igi.fisipol.ugm.ac.id

DATABASE GOOD PRACTICE Initiatives for Governance Innovation merupakan wujud kepedulian civitas akademika terhadap upaya mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP UNAIR, DAN FISIP UNHAS. Sekretariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 email: [email protected]

igi.fisipol.ugm.ac.id

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan: Belajar dari Kabupaten Gowa dalam Mengemas Kebijakan Pendidikan Sektor Sub-sektor Provinsi Kota/Kabupaten Institusi Pelaksana Kategori Institusi Penghargaan

Kontak

Mitra Peneliti dan Penulis

Pendidikan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) Sulawesi Selatan Gowa Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Fajar Institute Pro Otonomi Award Kategori: Grand Award Pelayanan Publik Tahun: 2010 Idris Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa JL Mesjid Raya No. 30, Sungguminahasa. 92111. Telepon: (0411) 867774,865195, Faksimili (0411) 881631 email: website: Atiyatul Izzah dan Erwin Endaryanta

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? Kesadaran terhadap pendidikan minim, terbukti indeks pendidikan masih berada di 10 terbawah dari 23 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan Apa tujuan program/kebijakan tersebut? Memperbaiki akses pendidikan bagi siswa SD-SMA dan memperbaiki kualitas pengajaran di sekolah Bagaimana gagasan tersebut bekerja? Menggratiskan biaya sekolah siswa SD-SMA, memperbaiki sistem pengajaran dengan cinema class atau Punggawa D’emba education dan mengangkat satpol pendidikan untuk mendisiplinkan siswa dan guru. Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat?

Ichsan Yasin Limpo, Bupati Gowa dengan tim pelaksana Dinas pendidikan Kabupaten Gowa Apa perubahan utama yang dihasilkan? Meningkatnya cakupan siswa di jenjang pendidikan SD-SMA. Siapa yang paling memperoleh manfaat? Siswa dan Orangtua Siswa SD-SMA

Ringkasan Kebijakan Pendidikan Gowa memiliki beberapa nilai tambah dibanding pendidikan gratis provinsi Sulawesi Selatan. Pertama¸ pembebasan pembiayaan tidak hanya berlaku 9 tahun tapi sampai 12 tahun, dari SD sampai SMA. Kedua, Penerapan kurikulum Punggawa D’emba dan mengaktifkan manajemen berbasis sekolah. Ketiga, perekrutan pamong praja yang bertugas menjemput para guru yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah tempat mereka mengajar. Di beberapa daerah terpencil, masyarakat setempat yang diberdayakan menjadi pamong praja. Keempat, sanksi tegas berupa mutasi guru yang terbukti melakukan penarikan pembayaran ke siswa. Selain sanksi untuk guru atau kepala sekolah yang masih melakukan pungutan, diterbitkan perda wajib belajar yang merupakan lanjutan perda pendidikan gratis. Salah satu pasalnya memberlakukan sanksi berupa denda Rp 50.000.000,- bagi orang tua siswa yang kedapatan tidak menyekolahkan anaknya. Mekanisme pengajaran Punggawa D’emba Education berarti visualisasi pengetahuan dan penyediaan teknologi yang tepat, maka siswa dipacu agar lebih tertarik terhadap ilmu pengetahuan. Pengajaran ini bentuk sintesis dari pengajaran dan hiburan atau edutaiment. Selain mengenalkan dan mengajarkan muatan lokal budaya dan adat istiadat setempat kepada siswa, juga memuat mata pelajaran umum lainnya, seperti, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Dalam menjalankan program pembelajaran Punggawa D'emba ini, setiap sekolah telah disiapkan satu ruangan khusus yang disebut dengan cinema class. Dalam kelas tersebut siswa lebih bisa mengeksplorasi pengetahuan tidak hanya lewat teks tetapi juga dalam bentuk tiga dimensi atau film. Pemda juga mendisiplinkan siswa dan pendidik melalui bantuan Satpol PP pendidikan. Kegiatan yang pertama kali dibentuk awal tahun 2009 pada

