igi.fisipol.ugm.ac.id

DATABASE GOOD PRACTICE Initiatives for Governance Innovation merupakan wujud kepedulian civitas akademika terhadap upaya mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP UNAIR, DAN FISIP UNHAS.

Bupati Menyapa Rakyat Sektor Sub-sektor Provinsi Kota/Kabupaten

Sekretriat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 email: [email protected]

Institusi Pelaksana

igi.fisipol.ugm.ac.id

Kontak

Kategori Institusi Penghargaan

Mitra Peneliti

Tatakelola Pemerintahan Penanganan Pengaduan Masyarakat Jawa Timur Malang Setda Kabupaten Malang Pemerintah Kabupaten Dr. Abdul Malik, M.Si Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Telepon: 08123266450 Ahmad Imron Rozuli ([email protected]) Institusi: Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Brawijaya

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? Permasalahan akses atas layanan dan fasilitas publik yang kurang merata diwilayah Kabupaten Malang, terutama desa-desa yang jauh dari pusat kota kabupaten. Dan menyelaraskan pembangunan wilayah untuk mengurangi kesenjangan serta pencapaian visi Madep-Mantep Kabupaten Malang Apa tujuan program/kebijakan tersebut? Menjaring permasalahan dan aspirasi publik proses solusinya dengan menjembatani aspirasi publik tersebut ke lembaga yang tepat (dinas/badan/dll di Pemkab Malang), Mensosialiasikan program-program yang sudah disusun serta mengukur kadar keberhasilan program yang sudah dijalankan, Memetakan opini publik tentang Pemkab Malang, Menyokong pelaksanaan pembangunan di level desa melalui kerja bakti, layanan publik maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD. Bagaimana gagasan tersebut bekerja? Kebijakan dilevel lokal Pemkab Malang guna mendorong percepatan pembangunan, meningkatkan dan mendekatkan layanan pada

masyarakat. Dari hasil proses talkshow maka ditindaklanjuti dengan kegiatan Bina Desa dan Anjang Sana Kecamatan. Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat? Bupati bersama Sekretariat Daerah yang melibatkan seluruh SKPD Pemkab Malang, RRI, Radio Kanjuruhan FM, instansi kecamatan dan pemerintah desa Apa perubahan utama yang dihasilkan? Tersosialisasikannya visi dan misi daerah serta meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan publik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat. Siapa yang paling memperoleh manfaat? 1. Masyarakat diwilayah Kabupaten Malang, dimana melalui kegiatan tersebut terfasilitasi layanan-layanan yang selama ini sulit terjangkau. 2. Pemkab Malang dimana meningkatkan legitimasi/pengakuan masyarakat serta dukungan partisipatif bagi proses pembangunan daerah

Deskripsi Ringkas Luasnya wilayah Kabupaten Malang serta akses masyarakat yang relatif terbatas sangat dibutuhkan adanya upaya-upaya percepatan khususnya dalam memberikan solusi atas permasalahan yang muncul di masyarakat. Hal utama menyangkut masalah kesenjangan wilayah dan keragaman permasalahan yang dihadapi mulai lini pemerintah sampai masyarakat. Permasalahan kesenjangan pertumbuhan wilayah dan ketidak-merataan fasilitas berimplikasi khususnya pada kemampuan masyarakat untuk mengakses menggunakan sarana pendukung yang ada. Sehingga, nampak bahwa masih banyak wilayah-wilayah (desa dan kecamatan) yang memiliki fasilitas publik yang kurang memadai. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan dalam proses Pemilukada sebagai salah satu perwujudan janji politik kepada konstituen untuk lebih meningkatkan layanan pada masyarakat. Pemahaman inilah yang melahirkan Program “Bupati Menyapa Rakyat” melalui kegiatan Talk Show, Bina Desa dan Anjang Sana Kecamatan yang dilakukan oleh sebagai upaya memperkuat persenyawaan antara pemimpin berikut segenap unsur pemerintahan daerah serta masyarakat (multi-stakeholder) diwilayah Kabupaten Malang. Secara spesifik tujuan program/kegiatan ini adalah memberikan akses pada masyarakat sekaligus upaya meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Sebagai misal, Dalam kegiatan Bina Desa dimana Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil yang menggelar pelayanan KTP, Akte Kelahiran dan KK, Disperindag dan Pasar yang menggelar pasar murah dengan menjual minyak refil dengan harga Rp 8.000 dari harga Rp 10.000 di pasaran. Dinas Kesehatan dan KB melakukan pelayanan kesehatan dan pemasangan alat kontrasepsi serta pemberian imunisasi kepada balita. Pola pendekatan program lebih mengacu pada konsep pertemuan antara top-down dan bottom-up dengan berbasis pada kebutuhan yang disampaikan masyarakat, pemerintah desa/kecamatan serta hasil pemetaaan yang dilakukan oleh SKPD. Melalui proses dengan melibatkan segenap unsur pemerintahan dan masyarakat, maka pelaksanaan kegiatan secara simultan dari kegiatan Talk Show, kemudian Bina Desa dan Anjang Sana ke kecamatan. Dari proses yang simultan tersebut, dapat diperoleh masukan/input berkaitan dengan aspek yang akan dilakukan di wilayah desa agar bisa memberikan kemanfaatan pada masyarakat setempat. Dalam proses awal inisiasi program/kegiatan, pihakpihak yang terlibat antara lain Bupati, Sekretaris Daerah serta dari FISIP-UB. Pada tataran selanjutnya dalam pematangan dan pelaksanaan

Bupati Menyapa Rakyat Kabupaten Malang

2

http://igi.fisipol.ugm.ac.id

kemudian melibatkan pihak lain terutama dari SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malang. Upaya memacu bagi percepatan pembangunan terutama menyangkut aspek layanan-layanan publik menunjukkan indikasi bahwa pola yang dilakukan oleh Pemkab Malang melalui Program “Bupati Menyapa Rakyat” mampu memberikan manfaat secara praktis sekaligus juga memperkuat legitimasi dan kontrol pada pemerintah oleh masyarakat. Konsekwensi ini muncul bahwa masyarakat sangat antusias sekaligus juga menerima manfaat dari kegiatan-kegiatan sehingga menjadi bagian dari tolok ukur kinerja pemerintahan daerah. Dari sisi pemerintah, perubahan yang nampak bahwa pencapaian Visi Madep-Mantep dapat lebih terukur,

sekaligus Bupati dan segenap pimpinan daerah memiliki sarana untuk memantau secara langsung kinerja pemerintahan. Dari sisi masyarakat, bahwa pola ini makin mendekatkan layanan kepada masyarakat sebagai esensi dari otonomi daerah. Program “Bupati Menyapa Rakyat” secara riil penerima manfaatnya adalah masyarakat diwilayah Kabupaten Malang dimana melalui layanan-layanan yang diperoleh baik penguatan infrastruktur, penguatan ekonomi maupun layananan publik seperti IMB, KTP atau kesehatan. Sementara, bagi Pemkab Malang juga memberikan penguatan legitimasi dan percepatan bagi proses peningkatan layanan sesuai Visi “Madep-Mantep”

