igi.fisipol.ugm.ac.id

DATABASE GOOD PRACTICE Initiatives for Governance Innovation merupakan wujud kepedulian civitas akademika terhadap upaya mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP UNAIR, DAN FISIP UNHAS.

Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Pemegang KMS Kota Yogyakarta Sektor Sub-sektor Provinsi Kota/Kabupaten

Sekretriat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 email: [email protected]

igi.fisipol.ugm.ac.id

Institusi Pelaksana Kategori Institusi Penghargaan Kontak

Mitra Peneliti

Pendidikan Biaya Operasional Satuan Pendidikan D.I. Yogyakarta Yogyakarta UPT JPD Kota Yogyakarta Pemerintah Kota Dra. Suyatmi UPT Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Jl. Hayam Wuruk 11 Yogyakarta 55212 telepon: (0274) 512956, (0274) 9232710 1. Ashari ([email protected]) Institusi: UNY 2. Dhenok Panuntun Tri Suci Asmawati ([email protected]) Institusi: LOD DIY

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? 1. Problem (to overcome). Angka putus sekolah pada tahun 2007/2008 masih 0,07% , dan masih rendahnya kesempatan peserta didik dari keluarga miskin untuk bisa mengaakses pendidikan yang bermutu 2. Vision (to enhance). Memberikan kesempatan seluasluasnya kepada masyarakat agar memperoleh layanan pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun Apa tujuan program/kebijakan tersebut? Maksud diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun. Tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah agar tidak ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya.

Bagaimana gagasan tersebut bekerja? Menjamin dan mengratiskan biaya pendidikan dengan JPD untuk jenjang pendidikan TK/RA/TKLB, SD/SDLB/MI, SMP/SSMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA, dan SMK. Memberikan Jaminan Pendidikan Daerah yang diberikan kepada peserta didik penduduk Daerah yang bersekolah di Daerah dan di Luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari anggota keluarga pemegang KMS. Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat? Walikota Yogyakarta (H. Herry Zudianto) Apa perubahan utama yang dihasilkan? Menurunnya Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta, peserta didik dari keluarga miskin bias mengakses pendidikan dan sekolah favored dan berkualits. Siapa yang paling memperoleh manfaat? Peserta didik yang merupakan penduduk Kota Yogykarta pemegang kartu KMS yang sedang menempuh pendidikan pada jenjang pendidikan TK/RA/TKLB, SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK.

Deskripsi Ringkas Pendidikan gratis di Kota Yogyakarta diwujudkan dengan program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) di Kota Yogyakarta. JPD merupakan bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam memberikan jaminan pendidikan, bukan hanya wajib belajar 9 Tahun, namun Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun, serta memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat Kota Yogyakarta untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. JPD Kota Yogyakarta diberikan kepada penduduk Kota Yogyakarta yang merupakan keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) KMS merupakan identitas penduduk Kota Yogykarta yang telah didata sebagai keluarga miskin berdasarkan parameter keluarga miskin yang di tetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 417/KEP/2009 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin. Penerima JPD di Kota Yogyakarta mendapatkan besaran jaminan pendidikan berdasarkan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Besaran JPD didasarkan pada kebutuhan di masing-masing jenjang pendidikan. Jenis dan besaran jaminan bagi penerima JPD

disesuaikan dengan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang ditentukan oleh Kota Yogykarta. Sebagai contoh TK, SD dan SMP negeri tidak mendapatkan jaminan biaya operasional karena sudah ada BOS, namun tetap mendapatkan pembelian seragam (TK dan SD), Pembelian seragam dan buku (SMP). Lain halnya dengan SMP swasta mendapatkan JPD berupa biaya operasional, biaya investasi, biaya seragam dan buku. Begitu pula dengan SMA/SMALB/MA, dan SMK, antara negeri dan swasta berbeda termasuk mendapatkan biaya operasional, karena jenjang pendidikan SMA sejajar belum mendapakan program BOS. Selain medapatkan jaminan berupa biaya pendidikan, penerima JPD juga mendapatkan beberapa keuntungan. Pertama, penerima JPD KMS mendapatkan Kuota KMS dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), yaitu dengan memberikan kuota tertentu bagi peseta didik pemegang KMS dalam PPDB agar bisa mengakses sekolah yang favorit. Kuota KMS dalam PPDB merupakan Affirmative action dari Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta untuk memberikan peluang peningkatan kualitas pendidikan bagi peserta didik pemegang KMS. Kedua, penerima JPD KMS diberikan kepada peserta didik disetiap jenjang

Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Pemegang KMS Kota Yogyakarta

2

http://igi.fisipol.ugm.ac.id

pendidikan dari TK sampai SMA baik sekolah negeri maupun swasta, serta sekolah luar biasa. Ketiga, penerima JPD KMS tetap akan diberikan bagi peserta didik pemegang KMS baik yang sekolah di Kota Yogykarta maupun luar Kota Yogyakarta. Dampak positif dari kebijakan KMS secara selintas, diantaranya: memberikan pendidikan gratis wajib belajar 12 Tahun bagi Warga Miskin Kota Yogyakarta; adanya pemberian kesempatan yang terbuka bagi peserta didik ber KMS untuk mengakses sekolah negeri yang favorit; adanya kesempatan yang luas bagi anak potensial untuk mengembangkan diri secara optimal; terciptanya sekolah inklusif yang dapat mengkomodir semua peserta didik; pemberian kesempatan bagi peserta didik yang mampu baik secara akademik maupun non akademik, terutama aspek ekonomik; dan sebagainya. Sebaliknya, setelah adanya kebijakan penggunaan KMS ternyata menimbulkan dampak negatif di antaranya: munculnya pro kontra program JPD KMS

karena dianggap memanjakan masyarakat miskin; terjadi kesenjangan social bagi warga miskin dan warga yang mengaku miskin/ hamper miskin untuk bisa mengakses pendidikan melalui mekanisme KMS, terlebih ketika memiliki anak peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan swasta dan SMA/SMALB/MA, dan SMK, karena biaya pendidikan mahal; terjadinya permasalahan pendataan KMS; terjadi manipulasi informasi tentang perpindahan penduduk dari luar kota Yogyakarta, sekolah dipaksa menerima calon peserta didik “yang tak cualified” untuk belajar di sekolah negeri unggulan, ada beberapa peserta didik KMS yang mengindikasikan memiliki kesulitan beradaptasi dengan teman-temannya. Dari Permasalahan diatas perlu ada kajian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengurangi/ mengantisipasi permaslahan-permasalahan yang muncul. Sebagai contoh tentang pendataan dan penentuan keluarga miskin penerima KMS secara obyektif.

Rincian Inovasi I.

Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan investasi masa depan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Melalui pendidikan, kecerdasan dan keterampilan, manusia lebih terarah dan teruji dalam menghadapi dinamika kehidupan yang makin kompleks. Dalam skala makro, pendidikan merupakan indikator kualitas sumber daya manusia. Semakin baik pendidikan, maka semakin baik pula kualitas sumber daya manusia. Selain itu, pendidikan adalah sarana transformasi yang strategis, karena dengan pendidikan seseorang atau kelompok dapat mengembangkan diri secara transformatif, dari tidak tahu apa-apa sampai menjadi ahli. Oleh karena itu, pendidikan sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Begitu pentingnya pendidikan sehingga pemerintah menjadikan pendidikan sebagai hak dasar setiap manusia Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Implikasi diberlakukannya kebijakan desentralisasi pendidikan, membuat para pengambil keputusan sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan referensi tentang komponen biaya pendidikan. Kebutuhan tersebut dirasakan semakin mendesak sejak dimulainya pelaksanaan otonomi daerah yang juga meliputi bidang pendidikan. Pengratisan

pendidikan di Indonesia saat ini masih menargetkan untuk wajib belajar 9 Tahun. Pengratisan wajib belajar 9 tahun muncul pada tahun 2005 setelah adanya dukungan penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara terpadu yang bersumber dari APBN dan APBD. Dana BOS diberikan dalam rangka memberikan jaminan pendidikan di jenjang pendidikan SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri. Dalam perkembangannya BOS memang dirasa belum menjamin semua komponen biaya pendidikan sehingga perlu ada penghitungan BOSP. BOSP merupakan alat transparan dan independen, karena dihitung secara detil oleh Tim Penyusun BOSP dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, guna mengkomunikasikan kebutuhan dana tambahan bagi biaya operasional sekolah dengan pihak-pihak yang berpotensi memberi dana, misalnya: orang tua, dunia usaha/dunia industri, dan lain-lain, dalam hal nilai BOSP lebih tinggi dari nilai Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat (BOS pusat) ditambah nilai pendamping BOS dari Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Provinsi (jika ada).1 Setelah adanya Otonomi Daerah, Kabupaten/Kota memiliki tanggungjawab besar dalam memberikan jalan keluar untuk 1

Panduan Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Kemendiknas, Jakarta, Edisi 2011


3


memenuhi kebutuhan dana bagi biaya operasional sekolah. Sesuai dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan tujuan penyelenggaraan pendidikan Daerah adalah menjamin keberlangsungan proses pendidikan untuk berkembangnya potensi peserta didik di Daerah, agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berbudaya, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggungjawab.Yogyakarta identik dengan Kota Pendidikan. Predikat sebagai Kota Pendidikan itu merupakan anggapan umum masyarakat, namun dukungan dari Pemerintah Kota Yogyakarta masih kurang dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini ditunjukkan dengan alokasi anggaran untuk pendidikan di luar gaji dibandingkan dengan anggaran di luar gaji dalam APBD TA. 2002 masih di bawah 5 %. Pemerintah Kota Yogyakarta juga masih sangat kurang perhatiannya dalam penyediaan akses bagi warganya untuk memperoleh pendidikan yang layak, dengan alokasi anggaran untuk jaminan pendidikan (bea siswa) yang sangat rendah. Di sisi lain juga masih ada kesenjangan kualitas antar satuan pendidikan (sekolah) sehingga muncul persepsi masyarakat adanya sekolah favorit dan non favorit. Kondisi lainnya adalah belum adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik daerah, seperti mekanisme penerimaan siswa baru, kedudukan komite sekolah, ketentuan pungutan atau iuran orang tua siswa dan sebagainya. Hal ini berimplikasi kepada penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan sekolah kurang akuntabel dan transparan, dan menimbulkan persepsi bahwa biaya pendidikan semakin mahal. Berdasarkan kondisi tersebut Pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan best practices pelayanan pendidikan dengan tujuan : a) Meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh warga masyarakat; b) Meningkatkan kualitas pendidikan anak didik; c) Meningkatkan kualitas guru; d) Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan; e) Mempertahankan dan meningkatkan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan. Penyelenggaraan jaminan pendidikan di Kota Yogyakarta merupakan salah satu jawaban keperdulian pemerintah untuk memberikan ases pendidikan bagi semua warganya, terutama warga miskin. Terjaminnya warga miskin harapannya bisa membantu warga miskin untuk bias mengakses pendidikan.2

2

Wawancara dengan Dra. Suyatmi, Ka UPT Jaminan Pendidikan

Pada tahun 2007 sebanyak 26.525 keluarga miskin (gakin) Kota Yogyakarta menerima Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Secara keseluruhan ada 65.456 jiwa atau 13.91 persen dari jumlah penduduk yang tersebar di 14 Kecamatan dan direncanakan KMS sudah terdistribusi kepada gakin pada bulan Juli. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Yogyakarta, Sunu Saptomo, SH mengatakan, KMS berfungsi sebagai identitas layanan bagi program jaminan pendidikan dan kesehatan. KMS bisa digunakan untuk penyaluran beasiswa bagi siswa tidak mampu dan layanan jaminan kesehatan (askeskin), serta berfungsi memudahkan pembagian beras (raskin). Sesuai kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta, KMS diperuntukkan bagi gakin ber-KTP Kota Yogyakarta sesuai dengan daftar gakin hasil verifikasi dan updating data gakin tahun 2007. Atas dasar tersebut pada Tahun 2007 Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba untuk menginisiasi adanya jaminan pendidikan di Kota Yogyakarta.3

II.

Inisiasi

Penyelenggaraaan pendidikan dasar dan menengah di Propinsi DIY menunjukkan adanya dua tuntutan sosial yang agak paradoks, pada satu sisi, ada tuntutan peningkatan kualitas pendidikan (proses dan hasil). Namun pada sisi lain, adanya tuntutan biaya penyelenggaraan pendidikan yang murah. Peningkatan kualitas pendidikan mengharuskan adanya peningkatan jumlah anggaran pendidikan baik untuk keperluan sarana dan prasarana, maupun untuk kegiatan proses belajar mengajar dan penegmbangan SDM para guru dan karyawan sekolah. Namun kondisi masyarakat perkotaan yang masih banyaknya keluarga miskin (gakin) di Kota Yogyakarta dan masih adanya anak putus sekolah, menghendaki penurunan biaya penyelenggaraan pendidikan. Tuntutan tersebut disuarakan oleh beberapa LSM yang salah satunya adalah Pokja Pendidikan Gratis.4 Angka putus sekolah di Kota Yogyakarta pada tahun 2007 untuk sekolah SD/MI dari 0,05 persen pada tahun 2007, SMP/MTs 0, SMA/SMK/ 0,92 persen pada tahun 2007 menjadi 0,07 persen.5 Fenomena yang muncul dalam penerimaan siswa baru tahun Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 28 Juli 2012, jam 12.30. 3 http://mediainfokota.jogjakota.go.id/detail.php?berita_id=49, akses tanggal 25 Juli 2012 4 Kelompok Kerja Pendidikan Gratis Konsorsium Basic Social Service (BSS) for Nneedy Children, Menuju Pendidikan Gratis di Yogyakarta,Yogyakarta, Pokja Pendidikan Gratis, 2007 5 Memori Serah Terima Jabatan Wali Kota Yogyakarta masa jabatan 2006-2011 kepada masa jabatan 2011-2016.


