a ul e b i h y a r r gt i d a k d i l e n g k a p ir u m a h - r u m a h .

{2) Penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang duduk disamping pengemudi wajib memakai sabuk keselamataiL, dan bagi penumpang sepeda motor atau kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang tidak dilenckapi lrmah*rrmah waiib memakai helm.

Bagian Kedua Kendaraan Tldat Bermotor pasal 12 (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan u,ajib memenuhi persyaratan keselamatan. (2) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan sebagai sarana angkutan umum wajib didaftarkan pada instansi yang bertanggungjawab dalam pembinaan di Bidang Lalu Lintas Angktitan Jalan setempat sesuai dengan wilayah kewenangannya. (3) Pengemudi kendaraan tidak bermotor di jalan wajib menggunakan la.jur paling kiri dari jalur serta mematuhi perintah dar.rlarar.rganyang diperintahkan oleh rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL. (4) Pengemudi kendaraan tidak bermotor pada \4,-aktumalam hari wajib memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya. (5) Pengemudi kendaraan tidak bermoto. dila.ang: a.

dengan sengaja membiarkan kendaraan ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan;

b. memba$'a atau menarik benda-benda yang dapat merintangi atau membahayakan pemakai jalan lainnya; c,

menggunkan jalur jaian kendaraan bermotor, jika telah disediakar.r j a l u r k h u s u s b a g i k e n d a r a a nt i d a k b e r m o t o r :

d.

mengemudikan gerobak dan kereta dorong berjalan secara beriringan tanpa memberikan ruang yang cukup bagi kendaraan lain untuk melewatinya. Pasal 13

( 1 ) Helm yang wajib digunakan sebagaimana dimaksud Pasal 11 a)at (1J

hurulj

dan ayat (2) adalah helm yang telah memenuhi persyaratan.

(2) Helm harus digunakan dalam posisi menempel secara erat pada kepala dan tali pengikat dalam keadaal terkunci. Pasal 14 (1) Pengemudi yang terlibat kecelakaan lalu lintas w€r.jib: a. menghentikan kendaraan; b. menolong korban; c. melaporkan diri ke kepolisiar.r terdekat.

(2) Pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor atau oihak vans menyebabkan kecelakaan yang menirnbulkan tr.rusot
{ 1 } Setiap orang dilarang menghentikan

( 2 ) Setiap pengemudi kendaraan umum, dilarang menaikkan dan atau penumpang kecuali Lempat tempat l.Lns telah mcnurunkan ditentukan, atau tempat-tempat yang tidak terdapat rambu larangan berhenti atau par:kir. Pasal L7 ( 1 ) Setiap orang dilarang menggunakan trotoar selain untuk kepentingan pejalan kaki dan kepentingan darurat.

( 2 ) Setiap pejalan kaki wa.jib berjalan pada tempat yang telah disediakan Jraitu trotoar atau bahu jalan sisi kiri jika tidak tardapat trotoar; Pasal 18 ( 1 ) Setiap pejalan kaki v'ajib menyeberang meialLri tempat penleberangan yang telah disediakan/ditentukan sebagai iempat menyeberang berupa garis marka melintang (rzebra cross) atau Jembatan pen-veberangan.

(2) Setiap pengemudi kendaraan $'ajib memperlambat atau menghentikan kendaraannya untuk mendahulukan pejalan kaki yang akan melintasi tempat penyeberangan lrang ditandai dengan marka melintang.

Pasal 19 Untuk keselamatan, keamanan. ketertiban dan kelancaran lalu lintas. pengemudl, pejalan kaki, dan masyarakat yang menggunakan jalan, dilarang: a. berperilaku ]'ang dapat merintangi, membahayakan kebebasan atar,r keselamatan lah:iintas, atau yang dapat menimbulkan kerusakan j a l a n d a n b a n g u r r a nd i j a l a n ; b. menempatkan kendaraan atau benda-benda lainnya di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, pasal 20 Setiap orang dilarang : a. menempel atau menambah sesuatu sehingga mengurangi arli rambu atau memasang sesuatu yang menyerrrpai rambu; b. melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, me.usak atau menghapus marka jalan; c. melakukan perbuatan yang dapat merubah arti, fungsi atau merusak APILL; d. Menempatkan/memasang sesuatu yang dapat menghalangi/ menutup rambu lalu lintas, marka jalan dan APILL dan/atau menghalangi atau mengganggu panctangan pengemudi/pemakai jaian. pasal 2l (1) Hal hal yang mengakibatkan terjadin!.a bangkitan lalu lintas, kepada pemrakarsa wajib mengadakan study analisis dampak lingkungan lalu iintas. (2) Analisis dampak laLti lintas dilakukan pada kegiatan 1,ang perlu melaksanakan anaiisis dampak Lingkungan atau UKL/UpL. (3) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu diluar fungsi sebagai jalar.r dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas harus memperoleh ijin. (4) Ijin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan Oleh Dinas. {5) Penempatan iklan di daerah pengawasan jalan (DAWASJA), dan Daerah Milik Jalan (DAMIJA) harus rnendapatkan rekomendasi dari Dinas dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Bumbu.