Rincian Inovasi untuk mengukur efektivitas dan efisiensi kebijakan

I. Latar Belakang Masalah Wilayah Kabupaten Malang memiliki 378

publik sekaligus mengakses permasalahan yang

Desa dan 12 Kelurahan yang tersebar di 33

belum tersentuh, untuk selanjutnya digunakan

Kecamatan di wilayah kerja Kabupaten Malang.

sebagai

Karakteristik desa yang sangat beragam dari sisi

membatalkan

potensi, demografi, sarana-prasarana pendidikan,

apabila kebijakan publik yang diciptakan berhasil,

layanan kesehatan dan lain-lain menjadi tantangan

maka kebijakan tersebut layak untuk diteruskan;

bagi

untuk

demikian sebaliknya. Hal ini terutama dalam

di

konteks mendukung bagi perkembangan demokrasi

wilayahnya. Berbagai upaya yang dilakukan selama

dan peningkatan kualitas layanan pada masyarakat

ini, dipandang masih perlu terobosan, evaluasi dan

di daerah yang mutlak perlu dukungan elemen

tindak

stakeholders di daerah.

Pemerintah

menselaraskan

lanjut

Kabupaten proses

agar

sinergi

Malang

pembangunan

antar

pemangku

bahan

kepentingan menjadi lebih harmonis.

untuk

kebijakan

Proses

meneruskan tersebut.

konsolidasi

Tentu

sangat

atau saja,

diperlukan

Kebijakan publik dalam ranah politik yang

pasca Pemilukada tahun 2010, agar pemimpin

diproduksi oleh pemerintah memerlukan proses dan

daerah lebih memahami kondisi factual masyarakat

evaluasi untuk mengukur sejauh mana kebijakan

menyangkut utamanya permasalahan dan potensi

tersebut telah sesuai dengan target. Parameter dari

yang

kebijakan publik jauh lebih luas dari itu sesuai

pembangunan. Problem utama yang dihadapi oleh

dengan sasaran yang ingin dicapai. Dalam hal inilah

Kabupaten Malang dengan luas wilayah kabupaten

salah satu upaya Pemkab Malang melalui kegiatan

terbesar kedua di Jawa Timur dipahami sangat

Bupati Menyapa Rakyat diharapkan secara umum,

komplek.

hasil evaluasi dan menguak permasalahan di

kesenjangan wilayah dan keragaman permasalahan

masyarakat Kabupaten Malang serta bermanfaat

yang

dapat

didayagunakan

Terutama

dihadapi


mulai

3

bagi

menyangkut

lini

pemerintah

proses

masalah

sampai


masyarakat.

Permasalahan

kesenjangan

pertumbuhan wilayah dan ketidak-merataan fasilitas berimplikasi masyarakat

khususnya untuk

pada

pendamping berikut kesadaran masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif.

kemampuan

mengakses

menggunakan

II. Inisiasi

sarana pendukung yang ada. Sehingga, nampak

Demokrasi tidak bisa berjalan tanpa ruang

bahwa masih banyak wilayah-wilayah (desa dan

publik (public-sphere). Komunikasi yang terjadi di

kecamatan) yang memiliki fasilitas publik yang

ruang-ruang publik diharapkan mengarah pada

kurang memadai. Hal ini dipandang penting melalui

tujuan-tujuan politis yaitu untuk kebaikan bersama.

proses komunikasi politik diharapkan akan mampu

Tentunya, kondisi tersebut merupakan sebuah

meningkatkan

ruang partisipasi warga sekaligus

kondisi ideal tentang demokrasi; demokrasi yang

konsolidasi demokrasi. Pola ini diharapkan bisa

bukan semata direduksi dalam tingkat partisipasi

mendorong responsivitas dan akuntabilitas lokal,

pemilih dalam pemilihan umum atau pemilihan

sehingga bisa mendongkrak legitimasi pemerintah

kepala daerah, namun penglibatan rakyat secara

lokal dan hadapan masyarakat. Pada gilirannya,

penuh

semua ini memungkinkan pemerintahan lokal lebih

kehidupan. Dalam konteks ini komitmen pemimpin

stabil dan efektif dalam memberikan layanan publik

diperlukan melalui suatu upaya secara aktif untuk

dan mengelola pembangunan daerah.

mendorong

Dalam

kepemimpinan

di

Kabupaten

untuk

menentukan

peran

pembangunan

serta

arah

rakyat

dalam

didukung

oleh

perbaikan

proses SKPD

di

Malang sebelumnya, juga sudah ada kegiatan yang

daerahnya, terutama dalam menangani masalah-

diharapkan untuk menggali permasalahan actual di

masalah yang bersangkutan dengan hajat publik.

masyarakat

serta

yang

dapat

Dalam proses awal inisiasi kegiatan, mulai

”Sobo

Deso”

awal tahun 2011 sudah dilakukan proses pemetaan

sudah digagas oleh mantan Bupati Malang. Namun,

awal atas kebutuhan dan yang perlu dilakukan oleh

kegiatan ini lebih parsial dan tidak ada kegiatan lain

Pemkab

yang menunjang. Bupati hanya menginap di desa

melibatkan proses diskursif antara Bupati dan

dan

dengan

Sekda dalam merancang pola kegiatan serta

masyarakat, serta belum dilakukan upaya-upaya

rencana alokasi anggaran yang diperlukan dalam

untuk melakukan aktifitas di Desa.

mendukung

dikembangkan.

potensi

Program/kegiatan

melakukan

silaturahmi/hearing

Berbekal pengalaman terdahulu, dengan permasalahan/kendala

yang

dihadapi

Malang.

Dalam

setiap

proses

aktifitas

ini

kegiatan.

terutama

Sebagai

pemegang kepemimpinan di Kabupaten Malang,

terutama

maka Bupati sangat berharap kegiatan tersebut

menyangkut suatu proses yang simultan, maka

dapat menjadi sarana komunikasi dan aktualisasi

diperlukan suatu integrasi kegiatan

sekaligus

program/kegiatan bagi pencapaian Visi “Madep

diperlukan terobosan sebagai wujud “krenteg ati” /

Mantep” (Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif-

political will,

Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing).

karena nampak bahwa masyarakat

semakin apatis terhadap isu-isu publik diwilayah

Dari proses brainstorming dengan team

Kabupaten Malang. Kendala yang muncul masih

FISIP-UB sebagai rangkaian konsolidasi termasuk

perlu penguatan bagi proses pelembagaan kegiatan

melibatkan pimpinan SKPD, maka muncul 3 jenis

secara

kegiatan

berkelanjutan,

terutama

dari

SKPD

yang


membentuk

4

suatu

jaringan


komunikasi ke level masyarakat dan instansi

yang sangat beragam dengan jumlah 378 Desa,

terutama Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah

menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin

Desa diwilayah Kabupaten Malang. Beberapa poin

daerah

hasil konsolidasi atas bentuk kegiatan terangkum

percepatan

sebagai berikut:

memberikan perhatian kepada masyarakat desa

1. Talk Show melalui “Ngopi Bareng dengan

sebagai basis wilayah di Kabupaten Malang.

untuk

mampu

mendorong

pembangunan

bagi

sekaligus

Bung Rendra” .