4


2006-2007 menunjukkan adanya komplain masyarakat terhadap beban biaya pendidikan yang ditetapkan sekolah yang harus ditanggung orang tua/wali murid yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Seiring dengan komplain tersebut, terungkap pula pembebanan anggaran seragam guru dan karyawan dalam anggaran seragam siswa. Kenyataan tersebut sangat menohok keberadaan guru sebagai pendidik karena memark-up anggaran seragam siswa. Masalah lain yang menyertainya kemudian adalah kebijakan pengalokasian anggaran, penyusunan RAPBS, pengawasan APBS dan pertanggungjawaban APBS.6 Jaminan Pendidikan Daerah mulai muncul atas inisiatif Eksekutif yaitu H. Herry Zudianto (Wali Kota Yogyakarta periode 2001-2006 dan Periode 20062011). Jaminan pendidikan di Kota Yogyakarta melalui KMS mulai dibahas pada Tahun 2007 yang dituangkan melalui Keputusan Walikota Nomor 236 Tahun 2007 tentang Kuota Peserta Didik Baru Masuk SMP dan SMA Negeri di Kota Yogyakarta. 7 Warga Kota Yogyakarta yang termasuk dalam keluarga menuju sejahtera (KMS) mendapatkan JPD dari Pemerintah Kota Yogyakarta. Pemberian JPD diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, dan selanjutnya diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, dan yang terbaru diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. Diterbitkannya Peraturan Walikota dimaksudkan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun.

yang sangat memihak masyarakat miskin. Program JPD dan KMS sangat strategis dalam merebut simpati masyarakat kota Yogyakarta, secara politis program tersebut menjadi program strategis bagi Walikota.8 Jaminan Pendidikan Daerah di Kota Yogykarta diberikan kepada peserta didik penduduk Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan di luar Kota Yogyakarta dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasarannya adalah anggota keluarga menuju sejahtera yaitu anak kandung yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran, anak angkat yang dibuktikan dengan Penetapan Pengadilan Negeri setempat atau Akta Pengangkatan Anak, dan anak tiri yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran dan Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua. Selain itu, Jaminan Pendidikan Daerah juga diberikan kepada peserta didik penghuni Panti Asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan di Luar Kota Yogyakarta dalam Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 9 Dukungan atas jaminan pendidikan daerah kota Yogyakarta didukung oleh anggaran yang meningkat. Pada Tahun 2012 anggaran meningkat, Pemerintah Kota Yogyakarta meningkatkan akses pendidikan masyarakat dengan menyediakan dana sebesar Rp 16,1 miliar. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Yogyakarta 2012. Dengan adanya dukungan dana tersebut tentunya inisiasi JPD terus berjalan karena program JPD dianggap sebagai program yang perduli dengan pendidikan orang miskin. Secara politis, disetujuinya anggaran untuk JPD merupakan wujud dukungan atas inisiasi program jaminan pendidikan di daerah Kota Yogyakarta.

Sedangkan kebijakan kuota KMS diberlakukan pada Tahun 2009 karena memerlukan beberapa kesiapan baik dari mekanisme penerimaan peserta didik baru (PPDB) khusus untuk penerima KMS. Pada tahun ini 2012 adalah anggkatan pertama penerapan kebijkan kota KMS yang lulus. Jadi Kuota KMS dilaksanakan 3 (tiga) Tahun yang lalu. Kuota KMS sudah beberapa kali dikaji dan dievaluasi dalam pelaksaannya dan memang sapai saat ini walaupun berganti Walikota namun tetap diberlakukan karena program tersebut merupakan salah satu program

Dalam menghitung kebutuhan biaya pendidikan dan menentukan besaran JPD yang diberikan memerlukan analisis kebutuhan setiap satuan pendidikan. Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta memiliki rincian penghitungan didasarkan biaya satuan di tingkat sekolah merupakan jumlah biaya pendidikan tingkat sekolah yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam satu tahun pelajaran. Biaya satuan per siswa merupakan ukuran yang menggambarkan seberapa besar biaya yang dialokasikan sekolah secara efektif untuk kepentingan siswa dalam menempuh pendidikan. Analisis mengenai biaya satuan dalam kaitannya dengan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya dapat dilakukan dengan menggunakan sekolah

6

8

Kerangka Acuan Diskusi dengan tema “Berbagi Pemikiran Mengenai Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pendidikan”, LOD DIY, 21 April 2008 7 Kerangka Acuan Diskusi Jogja TV dengan tema “Telaah Kritis Kuota Peserta Didik Kota Yogyakarta”, LOD DIY, 30 April 2009

Wawancara dengan Dra. Suyatmi, Ka UPT Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 28 Juli 2012, jam 12.30. 9 http://www.jogjakota.go.id/app/modules/best/best.pdf, akses tangal 22 Juli 2012


5


sebagai unit analisis. Dalam penentuan besaran biaya pendidikan per harus dihitung berdasarkan kebutuhan riil dari masing masing sekolah, tidak bisa hanya disamaratakan besarannya biayanya, karena masing-masing sekolah memiliki kebutuhan pengembangan sekolah yang berbeda-beda antara sekolah negeri dan swasta.10

III.

Implementasi

Program JPD Kota Yogyakarta dalam implementasinya memiliki mekanisme yang berbeda dengan daerah lain. Di Kota Yogyakarta, pemberian Jaminan Pendidikan Daerah diberikan melaui pemegang KMS yang merupakan program Dinas Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam mendata dan menentukan keluarga miskin (gakin). KMS diatur melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pendataan Keluarga Miskin juncto11 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta juncto Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 417/KEP/2009 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin. Adanya KMS tersebut diadopsi untuk pemberian jaminan pendidikan daerah (JPD KMS) kepada warga miskin di Kota Yogyakarta. Pemanfaatan KMS sangat membantu pemerintah Kota Yogyakarta untuk memberikan jaminanjaminan bagi keluarga miskin Kota Yogyakarta secara efektif. Keluarga miskin di Kota Yogyakarta diukur dan disimpulkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta nomor 417/KEP/209 Tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin Kota Yogyakarta. Pendataan keluarga miskin dilaksanakan 1 tahun sekali dan hasil pendataan bersifat dinamik artinya memungkinkan adanya keluarga yang tahun sebelumnya terdata miskin tahun berikutnya sudah tidak terdata dalam keluarga miskin karena secara sosial ekonomi sudah lebih baik. Parameter pendataan KMS di Kota Yogyakarta merupakan hasil verifikasi dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Aspek yang menjadi parameter pendataan KMS terdiri dari aspek dengan bobot penilaian tertentu, yaitu aspek pendapatan dan aset, papan, pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Sedangakan penggolongan bobot penilaian terdiri dari 3 (tiga) klaster yaitu Fakir Miskin/Miskin Sekali (jumlah 10