Paragraf 3 Pelrreriksaan Keldaraaa Bermotor Pasal 22

( 1 ) Pemeriksaan

Kendaraan Bermotor di jalan keselamatan, keamanan dan ketertiban lalu lintas.

dilakukan

untuk

bermotor di jalan yang dilakukan oleh pemeriksa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi pemeriksaan persyaratan teknis dan laik jalan, yang lerdiri dari:

( 2 ) Pemeriksaan kendaraan

pernerrksaantanda bukti lulus uji bagi kendaraan bermotor *'ajib

lrj1;

b . pemeriksaan fisik kendaraan, meliputi: l sistem rem; 2. Sistem kemudi; 3. posisi roda depan; 4. badan dan kerangka kendaraan; 5. pemuatan; 6. tanda bunyi (klakson); 7. tanda sinar (lampuJampu); 8. penghapus kaca; 9. kaca spion; 10. ban; 1 1. emisi gas buang; 12 . k a c a d e p a n /b e l a k a n gd a n j e n d e l a ; 13. alat pengukur kecepatan; 14. sabuk keselamatan; 15, perlengkapan dan peralatan lrang harus ada dikendaraan. pasal 23 ( 1 ) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilatukan dengan cara yang tidak mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

l2J Pemeriksaan dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik

jalan kendaraan bermotor wajlb menggunakan peralatan yang sesual dengan objek yang akan diperiksa sesuai dengar.r peraru.an perundang-undangan yang berlaku. Pasal 24

( l ) Dalam

hal ditemui pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dlmaksud Pasal 22 ayat {2), oleh petugas pemeriksa pegawai negeri sipil Dinas perhubr-ngan melaporkan dan menyampaikan kepada Penyidik pegawai Ncgeri Sipil (PPNS) Dinas Perhubungan untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l:2)Terhadap pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b angka 1, 2, 3, 4 dan 11 perugas pemeriksa memelintahkan secara tertulis untuk dilakukan uji ulang kepada instansi yang be.wenang di bidang pengujian kendaraan bermotor.

BAB TV PRASARANA JALAN Bagian Pertama Ruang Lalu Lintas Pasal 25 ( 1 ) Jalan sebagai ruang lalu lintas dimanfaatkan sebesar-besarn]ra untuk kepentingan lalu lintas kendaraan dan orang.

(2) Rrrang lalu lintas sebagaimana dimerksud ayar lt) Manfaat.

adalah Dacrah

Jalan yang merupakan..,"a" a...ui.,j t^_.!ui*i^,r*

*n.,".," memberi keleluasaanatau manfaat untuk kepentingan i^tl_,t,rrau"yu.rg meliputi : a. jalur perkerasan untuk kepentingan lalu lintas kendaraarr; b. bahu jalan untuk kepentingan dirurat kendaraan ; c. J€lur trotoar untuk be{alan kaki dan penempat;n perlengkapan "

airldrainase untuk mengalirkan atiran air yang melipah

:ity:.i1. dan lalan I

e, median jalan untuk kepentingan kenda.aan;dan L ruang bebas diatas mang lalu mempunyai tinggi 5 meter,

pemisah jalur lintas

alalu

lintas

sekurang kurangnya

{3) Pada ruang lalu lintas, dilarang mendirikan bangunan dar.r menempatkan benda-benda tanda display dan reklame, kicuali telah mendapat rekomendasi teknis lalu lintas dari Dinas.

Bagian Kedua P€letapan Kelas Jalan pasal 26 (1) Ruas-ruas jalan di Daerah dibagi kedalam kelas-kelas jalan, yang meliplrti jalan kelas l, jalan kelas II, Jalan Kelas IIIA, jala; kelas IIIB dan jalan kelas IIIC. {2) Kelas-kelas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai k a r a k r e r i s r i ks e b a g d ib e r i k u l : a. jalan kelas I, merupakan jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk nuatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan iebih besar dari 1u ton Kecepatan maksimum yang diizinl
c. jj]fl.

t t l A . m e r u p a k a nj a t a n a r r e r i a r o u k o l e k r o ry a n g d a p a . -1: olalul f : lkendaraan termasuk muatan dengan ukuran ieba'r tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melcbihi I B.OOO milimeter dan muatan sumbu te;be;at-yang diizinkan ; ron Kecepatan maksimum yang diizinkan untui jaian kelas IIIA arterr atau kolekror primer : 1. 1OO Km/jam untuk mobil penumpan:1, mobil bus dan mobil barang serta sepeda Motor 2. gO Km/iam 'Jtau untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengar-r tempelan Kecepatan maksimum yang ciiizinkan untuk jilan kelas IIIA arteri ataru kolektor sekunder : 1. 70 Km/iam untuk mobit penumpang, mobit bus dan mobil barang serta sipecla Motor 2.60 Km/jam untuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan.

d . jalan kelas_ lllB, merupakan jalan kotektor yang dapat clilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran iebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjarg tidak melebihi 12.OOO milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan g ton Kecepatan maksimum 1'ang diizinkan untuk jalan kelas IIIB kolektor primer adalah 80 Km/jam untuk mobil prnumpang,mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tidak termasuk kcndaraar-r bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan Kecepatan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas lllts koiektor sekunder adalah : 50 Km/jam untuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tid;k termasuk kendaraan bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan. e . jalan keias IIIC, merupakan jalan lokal yang dapat dilarur kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.OOO milimeter dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ron Kecepatan rnerksimum yang diizinkan untuk jalan kelas IIIC lokal primer adalah : 60 Km/jam untuk mobil penumpang,mobil bus dan mobil balang serta sepeda motor tidak termasuk kendara:rrr bermotor dengan kereta gandengan atau tempelan KecepaLan maksimum yang diizinkan untuk jalan kelas Illi lokal sekunder adalah : 40 Km/jam uatuk mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang serta sepeda motor tidak termasuk kendaraan bermoror dengan kereta gandengan atau tempelan. paeal 22 {1) Penetapan ruas-ruas jalan dalam kelas-kelas sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah dilakukan pengkajian oleh Dinas. (2) Ruas-ruas jalan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas kelas jalan. Pasal 28 (1) Dalam rangka memenuhi perkembangan kebutuhan transportasi dan memperhatikan kondisi prasarana jalan, terhadap ruas-ruas jalan yang telah ditetapkan kelasnya dapat dilakukan evaiuasi atau

peninjauan kembali penetapannya secara periodic 3 tahun sekali dan atau sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan wilayah, (:2) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas. BAB IV PENYELENGGARAAN DAN PENGGUNAAN JALAN Bagian pertatna Penggunaan Jalan bagi Kendaraan Bermotor