Kegiatan ini dirancang pada tahun ke- II atau

Kegiatan ini dirancang sebagai upaya untuk

tahun 2012. Kegiatan ini difokuskan pada

memberikan

permasalahan-

sekitar 160 Desa. Hal ini juga dirancang dengan

permasalahan aktual yang terjadi, sosialisasi

melibatkan desa-desa terdekat diwilayah yang

sekaligus sarana dialog warga dengan Bung

dituju,

Rendra

dan

tersebut akan terjangkau semua desa. Acara ini

di

sekitar 9 bulan dan diseling dengan agenda

solusi

untuk

menguatkan Kabupaten

atas

lebih

tata

mendekatkan

kelola

Malang

pemerintahan

yang

responsive

dan

sehingga

safari

dengan

ramadhan.

Adapun

bentuk-bentuk

kegiatan

bersama

unsur

Pemkab. Malang antara lain: kegiatan olah raga

pemerintahan (SKPD) di Kabupaten Malang

bersama masyarakat setelah kedatangan, acara

sesuai tematik/permasalahan yang dikupas,

temu warga secara santai bersama Bung

sekaligus “on-air”. Oleh karenanya masyarakat

Rendra,

dapat

hal-

sambang warga ke rumah-rumah disekitar

yang

masjid, olah raga pagi dan kerja bakti kemudian

langsung

hal/permasalahan

yang

melibatkan

menyampaikan dengan

tema

Sholat

Rendra

clustering

transparan. Acara ini dikemas dalam Talk Show RRI

Bung

model

Shubuh,

dilanjutkan

acara

berikutnya

Selasa, Minggu ke-dua dan ke-empat tiap bulan

misalkan layanan IMB, catatan sipil berupa

mulai Pukul 06.00-07.00 WIB.

akte/KTP dan lainya, perijinan-perijinan, layanan kesehatan,

layanan-layanan

elemen

disampaikan. Kegiatan ini dilakukan setiap Hari

2. Anjang-Sana di Kecamatan (33 Kecamatan)

kegiatan

bersama

penyaluran

bantuan

publik

sosial-

Dalam upaya mensosialisasikan Visi-Misi Bung

keagamaan, bantuan bagi warga miskin dan tak

Rendra, maka kegiatan ini dilakukan dengan

kalah pentingnya adalah melakukan observasi

melakukan

atas

Road-Show

ke

33

kecamatan

diwilayah Kabupaten Malang secara bergiliran. Tujuan

utamanya

adalah

kekuatan/potensi

desa

yang

bisa

dikembangkan.

mempertemukan

Dalam proses ini karena sudah masuk fase

stakeholder dilevel kecamatan dengan pihak

anggaran tahun berjalan (2011), maka kegiatan

pemerintah

ini

penguatan dan penataan bagi mekanisme aduan

sejalan dimana sosialisasi Visi-Misi tersebut

masyarakat (Complain Handling) atas layanan

diharapkan akan menjadi pilar bagi rencana

publik yang dilakukan hanya talk-show secara on-

pembangunan Kabupaten Malang 5 tahun

air lewat media RRI Malang serta kegiatan Anjang

kedepan.

Sana ke Kecamatan. Sementara, untuk kegiatan

Kabupaten

Malang.

Upaya

3. Bina Desa dalam Bakti Sosial Menata Desa Karakteristik desa-desa di Kabupaten Malang

utama yakni aktifitas di level desa melalui Bina Desa

baru

dapat


5

dilaksanakan

mulai

tahun


anggaran

2012

selaras

dengan

yang

sudah

direncanakan di tahun 2011.

Dalam konteks ini, actor utama yang terlibat secara langsung yakni di level Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Sekda serta segenap SKPD dilingkungan Pemkab Malang, Pemerintahan Desa,

III. Implementasi Inisiatif lokal dalam mengembangkan iklim keterbukaan

dan

Secara lebih rinci, cakupan kegiatan yang

ini

dimaksud merupakan suatu rangkaian kegiatan

diharapkan memberi manfaat secara umum adalah

yang simultan dan saling berkaitan diantara ketiga

memberikan masukan kepada pengambil kebijakan

agenda

dan

mekanisme aduan masyaakat (complain handling).

penataan

informasi

melalui

penguatan

mekanisme

aduan

masyarakat

Media serta Masyarakat.

stakeholders

guna

menciptakan

proses

kegiatan

pembangunan yang berkelanjutan dan holistis,

Kegiatan-kegiatan

menjalin kemitraan, memberdayakan kapasitas,

mendekatkan

memperluas ruang lingkup, meningkatkan ketepatan

Kabupaten

kelompok

memberdayakan,

sasaran,

pemberdayaan

kelompok

tersebut

ini

guna

dirancang

fungsi Malang

memperkuat

dalam

sebagai dalam

serta

upaya

Pemerintah

mengayomi

mendekatkan

dan secara

marjinal, meningkatkan akuntabilitas, dukungan

substansi potensi serta dalam upaya jejaring dalam

masyarakat atas kebijakan yang dibuat serta

penyelesaian

memperoleh legitimasi dari masyarakat.

menyangkut dengan layanan publik maupun bagi

Lebih mendalam, proses penataan kembali konfigurasi

perencanaan

pembangunan

daerah

yang lebih substantif, dengan menguatkan simpulsimpul

kekuatan

rakyat

sebagai

penyeimbang

suatu

permasalahan

yang

percepatan program/kegiatan pembangunan. Tabel 1 Matrik kegiatan dari complain handling di Kabupaten Malang. Terobosan

kegiatan

mendekatkan

Proses

lebih

komunikasi serta menggali permasalahan atas

perencanaan

layanan public tersebut tentu bukan tanpa kendala.

berpartisipatif pembangunan

dalam harus

rakyat

untuk

proses dimaknai

menjalin

upaya

Namun, hal yang faktual bahwa dalam Ngopi

memperkuat legitimasi pembangunan, sehingga

Bareng Bung Rendra yang dilakukan misalnya,

dapat dijalankan sesuai koridor dalam mewujudkan

antusias masyarakat sangat tinggi dimana dalam

tata kelola pembangunan daerah yang selaras dan

tempo satu jam on-air mulai pukul 06.00 – 07.00

“memahami

WIB secara rata-rata masyarakat yang terlibat dan

dialog-dialog

mengangkat permasalahan sekitar mendekati angka

komunikatif yang menghasilkan sarana pencerahan

20-24 Penelepon setiap tayang. Hal ini ditopang

secara diskursif” sebagaimana disinggung oleh

dengan petikan hasil wawancara dengan Sekda

Habermas (1979) dalam Rozuli (2011).