Wawancara dengan Budi Asrori, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sekaligus PLT dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 20 September 2012, jam 13.15 11 Aturan yang berkaitan

bobot 76-100), Miskin (jumlah bobot 51-75), dan Hampir Miskin (jumlah bobot 31-50). Berdasarkan KMS tersebut diatas, maka peserta didik yang masuk dalam KMS sebagimana yang telah ditentukan oleh Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta akan mendapatkan Jaminan Pendidikan Daerah. Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta yaitu untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.12 Tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah agar tidak ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya.13 Jaminan Pendidikan Daerah diberikan kepada peserta didik penduduk Daerah yang bersekolah di Daerah dan di Luar Daerah dalam Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari anggota keluarga pemegang KMS dengan ketentuan : a. anak kandung yang dibuktikan dengan akta kelahiran;14 b. anak angkat yang dibuktikan dengan penetapan pengadilan negeri setempat atau akta pengangkatan anak; c.

anak tiri yang dibuktikan dengan akta kelahiran dan akta perkawinan / surat nikah orangtua;

d. peserta didik penghuni panti asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah. JPD KMS merupakan program Pemerintah Kota yang bertujuan memberikan bantuan pendidikan bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), sehingga akses pendidikan dapat terjangkau disemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Bantuan tersebut diberikan di semua jenjang sekolah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK) baik negeri maupun swasta. Bantuan meliputi biaya operasional sekolah, investasi, serta pembelian seragam dan buku. JPD KMS di Kota Yogyakarta diberikan kepada peserta didik penduduk kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta atau luar Kota Yogyakarta dalam propinsi DIY dari anggota keluarga pemegang KMS dan sudah barang tentu peserta didik tersebut telah terdaftar dalam KMS 12

Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah 13 Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah 14 Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah


6


yang dimiliki, atau peserta didik penghuni Panti Asuhan di Kota Yogyakarta yang bersekolah di Kota Yogyakarta dan diluar Kota Yogyakarta di Propinsi DIY. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan JPD KMS yaitu: 1. Fotocopy Kartu Menuju Sejahtera (KMS) 2. Fotocopy kartu keluarga atau C1 3. Fotocopy akte kelahiran peserta didik 4. Jika sekolah diluar kota yogyakarta ditambah Surat Keterangan dari sekolah bahwa anak tersebut benar-benar diterima atau sedang sekolah disekolah tersebut. Syarat-syarat tersebut diserahkan kepada UPT JPD KMS oleh Sekolah. Adapun yang berwenang pelaksanaan dan pengelolaan JPD KMS di Kota Yogyakarta yaitu UPT JPD KMS Kota Yogyakarta. Jenis jaminan yang diberikan kepada penerima JPD kepada Peserta didik pemegang KMS yaitu: (1) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam; (2) Peserta didik pada satuan pendidikan TK/Raudhatul Atfal (RA) swasta dan Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian seragam; (3) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku; (4) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) swasta, Madrasah Ibtidaiyah (MI) negeri dan swasta serta Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi dan biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku; (5) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku; (6) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta, Madrasah Tsanawiyah (MTs) negeri dan swasta serta Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian seragam dan buku; (7) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) kelas X (sepuluh) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi pembelian seragam dan buku; (8) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi , dan biaya pribadi untuk pembelian buku; (9) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas X (sepuluh) kelas mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional, biaya investasi, dan biaya pribadi pembelian seragam dan buku; (10) Peserta didik pada jenjang satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kelas XI (sebelas) dan XII (dua belas) mendapatkan jaminan pendidikan berupa biaya operasional , biaya investasi, dan biaya pribadi untuk pembelian buku. Tehnik penghitungan JPD Kota Yogyakarta ditetapkan berdasarkan analisis APBS (anggaran pendapatan belanja sekolah) setiap masing-masing sekolah berdasarkan jenjang pendidikannya. Analisis dilakukan dengan menghitung beberapan komponen analisis biaya yaitu APBS, APBD, BOS, maupun BOSDA. Analisis kebutuhan masingmasing siswa ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dengan memperhatikan standar penghitungan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). Untuk jenjang pendidikan dasar SD dan SMP telah mendapatkan BOS sehingga JPD lebih ringan, sedangkan jenjang pendidikan SMA dan SMK kebutuhannya lebih besar, terutama SMA/SMK swasta. Sekolah swasta pada prinsipnya sangat membantu pemerintah untuk memberikan akses pendidikan dan membuka kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan. Biaya pendidikan sekolah swasta berbeda dengan sekolah negeri sehingga pemerintah hanya bisa memberikan himbauan agar sekolah swasta tidak memungut biaya yang terlalu mahal. Salah satu inovasi Pemerintah Kota Yogykarta yaitu dengan memberikan kuota kepada siswa KMS untuk mengakses sekolah negeri. Sedangkan untuk penghitungan biaya buku dan seragam yaitu dengan melakukan survey harga.15

15

Wawancara dengan Budi Asrori, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta sekaligus PLT dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 21 September 2012, jam 07.15


7


Tabel 1 Besaran Jaminan Pendidikan Daerah Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) dan Bea Siswa Peserta Didik Di Panti Asuhan Pada Setia Jenjang Pendidikan

No

Satuan Pendidikan

Klasifikasi

Rincian Penggunaan

1

TK/RA/TKLB

Negeri

Pembelian Seragam

Jumlah/ Besaran JPD 150.000

Swasta

Biaya Operasional Pembelian Seragam Jumlah Pembelian Seragam

600.000 150.000 750.000 180.000

Biaya Operasional Pembelian Seragam Jumlah Pembelian Seragam dan buku

520.000 180.000 700.000 250.000

Biaya Operasional Biaya Investasi Pembelian Seragam dan buku Jumlah

700.000 200.000 250.000 1.150.000

Biaya Operasional Biaya Investasi Pembelian Seragam dan buku Jumlah

600.000 150.000 250.000 1.000.000

Biaya Operasional Biaya Investasi Seragam buku Jumlah

1.500.000 500.000 250.000 100.000 2.350.000

Biaya Operasional Biaya Investasi buku Jumlah

1.500.000 300.000 100.000 1.900.000

Biaya Operasional Biaya Investasi Seragam buku Jumlah

1.950.000 700.000 250.000 100.000 3.000.000

Biaya Operasional Biaya Investasi seragam buku Jumlah

1.950.000 500.000 100.000 2.550.000

2

3

SD

Negeri

SD/SDLB/MI

Swasta

SMP

Negeri

SMP/SMPLB/MTs

Swasta Kelas VII

Kelas VIII,IX 4

SMA/MA/SMALB

Negeri, Swasta Kelas X

Kelas XI, XII

5

SMK

Negeri, Swasta Kelas X

Kelas XI, XII

Sumber data : Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011, 2011

Besaran jaminan pendidikan daerah di Kota Yogyakarta bagi peserta didik pemegang KMS pada jenjang pendidikan TK negeri Rp.150.000,-, RA/TKLB Rp,750.000,-, SD negeri Rp 180.000,-, SD swasta, MI, SDLB Rp. 700.000,-, SMP negeri Rp. 250.000,-, SMP Swasta, SMPLB, dan MTs kelas VII Rp. 1.150.000,- kelas VIII dan IX Rp.1.000.000,-. SMA Negeri, SMALB, dan MA negeri dan swasta

kelas X Rp. 2.350.000,-, kelas XI, XII Rp. 1.900.000,-, dan SMK negeri dan swasta kelas X sebesar Rp. 3.000.000,-, kelas XI, XII Rp. 2.550.000. Besaran jaminan pendidikan yang tertuang dalam Lampiran Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 merupakan hasil dari telaah