awalnya hanya di tingkat SD. Pada awal 2010 semua jenjang pendidikan telah memiliki Satpol pendidikan. Hingga saat ini, terdapat 525 staf Satpol pendidikan yang dipersiapkan untuk mendukung kelancaran kegiatan tersebut. Para petugas tersebut bertugas untuk mengawasi anak bolos, menjemput antar guru yang bertempat tinggal 1,5 Km lebih dari sekolah, mengatur lalulintas kepulangan anak-anak sekolah. Bahkan guna kelancaran kegiatan, pemerintah daerah membuka akses ke 0811414222 atau 0811417240 bagi masyarakat yang ingin melaporkan daerah yang kerap dijadikan tempat membolos siswa. Implementasi dari Perda No 4 tahun 2008 yang diterbitkan itu antara lain telah memberikan sanksi kepada sejumlah guru yang melanggar Perda pendidikan gratis. Untuk menjamin berlangsungnya pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, mekanisme sanksi diberlakukan bagi guru maupun kepala sekolah yang nekat memungut biaya pendidikan kepada siswa. Guru atau kepala sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi mutasi jika terbukti melakukan pungutan-pungutan yang masuk dalam 14 jenis larangan pungutan pembiayaan. Komite sekolah pun dipertegas tidak boleh menerima sumbangan dari orangtua murid di sekolah itu. Selain sanksi kepada guru dan kepala sekolah untuk menjamin pendidikan gratis, Perda No 10 Tahun 2010 dikeluarkan terkait tentang Sanksi Hukum bagi Orang Tua yang tak menyekolahkan anaknya. Sanksi denda 50.000.000 bagi orangtua yang tidak menyekolahkan anak usia sekolah tanpa alasan rasional. Perda tersebut diberlakukan untuk menjamin setelah pihak aparat sekolah mengondisikan sekolah gratis, para orang tua siswa mendukung program tersebut. Kini hampir tak ada lagi warga Kabupaten Gowa khususnya anak usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan atas yang bersekolah akibat kesulitan biaya pendidikan.

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pendidikan: Belajar dari Kabupaten Gowa dalam Mengemas Kebijakan Pendidikan

2

http://igi.fisipol.ugm.ac.id

Profil Good Practice I. Latar Belakang Kabupaten Gowa merupakan salah satu kota pusat kebudayaan di Sulawesi Selatan. Bertetangga dengan Kota Makassar, pusat kota Kabupaten Gowa bisa ditempuh dalam waktu seperempat jam melalui perjalanan darat. Daerah tersebut terdapat Kerajaan Gowa, yang menjadi salah satu poros kekuasaan di Sulawesi Selatan terutama pada jaman penjajahan Belanda. Kepahlawanan Sultan Hasanudin, sebagai salah satu raja Gowa telah menjadi simbol patriotisme rakyat Sulawesi selatan. Sejarah kejayaan masa lampau, berbanding terbalik dengan data BPS yang menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)2010 Kabupaten Gowa berada di posisi 10 terbawah dari 24 Kabupaten/ Kota di sulawesi selatan. Bahkan hingga tahun 2010, Indeks Pendidikan Kabupaten Gowa (69,8) masih lebih buruk dibandingkan indeks pendidikan provinsi Sulawesi Selatan (75,92). Kenyataan tersebut mendorong pemerintah daerah Kabupaten Gowa melakukan banyak reformasi pendidikan. Kenyataan mengenai buruknya kondisi pendidikan tersebut membuat pemerintah daerah menaruh perhatian besar terhadap pendidikan. Pendidikan merupakan aspek penting dalam pertimbangan pelayanan hak dasar warga negara. Manifestasi kebijakan nasional dari pelayanan tersebut berupa pendidikan gratis 9 tahun SD-SMP dengan menganggarkan 20 persen dari APBD. Kebijakan mengenai penganggran tersebut telah menjadi prioritas diberbagai daerah, termasuk diantaranya yang terjadi di Kabupaten Gowa. Penggratisan biaya bahkan tidak hanya sampai sekolah menengah pertama tapi hingga sekolah menengah atas. Secara politik, Kabupaten gowa dengan Sulawesi Selatan memiliki kedekatan. Tidak hanya dalam kultur sosial politik1, tetapi figur politik yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Syahrul Yasin Limpo, gubernur Sulawesi Selatan, dulunya merupakan Bupati Gowa. Sedangkan Ichsan Yasin Limpo (Bupati Gowa 2005 - sekarang) adalah adik kandung Syahrul Yasin Limpo. Kedekatan tersebut untuk menjelaskan komunikasi politik dan kesamaan misi kebijakan, termasuk yang sangat tenar di Sulawesi selatan mengenai Pendidikan