Kabupaten Malang, Dr. Abdul Malik tanggal 17 Juni

berkelanjutan. praxis

Implikasinya

sebagai

masyarakat,

lebih

penyelenggara negara menjadi pilihan rasional. pemberdayaan

kepada

untuk

emansipatoris

Dalam

sebagai

2012 pukul 15.15 WIB sebagai berikut:

implementasi

kegiatan,

dilkaukan

dengan

Antusias masyarakat di kabupaten semakin

perangkat

hari cukup meningkat, dimana dengan

daerah di Kabupaten Malang secara sinergis.

makin meluasnya informasi atas kegiatan

maka

secara

menggerakkan

proses

adalah

empiris segenap

komponen


6


Tabel 1: Matrik Rencana Kegiatan No

Kegiatan

Tujuan Khusus

o Menjaring permasalahan dan proses solusinya dengan pihak terkait. o Menjaring aspirasi publik tentang pembangunan di Kabupaten Malang o Menjembatani aspirasi publik tersebut ke lembaga yang tepat (dinas/badan/dll di Pemkab Malang) o Mensosialiasikan program-program yang sudah disusun oleh Pemkab Malang o Mengukur kadar keberhasilan program yang sudah dijalankan melalui publik. o Memetakan opini publik tentang Pemkab Malang Anjang Sana 2 o Mensosialisasikan visi-misi serta disetiap program/kegiatan Pemkab Malang Kecamatan, ke level kecamatan (RPJM-D). meliputi 33 o Menjaring aspirasi publik di tingkat Kecamatan. kecamatan o Mempertemukan warga dan SKPD terkait secara langsung dalam program-program/kegiatan yang dicakup dalam mendukung pencapaian Visi (Madep-Mantep), Misi, Tujuan dalam RPJMD. o Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang Bina Desa 3 o Menyokong pelaksanaan “ Bakti Sosial pembangunan di level desa melalui Menata Desa” kerja bakti, layanan publik maupun dukungan atas pelaksanaan program/kegiatan SKPD. o Melakukan kegiatan layanan public dan penyuluhan dengan SKPD terkait selama 20 jam di desa. o Mengukur kadar keberhasilan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Malang o Menjaring aspirasi publik di tingkat desa o Melakukan kegiatan kerja bakti bersama masyarakat setempat o Memetakan opini publik tentang Pemerintah Kabupaten Malang. Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, 2012 1

Talk show di RRI Malang (Ngopi Bareng Bersama BUNG RENDRA)

Pelaksanaan

Target

 Dwi-mingguan (setiap Selasa ke-2 dan ke-4) pukul 06.00-07.00  Dalam hal ini perlu dilakukan pemetaan isu-isu actual/ strategis yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Malang.  Hal ni dengan melakukan pemantauan dan analisis media (media watch) tentang isu yang berkembang di Kabupaten Malang.

Multi-Stakeholder (masyarakat) di Kabupaten Malang. Isu Actual : Masalah pembangunan di kawasan malang selatan, masalah ADD, masalah layanan kesehatan, layanan kependudukan, perijinan serta kondisi infrastruktur

Kunjungan 2 mingguan secara bergiliran ke kecamatan seKabupaten Malang

Publik (Stakeholders) di tingkat kecamatan, terutama berkaitan dengan capaian Visi Madhep-Manthep. Saat ini sudah tercapai 33 Kecamatan.

Mingguan, dengan cakupan sekitar 160 desa di wilayah Kabupaten Malang Melibatkan Bupati, Wabup, Sekda, Asisten, serta seluruh pimpinan SKPD terkait.

Masyarakat dan pelaku usaha (stakeholders) di tingkat desa setempat serta Desa-Desa disekitarnya. Dengan pelibatan masyarakat dan Pemdes, sebagaimana penjelasan Sekda sudah mencapai sekitar 28 Desa (perAgustus 2012)

talk-show tersebut. Pada awal sih memang

perkembangan

rata-rata sekitar 5-8 Penelepon. Namun,

dengan rata-rata penelepon antara 20-24


7

sekarang

cukup

bagus


Penelepon

meskipun

Biasanya

juga

tergantung

fluktuatif.

dengan

topik

permasalahan yang diangkat. Sementara

dari

penjelasan

pihak

RRI

pukul 16.00 WIB di RRI Malang Jl. Candi Panggung memberikan

gambaran

internal birokrasi yang belum terbiasa dengan pola dan terobosan yang dilakukan termasuk kapasitas

Malang, yakni Ibu Tita pada tanggal 2 Agustus 2012

juga

adanya konflik kepentingan terutama dari lingkup

bahwa

minat

masyarakat cukup tinggi pada acara Ngopi Bareng.

SDM dalam berinteraksi dan menjawab secara langsung pertanyaan masyarakat. Namun, faktor pendorong yang secara khusus terpola adalah bahwa entitas pemerintah daerah sangat antusias dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

Sesuai dengan tematik masalah yang diangkat, maka

animo

masyarakat

juga

menyesuaikan.

Talk Show Ngopi (Ngobrol Pagi) Bersama Bung

Rendra

yang

rutin

pernah

juga

Pemerintah

prasarana wilayah, pendidikan serta pemerintahan

dilaksanakan dilokasi dan suasana yang berbeda.

desa cukup banyak peminat yang berinteraksi

Jika biasanya Ngopi bareng Bung Rendra ini

melalui telepon. Dari prose situ kemudian, hasil

dilaksanakan

aduan masalah akan di arahkan ke SKPD untuk

Kabupaten Malang. Kali ini dilaksanakan di lokasi

dilakukan proses screening sebelum diagendakan

Bina Desa tepatnya di Pendopo Balai Desa Desa

bagi penyelesaian melalui prosedur yang ada

Pandansari.

maupun

Juga

dengan tema yang diangkat saja yang hadir, dalam

ditambahkan oleh Bapak Sulkhan, warga di Desa

Talk Show edisi ke-4 ini dihadiri lengkap oleh semua

Bantur yang mengeluhkan akses jalan diwilayah

SKPD, bahkan semua kepala Desa yang ada di

selatan yang kondisinya rusak parah, kemudian Pak

wilayah Kecamatan Poncokusumo juga turut hadir.

kegiatan

Bina

Desa.

Ngadeni, warga Desa Kalipare yang mengeluhkan adanya indikasi penyimpangan penggunaan atas Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam

konteks

di

Malang

agenda

Terutama tema-tema tentang kesehatan, sarana-

dalam

Kabupaten

menjadi

Peringgitan

Pendopo

Agung

Tak hanya SKPD yang berkaitan

Masyarakat yang juga ingin melaksanakan kegiatan talk show juga turut memadati halaman Balai Desa Pandansari. Kegiatan ini sengaja digelar

dinamika

yang

terjadi,

agar masyarakat tahu dengan program-program

perjalanan kegiatan tersebut juga memunculkan

dari Pemerintah Kabupaten Malang, salah satunya

Gambar 1: Kegiatan Talkshow di Lokasi Bina Desa

Sumber: Bagian Humas Setda Kabupaten Malang, 2012


8


Talk Show Ngopi Bareng Bung Rendra yang

tepatnya berlokasi di lereng Gunung Kawi tersebut

biasanya hanya bisa didengarkan radio melalui

dimana

stasiun RRI Malang atau Radio Kanjuruhan FM.

kemudian

menginap

“Kita laksanakan di lokasi Bina desa harapannya

sekaligus

mengadakan

agar ada suasana baru dan untuk mendekatkan diri

masyarakat. Esok harinya, setelah melakukan

dengan masyarakat tentunya. Masyarakat biar tahu,

sholat

seperti ini lho kegiatan talk show Ngopi bareng

mengawali kegiatan Bina Desa hari kedua dengan

Bung Rendra, “ terang Kepala Bagian Humas Setda

melakukan kunjungan ke beberapa rumah warga

Kabupaten Malang, M. Hidayat, MM,MPD yang

yang kurang mampu. Terdapat lima rumah warga

menjadi leading sector acara ini.

yang dikunjugi Bupati pagi itu, yakni di rumah Mbah

Tak

hanya

suasana

dan

waktu

yang

berbeda, antusias pendengar dalam Talk Show kali ini juga meningkat. Terbukti dari satu jam acara ini berlansung ada 28 pertanyaan masuk. Jumlah ini meningkat dua kali lipat dari talk show-talk show edisi sebelumnya.