8


Tabel 2 Manfaat Jaminan Pendidikan

Program JaminanPendidikan Sangat Membantu 56,91% 40,65% 0,81% Sangat Setuju

Setuju

Netral

0,81% Tidak Setuju

0,81% Sangat Tidak Setuju

Sumber data : Bappeda Kota Yogyakarta, 2011 Tabel 3 Citra Program

Program Jaminan Pendidikan adalah Program yang Bagus 66,67% 30,89% 2,44% Sangat Setuju

Setuju

Netral

0,00% Tidak Setuju


Sumber data : Bappeda Kota Yogyakarta, 2011

kebutuhan masing-masing kebutuhan siswa di satuan pendidikannya masing-masing. Sebagai contoh SMA dan SMK biaya investasinya berbeda dikarenakan SMK lebih banyak membutuhkan biaya untuk praktek semisal untuk alat peraga. Selanjutnya untuk SD dan SMP Negeri dengan SD dan SMP Swasta berbeda karena jenjang pendidikan SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMPT negeri telah mendapatkan BOS. Mekanisme penghitungan JPD di Kota Yogyakarta dilakukan dengan mempertimbangan beberapa komponen kebutuhan siswa di masing-masing satuan pendidikan.

Sekolah) masing-masing satuan pendidikan/sekolah. RABS masing-masing sekolah merupakan salah satu acuan Pemkot untuk menentukan besaran JPD masing-masing siswa dengan mempertimbangkan kebutuhan dan APBD Kota Yogyakarta yang tersedia. Dalam menentukan besaran JPD, Pemerintah Kota Yogyakarta lebih mengedepakan kebutuhan pokok untuk dana pendidikan, sebagai contoh dalam JPD, semisal dalam menentukan biaya seragam SMA/SMK Pemkot hanya menjamin seragam utama putih abuabu.16

Dalam prakteknya JPD KMS memang belum memenuhi semua kebutuhan setiap siswa, apalagi sekolah swasta yang terkadang biaya operasional satuan pendidikannya lebih tinggi dibanding JPD yang telah ditentukan. Kekurangannya memang tidak lebih dari sekitar Rp.600.000,-/siswa/tahun. Dalam menentukan besaran JPD, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta mencoba untuk melihat kebutuhan masing-masing siswa dengan analisis RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan Belanja

Menurut UPT JPD KMS Kota Yogyakarta kebijakan atas jaminan pendidikan daerah merupakan kebijakan daerah untuk memberikan jaminan dan kepastian bagi gakin Kota Yogyakarta untuk mendapatkan pendidikan 12 tahun. Berkaitan dengan anggaran, disetiap daerah menentukan 16

Wawancara dengan Dra. Suyatmi, Ka UPT Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 19 September 2012, jam 09.00


9


Tabel 4 Kesesuaian Program

Jumlah Bantuan yang Diterima Sudah Sesuai Kebutuhan 58,54% 13,82%

13,01%

Netral

Tidak Setuju

12,20%

Sangat Setuju

Setuju


Sumber data : Bappeda Kota Yogyakarta, 2011 Tabel 5 Penggunaan Bantuan

Seluruh Bantuan Digunakan Untuk Kebutuhan Pendidikan 61,79% 31,71% 4,88% Sangat Setuju

Setuju

Netral

1,63%

0,00% Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Sumber data : Bappeda Kota Yogyakarta, 2011

besaran anggaran untuk JPD KMS disesuaikan dengan komitmen pemerintah daerah. Ada juga daerah yang lebih besar APBDnya dibanding Kota Yogyakarta, namun belum tentu memiliki komitmen untuk memberikan JPD KMS.17 Dalam rangka meningkatkan akses pendidikan masyarakat, Pemda Kota Yogyakarta menyediakan dana sebesar Rp 16,1 miliar yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Yogyakarta 2012. Anggaran tersebut, dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan bagi warga Kota Yogyakarta untuk mendapatkan pendidikan hingga jenjang menengah. Dengan harapan, agar warga Kota Yogyakarta bisa tetap terus sekolah.18 Kondisi pendidikan dapat dilihat dari 17

Wawancara dengan Dra. Suyatmi, Ka UPT Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 28 Juli 2012, jam 12.30 18 http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/ news/2012/06/04/120263/Pemkot-Jogja-Sediakan-DanaPendidikan-Rp-161-Miliar, akses tanggal 25 Juli 2012

angka partisipasi sekolah. Hal tersebut menunjukkan tingkat pemenuhan hak atas pendidikan bagi warga negara. Di samping itu juga dapat dilihat secara rinci pada angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan dan angka melanjutkan. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan Bappeda Kota Yogyakarta, kuesioner diperoleh dari sebagian besar reponden penerima manfaat Program JPD KMS, berpendapat bahwa program jaminan pendidikan sangat membantu anak usia sekolah dari Chart 3.1 keluarga miskin menempuh pendidikan. Sebanyak 56,9% responden setuju 40,65% responden sangat setuju bahwa program Jaminan Pendidikan sangat membantu warga. Hanya sebanyak 0,81% responden yang tidak setuju. 19 Sebagian besar responden juga menganggap program jaminan pendidikan adalah program yang 19

Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2011


10


bagus. Sebayak 66,67 responden setuju dan 30,89% sangat setuju. Pendapat ini muncul karena warga telah merasakan manfaat dari Program Jaminan Pendidikan.20 Mengenai bentuk dan jumlah pemberian jaminan pendidikan, sebanyak 58,54 reponden menyatakan setuju dan 12,20% menyatakan sangat setuju bahwa pemberian jaminan pendidikan telah sesuai dengan kebutuhan warga.21 Bagaimana penggunaa dana jaminan pendidikan bagi warga pemegang KMS? Sebanyak 61,79 responden setuju seluruh bantuan digunakan untuk kebutuan pendidikan.22 Distribusi JPD KMS dilakukan oleh UPT JPD dengan sekolah langsung, sehingga pemberian JPD KMS lansung digunakan sesuai penggunaan yang diikuti Laporan Pertanggungjawaban penggunaan JPD di setiap sekolah. Selain Jaminan pendidikan yang ditanggung pada tahun 2009 ada juga “kuota KMS” dalam PPDB yang memberikan akses pendidikan bagi keluarga miskin untuk mendapat kesempatan bersekolah di sekolah favorit dengan fasilitas yang baik. Kuota Pendidikan memang kebijakan yang menuai pro dan kontra karena dianggap melanggar hak asasi dari warga lain yang non KMS untuk mendapatkan kuota penerimaan siswa baru dalam PPDB. Disisi lain kebijakan tersebut merupakan keberpihakan Pemerintah Daerah untuk memberikan kesempatan perubahan nasib bagi warga miskin di Kota Yogyakarta. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor : 188/Adp/3073 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Satuan Pendidikan Dengan Sistem Real Time Online (RTO) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013, di dalam Keputusan tersebut terdapat penentuan Kuota KMS disetiap masing sekolah disemua jenjang pendidikan. Kuota KMS ini memberikan khuota bagi pemegang KMS untuk bisa mengakses sekoah dengan jumlah/kuota tertentu.

IV.

Dampak Substantif

Komitmen Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta utuk menjamin pendidikan 12 tahun memberikan spirit tersendiri bagi dukungan warga Kota Yogyakarta maupun DPRD Kota Yogyakrta yang dibuktikan 20

Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2011 Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 201 22 Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2011 21

dengan adanya dukungan anggaran yang memadai. Selanjutnya untuk mendukung pemantapan wajib belajar 12 tahun dan menghindari adanya pungutan pendidikan dengan tetap mempertahankan kualitas, Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 dan Nomor 87 Tahun 2009 telah mengalokasikan Dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) kepada sekolah negeri maupun sekolah swasta dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SMA/SMK. Selain DOSDA ada juga Jaminan Pendidikan Daerah (JPD KMS) yang memberikan tambahan biaya pendidikan baik untuk biaya operasional, biaya investasi, seragam dan buku sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 dan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 tentang Penetapan Besaran Jamina Pendidikan bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 822/KEP/2011 mengenai Jumlah Keluarga Miskin dan Keputusan Wali Kota Nomor 823/KEP/2011 mengenai Jumlah Penduduk Miskin, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta. Keluarga miskin tahun 2011 sejumlah 17.018 keluarga dengan total penduduk 54.530 jiwa. Dari jumlah pemegang KMS tersebut, bagi keluarga yang memiliki anak usian sekolah mendapatkan JPD dari pemerintah Kota Yogyakarta. Semisal pada tahun 2011 penerima JPD dari keluarga pemegang KMS adalah 13.227 siswa dengan jenjang pendidikan yang berbeda-beda sebagimana dapat di lihat dalam tabel 6. Untuk mendapakan JPD di Kota Yogyakarta tidak terbatas dengan dimana siswa KMS tersebut bersekolah. Siswa KMS yang bersekolah di luar wilayah Kota Yogyakarta tetap akan mendapatkan JPD dari pemerintah kota Yogyakarta dengan mekanisme yang telah ditentukan. Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta menjamin semua siswa warga Kota Yogyakarta pemegang KMS dimanapun wilayah sekolahan siswa KMS. Ada daerah yang hanya memberikan jaminan pendidikan kepada warganya yang bersekolah di daerahnya, namun di Kota Yogyakarta, dimanapun wilayah sekolahan tetap akan dijamin walaupun di luar Kota Yogyakarta. Dalam tabel 6 dijelaskan bahwa siswa KMS penerima JPD pada Tahun 2011 yaitu sejumlah 13.227, dengan rincian: 1536 siswa KMS pada jenjang pendidikan TK/RA/TKLB yang bersekolah di wilayah Kota Yogykarta dan 14 siswa KMS TK/RA/TKLB yang bersekolah diluar wilayah Kota Yogykarta; 5892 siswa KMS SD/SDLB/MI yang bersekolah diwilayah Kota Yogyakarta dan 49 siswa


11


Tabel 6 Siswa Penerima JPD KMS Tahun 2011

Jenjang Pendidikan TK/RA/TKLB

SD/SDLB/MI

SMP/SSMPLB/MTs

SMA/SMALB/MA

SMK

Wilayah Sekolah/Satuan Pendidikan Kota Yogyakata Luar Kota Yogyakarta Kota Yogyakata Luar Kota Yogyakarta Kota Yogyakata Luar Kota Yogyakarta Kota Yogyakata Luar Kota Yogyakarta Kota Yogyakata Luar Kota Yogyakarta

Jumlah Siswa KMS 1536 14 5892 49 2753 99 468 21 2316 79 13227

Total Siswa JPD KMS

Sumber: UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun 2011

KMS yang bersekolah di luar wilayah KMS; 2753 siswa KMS SMP/SSMPLB/MTs yang bersekolah diwilayah Kota Yogyakarta dan 99 siswa KMS yang bersekolah di luar wilayah KMS; 468 siswa KMS SMA/SMALB/MA yang bersekolah diwilayah Kota Yogyakarta dan 21 siswa KMS yang bersekolah di luar wilayah KMS; dan 2316 siswa KMS SMA/SMALB/MA yang bersekolah diwilayah Kota Yogyakarta dan 79 siswa KMS yang bersekolah di luar wilayah KMS. Jaminan Pendidikan Daerah Kota Yogyakarta menjamin semua siswa warga Kota Yogyakarta pemegang KMS dimanapun siswa tersebut sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Setiap siawa KMS mendapatkan jamianan sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 tentang Penetapan Besaran Jaminan Pendidikan bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS). Dampak dari kebijakan JPD tersebut juga telah mampu menurunkan Angka putus sekolah SD/MI dari 0,05 persen pada tahun 2007 menjadi 0,02 persen pada tahun 2010 atau menurun 0,03 persen. Angka putus sekolah SMP/MTs mengalami penurunan dari 0,18 persen pada tahun 2007 menjadi 0,05 persen pada tahun 2010 atau menurun 0,13 persen. Angka putus sekolah SMA/SMK/MA juga mengalami penurunan dari 0,92 persen pada tahun 2007 menjadi 0,07 persen pada tahun 2010 atau menurun 0,85 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan tingkat propinsi dan nasional. Angka putus

sekolah untuk jenjang SD/MI tingkat propinsi 1,05% dan tingkat nasional 1,65%. Untuk jenjang SMP/MTs angka putus sekolah tingkat propinsi 0,24% dan tingkat nasional 2,06%. Angka putus sekolah untuk jenjang SMA/SMK tingkat propinsi sebesar 3,62% dan tingkat nasional 4,39%.23 Dengan adanya penurunan angka putus sekolah tersebut memberikan penilaian tersendiri bahwa pemerintah kota Yogyakarta telah berhasil untuk memberikan jaminan yang meringankan warga miskin kota Yogyakarta untuk tetap bisa mengakses pendidikan. Selain itu dengan adanya jaminan pendidikan tersebut mengurangi anak putus sekolah dikarenakan kemiskinan/ ketidak mampuan untuk membayar biaya sekolah.