Pasal 29 Penggunaan jalan bagi kendaraan berrrLotor harus didalam batasan_ batasan kemampuan kelasjalan darl spesifikasiteknik kendaraan. pasal gO Spesifikasi teknik kendaraan yang diizinkan melewari ruas ialan terientu ditetapkan oleh Dinas merujuk pada spesifikasi teknik standar pabrik. pasal 3l (1) Pengecualian terhadap ketentuan dalam pasal 13 dan pasal 14, hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dispensasi perrgBunaan jalan yang diberikan oleh Dinas dan dituangkan dalam benfirk surat. (2) lzin dispensdsi penggunaan jalan, diberikan dengan mempef mbangkan : a. pemilik kendaraan yang diberikan izin telah membayar kompensasi /biaya penggantian pemeliharaan j;rlan kepada Kas Daerah untuk pemeliharaan jalan ; b. gangguan penyelenggaraan lalu lintas yang ditimbulkan akibat adanya ijin dispensasi tersebut dapat diantisipasi. (3) Besarnya kompensasi pemeliharaan jaian sebagaimana dimaksud avat (2) huruf b, ditetapkan dari hasil perhitungan perkalian antara kelebihan berat kendaraan beserta muatannya, panjang jaian yang ditempuh, standar biaya konstr-uksi jala:-r dan factor kerusakan jalan, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam Keputxsan Bupati.

Bagian Kedua Penggunaa! Jala! Selain Untuk Kepentingan Lalu Lintas Pasal 32 (1) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas hanya dapat dilakukan apabiia gangguan terhadap pen5relenggaraan lalu lintas dapat diantisipasi.

(2) Penggunaan jalal selain untuk kepentingan lalu lintas sebagarmana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dike;akan kewajiban membaya. kompensasi ke Kas Daerah, kecuaii untuk kepentingan yang bersifat sostal. (3) Penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, hanya dapat diselenggarakan setelail mcndapat persctL.jLtanDina:. pasal 93 (1) Permohonan ijin penggunaan jalan selain untuk kepentingan laiu lintas sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (3), diajukan secara tertulis kepada Dinas. (2) Besarnya kompensasi dan tata cara permohonan izin menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sebagaimana dimakiud ayat (1), secara teknis akan diatur iebih lanjut dalam Kepurusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengemanan Jalan pasal 34 (1) Setiap pemakai jalan yang karena sebab apapun telah mengakibatkan n:rsaknya jalan, jembatan dan perlengkapan jalan, dituntut untuk mengganti kerugian yang sesuai dengan nilai kenrsakannya. (2) Setiap kendaraan bermotor dilarar.rg mengangkut bahan beracun, berdebu, berbau busuk, bahan yang mudah meledak, dan oananbahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dan xesenaran umum dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka. (3) Pengecualian terhadap ayat (2) diatas dengan pe.syaratan ketat terhadap spesifikasi kendaraal dalam pengangkutan dimaksud, sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. {4) Setiap kendaraan yang meialui jaia-n di Daerah dilarang mengotori jalan dan mencemari lingkungan yang menimbulkan gangguan keselamatan, kelancaran, ketertiban dan keamanan lalu lintas, Pasal 35 (1) Setiap instansi, badan hukum, dilarang :

organisasi dan / atau perorangan

a. membuat dan memasang portal (alar pembaras tinggi dan lebar kcndaraan); b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan.speed trap (alat pembatas kecepatan kendaraan); c. membuat atau memasang pintu penutup jalan; d. membongkar atau memasang jalur pemisah ja1an, pulau pulau la1u lintas dan sejenisnya; e. membongkar, memotong, membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan; f. menggunakan jalan, bahu jalan/trotoar tidak sesuai dengan funBsinya untuk kep€ntingan lalu lintas;

g. membuka atau membuat ialan masuk: n p e r b u a r a n .l a n g d a p a r b e r a k i b a r m e r u s a k s e b a g i a n T , . l : ! "atau Ur" seluruh badan jalan, membahayakan keselaraar:rn oan Jalan merusak kebijaksanaan pengaturan dan pengendaiian ialu lintas; 1. menyimpan barang/matrial mengganggu lalu lintas.

di daerah manfaat jalan l,,ang dapat

(2) Pengecualian ketentuan diatas dapat dilaksanakan setelah mendapat izin Dinas. Bagian Keempat Pengawasan dan pengamanan Jalan pasal 36 ( 1 ) Daiam rangka pengawasan dan pengamanan jalan dan jemtratan, Dinas mengoperasikan alat pengawasan dan pengamanan jalan l,ang berupa seperangkat alat untuk menimbang kendaraan berriotor 1,ang dapat dipasang secara t€tap atau alat yaltg dapat dipindahpindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan besena muatannya.

(2) Penggunaan alat penimbangan

kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan sebagai alat pengawasan dan pengamanan jalan dilakukan terhadap kendaraan-kendaraan pengangkut barang.

Pelgendalia!

Baglarr Kelima Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Khuaua Angkutan peti Kemas pasal 37

(1J Dinas melakukan pengendalian terhadap kelancaran dan keselamatan lalu lintas negkutan barang dengan kendaraan bermotor khusus angkutan peti kemas ; (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayar (1), meliputi : a. pengusulan penetapan, penambahan atau pengurangan lintasan kendaraan angkutan peti kemas kepada menteri yang terkait untuk jalan propinsi danjalan nasional; b. penetapan, penambahan atau pengurangan iintasan kendaraan angkutan peti kemas untuk jaian kabupaten, jalan propinsi dan jalan nasional yang berada di I'ilayah daerah; c. menetapkan jam operasi angkutan peti kemas pada jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan negara yang berada di $'ilayah daeraht d. menetapkan lokasi parkir dan tempat istirahat semenlara angkutan peti kemas; f. melengkapi lintasan kendaraan angkutan peti kemas dengan perlengkapan jalan yang dibutuhkan; dan

g. memberikan bimbingan dan arahan tentang ketentuan operasional termasuk tata car:a pemuatan peti kemas.