Hampir

semua pertanyaan

memang sesuai tema yaitu tentang prasarana kebinamargaan.

Meski

tak

semua

pertanyaan

dijawab langsung oleh Bung Rendra. Namun Bupati menegaskan kalau semua pertanyaan akan dicover

aktifitas

shubuh

mulai

kedatangan

di

rumah temu

sore

Kepala

informal

berjamaah,Bupati

hari Desa

dengan

bersama

Ibu

Minem, Mbah Ponyem, Ibu Supih, Mbah Boinem dan Mbah Martumi. Selain menanyakan perihal kehidupan mereka kesehariannya, Bupati juga memberikan bantuan yang berupa paket sembako. Dilanjutkan dengan mengunjungi beberapa posko pelayanan dari SKPD terkait. Ada sekitar delapan Posko yang tersebar dimasing-masing dusun yang ada di Desa Sumber yang mendapat peninjauan dari Bupati Malang H. Rendra Kresna. Delapan Posko tersebut

adalah

yang pertama Posko Badan Lingkungan Hidup, Ba-

dan harus ditindaklanjuti oleh SKPD terkait.

dan ketahanan Pangan dan Pelaksana PenyuluhSedangkan dalam kegiatan Bina Desa, sebagaimana

dilakukan

di

Desa

Sumberdem,

Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang yang

an, Dinas ESDM, Disnakertrans, Disbudpar, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian dan Perkebunan, serta Dinas Kehutanan.

Gambar 2: Kegiatan pembagian Paket Sembako dan bersama Linmas Desa Sumberdem

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Malang, 2012


9


Gambar 3: Kegiatan memetik kopi dan alat penggilingan bantuan dari SKPD


Salah

satu

kunjungan

yang

sangat

masyarakat,

aktor

politik,

SKPD

dan

elemen

berkesan adalah, ketika Bupati meninjau posko

stakeholder lain yang berusaha mempengaruhi

Dinas

dengan

kebijakan. Maka entitas ini dipandang memiliki

melaksanakan kegiatan Petik Kopi Merah yang

pengaruh cukup kuat. Pada saat yang bersamaan,

dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis

ada beberapa kelompok tertentu yang mungkin

bantuan alat pengupas Kopi dan Pupuk. Usai

menaruh perhatian pada sejumlah isu tertentu,

penyerahan bantuan, dalam sambutannya, Bupati

sehingga

mengatakan, menyadari kondisi alam yang ada di

berbeda-beda, sementara

Kabupaten Malang Bupati berharap, ”Kabupaten

hanya berkepentingan pada satu isu saja dalam

Malang akan kita bangun untuk menjadi, kawasan

arena tertentu pula.

yang

Pertanian

berbasis

dan

Perkebunan,

pertanian

dan

perkebunan.”

Jelasnya.

bakti

sosial

desa

yang

kelompok yang lain

penguatan

mekanisme

layanan

aduan

masyarakat atas aspek hajat publik ini tentulah

kepada

permukaan dari motif aktor untuk terlibat dalam pen-

masyarakat. Sebut saja, Dinas Pendudukan dan

tas arena belum tentu mencerminkan motif yang

Catatan Sipil yang menggelar pelayanana KTP, Akte

sesungguhnya. Oleh karena itu dalam memahami

Kelahiran dan KK, Disperindag dan Pasar yang

motif aktor yang terlibat dalam proses kebijakan

menggelar pasar murah dengan menjual minyak

tergantung kepada; motivasi yang menuntun aktor

refil dengan harga Rp 8.000 dari harga Rp 10.000 di

tersebut untuk berprilaku (pertukaran), kepercayaan

pasaran. Dinas Kesehatan dan KB melakukan

politik aktor, serta sumber daya dan pentas para

pelayanan

alat

aktor. Terkait dengan motivasi aktor memang sangat

kontrasepsi serta pemberian imunisasi kepada

idiosinkratik (mempribadi), karena motivasi ini me-

balita (Setda Kab. Malang, 2012)..

nyangkut individu yang dipengaruhi oleh ruang dan

kesehatan

semua

arena

sangat tidak mudah, karena apa yang tercermin di

pelayanan

ini,

dalam

SKPD

melakukan

menata

terlibat

Dalam memahami keterlibatan aktor dalam proses

Sesuai tujuan dari program bina desa dan

mereka

langsung

dan

pemasangan

Secara implementasi jelas, bahwa pusat

waktu dan ada yang tampak dipermukaan serta ada

pentas arena kegiatan diatas adalah ditempati oleh

yang tersembunyi, namun dengan motivasi inilah

aktor-aktor utama, yaitu kelompok-kelompok dalam

cara kerja aktor dalam proses tarik ulur kepentingan


10


atau dalam istilahnya terjadi trade off antara aktor

dari proses talk show yang dapat menyampaikan

yang satu dengan yang lainnya. Dengan konse-

keluhan/saran sekaligus dialog dengan pemimpin.

kwensi bahwa upaya mempertemukan antar aktor/

Proses dialog secara langsung ini membawa

stakeholder melalui rangkaian kegiatan ini menjadi

konsekwensi

jembatan komunikasi sekaligus dialog otentik yang

masyarakat memiliki interest dengan kondisi yang

digagas untuk melakukan percepatan program/

terjadi di lingkungannya. Sementara dalam kegiatan

kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang.