V.

Institusionalisasi dan Tantangan

Perlu ada komitmen yang kuat bagi pemerintah Kota Yogyakarta untuk mempertahankan jaminan pendidikan bagi warga miskin dengan tetap melindungi hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dukungan secara politis penerapan Inovasi JPD di Kota Yogyakarta sangat positif karena program ini merupakan program keberpihakan pemerintah (kepala Daerah) kepada warganya yang tidak mampu. Sedangkan dalam inplementasi memang masih banyak kendala, kendala yang pertama yaitu tentang pendataan

23

Memori Serah Terima Jabatan Wali Kota Yogyakarta masa jabatan 2006-2011 kepada masa jabatan 2011-2016


12


KMS yang masih mengalami banyak kritikan dan permasalahn tersediri ditataran masyarakat yang merasa berhak untuk mendapatkan KMS, kedua masih ada penyalahgunaan dan penyimpangan penggunaan KMS sebagai alat politik bagi oknumoknum pemangku kepentingan, ketiga masihnya paradigma dan pandangan masyarakat yang masih mengandalkan bantuan KMS untuk dijadikan kebutuhan pokok. Dengan demikian pemerintah slalu melakukan evaluasi untuk bisa melaksanakan program sesuai aturan dan secara obyektif dengan mengevaluasi aturan yang telah ada, agar masyarakat juga ikut memonitoring pelaksanaan program JPD maupun KMS. Sebenarnya ketika semua berjalan sesuai dengan prosedur dan masyarakat juga proaktif secara baik, semua akan berjalan dengan baik. Sebagai pelaksana teknis dalam pengelolaan JPD, UPT JPD Kota Yogyakarta akan melaksanakan kegiatan sebagimana yang telah diatur dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Adanya evaluasi, koordinasi, dan sosialisasi kepada masyarakat akan membantu pelaksanaan program secara terarah dan baik.24 Implementasi kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah bagi pemegang Kartu Keluarga Miskin (KMS) ini telah memiliki mekanisme yang cukup memadai dengan adanya kerjasama antara Dinas Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Adanya landasan hukum yang jelas dan dukungan anggaran telah memperkuat pelaksaaan program JPD KMS menjadi terstuktur. Pelaksanaan program JPD KMS ini di dukung dengan adanya program pendataan KMS yang merupakan basis data pemberan jaminan pendidikan daerah secara terarah. Pendataan KMS merupakan dukungan utama dalam penentuan penerima JPD di Kota Yogyakarta. Pendataan KMS di Kota Yogyakrta telah mengalami beberapa perbaikan dasar hukum berdasarkan hasil evaluasi, dasar hukum yang paling baru adalah Peraturan Walikota nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk JPD di Kota Yogyakarta, landasan Yuridisnya berupa Peraturan Walikota Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah juncto25 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah juncto Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jaminan

Pendidikan Daerah, dan yang terbaru diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

VI.

Lesson Learned dan Catatan Kritis

Perlu ada dukungan semua pemangku kepentingan dalam merumuskan sebuah kebijakan. Dalam pelaksanaan JPD KMS di Kota Yogyakarta membutuhkan dukungan baik secara politis/komitmen maupun anggaran untuk memperkuat program tersebut. Dalam hal penentuan anggaran daerah sangat mempengaruhi besaran jaminan pendidikan. Pemangku kepentingan disetiap daerah memiliki komitmen yang berbeda-beda dalam memberikan perlindungan dan jaminan pendidikan. Bisa jadi suatu daerah memiliki APBD yang besar namun komitmen untuk memberikan jaminan pendidikan tidak ada. Kota Yogyakarta memiliki APBD yang tidak terlalu besar dibanding daerah lain namun komitmen untuk memberikan JPD tetap berjalan.26 Program JPD di daerah Kota Yogyakarta pada prinsipkan sangat didukung oleh warga di Kota Yogyakarta khusunya warga yang menerima JPD KMS maupun Kuota KMS. Namun disisi lain kebijakan Kuota KMS dalam PPDB masih menuai beberapa catatan dan pro kontra. Ada warga yang berpendapat JPD KMS merupakan pemanjaan warga untuk tidak mau berusaha dan lebih mengedepankan sistem bea siswa, sedangkan untuk kuota KMS dinilai telah memberikan kedududkan yang eksklusif bagi pemegang KMS. Otonomi daerah dituding menjadi pemicu beragamnya kebijakan PPDB di kabupaten/kota. Kewenangan yang dimiliki, kabupaten/ kota membuat sistem atau mekanisme PPDB sendirisendiri. Tujuan diberlakukannya kebijakan tersebut, pada intinya adalah untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar dua belas tahun dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk Kota Yogyakarta dalam mengenyam pendidikan di Kota Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada kurangnya akses siswa penduduk Kota Yogyakarta untuk sekolah di sekolah negeri dalam Kota Yogyakarta, karena menurut pengalaman yang lalu, banyak anak kota yang tidak berkesempatan untuk sekolah di kota, bahkan ada sekolah di kota yang hanya berisi 30% anak Kota Yogyakarta, sebelum

24

Wawancara dengan Dra. Suyatmi, Ka UPT Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 28 Juli 2012, jam 12.30 25 Aturan yang berkaitan

26

Wawancara dengan Dra. Suyatmi, Ka UPT Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, 19 September, jam 09.00


13


diberlakukannya kebijakan tersebut. Salah satu yang mengritisi kebijakan tersebut yaitu W. Riawan Tjandra, SH, M.Hum, dosen Fakultas Hukum dan Pascasarjana UAJY berpendapat, ada 3 (tiga) catatan kritis tentang diberlakukannya kebijakan kuota tersebut, pertama ditinjau dari perspektif upaya peningkatan kualitas akademik sekolah-sekolah di Kota Yogyakarta. Pembatasan kuota peserta didik baru tersebut tidak menggunakan pertimbangan dasar kemampuan intelektualitas calon peserta didik baru, akan tetapi menggunakan syarat administrasi, sehingga dipandang, bahwa logika kompetisi antar peserta didik secara fair dan pertimbangan kualitas siswa telah dikalahkan oleh logika administrasi. Kedua, sistem seleksi peserta didik baru secara on line yang telah diterapkan Kota Yogyakarta telah mendapat pujian dari banyak pihak, karena kultur berkompetisi secara fair dan mendorong peningkatan kualitas peserta didik, serta dijaminnya transparansi dan anti KKN dapat terbangun melalui sistem tersebut, karena tidak terbuka peluang terjadinya manipulasi penerimaan peserta didik baru. Sistem kuota ini, selain mementahkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem on line yang pernah diterapkan sebelumnya, juga terbuka wilayah abu-abu (grey area) yang memungkinkan terjadinya KKN atau manipulasi dalam penerimaan peserta didik baru melalui manipulasi domisili atau “jual beli” Kartu Keluarga (KK), yang seharusnya tidak terjadi di era clean and good governance sekarang ini. Ketiga, ditinjau dari perspektif UUD 1945 dan perlindungan HAM. Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menegaskan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dan dikaitkan dengan Pasal 15 TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia juncto Pasal 60 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM sangat jelas narasinya yang menempatkan hak bagi setiap orang untuk bebas memilih pendidikan dan pengajaran. UU No 20 Tahun 2003 secara jelas mengatur bahwa pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi HAM. Jika diuji harmonisasinya secara vertikal, Keputusan Walikota yang mengatur sistem kuota siswa dianggap tidak sesuai dengan konstitusi dan melanggar prinsip perlindungan HAM.27 Terlepas dari pro/kontra pemberian JPD KMS maupun kuota KMS, kebijakan tersebut masih dipertahankan oleh pemerintah Kota Yogyakarta sebagi wujud keberpihakan pemerintah Kota Yogyakarta kepada keluarga miskin agar