1

Misalnya, masih kuatnya partai Golongan Karya di Gowa dan Sulawesi Selatan

gratis. Kabupaten Gowa menjadi salah satu2 pelopor pendidikan gratis 12 Tahun di Sulawesi Selatan. Anggaran Program yang dinamai dengan Wajib Belajar 12 Tahun Universal tersebut bersumber dari APBN dan APBD Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan perbandingan 40 (provinsi): 60 (Kabupaten / Kota) untuk pendanaan pendidikan gratis. II. Inisiasi Inisiasi pendidikan gratis di Kabupaten Gowa bertepatan dengan inisiasi program pendidikan gratis provinsi. Melihat dari latar belakang kedekatan politik dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, hal tersebut bukanlah sesuatu yang kebetulan. Pendidikan gratis 12 tahun di kabupaten Gowa diinisiasi oleh Bupati Ichsan Yasin Limpo lewat Peraturan Bupati Gowa no. 8 Tahun 2008. Peraturan tersebut memayungi segala bentuk kebijakan terkait pendidikan gratis tidak hanya 9 tahun (SD - SMP) tetapi 12 tahun (SD - SMA). 3 Sehingga sejak tahun tersebut, diberlakukan pendidikan gratis dapat berlaku mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah lanjutan atas baik negeri maupun swasta di Kabupaten Gowa. Langkah berani pemerintah Kabupaten Gowa tersebut menjadi cikal bakal kebijakan pendidikan gratis 12 tahun untuk tahun 2012 di Provinsi Sulawesi Selatan. Kebijakan Pendidikan Gowa memiliki beberapa nilai tambah dibanding pendidikan gratis provinsi Sulawesi Selatan. Pertama¸ pembebasan pembiayaan tidak hanya berlaku 9 tahun tapi sampai 12 tahun, dari SD sampai SMA. Kedua, Penerapan kurikulum Punggawa D’emba dan mengaktifkan manajemen berbasis sekolah. Ketiga, perekrutan pamong praja yang bertugas menjemput para guru yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah tempat mereka mengajar. Di beberapa daerah terpencil, masyarakat setempat yang diberdayakan menjadi pamong praja. Keempat, sanksi tegas berupa mutasi guru yang terbukti melakukan penarikan pembayaran ke siswa. Selain guru, sanksi berupa denda Rp 50.000.000,- berlaku bagi orang tua siswa jika kedapatan tidak menyekolahkan anaknya. 2

3

Kabupaten lain di Sulawesi selatan yang sudah menerapkan pendidikan gratis 12 tahun adalah Enrekang, Sinjai, dan Luwu Timur. Pada tahun tersebut, inisiasi pendidikan gratis di Provinsi Sulawesi Selatan masih 9 tahun atau SD-SMP.

Gbr. 1. Kelas multimedia dilengkapi dengan teknologi memadai di SMP Negeri 4 Sungguminasa, Kab. Gowa