Anjang

Untuk mengukur capaian atas proses yang

secara

Sana

terhambat

ke

oleh

otentik

kecamatan

pemahaman

dimana

masih

perangkat

dalam

inisiasi

periodik atas capaian kegiatan yang dimaksud

perencanaan

dengan

Daerah

pemahaman visi “Madep-Mantep” yang terjabarkan

Kabupaten Malang. Dalam proses ini juga telah

Renstra Kecamatan serta proses sosialisasi yang

dilakukan evaluasi untuk mengukur capaian Visi

dilakukan. Kemudian dalam Bina Desa, maka

“Madep-Mantep” pada level SKPD. Termasuk,

masyarakat secara langsung menjadi penerima

dalam kegiatan Bina Desa juga secara rutin di

manfaat program/kegiatan serta masalah dapat

lakukan evaluasi secara periodic atas capaian

langsung tertangani secara cepat.

oleh

Sekretaris

yang

entitas

dilakukan pola evaluasi kinerja dilaksanakan secara

dikoordinasi

kegiatan

bahwa

yang

dimunculkan dilakukan,

dalam termasuk

kegiatan. Rencana tindak yang dirancang dari hasil

Sebagai target sasaran, masyarakat secara

evaluasi menjadi bahan acuan dalam keberlanjutan

umum diwilayah Kabupaten Malang terukur dari

kegiatan yang dilakukan.

capaian tujuan dari mekanisme aduan masyarakat ini sebagai berikut: 1. Terjaringnya harapan-harapan

IV. Dampak Substantif

publik/masyarakat terhadap pembangunan Rangkaian agenda kegiatan sebagaimana dicakup diatas merupakan upaya mendekatkan layanan pada masyarakat sebagai upaya Bung

Kabupaten Malang melalui proses dialog dan layanan yang substantif. 2. Tersampaikannya dan percepatan

Rendra sebagai Bupati Malang beserta segenap

program/kegiatan pembangunan yang sudah

unsur

direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten

Pemerintahan

Kabupaten

Malang. Oleh

karena itu, dengan dukungan segenap unsur pemerintahan

di

Kabupaten

Malang

maka

Malang. 3. Meningkatkan angka partisipasi publik dalam

diharapkan akan menjadi titik tolak bagi penguatan

setiap program/kegiatan pembangunan di

tata pemerintahan yang baik, legitimet, demokratis

Kabupaten Malang. Hal ni terutama ditunjukkan

serta mampu menyediakan “ruang public” yang

dalam penanganan masalah di lingkup desa.

dapat dimanfaatkan semua pihak dalam mencarikan

4. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan

solusi serta bagi proses percepatan pembangunan

publik oleh Pemkab Malang pada masyarakat,

di Kabupaten Malang kedepan yang lebih baik.

khususnya melalui proses kegiatan Bina Desa.

Dalam proses penguatan ruang publik tersebut, maka jelas implikasi positif yang dirasakan

5. Terjalinnya komunikasi antar level pemerintahan yang lebih efektif.

oleh masyarakat sebagaimana tercermin misalkan Bupati Menyapa Rakyat Kabupaten Malang

11


6. Terevaluasinya keberhasilan pembangunan di Kabupaten Malang.

usulan dan rencana kegiatan yang dapat dilakukan/diselesaikan di level desa.

Agar rangkaian kegiatan dapat diwujudkan,

4. Kesepahaman dan konsensus bagi percepatan

maka diperlukan pengembangan dan peningkatan

dan pemerataan dalam implementasi

kapasitas para pelaku dengan variasi yang luas.

program/kegiatan sesuai indikator program

Sehubungan dengan hal tersebut, sasaran atau

(outcome) dan output kegiatan yang

target

dirumuskan dalam RPJMD (2010-2015),

dari

kapasitas

pengembangan

Renstra SKPD serta perencanaan jangka

mencakup baik instansi-instansi (kelembagaannya

pendek. Sehingga mendorong tumbuhnya

dan cara kerjanya) di Daerah, dan juga institusi-

kompetisi yang sehat di masing-masing SKPD.

lokal

mendukung

peningkatan desentralisasi,

institusi

untuk

dan

yang

berfungsi

menjalankan

5. Terselesaikannya permasalahan layanan publik

pelayanan publik. Hal ini menjadi sangat penting

di masyarakat desa misalkan aspek kesehatan,

guna menciptakan tata pemerintahan yang baik

perijinan (IMB), pembangunan sarana melalui

(good governance) yang diantaranya mengandung

kerja bakti dan lain-lain sesuai bidang cakupan

nilai-nilai demokrasi, transparansi, akuntabilitas dan

SKPD serta kebutuhan masyarakat diwilayah

efisiensi, serta pelibatan masyarakat secara luas,

desa yang dikunjungi. Hal ini mendorong

aktif dan nyata dalam setiap program pembangunan

masyarakat masyarakat untuk berpartisipasi

yang menyangkut kepentingan mereka. Dalam hal

dalam kegiatan tersebut sekaligus semakin

ini bersifat “demand driven“, dimana kebutuhan

mendekatkan layanan pada masyarakat

pengembangan bukan bersifat “top down“, namun

sebagai esensi otonomi.

berasal dari para stakeholders yang membutuhkan. Maka, selaras dengan kondisi tersebut dampak

bagi

penguatan

kelembagaan

dan

kapasitas lingkungan sosialnya atas beberapa

Secara empirik hal ini ditunjukkan bahwa dalam proses penjaringan suara/voice masyarakat melalui Talk Show kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan Bina Desa, hal ini khususnya menyangkut

aspek meliputi: 1. Keselarasan dalam rule of game / aturan main dalam tata kelola pemerintahan dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang, terutama

program/kegiatan yang direncanakan oleh SKPD dan Pemerintah Desa untuk dilakukan implementasi secara bersama yang akan meningkatkan linkage antar institusi serta keterlibatan dari pelaku usaha

dalam lingkup SKPD, Kecamatan dan

dan masyarakat yang substantif.

Pemerintah Desa. 2. Peningkatan kualitas saluran/voice serta

V. Institusionalisasi dan Tantangan

terbangunnya kesepahaman masyarakat dan Dalam

semua lini pemerintahan dilingkungan

upaya

program/kegiatan

Kabupaten Malang.

menjamin

melalui

keberlanjutan

melalui

rangkaian

3. Keberlanjutan dari usulan/inisiatif masyarakat

kegiatan yang dimaksud dalam kontek ini sudah

dalam kegiatan Talk Show dan ditindaklanjuti

berjalan selama satu setengah tahun (1,5) tahun,

melalui kegiatan Bina Desa untuk memastikan

maka sudah dibangun suatu konsensus bahwa dalam setiap kegiatan tersebut digerakkan dengan


12


seluruh organ pemerintahan di Kabupaten Malang.

proses

Proses ini juga dibarengi dengan evaluasi secara

DPRD. Maka, secara simultan juga dilakukan upaya

berkala, misalkan melalui evaluasi atas pemahaman

pendekatan pada pemangku kepentingan politik di

visi “Madep-Mantep” guna mengukur pemahaman

DPRD.