mendapatkan pendidikan yang sama (inklusi). Disisi lain juga bisa jadi kebijakan ini merupakan daya tarik program pro rakyat yang menarik simpati sebagian besar masyarakat untuk mendapatkan dukungan secara politis baik pemerintah maupun DPRD.

VII.

Peluang Replikasi

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan daerah di era Otonomi daerah, maka daerah memang dituntut untuk bisa berinovasi dalam menjalankan kewenangan daerah yang berpihak kepada penduduk daerah otonomi yang bersangkutan. Dalam rangka pencanangan program pendidikan banyak hal yang bisa dilakukan dan ditawarkan kepada daerah untuk berkomitmen melaknakan kebijakan yang sesuai dengan tuntutan penduduk di daerah. Sensitifitas dan kreatifitas dituntut untuk menerapkan inovasi kebijakan. Inovasi dalam mengaplikasikan Jaminan Pendidikan di Kota Yogyakarta membutuhkan beberapa tahap dalam mewujudkan program tersebut, yaitu: 1. Dukungan Politis dan Komitmen Eksekutif masupun Legislatif (Kepala Daerah dan DPRD) Dukungan dalam mewujudkan inovasi sangatlah penting karena dalam replikasi inovasi membutuhkan anggaran yang perlu ada dukungan dari DPRD. Komitmen tersebut terwujud dengan adanya Anggaran pendidikan yang memadai dengan mengalokasikan jaminan pendidikan dalam APBD. 2. Dukungan Yuridis. Inovasi yang dibuat perlu dukungan aturan yang jelas dan dapat diimplementasikan. Di Kota Yogyakarta JPD diatur pada beberapa aturan terkait, yaitu: Peraturan Walikota nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta. Sedangkan untuk JPD di Kota Yogyakarta, landasan Yuridisnya berupa Peraturan Walikota Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah juncto28 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah juncto Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, dan yang terbaru diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan

27

Diskusi 30 April 2009 di Lembaga Ombudsman Daerah dengan tema: Kuotanisasi Pendidikan di Kota Yogyakarta

28

Aturan yang berkaitan


14


Pendidikan Daerah. Secara teknis JPD di Kota Yogyakarta secara yuridis pelaksanaan JPD didasarkan pada beberapa produk hukum yaitu Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 417/KEP/2009 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin, Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 tentang Penetapan Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Ddidik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), serta Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor : 188/Adp/3073 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Satuan Pendidikan Dengan Sistem Real Time Online (RTO) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013. 3. Dukungan Masyarakat Terlepas dari pro kontra, dukungan masyarakat sangatlah penting, karena akan membuktikan apakah JPD sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Selain tingkat sosial dan kesejahteraan masyarakat akan mempengaruhi implementasi program dan berjalannya program. Tingkat kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan masyarakat perlu di petakan dan diketahui sehingga program dapat diimplentasikan sesuai dengan kondisi masyarakat. 4. Instansi teknis (UPT) yang memadai. Adapun informasi tentang penerapan JPD di Kota Yogyakarta bisa dilihat melalui dasar hukum yang digunakan serta informasi melalui beberapa web sebagai berikut:

a. http://yogya.siap-ppdb.com/info/aturan.html b. http://yogya.siap-ppdb.com/ c. http://pendidikan.jogjakota.go.id/ d. http://pendidikan.jogjakota.go.id/index.php? pilih=news&mod=yes&aksi=arsip&topik=1

Kerangka Acuan Diskusi dengan tema “Berbagi Pemikiran Mengenai Kebijakan Pengalokasian Anggaran Pendidikan”, LOD DIY, 21 April 2008 Kerangka Acuan Diskusi Jogja TV dengan tema “Telaah Kritis Kuota Peserta Didik Kota Yogyakarta”, LOD DIY, 30 April 2009 Panduan Penghitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Kemendiknas, Jakarta, Edisi 2011 Rochmat Wahab, MA, Rektor UNY, KMS dan Dampaknya, Opini, 2008. http://staff.uny.ac.id/system/files/prof-dr-rochmatwahab-mpd-ma/kms-dan-dampaknya.pdf Peraturan Walikota nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) Peraturan Walikota Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah

Referensi

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Memori Serah Terima Jabatan Wali Kota Yogyakarta masa jabatan 2006-2011 kepada masa jabatan 2011-2016.

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 417/KEP/2009 tentang Penetapan Parameter Pendataan Keluarga Miskin

Modul Penelitian Bappeda Kota Yogyakarta Tahun 2011

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 580/KEP/2011 tentang Penetapan Jaminan Pendidikan Daerah Bagi Peserta Didik Pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS), serta

Kelompok Kerja Pendidikan Gratis Konsorsium Basic Social Service (BSS) for Nneedy Children, Menuju Pendidikan Gratis di Yogyakarta,Yogyakarta, Pokja Pendidikan Gratis, 2007

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor : 188/Adp/3073 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta


15


Didik Baru (PPDB) Pada Satuan Pendidikan Dengan Sistem Real Time Online (RTO) Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013. http://mediainfokota.jogjakota.go.id/detail.php?berita _id=49, akses tanggal 25 Juli 2012

http://yogya.siap-ppdb.com/info/aturan.html http://yogya.siap-ppdb.com/

Narasumber

http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/ne ws/2012/06/04/120263/Pemkot-Jogja-SediakanDana-Pendidikan-Rp-161-Miliar, akses tanggal 25 Juli 2012

Budi Asrori, selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sekaligus PLH Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

http://www.jogjakota.go.id/app/modules/best/best.pd f, akses tangal 22 Juli 2012

Dra. Suyatmi, selaku Ka UPT Jaminan Pendidikan Daerah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.


16


igi.fisipol.ugm.ac.id

Recommend Documents