teknis

(3) Bentuk-bentuk pengendalian sebagaimana dimaksud ayar (2) secara teknis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Keenam Kendaraan Derek pasal 38 Untuk menjamin kelancaran, ketertiban, keamanan dan keselamatan lalu linta-s di ja1an, maka bagi kendaraan yang mengalami kerusakan arau kendaraan yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, harus dilakukan penderekankendaraan dengan kendaraan Der&. pasal 39 (1) Penderekan kendaraan dengan kendaraan De.ek sebasaimana dimaksud pasal22, dilakukan oleh Dinas. (2) Instansi, badan hukum, organiseisi atau perorangan dapar melaksanakan penderekan kendaraan dengan kendaraan Derek sebagaimana dimaksud ayat (1J, setelah mendapatkan izin dari Dinas. {3} Penderekan kendaraan dengan kendaraan Derek sebagaunana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), dikenakan retribusi sesuai clcngan ketentuan yar-rg berlatu dalam peraturan Daerah pemakaian Kekayaan Daerair. (41 Ketentuan teknis dan prosedur pemberian perijinan diatur lebih laniut dalam Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Sekolah MengeEudi Pasal 40

( 1 1Pendidikan mengemudi kendar.aan bermotoi bertujuan mendidik dan melatih calon-calon pengemudi kendaraan bernotor untuk menjadi pengemudl yang memiliki pengetahuan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, terampil, dan bertanggung jawab, serta bertingkah laku dan bersikap mental yang baik dalam berlelu lintas di -ia1an.

(2) Pendidikan mengemudi sebagaimana dimaksud ayat {1) pasal ini

dapat diiaksanakan seteiah mendapat rekomendasi Dinas dan tzrn dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

(3) Ketentuan teknis pendidikan mengemudi diatur iebih lanjut dalam Keputusan Buoati.

BAB V PENGAWASAIT DAN PEITGENDALIAN pasal 4l { 1 ) Untuk menyelenggarakan lalu lintas jalan sesuai dengar maksud dan tuJuan penyelenggaraan lalu lintas jalan, dilakukan pensawasan dar] p e n g e n d z t l i alna l u l i n t a s j a L a no l e h B u p a r i d a l a m h a l i n i D - i n a s . 12)Pengendalian lalu lintas jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1r1, meliputi : a. pemberian arahan dan petunjuk dalam Delaksanaan kebijaksanaan lalu lintas; b. pemberian bimbingan daa penl-uluhan kepada masvarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelafsanaan kebijaksanaan lalu lintas.

(3) Pengarri'asanlalu lintas jalan sebagairnana dimaksud dalam alat {1) meliputi pemantauan dan penilaian serta tindakan korektif terhadao pelaksanaan kebijaksanaan 1a1u lintas, yang dllaksanakan secara berkala atau insidentil. BAS VI KETENTUAN PIDANA pasal 42 (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling iama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000,000,00 (lima puluh juta rupiah) (2) Tindak pidana pelanggaran.

sebagaimana

dimal,;sud

pada

at at

(1) adalah

BA8 VII PENYIDIKAN Pasal 43 { 1 ) Penyidikan

terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakr-rkan bersama sama oleh Penyidik umum (POLRI) dan penyidik pegau'ar Negeri Sipil Dinas yang mempunyai tugas di bidang perhubungan sesuai dengan ke'wenangan masing masing yang dimilikin-va.

(2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )a d a l a h : a. menerima laporan atau pargaduan dari sesorang mengenai adanva tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian dengan meminta keterangan dan barang bukti dari pelanggar peraturan daerahi

c. menl'uruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melarang atau menunda pengoperasian kendaraan bermotor.,tidak bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jaian sesuai peraturan daerah; e. meiakukan penyitaan tenda atau surat yang berkaitan pelanggaran peraturan daerah;

dengan

f. mengambil sidikjari dan memotret seseorang; g. memanggil o.ang untuk didengar dan diperiksa sebageri tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dengan pemeriksaan perkara;

dalam hubungannya

i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti aiau pcnsuura tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntur umum, tersangka atau keluarganya; j. membuat den menandatangani berita acara perneriksaan;dan k. melakukan tindakan lain cttpertanggungja$,'abka]l.

menurut

hukum

yang

dapat

(3) Peiaksanaan Penvidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 44 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Peraturan pelaksanaar.r dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paiing iama 1 {satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan dalam Lembaran daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

pasal 45 PeraturanDacraltini mulai berlakupada ranggaldiunclangkar.r. Agar setiap orang dapat nr.nset:r-fllya, memcrjntahkanpcngun.lanqai, Dacr-al.r--rni dcrg.r' pcncmparanny.l clarLlmLcnibrLri. Dirr:rerrr t:11:"tl't Kabup.lteD Tanal-r Buntbu Ditetapkaa di Batulicin pada targgal r' 1.n+e-h. .2Ot5 BUP4.II TAIfAS BUMBU,

di Batulicin

padh ta\CCal 14 scntenbcr 20l.s

DAERAH I(ABUPATENTANAH BUMBU,

SAID AKHMAD LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAJIUN 2015 NOMOR 2I

NOREG PERATURAN DAE}IAH I{ABT'PATDN TANAH BUMBU. PROVINSIXALIMANTAN SELATAN : l',lOp/2015)

PEITJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR ?AHUN 2015 TENTANG PENYDLENGGARAAN LALU LINTAS JALAN DI WILAYAII KABUPATEN TANAH BUMBU I. UMUM Seiring dengar peningkatan pembangunan di segala biclang serta pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dari waktu ke \l,aktu berdampak kepada meningkatnya mobilitas masyarakar yang mengounakan jalan dalam pemenuhan aktifitas sehari-hari. diperiukan adanya pembinaan secara berkesinambungan dalam penyelenggaraan lalu iintas jalan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu Iintas dan angkutar.r yang selamat, aman, lancar, tertib dan teratur, nyaman sefta keterpaduan dengan moda transportasi lainnya, Pembinaan sebagalmana dlmaksud mencakup aspek perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan lalu lintas jalan dengan memperhatikan hal-hal lain yang berkaitan ocngan kep€ntingan umum atau masyarakat pemakai jalan, tata r uarrg, kelestaiian lingkung:rn dan koordinasi antar instansi atau unsur. tekait sesual kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksernaar.r pembinaan dimaksud diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi daerah yang dituangkan daiam bentuk Peraturan Daerah tentane penyelenggaraan Lalu Lintas Jalan yang antara lain memuat ketentua; mengenai Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan, manajemen dan rekayasa lalu lintas, tata cara berlalu iintas, penggunaan jalan. pengendalian dan penga\,'asan lalu lintas. Beberapa ketentuan daiam Peraturan Daerah ini. rnasih memuat hal-hal yang bersifat umum (pokok) , sedangkan untuk hal-hal yang lebih bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Kepurusan Bupati sebagai petunjuk/pedoman pelaksanaannya. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 : cukup jelas Pasal 2 : cukup jelas Pasal 3 : Manajemen lalu lintas adalah kegiatan lalu lintas yang meliputi : perencanaan laiu iintas, pengaturan lalu lintas, pengawasan lalu lintas dan pengendalian lalu lintas.Kegiatan perencanaan lalu lintas, meliputi : a. Inventarisasi dal evaluasi tingkat pelayanan b. Penetapan tingkat pelayanan yang diinginkan c. Penetapan pemecahan permasalahan lalu lintas d. Penlususnan rencana dan program pelaksanaan per-wujuoannya ;

Pelaksanan kegiatan perencanaan didahului dengan. penelitian dan pengkajian terhadap berbagai masalah lalu lintas secara berkala dan/atau secara sewaktu-q.aktu. pengaturan ialu lintas adalah realisasi pelaksanaan dari kebijaksanaan perencanaan lalu lintas. Pengaturan lalu lintas, meliputi pengaturan lalu lintas di jalan kabupaten, jalan propins;i dan jalan nasional. Untuk pengaturar-r di jalan propinsi harus mendapat persetujuan Gubernur dan untuk pengaturan lalu iintas di jalan nasional harus mendapat persetujuan Menterl yang LerKatr. Pengaturan lalu iintas di jalan kabupaten, propinsi dan nasional, meliputi ketentuankerentuan pengaturan lalu iintas yang bersifat perintah, iarangan, ijin dan/atau pembatasan pembatasan yang terdiri dari : a. Penetapan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan di wilayah Daerah ; b. Penetapan laraagan dan/atau perintah menggunakan jalan-jalan tertentu pada jalan di n'iiayah Daerah untuk seluruh kendaraan jenis atau kendaraan tertentu, demi kelancaran angkutan dan arus la1u lintas ; c. Penetapan jalan-ja1an tertentu pada jal€rn di t-ilayah Daerah yang melarang pengemudi pengemudi kendaraan memberikan tandatanda suara di tempat-tempat dan $.aktu tertentu ; d. Pengaturan sirkulasi lalu lintas untuk kelancaran lalu lintas pada jalan di rvilayah Daerah ; e. Penunjukan lokasi tempar tempat penyebrangan orang pada jalan di \rjlayah Daerah ; f. Penunjukan lokasi tempar pemberhentian untuk menaikan dan menuntnkan penumpang (halte) untuk kendaraan umum pada jalan di $'ilayah Daerah ; g. Penunjukan lokasi peirker pada jaian di wilayah Daerah. ; h. Penetapan larangan penggunaan .jalan-jalan tertentLr pada jalan di wilayah Daerah bagi : 1. Macam-macam kendaraan tidak bermotor yangberhubungan dengan muaaan

sumbunya; 2. Kendaraan bermotor yang muatan s u m b u n v a m e l e b i h ib a l a s m a k s r m u m J d n g ditetapkan untuk jalan itu;dar]

3 . K e n d a r a a nb e r m o f o ry a n g m e m p u n l a i u k u r a n lrnggi dan lebar kendaraan melcbihi ba,tas . _maksimum yang ditetapkan untuk jalan jtu. 1. fenetapan muatan sumbu kurang dari yang telah ditetapkan untuk jalan jalan tertlntrl pada jalan di wilayah Daerah oleh karena pemeliharaan atau keadaan bagian jalan yang rusak untuk waktu paiing lama 6 (enam J bulan; j. Penetapan lintasan satu arah dan/atau dua arah untuk jalan-jalan tertentu pada jalan di *'ilayah Daerah baik yang bersifat permanen atau bersifat sementara untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan rerrentu; k. Penetapan lintasan angkutan barang, algkurar] peti kemas dan angkutan alat berat pada jalanjalan tertentu pada jalan di wilayah daerah ; l, Penetapan rute angkutan penumpang umum, angkutan taksi dan angkutan karyawan di wilayah Daerah; m. Penetapan penbatasan jam operasi bagi kendaraan-kendaraan tertentu pada ruas ruas jalan tertentu di wilayah Daerah ; n. Mengusulkan penetapan kelas jalan untuk jalan-jalan kabllpaten kepada Bupati dan/atau penetapan kelas jalan setnentara sampai ada penetapan dari Bupati ; o. Penetapan pengaturan lalu lintas vang bcrsifat perintah dan atau larangan demi keiancaran lalu lintas dan angkutan jalan di u,ilayah Daerah. Pelaksanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana diatas, u'ajib clinyatakan dengan fasilitas perlengkapan ja1an. Kegiatan pengawasaa lalu lintas, meliputi : a. Pemantauan pengkajian dan peniiaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan la1u lintas pada ruas-ruas jalan tertentu di Daerah ; b. Tindakan koiektif terhadap pelalcsaan kebijaksanaan laiu lintas pada ruas-ruas jaian tertentu di Daerah ; c. Malakukan iindakan hokum birgr seriap pelanggaran lalu lintas sesuai dcngan ketentuan yang berlaku, Kegiatan pengendaliar lalu liotas, rreliputi : a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan ialu lintas yang meliputi kegiatan penetapan kebijaksanan la]u lintas pada jaringan atau r-uas-ruas jalan rcnentu ; b. Pemberian bimbingan dan penluluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban

masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas padnjaringan alau ruas iuas julan tertentu.