SKPD atas visi tersebut serta relevansi/sinkronisasi dengan

rencana

dalam

Dalam

pembahasannya

konteks

penguatan

dengan

dukungan

dalam

masyarakat, maka proses kegiatan Bina Desa juga

perencanaan yang dibuat. Strategi-strategi dengan

selalu melibatkan semua pemangku kepentingan

mengacu

termasuk media guna lebih dapat mensosialisasikan

pada

program/kegiatan

politik

upaya

pelembagaan

dalam

perencanaan, implementasi serta evaluasi tersebut

kegiatan

sebagaimana penjelasan dari Sekretaris Daerah

kegiatan, maka juga dilakukan proses pemantauan

Kabupaten Malang, Dr. Abdul Malik yakni “bahwa

berita

proses pelembagaan secara legal-formal akan

peningkatan kualitas kegiatan. Dengan seiring

dilakukan melalui penerbitan Keputusan Bupati,

berjalannya, maka terlihat jelas masyarakat sangat

namun tentunya diperlukan suatu upaya secara

membutuhkan

komprehensif terlebih dahulu dengan harapan

“perjumpaan”

keputusan tersebut dapat lebih memiliki substansi

menggali

aturan yang baku”. Hal ini menegaskan bahwa

masyarakat.

proses yang dilakukan melalui kegiatan tersebut

yang

di

dilakukan.

media

untuk

menjadi

kehadiran secara

Setelah

bahan

pemimpin

langsung

kebutuhan

dilakukan

dan

bagi

melalui

untuk

mampu

permasalahan

di

Pola pelembagaan serta penguatan yang

terus berupaya dilakukan inovasi sehingga akan

dilakukan

mampu memberikan dampak positif pembangunan

Pemerintah

dan layanan bagi masyarakat dan sedang dirancang

tersebut dapat terus berlangsung. Oleh karena itu

bagi proses penguatan kelembagaan secara formal.

dari

Dalam konteks

menjadi

Kabupaten

proses

Malang

yang

tantangan agar

bagi

kegiatan

berkelanjutan

akan

informal, maka

meningkatkan legitimasi pada institusi dan personal

sebagaimana penjelasan diatas telah dibangun

(pemimpin). Hal ini mendasarkan pada apa yang

konsensus/ kesepahaman antar motor penggerak

diungkapkan oleh

(steam-engine)

lini

melakukan dengan melakukan evaluasi secara

pelaksanaan

berkelanjutan untuk mengobservasi arena ini dan

bertahap,

aktor siapa saja yang terlibat. Dalam konteks ini

khususnya forum dalam Bina Desa akan dilakukan

lebih mengarahkan pada proses mengenali para

sesuai tahapan untuk menjangkau 160 desa yang

aktor yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan

direncanakan (dengan pelaksanaan setiap dua

Talk Show dan Bina Desa serta hal-hal yang perlu

minggu sekali) dan Talk-show yang secara rutin.

dilakukan upaya penyelesaian bagi peningkatan

Kemauan politik ini tentunya tanpa dukungan

layanan pada masyarakat/public di Kabupaten

segenap elemen pemangku kepentingan akan sulit

Malang. Tentu saja, juga sangat wajar jika upaya ini

dilakukan. Tantangan utamanya adalah alokasi

dibarengi bagi penguatan legitimasi masing-masing

waktu sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan

pihak

sesuai perencanaan. Disamping faktor daya dukung

masyarakat yang dipimpinnya.

pemerintahan kegiatan.

yakni dalam

Melalui

secara

hasil

tentunya

dilevel

seluruh

mendukung proses

secara

anggaran (APBD) yang tentunya berkaitan dengan

Ortwin Renn (1992) dengan

utamanya

pemimpin

daerah

dimata

Dapat dipahami bahwa legitimasi tidak


13


Gambar 4: Pembukaan Bina Desa di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur


meniadakan kelompok lainnya dalam memutuskan

maupun kesepahaman semua aktor yang terlibat

sebuah

dalam

kebijakan

melainkan

satu

sama

lain

berdiskursus berdasarkan kekuatan argumentasi.

mengupayakan

kepentingan

bersama

(publik) melalui suatu proses yang deliberatif.

Untuk melihat gambaran yang jelas tentang peran aktor dalam prosesi dan memetakan para pelaku dan

proses

institusionalisasi,

maka

VI. Lesson Learn dan Catatan Kritis

dapat

Dalam memahami aspek pembelajaran atas

menggunakan perspektif upaya penguatan layanan

kegiatan di pemerintah Kabupaten Malang ini

dalam menganalisis proses pelembagaan kegiatan

memberikan gambaran bahwa konteks program

complain handling melalui setidaknya 2 kegiatan

“Bupati Menyapa Rakyat” merupakan suatu proses

utama (Talk Show dan Bina Desa) yang berjalan di

pembelajaran yang baik terutama dalam konteks

Kabupaten Malang.

membangun legitimasi dan melakukan penyelesaian

Pola yang digambarkan tersebut menjadi

layanan public dan sosial dengan melakukan suatu

alur dalam melakukan proses pelembagaan melalui

relasi

dan

interaksi

pranata politik dengan penciptaan ruang publik dan

substantive

sekaligus

penguatan demokrasi lokal. Dengan terpetakaannya

permasalahan

aktor misalkan pada saat Talk-show dan kegiatan

pemimpin dengan masyarakat menjadi sarana

Bina Desa menjadi dasar untuk menguatkan proses

pertukaran sosial untuk saling memberi, khususnya

yang dilakukan serta mengukur capaian-capaian

dalam program Bina Desa “Bakti Sosial Menata

kegiatan. Untuk menopang hal tersebut juga telah

Desa”. Dalam proses ini memungkinkan terjadinya

disusun mekanisme melalui standars operational

dialog dan praksis untuk memenuhi hajat publik/

procedur (SOP) khususnya dalam pelaksanaan

masyarakat desa

Bina Desa.

permasalahan desa. Dalam konteks inilah, sangat

di

serta

komunikasi

memberikan masyarakat.

solusi

yang atas

Perjumpaan

serta menggali potensi dan

Tantangan perubahan kondisi sosial-politik

terlihat kemauan politik yang cukup kuat dari para

yang dinamis, memang diperlukan antisipasi melalui

elit daerah meskipun dengan energi yang cukup

upaya pelembagaan kegiatan, sehingga dalam

besar guna melakukan rangkaian aktifitas tesebut.

proses berjalannya memiliki keterukuran capaian

Misalkan cerminan ungkapan Bupati Malang saat


14


berdialog dengan masyarakat Desa Pandansari,

suatu kegiatan guna mendorong penyelesaian

Kecamatan Poncokusumo dihari pertama kegiatan

masalah

Bina Desa yang juga melibatkan masyarakat dan

pembangunan di Kabupaten Malang.

pemerintah

desa

sekitar

wilayah

Kecamatan

publik

Proses

dan

ini

tentu

pencapaian

menjadi

tujuan

upaya

bagi

Poncokusumo sebagai berikut “Dengan berkantor di

penguatan social capital, yang membangun sinergi

desa, dan pelayanan yang diadakan, serta dalam

antara

dialog ini pula kami juga ingin tahu secara langsung

norma/solidaritas, serta jaringan dan komunikasi

keinginan masyarakat, selain itu kami juga berharap

publik.

sebaliknya, masyarakat tahu dengan kesulitan kami

terbangunnya legitimasi secara etis dan praktis

di pemerintahan. Sehingga bisa terjalin saling

dalam tata pemerintahan di Kabupaten Malang.

pengertian,” yang mendapatkan respon masyarakat

Masyarakat

cukup baik.