Desain inisiasi tersebut terus berkembang dari awal mula pendidikan gratis 12 tahun digagas. Inisiasi pendidikan gratis di kabupaten Gowa mengalami banyak dinamika inovatif. Karena kebijakan terkait dengan pendidikan terus mengalami perbaikan dari waktu ke waktu. Prioritas tidak semata mengenai penggratisan biaya pendidikan tetapi juga pada manajemen sekolah yang baik. Sehingga modifikasi kebijakan terkait dengan pendidikan diperluas ke persoalan mutu pengajaran dan kemudahan akses guru-siswa menuju sekolah. III. Implementasi Setelah 2008, beberapa kebijakan yang menunjang kemajuan pendidikan muncul di Kabupaten Gowa. Penganggaran pemerintah untuk menunjang program sangatlah penting. Terutama untuk menjalankan beberapa program terkait pendidikan. Misalnya, alokasi anggaran pendidikan gratis pada APBD 2011 sebesar Rp 16.929.780.900. Pada tahun yang sama, juga diselenggarakan Punggawa D’emba Education Program (Inovasi Metode Pembelajaran) dengan alokasi anggaran Rp 8.000.000.000 serta program pendidikan menengah Rp 2.171.259.912. Termasuk program peningkatan mutu dan tenaga kependidikan Rp 7.830.216.250, Program Pendidikan Non Formal Rp 3. 828.146.400 serta Program PAUD sebesar Rp 4. 032.050.000,-. Dari perincian tersebut memperlihatkan bahwa alokasi dana pendidikan tidak hanya untuk program pendidikan gratis, tetapi juga pembenahan kualitas pendidikan dari aspek lain. Selain menetapkan anggaran pendidikan di atas 20 persen dari keseluruhan APBD, Kabupaten Gowa juga berhasil membuat sejumlah regulasi berupa Perda No.4 Tahun 2008 tentang Pendidikan Gratis SD-SMA. Implementasi dari Perda No 4 tahun 2008 yang diterbitkan itu antara lain telah memberikan

sanksi kepada sejumlah guru yang melanggar Perda pendidikan gratis. Untuk menjamin berlangsungnya pendidikan gratis di Kabupaten Gowa, mekanisme sanksi diberlakukan bagi guru maupun kepala sekolah yang nekat memungut biaya pendidikan kepada siswa. Guru atau kepala sekolah yang melanggar akan dikenai sanksi mutasi jika terbukti melakukan pungutan-pungutan yang masuk dalam 14 jenis larangan pungutan pembiayaan. Komite pun dipertegas tidak boleh menerima sumbangan dari orangtua murid di sekolah itu. Komite boleh menerima sumbangan yang berasal dari orangtua yang tidak memiliki anak yang bersekolah di sekolah bersangkutan. Empat belas jenis larangan pungutan tersebut meliputi: 1. Permintaan Bantuan Pembangunan 2. Permintaan bantuan dengan alasan dana sharing 3. Pembayaran buku 4. Pembayaran iuran Pramuka 5. Pembayaran lembar kerja siswa (LKS) 6. Pembayaran uang perpisahan 7. Pembayaran uang photo 8. Pembayaran uang ujian 9. Pembayaran uang ulangan/semester 10.Pembayaran uang pengayaan/les 11.Pembayaran uang rapor 12.Pembayaran uang penulisan Ijazah 13.Pembayaran uang infaq 14.Serta pungutan lainya yang membebani baik siswa maupun orang tua siswa Implementasi kebijakan pendidikan gratis 12 tahun di Kabupaten Gowa tidak membuat pemerintah berhenti melakukan pengembangan pendidikan. Justru inovasi selanjutnya lahir untuk menguatkan kualitas pendidikan gratis yang telah diimplementasikan. Misalnya, penguatan basis pengajaran dan manajemen sekolah. Perbaikan sistem pengajaran juga dilaksanakan melalui konsep edutainment(sistem pengajaran yang menghibur). Nama programnya adalah Punggawa D’emba. Mekanisme pengajaran ini ditampilkan melalui visualisasi pengetahuan dan penyediaan teknologi audiovisual, maka siswa dipacu agar lebih tertarik terhadap ilmu pengetahuan. Selain mengenalkan muatan lokal budaya dan adat istiadat setempat kepada siswa, juga memuat mata pelajaran umum lainnya, seperti, IPA, IPS, Bahasa Inggris. Sekolah yang menerapkan program ini berarti telah menyiapkan satu ruangan khusus yang disebut dengan cinema class. Kelas tersebut mendorong siswa lebih bisa mengeksplorasi pengetahuan tidak hanya lewat teks tetapi juga dalam bentuk tiga dimensi atau film.