Pasal 3

alrat (1) : Moda transpotasi lainya yaitu mode transportasi perkereta-apian, angkutan surLgai Can penveberangan danau dan transportasi Udara dan laut. Jaringan Transportasi Jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaar-r LLAJ untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. ayat {2) : Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan (RUJTJ) adalah gambaran keadaan jaringtrn transportasi jalan yang ingin diu.ujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu iintas dan angkutan jaian yang terpadu, baik intra maupun antar moda transportasi. Ayat(3) i Yang dimaksud dengan fungsi adalah kegiatan menghubungkan simpul dan ruang kegiatan menurut kepentingannya yang meliputi kepentingan lalu lintas dan kepentingan angkutan. Yang dimaksud dengan peranan adalah ringkat hubungan antal- simpul dan ruang kegiatan menurut fungsinya, yang dikelompokkan dalam Jaringan antar kota, kota dan pedesaan menurut hirarkinya masing-masing. Yang dimaksud dengan kapasitas lalu lintas adalah volume lalu iintas dikaitkan dengan Jenis, ukuran, daya angkut, dan kecepatan kendaraan.

Yang dimaksud kelas jalan adalah klasiilkasi jalan berdasarkan muatan sumbu terbcrat (MST) dan karakreristik lalau lintas. jaringan ayat (4) : Unsur-unsur jalan transpo.tasi meliputi I a. Simpui berupa terminal transportasi jaian, terminal angkutan sungai dan danau, stasiun l(ereta pelabuhan ap1, penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara. b. Ruang kegiatan berupa kawasan pemukiman. industri. p e r t am b d n g an . p9rtanran, kehutanan, Perkantoran, perdagangan, pariwisata dan sebagainya. c. Ruang lalu iintas berupa jalan, jembatan atau lintas penyeberangan. ayat (5) : Cukup jelas Pasal 4 : Kegiatan inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui tingkat pelayanan pada setiap ruas jalan dan persimpangan.

Yang dimaksud dengan tingkat pelayanan adalah merupakan r u a s j a l a n d a r r p e r s i m p a n g a nu h t u k m e n a m p u n q :k:mSmpuan lalu _ l t n t a sd e n g a n l e t a p m e m p r r h a t i k a n f a k r o r k e c e p a r a nd a n Keselamatan. D.alam- menentukan tingkat pelayanan yang dilakukan dengan memperhatikan : a. rencana umum jaringan transportasi jalan; b. peranan, kapasitas, dan karakteristik jalan; c. kelas jalan; d. karakteristik lalu lintasj e. aspek lingkungan; L aspek sosial dan ekonomi.

diinginr:an,

Maksud rencana dan program penvr.{udan dalam ketentuan ini antara lain meliputi : a. penentuan tingkat pelayanan yang diinginkan pada Setiap r u a sj a l an d a r p e r s i m p a n g a n b. usulan aturan-aturan lalu lintas yang akan ditetapkan pacla s e r i a p, u a s j a l a n d a n p e r s i m p a n g a r : c. usulan pengadaan dan pemasangan serta pemeliharaan rambu-rambu lalu Iinras. marka jalan. alal p;mbcri syar.l lalu Iintas, dan alat pengendati dan pengaman pemakai jalan. d. usulan kegiatan atau tindakan baik untuk keperluan penj -rsunan usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c maupun penl.rrluhan kepada masyarakat. Pasal 5 huruf a Dilaksanakan oleh Dinas Urusan Daerah huruf b Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal8 ayat(1) Pengaturan lalu lintas rnerupakan bagian dari kegiatan nanajemen lalu lintas penetapan berupa kebijaksanaan laiu lintas pada.;arrngan arau ruas-ruas jalan tertentu, antara lain penataan sirkltlasi lalu lintas, penentuan kecepatan maksimum dan/atau perintah bagi pemakai jalan yalg dinyatakan dengar.r rambu marka dan APILL. Ayat (2) cukup jelas Ayat (3) c]-lkup jelas Pasal 9 : cukup jelas Pasal 10 Yang dimaksud Instansi terkait antara lain Kepolisian, Dinas Kimpraswil Daerah Dinas/lnstansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasall1 ayat(1) hurui a: Yang dimaksud mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar adalah tanpa dipengaruhi keadaan sakit, lelah atau meminum sesuatu yang mengandung alcohol atau obat bius sehingga mempengarul.ri kemampuannya dalam mengemudikan kendaraan ataupun oleh hal lain huruf b,c,d,e : cukup jeias. huruf f : Yang dimaksud gerakan lalu lintas kendaraan bermotor, antara lain yaitu melewati, berpapasan, membelok, memperlambat kendaraan, posisi kendaraan di jalan,