dilibatkan

kepercayaan

Hal

inilah

yang akan

(trust),

yang

“merasa”

revitalisasi

mendorong

bagi

diperhatikan

dan

dukungan

dan

memberikan

Komitmen Bupati dan segenap satuan kerja

kepercayaan pada pemimpin, menguatkan soliditas

pemerintah daerah (SKPD) Kabupaten Malang

dan kerekatan sehingga terbangun kesepahaman

memberikan gambaran bagaimana masing-masing

(informal rules), dan terbukanya akses, jaringan dan

mengambil posisi yang sesuai Tugas dan Fungsi

komunikasi.

yang melekat. Termasuk komitmen Bupati yang sesuai

dengan

agenda

yang

sudah

Inisiasi yang muncul di Kabupaten Malang

disusun

melalui 3 kegiatan yang saling berkaitan tersebut

secretariat daerah untuk selalu turut serta dalam

telah mampu terimplementasi dengan cukup baik.

proses kegiatan. Disamping juga, upaya penguatan

Hanya, sebagai catatan bahwa proses tersebut

jejaring ke media dilakukan oleh Bagian Humas

perlu dukungan dan pasokan kelembagaan secara

Pemkab Malang untuk menopang publikasi dan

formal

dokumentasi atas kegiatan, serta menjadi leading

Bupati, ditindaklanjuti dengan adanya Pedoman

sector bagi kegiatan Talk Show dengan membuka

pelaksanaan (Juklak dan Juknis) serta instrument

ruang pengaduan melalui kegiatan on-air maupun

SOP (standart operating procedure)

agar dapat

off-air yang juga bisa dilakukan saat kegiatan bina

menjamin

oleh

desa misalnya.

pemangku kepentingan dan menjadi pendorong

dengan

aspek

menuangkan

yuridis,

dalam

dipahami

Peraturan

para

Praktek baik (good practices) yang dapat

bagi keberlanjutan aktifitas kegiatan agar mampu

dijadikan pembelajaran adalah bagaimana suatu

terus didayagunakan dalam upaya penguatan aspek

rangkaian kegiatan mulai Talk Show, Anjang Sana

layanan public dan memiliki kemanfaatan bagi

Kecamatan dan Bina Desa menjadi suatu proses

masyarakat..

yang integratif dengan menggerakkan komponen SKPD

dalam

menjaring,

melaksanakan

dan

mengevaluasi atas kebutuhan masyarakat atas proses

pembangunan

dan

layanan.

Pola

ini

sesungguhnya menjadi media check and balance serta proses pertukaran sosial atas ide/gagasan, praktek dan kemampuan para aktor dalam prosesi

VII. Peluang Replikasi Sebagai suatu model complain handling, maka esensi keberadaan dan keberlangsungan talk show, bina desa dan anjang sana menjadi suatu runtutan atas kebutuhan input, proses yang dinamis dan

luaran


yang

15

dihasilkan

(output)

serta


diharapkan (outcome). Dalam proses ini tentunya

menjadi bagian dari rencana program/kegiatan

akan mudah untuk dilakukan replikasi diwilayah lain,

dalam Renstra dan Renja yang disusun.

dengan prasyarat adanya kemauan politik dan

2. Mekanisme yang berjalan yakni dengan

kebijakan

yang

menjadi

daya

pendorong.

kegiatan pendahuluan yakni talk show untuk

Ketersediaan ruang publik sebagai media interaksi

mengukur aspek kemauan masyarakat untuk

dan komunikasi menjadi suatu kebutuhan yang

mengungkapkan ide/gagasan, usulan dan lain

niscaya. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam

sebagainya dengan kemasan semi-formal

mereplikasi serta mengakselerasikan rangkaian

melalui on-air yang bisa tidak hanya media

kegiatan tersebut juga telah ditopang dengan

radio namun juga visual/ TV.

pranata politik misalkan Juklak dan Juknis Kegiatan

3. Dalam proses selanjutnya ditindaklanjuti secara

maupun hal lain yang dalam proses perumusan

praksis melalui kegiatan Bina Desa dan Anjang

(Peraturan Bupati dan SOP). Secara lebih konkrit

Sana ke Kecamatan, yang didahului dengan

pola yang dapat digunakan sebagai pembelajaran

proses dialog/ silaturahmi dilanjutkan dengan

dan replikasi antara lain meliputi; 1) ketersediaan

praksis kegiatan.

sarana pendukung misalkan radio/TV lokal yang

4. Perlunya dilakukan evaluasi secara berkala

dapat digunakan sebagai sarana on-air dalam talk

guna mengukur efektifitas kegiatan dan capaian

show. 2). Melakukan pemetaan wilayah (desa)

berbasis indicator yang disusun.

untuk dapat dilakukan perencanaan guna membagi

5. Adanya task force atau gugus tugas khusus

tahapan waktu, permasalahan-permasalahan serta

dalam pengelolaan program/kegiatan yang

aspek layanan yang dilakukan di level desa. 3).

melibatkan unsur lintas SKPD dengan

Melakukan koordinasi di level pimpinan dengan

dikoordinasi oleh SKPD tertentu guna

melibatkan SKPD termasuk NGO atau lembaga

memudahkan proses konsolidasi dan

yang

pelaksanaan kegiatan.

memiliki

kapasitas

bagi

pemberdayaan

masyarakat. Dengan tuntutan perubahan yang dinamis, maka memang dibutuhkan inovasi lokal agar mendukung capaian tujuan yang sudah tertuang dalam produk perencanaan daerah. Mekanisme dan prosedur dalam forum multi-stakeholder ini tentunya tidak

sekedar

didayagunakan

“ada”, sebagai

namun arena

juga

mampu

yang

dapat

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan secara beragam sebagai cerminan demokrasi deliberatif. Pilar-pilar prasyarat yang harus dipenuhi antara lain: 1. Berkaitan dengan alokasi anggaran, maka

Referensi Anonymous, 2012, Sekretariat Derah dan Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Malang. Riggs, Fred W. 1997. Modernity and Bureaucracy. Public Administration Review, July/Agustus 1997, Vol.57, No.4. Rondinelli, Dennis A and Shabbir G Cheema.1998. Implementing Decentralization Policies, an Introduction. California; Sage Publication, Beverly Hills. Rozuli, Ahmad Imron, 2011, Demokrasi, Pembangunan dan Pemilukada, Diaspora Publisher. Malang

program/kegiatan ini dengan leading sector berada di Sekretariat Daerah, tentunya juga

Smith, B.C. 1985. Decentralization the Territorial Dimension of the State. London; George Allan & Unwin.


16


Nara Sumber: Abdul Malik, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wawancara tanggal 17 Juni 2012 pukul 15.15 – 16. 30 WIB bertempat di Ruang Sekda Kabupaten Malang.

Kabupaten Malang, wawancara tanggal 03 September 2012 di Ruang Bagian Humas. Tita, Penyiar/Host RRI Malang, Wawancara Tanggal 02 Agustus 2012 pukul 16.00 WIB di lokasi RRI Jl. Candi Panggung Malang

M. Hidayat. Kepala Bagian Humas, Setda


17


igi.fisipol.ugm.ac.id

Recommend Documents