4


Tujuan dari program ini adalah bagaimana memberikan kemudahan kepada siswa untuk memahami materi secara langsung lewat visualisasi (film dokumenter). Desain penyusunan materi juga memadukan unsur muatan lokal dan nasional, dengan penayangan melalui media audiovisual (dikemas dalam pembuatan film lokal). Manfaat yang di dapatkan bagi siswa adalah proses pembelajaran yang menghibur dan menyenangkan. Sistem pengajaran ini diharapkan bisa mendorong siswa agar bersikap lebih aktif dan kreatif. Bukti yang paling dirasakan adalah 2 tahun terakhir di Kab. Gowa siswa yang lulus UNAS sejumlah 100%. Selain sistem pembelajaran edutainment punggawa d’emba, penguatan otoritas setiap sekolah di Kabupaten Gowa juga dilakukan dengan memberlakukan sistem manejemen berbasis sekolah. Menurut Kelapa Dinas Dikpora Kabupaten Gowa, sekolah didorong untuk memiliki keputusan institusional terkait dengan mutu pendidikan. Misalnya, sekolah memiliki keputusan otonom terhadap kelulusan siswa. Kelulusan siswa tidak hanya bergantung dengan ukuran nilai UNAS semata, tetapi melalui mekanisme penilaian periodik selama proses belajar mengajar di kelas. Karena, sekolah dianggap sebagai lembaga yang paling tahu dan berwenang terhadap kualitas siswanya. Perbaikan kualitas pendidikan tidak berhenti hanya pada sistem pengajaran dan manajemen sekolah, peningkatan mutu pendidikan di daerah ini terus diperluas dengan mengangkat 525 petugas Satpol Pendidikan. Para petugas tersebut bertugas untuk mengawasi anak bolos, menjemput antar guru yang bertempat tinggal 1,5 Km lebih dari sekolah, mengatur lalulintas kepulangan anak-anak sekolah. Bahkan guna kelancaran kegiatan, pemerintah daerah membuka akses ke 0811414222 atau 0811417240 bagi masyarakat yang ingin melaporkan daerah yang kerap dijadikan tempat membolos siswa. Penggajian petugas satpol

Gbr. 2. Sanksi kepada kepala sekolah SMPN 2 Sungguminasa yang masih memungut biaya dari siswa melalui modus penjualan buku

pendidikan dianggarkan dari APBD dengan gaji perbulan sebesar Rp 300.000,-. Satpol Pendidikan direkrut dari pengangguran di daerah yang dekat dengan sekolah setempat. Sehingga diharapkan bisa mengurangi pengangguran lebih banyak di Kabupaten Gowa. Model rekruitmen satpol pendidikan berdasarkan pada setiap wilayah kecamatan yang tersebar di Kab. Gowa, dan setiap calon pendaftar harus memiliki rekomendasi dari tokoh masyarakat setempat yang berada di wilayah tempat asal calon, lalu secara administratif diverifikasi oleh dinas Dikpora Kab. Gowa. Selain perda pendidikan gratis tahun 2008 yang berisi mekanisme pendidikan gratis dan sanksi kepada guru atau kepala sekolah yang masih melakukan pungutan, Perda No 10 Tahun 2010 dikeluarkan terkait tentang Sanksi Hukum berupa sanksi kurungan penjara selama enam bulan atau denda Rp 50.000.000 bagi Orang Tua yang tak menyekolahkan anaknya. Jika ada anak usia sekolah tidak mengenyam pendidikan, maka orang tua bersangkutan harus dipanggil untuk mengklarifikasi kenapa anaknya tidak sekolah. Masyarakat Kabupaten Gowa yang tidak menyekolahkan anaknya tanpa ada alasan yang rasional akan kena sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perda tersebut diberlakukan untuk menjamin semua anak usia sekolah mendapatkan pendidikan dengan dukungan para orang tua siswa. Terbukti saat ini menunjukkan bahwa hampir tak ada lagi warga Kabupaten Gowa khususnya anak usia sekolah dasar dan sekolah lanjutan pertama yang bersekolah akibat kesulitan biaya pendidikan4. IV. Evaluasi Evaluasi program tampak dari berbagai mekanisme tahunan lembaga pemerintahan. Kabupaten Gowa melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga melakukan fungsi evaluasi kebijakan tahunan berupa LAKIP, dan laporan pertanggungjawaban masing-masing kepala bidang. Evaluasi juga dilakukan melalui monitoring jaringan guru besar di Sulawesi Selatan sebagai pemantau ahli dalam melakukan evaluasi. Ketika penelitian ini berlangsung, bupati Kabupaten Gowa mempresentasikan program pendidikan wajib belajar 12 tahun dihadapan majelis guru besar di Universitas Negeri Makassar. Para konsultan ahli tersebut memberi masukan-masukan terkait dengan peningkatan kualitas program pendidikan. Misalnya, saran atas penguatan otonomi sekolah sehingga sekolah memiliki keputusan internal terkaitan dengan kelulusan siswanya. 4