jarak antara kendaraan dan hak utama pada persrmpangan dan perlintasan sebidang sesuai ketentuan yang berlaku, yang dimaksud persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunanj peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, permuatan, rancangan texnis kendaraan sesuai dengan peruntukannla, emisi gas Duang, penggunaan, pcnggandengan, dan pencmpelan kendaraan bermotor sesuai ketentuan !.ang berlaku. yang dimaksud laik jalan adalah persvaratan minimum kondisi suatu kenclaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegalr tedadinya pencemaran udar.r dzrn kebisingar-r lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. huruf h, i, j : cukup jelas at'at (2) : cukup jelas Pasal12 : cukup jelas Pasal13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan vaitu neliputi : a) Tempur-ung, yaitu bagian yang keras dan hzrlus merupakan bagian paling luar dari helm; b) Pelindung Muka, yaitu bagian muka helm yang dapat melindungi sebagian atau seluruh bagian muka dan terbuat da.i bairan bening; c) Lapisan Pelindung, 1-aitu lapisan heim bagiar] dalam yang dipasang dengan maksud untuk menyerap energi be1-rturan; d) Lapisan Pengaman, yaitu lapisan lunak 1,ang dipasang dibagian paling dalam dari helm untuk memberikan kenyaaanan pada $'aktu digunakan d a n j u g a b e r f u r ' r B s iu n r u k m c l i n d u r r g r k c p c l a pemakainya; e) Tali Pcmegar.rg,yaitu bagian dari helm berup.r tali yang dilengkapi der]gan kunci pengikat yang berfungsi sebagai pengikat helm dengan kepala pemakainya sehingga tidak mudah lepas; ! Tutup Dagu adalah kelengkapan dari tali pemegang yang menutupi rahang bau'ah pemakai helm, pada waktu tali pemegang dalam keadaan terkunci g) Pelindung Mata, yaitu bagian deri heim ]ang terbuat dari bal-ran bening dan berfungsi melindungi mata pemakainya; h) Lubang Ventilasi, yzritu pada heim yang dibuat agar ada sirkulasi udara di dalam helm; i) Lubang Pendengaran, yaitu lubang pada heim yang terletak dibagian tclinga, sehingga pemakai tetap dapat mendengar pada u'aktu menggunakan hclm j) Jaring Helm, laitu bagian dari heim yang langsung bcrsentuhan dengan kepala dan ukuran iaring helm dapat bersifat tctap atau dapat diubah ubah pemakainya.

k) Tempurung helm clan lapisan pelidungnya harus menutupl bagian kepala dan ditemskan sekurang_ kuiangnya sampai pada kedua sisi clari kepaia. ayat (2) : cukup jelas Pasal14 ayat(1); Dalam ha1 keadaan tertentu/memaksa pengemudi trdak dapat melaksanakan menghentikan kcr-rc1:rraan den menolong korban, maka pengemudi segera melaporkan kejadian kepada kepolisian terdekar seiambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) -jam. Keadaan tertentu/mcmaksa yaltu keaclaan J.ang bilamana pengemudi menghentikan dan atair menolong korban maka keselamatal-r ji\\.a dan atau kendaraannya terancam. ayat (2) cukup jelas Pasal 15 . cukup jelas Pasal 16 cukup jelas Pasal 17ayat(1) Yang dimaksud dengan kepentingan dar-urat J,.aitlr diantaranya digultakan untuk kepentingan apabila badan jalan terdapat halangan arau kendaraan pengejar kejahatan atau untuk le$,at kendaraan kematian/mobil jenazah. ayar (2) cukup jelas Pasal 18 cukup jelas Pasal 19 Huruf a Yang dimaksud dengan merintangi antara lairl menyeberang jalan ridak pada tempat vang telah Cisediakan, menggembala he$'an di ja1an, pengemudi memotong jalan, mengangkut barang atau meieu,ati kendaraan lain sedemikian rupa sehingga mengganggu pengemudi lainnya. 1'ang dimaksud mernbahayakan kebebasan atau keselamatan laiu lintas antara lain berjualan di jalan I melakukan kegiatan dijalan selain untuk kegiatan lalu jalan lintas dan angkutan di tanpa izrn, mengemlldikan kendaraan bermotor vang tidak memenuhi persyaratan teknis dan iaikjalan, Pengertian yang dapat menimbulkan kerusiakan ja1a1.l antara lain daiarn hal pengemudi mengangl:ut muatan melebihi daya duku:ng jalan dan/atau mcjlebihi kapasitas kendaraan hur-uf b : Penempatan yang tidak sesuai dengan perltntukkan antara lain meliputi penempatan kendaraal] sesuai dengan rambu-rambu jalan misalnya parkir tidak di tempat yang ditunjuk oleh rambu/marka. Menempatkan barang schingga mcnggdnggu kelancaran dan keamanan lalu lintas, termasuk kegiatan yang menimbulkan rintangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pasal 20 :cukup jelas Pasal 21 ayat (1) : yang dimaksud dengan Bangkitan lalu lintas adalah suatu kawasan atau tata guna lahan yang menimbulkan gerakan lalu lintas dan atau perjalanan orang dan barang sebeLgaiawal pergerakan perjalanan menulu auatu tempat dan atau kawasan vang lain.

ayat (2) : yang.dimaksud dengan analisis dampak lingkungan lalu lintas adalah suatu proses kegLtan p!,.r"1iiir,., clan pengkajian terhadap kawasan dan fasilitas umum di lir.rgkungan sisi jalan. ayat (3) : cukup jelas ayat (.1): cukup jelas ayat (5) : yang dirnaksud Daerah pengawasan Jalan (DAWASJA) m.erupakan sejaiur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan yalg ada di bar,vah penga\vasan pembinzrar-r jalan. yang dimaksud Daerah Milik Jalan (DAMIJA) adalalr suatu daerah sepanjang jalan yang dikirj kanar.r dibatasi oleh patok baras pemilikan tanah. Pasal22 cukup jelas Pasal 23 ayar (1) cukup jelas ayat (2) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini antara lain mencakup alai uji rem, gas huang, penerangan, slat timbang portable, aiat uji sistem kemudi dan dudukan roda, alat uji standar kecepatan, alat uji kebisingan dan alat uji lain yang dibutuhkan. Pasal 24 cukup jelas Pasal25 ayat (1) cukup jelas Ayat (2) cukup jelas Al'at (3) Bangunan dalam hal ini adalah semua bangunan 1'ang dapat berupa bar-rgunan permanent atau bukan permanent seperti misalnya : kios rokok, kios pedagang kaki-S, kios phone, kios buah-buahan dan bangunan-bangunan lain yang scjcrus. Benda-benda dalam ha1 ini adalah semua benda 1'ang dapat berupa bahan galian golongan "C" antara lain : pasir, batu, krikil, tanah dll Tanda dispiav dalam ha1 ini semua benda atau tulisan yang dapat menampilkan pesan-pcsan yang dapat memancarkat cahava atar-r tidak memancarkan cahaya yang digerakan secara mekanis atau elektronisi. Reklame dalam hal ini adalah reklamc ]-ang tcrdiri secara statis maupun reklame berjalan (reklane 1'ang menempel di kendaraan bermotor). Khusus untuk di median jalan dilarang dilakukan pemasangan reklame, kecuali untuk median jalan yang mempunyai lebar lebih dari 1 meter dapat diperoleh dengan catatan lebar reldame tida.k boleh melebihi dari Lebar: median jala-n. Pasal 26 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas Pasal 27avat (1) : Penetapan kelas jalan didasarkan kepada betas a b.ltasan kemampuan jalan, spesifikasi teknik kendaraan dan Karakrerisrik lalu lintas. ayat (2 : Cukup Jelas Pasal 28 ayat (1) dan {2) ; Cukup Jelas Pasal 29 i Batasan-batasan kemampuan jalan, yang meliputi: 1. Daya dukungjalan dan kelas jalan 2. Jari-jari horizontal / tikungan