Wawancara dengan Kepala Dinas dikpora Kabupaten Gowa


5


Selain itu evaluasi juga terlihat dari inovasi program yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Kebijakan terkait pendidikan tidak hanya seputar penggratisan biaya pendidikan, akan tetapi juga peningkatan kualitas pengajaran dan pelayanan pendidikan. Kualitas pengajaran bisa dilihat dari diberlakukannya Punggawa D’emba. Kurikulum dengan menyertakan visualisasi pengetahuan, sehingga bisa merangsang ketertarikan siswa terhadap ilmu pengetahuan. Sistem pengajaran dengan optimalisasi fungsi visual siswa membuat suasana pembelajaran lebih menghibur. Sedangkan kebijakan yang mendukung perbaikan pelayanan pendidikan bisa dilihat dari diangkatnya 525 Satpol pendidikan. Para petugas satpol pendidikan tersebut mendukung lancarnya kegiatan sekolah, termasuk menjemput guru saat kesulitan ke sekolah. Mekanisme antisipatif dari program tersebut adalah adanya sanksi kepada aparat sekolah dan orang tua siswa. V. Dampak Substantif Indikator keberhasilan dari program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa bisa dilihat dari meningkatnya beberapa aspek pendidikan. Terutama animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang pendidikan 12 tahun. Hal tersebut tampak dari meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Lulus (AL) dari jumlah yang ditargetkan. Lihat Tabel 1. Tabel 1. Persentase Peningkatan APM dan AL tahun 2011

Persentase Peningkatan Jenjang Pendidikan APM

AL

112, 27

99.95

SMP/ MTs/ Paket B

83,20

99,92

SMA/ SMK/ MA/ Paket C

85,34

99,51

SD/ MI/ Paket A

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Dikpora Kabupaten Gowa 2011

Selaian peningkatan angka partisipasi sekolah dan angka kelulusan, peningkatan juga tampak pada angka melanjutkan siswa ke jenjang yang lebih tinggi. Pada tahun 2011, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami peningkatan sebesar 101,90% dari target yang ditetapkan. Bahkan Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK juga mengalami peningkatan sebesar 93,64% dari target yang ditetapkan. Peningkatan

angka melanjutkan siswa ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berarti memotong kemungkinan angka putus sekolah. Hal tersebut sekaligus menjelaskan indikator keberhasilan pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Walaupun peningkatan tersebut belum mampu mendongkrak secara signifikan capaian makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Gowa, akan tetapi program ini memberi sumbangan perbaikan terhadap indeks pendidikan. Dampak program bisa dilihat signifikan setelah implementasi mulai tahun 2009 dan 2010 yaitu kenaikan indeks 68, 12 menjadi 69,8. Capaian itu muncul dari dampak positif pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis, dimana anak yang tidak mampu segi ekonomi, kini sudah bisa sekolah di mana saja baik swasta maupun negeri dalam wilayah Kabupaten Gowa tanpa ada biaya pungutan pendidikan dari masyarakat atau peserta didik. Akses pendidikan harus dibuka lebar oleh pemerintah daerah dengan harapan anak bisa mengenyam pendidikan yang murah. Ini penting dilakukan guna menjadi penguatan pelaksanaan program wajib belajar dasar 9 tahun, yang tahun 2011 ini harus tuntas dilaksanakan di setiap daerah. Lihat Tabel 2. VI. Lesson Learned Beberapa pelajaran yang bisa diambil dalam mengembangkan program pendidikan gratis di Kabupaten Gowa bisa dilihat dari usaha yang saling berkesinambungan. Pentingnya desain yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas program. Program pendidikan di Gowa tidak hanya mengatasi persoalan keterbatasan akses akan tetapi sekaligus kualitas pendidikan. Dengan desain seperti ini, memungkinkan kesinambungan program yang lebih baik. Berkembangnya berbagai kebijakan terkait dengan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten gowa, tidak terbatas pada isu penggratisan biaya sekolah. Tapi diikuti secara simultan inovasi kebijakan terkait dengan perbaikan sistem pendidikan. Setelah secara jelas menggratiskan biaya sekolah SD SMA, dilanjutkan dengan sistem pembelajaran yang menghibur melalui punggawa D’emba education. Sebuah sistem pembelajaran yang merangsang kreativitas siswa dalam kelas. Belum lagi jaminan terhadap berlangsungnya pendidikan lewat satpol pendidikan, yang bertugas mendukung kelancaran teknis dalam proses pendidikan guru dan siswa. Akses pendidikan secara finansial bisa dilihat dari terjangkaunya biaya pendidikan bagi semua kalangan, karena biaya yang gratis dari SD hingga


6


Tabel 2. Perbandingan Indeks Pendidikan, Angka Melek huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan IPM 2006-2010 Gowa dan Sulawesi Selatan

Sumber: BPS Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Selatan 2010

SMA. Sedangkan akses pendidikan secara teknis berupa dukungan satpol pendidikan yang menjemput guru yang kesulitan ketika akan menuju sekolah tempat bertugasnya. Terobosan program tidak berhenti pada akses semata, yaitu diteruskan pada kualitas pendidikan yang mencakup aplikasi program Punggawa D’emba education. Dengan sistem tersebut proses pembelajaran sekolah lebih mudah dicerna siswa, karena tampilan tiga dimensi lebih menghibur. Selain inovasi dalam proses belajar mengajar, otoritas sekolah dalam mengelola sistem pengajaran dan menentukan kelulusan siswa juga diperkuat. Mekanisme MBS untuk memajukan manajemen pendidikan diberlakukan dalam setiap sekolah di kabupaten Gowa. Pentingnya regulasi untuk mendukung keberlanjutan. Format kebijakan nasional masih terbatas pada bingkai program pendidikan gratis 9 tahun. Sedangkan terobosan pendidikan gratis 12 tahun diimplemnetasikan di Kabupaten Gowa diundangkan dengan jelas dalam Perda no. 4 tahun 2008. Dukungan regulasi tersebut menjadi pondasi bagi implementasi secara berkelanjutan di Kabupaten gowa. Pembelajaran dari Gowa dapat dilihat dari bagaimana pemerintah memastikan program berjalan dengan berbagai kebijakan yang bersipat antisipatif. Misalnya pemberlakuan sanksi tidak hanya pada aparat sekolah seperti guru dan kepala sekolah yang masih melakukan pungutan, juga berlaku sanksi denda bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya. Kedua mekanisme sanksi terkait dengan pendidikan wajib belajar 12 tahun tersebut termaktub dalam perundangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Gowa melakukan usaha untuk melindungi keberlajutan program wajib belajar 12 tahun. VII. Keberlanjutan dan Tantangan Proses institusionalisasi wajib belajar 12 tahun, berlangsung bertahap. Selama inisiasi tersebut

diimplementasikan selalu diikuti dengan proses yang mendukung keberlajutan melalui regulasi. Komitmen pemerintah Kabupaten Gowa terhadap pendidikan gratis 12 tahun dibuktikan melalui beberapa perda pendukung. Dimulai dari Perda no. 4 tahun 2008 yang berisi mengenai mekanisme pendidikan gratis beserta sanksi bagi aparat pendidikan yang masih mengambil pungutan pada siswa. Disusul perda-perda lanjutan yang memayungi berlangsungnya pendidikan gratis di Kabupaten Gowa yaitu Perda No 10 Tahun 2010 yang memastikan setiap anak usia sekolah mendapatkan pendidikan. Perda tersebut mengundangkan bahwa orangtua yang tidak menyekolahkan anaknya tanpa alasan yang rasional akan diberi sanksi kurungan atau denda Rp. 50.000.000. Kedua produk hukum tersebut dikeluarkan untuk memayungi implementasi program pendidikan. Seiring dengan inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Gowa, dukungan institusional tidak hanya melalui perundangan, yang lebih mendasar lagi adalah keberanian pemerintah untuk menjadikan pendidikan gratis sebagai prioritas kebijakan melalui penganggaran APBD. Besarnya penganggaran melampaui 20 persen anggaran pemerintah daerah, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Walaupun penganggaran bukan satu-satunya tolok ukur komitmen pemda, akantetapi bisa dilihat kesungguhan pemerintah Kabupaten Gowa melalui inovasi yang ditunjukkan melalui peningkatan kualitas layanan pendidikan tiap tahun. VIII. Peluang Replikasi Kendati program wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Gowa bukan kebijakan yang murah, dukungan pendidikan gratis telah menjadi bagian dari program nasional. Bisa jadi program pendidikan