3. Gradien 4. Lepadatan lalu linta> 5. I{ecepatan rencana Spesifikasi teknik kendaraan, yang melipuri : 1. Muataq sumbu terberat {MST} kendaraan terhadap daya dukungjalan; 2. Dimensi, kor-rfigurasi dan day.r sumbu kendaraan terhadap jari-jari horizontal /tikungan dan dimensr lebarjaian; 3. Daya penggerak terhadap gradient; zl. Kepadatan lalu lintas terhadap rvakru pen.goperasian kendaraan; 5. Kecepatan rencana tel.hadap tingkat pelay€rnanjalan Pasal 30 : Spesifikasi teknik kendaraan yang diizinkan meleu,aLi fr:rasjalan rertentu, hanya dapatdilakukan apabila : a. MST kendaraan bermotor lebih kecil atau samil dengan daya dukungjalan dan kelasjalan ; b. Jari-jari pergerakan membelok kcndaraan lebih kecil atau sama dengan jari-jari horizontal / tikungan jalan; c. Daya penggerak kendaraan belrrotor 5,5 KW / Ton untukgradienT%: d. Waktu operasi disesuaikan dengan kepadatan ialu ltntas; e. Dimensi kendaraan beserta muatannta tidak melebihi batas maksimum yang telah ditetapkar.r dan melintasi yang sesuai dengan peruntukkannva. Pasal 31 ayat(1): Permohonan surat izin dispensasi penggunaan jalan. secara tertuiis oleh pemilik/ pemegang kuasa kendaraan kepada Dinas, dcngan rrrelampirkan : a. Foto copy buku uji yang masih berlaku ; b. Foto copy KTP yang masih belaku ; c. Foto copy STNK yang masih berl.rku ; d. Data spesifik teknik kendaraan yang meliputi : e. Jenis dan volume barang yang diangkut ; f. Daerah pengoperasian kendaraan g. Waktu pengoperasian kendara:rn h. Rekomendasi Dinas PU. Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang. ayat {2) dan (3) : Cukup Jelas Pasal 32 ayat (1): Pada dasatnya jalan digunakan untuk kepantingan lall1 lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentll dan dengan tetap mempertimbangkan keselarnatan dan ketertiban lalu lintas umum, .jalan dapat diizir.rkan digunakan selain untuk kepantingan lalu lintas antara lain untuk perlombanaan atau pacual], hdjatan, pedagang kaki-S dan sebagainya. Atau dengan kata lain bahwa setiap kegiaran yang menyebabkan terjadinva limpahan orang atau kendaraan ke jalan sehingga mengganggu keselamatan dan kelancaraan 1alu lintas umum, llraka perlu dikendalikan dengan perlzinali penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.

al.at (2) : Permohonan izin pcnggunaan jalan selain Llntuk epentingan iaiu lintas, diajukan secara tertulis kepada Dinas selambat_lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan, ."-angdilengkapi delrgan : a. Maksud dan tujuan l(egiatan; b. Rcncana lokasi; c. Rencana \i,aktu; d. peserta kegiatan; e. Sarana yang dipergunakan. ayat (3J : Cukup Jelas Pasal 33 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas Pasal 34 ayat (1) s/d (a) : Cukup Jatas Pasal 35 ayat (1) hurul a. s/d huruf e. : Cukup Jelas ayat (1) huruf g: Jalan masuk adalah seluruh -1alan vang mempunyat jalan akses ke -vang dipergunakar untuk lalu lintas un1um, kecuali jalan masuk yang menuju ke halaman rumah, ayat (1) huruf h. dan hun_rf i. : Cukup Jelas Pasal 36 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas Pasal 37 ayat (1), (2) dan (3) : Cukup Jelas Pasal 38 : Cukup .Jalas Pasal 39 ayat (1) s/d {a} : Cukup Jelas Pasal 40 ayat (1) : Cukup Jeias ayal (2) . Rekomendasi Dinas Perhubungan diberiktrn dengau memperimbangkan : 1. Kesanggupan memiliki atau menguasai lapangan yang mcmenuhl persyaratan pr-:rktck untuk mengemudikan kenclaraan bermotor dan untuk garasi kendaraan, 2. Kesanggupan memiliki atau menguasai kendaraan tlermotor )-ang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. 3. Kesanggupan untuk memperkerjakan instruksi yang memiliki kualifikasi. ayat (3) : cukup Jelas P a s a l4 1 cukup jeias Pasal 42 cukup jelas .+3 Pasal cukup jelas Pasal 44 cukup jelas .+5 Pasal cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAI{ DAERAH KABUPATEN TANAI{ BUMBU NOMOR..