7


di Kabupaten ini menjadi pilot project pelaksanaan program wajib belajar dasar 12 tahun versi nasional. Jika program wajib belajar 12 tahun dapat direalisaisikan ditingkat nasional, hendaknya perbaikan sistemnya harus mendapat perhatian utama dari para pengambil kebijakan pendidikan. Sehingga kebijakan pendidikan gratis dapat bersinergi dengan program perbaikan kualitas pendidikan yang sudah berjalan baik di beberapa daerah terutama dalam wilayah Sulawesi Selatan. Penggratisan biaya sekolah bukanlah satu-satunya kebijakan yang bisa direplikasi. Karena toh penggratisan telah menjadi agenda nasional lewat amanat undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003. Akantetapi pembelajaran dari Gowa merupakan teladan dalam memayungi perbaikan akses dan kualitas pendidikan sekaligus.

dari Pemda di pulau Jawa. Daftar Pustaka Indeks pembangunan Manusia Sulawesi Selatan, 2011. BPS LAKIP 2011, Dinas Pendidikan, pemuda dan olahraga, Pemerintah Kabupaten Gowa Daftar Narasumber 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Idris Faisal Kadir 2. PGRI Gowa (Pak Sabir) dan 4 anggota PGRI Gowa, 3. DPRD Kab. Gowa komisi 4 (Pak Kasim) 4. Kepala sekola SMP Neg. 4, Kab. Gowa ( Pak Mas’ud) 5. FIPO(Fajar Institute Pro Otonomi) Ahmad Syam

Pendidikan gratis walaupun telah menjadi program nasional, bukanlah hal yang mudah dilaksanakan. Mengingat inflasi selalu berlangsung tiap tahun dan tuntutan biaya juga semakin beragam, banyak daerah yang kesusahan menerapkan pendididkan gratis di daerahnya. Selain keberanian pemerintah dalam mendukung pendidikan gratis melalui APBD, prasyarat utama agar program ini terlaksana adalah payung hukum yang jelas dan tepat sasaran. Berbagai perundangan terkait dengan keberlanjutan wajib belajar 12 tahun diterbitkan untuk memayungi program tersebut. Untuk memayungi pembiayaan gratis terdapat perda terkait dengan sanksi bagi guru atau kepala sekolah jika memungut biaya dari siswa. Dalam perda tersebut menyertakan perincian 14 pungutan yang diharamkan. Aturan preventif lain juga diperlukan bahkan sanksi denda jika orang tua yang memiliki anak usia sekolah tidak menyekolahkan anaknya tanpa alasan rasional. Menurut Bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Kabupaten Gowa5, Arifuddin Saeni, sejak program pendidikan gratis itu mulai dicanangkan, tercatat ratusan Pejabat dan anggota dewan dari berbagai daerah Indonesia yang datang ke Gowa melakukan kunjungan kerja. Kebanyakan kunjungan kerja itu bertujuan mempelajari tentang program pendidikan gratis. Tercatat 134 kunjungan kerja untuk mempelajari pendidikan gratis dan mekanisme program kualitas pengajaran di Gowa. Khusus untuk 2011, jumlahnya 28 kunjungan kerja. Justru sebagian besar kunjungan kerja tersebut berasal 5

Berita diakses dari situs http://cakrawalaberita.com/daerah/gowa-ramai-dikunjungidaerah-lain. Tanggal akses 11 Maret 2012


8


igi.fisipol.ugm.ac.id

Recommend Documents